Kementerian
ESDM
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL Disampaikan pada “The CASINDO Meeting”
PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Grand Legi Hotel Mataram, 2 Maret 2011 1
Kementerian
ESDM
PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL RANAH EKSEKUTIF
RANAH LEGISLATIF
4 DPR 3 DEWAN ENERGI NASIONAL Penyiapan
MENTERI ESDM
Policy Directives dari Presiden, dengan memperhatikan hal tersebut, KEN seharusnya “Bernuansa Hijau” (Green 5 Energy)
Penetapan
1
ACUAN:
PRESIDEN
UUD 1945, Pasal 33 UU 30/2007 ttg Energi UU 10/1997 ttg Ketenaganukliran UU 27/2003 ttg Panas Bumi
Penyiapan dan Penetapan Rencana Induk
6
2
1. 2. 3. 4.
8 Rancangan Kebijakan Energi Nasional (KEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.a)
KebijakanEnergi Nasional/ (KEN) (UU 30/2007, Pasal 11)
9 Penyiapan
7 Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 12 ayat 2.b)
Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (UU 30/2007, Pasal 17 ayat 1) Pemanfaatan Energi
Mengacu
*) Konservasi Energi per Sektor Kegiatan : - Sektor Rumah Tangga - Sektor Komersial - Sektor Industri - Sektor Transportasi - Sektor Pembangkit tenaga Listrik
Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) (PP 70/2009 Pasal 3) Roadmap Rencana Aksi Konservasi Energi Sektoral *) Diatur dengan : • UU 30/2007 ttg Energi • PP 70 /2009 ttg Konservasi Energi
Penyediaan Energi
Rencana Induk Energi Konvensional/Fosil
Roadmap per Klaster Energ iKonvensional Diatur dengan : • UU 22/2001 ttg Migas • UU 4/2009 ttg Mineral dan Batubara
Rencana Induk Diversifikasi Energi (RIDEN)
Roadmap per Klaster EBT Diatur dengan : • UU 30/2007 ttg Energi • RPP ttg Energi Baru dan Energi Terbarukan
Listrik Industri Transportasi Komersial Rumah Tangga
Kementerian
ESDM
UU No 30/2007 TENTANG ENERGI 1) 2) 3)
1) 2)
Pasal 17
Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional. Dalam menyusun rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Pasal 18
Pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). Rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
3
Kementerian
ESDM
RUEN DAN KEN Saat ini: • KEN 2010 – 2050 belum terbit secara resmi • Pedoman Penyusunan RUEN/RUED belum terbit Asumsi untuk RUEN yang akan disusun: • Menggunakan Draft KEN 2010 – 2050 • Menggunakan Draft Pedoman Penyusunan RUE
4
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED
5
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Kebijakan dan Perundangan 1.3 Tujuan dan Sasaran 1.3 Indikator Pemakaian Energi BAB II FAKTA POTENSI DAN ISU STRATEGIS 2.1 Fakta dan Potensi 2.2 Isu-Isu Strategi2 BAB III PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PASOKAN ENERGI 3.1 Proyeksi Kebutuhan Energi 3.2 Proyeksi Pasokan Energi 3.3 Emisi CO2 BAB IV ARAH KEBIJAKAN 4.1 Strategi Arah Kebijakan 4.2 Program 4.3 Evaluasi BAB V PENUTUP 6
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peran penting energi Pengelolaan energi belum optimal Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan energi dan Upaya perbaikan dalam pengelolaan energi nasional 1.2 Kebijakan dan Perundangan Kebijakan dan perundangan di tingkat nasional/propinsi/kabupaten/kota yang berlaku saat ini, khususnya kebijakan dan perundangan terbaru, yang terkait dengan pemanfaatan energi. 1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan: Menyusun rencana umum energi nasional sepuluh tahun ke depan yang menggambarkan implementasi strategi dalam pembangunan sektor energi. Sasaran : Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 1.4 Indikator Pemakaian Energi pemakaian energi pada saat ini status pencapaian target KEN pada saat ini.
7
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED (lanjutan)
BAB II FAKTA POTENSI DAN ISU STRATEGIS 2.1 Fakta dan Potensi • Indikator Energi – Ekonomi • Potensi Sumber Daya Energi (Fosil dan Non Fosil) 2.2 Isu-Isu Strategis (IEDC)
8
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED
(lanjutan)
BAB III PROYEKSI PASOKAN DAN KEBUTUHAN ENERGI 3.1 Proyeksi Kebutuhan Energi
3.1.1 Kebutuhan Energi Final Per Sektor 3.1.1.1 Sektor Rumah Tangga 3.1.1.2 Sektor Komersial 3.1.1.3 Sektor Transportasi 3.1.1.4 Sektor Industri 3.1.1.5 Sektor Lainnya 3.1.2 Kebutuhan Energi Final Per Jenis Energi
3.2 Proyeksi Pasokan Energi
3.2.1 Minyak dan Gas Bumi 3.2.1.1 Minyak Bumi 3.2.1.2 BBM 3.2.1.3 Gas Bumi 3.2.1.4 LPG 3.1.2 Kelistrikan 3.1 .3 Batubara 3.1.4 Energi Baru dan Terbarukan 3.1.4.1 Bahan Bakar Nabati 3.1.4.2 Energi Terbarukan Lain
3.3 Emisi CO2
Emisi Emisi Emisi Emisi
CO2 CO2 CO2 CO2
dari dari dari dari
Pembangkitan Listrik Pertambangan Migas dan Batubara Pengguna Akhir Industri Migas
9
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED (lanjutan)
BAB IV ARAH KEBIJAKAN 4.1 Strategi Arah Kebijakan Rangkaian keputusan dan tindakan untuk mencapai suatu maksud dalam rangka pencapaian arah dari suatu kebijakan yang telah direncanakan. 4.2 Program program-program nyata yang mungkin diimplementasikan untuk mencapai misi dalam rangka mencapai arah kebijakan yang telah dirumuskan. 4.3 Evaluasi Adalah suatu kegiatan yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, di mana beberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien.
10
Kementerian
ESDM
FORMAT RUEN DAN RUED (lanjutan) BAB V PENUTUP • Isi dari pada RUEN/RUED secara singkat dan Kebijakankebijakannya yang menjadi pedoman. • Komitmen dari Pemerintah Pusat/Daerah dalam rangka mendorong keberhasilan pembangunan ketahanan energi. • Legalitas
11
Kementerian
ESDM
www.esdm.go.id
12
Kementerian
ESDM
LAMPIRAN
13
Kementerian
ESDM
KONSEP UMUM RUEN
• RUEN/RUED : Merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional. • Penjabaran Kebijakan Energi Nasional di dalam RUEN/RUED meliputi: – pentahapan untuk mencapai sasaran KEN, dan – pengalokasian pelaksanaannya per propinsi/ kabupaten/kota
KURUN WAKTU DAN SIKLUS PERENCANAAN • •
•
Kurun waktu (time horizon) : – mengikuti kurun waktu KEN Siklus perencanaan : – 5 tahun sekali – sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Tahun dasar (base year) : – 2 tahun sebelum tahun disusunnya perencanaan. 14
Kementerian
ESDM
DEN
ALUR PERENCANAAN Kebijakan Energi Nasional
Penetapan RUEN
Maret 2011
KESDM C.q. SETJEN
Okt 2011
Rancangan Awal RUEN
Rancangan RUEN
April 2011
PROPINSI
Sep 2011
Rancangan Awal RUED - TP
Rancangan RUED - TP
Juni 2011
KABUPATEN/ KOTA
Jul 2011
Rancangan RUED - TK Juli 2011
Penetapan RUED - TP Nov 2011
Penetapan RUED - TK Des 2011
15
Kementerian
ESDM
RUEN DAN PERENCANAAN LAIN RPJP
KEN
RPJM RUEN
RUKN
RUED
RUKD
Renstra KL
RKP
16
Kementerian
ESDM
RUED DAN PERENCANAAN LAIN KEN RPJP
RPJPD
RPJM
RPJMD
RUEN
RUED
RUKN
RUKD
Renstra SKPD RKPD 17
Kementerian
ESDM
PEMODELAN RUEN
• Berbasis wilayah : – Kondisi riil supply – demand energi per propinsi – Kondisi riil infrastruktur energi per propinsi – Fokus pada rencana pengembangan infrastruktur energi untuk mencapai target KEN – Identifikasi kebijakan-kebijakan untuk mencapai target KEN
KONDISI RIIL PER PROPINSI Banyak provinsi: • Ketergantungan terhadap BBM masih sangat tinggi • Demand energi transportasi yang sangat dominan dan tumbuh cepat • Infrastruktur energi non BBM sangat terbatas • Potensi EBT rendah 18
Kementerian
ESDM
OUTPUT RUEN • Target energy mix per propinsi (dan nasional) • Rencana pengembangan infrastruktur energi per propinsi (dan nasional) • Masukan terhadap KEN mengenai target pengembangan energi yang lebih realistis
DATA YANG DIPERLUKAN • Data historis pemakaian energi per jenis energi per propinsi • Rencana-rencana pengembangan infrastruktur energi yang telah digariskan pada saat ini 19
