Strategi Nasional & Pendekatan Umum Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Propinsi
•
WG Strategy | Materi Sosialisasi
•
Februari 2012
Surat dukungan Satgas REDD+ untuk Sumatra Barat
1
Outline
• Latar belakang dan Sejarah Stranas REDD+ • Tinjauan Strategi Nasional REDD+
• Kaitan dengan RAN/RAD-GRK Harmonisasi Koherensi
• Pendekatan Umum Fasilitasi Penyusunan • “Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) untuk implementasi REDD+” Subtansi Proses 2
Latar Belakang & Sejarah Stranas
• COP XIII – UNFCCC di Bali, Desember 2007 • - REDD diterima sebagai bagian dari Bali Action Plan • COP XV – UNFCCC di Copenhagen • - REDD+ menjadi bagian dari Copenhagen Accord • COP XVI - UNFCCC di Cancun• - REDD+ resmi menjadi keputusan UNFCCC
IFCA (Indonesian Forestry & Conservation Aliance) – Mengusung ide REDD menjadi REDD+ – Memotori dimulainya DA (demonstration activities) & readiness program lainnya 3
Pengertian umum REDD+
REDD+ adalah mekanisme insentif bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Bentuk Insentif REDD+ = kompensasi atas penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) yang berasal dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, konservasi, pengelolaan hutan lestari dan pemeliharaan/peningkatan simpanan karbon.
4
Mengapa kita perlu Strategi Nasional REDD+ (lanj) • Sudah banyak program kehutanan di masa lalu ! • Apa yang membuat kita yakin bahwa kali ini akan berbeda dengan sebelumnya ?
Komitmen Presiden kepada dunia (Sept 2009) dalam sidang G20: ▫ menurunkan emisi 26-41% dari tingkat BAU 2020 ▫ mengubah jalur pembangunan menuju ekonomi rendah karbon ▫ menjadi hutan penyerap netto karbon 2030 LoI dengan Swedia, Mei 2010 • Indonesia adalah promotor REDD+ di UNFCCC Indonesia memerlukan strategi untuk mewujudkan komitmen internasional tersebut
5
Proses pengembangan Strategi Nasional REDD+ •
Sebelum dan dalam masa Satgas REDD+ Pertama:
▫ Awalnya dikordinasikan Bappenas. ▫ Ada proses bottom multistakeholders yang ekstensif di 7 (tujuh) wilayah se Indonesia ▫ Konsultasi by stakeholders group dan konsultasi nasional ▫ Final Draft Versi 1 Stranas REDD+ dikeluarkan November 2010 ▫ Masih ada masukan yang signifikan ▫ Februari 2011, Ronde II penulisan Stranas REDD+ dimulai dengan mengkonsolidasi semua inputs ▫ Berbagai proses bermuara pada: - Konsultasi Nasional Juni 2011 - Ekpose terbuka via website UKP4 untuk masukan akhir dari publik: akhir Juni sd Agustus 2011 Satgas REDD+ Kedua dibentuk September 2011 Stanas dan draft Perpres Stranas REDD+ dijadwalkan disampaikan ke Presiden Juni 2012 Proses pendampingan pengembangan Strategi dran Rencana Aksi Propinsi dimulai Februari 2012
6
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ •Visi-Misi-Tujuan
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Lahan berHUTAN Lahan berGAMBUT di dalam Kawasan Hutan Kawasan APL
Co-benefit yang diharapkan: ▪ Keanekaragaman hayati ▪ Jasa ekosistem hutan lainnya ▪ Peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ • Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan
9
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ • Penyusunan Stranas
10
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Tujuan:
Pelibatan para pihak
Perubahan paradigma dan budaya kerja
Kerangka Hukum dan Peraturan
Kelembagaan dan proses
•Pengurangan emisi •Cadangan karbon meningkat •Keanekaragamaan hayati/jasa lingkungan •Pembangunan ekonomi berkelanjutan
TataTata-kelolal kelola yang yang baik dibaik tingkat dan daerah sub natonal – dinasional pusat dan
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Kerangka Strategi
1
2
Kelembagaan dan proses
▪ Badan Khusus REDD+ ▪ Instrumen dan Lembaga ▪
Pendanaan Sistem dan Lembaga MRV o Pemantauan o Pelaporan o Verifikasi
3 a
Programprogram strategis
Hukum dan peraturan Hak-hak atas lahan perencanaan tata ruang Review & enforcement hukum dan mencegah korupsi Moratorium perizinan Data dan mapping Menyelaraskan sistem insentif
Pengelolaan lansekap yang berkelanjutan
b
Sistem ekonomi pemanfaatan SDA secara lestari
c
Konservasi dan rehabilitasi
Reduksi emisi
Cadangan karbon hutan meningkat
Keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan terpelihara
Ekonomi tetap tumbuh
4
Perubahan paradigma & budaya kerja 5
Pelibatan para pihak
12
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ • Gambaran Umum Sistem Kelembagaan REDD+ Kepala Pemerintahan negara/organisasi donor
Presiden RI International Governance
Joint Consultative Group
Independent Review Group
Lembaga REDD+ (National governing and coordinating body/DNA) National
Governance
Instrumen Pendanaan
Lembaga MRV Lembaga REDD+ Daerah
Lembaga Pelaksana Program, Proyek, Kegiatan Instruksi
Koordinasi
Safeguard Committee
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Pengkajian dan Penguatan Kebijakan dan Peraturan
Bidang
Elemen
Penataan & Penggunaan Ruang
1. Menguatkan lembaga untuk sinkronisasi data dan peta 2. Menelaah perizinan dan peraturan serta penyelasin konflik 3. Mempercepat pembangunan KPH dan kebijakan transisi
Tenurial
1. Menguatkan lembaga untuk inventarisasi dan pemetaan 2. Mekanisme pengakuan, penetapan tenurial dan resolusi konflik 3. Implementasi FPIC
Pengelolaan Hutan & Lahan Gambut
1. Memperkuat pengelolaan di dalam & di luar kawasan hutan 2. Kerangka hukum dan peraturan bagi pelaksanaan land swap 3. Kerangka hukum bagi efisiensi pelayanan publik/perijinan
Pemantauan Hutan & Penegakan Hukum
1. Peningkatan evaluasi kinerja oleh pihak ke tiga 2. Pengakan hukum administratif dan pelaku pidana 3. Pembentukan jaksa dan polisi satu atap (ORES), hakim khusus dan peningkatan kapasitas 4. Reformasi birokrasi
Penangguhan Izin selama 2 tahun
1. Tahap penangguhan izin 2. Tahap penyelamatan hutan yang paling terancam 3. Tahap penyelesaian konflik
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Program-program Strategis
Bidang
Elemen
Pengelolaan Landskap Berkelanjutan
1. 2. 3. 4.
Perencanaan dan pengelolaan landskap Perluasan alternatif lapangan kerja Akselerasi pembentukan organisasi operasional (KPH) Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
Pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan SDA
1. 2. 3. 4.
Memacu praktek pengelolaan htan lestari Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan Pengendalian kerusakan lahan dari pertambangan Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi
Konservasi dan Rehabilitasi
1. 2. 3. 4. 5.
Memantapkan fungsi kawasan lindung Mengendalikan konversi dan pembalakan hutan Penguatan pengelolaan dan rehabilitasi lahan gambut Aforestasi/reforestasi hutan dan lahan gambut Restorasi ekosistem
Perubahan Paradigma & Budaya Kerja
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Bidang
Elemen
Penguatan Tata kelola sektor kehutanan
Penguatan tata kelola akan memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan hutan dan lahan gambut memenuhi aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sehingga pengambilan keputusan dapat terbebas dari konflik kepentingan.
• Menyediakan jaminan terhadap keberlanjutan dan Pemberdayaan ekonomi lokal
Kampanye nasional untuk aksi “penyelamatan hutan” Indonesia
kepastian berusaha dari masyarakat • Perlindungan pasar atas hasil produksi masyarakat dan komoditas yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat. • Pengembangan teknologi berbasis lokalitas yang tepat guna untuk meningkatkan nilai produktivitas masyarakat. Kampanye ditujukan untuk memperluas dukungan publik untuk mencapai bahwa perusak hutan adalah musuh bersama, sehingga gerakan penyelamatan hutan menjadi lebih kuat.
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Bidang
Pelibatan Para Pihak
Peningkatan peran pemangku kepentingan
Penyiapan sistem pengaman
PADIATAPA (FPIC)
Elemen
1. 2. 3. 4.
Kerjasama kontributif Kerjasama operasional Kerjasama konsultatif Kerjasama konsultatif
1. Penyusunan prinsip, kriteria, dan indikator 2. Penyusunan prosedur penilaian dan pelaksanaan 3. Penggabungan indikator ke dalam sistem MRV
1. Konsultasi tanpa paksaan dengan informasi lengkap 2. Menghormati tata waktu pengambilan keputusan setempat 3. Mencapai kesepakatan: penuh, sebagian, bersyarat, sementara 4. Menyepakati mekanisme resolusi konflik 5. Proses awal dan berkesinambungan
Arahan Pelaksanaan Stranas REDD+
Tinjauan Strategi Nasional REDD+ Fase Persiapan 2011-2012
Kerangka strategi
Fase Transisi 2012-2014
Kelembagaan dan proses pelembagaan
• Menyusun strategi • Merancang lembaga • Memilih provonsi
• Mendirikan Badan REDD+ • Meluncurkan DKRI • Program provinsi
Kerangka hukum dan peraturan
• Meninjau kerangka hukum: tata ruang, hak atas lahan • Menegakkan hukum dan mencegah korupsi • Menetapkan insentif/disinsentif bagi sektor swasta
Fase Implementasi 2014 dst • Implementasi penuh • Menjalankan MRV • Membayar VER
• Penetapan kerangka hukum utk sinkronisasi tata ruang dan perizinan • Menelaah perizinan dan konflik • Menagguhkan izin baru utk hutan dan lahan gambut selama 2 tahun
• Tahap penyelamatan hutan yang paling terancam • Tahap penyelesaian konflik
Program-progran strategis 1. Pengelolaan lansekap berkelanjutan
• • • •
Perencanaan dan pengelolaan lansekap/ ekoregion/DAS multifungsi Perluasan alternatif lapangan kerja secara berkelanjutan Akselerasi pembentukan organisasi dan operasional KPH Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Penyelesaian tata ruang di propinsi contoh • Pemetaan dan penetapan wilayah adat dan masyarakat lokal
• Pelaksanaan land swap
Arahan Pelaksanaan Stranas REDD+
Tinjauan Strategi Nasional REDD+
Kerangka strategi
Fase Persiapan 2011-2012
Fase Transisi 2012-2014
Fase Implementasi 2014 dst
2. Sistem ekonomi pemanfaatan SDA lestari
• Memacu praktek pengelolaan hutan secara lestari • Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan • Mewujudkan praktek pertambangan ramah lingkungan • Mempromosikan industri hilir dengan nilai tambah tinggi
3. Konservasi dan Rehabilitasi
• Memantapkan fungsi kawasan lindung • Mengendalikan konversi hutan dan lahan gambut • Restorasi hutan dan rehabilitasi gambut Kepastian keberadaan dan penguatan pengelola hutan lindung dan lahan gambut
Perubahan Paradigma dan Budaya Kerja
• Penguatan tata kelola sektor kehutanan • Pemberdayaan ekonomi lokal dengan prinsip berkelanjutan • Kampanye nasional untuk aksi “Penyelamatan Hutan Indonesia”
Pelibatan Para Pihak
• Melakukan interaksi dengan berbagai kelompok (pemerintah regional, sektor swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat adat /lokal dan internasional) • Mengembangkan sistem pengaman (safeguards) sosial dan lingkungan • Mengusahakan pembagian manfaat (benefit sharing) secara adil
Apa yg dikerjakan dan bagaimana Satgas REDD+ bekerja
1. WG Strategi 2. WG Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran (Mainstreaming) 3. WG Kelembagaan 4. WG Instrumen Pendanaan 5. WG MRV
6. WG Moratorium 7. WG Implementasi Propinsi Percontohan 8. WG Legal Drafting dan Law Enforcement 9. WG Komunikasi dan Pelibatan Stakeholders WG Support dan Knowledge Management
20
RAN-GRK & RAD GRK; RAN-REDD+ & SRAP untuk implementasi REDD+
REDD+ dalam Pengurangan Emisi (Perpres 61/2011) 120 100
100
88
80
60 40 5
ENERGI DAN TRANSPORTASI
HUTAN DAN GAMBUT PERTANIAN
TARGET
0
Sumber: Perpres 61/2011 – RAN GRK (diolah ulang)
0.4
INDUSTRI
8
LIMBAH
20
Implikasi Operasional 8%
5%
88%
REDD + RAN-GRK Ruang Koordinasi dan Konsolidasi untuk penyusunan dan implementasi rencana aksi: pusat dan daerah
0,4%
Pendekatan Umum Penyusunan SRAP
Hubungan RAN-REDD+ dengan SRAP-REDD+
• SRAP jabaran (derifat) STRANAS REDD+ dalam konteks, kewenangan, dan tipologi (pembangunan) daerah • Sinkron di tingkat program, secara tertulis tertuang di SRAP dan RAN sekaligus • Konstruksinya berproses bersama: memastikan sinkronisasi, termasuk dukungan pendanaan (topdown and bottom up process)
• Semangat kemandirian dan otonomi daerah
Pendekatan Umum Penyusunan SRAP
Hubungan RAN dengan SRAP REDD+
SUB-NASIONAL
DOKUMEN RAN
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen SRAP SRAP SRAP
SRAP
3 Pertanyaan kunci penyusunan Rencana Aksi Propinsi REDD+
• Apa hambatan-hambatan yang harus diselesaikan agar program yang direncanakan dapat berhasil mencapai tujuan ? • Apa pra-kondisi yang harus diciptakan ?
• Bagaimana menciptakan manfaat jangka panjang untuk masyarakat (terutama yang hidupnya tergantung dari keberadaan hutan dan/atau ketersediaan lahan ? 26
Catatan penutup/The bottom line
From now on, it’s
Business UNUSUAL ! REDD+ ---- bukan business seperti biasa
27
Terima kasih
