SOSIALISASI RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DEWAN ENERGI NASIONAL

SOSIALISASI RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

SOSIALISASI RUEN SE SUMATRA Jakarta, 8 September 2016

BAHAN PRESENTASI BAGIAN PERTAMA KEN sebagai Pedoman Penyususan RUEN a. Pokok-Pokok KEN b. Pola Penyusunan RUEN BAGIAN KEDUA RUEN sebagai Pedoman Penyusunan RUED a. Pokok-pokok RUEN b. Faktor-Faktor Untuk Penyusunan RUED BAGIAN KETIGA Pedoman dan Kerangka Penyusunan RUED a. Pedoman dan Model b. Pemanfaatan Potensi Daerah #ruen

2

© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

2

BAGIAN PERTAMA KEN sebagai Pedoman Penyususan RUEN

3

#ruen


3

DEWAN ENERGI NASIONAL TUGAS DEN (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*

D E N

MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* * MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR

TUJUAN KEN TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

*) KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17 Oktober 2014

**) RUEN disusun oleh Pemerintah 4

#ruen


4

Struktur Dewan Energi Nasional 2014 - 2019

Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri ESDM

Anggota Unsur Pemerintah

Unsur Pemangku Kepentingan

1.

Menteri Keuangan

1. Dr.Ir. Andang Bachtiar, MSc (Teknologi)

2.

Menteri Bappenas

2. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

3.

Menteri Perhubungan

3. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, Ph. D (Akademisi)

4.

Menteri Perindustrian

4. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth.En.Tech (Industri)

5.

Menteri Pertanian

5. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)

6.

Menteri Ristek

6. Sonny Keraf, PhD (Lingkungan Hidup)

7.

Menteri Lingkungan Hidup

7. Prof.Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

DALAM PENYUSUNAN KEN DAN PENETAPAN SEMUA SEKTOR TERKAIT DILIBATKAN #ruen

RUEN


5

5

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SAAT INI) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) PP No. 79 Tahun 2014

Perencanaan Energi Nasional Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Dalam Bentuk BBM. BBG, dan Listrik

RUEN

Kepmen ESDM No : 2682 K/21/MEM/2008

RUED Propinsi/Kab/Kota

#ruen

RUKN

RUPTL Kepmen ESDM No : 4092 K/21/MEM/2013

Perencanaan Tenaga Listrik Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Nasional

Terjemahan dari RUKN Untuk Pembangunan infrastruktur Listrik dengan memanfaatkan 6 Potensi Energi Nasional


6

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SEHARUSNYA) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

Berisikan Kebijakan Energi secara Umum Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Nasional

PP No. 79 Tahun 2014

RUEN

RUED Propinsi/Kab/Kota

#ruen

RUKN

RUPTL

Terjemahan dari KEN Guna Memanfaatkan Potensi Nasional Untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional Dilihat Dari Kepentingan Nasional

Terjemahan dari R U E N/RUKN pada masing2 Daerah dengan Memanfaatkan Potensi di Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dilihat Dari Kepentingan Nasional © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

7

7

K E N – RUEN - RUED Untuk Jangka Panjang

Dalam Merancang KEN/RUEN/KEN sampai dengan 2050 Pola Pikirnya adalah Apa yang (bisa) ingin Dilakukan dan Apa yang (bisa)

ingin Dicapai

Dengan Asumsi Semua Hambatan Dapat Diatasi Karena Waktunya Cukup Panjang

KEN RUEN RUED

34 T A H U N

KEMANDIRIAN & KETAHANAN ENERGI NASIONAL

2050

2016

#ruen

8


8

Tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN-2050) Pasal 5 : Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber dalam negeri. Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan, akses Masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka Panjang dgn tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingk. hidup 9

#ruen


9

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PP No. 79 Tahun 2014

Kebijakan Utama Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional

Prioritas Pengembangan Energi

Kebijakan Pendukung Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber Daya Energi dan Diversifikasi Energi Lingkungan Hidup dan

Keselamatan

Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional

Harga, Subsidi, dan Insentif Energi

Cadangan Energi Nasional

Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan Industri Energi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi 10

Kelembagaan dan Pendanaan #ruen


10

Prioritas Pembangunan Energi Nasional 1.

Maksimumkan pemanfaatan Energi Terbarukan

2.

Minimumkan penggunaan minyak

3.

Optimalkan penggunaan gas bumi

4.

Batubara sebagai andalan pasokan energi nasional

5.

Energi nuklir pilihan terakhir

11

#ruen


11

TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN TARGET KEN Peran energi

2025

TARGET RUEN 2050

2050

24%

Sebagai modal pembangunan

Bauran EBT

23%

31%

Penyediaan energi

> 400 MTOE

> 1.000 MTOE

Pembangkit Listrik

> 115 GW

> 430 GW

Elastisitas energi

<1

<1

Listrik /kapita/thn

2.500 kWh

7.000 kWh

Rasio elektrifikasi

100%

100%

2050

25%

22%

166 MTOE 46%

#ruen

2025 412 MTOE

23%

25%

26%

2015

20%

TARGET RUEN 2025

30% KONDISI SAAT INI

1.030 MTOE 31%

23%

5%

Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

12

12

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 6, 7, dan 9 Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak Dijadikan Sebagai Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembanguna Guna Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Dengan Cara Mengoptimalkan Pemanfaatannya Bagi Pembangunan

Ekonomi Nasionall, Penciptaan Nilai Tambah Didalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja.

PASAL 10 Mengurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap Terutama Gas dan Batubara Serta Menetapkan Batas Waktu Untuk Memulai Menghentikan Ekspor..

Dalam Mewujudkan Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional , Jika Terjadi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Dalam Penyediaan Energi Maka Didahulukan Yang Memiliki Nilai Ketahanan Nasional dan/atau Nilai Strategis Yang Lebih Tinggi.

13

#ruen


13

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN

PASAL 11 Pengembangan Energi dengan Mengutamakan Sumber Daya Energi Setempat, dan Pengembangan Industri Dengan Kebutuhan Energi Yang Tinggi Diprioritaskan Didaerah

Yang Kaya Sumber Daya Energi.

PASAL 19 Pengelolaan Energi Nasional Diselaraskan Dengan Arah Pembangunan Nasional Berkelanjutan Pelestarian Sumber Daya Alam, Konservasi Sumber Daya Energi, dan

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

14

#ruen


14

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 20 Harga Energi Terbarukan Diatur berdasarkan pada perhitungan harga energi terbarukan dengan asumsi untuk bersaing dengan harga energi dari sumber energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu,

PASAL 21 Subsidi disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong Program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan Pemanfaatan energi terbarukan terutama

untuk skala kecil dan berlokasi didaerah terpencil sampai Nilai keekonmiannya kompetitif dengan energi konvensional. 15

#ruen


15

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 23 Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pengembangan infrastruktur enegi memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, Distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.

PASAL 26 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk memperkecil disparitas Penyediaan energi listrik diluar pulau jawa

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Bertanggung jawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan energi

#ruen


16

16

IMPLIKASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

terciptanya lapangan kerja

kemandirian pengelolaan energi

#ruen

ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri

akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata

terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan

pemanfaatan energi pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa secara efisien di semua sektor energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 17 Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional


17

Energi sebagai Modal Pembangunan

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

NILAI Perubahan paradigma energi Kebijakan Energi Nasional 1. Kemandirian energi dicapai dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan 2. Mengoptimalkan pemanfatan energi, untuk: • pembangunan ekonomi nasional • penciptaan nilai tambah di dalam negeri • penyerapan tenaga kerja.  Pasal 6 dan 7 PP No.79/2014

Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor

Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi

2014

2019

Ekspor 0%

Gas

57%

64%

2035

Batubara

20%

60%

2046

• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)

• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah Kemenkeu dan Bappenas

Multiplier effect ekonomi

#ruen

Komoditi Khusus

Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

18

18

Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #ruen

19


19

BAGIAN KEDUA RUEN sebagai Pedoman Penyususan RUED

20

#ruen


20

SASARAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL Sumber Energi dan/atau Sumber Daya Energi ditujukan untuk

modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam neberi dan penyerapan tenaga kerja.

21

#ruen


21

STRUKTUR PERMODELAN RUEN Asumsi Dasar (Key assumption)

Kebutuhan (Demand)

Transformasi (Transformation)

Sumber Daya (Resources)

PDB | Pertumbuhan PDB | PDB per kapita | Pertumbuhan PDB per kapita | Populasi | Pertumbuhan populasi | Populasi urban | Jumlah Rumah Tangga

1. Permodelan RUEN menggunakan aplikasi LEAP (Long Run Energy Alternatif Planning)

Transportasi | Industri & bahan baku | Rumah Tangga | Komersial | Sektor Lainnya

3. Untuk mulai mengaplikasikan model, pertama susun dulu kebutuhan energi nasional maupun daerah

Pembangkit listrik | Kilang minyak | Kilang gas bumi | Infrastruktur lainnya | losses | own use

Potensi, Cadangan dan Produksi energi, yaitu: Minyak Bumi | Gas Bumi | Batubara | EBT

2. Aplikasi LEAP bukan suatu keharusan, namun Pemerintah Daerah dianjurkan dapat menggunakannya

4. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial dan energi lainnya 5. Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak 6. Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi

Keterangan: Arus model

22

Iterasi

RUED tidak harus menggunakan model yang sama dengan RUEN #ruen


22

ASUMSI DASAR DALAM RUEN No.

Indikator

1

PDB*

2

Pertumbuhan ekonomi

3

Satuan Triliun Rupiah

2015

2016

2017

2018 2019 2020 2025 2030

2040

2050

3.075 3.238

3.468

3.728

4.026

4.348

6.388

9.257

18.553 35.121

%

4,8

5,3

7,1

7,5

8,0

8,0

8,0

7,5

7,0

6,3

PDB per Kapita*

Juta Rupiah

12,0

12,5

13,2

14,1

15,0

16,0

22,4

31,2

58,9

104,7

4

Pertumbuhan PDB perKapita*

%

3,8

4,0

5,8

6,2

6,7

6,8

7,0

6,7

6,3

5,7

5

Populasi

255,5 258,6

261,7

264,8

267,9

271,1

284,8

296,4

315,2

335,3

6

Pertumbuhan Populasi

%

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,0

0,8

0,6

0,6

0,6

7

Populasi Urban

%

53,3

54,0

54,7

55,3

56,0

56,7

60,0

63,4

67,7

70,0

8

Jumlah Rumah Tangga

Juta RT

66,5

67,5

68,5

69,5

70,5

71,5

76,2

80,3

87,2

94,7

Juta Penduduk

Catatan: 1) Angka PDB*: Atas dasar harga konstan tahun 2000; 2) Pertumbuhan ekonomi tahun 2015, berdasarkan realisasi tahun 2015; 3) Pertumbuhan ekonomi tahun 2016, berdasarkan asumsi dalam UU No. 14/2015 Tentang APBN tahun 2016; 4) Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 s.d. 2019, berdasarkan asumsi dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019; 5) Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 s.d. 2050, berdasarkan asumsi dalam KEN.

#ruen


23

23

MELIHAT POTENSI PADA SISI PENYEDIAAN ENERGI

24

#ruen


24

POTENSI ENERGI FOSSIL DI INDONESIA TAHUN 2015

No.

Jenis Energi

Sumber Daya

Cadangan

151 Miliar barel

3,6 Miliar barel

288 Juta barel 12 tahun

2 Gas Bumi

487 TCF

98,0 TCF

3,0 TSCF 33 tahun

3 Batubara

120,5 Miliar ton

32,4 Miliar ton

393 Juta ton 82 tahun

1 Minyak Bumi

Produksi

Umur*

4 CBM

453 TSCF

-

-

-

5 Shale Gas

574 TSCF

-

-

-

Catatan: *) asumsi apabila tidak ada temuan cadangan baru #ruen

25


25

POTENSI EBT PER PROVINSI Bioenergi Panas Bumi

No. Satuan: MW

Potensi No.

Tenaga Air Satuan: MW No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wilayah/Provinsi Papua Kalsel, Kalteng, Kaltim Sulsel, Sultra Aceh Kalimantan Barat Sulut, Sulteng Sumatera Utara Sumatera Barat, Riau Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Bali, NTB, NTT Jawa Timur Maluku Total

#ruen

Potensi 22.371 16.844 6.340 5.062 4.737 3.967 3.808 3.607 3.102 2.861 813 624 525 430 75.091

Provinsi

Speculative 1 Jawa Barat 1.225 2 Sumatera Utara 300 3 Lampung 600 4 Sumatera Selatan 273 5 Jawa Tengah 130 6 Sumatera Barat 532 7 Nusa Tenggara Timur 226 8 Jawa Timur 105 9 Bengkulu 357 10 Aceh 640 11 Jambi 348 12 Sulawesi Utara 55 13 Maluku Utara 190 14 Sulawesi Tengah 349 15 Maluku 370 16 Banten 100 17 Sulawesi Barat 316 18 Sulawesi Selatan 172 19 Bali 70 20 Sulawesi Tenggara 200 21 Gorontalo 129 22 Nusa Tenggara Barat 23 Bangka Belitung 100 24 Papua Barat 75 25 Kalimantan Barat 65 26 Kalimantan Selatan 50 27 Kalimantan Utara 20 28 Riau 41 29 Kalimantan Timur 18 30 Yogyakarta -

Total

7.055

Sumber Daya Hypothetical 934 134 643 645 387 269 403 257 223 340 74 73 7 36 84 161 53 120 22 25 11 6 6 30 4.943

Cadangan Total

2.159 434 1.243 918 517 801 629 362 580 980 422 128 197 385 454 261 369 292 92 225 140 6 106 75 65 50 50 41 18 11.998

Possible Probable Proven 1.687 543 1.535 1.996 320 1.319 20 964 949 115 280 1.035 748 15 1.012 780 332 566 15 40 540 150 78 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10 -

14.435

823

2.288

Total

3.765 2.316 1.339 964 1.344 1.035 763 1.012 780 332 621 768 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10 17.546

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Riau Jawa Timur Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Tengah Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Aceh Kalimantan Timur/Utara Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bengkulu Banten Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur DI. Yogyakarta Bangka Belitung Sulawesi Barat Bali Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Gorontalo DKI Jakarta Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau

Biomass/Biofuel 4.157,4 2.851,3 2.796,1 1.979,8 1.884,1 2.061,4 1.821,0 1.486,7 1.407,6 1.279,3 1.266,3 1.136,6 946,6 890,3 923,1 633,0 346,5 341,3 307,4 192,5 183,1 217,7 197,8 146,9 150,2 132,8 119,1 0,5 81,4 50,8 27,5 23,6 11,6

Satuan: MW

Potensi Biogas 37,7 569,6 115,5 574,3 348,4 71,2 18,9 12,2 84,5 28,9 23,6 37,7 17,7 69,1 34,7 11,8 118,6 52,8 19,5 48,0 41,1 5,4 8,1 44,7 13,8 17,7 11,5 126,1 15,1 4,1 7,0 9,0 4,3

30.051,2 2.602,6 © RENCANA UMUM Total ENERGI NASIONAL 2015-2050

Total 4.195,1 3.420,9 2.911,6 2.554,1 2.232,5 2.132,6 1.839,9 1.498,9 1.492,1 1.308,2 1.289,9 1.174,3 964,3 959,4 957,8 644,8 465,1 394,1 326,9 240,5 224,2 223,1 205,9 191,6 164,0 150,5 130,6 126,6 26 96,5 54,9 34,5 32,6 15,9

26

32.653,8

POTENSI EBT PER PROVINSI (lanjutan…)

Minihidro dan Makrohidro Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Aceh Sumatera Barat Sumatera Utara Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Jawa Barat Papua Sumatera Selatan Jambi Sulawesi Tengah Lampung Sulawesi Tenggara

Potensi 3.562 3.313 1.538 1.353 1.204 1.142 1.044 943 762 647 615 448 447 370 352 301

Tenaga Surya Satuan: MW

No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Provinsi Riau Maluku Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Gorontalo Sulawesi Utara Bengkulu Nusa Tenggara Timur Banten Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Bali Sulawesi Barat DI. Yogyakarta Papua Barat Total

Potensi 284 190 158 124 117 111 108 95 72 31 24 15 7 5 3 19.385

Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi

Potensi

Kalimantan Barat Sumatera Selatan Kalimantan timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jambi Jawa Tengah Kalimantan Tengah Aceh Kepulauan Riau Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan

20.113 17.233 13.479 11.851 10.335 9.931 9.099 8.847 8.753 8.459 7.881 7.763 7.588 7.272 6.307 6.187 6.031

Satuan: MW

No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi

Potensi

Sumatera Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Banten Lampung Sulawesi Utara Papua Maluku Sulawesi Barat Bali Gorontalo DI. Yogyakarta Riau DKI Jakarta

Total

#ruen


5.898 4.643 3.917 3.475 3.036 2.810 2.461 2.238 2.113 2.035 2.020 1.677 1.254 1.218 996 753 225

207.898

27

27

POTENSI EBT PER PROVINSI (lanjutan…)

Bayu

Energi Laut

Satuan: MW No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi

Satuan: MW

Potensi

No.

Nusa Tenggara Timur

10.188

Jawa Timur

7.907

Jawa Barat

7.036

Jawa Tengah

5.213

Sulawesi Selatan

4.193

Maluku

3.188

Nusa Tenggara Barat

2.605

Bangka Belitung

1.787

Banten

1.753

Bengkulu

1.513

Sulawesi Tenggara

1.414

Papua

1.411

Sulawesi Utara

1.214

Lampung

1.137

DI. Yogyakarta

1.079

Bali

1.019

Kalimantan Selatan

1.006

18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 27 32 33 34

Provinsi

Potensi

Kepulauan Riau

922

Sulawesi Tengah

908

Aceh

894

Kalimantan Tengah

681

Kalimantan Barat

554

Sulawesi Barat

514

Maluku Utara

504

Papua Barat

437

Sumatera Barat

428

Sumatera Utara

356

Sumatera Selatan

301

Kalimantan timur

212

Gorontalo

137

Kalimantan Utara

73

Jambi

37

Riau

22

DKI Jakarta

Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6

Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Jawa Barat-Lampung Papua Barat Nusa Tenggara Timur Bali

Teoritis 138.308 96.432 36.367 6.261 5.335 5.119

Potensi Teknis 34.577 24.108 9.092 1.565 1.334 1.280

Praktis 8.644 6.027 2.273 391 333 320

Total

287.822

71.955

17.989

Wilayah/Provinsi

4

Total

60.647,0

28

#ruen


28

HASIL PEMODELAN KEBUTUHAN ENERGI FINAL NASIONAL 641,5

248,4

29

#ruen


29

HASIL PEMODEL PASOKAN BATUBARA KEGIATAN Batubara - Juta Ton 461,6 juta ton

Dimethyl Ether (DME) & gasifikasi

Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai 2019

Ekspor

Industri

205

Domestik

96

Pembangkit 2015

2020

Kegiatan Ekspor

Domestik

2025

2030

2035

2040

2045

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2040

1. Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019 dengan prioritas pemenuhan kebutuhan 439 dalam negeri dan menghentikan ekspor pada saat kebutuhan domestik mencapai 400 juta ton. (KESDM) 2. Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat pada tahun 2046. (KESDM) 3. Membangun industri gasifikasi batubara. (Kemenperin) 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor. (Kemenperin) 2050 5. Menyusun master plan rencana 2050 pembangunan pelabuhan terpadu batubara. (Kemenhub) 0 326,6 6. Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk 114,8 sektor industri dengan target mencapai 55,2 4,0 juta ton pada tahun 2025. (Kemenperin)

365,8

288,1

274,8

251,6

232,9

220,4

194,8

147,3

59,9

Pembangkit

63,2

82,4

94,2

106,8

120,0

131,1

152,3

186,7

248,5

Industri

15,8

43,5

44,5

45,6

47,0

48,4

55,2

67,4

92,9

-

-

-

-

-

-

2,1

2,5

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

461,6

414,0

413,0

403,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

438,7

DME Gasifikasi

Total Produksi

#ruen


30

30

HASIL PEMODELAN MINYAK DAN GAS BUMI KEGIATAN Satuan: Ribu bopd Potensial tambahan produksi Potensi penambahan produksidari darieksplorasi eksplorasi

1.000

Menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata.

2.

Melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tersier, riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik

3.

Menyiapkan WK migas konvensional minimal 9 WK per tahun dan penandatangan WK migas konvensional minimal 6 WK per tahun

4.

Melakukan survei umum migas minimal 3 wilayah per tahun

5.

Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khusus untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR.

6.

Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok, Proyek IDD, Lapangan MDA-MBH, Blok A, Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, Proyek Tangguh Train-3, Lapangan Abadi (Masela), dan Blok East Natuna

7.

Meningkatkan rasio pemulihan cadangan minyak dan gas bumi hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat.

8.

Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan 31 eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan negara dari migas (petroleum fund) yang merupakan bagian dari premi pengurasan (depletion premium) atau dari sumber pendanaan lainnya.

699

770

818

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

568

520

600

677

Total

809

Committed produksi produksi Committed

786

800

1.

Kegiatan EOR

400 Kegiatan EOR

200

Committed produksi

0 2035

2040

2045

2050

5.000

6.210

5.668

6.000

5.808

PotensiPenambahan penambahanProduksi Potensi produksi dari eksplorasi dari Eksplorasi Commited produksi Committed Produksi 6.680

7.611

6.907

7.000

2030

Satuan: MMSCFD

9.000 8.000

2025

5.930

10.000

2020

6.202

2015

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

4.000 3.000

Committed produksi

2.000 1.000 2015

2020

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050


31

PASOKAN MINYAK MENTAH DOMESTIK DAN IMPOR MINYAK MENTAH

KEGIATAN 4,6

5

1.

Memastikan produksi minyak bumi tidak kurang dari 567,7 ribu barrel oil per day (bopd) dan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) pada tahun 2025

2.

Mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap dan menghentikan impor BBM paling lambat tahun 2025.

3.

Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang (RDMP)

4.

Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri.

5.

Memastikan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2025

6.

Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya.

Satuan : Juta bopd Impor minyak mentah

4

Minyak mentah domestik

Input kilang

3

2,2

2 Impor minyak mentah

1 Minyak mentah domestik

0

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050 25.869,1

Satuan: MMSCFD

25.000

Additional Supply/Import Committed Supply

20.000

RUEN 15.000

10.000

Perkiraan defisit gas mulai tahun 2020

9.221,1

Additional Supply/Import

7.

5.000

Committed Supply 0

#ruen2020

2015

2025

2030

2035

2040

2045

2050

32

Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional.


32

PEMBANGUNAN KILANG DAN PENYEDIAAN MINYAK KEGIATAN Satuan: Juta bpd

Potential tambahan kilang baru Impor BBM Produksi BBM dari kilang dalam negeri

3,3

Kebutuhan BBM sesuai KEN

1. Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 3,72 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Refinery Development Master Plan (RDMP). (KESDM) 2. Menetapkan jenis dan volume cadangan operasional untuk keperluan minimal 30 hari konsumsi. (KESDM dan Kementerian BUMN)

2,8

3. Menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan menyusun rencana induk/roadmap pengelolaan CPE. (Dewan Energi Nasional)

2,4

1,76

2,1

Potential Tambahan Kilang Baru

4. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk penjualan energi dalam negeri khususnya pada kegiatan industri. (Kemenkeu)

1,6

1,4

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbitan/penyerderhanaan izin dan pembangunan infrastruktur energi di daerah. (Kemendagri c.q. Pemda)

Impor BBM Produksi BBM dari Kilang dalam negeri 2015

2020

#ruen

2025

6. Meningkatkan rasio pemulihan cadangan (RRR) 33 hingga mencapai 100% pada tahun 2025. (KESDM)

2030

2035

2040

2045

2050 © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

33

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK KEGIATAN

135 60

2015

2020

JENIS EBT FOSIL Total

#ruen

2025

2015

2020

8.6 14.3% 51.5 85.7% 60.1

16.2 19.4% 67.3 80.6% 83.4

1. Merencanakan rasio elektrifikasi tahun 2020 mendekati 100%. (KESDM) 443 2. Membangun infrastruktur ketenagalistrikan :  tahun 2025 sebesar 135,4 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 90,4 GW dan EBT sebesar 45 GW  tahun 2050 sebesar 444,5 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 275,4 GW dan EBT sebesar 169 GW (KESDM) 3. Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain. (Kementerian ATR) 4. Regionalisasi penyediaan listrik dengan cara membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan di luar Jawa, Madura dan Bali. (Kementerian ESDM) 5. Menerapkan tarif dasar listrik progresif dan memberlakukan regionalisasi Pembangkit Fosil harga. (KESDM) 6. Menjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis. (Kemenkeu) 7. Mengembangkan prototipe pembangkit listrik tenaga uap dengan TKDN 100% untuk kapasitas 200 MW ke bawah hingga siap komersial. Pembangkit EBT (Kemenristek Dikti) 8. Menyiapkan penguasaan teknologi PLTN. (Kemenristek Dikti) 2030 2035 2040 2045 2050 9. Memperkuat penerapan dan pemanfaatan teknologi dan komponen teknologi pembangkit listrik. (Kemenristek Dikti) 2025 2030 2040 2050 10. Mendorong pembentukan Engineering Procurement Construction (EPC) 45.2 69.7 118.6 167.6 dalam negeri proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW. 34 33.3% 36.6% 37.4% 37.8% (Kemenperin) 90.4 120.6 198.6 275.4 11. Memfasilitasi proses layanan penerbitan pinjam pakai, kerja sama, 66.7% 63.4% 62.6% 62.2% pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan sesuai 135.5 190.2 317.2 443.1 ketentuan yang berlaku. (KemenLHK)


34

SISI PENGEMBANGAN EBT DAN KONSERVASI ENERGI

35

#ruen


35

TARGET ENERGI BARU DAN TERBARUKAN KEGIATAN 69,2 MTOE

Tahun 2025

23%

92,2

Bauran EBT

MTOE

Listrik

Biofuel

23,0 MTOE

Biomassa Biogas CBM

236,3 Listrik MTOE

31%

Tahun 2050

Bauran EBT

315,7

Biofuel

MTOE

79,4

Biomassa

MTOE

Biogas CBM

45,2 GW 13,9* Juta KL 8,4 juta ton 489,8 Juta M3 46,0 MMSCFD

167,7 GW 52,3* Juta KL 22,7 juta ton 1.958,9 Juta M3 576,3 MMSCFD

1. Membangun pembangkit EBT dengan rincian: Jenis Pembangkit (MW) Panas Bumi Air & Mikrohidro Bioenergi Surya Angin EBT Lainnya

2025 7.239 20.960 5.532 6.379 1.807 3.128

2050 17.546 45.379 26.123 45.000 28.607 6.383

(KESDM)

2. Membentuk badan usaha EBT tersendiri. (Kementerian BUMN) 3. Mengalokasikan subsidi feed-in tariff dari pembangkit EBT. (KESDM) 4. Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel. (Kementerian ATR) 5. Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan. (Kementan) 6. Memenuhi target produksi biofuel minimal 15,6 juta kl di tahun 2025 dan 54,2 juta kl di tahun 2050. (KESDM) 7. Menyusun roadmap pengembangan biogas dan memenuhi target produksi sebesar 47,4 mmscfd tahun 2025. (KESDM) 8. Menugaskan BUMN/BLU untuk mengembangkan PLTP. (KESDM) 9. Menugaskan BUMN khusus untuk produksi dan pembelian BBN. (KESDM) 10. Memperkuat litbang dan penerapan komponen industri energi terutama EBT (Kemenristek Dikti) 36 11. Menyiapkan lokasi panas bumi dan sumber energi air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung (KemenLHK) 12. Menyusun pedoman untuk mendorong potensi subsidi energi dari Pemda (Kemendagri)

* Tidak#ruen termasuk biofuel untuk pembangkit listrik sebesar 0,7 juta KL tahun 2025 dan 1,2 juta KL tahun 2050 © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

36

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI KEGIATAN Perbandingan konsumsi energi

MTOE Satuan: MTOE

1,200 2015 152,8 148,0 4,8 3,1%

Skenario BAU Skenario RUEN

1,000

Konservasi energi

800

2025 2030 300,7 397,1 248,4 310,0 52,3 87,1 17,4% 21,9%

2050 1.049,1 641,5 407,6 38,9%

39%

600 BAU RUEN

400

22% 17%

200 0 2015

2020

Target KEN :

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050

1. Restrukturisasi permesinan industri, penerbitan standar industri hijau dan pemberian fasilitas insentif bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi. (Kemenperin) 2. Akselerasi pengembangan transportasi massal dan peningkatan penggunaan gas dan listrik. (Kemenhub) 3. Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. (Kemenhub) 4. Penerapan Minimum Energy Performance Standard (MEPS) dan labelisasi pada peralatan pemanfaat energi. (KESDM) 5. Mengembangkan kebijakan Energy Service Company (ESCO) untuk implementasi proyek efisiensi energi. (KESDM) 6. Percepatan pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dan pengembangan kereta api listrik. (Kemenhub) 7. Melaksanakan program audit dan manajemen energi. (KESDM) 8. Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai 37 energi (KESDM)

- Elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 - Penurunan intensitas energi final 1% per tahun s.d. Tahun 2025


37

SISI KEBUTUHAN ENERGI

38

#ruen


38

HIGHLIGHT RUEN

39

#ruen


39

SEKTOR TRANSPORTASI KEGIATAN Satuan: Juta TOE

Gas Listrik TOTAL

168,9

1. Mempercepat pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dengan pembangunan 632 SPBG di 15 kota sampai tahun 2025. (Kemenhub)

2. Mengembangkan produk secara bertahap sebanyak 2.200 unit kendaraan roda 4 dan 2,1 juta kendaraan roda 2 bertenaga listrik pada tahun 2025. (Kemenhub)

BBN BBM

3. Peningkatan penggunaan biofuel. (KESDM) Jenis Biofuel Campuran Biodiesel Juta KL Campuran Bioethanol Juta KL Campuran Bioavtur Juta KL

75,2 49,6

2016 20% 2,9 5% 0,1 2% 0,0

2025 30% 8,7 20% 3,3 5% 0,1

2050 30% 20,4 20% 14,1 5% 3,6

4. Mengembangkan KA (Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trem) di 13 wilayah perkotaan serta KA Bandara di Jawa dan Sumatera. (Kemenhub) 2015

2020

2025

2030

2035

2015

2020

2025

2030

2040

2050

TWh

0,2

0,9

2,3

5,2

14,9

31,6

BBG

MMscfd

19,1

130,9

288,7

429,8

BBM

Juta KL

56,9

65,1

74,2

84,1

111,4

144,9

BBN

Juta KL

2,0

6,7

12,0

17,3

26,1

38,1

Energi Listrik

#ruen

2040

2045

2050

832,7 1.435,0

5. Share angkutan ditargetkan sebesar 30% di tahun 2025 dengan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan KA bandara. (Kemenhub)

6. Mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun Intelligent Transport System di 50 kota dan Area Traffic Control System di 70 lokasi. (Kemenhub)


40

40

HIGHLIGHT RUEN

41

#ruen


41

SEKTOR INDUSTRI – ENERGI DAN BAHAN BAKU KEGIATAN Satuan: Juta TOE

293

Produk minyak lainnya BBM Listrik Gas Bumi (termasuk LPG, Syngas) Batubara Bioenergi (BBN, Biomasa) Total

118 72

2015

2020

2025

Jenis Listrik Gas & Syngas BBM LPG Batubara BBN Biomasa Non BBM

#ruen

TWh MMscfd Juta KL Juta Ton Juta Ton Juta KL Juta Ton Juta KL

2030

2035

2040

2045

2050

2015

2020

2025

2030

2040

2050

83,5 2.014,0 6,2 0,1 43,2 0,3 9,3 63,1

157,1 2.605,1 6,2 0,1 48,4 1,5 11,1 73,7

286,1 3.441,8 7,2 0,1 55,2 2,3 13,6 87,4

363,8 4.384,4 9,8 0,1 67,4 3,6 17,2 103,1

535,0 6.701,3 17,0 0,1 92,9 6,9 25,5 140,5

670,5 9.374,8 26,3 0,1 114,8 11,0 34,0 186,5

1. Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan baku industri nasional. (KESDM) 2. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta harga energi yang kompetitif untuk kebutuhan industri. (Kemenkeu dan KESDM) 3. Meningkatkan porsi investasi industri pengolahan nonmigas luar Jawa di banding Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035. (Kemenperin) 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor. (Kemenperin) 5. Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi. (Kemenperin) 6. Menerapkan sistem pengelolaan energi dan optimalisasinya di industri secara bertahap. 42 (Kemenperin) 7. Membangun industri gasifikasi batubara. (Kemenperin)


42

HIGHLIGHT RUEN

43

#ruen


43

SEKTOR RUMAH TANGGA – JARGAS DAN DME KEGIATAN 16 14

Produksi LPG

Adsorbed Natural Gas (ANG)

DME

Jargas setara LPG

Impor LPG

Kebutuhan LPG

Juta Ton 13.2 12.3

1.

Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025.

2.

Membangun fasilitas pengolahan Dimethyl Ether/DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025.

3.

Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga.

4.

Mengadakan digester biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tahun 2025.

5.

Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

6.

Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga.

11.5

12

10.8 10.2 9.5

10

Absorbed Natural Gas

8.1

8

Produksi LPG

6.2

6 4

Impor LPG

2 0

2015 2020 Kegiatan Produksi LPG DME Jargas setara LPG Absorbed Natural Gas (ANG)

Impor LPG Total demand LPG

#ruen

2025 2030 2015 2016 2017 3,1 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

2035 2040 2018 2019 2020 3,2 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3

2045 2050 2025 2030 2040 3,9 3,9 3,9 1,0 1,2 1,5 0,7 1,0 1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,03

0,09

0,1

0,2

3,1 50% 6,2

3,5 53% 6,6

3,7 53% 6,9

4,0 55% 7,3

4,2 55% 7,7

4,5 55% 8,1

3,8 40% 9,5

3,9 38% 10,2

4,0 35% 11,5

2050 3,9 1,9 2,8 0,4

Mengembangkan tabung khusus (absorbed natural gas/ANG) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton ENERGI pada tahun 2025. 2015-2050 44 © RENCANA UMUM NASIONAL 4,2 32% 13,2

7.

44

HIGHLIGHT RUEN

45

#ruen


45

SEKTOR KOMERSIAL KEGIATAN Satuan: MTOE

Jenis Energi Listrik

Gas BBM Bioenergi ET lainnya Total

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025 2030 2040

4,5 77,0% 0,4 7,2% 0,7 12,2% 0,002

4,8 5,1 5,6 6,1 6,7 10,1 15,3 77,7% 78,4% 79,0% 79,7% 80,3% 82,9% 84,7% 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,3 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 11,4% 10,6% 9,9% 9,1% 8,4% 5,4% 3,5% 0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06

0,0% 0,2 3,7%

0,1% 0,2 3,7%

0,1% 0,3 3,7%

0,1% 0,3 3,8%

0,1% 0,3 3,8%

0,2% 0,3 3,9%

5,8

6,1

6,6

7,1

7,6

8,3

2050

32,7 86,7% 2,7 7,1% 0,5 1,4% 0,14

63,8 87,4% 5,1 7,0% 0,5 0,6% 0,2

0,3% 0,3% 0,4% 0,5 0,8 1,7 4,1% 4,2% 4,4%

0,3% 3,4 4,7%

12,2

73,0

18,1

37,7

1. Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor komersial. 2. Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor komersial. 3. Menyusun standar terkait rancang bangun gedung hemat energi.

46

#ruen


46

BEBERAPA POIN PENTING PERAN DAERAH

1. 2.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN

3. 4.

Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan

5. 6. 7.

Audit energi dalam rangka konservasi energi Subsidi energi yang bersumber dari APBD Penyederhanaan perizinan

8. 9.

Pengembangan transportasi massal Optimalisasi layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan

47

#ruen


47

Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #ruen

48


48

BAGIAN KETIGA Pedoman dan Kerangka Penyususan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

49

#ruen


49

PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN

TUJUAN “Memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota” dan “Mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUEDKab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota” ( Pasal 3 butir a dan b)

PRINSIP PENYUSUNAN “RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi” (Pasal 4)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN “Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.” (Pasal 16 Ayat 4)

PEMBINAAN DALAM PENYUSUNAN RUED-P “Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUEN dan rancangan RUED-P.” (Pasal 21 Ayat 1)

#ruen


50

50

PEDOMAN PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan RUED I.

Pendahuluan latar belakang dan aspek legal penyusunan RUED-P, keterkaitan antara

KEN-RUEN-RUED-P

II.

Kondisi Energi Daerah Saat ini dan Ekspektasi Masa Mendatang isu dan permasalahan energi, kondisi energi daerah saat ini dan di masa mendatang

III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran pengelolaan energi nasional

IV. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Daerah penjabaran dari kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional V.

Penutup

Lampiran

#ruen

MATRIK PROGRAM DAERAH

51


51

PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR DATA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RUED-PROVINSI

Asumsi Dasar

(Key assumption)

Kebutuhan (Demand)

Transformasi (Transformation)

Sumber Daya (Resources)

• Profil dan Energi Indikator Daerah • Demografi dan Sektor Pengguna Energi

• Produksi, Ekspor Dan Pemanfaatan Batubara • Produksi, pembelian dan pertumbuhan kebutuhan listrik • Data realisasi BBM PSO • Realisasi dan proyeksi penggunaan BBM Non Subsidi per sektor dan Bahan Bakar Khusus • Realisasi dan Proyeksi Penggunaan Gas (termasuk LPG) per Sektor • Pembangkit tenaga listrik PLN per jenis pembangkit fosil • Infrastruktur Kilang Eksisting Dan Rencana Pembangunan Per Jenis Kilang • Infrastruktur Terminal BBM/LPG Eksisting dan Rencana Pembangunan • Infrastruktur Pipa BBM, Minyak Bumi Dan Gas Bumi Eksisting dan Rencana Pembangunan • Kapasitas Terpasang Eksisting Dan Rencana Pembangunan Pembangkit EBT • Data Pembangunan Instalasi Biogas Dan Pemasangan Solar Home System • Daftar Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (Eksisting) • Daftar Pelabuhan Khusus Batubara • Daftar Jalan Khusus Batubara • Potensi dan Rencana Profil Produksi Energi

52

Keterangan: Arus model

#ruen Iterasi


52

INTERFACE PERMODELAN RUEN KE DALAM RUED PROVINSI

RUEN

INTERFACE

RUED 34 Provinsi Asumsi Dasar

Bottom Up

PDRB + Populasi Kebutuhan Energi

Daerah Transformasi EBT Transformasi Fosil

Sumber Daya Energi 53

Top Down #ruen


53

PASOKAN DAN KEBUTUHAN ENERGI RUED-P

KEBUTUHAN

PASOKAN

KEBUTUHAN = PASOKAN BALANCING & ADJUSTMENT 1. Mewajibkan Daerah untuk melakukan konservasi energi 2. Meningkatkan penyediaan energi setempat khususnya ET 3. Diversifikasi energi 4. Dan lain-lain 54

#ruen


54

PETUNJUK PELAKSANAAN

TAHAPAN DAN PERKIRAAN WAKTU PENYUSUNAN RUED PROVINSI “RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan”

- Pasal 17 Ayat 1 Perpres 1 Tahun 2014

TAHAP PERSIAPAN

1. PERSIAPAN AWAL 2. IDENTIFIKASI AWAL

TAHAP PENGUMPULAN DATA

4. DATA & INFORMASI UMUM

3. PERSIAPAN TEKNIS 5. DATA & INFORMASI TEKNIS

TAHAP PERHITUNGAN

6. MENENTUKAN ASUMSI DASAR 7. PENYUSUNAN MODEL

TAHAP PERUMUSAN

8. MATRIK PROGRAM RUED PROVINSI 9. NARASI RUED PROVINSI

TAHAP PENETAPAN

11. PEMBAHASAN DENGAN DPRD 12. PENETAPAN PERDA RUED PROVINSI

10. RANCANGAN PERDA RUED PROVINSI

1 bulan

#ruen

1-2 bulan

1-2 bulan

2-5 bulan

55

1-2 bulan


55

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERSIAPAN PENYUSUNAN RUED-P

Susun Anggaran RUED Provinsi

Bentuk Tim Lintas SKPD

Perencanaan Kebutuhan Energi

Matrik Program Kegiatan Daerah

Persiapan: a. Tim lintas SKPD dikoordinasikan Bappeda atau SKPD pengelola energi setempat. b. Tim lintas SKPD melibatkan BPS, perguruan tinggi dan SKPD yang memenuhi unsur industri, transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, BUMD energi, asosiasi energi dan pihak lain yang terkait pengelolaan energi. c. Data kebutuhan energi (BBM, gas/LPG, batubara, EBT dan listrik) eksisting dan rencana strategis ke depan terkait energi, mencakup seluruh sektor pengguna energi meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial dan sektor lainnya (pertanian, konstruksi dan pertambangan). 56 d. Sistematika RUED-P mengacu pada Perpres 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED.

Sumber: SURAT SEKJEN DEN NOMOR 463/04/SJD.S/2016 © TERTANGGAL 29ENERGI NASIONAL 2015-2050 RENCANA UMUM #ruen

56

PENYUSUNAN MATRIKS PROGRAM RUED-P

CONTOH RUEN 1. Meningkatkan eksplorasi Sumber daya, potensi Dan/atau cadangan terbukti Energi, baik dari jenis fosil Maupun energi baru dan Terbarukan (EBT)

Matriks RUED memuat program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam matriks RUEN, serta kegiatan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam RUED

#ruen


57

57

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #ruen

58


58

1. MODELLING

Peningkatan kapasitas SDM di daerah dalam mengembangkan model nasional

Agregat Nasional

Bottom Up (kebutuhan daerah)

Peningkatan institusi riset di daerah termasuk universitas

Modelling menjadi arah dalam menentukan proyeksi kondisi energi masa mendatang. Dua pendekatan bisa dilakukan apakah langsung membagi secara nasional, atau berdasarakan perhitungan daerah sebagai suatu sistem tertutup. Dapat pula dilakukan penggabungan antara dua pendekatan tersebut melalui kalibrasi dan umpan balik yang diperlukan. Bagaimanapun konstelasi regional dan nasional tidak dapat diabaikan. 59

#ruen


59

2. ISUE KEWENANGAN DAERAH Pemanfaat an SD Energi

• Batubara • Gas • Panas Bumi • Energi terbarukan

Kelembagaan

Keuangan

#ruen

• Pertamina • PLN • KPS • BUMD

• APBD • Transfer Daerah • KPBU, PINA (pembiayaan investasi non-APBN) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

60

60

3. HARAPAN DAERAH Daerah mendapat energi secara terpusat melalui Pertamina untuk migas dan PLN untuk listrik

Peningkatan capacity building daerah

Mengisi gap dengan EBT, namun pengelolaan energi perlu mandiri, tidak tergantung off-taker

Kesiapan untuk mengelola energi melalui perusahaan daerah (regionalisasi PLN)

#ruen

Rencana perusahaan listrik regional, dan perusahaan energi lainnya


61

61

SOSIALISASI RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Recommend Documents