SOSIALISASI RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DEWAN ENERGI NASIONAL

SOSIALISASI RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

SOSIALISASI RUEN SE JAWA DAN SE KALIMANTAN Jakarta, 20 September 2016

BAHAN PRESENTASI BAGIAN PERTAMA KEN sebagai Pedoman Penyususan RUEN oleh Prof. Rinaldy Dalimi a. Pokok - Pokok KEN b. Pola Penyusunan RUEN BAGIAN KEDUA RUEN sebagai Pedoman Penyusunan RUED oleh Dr. Sonny Keraf

a. Pokok - Pokok RUEN b. Faktor - Faktor Untuk Penyusunan RUED BAGIAN KETIGA

Sisi Energi Baru dan Terbarukan oleh Abadi Poernomo a. Potensi EBT b. Pengembangan EBT dan Konservasi Energi BAGIAN KEEMPAT Pedoman dan Kerangka Penyusunan RUED oleh Rizal Primana, Bappenas a. Pedoman dan Model

2

b. Pemanfaatan Potensi Daerah

#ruen

© RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

2

BAGIAN PERTAMA KEN sebagai Pedoman Penyusunan RUEN oleh Prof. Rinaldy Dalimi

3

#ruen


3

DEWAN ENERGI NASIONAL TUGAS DEN (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL* MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* *

MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI

MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR

#ruen


4

4

Struktur Dewan Energi Nasional 2014 - 2019 Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri ESDM

Anggota Unsur Pemerintah

Unsur Pemangku Kepentingan

1.

Menteri Keuangan

1. Dr.Ir. Andang Bachtiar, MSc (Teknologi)

2.

Menteri Bappenas

2. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)

3.

Menteri Perhubungan

3. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, Ph. D (Akademisi)

4.

Menteri Perindustrian

4. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth.En.Tech (Industri)

5.

Menteri Pertanian

5. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)

6.

Menteri Ristekdikti

6. Sonny Keraf, PhD (Lingkungan Hidup)

7.

Menteri Lingkungan Hidup

7. Prof.Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

DALAM PENYUSUNAN KEN DAN PENETAPAN SEMUA SEKTOR TERKAIT DILIBATKAN #ruen

RUEN


5

5

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SAAT INI) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) PP No. 79 Tahun 2014

RUEN

RUKN Kepmen ESDM No : 2682 K/21/MEM/2008

RUED Propinsi/Kab/Kota

#ruen

RUPTL Kepmen ESDM No : 4092 K/21/MEM/2013


6

6

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SAAT INI) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) PP No. 79 Tahun 2014

Perencanaan Energi Nasional Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Dalam Bentuk BBM. BBG, dan Listrik

RUEN

Kepmen ESDM No : 2682 K/21/MEM/2008


#ruen

RUKN

RUPTL Kepmen ESDM No : 4092 K/21/MEM/2013

Perencanaan Tenaga Listrik Untuk Memanfaatkan Potensi Energi Nasional

Terjemahan dari RUKN Untuk Pembangunan infrastruktur Listrik dengan memanfaatkan 7 Potensi Energi Nasional


7

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL (SEHARUSNYA) UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

Berisikan Kebijakan Energi Nasional secara Umum Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Nasional

PP No. 79 Tahun 2014

RUEN

RUKN


RUPTL 8

#ruen


8



Berisikan Kebijakan Energi Nasional secara Umum Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Nasional


RUEN

RUKN


RUPTL

Terjemahan dari KEN Guna Memanfaatkan Potensi Nasional Untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional Dilihat Dari Kepentingan Nasional

9

#ruen


9



Berisikan Kebijakan Energi secara Umum Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Nasional


RUEN


#ruen

RUKN

RUPTL

Terjemahan dari KEN Guna Memanfaatkan Potensi Nasional Untuk Memenuhi Kebutuhan Nasional Dilihat Dari Kepentingan Nasional

Terjemahan dari R U E N/RUKN pada masing2 Daerah dengan Memanfaatkan Potensi di Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dilihat Dari Kepentingan Nasional © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

10

10

K E N – RUEN _RUED Untuk Jangka Panjang

Dalam Merancang Kebijakan Energi Nasional 2050 Pola Pikirnya adalah

Apa yang bisa ingin Dilakukan dan Apa yang bisa ingin Dicapai Dengan Asumsi Semua Hambatan Dapat Diatasi Karena Waktunya Cukup Panjang

KEN RUEN RUED

34 T A H U N

KEMANDIRIAN & KETAHANAN ENERGI NASIONAL

2050

2016

#ruen

11


11

K E N – RUEN - RUED Untuk Jangka Panjang

Dalam Merancang KEN/RUEN/KEN sampai dengan 2050 Pola Pikirnya adalah

Apa yang (bisa) ingin Dilakukan dan Apa yang (bisa)

ingin Dicapai

Dengan Asumsi Semua Hambatan Dapat Diatasi Karena Waktunya Cukup Panjang

KEN RUEN RUED

34 T A H U N

KEMANDIRIAN & KETAHANAN ENERGI NASIONAL

2050

2016

#ruen

12


12

Tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN-2050) Pasal 5 : Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional.

13

#ruen


13

Tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN-2050) Pasal 5 : Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan

Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber dalam negeri.

14

#ruen


14

Tujuan Kebijakan Energi Nasional (KEN-2050) Pasal 5 : Kebijakan Energi Nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Kemandirian Energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan

Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber dalam negeri. Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan, akses Masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka Panjang dgn tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingk. hidup 15

#ruen


15

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PP No. 79 Tahun 2014

Kebijakan Utama

Kebijakan Pendukung

16

#ruen


16


Kebijakan Utama

Kebijakan Pendukung

Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional Prioritas Pengembangan Energi Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional Cadangan Energi Nasional

17

#ruen


17


Kebijakan Utama Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional Prioritas Pengembangan Energi

Kebijakan Pendukung Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber Daya Energi dan Diversifikasi Energi Lingkungan Hidup dan

Keselamatan

Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional

Harga, Subsidi, dan Insentif Energi

Cadangan Energi Nasional

Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat, dan Industri Energi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Energi 18

Kelembagaan dan Pendanaan #ruen


18

Prioritas Pembangunan Energi Nasional 1.

Maksimumkan pemanfaatan Energi Terbarukan

2.

Minimumkan penggunaan minyak

3.

Optimalkan penggunaan gas bumi

4.

Batubara sebagai andalan pasokan energi nasional

5.

Energi nuklir pilihan terakhir

19

#ruen


19

TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN TARGET KEN Peran energi

2025

TARGET RUEN 2050

2050

24%

Sebagai modal pembangunan

Bauran EBT

23%

31%

Penyediaan energi

> 400 MTOE

> 1.000 MTOE

Pembangkit Listrik

> 115 GW

> 430 GW

Elastisitas energi

<1

<1

Listrik /kapita/thn

2.500 kWh

7.000 kWh

Rasio elektrifikasi

100%

100%

2050

25%

22%

166 MTOE 46%

#ruen

2025 412 MTOE

23%

25%

26%

2015

20%

TARGET RUEN 2025

30% KONDISI SAAT INI

1.030 MTOE 31%

23%

5%

Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

20

20

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 6, 7, dan 9 Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak Dijadikan Sebagai Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembangunan Guna Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Dengan Cara Mengoptimalkan Pemanfaatannya Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional, Penciptaan Nilai Tambah Didalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja.

PASAL 10 Mengurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap Terutama Gas dan Batubara Serta Menetapkan Batas Waktu Untuk Memulai Menghentikan Ekspor..

Dalam Mewujudkan Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional , Jika Terjadi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Dalam Penyediaan Energi Maka Didahulukan Yang Memiliki Nilai Ketahanan Nasional dan/atau Nilai Strategis Yang Lebih Tinggi.

21

#ruen


21

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 6, 7, dan 9 Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak Dijadikan Sebagai Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembanguna Guna Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Dengan Cara Mengoptimalkan Pemanfaatannya Bagi Pembangunan Ekonomi Nasionall, Penciptaan Nilai Tambah Didalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja.



22

#ruen


22

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 6, 7, dan 9 Terwujudnya Paradigma Baru bahwa Sumber Daya Energi Tidak Dijadikan Sebagai Komoditas Ekspor Semata Tetapi Untuk Modal Pembanguna Guna Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Dengan Cara Mengoptimalkan Pemanfaatannya Bagi Pembangunan Ekonomi Nasionall, Penciptaan Nilai Tambah Didalam Negeri dan Penyerapan Tenaga Kerja.



23

#ruen


23

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN

PASAL 11 Pengembangan Energi dengan Mengutamakan Sumber Daya Energi Setempat, dan Pengembangan Industri Dengan Kebutuhan Energi Yang Tinggi Diprioritaskan Didaerah Yang Kaya Sumber Daya Energi.

PASAL 19 Pengelolaan Energi Nasional Diselaraskan Dengan Arah Pembangunan Nasional

Berkelanjutan Pelestarian Sumber Daya Alam, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

24

#ruen


24

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN

PASAL 11 Pengembangan Energi dengan Mengutamakan Sumber Daya Energi Setempat, dan Pengembangan Industri Dengan Kebutuhan Energi Yang Tinggi Diprioritaskan Didaerah Yang Kaya Sumber Daya Energi.

PASAL 19 Pengelolaan Energi Nasional Diselaraskan Dengan Arah Pembangunan Nasional

Berkelanjutan Pelestarian Sumber Daya Alam, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

25

#ruen


25

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 20 Harga Energi Terbarukan Diatur berdasarkan pada perhitungan harga energi terbarukan dengan asumsi untuk bersaing dengan harga energi dari sumber energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu,

PASAL 21 Subsidi disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal

untuk mendorong Program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan insentif bagi pengembangan, pengusahaan, dan Pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk skala kecil dan berlokasi didaerah terpencil sampai Nilai keekonmiannya kompetitif dengan energi konvensional. 26

#ruen


26

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 20 Harga Energi Terbarukan Diatur berdasarkan pada perhitungan harga energi terbarukan dengan asumsi Untuk bersaing dengan harga energi dari sumber energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah Dalan kurun waktu tertentu,



#ruen


27

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 20 Harga Energi Terbarukan Diatur berdasarkan pada perhitungan harga energi terbarukan dengan asumsi Untuk bersaing dengan harga energi dari sumber energi minyak bumi yang berlaku disuatu wilayah Dalan kurun waktu tertentu,



#ruen


28

BEBERAPA YANG PENTING DALAM KEN PASAL 23 Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pengembangan infrastruktur enegi memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, Distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.

PASAL 26 Regionalisasi penyediaan energi listrik untuk memperkecil disparitas Penyediaan energi listrik diluar pulau jawa

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya Bertanggung jawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan energi

#ruen


29

29





#ruen


30

30





#ruen


31

31





#ruen


32

32

IMPLIKASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri

pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan

akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata

pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional

#ruen


33

33

IMPLIKASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

terciptanya lapangan kerja

kemandirian pengelolaan energi

#ruen

ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri

akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata

terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan

pemanfaatan energi pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa secara efisien di semua sektor energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 34 Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

34

Energi sebagai Modal Pembangunan

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

NILAI

Perubahan paradigma energi

Peningkatan porsi gas & batubara untuk domestik dibanding ekspor

Komoditi Khusus

2014

2019

Ekspor 0%

Gas

57%

64%

2035

Batubara

20%

60%

2046

35

#ruen


35



NILAI



Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi

Komoditi Khusus

2014

2019

Ekspor 0%

Gas

57%

64%

2035

Batubara

20%

60%

2046

• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)

• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah Kemenkeu dan Bappenas

36

#ruen


36



NILAI



Penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi

Komoditi Khusus

2014

2019

Ekspor 0%

Gas

57%

64%

2035

Batubara

20%

60%

2046

• Cukai BBM • Premi pengurasan di hulu (depletion premium)

• Insentif fiskal • Anggaran Pemerintah Kemenkeu dan Bappenas

Multiplier effect ekonomi #ruen

Peningkatan: • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan industri • Penyerapan tenaga kerja © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

37

37

BEBERAPA POIN PENTING PERAN DAERAH

1.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW

38

#ruen


38


1. 2.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN

39

#ruen


39


1. 2. 3.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT

40

#ruen


40


1. 2. 3. 4.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan

41

#ruen


41


1. 2. 3. 4. 5.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi

42

#ruen


42


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi Subsidi energi yang bersumber dari APBD

43

#ruen


43


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi Subsidi energi yang bersumber dari APBD Penyederhanaan perizinan

44

#ruen


44


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi Subsidi energi yang bersumber dari APBD Penyederhanaan perizinan Pengembangan transportasi massal

45

#ruen


45


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penyelarasan lahan energi dengan RTRW Lahan untuk BBN Pembangunan pembangkit EBT Perluasan jargas kota dan infrastruktur ketenagalistrikan Audit energi dalam rangka konservasi energi Subsidi energi yang bersumber dari APBD Penyederhanaan perizinan Pengembangan transportasi massal Optimalisasi layanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan

46

#ruen


46

Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #ruen

47


47

BAGIAN KEDUA RUEN sebagai Pedoman Penyusunan RUED oleh Dr. Sonny Keraf

48

#ruen


48

SASARAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL Sumber Energi dan/atau Sumber Daya Energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam neberi dan penyerapan tenaga kerja.

49

#ruen


49

STRUKTUR PERMODELAN RUEN Asumsi Dasar (Key assumption)

Kebutuhan (Demand)

Transformasi (Transformation)

Sumber Daya (Resources)

PDB | Pertumbuhan PDB | PDB per kapita | Pertumbuhan PDB per kapita | Populasi | Pertumbuhan populasi | Populasi urban | Jumlah Rumah Tangga

Transportasi | Industri & bahan baku | Rumah Tangga | Komersial | Sektor Lainnya

Pembangkit listrik | Kilang minyak | Kilang gas bumi | Infrastruktur lainnya | losses | own use

Potensi, Cadangan dan Produksi energi, yaitu: Minyak Bumi | Gas Bumi | Batubara | EBT

Keterangan: Arus model Iterasi

#ruen

50


50


Kebutuhan (Demand)








#ruen

51


51


Kebutuhan (Demand)








#ruen

52


52


Kebutuhan (Demand)








#ruen

53


53


Kebutuhan (Demand)








#ruen

54


54


Kebutuhan (Demand)




1. Permodelan RUEN menggunakan aplikasi LEAP (Long Run Energy Alternatif Planning)


3. Untuk mulai mengaplikasikan model, pertama susun dulu kebutuhan energi nasional maupun daerah



2. Aplikasi LEAP bukan suatu keharusan, namun Pemerintah Daerah dianjurkan dapat menggunakannya

4. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial dan energi lainnya 5. Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak 6. Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi


#ruen

55


55


Kebutuhan (Demand)









2. Aplikasi LEAP bukan suatu keharusan, namun Pemerintah Daerah dianjurkan memahami prosesnya



#ruen

56


56


Kebutuhan (Demand)












#ruen

57


57


Kebutuhan (Demand)












#ruen

58


58


Kebutuhan (Demand)












#ruen

59


59


Kebutuhan (Demand)





1. Permodelan RUEN menggunakan aplikasi LEAP (Long Run Energy Alternatif Planning) 2. Aplikasi LEAP bukan suatu keharusan, namun Pemerintah Daerah dianjurkan memahami

3. Untuk mulai mengaplikasikan model, pertama susun dulu kebutuhan energi nasional maupun daerah 4. Proyeksi pemodelan kebutuhan energi tahun 2015-2050 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar, asumsi pertumbuhan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor pengguna yaitu industri (dan bahan baku), transportasi, rumah tangga, komersial dan energi lainnya 5. Transformasi merupakan proses yang mengubah energi primer menjadi energi final, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak



6. Sumber daya energi meliputi potensi energi, cadangan energi dan produksi energi


#ruen

60


60


Kebutuhan (Demand)









2. Aplikasi LEAP bukan suatu keharusan, namun Pemerintah Daerah dianjurkan dapat menggunakannya



61

RUED tidak harus menggunakan model yang sama dengan RUEN #ruen


61

ASUMSI DASAR DALAM RUEN No.

Indikator

1

PDB*

2

Pertumbuhan ekonomi

3

Satuan Triliun Rupiah

2015

2016

2017

2018 2019 2020 2025 2030

2040

2050

3.075 3.238

3.468

3.728

4.026

4.348

6.388

9.257

18.553 35.121

%

4,8

5,3

7,1

7,5

8,0

8,0

8,0

7,5

7,0

6,3

PDB per Kapita*

Juta Rupiah

12,0

12,5

13,2

14,1

15,0

16,0

22,4

31,2

58,9

104,7

4

Pertumbuhan PDB perKapita*

%

3,8

4,0

5,8

6,2

6,7

6,8

7,0

6,7

6,3

5,7

5

Populasi

255,5 258,6

261,7

264,8

267,9

271,1

284,8

296,4

315,2

335,3

6

Pertumbuhan Populasi

%

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,0

0,8

0,6

0,6

0,6

7

Populasi Urban

%

53,3

54,0

54,7

55,3

56,0

56,7

60,0

63,4

67,7

70,0

8

Jumlah Rumah Tangga

Juta RT

66,5

67,5

68,5

69,5

70,5

71,5

76,2

80,3

87,2

94,7

Juta Penduduk

Catatan: 1) Angka PDB*: Atas dasar harga konstan tahun 2000; 2) Pertumbuhan ekonomi tahun 2015, berdasarkan realisasi tahun 2015; 3) Pertumbuhan ekonomi tahun 2016, berdasarkan asumsi dalam UU No. 14/2015 Tentang APBN tahun 2016; 4) Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 s.d. 2019, berdasarkan asumsi dalam Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019; 5) Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 s.d. 2050, berdasarkan asumsi dalam KEN.

#ruen


62

62

MELIHAT POTENSI PADA SISI PENYEDIAAN ENERGI

63

#ruen


63

POTENSI ENERGI FOSSIL DI INDONESIA TAHUN 2015

No.

Jenis Energi

Sumber Daya

Cadangan

151 Miliar barel

3,6 Miliar barel

288 Juta barel 12 tahun

2 Gas Bumi

487 TCF

98,0 TCF

3,0 TSCF 33 tahun

3 Batubara

120,5 Miliar ton

32,4 Miliar ton

393 Juta ton 82 tahun

1 Minyak Bumi

Produksi

Umur*

4 CBM

453 TSCF

-

-

-

5 Shale Gas

574 TSCF

-

-

-

Catatan: *) asumsi apabila tidak ada temuan cadangan baru #ruen

64


64

HASIL PEMODELAN KEBUTUHAN ENERGI FINAL NASIONAL 641,5

248,4

65

#ruen


65

HASIL PEMODEL PASOKAN BATUBARA

Batubara - Juta Ton 461,6 juta ton

Dimethyl Ether (DME) & gasifikasi

439

Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai 2019

Ekspor

Industri

205

Domestik

96

Pembangkit

2015

2020

Kegiatan

2030

2035

2040

2045

2050

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2040

2050

365,8

288,1

274,8

251,6

232,9

220,4

194,8

147,3

59,9

0

Pembangkit 63,2 Industri 15,8

82,4

94,2

106,8

120,0

131,1

152,3

186,7

248,5

326,6

43,5

44,5

45,6

47,0

48,4

55,2

67,4

92,9

114,8

-

-

-

-

-

-

2,1

2,5

3,2

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

461,6

414,0

413,0

403,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

438,7

Ekspor

Domestik

2025

DME Gasifikasi

Total Produksi

#ruen

66


66

HASIL PEMODEL PASOKAN BATUBARA KEGIATAN Batubara - Juta Ton 461,6 juta ton

Dimethyl Ether (DME) & gasifikasi

Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai 2019

Ekspor

Industri

205

Domestik

96

Pembangkit

2015

2020

Kegiatan

2030

2035

2040

2045

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2040

365,8

288,1

274,8

251,6

232,9

220,4

194,8

147,3

59,9

Pembangkit 63,2 Industri 15,8

82,4

94,2

106,8

120,0

131,1

152,3

186,7

248,5

43,5

44,5

45,6

47,0

48,4

55,2

67,4

92,9

-

-

-

-

-

-

2,1

2,5

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,4

0,5

0,7

0,9

461,6

414,0

413,0

403,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

438,7

Ekspor

Domestik

2025

1. Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019 dengan prioritas pemenuhan kebutuhan 439 dalam negeri dan menghentikan ekspor pada saat kebutuhan domestik mencapai 400 juta ton. (KESDM) 2. Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat pada tahun 2046. (KESDM) 3. Membangun industri gasifikasi batubara. (Kemenperin) 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor. (Kemenperin) 2050 5. Menyusun master plan rencana 2050 pembangunan pelabuhan terpadu batubara. (Kemenhub) 0 326,6 6. Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk 114,8 sektor industri dengan target mencapai 55,2 4,0 juta ton pada tahun 2025. (Kemenperin)

DME Gasifikasi

Total Produksi

#ruen


67

67

HASIL PEMODELAN MINYAK DAN GAS BUMI Satuan: Ribu bopd Potensial tambahan produksi Potensi penambahan produksidari darieksplorasi eksplorasi

1.000

699

770

818

Potensi penambahan produksi dari eksplorasi

568

520

600

677

Total

809

Committed produksi produksi Committed

786

800

Kegiatan EOR

400 Kegiatan EOR

200

Committed produksi

0 2035

2040

2045

2050

5.000

6.210

5.668

6.000

5.808

PotensiPenambahan penambahanProduksi Potensi produksi dari eksplorasi dari Eksplorasi Commited produksi Committed Produksi 6.680

7.611

6.907

7.000

2030

Satuan: MMSCFD

9.000 8.000

2025

5.930

10.000

2020

6.202

2015


4.000 3.000

Committed produksi

68

2.000 1.000 2015

2020

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050


68

HASIL PEMODELAN MINYAK DAN GAS BUMI KEGIATAN Satuan: Ribu bopd Potensial tambahan produksi Potensi penambahan produksidari darieksplorasi eksplorasi

1.000

Menerapkan keterbukaan data migas dan tidak menjadikan data migas sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata.

2.

Melakukan riset dasar eksplorasi migas dalam rangka meningkatkan cadangan migas antara lain riset migas non-konvensional, riset sistem petroleum pra-tersier, riset sistem petroleum gunung api, dan riset gas biogenik

3.

Menyiapkan WK migas konvensional minimal 9 WK per tahun dan penandatangan WK migas konvensional minimal 6 WK per tahun

4.

Melakukan survei umum migas minimal 3 wilayah per tahun

5.

Mengoptimalkan produksi lapangan migas antara lain dengan memberlakukan kontrak bagi hasil (PSC) khusus untuk kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) dan segera memutuskan status kontrak yang akan berakhir pada lapangan-lapangan yang mempunyai potensi EOR.

6.

Mempercepat penyelesaian proyek gas bumi, antara lain Blok Sengkang, Blok Matindok, Proyek IDD, Lapangan MDA-MBH, Blok A, Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, Proyek Tangguh Train-3, Lapangan Abadi (Masela), dan Blok East Natuna

7.

Meningkatkan rasio pemulihan cadangan minyak dan gas bumi hingga mencapai 100% pada tahun 2025, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi secara masif menjadi tiga kali lipat.

8.

Meningkatkan keterlibatan negara dalam pendanaan kegiatan 69 eksplorasi melalui mekanisme pendanaan dari sebagian pendapatan negara dari migas (petroleum fund) yang merupakan bagian dari premi pengurasan (depletion premium) atau dari sumber pendanaan lainnya.

699

770

818


568

520

600

677

Total

809

Committed produksi produksi Committed

786

800

1.

Kegiatan EOR

400 Kegiatan EOR

200

Committed produksi

0 2035

2040

2045

2050

5.000

6.210

5.668

6.000

5.808

PotensiPenambahan penambahanProduksi Potensi produksi dari eksplorasi dari Eksplorasi Commited produksi Committed Produksi 6.680

7.611

6.907

7.000

2030

Satuan: MMSCFD

9.000 8.000

2025

5.930

10.000

2020

6.202

2015


4.000 3.000

Committed produksi

2.000 1.000 2015

2020

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050


69

PASOKAN MINYAK MENTAH DOMESTIK DAN IMPOR MINYAK MENTAH

4,6

5

Satuan : Juta bopd Impor minyak mentah

4

Minyak mentah domestik

Input kilang

3

2,2

2 Impor minyak mentah

1 0


2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050 25.869,1

Satuan: MMSCFD

25.000

Additional Supply/Import Committed Supply

20.000

RUEN 15.000

10.000

Perkiraan defisit gas mulai tahun 2020

9.221,1

70

Additional Supply/Import

5.000

Committed Supply 0

#ruen2020

2015

2025

2030

2035

2040

2045

2050


70

PASOKAN MINYAK MENTAH DOMESTIK DAN IMPOR MINYAK MENTAH

KEGIATAN 4,6

5

1.

Memastikan produksi minyak bumi tidak kurang dari 567,7 ribu barrel oil per day (bopd) dan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) pada tahun 2025

2.

Mengurangi ketergantungan impor BBM secara bertahap dan menghentikan impor BBM paling lambat tahun 2025.

3.

Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Rencana Induk Pengembangan Kilang (RDMP)

4.

Mengurangi ekspor minyak mentah semaksimal mungkin dalam rangka memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan menghentikannya pada saat kilang dalam negeri sudah mampu menyerap seluruh produksi dalam negeri.

5.

Memastikan produksi gas bumi menjadi tidak kurang dari 6.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2025

6.

Mengurangi porsi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas bumi paling lambat tahun 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi hulu-hilir, transportasi dan sektor lainnya.

Satuan : Juta bopd Impor minyak mentah

4


Input kilang

3

2,2

2 Impor minyak mentah

1 0


2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050 25.869,1

Satuan: MMSCFD

25.000

Additional Supply/Import Committed Supply

20.000

RUEN 15.000

10.000

Perkiraan defisit gas mulai tahun 2020

9.221,1

Additional Supply/Import

7.

5.000

Committed Supply 0

#ruen2020

2015

2025

2030

2035

2040

2045

2050

71

Menyelesaikan kebijakan harga gas bumi dengan membentuk badan penyangga gas nasional.


71

PEMBANGUNAN KILANG DAN PENYEDIAAN MINYAK

Satuan: Juta bpd

Potential tambahan kilang baru

3,72

Impor BBM Produksi BBM dari kilang dalam negeri

3,3

Kebutuhan BBM sesuai KEN

2,8 2,4 1,76

2,1

Potential Tambahan Kilang Baru

1,6

1,4

Impor BBM Produksi BBM dari Kilang dalam negeri 2015

2020

#ruen

2025

72

2030

2035

2040

2045

2050 © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

72

PEMBANGUNAN KILANG DAN PENYEDIAAN MINYAK KEGIATAN Satuan: Juta bpd

Potential tambahan kilang baru Impor BBM Produksi BBM dari kilang dalam negeri

3,3

Kebutuhan BBM sesuai KEN

1. Meningkatkan kapasitas kilang minyak nasional menjadi lebih dari 2 juta barel per hari pada tahun 3,72 2025, melalui pembangunan kilang baru dan Refinery Development Master Plan (RDMP). (KESDM) 2. Menetapkan jenis dan volume cadangan operasional untuk keperluan minimal 30 hari konsumsi. (KESDM dan Kementerian BUMN)

2,8

3. Menetapkan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi serta pengelolaan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan menyusun rencana induk/roadmap pengelolaan CPE. (Dewan Energi Nasional)

2,4 1,76

2,1

Potential Tambahan Kilang Baru

4. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk penjualan energi dalam negeri khususnya pada kegiatan industri. (Kemenkeu)

1,6

1,4

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan penerbitan/penyerderhanaan izin dan pembangunan infrastruktur energi di daerah. (Kemendagri c.q. Pemda)

Impor BBM Produksi BBM dari Kilang dalam negeri 2015

2020

#ruen

2025

6. Meningkatkan rasio pemulihan cadangan (RRR) 73 hingga mencapai 100% pada tahun 2025. (KESDM)

2030

2035

2040

2045

2050 © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

73

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 443

Pembangkit Fosil

135 60

Pembangkit EBT 2015

2020

JENIS EBT FOSIL Total

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2015

2020

2025

2030

2040

2050

8.6 14.3% 51.5 85.7% 60.1

16.2 19.4% 67.3 80.6% 83.4

45.2 33.3% 90.4 66.7% 135.5

69.7 36.6% 120.6 63.4% 190.2

118.6 37.4% 198.6 62.6% 317.2

167.6 37.8% 275.4 62.2% 443.1

74


74

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK KEGIATAN

135 60

2015

2020

JENIS EBT FOSIL Total

#ruen

2025

2015

2020

8.6 14.3% 51.5 85.7% 60.1

16.2 19.4% 67.3 80.6% 83.4

1. Merencanakan rasio elektrifikasi tahun 2020 mendekati 100%. (KESDM) 443 2. Membangun infrastruktur ketenagalistrikan :  tahun 2025 sebesar 135,4 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 90,4 GW dan EBT sebesar 45 GW  tahun 2050 sebesar 444,5 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 275,4 GW dan EBT sebesar 169 GW (KESDM) 3. Menyusun mekanisme pemanfaatan lahan untuk penyediaan energi pada lahan yang tumpang tindih dengan kebutuhan lain. (Kementerian ATR) 4. Regionalisasi penyediaan listrik dengan cara membentuk wilayah usaha baru ketenagalistrikan di luar Jawa, Madura dan Bali. (Kementerian ESDM) 5. Menerapkan tarif dasar listrik progresif dan memberlakukan regionalisasi Pembangkit Fosil harga. (KESDM) 6. Menjaminan proyek infrastruktur energi yang strategis. (Kemenkeu) 7. Mengembangkan prototipe pembangkit listrik tenaga uap dengan TKDN 100% untuk kapasitas 200 MW ke bawah hingga siap komersial. Pembangkit EBT (Kemenristek Dikti) 8. Menyiapkan penguasaan teknologi PLTN. (Kemenristek Dikti) 2030 2035 2040 2045 2050 9. Memperkuat penerapan dan pemanfaatan teknologi dan komponen teknologi pembangkit listrik. (Kemenristek Dikti) 2025 2030 2040 2050 10. Mendorong pembentukan Engineering Procurement Construction (EPC) 45.2 69.7 118.6 167.6 dalam negeri proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW. 75 33.3% 36.6% 37.4% 37.8% (Kemenperin) 90.4 120.6 198.6 275.4 11. Memfasilitasi proses layanan penerbitan pinjam pakai, kerja sama, 66.7% 63.4% 62.6% 62.2% pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan sesuai 135.5 190.2 317.2 443.1 ketentuan yang berlaku. (KemenLHK)


75

SISI KEBUTUHAN ENERGI

76

#ruen


76

HIGHLIGHT RUEN

77

#ruen


77

SEKTOR TRANSPORTASI

Gas Listrik TOTAL

Satuan: Juta TOE

168,9

2040

2050

BBN BBM

75,2 49,6

2015

2020

2025

2030

2035

2015

2020

2025

2030

2040

2050

TWh

0,2

0,9

2,3

5,2

14,9

31,6

BBG

MMscfd

19,1

130,9

288,7

429,8

BBM

Juta KL

56,9

65,1

74,2

84,1

111,4

144,9

BBN

Juta KL

2,0

6,7

12,0

17,3

26,1

38,1

Energi Listrik

#ruen

2045

832,7 1.435,0

78


78

SEKTOR TRANSPORTASI KEGIATAN Satuan: Juta TOE

Gas Listrik TOTAL

168,9

1. Mempercepat pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dengan pembangunan 632 SPBG di 15 kota sampai tahun 2025. (Kemenhub) 2. Mengembangkan produk secara bertahap sebanyak 2.200 unit kendaraan roda 4 dan 2,1 juta kendaraan roda 2 bertenaga listrik pada tahun 2025. (Kemenhub)

BBN BBM

3. Peningkatan penggunaan biofuel. (KESDM) Jenis Biofuel Campuran Biodiesel Juta KL Campuran Bioethanol Juta KL Campuran Bioavtur Juta KL

75,2 49,6

2016 20% 2,9 5% 0,1 2% 0,0

2025 30% 8,7 20% 3,3 5% 0,1

2050 30% 20,4 20% 14,1 5% 3,6

4. Mengembangkan KA (Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trem) di 13 wilayah perkotaan serta KA Bandara di Jawa dan Sumatera. (Kemenhub) 2015

2020

2025

2030

2035

2015

2020

2025

2030

2040

2050

TWh

0,2

0,9

2,3

5,2

14,9

31,6

BBG

MMscfd

19,1

130,9

288,7

429,8

BBM

Juta KL

56,9

65,1

74,2

84,1

111,4

144,9

BBN

Juta KL

2,0

6,7

12,0

17,3

26,1

38,1

Energi Listrik

#ruen

2040

2045

2050

832,7 1.435,0

5. Share angkutan ditargetkan sebesar 30% di tahun 2025 dengan pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan KA bandara. (Kemenhub)

6. Mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun Intelligent Transport System di 50 kota dan Area Traffic Control System di 70 lokasi. (Kemenhub)


79

79

HIGHLIGHT RUEN

80

#ruen


80

SEKTOR INDUSTRI – ENERGI DAN BAHAN BAKU Satuan: Juta TOE

293

Produk minyak lainnya BBM Listrik Gas Bumi (termasuk LPG, Syngas) Batubara Bioenergi (BBN, Biomasa) Total 118 72

2015

2020

2025

Jenis Listrik Gas & Syngas BBM LPG Batubara BBN Biomasa Non BBM

#ruen

TWh MMscfd Juta KL Juta Ton Juta Ton Juta KL Juta Ton Juta KL

2030

2035

2040

2045

2050

2015

2020

2025

2030

2040

2050

83,5 2.014,0 6,2 0,1 43,2 0,3 9,3 63,1

157,1 2.605,1 6,2 0,1 48,4 1,5 11,1 73,7

286,1 3.441,8 7,2 0,1 55,2 2,3 13,6 87,4

363,8 4.384,4 9,8 0,1 67,4 3,6 17,2 103,1

535,0 6.701,3 17,0 0,1 92,9 6,9 25,5 140,5

670,5 9.374,8 26,3 0,1 114,8 11,0 34,0 186,5

81


81

SEKTOR INDUSTRI – ENERGI DAN BAHAN BAKU KEGIATAN Satuan: Juta TOE

293

Produk minyak lainnya BBM Listrik Gas Bumi (termasuk LPG, Syngas) Batubara Bioenergi (BBN, Biomasa) Total 118 72

2015

2020

2025

Jenis Listrik Gas & Syngas BBM LPG Batubara BBN Biomasa Non BBM

#ruen

TWh MMscfd Juta KL Juta Ton Juta Ton Juta KL Juta Ton Juta KL

2030

2035

2040

2045

2050

2015

2020

2025

2030

2040

2050

83,5 2.014,0 6,2 0,1 43,2 0,3 9,3 63,1

157,1 2.605,1 6,2 0,1 48,4 1,5 11,1 73,7

286,1 3.441,8 7,2 0,1 55,2 2,3 13,6 87,4

363,8 4.384,4 9,8 0,1 67,4 3,6 17,2 103,1

535,0 6.701,3 17,0 0,1 92,9 6,9 25,5 140,5

670,5 9.374,8 26,3 0,1 114,8 11,0 34,0 186,5

1. Memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan baku industri nasional. (KESDM) 2. Memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta harga energi yang kompetitif untuk kebutuhan industri. (Kemenkeu dan KESDM) 3. Meningkatkan porsi investasi industri pengolahan nonmigas luar Jawa di banding Jawa menjadi 40% : 60% pada tahun 2035. (Kemenperin) 4. Meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas dan batubara untuk peningkatan nilai tambah dan subtitusi impor. (Kemenperin) 5. Menetapkan prioritas lokasi kawasan industri berkebutuhan energi tinggi di daerah mendekati sumber daya energi. (Kemenperin) 6. Menerapkan sistem pengelolaan energi dan optimalisasinya di industri secara bertahap. 82 (Kemenperin) 7. Membangun industri gasifikasi batubara. (Kemenperin) © RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL 2015-2050

82

HIGHLIGHT RUEN

83

#ruen


83

SEKTOR RUMAH TANGGA – JARGAS DAN DME

16 14

Produksi LPG

Adsorbed Natural Gas (ANG)

DME

Jargas setara LPG

Impor LPG

Kebutuhan LPG

Juta Ton 13.2 12.3

11.5

12

10.8 10.2 9.5

10

Absorbed Natural Gas

8.1

8

Produksi LPG

6.2

6 4

Impor LPG

2 0

2015 2020 Kegiatan Produksi LPG DME Jargas setara LPG Absorbed Natural Gas (ANG)

Impor LPG Total demand LPG

#ruen

2025 2030 2015 2016 2017 3,1 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

2035 2040 2018 2019 2020 3,2 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3

2045 2050 2025 2030 2040 3,9 3,9 3,9 1,0 1,2 1,5 0,7 1,0 1,9

2050 3,9 1,9 2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,03

0,09

0,1

0,2

0,4

3,1 50% 6,2

3,5 53% 6,6

3,7 53% 6,9

4,0 55% 7,3

4,2 55% 7,7

4,5 55% 8,1

3,8 40% 9,5

3,9 38% 10,2

4,0 35% 11,5

4,2 32% 13,2


84

84

SEKTOR RUMAH TANGGA – JARGAS DAN DME KEGIATAN 16 14

Produksi LPG

Adsorbed Natural Gas (ANG)

DME

Jargas setara LPG

Impor LPG

Kebutuhan LPG

Juta Ton 13.2 12.3

1.

Membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga pada tahun 2025.

2.

Membangun fasilitas pengolahan Dimethyl Ether/DME (sebagai campuran LPG) dengan rencana produksi sekitar 1 juta ton pada tahun 2025.

3.

Memperluas wilayah konversi penggunaan minyak tanah ke gas dan bioenergi pada sektor rumah tangga.

4.

Mengadakan digester biogas dengan target 1,7 juta rumah tangga pada tahun 2025.

5.

Memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan rumah mewah, kompleks perumahan, apartemen, melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

6.

Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor rumah tangga.

11.5

12

10.8 10.2 9.5

10

Absorbed Natural Gas

8.1

8

Produksi LPG

6.2

6 4

Impor LPG

2 0

2015 2020 Kegiatan Produksi LPG DME Jargas setara LPG Absorbed Natural Gas (ANG)

Impor LPG Total demand LPG

#ruen

2025 2030 2015 2016 2017 3,1 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

2035 2040 2018 2019 2020 3,2 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3

2045 2050 2025 2030 2040 3,9 3,9 3,9 1,0 1,2 1,5 0,7 1,0 1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,03

0,09

0,1

0,2

3,1 50% 6,2

3,5 53% 6,6

3,7 53% 6,9

4,0 55% 7,3

4,2 55% 7,7

4,5 55% 8,1

3,8 40% 9,5

3,9 38% 10,2

4,0 35% 11,5

2050 3,9 1,9 2,8 0,4

Mengembangkan tabung khusus (absorbed natural gas/ANG) dengan rencana pengembangan sebesar 0,1 juta ton ENERGI pada tahun 2025. 2015-2050 85 © RENCANA UMUM NASIONAL 4,2 32% 13,2

7.

85

HIGHLIGHT RUEN

86

#ruen


86

SEKTOR KOMERSIAL Satuan: MTOE

Jenis Energi Listrik

Gas BBM Bioenergi ET lainnya Total

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025 2030 2040

4,5 77,0% 0,4 7,2% 0,7 12,2% 0,002

4,8 5,1 5,6 6,1 6,7 10,1 15,3 77,7% 78,4% 79,0% 79,7% 80,3% 82,9% 84,7% 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,3 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 11,4% 10,6% 9,9% 9,1% 8,4% 5,4% 3,5% 0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06

0,0% 0,2 3,7%

0,1% 0,2 3,7%

0,1% 0,3 3,7%

0,1% 0,3 3,8%

0,1% 0,3 3,8%

0,2% 0,3 3,9%

5,8

6,1

6,6

7,1

7,6

8,3

2050

32,7 86,7% 2,7 7,1% 0,5 1,4% 0,14

63,8 87,4% 5,1 7,0% 0,5 0,6% 0,2

0,3% 0,3% 0,4% 0,5 0,8 1,7 4,1% 4,2% 4,4%

0,3% 3,4 4,7%

12,2

73,0

18,1

37,7

87

#ruen


87

SEKTOR KOMERSIAL KEGIATAN Satuan: MTOE

Jenis Energi Listrik

Gas BBM Bioenergi ET lainnya Total

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025 2030 2040

4,5 77,0% 0,4 7,2% 0,7 12,2% 0,002

4,8 5,1 5,6 6,1 6,7 10,1 15,3 77,7% 78,4% 79,0% 79,7% 80,3% 82,9% 84,7% 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9 1,3 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,4% 7,3% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 11,4% 10,6% 9,9% 9,1% 8,4% 5,4% 3,5% 0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06

0,0% 0,2 3,7%

0,1% 0,2 3,7%

0,1% 0,3 3,7%

0,1% 0,3 3,8%

0,1% 0,3 3,8%

0,2% 0,3 3,9%

5,8

6,1

6,6

7,1

7,6

8,3

2050

32,7 86,7% 2,7 7,1% 0,5 1,4% 0,14

63,8 87,4% 5,1 7,0% 0,5 0,6% 0,2

0,3% 0,3% 0,4% 0,5 0,8 1,7 4,1% 4,2% 4,4%

0,3% 3,4 4,7%

12,2

73,0

18,1

37,7

1. Menerapkan SNI atas peralatan pemanfaat energi di sektor komersial. 2. Menerapkan manajemen dan audit energi sesuai standar internasional untuk sektor komersial. 3. Menyusun standar terkait rancang bangun gedung hemat energi.

88

#ruen


88


89


89

BAGIAN KETIGA SISI ENERGI BARU DAN TERBARUKAN oleh Abadi Poernomo

90

#ruen


90

SISI PENGEMBANGAN EBT DAN KONSERVASI ENERGI

91

#ruen


91

TARGET ENERGI BARU DAN TERBARUKAN KEGIATAN 69,2 MTOE

Tahun 2025

23%

92,2

Bauran EBT

MTOE

Listrik

Biofuel Biomassa

45,2 GW 13,9* Juta KL 8,4 juta ton 489,8 Juta M3

1. Membangun pembangkit EBT dengan rincian: Jenis Pembangkit (MW) Panas Bumi Air & Mikrohidro Bioenergi Surya Angin EBT Lainnya

2025 7.241 20.960 5.532 6.379 1.807 3.128

2050 17.546 45.379 26.123 45.000 28.607 6.383

(KESDM)

2. Membentuk badan usaha EBT tersendiri. (Kementerian BUMN) 3. Mengalokasikan subsidi feed-in tariff dari pembangkit EBT. (KESDM) MTOE Biogas 4. Menyediakan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel. 46,0 (Kementerian ATR) CBM MMSCFD 5. Menyusun roadmap jenis tanaman prioritas bahan baku BBN dan menyiapkan benih tanaman dengan tetap menjaga ketahanan pangan. (Kementan) 167,7 6. Memenuhi target produksi biofuel minimal 15,6 juta kl di tahun 2025 dan 236,3 Listrik 54,2 juta kl di tahun 2050. (KESDM) GW MTOE 7. Menyusun roadmap pengembangan biogas dan memenuhi target produksi sebesar 47,4 mmscfd tahun 2025. (KESDM) 315,7 52,3* 8. Menugaskan BUMN/BLU untuk mengembangkan PLTP. (KESDM) Biofuel MTOE Tahun Bauran EBT Juta KL 9. Menugaskan BUMN khusus untuk produksi dan pembelian BBN. (KESDM) 22,7 2050 litbang dan penerapan komponen industri energi terutama EBT 79,4 Biomassa juta ton 10. Memperkuat (Kemenristek Dikti) 1.958,9 MTOE 92 Biogas 11. Menyiapkan lokasi panas bumi dan sumber energi air di kawasan hutan Juta M3 konservasi dan hutan lindung (KemenLHK) 576,3 12. Menyusun pedoman untuk mendorong potensi subsidi energi dari Pemda CBM MMSCFD (Kemendagri) * Tidak termasuk biofuel untuk pembangkit listrik sebesar 0,7 juta KL tahun 2025 dan 1,2 juta KL tahun 2050

23,0

31%

#ruen


92

EFISIENSI DAN KONSERVASI ENERGI KEGIATAN Perbandingan konsumsi energi

MTOE Satuan: MTOE

1,200 2015 152,8 148,0 4,8 3,1%

Skenario BAU Skenario RUEN

1,000

Konservasi energi

800

2025 2030 300,7 397,1 248,4 310,0 52,3 87,1 17,4% 21,9%

2050 1.049,1 641,5 407,6 38,9%

39%

600 BAU RUEN

400

22% 17%

200 0 2015

2020

Target KEN :

#ruen

2025

2030

2035

2040

2045

2050

1. Restrukturisasi permesinan industri, penerbitan standar industri hijau dan pemberian fasilitas insentif bagi industri yang melaksanakan energi efisiensi. (Kemenperin) 2. Akselerasi pengembangan transportasi massal dan peningkatan penggunaan gas dan listrik. (Kemenhub) 3. Meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. (Kemenhub) 4. Penerapan Minimum Energy Performance Standard (MEPS) dan labelisasi pada peralatan pemanfaat energi. (KESDM) 5. Mengembangkan kebijakan Energy Service Company (ESCO) untuk implementasi proyek efisiensi energi. (KESDM) 6. Percepatan pelaksanaan subtitusi BBM dengan gas disektor transportasi dan pengembangan kereta api listrik. (Kemenhub) 7. Melaksanakan program audit dan manajemen energi. (KESDM) 8. Melaksanakan konservasi energi di sisi suplai 93 energi (KESDM)

- Elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 - Penurunan intensitas energi final 1% per tahun s.d. Tahun 2025


93

PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR

KEN PP 79/2014

Dalam prioritas penggunaan energi nasional, energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi EBT sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhaikan faktor keselamatan secara ketat. (ref. Ps 11 ayat 3)

2016

2050

RUEN (final)

SIDANG PARIPURNA DEN KE-3

• Penguasaan teknologi PLTN • Kerja sama internasional pengembangan PLTN • Analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN • Menyusun roadmap implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional

22 Juni 2016

94

#ruen


94

POTENSI TENAGA AIR DAN PANAS BUMI PER PROVINSI PANAS BUMI

TENAGA AIR

Potensi

Satuan: MW No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wilayah/Provinsi Papua Kalsel, Kalteng, Kaltim Sulsel, Sultra Aceh Kalimantan Barat Sulut, Sulteng Sumatera Utara Sumatera Barat, Riau Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Bali, NTB, NTT Jawa Timur Maluku Total

Potensi 22.371 16.844 6.340 5.062 4.737 3.967 3.808 3.607 3.102 2.861 813 624 525 430 75.091

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Provinsi Jawa Barat Sumatera Utara Lampung Sumatera Selatan Jawa Tengah Sumatera Barat Nusa Tenggara Timur Jawa Timur Bengkulu Aceh Jambi Sulawesi Utara Maluku Utara Sulawesi Tengah Maluku Banten Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Bali Sulawesi Tenggara Gorontalo Nusa Tenggara Barat Bangka Belitung Papua Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Riau Kalimantan Timur Yogyakarta Total

#ruen

Satuan: MW

Speculative 1.225 300 600 273 130 532 226 105 357 640 348 55 190 349 370 100 316 172 70 200 129 100 75 65 50 20 41 18 -

Sumber Daya Hypothetical 934 134 643 645 387 269 403 257 223 340 74 73 7 36 84 161 53 120 22 25 11 6 6 30 -

7.055

4.943

Cadangan Total

2.159 434 1.243 918 517 801 629 362 580 980 422 128 197 385 454 261 369 292 92 225 140 6 106 75 65 50 50 41 18 11.998

Possible Probable Proven 1.687 543 1.535 1.996 320 1.319 20 964 949 115 280 1.035 748 15 1.012 780 332 566 15 40 540 150 78 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10 -

14.435

823

2.288

Total

3.765 2.316 1.339 964 1.344 1.035 763 1.012 780 332 621 768 580 368 220 365 162 163 262 98 110 169 10

95

17.546


95

POTENSI BAYU DAN ENERGI LAUT PER PROVINSI (lanjutan…)

BAYU

ENERGI LAUT

Satuan: MW No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi

Satuan: MW

Potensi

No.

Nusa Tenggara Timur

10.188

Jawa Timur

7.907

Jawa Barat

7.036

Jawa Tengah

5.213

Sulawesi Selatan

4.193

Maluku

3.188

Nusa Tenggara Barat

2.605

Bangka Belitung

1.787

Banten

1.753

Bengkulu

1.513

Sulawesi Tenggara

1.414

Papua

1.411

Sulawesi Utara

1.214

Lampung

1.137

DI. Yogyakarta

1.079

Bali

1.019

Kalimantan Selatan

1.006

18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 27 32 33 34

Provinsi

Potensi

Kepulauan Riau

922

Sulawesi Tengah

908

Aceh

894

Kalimantan Tengah

681

Kalimantan Barat

554

Sulawesi Barat

514

Maluku Utara

504

Papua Barat

437

Sumatera Barat

428

Sumatera Utara

356

Sumatera Selatan

301

Kalimantan timur

212

Gorontalo

137

Kalimantan Utara

73

Jambi

37

Riau

22

DKI Jakarta

Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6

Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Jawa Barat-Lampung Papua Barat Nusa Tenggara Timur Bali

Teoritis 138.308 96.432 36.367 6.261 5.335 5.119

Potensi Teknis 34.577 24.108 9.092 1.565 1.334 1.280

Praktis 8.644 6.027 2.273 391 333 320

Total

287.822

71.955

17.989

Wilayah/Provinsi

4

Total

60.647,0

96

#ruen


96

POTENSI MINIHIDRO, MIKROHIDRO DAN TENAGA SURYAPER PROVINSI (lanjutan…)

MINIHIDRO DAN MIKROHIDRO Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Aceh Sumatera Barat Sumatera Utara Jawa Timur Jawa Tengah Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Jawa Barat Papua Sumatera Selatan Jambi Sulawesi Tengah Lampung Sulawesi Tenggara

Potensi 3.562 3.313 1.538 1.353 1.204 1.142 1.044 943 762 647 615 448 447 370 352 301

TENAGA SURYA

Satuan: MW

No. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Provinsi Riau Maluku Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Gorontalo Sulawesi Utara Bengkulu Nusa Tenggara Timur Banten Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Bali Sulawesi Barat DI. Yogyakarta Papua Barat Total

Potensi 284 190 158 124 117 111 108 95 72 31 24 15 7 5 3 19.385

Satuan: MW

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provinsi

Potensi

Kalimantan Barat Sumatera Selatan Kalimantan timur Sumatera Utara Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Barat Jambi Jawa Tengah Kalimantan Tengah Aceh Kepulauan Riau Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan

20.113 17.233 13.479 11.851 10.335 9.931 9.099 8.847 8.753 8.459 7.881 7.763 7.588 7.272 6.307 6.187 6.031

Satuan: MW

No. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi

Potensi

Sumatera Barat Kalimantan Utara Sulawesi Tenggara Bengkulu Maluku Utara Bangka Belitung Banten Lampung Sulawesi Utara Papua Maluku Sulawesi Barat Bali Gorontalo DI. Yogyakarta Riau DKI Jakarta

Total

5.898 4.643 3.917 3.475 3.036 2.810 2.461 2.238 2.113 2.035 2.020 1.677 1.254 1.218 996 753 225

207.898

97

#ruen


97

POTENSI ENERGI LAUT DAN BIOENERGI PER PROVINSI BIO ENERGI

ENERGI LAUT No. 1 2 3 4 5 6

Satuan: MW

Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Jawa Barat-Lampung Papua Barat Nusa Tenggara Timur Bali

Teoritis 138.308 96.432 36.367 6.261 5.335 5.119

Potensi Teknis 34.577 24.108 9.092 1.565 1.334 1.280

Praktis 8.644 6.027 2.273 391 333 320

Total

287.822

71.955

17.989

Wilayah/Provinsi

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Riau Jawa Timur Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Tengah Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Aceh Kalimantan Timur/Utara Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bengkulu Banten Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Timur DI. Yogyakarta Bangka Belitung Sulawesi Barat Bali Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Gorontalo DKI Jakarta Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau Total

#ruen

Satuan: MW

Biomass/Biofuel 4.157,4 2.851,3 2.796,1 1.979,8 1.884,1 2.061,4 1.821,0 1.486,7 1.407,6 1.279,3 1.266,3 1.136,6 946,6 890,3 923,1 633,0 346,5 341,3 307,4 192,5 183,1 217,7 197,8 146,9 150,2 132,8 119,1 0,5 81,4 50,8 27,5 23,6 11,6

Potensi Biogas 37,7 569,6 115,5 574,3 348,4 71,2 18,9 12,2 84,5 28,9 23,6 37,7 17,7 69,1 34,7 11,8 118,6 52,8 19,5 48,0 41,1 5,4 8,1 44,7 13,8 17,7 11,5 126,1 15,1 4,1 7,0 9,0 4,3

Total 4.195,1 3.420,9 2.911,6 2.554,1 2.232,5 2.132,6 1.839,9 1.498,9 1.492,1 1.308,2 1.289,9 1.174,3 964,3 959,4 957,8 644,8 465,1 394,1 326,9 240,5 224,2 223,1 205,9 191,6 164,0 150,5 130,6 126,6 96,5 54,9 34,5 32,6 15,9

30.051,2

2.602,6

32.653,8


98

98

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI PER PROVINSI TAHUN 2015–2025 No.

Provinsi

9 Jawa Barat 7 Lampung 2 Sumatera Utara 10 Jawa Tengah 11 Jawa Timur 5 Bengkulu 6 Sumatera Selatan 3 Sumatera Barat 16 Sulawesi Utara 1 Aceh 4 Jambi 8 Banten 14 Nusa Tenggara Timur 21 Maluku Utara 17 Sulawesi Tengah 13 Nusa Tenggara Barat 18 Sulawesi Tenggara 19 Gorontalo 20 Maluku 12 Bali 15 Kalimantan Tengah Total Kapasitas Terpasang Total Tambahan/Tahun

#ruen

2015 1.164,0 110,0 12,0 60,0

80,0 -

12,5

1.438,5 -

2016 1.194,0 165,0 122,0 60,0 100,0 12,5 1.653,5 215,0

2017 1.194,0 220,0 232,0 70,0 55,0 125,0 12,5 1.908,5 255,0

2018 1.194,0 220,0 342,0 70,0 55,0 110,0 130,0 12,5 2.133,5 225,0

Total Kapasitas Terpasang per Tahun 2019 2020 2021 1.269,0 1.449,0 1.569,0 220,0 220,0 220,0 347,0 507,0 587,0 80,0 140,0 200,0 55,0 165,0 110,0 140,0 140,0 110,0 201,0 201,0 80,0 80,0 80,0 150,0 150,0 170,0 10,0 10,0 10,0 55,0 60,0 115,0 42,5 77,5 82,5 20,0 20,0 20,0 2.493,5 3.109,5 3.559,5 360,0 616,0 450,0

2022 1.767,0 275,0 587,0 420,0 165,0 255,0 256,0 100,0 170,0 65,0 115,0 110,0 92,5 20,0 20,0 4.417,5 858,0

2023 1.767,0 495,0 587,0 640,0 220,0 255,0 371,0 100,0 170,0 65,0 145,0 110,0 102,5 20,0 20,0 5.067,5 650,0

2024 1.917,0 605,0 717,0 710,0 440,0 340,0 371,0 300,0 210,0 120,0 145,0 150,0 102,5 55,0 20,0 20,0 20,0 6.242,5 1.175,0

2025 1.972,0 825,0 717,0 710,0 520,0 505,0 505,0 300,0 250,0 230,0 200,0 150,0 117,5 70,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 10,0 7.241,5 999,0


99

99

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR PER PROVINSI TAHUN 2015–2025 Satuan: MW

No.

Provinsi

1 Jawa Barat 2 Sulawesi Selatan 3 Sumatera Utara 4 Papua 5 Aceh 6 Nusa Tenggara Timur 7 Sulawesi Barat 8 Jawa Tengah 9 Kalimantan Timur 10 Jawa Timur 11 Sulawesi Tengah 12 Sumatera Barat 13 Jambi 14 Papua Barat 15 Bengkulu 16 Kalimantan Barat 17 Kalimantan Utara 18 Sulawesi Tenggara 19 Kalimantan Selatan 20 Sulawesi Utara 21 Lampung 22 Riau 23 Nusa Tenggara Barat 24 Maluku Total Kapasitas Terpasang Total Tambahan/Tahun

#ruen

2015 1.991,9 521,6 922,5 3,9 2,4 306,8 293,2 195,0 254,2 2,0 248,0 2,2 1,6 30,0 51,4 4.826,7 -

2016 1.991,9 521,6 967,5 3,9 2,4 306,8 293,2 195,0 254,2 2,0 248,0 2,2 1,6 30,0 51,4 4.871,7 45,0

2017 2.038,9 521,6 967,5 3,9 12,4 306,8 293,2 195,0 254,2 2,0 248,0 2,2 1,6 30,0 51,4 4.928,7 57,0

2018 2.038,9 521,6 967,5 3,9 110,4 306,8 293,2 195,0 254,2 2,0 269,0 2,2 1,6 30,0 51,4 56,0 5.103,7 175,0

Total Kapasitas Terpasang per Tahun 2019 2020 2021 2.148,9 2.148,9 2.148,9 521,6 569,1 803,6 1.204,0 1.211,5 1.211,5 3,9 3,9 3,9 128,4 128,4 187,4 10,0 16,5 306,8 306,8 306,8 293,2 293,2 293,2 195,0 265,0 265,0 254,2 254,2 254,2 2,0 2,0 2,0 269,0 269,0 269,0 2,2 2,2 2,2 1,6 1,6 1,6 30,0 30,0 30,0 51,4 63,4 93,4 56,0 56,0 56,0 5.468,2 5.615,2 5.945,2 364,5 147,0 330,0

2022 2.148,9 965,6 1.241,5 3,9 187,4 16,5 28,0 306,8 430,2 265,0 306,2 175,0 2,0 296,5 2,2 1,6 30,0 93,4 83,0 6.583,7 638,5

2023 2024 2025 2.148,9 2.148,9 3.116,6 1.586,6 2.051,6 2.412,6 1.916,5 1.916,5 2.269,8 27,9 47,9 2.208,9 318,4 318,4 1.573,4 16,5 16,5 929,9 56,0 206,0 847,8 306,8 656,8 667,1 275,0 605,0 430,2 430,2 430,2 265,0 345,0 425,0 306,2 395,2 395,2 350,0 350,0 370,7 22,0 22,0 358,1 321,5 321,5 348,5 2,2 2,2 243,5 110,0 220,0 146,6 182,6 182,6 30,0 30,0 95,0 93,4 93,4 93,4 83,0 83,0 83,0 76,4 12,0 18,0 18,0 16,0 16,0 16,0 8.455,7 10.036,7 17.986,7 1.872,0 1.581,0 7.950,0


100

100

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN KAPASITAS PLT MINIHIDRO DAN MIKROHIDRO PER PROVINSI TAHUN 2015–2025 Satuan: MW

No.

Provinsi

1 Sumatera Utara 2 Kalimantan Tengah 3 Jawa Barat 4 Kalimantan Timur 5 Nusa Tenggara Timur 6 Sumatera Barat 7 Aceh 8 Papua 9 Sulawesi Selatan 10 Jawa Tengah 11 Sulawesi Barat 12 Bengkulu 13 Sulawesi Tengah 14 Sulawesi Tenggara 15 Jambi 16 Maluku 17 Nusa Tenggara Barat 18 Maluku Utara 19 Jawa Timur 20 Gorontalo 21 Banten 22 Lampung 23 Sumatera Selatan 24 Kalimantan Barat 25 Riau 26 Kalimantan Utara 27 Sulawesi Utara 28 Kalimantan Selatan 29 Bali 30 Papua Barat 31 DI. Yogyakarta Total Kapasitas Terpasang Total Tambahan/Tahun

#ruen

2015 23,93 0,48 18,34 0,69 4,09 18,82 1,06 3,47 39,06 4,65 5,02 0,68 42,34 2,86 0,30 0,05 13,18 0,00 1,65 4,04 0,09 0,56 1,31 0,91 0,19 0,04 8,20 0,14 0,03 1,03 0,22 197,41 -

2016 40,83 0,48 23,34 0,82 5,18 20,10 1,06 3,72 39,39 8,28 5,12 0,68 42,34 2,86 0,30 0,05 13,28 0,00 1,65 4,08 4,29 0,56 1,31 0,91 0,22 0,09 8,20 0,14 0,03 1,03 0,22 230,53 33,12

2017 48,93 0,48 48,34 0,82 5,58 37,75 1,06 8,42 48,62 9,23 5,12 0,68 43,54 7,66 0,30 0,05 13,28 0,00 1,65 4,08 15,29 0,56 1,31 1,03 0,23 0,09 8,20 0,14 0,03 1,03 0,22 313,71 83,18

2018 93,93 28,95 91,33 13,42 23,59 37,75 9,32 13,63 68,92 9,23 13,27 0,68 43,54 7,66 4,36 3,32 14,58 3,16 1,65 4,08 15,29 0,56 2,71 2,25 0,23 0,09 8,70 0,14 1,43 2,03 0,22 520,00 206,29

Total Kapasitas Terpasang per Tahun 2019 2020 2021 2022 150,83 160,83 170,83 236,33 28,95 59,49 93,26 122,29 113,83 132,13 167,63 178,08 13,42 32,73 71,46 97,79 25,19 46,72 66,40 85,67 77,78 91,18 91,18 111,78 11,52 21,82 44,65 81,70 27,43 28,50 46,55 61,41 97,27 107,27 107,27 108,97 16,22 25,27 25,27 38,95 13,27 27,34 43,17 56,67 0,68 0,68 7,45 13,35 74,64 74,64 74,64 76,04 12,66 13,99 29,40 40,06 4,36 11,41 27,44 37,93 37,12 42,12 42,12 42,12 31,98 31,98 31,98 32,33 3,16 8,74 22,46 31,24 1,65 4,45 4,45 8,95 6,08 6,08 16,43 24,09 16,79 21,79 34,79 43,29 0,56 0,56 10,06 31,82 2,71 2,71 20,23 30,23 17,45 17,45 17,45 17,45 0,23 0,23 0,23 2,42 0,09 0,09 0,09 0,09 16,40 16,40 19,70 19,70 0,14 0,14 0,14 0,14 1,43 1,43 1,43 7,28 11,03 11,03 11,03 11,03 0,22 0,82 0,82 0,82 815,07 1.000,00 1.300,00 1.650,00 295,07 184,93 300,00 350,00

2023 2024 2025 236,33 289,83 352,03 164,81 199,45 243,92 195,31 219,69 237,39 144,86 173,88 173,88 111,03 134,85 163,45 117,78 142,50 142,50 88,53 107,73 132,35 83,98 101,50 124,53 108,97 122,27 122,27 47,84 91,86 119,00 76,57 92,65 113,37 29,42 34,35 95,42 76,04 90,04 90,04 58,83 70,67 88,03 57,31 68,68 86,04 50,67 60,65 76,18 49,01 58,72 73,61 47,78 57,20 71,83 37,11 49,24 63,04 40,58 48,22 61,66 43,29 58,29 58,29 35,11 41,16 54,36 30,23 36,23 52,42 29,71 34,70 46,23 20,52 22,95 33,77 14,43 14,43 28,37 19,70 26,10 26,10 15,08 16,30 25,81 7,28 23,52 23,52 11,09 11,54 19,79 0,82 0,82 0,82 2.050,00 2.500,00 3.000,00 400,00 450,00 500,00


101

101

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOENERGI PER PROVINSI TAHUN 2015–2025 Satuan: MW

No.

Provinsi

1 Riau 2 Nusa Tenggara Timur 3 Jawa Timur 4 Sumatera Utara 5 Jambi 6 Sulawesi Barat 7 Jawa Tengah 8 Sumatera Selatan 9 Jawa Barat 10 Kalimantan Tengah 11 Lampung 12 Kalimantan Barat 13 Aceh 14 Papua Barat 15 Nusa Tenggara Barat 16 Kalimantan Selatan 17 Sulawesi Tenggara 18 Sulawesi Tengah 19 Maluku Utara 20 Bengkulu 21 Sulawesi Selatan 22 Maluku 23 Gorontalo 24 Sumatera Barat 25 Kalimantan Timur 26 Sulawesi Utara 27 Banten 28 Papua 29 Bangka Belitung 30 DI. Yogyakarta 31 Kalimantan Utara 32 Bali 33 Kepulauan Riau 34 DKI Jakarta Total Kapasitas Terpasang Total Tambahan/Tahun

#ruen

2015 179,4 38,8 145,4 126,0 88,4 30,0 98,5 94,6 109,3 71,7 70,6 63,9 58,2 10,2 31,1 60,4 20,8 26,5 16,2 36,8 47,3 15,2 17,8 46,1 45,2 14,5 24,8 21,2 15,9 15,4 11,7 13,0 6,2 1.671,0 -

2016 183,4 39,8 145,4 174,5 104,4 30,0 98,5 98,6 121,8 72,7 70,6 63,9 71,2 10,2 31,1 66,8 20,8 26,5 16,2 42,8 47,3 15,2 23,8 46,1 46,2 14,5 24,8 21,2 25,7 15,4 12,1 14,0 6,2 1.801,6 130,6

2017 193,4 43,8 145,4 174,5 104,4 31,0 98,5 101,1 121,8 72,7 70,6 85,9 81,0 10,2 32,1 66,8 20,8 26,5 16,2 42,8 57,3 21,2 23,8 47,1 58,3 14,5 24,8 21,2 25,7 15,4 12,1 14,0 6,2 1.881,0 79,4

Total Kapasitas Terpasang per Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 195,4 195,4 195,4 195,4 220,7 81,0 110,5 136,9 161,4 190,2 145,4 145,4 145,4 145,4 172,5 176,5 176,5 176,5 176,5 176,5 104,4 104,4 108,9 132,2 157,1 41,2 75,3 100,7 120,3 142,3 98,5 98,5 98,5 111,3 134,5 101,1 101,1 101,1 110,0 132,7 121,8 121,8 121,8 121,8 131,7 82,7 82,7 84,2 105,0 125,8 70,6 70,6 79,5 100,2 120,4 105,9 105,9 105,9 105,9 117,6 82,5 82,5 82,5 92,2 110,9 10,8 49,8 75,5 92,0 109,5 32,1 46,5 74,6 91,6 109,3 66,8 66,8 66,8 81,9 99,6 20,8 38,0 65,5 81,1 97,0 26,5 33,6 63,1 78,9 94,6 16,2 35,7 62,6 77,8 93,0 42,8 42,8 58,2 74,8 90,4 57,3 57,3 57,3 72,5 88,5 21,2 30,5 58,1 72,8 87,4 29,8 29,8 53,6 68,3 82,3 47,1 47,1 47,6 66,2 81,6 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 14,5 14,5 28,9 43,2 54,2 24,8 24,8 24,8 41,2 53,2 31,2 31,2 31,2 41,8 52,4 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 15,4 15,4 20,2 35,7 46,3 9,0 29,8 42,1 12,1 12,1 12,1 19,2 29,7 14,0 14,0 14,0 14,0 16,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 2.030,0 2.200,0 2.500,0 2.900,0 3.400,0 149,0 170,0 300,0 400,0 500,0

2023 260,9 224,0 204,7 192,2 185,5 167,9 159,6 157,4 157,0 148,9 142,6 139,2 131,3 129,3 129,2 118,4 114,7 112,0 110,1 107,3 105,2 103,5 97,6 97,4 67,8 64,9 64,1 62,8 65,7 56,0 51,8 37,3 22,1 11,8 4.000,0 600,0

2024 306,8 263,3 240,9 226,1 218,1 197,3 187,8 185,2 184,9 175,1 167,7 163,8 154,5 152,0 151,9 139,4 134,9 131,8 129,4 126,2 123,8 121,7 114,8 114,7 76,7 76,5 75,7 74,1 70,7 66,1 61,4 44,3 26,6 15,8 4.700,0 700,0

2025 359,0 308,1 281,9 264,5 255,2 230,9 219,8 216,7 216,4 204,9 196,3 191,7 180,8 177,9 177,8 163,1 157,9 154,2 151,5 147,7 144,9 142,4 134,3 134,2 89,8 89,6 88,6 86,7 82,7 77,3 71,8 51,8 31,1 18,4 5.500,0 800,0


102

102

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA PER PROVINSI TAHUN 2015–2025 Satuan: MW

No.

Provinsi

1 Nusa Tenggara Timur 2 Kalimantan Barat 3 Gorontalo 4 Sumatera Selatan 5 Nusa Tenggara Barat 6 Sulawesi Barat 7 Jambi 8 Kalimantan Timur 9 Sumatera Utara 10 Sulawesi Tengah 11 Kalimantan Tengah 12 Papua 13 Sulawesi Tenggara 14 Aceh 15 Maluku Utara 16 Jawa Tengah 17 Jawa Timur 18 Sulawesi Selatan 19 Maluku 20 Papua Barat 21 Jawa Barat 22 Kalimantan Selatan 23 Bengkulu 24 Sumatera Barat 25 Lampung 26 Kepulauan Riau 27 Sulawesi Utara 28 Bangka belitung 29 Bali 30 Kalimantan Utara 31 Banten 32 Riau 33 DI. Yogyakarta 34 Jakarta Total Kapasitas Terpasang Total Tambahan/Tahun

#ruen

2015 4,2 1,3 0,7 1,1 4,7 0,5 1,0 1,6 16,0 1,4 0,8 7,8 1,9 0,8 4,5 0,4 0,5 3,9 5,0 1,8 0,3 1,9 0,6 1,7 1,3 1,1 3,8 1,6 4,4 0,4 0,2 0,9 0,1 0,2 78,5 -

2016 14,2 1,3 4,7 1,1 4,9 0,5 1,0 1,9 17,7 1,4 1,1 8,2 2,4 0,8 4,6 0,4 0,6 7,0 5,3 4,1 0,3 3,9 0,7 2,0 1,6 1,1 3,8 1,6 7,5 0,6 0,2 1,0 0,1 0,2 107,8 29,3

2017 15,0 1,6 9,7 1,1 25,2 0,5 3,0 2,0 57,7 11,4 1,1 19,4 9,6 2,8 9,6 0,4 3,4 8,1 10,3 4,1 0,4 3,9 0,7 2,9 1,6 1,1 3,8 3,6 8,2 0,6 0,3 1,0 0,1 0,3 224,5 116,6

Total Kapasitas Terpasang per Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 15,0 20,3 40,5 96,8 159,6 15,1 24,3 43,8 88,3 140,9 9,7 19,7 19,7 35,7 65,4 12,8 20,0 35,8 71,7 114,1 90,2 90,2 90,2 90,2 112,3 2,4 9,8 23,3 60,5 100,7 7,1 13,6 27,1 60,7 98,6 8,4 15,3 27,7 56,1 89,3 57,7 57,7 57,7 57,7 86,2 11,4 31,4 31,4 52,7 86,2 6,7 13,4 23,7 52,5 85,0 19,4 39,4 39,4 50,7 84,2 9,6 10,5 21,6 49,7 81,9 6,2 12,7 22,5 50,2 81,3 9,6 9,7 18,9 47,3 78,3 6,7 12,3 22,1 44,6 71,7 7,7 13,2 23,1 44,9 71,7 8,1 11,5 21,2 43,8 70,8 15,3 15,3 17,6 41,9 69,6 5,0 15,0 19,0 39,8 64,6 6,8 11,5 20,2 39,3 62,7 4,8 9,7 18,1 38,0 61,5 3,1 8,2 16,5 37,3 61,2 4,6 9,3 17,2 35,9 58,1 2,1 6,5 13,5 31,3 51,6 5,8 9,5 16,5 31,5 50,2 3,8 5,6 11,5 26,5 43,7 3,6 5,9 11,7 25,9 42,4 8,2 8,2 108,2 108,2 108,2 3,6 6,6 12,0 24,3 39,1 2,1 5,1 10,0 22,2 36,3 1,0 4,1 9,0 21,8 36,2 1,1 3,7 8,0 18,9 31,3 0,3 0,7 1,4 3,2 5,3 375,0 550,0 900,0 1.600,0 2.500,0 150,5 175,0 350,0 700,0 900,0

2023 238,0 209,2 128,8 169,3 167,2 150,4 146,7 132,5 128,0 128,4 126,5 125,7 122,1 121,0 116,8 106,6 106,4 105,2 103,8 96,1 93,1 91,5 91,3 86,4 77,0 74,4 65,1 63,2 108,2 58,1 54,0 54,1 46,8 7,9 3.700,0 1.200,0

2024 320,7 282,4 218,6 228,5 225,4 202,6 197,9 178,9 176,2 173,1 170,6 169,3 164,6 163,2 157,3 143,8 143,6 142,0 139,9 129,5 125,6 123,5 123,0 116,6 103,8 100,5 87,8 85,2 108,2 78,5 72,9 72,8 63,0 10,7 5.000,0 1.300,0

2025 414,9 366,4 343,3 296,6 292,0 261,8 256,3 232,1 224,1 224,1 221,1 218,8 212,9 211,4 203,5 186,4 186,4 184,0 180,8 167,8 163,0 160,0 159,2 151,0 134,3 130,4 113,6 110,3 108,2 101,7 94,3 94,2 81,5 13,8 6.500,0 1.500,0


103

103

INDIKASI RENCANA PENYEDIAAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU PER PROVINSI TAHUN 2015–2025 Satuan: MW

No.

Provinsi

1 Jawa Barat 2 Nusa Tenggara Timur 3 Sulawesi Selatan 4 Banten 5 Maluku 6 Sulawesi Barat 7 Nusa Tenggara Barat 8 Papua 9 DI. Yogyakarta 10 Sulawesi Tenggara 11 Jawa Timur 12 Jawa Tengah 13 Kalimantan Tengah 14 Aceh 15 Bengkulu 16 Kalimantan Barat 17 Lampung 18 Sulawesi Utara 19 Bali 20 Papua Barat 21 Bangka Belitung 22 Kalimantan Selatan 23 DKI Jakarta 24 Maluku Utara Total Kapasitas Terpasang Total Tambahan/Tahun

#ruen

2015 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 1,5 0,1 0,0 0,0 3,1 -

2016 0,9 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 1,5 0,1 0,0 0,0 3,9 0,9

2017 0,9 0,1 70,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 1,5 0,1 0,0 0,0 73,9 70,0

Total Kapasitas Terpasang per Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 80,9 160,9 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 410,9 0,1 5,1 31,2 131,1 175,0 216,7 261,1 266,1 70,5 130,5 170,5 170,5 170,5 230,5 230,5 230,5 0,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 150,0 0,0 5,0 10,0 41,3 67,8 86,9 108,8 113,8 33,1 52,1 66,3 82,4 82,4 0,0 5,0 5,0 23,2 43,5 56,7 72,4 72,4 23,1 41,6 54,0 68,5 68,5 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 60,1 0,0 0,0 0,0 14,4 32,6 43,4 56,6 56,6 0,1 0,1 0,1 0,1 14,6 27,6 46,8 46,8 0,1 0,1 0,1 0,1 12,3 22,3 36,9 36,9 14,7 22,9 34,2 34,2 13,3 21,3 32,4 32,4 10,4 17,6 27,8 27,8 10,2 17,4 27,6 27,6 5,9 12,4 22,2 22,2 0,5 0,5 0,5 0,5 2,8 9,9 20,8 20,8 1,5 6,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 1,4 10,5 10,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 9,1 9,1 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,9 398,9 600,0 820,0 1.050,0 1.290,0 1.540,0 1.800,0 130,0 195,0 201,1 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0


104

104


105


105

BAGIAN KEEMPAT Pedoman dan Kerangka Penyususan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh Rizal Primana, Bappenas

106

#ruen


106

PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN

TUJUAN “Memberikan pedoman dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUED-Kab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota” dan “Mewujudkan konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah, RUED-P bagi pemerintah provinsi, dan RUEDKab/Kota bagi pemerintah kabupaten/kota” ( Pasal 3 butir a dan b)

PRINSIP PENYUSUNAN “RUEN, RUED-P, dan RUED-Kab/Kota disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi” (Pasal 4)

SISTEMATIKA PENYUSUNAN “Penyusunan rancangan RUED-P dilaksanakan sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.” (Pasal 16 Ayat 4)

PEMBINAAN DALAM PENYUSUNAN RUED-P “Unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyusunan RUEN pada Kementerian melakukan sinkronisasi dan integrasi penyusunan rancangan RUEN dan rancangan RUED-P.” (Pasal 21 Ayat 1)

#ruen


107

107

PEDOMAN PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan RUED I.

Pendahuluan latar belakang dan aspek legal penyusunan RUED-P, keterkaitan antara KEN-RUEN-RUED-P

II.

Kondisi Energi Daerah Saat ini dan Ekspektasi Masa Mendatang isu dan permasalahan energi, kondisi energi daerah saat ini dan di masa mendatang

III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Energi Daerah menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran pengelolaan energi nasional

IV. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Daerah penjabaran dari kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional V.

Penutup

Lampiran

#ruen

MATRIK PROGRAM DAERAH

108


108

PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR DATA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RUED-PROVINSI

Asumsi Dasar (Key assumption)

Kebutuhan (Demand)

Transformasi (Transformation) Sumber Daya (Resources)

• Profil dan Energi Indikator Daerah • Demografi dan Sektor Pengguna Energi

• Produksi, Ekspor Dan Pemanfaatan Batubara • Produksi, pembelian dan pertumbuhan kebutuhan listrik • Data realisasi BBM PSO • Realisasi dan proyeksi penggunaan BBM Non Subsidi per sektor dan Bahan Bakar Khusus • Realisasi dan Proyeksi Penggunaan Gas (termasuk LPG) per Sektor • Pembangkit tenaga listrik PLN per jenis pembangkit fosil • Infrastruktur Kilang Eksisting Dan Rencana Pembangunan Per Jenis Kilang • Infrastruktur Terminal BBM/LPG Eksisting dan Rencana Pembangunan • Infrastruktur Pipa BBM, Minyak Bumi Dan Gas Bumi Eksisting dan Rencana Pembangunan • Kapasitas Terpasang Eksisting Dan Rencana Pembangunan Pembangkit EBT • Data Pembangunan Instalasi Biogas Dan Pemasangan Solar Home System • Daftar Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (Eksisting) • Daftar Pelabuhan Khusus Batubara • Daftar Jalan Khusus Batubara • Potensi dan Rencana Profil Produksi Energi

109

Keterangan: Arus model

#ruen Iterasi


109

INTERFACE PERMODELAN RUEN KE DALAM RUED PROVINSI

RUEN

INTERFACE

RUED 34 Provinsi Asumsi Dasar

Bottom Up

PDRB + Populasi Kebutuhan Energi

Daerah Transformasi EBT Transformasi Fosil

Sumber Daya Energi 110

Top Down #ruen


110

PASOKAN DAN KEBUTUHAN ENERGI RUED-P

KEBUTUHAN

PASOKAN

KEBUTUHAN = PASOKAN BALANCING & ADJUSTMENT 1. Mewajibkan Daerah untuk melakukan konservasi energi 2. Meningkatkan penyediaan energi setempat khususnya ET 3. Diversifikasi energi 4. Dan lain-lain 111

#ruen


111

PETUNJUK PELAKSANAAN

TAHAPAN DAN PERKIRAAN WAKTU PENYUSUNAN RUED PROVINSI “RUED-P ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan” - Pasal 17 Ayat 1 Perpres 1 Tahun 2014

TAHAP PERSIAPAN

1. PERSIAPAN AWAL

2. IDENTIFIKASI AWAL

TAHAP PENGUMPULAN DATA

4. DATA & INFORMASI UMUM

3. PERSIAPAN TEKNIS 5. DATA & INFORMASI TEKNIS

TAHAP PERHITUNGAN

6. MENENTUKAN ASUMSI DASAR 7. PENYUSUNAN MODEL

TAHAP PERUMUSAN

8. MATRIK PROGRAM RUED PROVINSI 9. NARASI RUED PROVINSI

TAHAP PENETAPAN

11. PEMBAHASAN DENGAN DPRD 12. PENETAPAN PERDA RUED PROVINSI

10. RANCANGAN PERDA RUED PROVINSI

1 bulan

#ruen

1-2 bulan

1-2 bulan

2-5 bulan

112

1-2 bulan


112

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERSIAPAN PENYUSUNAN RUED-P

Susun Anggaran RUED Provinsi

Bentuk Tim Lintas SKPD

Perencanaan Kebutuhan Energi

Matrik Program Kegiatan Daerah

Persiapan: a. Tim lintas SKPD dikoordinasikan Bappeda atau SKPD pengelola energi setempat. b. Tim lintas SKPD melibatkan BPS, perguruan tinggi dan SKPD yang memenuhi unsur industri, transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, BUMD energi, asosiasi energi dan pihak lain yang terkait pengelolaan energi. c. Data kebutuhan energi (BBM, gas/LPG, batubara, EBT dan listrik) eksisting dan rencana strategis ke depan terkait energi, mencakup seluruh sektor pengguna energi meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial dan sektor lainnya (pertanian, konstruksi dan pertambangan). 113 d. Sistematika RUED-P mengacu pada Perpres 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN dan RUED.

Sumber: SURAT SEKJEN DEN NOMOR 463/04/SJD.S/2016 TERTANGGAL 29 JULI 2016 #ruen


113

PENYUSUNAN MATRIKS PROGRAM RUED-P

CONTOH RUEN 1. Meningkatkan eksplorasi Sumber daya, potensi Dan/atau cadangan terbukti Energi, baik dari jenis fosil Maupun energi baru dan Terbarukan (EBT)

Matriks RUED memuat program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam matriks RUEN, serta kegiatan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam RUED

#ruen


114

114

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Jalan Gatot Soebroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950 Website: www.den.go.id Phone: (021) 52921621 Email: [email protected] #ruen

115


115

SOSIALISASI RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Recommend Documents