BAB IV STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB IV STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2005-2009 ”Rencana aksi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap dan progresif” ”Penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban moral, dan amanat konstitusi bagi bangsa Indonesia”

4.1 Landasan Konstitusional Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan mandat Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal terutama: (1)

Pasal

18

B

ayat

1:

”Negara

mengakui

dan

menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

119

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (2) Pasal 27 ayat 2 :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

(3) Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (4) Pasal 28 B ayat 2 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (5) Pasal 28 C : •

Ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” •

Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya

secara

orang

berhak

masyarakat, bangsa dan negaranya.”

kolektif

untuk

membangun

(6) Pasal 28 D: •

Ayat

1:

“Setiap

atas

pengakuan,

jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” •

Ayat 2: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

•

Ayat 3: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

•

120

Ayat 4: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”


(7) Pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,

serta

memiliki,

menyimpan,

berhak

untuk

mencari,

mengolah,

dan

memperoleh,

menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

(8) Pasal 28 G ayat 1: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

(9) Pasal 28 H: •

Ayat 1 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. •

Ayat 2 : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

•

Ayat 3 : “Setiap

orang

berhak

atas

jaminan

sosial

yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

•

Ayat 4 : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

(10) Pasal 28 I: •

Ayat 1: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan


121

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” •

Ayat 2: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

•

Ayat 4: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

•

Ayat 5: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

(11) Pasal 31 ayat 1: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (12) Pasal 33: •

Ayat 1 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan”. •

Ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. •

Ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. •

Ayat 4 : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi

dengan

prinsip

kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

122


(13) Pasal 34 : •

Ayat 1 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

negara”. •

Ayat 2 : ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

•

Ayat 3 : ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”.

4.2 Visi dan Misi Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak-hak dasar yang menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia dan warganegara.

Visi tersebut dicapai melalui misi sebagai berikut: (1)

Negara mengakui dan mengadopsi kemiskinan sebagai masalah

(2)

Negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar

(3)

Pengarusutamaan

(4)

multidimensi.

masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan. penanggulangan

kebijakan dan aksi publik.

kemiskinan

dalam

seluruh

Menjamin seluruh kebijakan dan aksi publik memperhatikan keadilan

dan kesetaraan gender.

(5)

Menjamin seluruh kebijakan dan aksi publik memperhatikan kelestarian

(6)

Menjamin

lingkungan.

seluruh

kebijakan

dan

aksi

pengembangan tata pemerintahan yang baik.

publik

memperhatikan


123

4.3 Tujuan Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 dan komitmen global yang tertuang dalam tujuan pembangunan millenium, tujuan penanggulangan kemiskinan

adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat

menjalani kehidupan yang bermartabat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan. 4.4 Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan adalah: (1)

Tersedianya pangan yang bermutu dan terjangkau, serta meningkatnya

(2)

Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa

(3)

Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan

status gizi masyarakat, terutama ibu, bayi dan anak balita. diskriminasi gender.

tanpa diskriminasi gender. (4)

Tersedianya

lapangan

kerja

dan

kesempatan

berusaha,

serta

meningkatnya kemampuan pengembangan usaha tanpa diskriminasi gender. (5)

Tersedianya perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang

(6)

Tersedianya air bersih dan aman, dan sanitasi dasar yang baik.

(7)

Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas

(8)

Terbukanya

sehat.

tanah.

pemanfaatan

akses

masyarakat

sumberdaya

alam

miskin dan

dalam

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

yang

berkelanjutan. (9)

124

Terjaminnya rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak kekerasan, terutama di daerah konflik.


(10) Terjaminnya partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.

Dengan tercapainya berbagai sasaran tersebut, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan diharapkan menurun secara bertahap menjadi 8,2% pada tahun 2009. 4.5 Prinsip-prinsip Nilai-nilai

dasar

yang

dianut

dalam

Penanggulangan Kemiskinan ini meliputi:

dokumen

Strategi

Nasional

4.5.1 Nilai-nilai yang Berkenaan dengan Tujuan (1)

Kesamaan hak dan tanpa pembedaan Penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

(2)

Manfaat Bersama Penanggulangan kemiskinan harus memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan.

4.5.2 Nilai-nilai yang Berkenaan dengan Proses (1)

Partisipasi Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan keterlibatan aktif semua

pihak,

termasuk

orang

miskin

baik

laki-laki

maupun

perempuan. (2)

Transparansi Penanggulangan kemiskinan menekankan asas keterbukaan bagi

semua pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi bagi semua pihak termasuk masyarakat miskin.


125

(3)

Akuntabilitas Adanya proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, hambatan, capaian, hasil dan manfaat baik dari sudut pandang pemerintah

dan

apa

yang

dialami

oleh

masyarakat,

terutama

masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan kepada parlemen dan rakyat. (4)

Keterwakilan Adanya keterwakilan kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam perencanaan,

pelaksanaan,

monitoring

dan

evaluasi

dari

penanggulangan kemiskinan dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok minoritas dan kelompok rentan. (5)

Keberlanjutan Penanggulangan

kemiskinan

harus

menjamin

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

(6)

pelaksanaan

Kemitraan Adanya kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antarpelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

(7)

Terpadu Adanya sinergi dan keterkaitan yang terpadu antarpelaku dalam penanggulangan kemiskinan.

4.6 Strategi Utama Berdasarkan arah umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman,

serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan telah dirumuskan lima strategi utama sebagai berikut:

126


(1)

Perluasan kesempatan Strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin

baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. (2)

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi

dan

masyarakat

budaya

miskin

pengambilan

masyarakat,

baik

keputusan

laki-laki

dan

memperluas

maupun

kebijakan

publik

partisipasi

perempuan yang

dalam

menjamin

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. (3)

Peningkatan kapasitas Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan

kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. (4)

Perlindungan sosial Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa

aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin,

orang

jompo,

anak

terlantar,

kemampuan

berbeda/

penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. (5)

Penataan kemitraan global Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menataulang

hubungan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas.


127

4.7. Rencana Aksi Rencana aksi disusun agar strategi nasional penanggulangan kemiskinan

dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. 4.7.1

Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan ekonomi makro

diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas

masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan

ekonomi makro perlu memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. 4.7.1.1 Penciptaan Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas

ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil masyarakat miskin terhadap gejolak kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, stabilitas ekonomi juga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat

terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dilakukan dengan kebijakan moneter, perbankan dan fiskal. Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan, kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah dan laju inflasi, tetapi juga diarahkan untuk memperluas kegiatan investasi. Langkah kebijakan moneter yang akan dilakukan antara lain: (1) Pengaturan likuiditas ekonomi agar tercipta keseimbangan pasar uang dan pasar barang dan jasa.

128


(2) Pemantapan

koordinasi

Bank

Indonesia

dan

pemerintah

dalam

pengendalian inflasi dan nilai tukar. (3) Revitalisasi manajemen cadangan devisa dengan mengutamakan pengelolaan yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab yang dapat mendukung terwujudnya nilai tukar rupiah yang cukup kondusif bagi kegiatan investasi dan perdagangan.

Selain itu, kebijakan moneter didukung dengan penataan sistem perbankan antara lain:

(1) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan dengan memperluas jangkauan pelayanan lembaga keuangan mikro dan

memperingan persyaratan agunan yang diperlukan. (2) Peningkatan mutu manajemen dan operasi bank dan lembaga dan jasa keuangan lainnya yang dapat mendukung terwujudnya penyaluran kredit bagi pengusaha kecil dan mikro dengan tingkat suku bunga yang rendah. (3) Penegakan hukum secara konsisten terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh bank dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dengan

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Langkah kebijakan fiskal yang dilakukan antara lain: (1) Reorientasi

anggaran

negara

terutama

penajaman

dekonsentrasi bagi pemenuhan hak dasar rakyat miskin.

(2) Penetapan

Dana

Alokasi

Khusus

untuk

alokasi

pemenuhan

hak

dana dasar

masyarakat miskin. (3) Pengembangan

mekanisme

pengendalian

dan

pengawasan

(safeguarding) dalam penentuan, penyaluran dan pengelolaan dana perimbangan.

(4) Realokasi belanja subsidi yang tidak efektif dan efisien untuk meningkatkan anggaran bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat.


129

(5) Reformasi perpajakan termasuk penataan administrasi perpajakan yang transparan dan efisien; penghapusan berbagai tindak penggelapan pajak; penyesuaian pendapatan tidak kena pajak (PTKP) pada tingkat

pendapatan yang mengurangi beban masyarakat miskin dari kewajiban membayar

pajak;

serta

pengembangan

pajak

progresif

dengan

mengurangi tingkat pajak bahan pangan lokal dan barang pokok lainnya

yang dikonsumsi oleh sebagian besar rakyat miskin, dan meningkatkan pajak barang mewah dari impor.

(6) Restrukturisasi kepabeanan termasuk pemberantasan berbagai tindak penyimpangan untuk meningkatkan penerimaan negara.

(7) Pembaharuan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran negara dengan melibatkan pengusaha mikro dan kecil.

(8) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan berbagai asset negara. (9) Optimalisasi

sumber-sumber

penerimaan

negara

terutama

penghapusan berbagai illegal logging, illegal fishing, penyelundupan

dan tindakan korupsi.

(10) Reformasi manajamen utang dan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk perencanaan, penyaluran dan pemanfaatan utang dan hibah.

(11) Pelembagaan partisipasi publik dalam penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.

4.7.1.2 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, memperluas perdagangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

130


Investasi pemerintah yang diarahkan pada pengembangan prasarana sosial dasar dan infrastruktur perdesaan merupakan prasayarat bagi peningkatan

investasi swasta. Langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan investasi antara lain: (1) Pengembangan sistem insentif yang lebih menarik untuk memberikan kemudahan bagi calon penanam modal terutama kegiatan ekonomi

yang menyerap tenaga kerja, dan pengembangan usaha di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

(2) Reformasi perijinan investasi termasuk penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan pemberian ijin terutama bagi usaha mikro dan kecil, dan koperasi. (3) Sinkronisasi

berbagai

kebijakan

kementerian/lembaga

untuk

meningkatkan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi. (4) Revitalisasi kelembagaan penanaman modal baik di pusat maupun daerah. (5) Pembatalan berbagai peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menghambat pengembangan investasi.

(6) Penghapusan berbagai hambatan, tindakan pemerasan dan pungutan liar yang menyebabkan tingginya biaya investasi.

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas antara lain:

(1) Reorientasi pengelolaan usaha tani melalui pengembangan agribisnis dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan petani.

(2) Pencegahan konversi lahan pertanian produktif. (3) Revitalisasi

penyuluhan

dan

pendampingan

untuk

kemampuan dan produktivitas petani dan nelayan.

meningkatan


131

(4) Penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap modal, informasi, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar.

(5) Pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang didasarkan pada penelitian

dan

pengembangan

komoditas

unggulan

mengutamakan usaha kecil dan mikro, dan koperasi.

dengan

(6) Revitalisasi industri kecil dan menengah melalui penelitian dan pengembangan

komoditas

unggulan,

penguatan

kemitraan

dan

kerjasama dengan usaha kecil dan mikro, dan koperasi dengan swasta. Langkah kebijakan yang dilakukan untuk memperluas perdagangan antara lain: (1) Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor untuk meningkatkan kemudahan arus barang dan jasa terutama hasil usaha kecil dan mikro, dan koperasi.

(2) Penghapusan berbagai peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pajak, pungutan dan retribusi yang menghambat perdagangan antardaerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

(3) Pengawasan dan pengamanan jalur distribusi dan perdagangan dari berbagai tindak kriminal, pemerasan dan pungutan liar.

(4) Peningkatan

promosi

dan

kerjasama

industri

dan

perdagangan

internasional dengan melibatkan secara langsung pelaku usaha kecil dan mikro, dan koperasi.

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk membangun infrastruktur antara lain: (1) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan di daerah perdesaan

terutama yang menghubungkan pusat kegiatan usaha kecil dan menengah, dan koperasi dengan ruas jalur utama distribusi dan pusat perdagangan.

(2) Penataan sistem transportasi nasional dan wilayah untuk memperlancar angkutan barang dan angkutan penumpang.

132


(3) Peningkatan kualitas jasa layanan sarana dan prasarana energi, listrik, air

dan

telekomunikasi,

serta

meningkatkan

aksesibilitas

pemanfaatannya terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan dan kawasan tertinggal. (4) Restrukturisasi pengelolaan jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal

bus, dan stasiun kereta api untuk meningkatkan layanan angkutan barang dan penumpang secara lebih efisien, efektif dan manusiawi.

4.7.1.3 Perluasan Kesempatan Kerja Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui berbagai kebijakan

yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas usaha. Langkah kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja antara lain: (1) Pengembangan mekanisme penyaluran kredit bagi usaha koperasi, dan usaha mikro dan kecil dengan bunga yang terjangkau. (2) Perlindungan dan dukungan bagi pengembangan lembaga keuangan mikro.

(3) Revitalisasi

peternakan.

dan

perluasan

usaha

perkebunan,

perikanan

dan

(4) Pengembangan usaha di luar pertanian (off farm) di perdesaan. (5) Perluasan usaha di kawasan pesisir dan daerah tertinggal. (6) Penguatan Usaha Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil. (7) Penguatan Lembaga Keuangan Mikro. (8) Pengembangan industri yang menyerap tenaga kerja. (9) Pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja. (10) Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dan perusahaan.


133

Langkah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain: (1) Revitalisasi Balai Latihan Tenaga Kerja. (2) Revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian/Nelayan. (3) Pengembangan pendidikan dan latihan tenaga kerja. (4) Pengembangan standar kompetensi kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan. 4.7.1.4 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Upaya pengurangan kesenjangan dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah tertinggal dan terpecil, wilayah perbatasan, wilayah pasca konflik dan wilayah pasca bencana alam. Langkah

kebijakan

yang

antarwilayah antara lain:

dilakukan

untuk

mengurangi

kesenjangan

(1) Pengembangan, revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah pasca konflik dan daerah pasca bencana alam.

(2) Pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan investasi swasta di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

(3) Penataan kebijakan tata ruang nasional untuk mendorong optimalisasi sumberdaya

pembangunan

dan

pengembangan

pusat-pusat

pertumbuhan baru. (4) Pengembangan klaster industri terutama industri kecil dan industri rumahtangga di daerah tertinggal dan daerah perbatasan. (5) Optimalisasi dana dekonsentrasi dan

dana alokasi khusus untuk

menanggulangi kesenjangan antarwilayah.

(6) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal.

134


4.7.2 Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan

sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar. Oleh sebab itu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan

dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah,

lingkungan

hidup

dan

sumberdaya

alam,

rasa

aman,

dan

berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Rencana aksi pemenuhan hak dasar memuat tujuan dan target yang ingin

dicapai selama lima tahun dengan target terukur sejauh data dan informasi tersedia, dan target kualitatif, langkah kebijakan, dan pelaksana. Pelaksanaan rencana aksi menegaskan adanya kewajiban pokok (core obligation) bagi pemerintah sebagai pemegang mandat untuk menggunakan

sumberdaya secara maksimal dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dan progresif. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkajian (obligation to research) terhadap

hambatan dalam pemenuhan hak dasar.

Dalam menjalankan rencana aksi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola anggaran, menerbitkan peraturan dan melakukan tindakan

(obligation to conduct) yang didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga

menjamin pemenuhan hak dasar, tidak menciptakan hambatan dan beban

bagi masyarakat miskin, dan tidak mematikan inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pemerintah dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, pemerintah negara lain, dan lembaga internasional dalam pemenuhan hak dasar rakyat.


135

4.7.2.1 Pemenuhan Hak atas Pangan Tujuan

: Memenuhi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta meningkatkan status gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi dan anak balita.

Target Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kecukupan konsumsi pangan

Menurunnya angka gizi kurang pada balita menjadi 20% pada tahun 2009.

136

Indikator 1. Persentase penduduk dibawah garis kecukupan konsumsi pangan 2100 Kalori/ kapita/ hari 2. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan makanan (setara 2100 Kilo Kalori/kapita/h ari) 3. Presentase anak balita dengan status gizi kurang 4. Presentase anak balita dengan status gizi buruk

(1) Status gizi balita kurang dan buruk (L/P) (2) Jumlah desa/kelurahan yang terjadi kasus busung lapar/HO/kura ng gizi/marasmus

Kebijakan Melindungi : Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang diversifikasi konsumsi pangan tanpa diskriminasi gender.

Langkah Kebijakan Kampanye pentingnya gizi yang berimbang dan tidak diskriminatif gender Sosialisasi kandungan kalori dan gizi pada bahan pangan lokal selain beras Sosialisasi cara pengolahan bahan pangan dengan gizi berimbang

Memenuhi : Menjamin kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok rentan akibat goncangan ekonomi, sosial dan bencana alam

Pemberian bantuan pangan sesuai dengan bahan makanan pokok setempat bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang menjadi korban goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam

Melindungi: Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang gizi dan perawatan anak

Sosialisasi tentang gizi berimbang

Memenuhi : Menjamin kecukupan gizi

Pembinaan keluarga tentang gizi dan perawatan anak Penyediaan makanan tambahan atau pemulihan, terutama


Pelaksana Kementerian KOMINFO, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Kementerian KOMINFO, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Kementerian KOMINFO, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Perum Bulog Dept. Pertanian Dept. Dalam Negeri Pemerintah Daerah.

Dept. Sosial, Dept. Pendidikan Nasional Dept. Kesehatan, Dept. Dalam Negeri. Dept. Sosial, Dept. Kesehatan, Dept. Dalam Negeri. Dept. Sosial, Dept. Pendidikan Nasional

Target

Meningkatnya ketahanan pangan lokal

Indikator

1. Jumlah

cadangan bahan pangan pokok

perkapita 2. Pengeluaran

riil per kapita

3. Harga bahan pangan pokok

Kebijakan balita yang berasal dari keluarga miskin

Langkah Kebijakan pada bayi, anak balita, dan ibu hamil yang bersatus gizi kurang dan buruk

Pelaksana Dept. Kesehatan, Dept. Dalam Negeri,

Melindungi : Meningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal Melindungi : Meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi.

Revitalisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan lokal

Dept. Pertanian, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.

Revitalisasi lumbung pangan masyarakat

Dept. Pertanian, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Dept. PU, Dept. Pertanian, Pemerintah Daerah Dept. Pertanian, Menristek, Pemerintah Daerah Dept. Pertanian, Dept. Keuangan, Dept. PU, Pemerintah Daerah Dept. Pertanian, Menristek, Pemerintah Daerah Dept. Pertanian, Dept. Perindustrian, Menristek Dept. Dalam Negeri Pemerintah Daerah Dept. Pertanian, Dept. Perdagangan Perum Bulog, Pemerintah Daerah

Melindungi : Menyempurna kan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan

Melindungi : Meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus

Intensifikasi dan rehabilitasi prasarana pendukung Penelitian untuk meningkatkan varietas tanaman pangan unggul Pemberian subsidi dan kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian Pelatihan penerapan teknologi tepat guna Pengembangan industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi Penguatan kerjasama antardaerah dalam penyediaan dan distribusi pangan Pemantauan ketersediaan pangan dan harga bahan pangan di pasar induk dan pasar tradisional eceran. Pengendalian tarif impor agar menjadi lebih efektif dan berpihak pada petani.

Dept. Keuangan, Dept. Perindustrian, Dept. Perdagangan,


137

Target

Indikator

Kebijakan melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor

Langkah Kebijakan Pengaturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras petani Pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi penyelundupan bahan pangan

Melindungi : Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan

Pengembangan sistem deteksi dini kegagalan panen dan rawan pangan Pengembangan mekanisme pendataan kondisi persediaan pangan dan gizi keluarga per daerah

Pelaksana Perum Bulog Dept. Keuangan, Dept. Perdagangan, Dept. Pertanian, Perum Bulog Polri, Dept. Kehakiman, Kejaksaan, Dept. Perdagangan, Dept. Perindustrian, Perum Bulog Dept. Pertanian, BMG, Pemerintah Daerah BPS, Dept. Pertanian, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah

4.7.2.2 Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Tujuan

: Memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender.

Target 1. Menurunn ya angka kematian bayi dan balita menjadi 25/1000 dan 40/1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. 2. Meningkat nya jumlah

138

Indikator 1. Angka Kematian Bayi (IMR) 2. Angka Kematian Balita (Under 5 Mortality Rate) 3. Angka cakupan imunisasi berdasarkan

Universal Child Immunization

(UCI)

Kebijakan Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang kesehatan masa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Menghormati: Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang tumbuh kembang

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang kesehatan pada saat kehamilan, persalinan dan masa nifas

Dept. Kesehatan, BKKBN, Pemerintah Daerah.

Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang tumbuh kembang dan gizi balita



Target anak yang diimunisas i campak sebelum usia satu tahun menjadi 90% pada tahun 2009.

Indikator

Kebijakan dan gizi balita Menghormati: Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular pada anak Menghormati : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan untuk balita pada masyarakat miskin Menghormati : Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan balita masyarakat miskin Melindungi : Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan balita bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan. Melindungi : Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan balita masyarakat miskin Memenuhi: Mengutamakan penanggulangan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular pada anak


Pembinaan peranserta masyarakat dalam upaya kesehatan terutama pemberdayaan perempuan dan keluarga, revitalisasi Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya Penyediaan data pilah kesehatan di setiap daerah dan nasional

Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BKKBN.

Perencanaan alokasi anggaran kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat miskin Penetapan SPM (standar pelayanan minimum ) bidang kesehatan sebagai tolok ukur pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan

Dept. Kesehatan, Dept. Keuangan, Pemerintah Daerah

Peningkatan kerjasama dan koordinasi antarnegara, antarlembaga donor dan organisasi internasional

Dept. Kesehatan, Dept. Luar Negeri.

Pelayanan peningkatan dan pemulihan gizi

Dept. Kesehatan, Pemerintah

Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BPS, BKKBN

Dept. Kesehatan Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah


139

Target

1. Menurunn ya angka kematian ibu menjadi kurang dari 226/100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2009 2. Meningkat nya pertolonga n persalinan oleh

140

Indikator

1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih

Kebijakan masalah kesehatan masyarakat miskin khususnya yang berkaitan dengan kematian bayi dan anak balita Memenuhi: Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan, khususnya keseahatan anak yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin,

Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang kesehatan reproduksi, termasuk masa kehamilan, persalinan dan masa nifas

Langkah Kebijakan balita dari keluarga miskin Pengembangan kebijakan yang mampu menekan harga obat esensial generik

Pelaksana Daerah, BKKBN. Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah

Pelayanan peningkatan dan pemulihan gizi terutama balita dan wanita dari keluarga miskin


Penempatan Dokter dan Bidan di Desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolasi Peningkatan ketersediaan obat esensial dan perbekalan kesehatan yang terjangkau di daerah terpencil Perluasan jangkauan Puskesmas melalui Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, jaringan Puskesmas, dan Pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang masa kehamilan, persalinan dan masa nifas Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi pasangan usia subur dan remaja Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang gizi keluarga

Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah.

Pelayanan peningkatan dan pemulihan gizi wanita dari keluarga miskin




Dept. Kesehatan, Meneg Kominfo Pemerintah Daerah, BKKBN. Dept. Kesehatan, BKKBN, Pemerintah Daerah. Dept. Kesehatan, Meneg Kominfo Pemerintah Daerah, BKKBN. Dept. Kesehatan, Meneg Kominfo Pemerintah Daerah, BKKBN.

Target tenaga kesehatan terlatih menjadi 90% pada tahun 2009.

Indikator

Kebijakan Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang keluarga berencana Menghormati : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan untuk perempuan pada masyarakat miskin Menghormati : Meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan perempuan masyarakat miskin Memenuhi: Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin khususnya kematian ibu saat melahirkan

Melindungi : Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan perempuan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat

Langkah Kebijakan Sosialisasi dan kampanye program keluarga berencana dan alat kontrasepsi aman pada masyarakat miskin.

Pelaksana



Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya pada ibu Pelayanan peningkatan dan pemulihan gizi perempuan dari keluarga miskin Perencanaan alokasi anggaran kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat miskin Penetapan SPM (standar pelayanan minimum ) bidang kesehatan sebagai tolok ukur pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan


Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BPS, BKKBN

Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BKKBN. Dept. Kesehatan, Dept. Keuangan, Pemerintah Daerah Dept. Kesehatan Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah


141

Target

1. Menurunn ya angka prevalensi HIV/AIDS menjadi

142

Indikator

1. Angka prevalensi HIV/AIDS 2. Angka kesakitan

Kebijakan pemerintahan. Melindungi : Menjamin perlindungan resiko akibat pengeluaran kesehatan bagi masyarakat miskin Melindungi : Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan perempuan masyarakat miskin Memenuhi: Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki.

Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara pra upaya secara berkelanjutan




Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang aman Pelayanan peningkatan dan pemulihan gizi terutama wanita dari keluarga miskin Penempatan Dokter dan Bidan di Desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolasi Peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi, obat esensial dan perbekalan kesehatan yang terjangkau di daerah terpencil Perluasan jangkauan Puskesmas melalui Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, jaringan Puskesmas, dan Pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit HIV/AIDS dan

Dept. Kesehatan Pemerintah Daerah BKKBN. Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BKKBN. Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah


Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah


Dept. Kesehatan, BKKBN, Pemerintah Daerah

Target 0,9% pada tahun 2009 2. Menurunn ya angka kesakitan malaria menjadi 5 per 1.000 penduduk pada tahun 2009 3. Meningkat nya angka deteksi kasus tuberkulos is paru yang ditemukan pada tahun 2005 menjadi 70% dan pengobata n DOTS yang berhasil 85% pada tahun 2009

Indikator malaria 3. Angka deteksi kasus TBC 4. Angka Pengobatan DOTS

Kebijakan miskin tentang penyakit HIV/AIDS termasuk pencegahannya. Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit malaria Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit tuberkulosis Menghormati : Meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, perilaku hidup sehat dan bahaya merokok secara komprehensif Menghormati : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan untuk penyakit TBC, malaria dan HIV/AIDS Menghormati : Meningkatkan kemampuan identifikasi

Langkah Kebijakan perilaku hidup sehat

Pelaksana

Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang penyakit malaria dan pencegahannya.


Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang penyakit TBC dan pencegahannya.


Kampanye secara intensif yang ditujukan pada masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, perilaku hidup sehat dan bahaya merokok secara komprehensif




Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BPS,


143

Target

Indikator

Kebijakan penyakit TBC, malaria dan HIV/AIDS Melindungi : Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan untuk penyakit TBC, malaria dan HIV/AIDS Melindungi : Menjamin perlindungan resiko akibat pengeluaran kesehatan bagi masyarakat miskin Melindungi : Meningkatkan kerjasama global dalam penanggulangan masalah penyakit TBC, Malaria dan HIV/AIDS Memenuhi: Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin khususnya HIV/AIDS Memenuhi: Mengutamakan penanggulangan masalah masyarakat miskin khususnya malaria

144

Langkah Kebijakan

Pelaksana BKKBN

Perencanaan alokasi anggaran kesehatan yang menjawab kebutuhan masyarakat miskin Penetapan SPM (standar pelayanan minimum ) bidang kesehatan sebagai tolok ukur pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan


Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara pra upaya secara berkelanjutan




1. Pelayanan kesehatan melalui penanggulangan penyakit menular khususnya HIV/AIDS 2. Menjamin akses ke obat anti retroviral bagi masyarakat miskin


Pelayanan kesehatan melalui penanggulangan penyakit menular, khususnya Malaria


Dept. Kesehatan Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah


Target

Indikator

Kebijakan Memenuhi: Mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin khususnya Tuberkulosis paru Memenuhi: Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, terutama untuk penyakit TBC, malaria dan HIV/AIDS

Langkah Kebijakan 1. Pelayanan kesehatan melalui penanggulangan penyakit menular, khususnya Tuberkulosis paru

Pelaksana Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah

2. Menjamin ketersediaan Obat untuk DOTS Pelayanan Kesehatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin Pelayanan peningkatan pola hidup sehat keluarga miskin Penempatan Dokter dan Bidan di Desa atau tenaga kesehatan terampil lain di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolasi Peningkatan ketersediaan, obat malaria, TBC Paru dan anti retroviral bagi masyarakat miskin Perluasan jangkauan Puskesmas melalui Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, jaringan Puskesmas, dan Pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil

Dept. Kesehatan Pemerintah Daerah Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah, BKKBN. Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah

Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah

Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan Tujuan

: Memenuhi hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan

dasar

yang

bermutu,

terjangkau

dan

tanpa

diskriminasi gender.

Target Meningkatnya

Indikator 1.

APK siswa

Kebijakan Melindungi :

Langkah Kebijakan Penyusunan

Pelaksana Depdiknas,


145

Target angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) siswa SD/MI/Paket A laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin menjadi 109 persen dan 96 persen pada tahun 2009.

Indikator SD/MI/ Paket A laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin 2.

APM siswa SD/MI/Paket A laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin

Kebijakan Meningkatkan pelayananan pendidikan pada jalur pendidikan SD/MI/Paket A bagi masyarakat miskin.

Menghormati : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat miskin terhadap pentingnya ilmu pengetahuan melalui dunia pendidikan Memenuhi : Meningkatkan partisipasi siswa peserta Program Wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat miskin melalui pendidikan formal

Melindungi : Meningkatkan partisipasi

146


Langkah Kebijakan Standar Pelayanan Minimum pada jalur pendidikan SD/MI/Paket A Penyediaan lokasi tempat duduk secara khusus untuk siswa SD/MI/Paket A yang berasal dari keluarga miskin Kampanye program wajib belajar 9 tahun

Peningkatan jumlah dan sasaran Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bagi seluruh siswa SD/MI dan SDLB khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Pemberian beasiswa dan pembebasan dari berbagai biaya yang dikeluarkan, buku tulis, pakaian seragam, buku, sepatu, transport dsb bagi seluruh siswa peserta belajar program Dikdas yang berasal dari keluarga miskin. Peningkatan peran aktif masyarakat

Pelaksana Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Meneg Kominfo, Pemerintah Daerah

Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah

Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah

Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah

Target

Indikator

Kebijakan masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan dasar 9 tahun Memenuhi : Meningkatkan mutu Pendidikan SD/MI/Paket A

Langkah Kebijakan termasuk masyarakat miskin dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Penyediaan bantuan biaya operasional pendidikan secara memadai melalui subsidi/ hibah atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan SD/MI/Paket A yang berada di perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan . Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam Pengadaan buku pelajaran dan modul yang diperlukan khusus bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin peserta program Dikdas Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan SD/MI/Paket A di daerah perdesaan, wilayah terpencil , kepulauan dan kantong-kantong kemiskinan. Peningkatan jumlah dan realokasi anggaran untuk

Pelaksana Daerah.

Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah.

Depdiknas, Dept. Agama, Dept. PU, Pemerintah Daerah.

Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah.


Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah


147

Target

Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) siswa SLTP/MTs/Paket B laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin menjadi 71 persen dan 57,5 persen pada tahun 2009.

148

Indikator

APK siswa SLTP/MTs/Paket B laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin APM siswa SLTP/MTs/Paket B laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin

Kebijakan

Melindungi : Meningkatkan pelayananan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal bagi masyarakat miskin.

Menghormati : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat miskin terhadap pentingnya ilmu pengetahuan melalui dunia pendidikan Memenuhi : Meningkatkan partisipasi siswa peserta Program Wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat miskin melalui pendidikan formal


Langkah Kebijakan insentif tenaga kependidikan yang bertugas di SD/MI/Paket A di perdesaan, daerah terpencil dan komunitas miskin. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran pendidikan paket A yang mengacu pada standar nasional. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum pada jalur pendidikan dasar formal dan non-formal Penyediaan lokasi tempat duduk secara khusus untuk siswa SLTP/MTs dan SMPLB yang berasal dari keluarga miskin Kampanye program wajib belajar 9 tahun

Pemberian beasiswa dan pembebasan dari berbagai biaya yang dikeluarkan, buku tulis, pakaian seragam, buku, sepatu, transport dsb bagi seluruh siswa peserta

Pelaksana Daerah


Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah. Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah.

Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Meneg Kominfo, Pemerintah Daerah


Target

Indikator

Kebijakan

Melindungi : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun Memenuhi : Meningkatkan mutu Pendidikan SLTP/MTs/Paket B

Meningkatnya angka partisipasi kasar

APK siswa SLTASMU/MA/ Paket C dan SMK)

Memenuhi : Meningkatkan mutu Pendidikan

Langkah Kebijakan belajar program Dikdas yang berasal dari keluarga miskin. Mewajibkan perempuan yang akan menikah sudah tamat SLTP. Peningkatan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat miskin dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di tingkat SLTP/MTs/Paket B Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam Pengadaan buku pelajaran dan modul yang diperlukan khusus bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin peserta program Dikdas Penyediaan bantuan biaya operasional pendidikan secara memadai melalui subsidi/ hibah atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan SLTP/MTs/Paket B yang berada di perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan . Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan

Pelaksana

Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah.




Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial,


149

Target

Indikator

(APK) dan angka partisipasi murni (APM) siswa SLTA (SMU/MA/ Paket C dan SMK) laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin menjadi 35 persen dan 28,5 pada tahun 2009

laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin

Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) mahasiswa laki-laki dan perempuan dari keluarga miskin yang berprestasi

APK mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin

Meningkatnya jumlah sekolah SLTP/MTs dan kelompok Belajar Paket B yang memiliki fasilitas air bersih dan sarana sanitasi, guru bermutu, buku dan perpustakaan yang memadai

150

APM siswa SLTASMU/MA/ Paket C dan SMK) laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin

APM mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berasal dari keluarga miskin

1. Jumlah SLTP/MTs yang memiliki fasilitas air bersih dan sarana sanitasi 2. Jumlah kelompok Belajar Paket B yang memiliki fasilitas air bersih dan sarana sanitasi 3. Jumlah

Kebijakan SLTA (SMU/MA/ Paket C dan SMK)

Memenuhi : Pemberian Kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah atas Memenuhi : Pemberian Kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi

Memenuhi : Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan


Langkah Kebijakan model-model pembelajaran pendidikan Paket C yang mengacu pada standar nasional. Perluasan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang menengah atas bagi seluruh siswa berprestasi dari keluarga miskin tanpa dipungut biaya apapun. Perluasan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bagi seluruh siswa berprestasi dari keluarga miskin dengan memberikan subsidi khusus.

Pelaksana Pemerintah Daerah.



Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin


Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam Penyediaan perpusatakaan sekolah



Target di daerah perdesaan dan komunitas miskin di desa dan kota pada tahun 2009.

Meningkatnya layanan pendidikan khusus bagi anak jalanan, pekerja anak dan anak dari daerah terpencil menjadi tiga kali dari yang terdaftar saat ini pada tahun 2009.

Indikator SLTP/MTs yang memiliki guru bermutu 4. Jumlah kelompok Belajar Paket B yang memiliki guru bermutu 5. Jumlah SLTP/MTs yang memiliki buku dan perpustakaan 6. Jumlah kelompok Belajar Paket B yang memiliki buku dan perpustakaan 1. Jumlah pekerja anak dan anak jalanan yang mendapat pendidikan khusus 2. Jumlah layanan pendidikan khusus di daerah terpencil

Kebijakan

Langkah Kebijakan Pengadaan guru bermutu Peningkatan kualitas guru Penyediaan fasilitas air bersih dan sarana sanitasi

Melindungi : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Perluasan jangkauan pendidikan

Peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan keluarga miskin melalui jalur pendidikan khusus Memberikan insentif bagi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus Peningkatan kerjasama industri dan pengusaha dalam memberikan beasiswa, magang, kerja praktek, dan bantuan lainnya bagi anak dari keluarga miskin. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi

Pelaksana Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah. Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah. Depdiknas, Dept. Agama, Dept. PU, Pemerintah Daerah.




Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial,


151

Target

Indikator

Kebijakan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi siswa dari keluarga miskin.

Menurunnya angka buta aksara usia 10 tahun keatas menjadi 2,6 juta pada tahun 2009

1. Angka buta huruf pada penduduk miskin berusia di atas 10 tahun (laki-laki dan perempuan)

Memenuhi : Meningkatkan pelayanan warga belajar melalui pendidikan non-formal

2. Jumlah pemuda dan orang dewasa dari keluarga miskin yang mengikuti kursus keterampilan 3. Jumlah lembaga yang menyelenggarak an kursus keterampilan bagi orang miskin

152


Langkah Kebijakan anak dengan kemampuan berbeda (diffable), pekerja anak, anak jalanan, anak korban konflik dan bencana alam, tanpa diskriminasi gender. Pengembangan model dan mengadakan prasarana dan sarana belajar untuk Pendidikan Anak Usia Dini di perkotaan dan perdesaan serta kantong-kantong kemiskinan. Peningkatan jumlah dan penyebaran kelompok Belajar program Paket A dan B sebanyak jumlah yang diperlukan oleh warga belajar dari keluarga miskin di setiap daerah miskin dan perdesaan. Perluasan jangkauan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi siswa dari keluarga miskin. Perluasan jumlah dan sarana Program Keaksaraan Fungsional tanpa diskriminasi gender di perkotaan dan perdesaan. Perluasan jumlah dan sasaran

Pelaksana Pemerintah Daerah.





Depdiknas, Dept. Agama,

Target

Indikator

Kebijakan

Melindungi : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keaksaraan fungsional bagi penduduk miskin

Memenuhi : Meningkatkan

Langkah Kebijakan program pelatihan keterampilan hidup melalui lembaga kursus bagi pemuda dan orang dewasa yang masih menganggur khususnya yang berasal dari keluarga miskin. Pemberdayaan lembaga kursus yang melayani pelatihan bagi warga belajar dari keluarga miskin di kantong-kantong kemiskinan dan perdesaan. Pemberian beasiswa bagi peserta didik pendidikan non-formal dari keluarga miskin Peningkatan peranserta masyarakat dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan program keaksaraan fungsional bagi keluarga miskin Peningkatan kerjasama masyarakat, industri dan pengusaha dalam memberikan beasiswa dan bantuan lainnya untuk program keaksaraan fungsional anak dari keluarga miskin. Peningkatan kualitas

Pelaksana Dept. Sosial, Pemerintah Daerah.


Depdiknas, Dept. Agama, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah Depdiknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah.


Depdiknas, Dept. Agama,


153

Target

Indikator

Kebijakan mutu Pendidikan keaksaraan funsional bagi penduduk miskin

Langkah Kebijakan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional yang mengacu pada standar nasional.

Pelaksana Pemerintah Daerah


4.7.2.4 Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Berusaha Tujuan

: memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan yang layak dan kesempatan

berusaha,

diskriminasi gender.

Target Berkurangnya angka pengangguran terbuka menjadi 5,1% tahun 2009

154

Indikator 1. Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (L/P) 2. Pengangguran Terbuka (L/P) 3. Angka Setengah Pengangguran Terbuka 4. Jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri secara legal 5. Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK

serta

pengembangan

Kebijakan Melindungi : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha


usaha

Langkah Kebijakan Pelatihan keterampilan kepada angkatan kerja muda yang tidak terdidik agar lebih memiliki kemampuan dalam bekerja dan berusaha Penyebarluasan informasi mengenai proses perekrutan buruh migran secara legal dan hak-hak buruh migran Pelatihan pada buruh migran mengenai bahasa, kultur, dan keterampilan yang akan mendukung buruh migran dalam

tanpa

Pelaksana Deprt. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri, Kadin, Pemerintah Daerah. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah

Target

Indikator

Kebijakan

Melindungi : Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja

Menyebarluaskan kesadaran dan meningkatkan pelatihan berstandar kompenetsi kerja

Target Meningkatnya perlindungan kerja bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan dan anak.

Indikator 1. Jumlah dan persentase pekerja di bawah umur (L/P) 2. Rasio upah/ gaji pekerja perempuan dan laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan 3. Tingkat kekerasan terhadap perempuan

Kebijakan Melindungi: Menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis

Langkah Kebijakan bekerja di negara tujuan Pelatihan kepada masyarakat miskin dan masyarakat dengan kemampuan berbeda agar dapat mengakses pekerjaan layak dan mengembangkan usaha Kerjasama bilateral dalam rangka perluasan kesempatan kerja

Kerjasama bilateral dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja Penyebarluaan kesadaran akan stndar kompetensi Mengembangkan kurikulum pelatihan berstandar kompetensi Mengembangkan Standar Kompenetsi SDM Langkah Kebijakan Pengembangan hubungan industrial yang dilandasi hak-hak pekerja Peningkatan kapasitas pemerintah untuk memantau kepatuhan terhadap standar perburuhan sesuai dengan berbagai konvensi ILO Peningkatan kapasitas

Pelaksana Daerah. Dept. Koperasi dan UKM, Kadin, Pemerintah Daerah.

Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Luar Negeri, Pemerintah Daerah Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Luar Negeri, Pemerintah Daerah Depnektrans Depdagri Pemda Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Pelaksana Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri.

Dept. Tenaga Kerja dan


155

Target

Indikator dan anak di tempat kerja

Kebijakan

Melindungi : Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam dan di luar negeri

Melindungi : Menjamin keberlangsungan, keselamatan dan kemanan kerja bagi para pekerja laki-laki dan perempuan

156


Langkah Kebijakan kelembagaan pemerintah yang bertugas memantau dan menyelesaikan masalah-masalah perburuhan Peningkatan kemampuan serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam memperjuangkan hak-hak pekerja (buruh) Revisi UU Buruh migran dengan melibatkan buruh migran dan organisasi yang mewakilinya Peningkatan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri secara komprehensif. Pemberantasan praktek pungutan liar terhadap buruh migran melalui pengawasan dalam rekruitmen, pemberangkatan, dan pemulangan buruh migran Pembentukan unit pengaduan masalah dan bantuan hukum bagi para buruh migran di dalam maupun luar negeri yang dapat merespon dan menindaklanjuti masalah secara langsung dan cepat Peningkatan efektivitas dan kinerja sistem penyelesaian perselisihan perburuhan, termasuk pengadilan perburuhan

Pelaksana Transmigrasi, Dept. Luar Negeri, Dept. Dalam Negeri. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri.

DPR, Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Luar Negeri. Polri, Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaaan, Pemerintah Daerah. Depnakertrans Pemerintah Daerah.

Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Keagamaan, Pemerintah daerah.

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan Penertiban dan penegakan hukum kepada perorangan dan perusahaan yang melanggar ketentuan hukum dan perundangan menyangkut tenaga kerja Indonesia di luar negeri Pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak. Peningkatan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakukan adil bagi pekerja

Berkembangnya usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

1.

2.

Jumlah usaha Koperasi, Mikro dan Kecil. Rata-rata nilai aset usaha Koperasi, Mikro dan Kecil

Memenuhi : Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi.

Pengembangan sosial bagi pekerja miskin dalam hal keberlangsungan, keselamatan, dan keamanan kerjanya Penyediaan skema pembiayaan alternatif yang mudah diakses pelaku usaha mikro dan kecil, seperti bagi hasil, dana bergulir dan kredit tanpa agunan. Peningkatan dan penyebarluasan informasi dan teknologi dalam peningkatan jumlah dan mutu produk usaha mikro dan kecil Pengembangan kemampuan dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Pelaksana Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaaan, Lembaga keagaamaan, Pemerintah daerah. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaaan, Pemerintah daerah. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaaan, Pemerintah daerah. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri. Bank Indonesia, Menneg Koperasi dan UKM, Kadin, Pemerintah Daerah. Menneg Koperasi dan UKM, Kadin, Pemerintah Daerah. Bank Indonesia, Menneg Koperasi dan UKM, Kadin , Pemerintah


157

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan Pengurangan biaya dan pungutan atas dunia usaha, termasuk UMK dan Koperasi

Penegasan peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian ijin investasi Melindungi : Mengembangkan kelembagaan masyarakat miskin dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha

Pembentukan wadah organisasi usaha mikro dan kecil, termasuk pedagang kaki lima. Pengembangan lembaga keuangan mikro melalui peningkatan kepastian hukum dan perlindungan usaha.

Pelaksana daerah. BKPM, Menneg Koperasi dan UKM, Menko Perekonomian, Pemerintah Daerah, BKPM, Menneg Koperasi dan UKM, Menko Perekonomian, Pemerintah Daerah. Menneg Koperasi dan UKM, Dept. Dalam Negeri , Pemerintah Daerah. Bank Indonesia, Menneg Koperasi dan UKM, Kadin, Pemerintah Daerah.

4.7.2.5 Pemenuhan Hak atas Perumahan Tujuan

: Memenuhi hak masyarakat miskin atas tempat tinggal atau perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat.

Target Dihormatinya hak-hak masyarakat miskin untuk mengusahakan tempat tinggal yang layak

158

Indikator 1. Persentase rumah tangga miskin berdasarka n status kepemilika n tempat

Kebijakan Menghormati : Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan.


Langkah Kebijakan Fasilitasi terhadap inisiatif masyarakat sebagai bagian dari sistem penyediaan perumahan

Pelaksana Bappenas, Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

tinggal 2. Persentase keluarga yang tinggal di bantaran sungai 3. Persentase keluarga yang bertempat tinggal di permukima n kumuh

Melindungi : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat

Terjaminnya kepastian masyarakat miskin untuk menempati tempat tinggalnya

Status tanah dan bangunan tempat tinggal rumahtangga miskin

Melindungi : Penyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan.

Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan masyarakat, termasuk kelompok dana bergulir perumahan. Pelaksanaan mekanisme relokasi permukiman bagi masyarakat miskin ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa ada kompensasi. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya rumah yang sehat Pengembangan kemampuan praktis masyarakat miskin dalam pembangunan dan perawatan perumahan sehat Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tanggungjawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan dan masyarakat

Pelaksana Nasional Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.

Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU,Dept. Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup,Pemerintah Daerah. Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. Hukum dan Perundangan, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah


159

Target

Berkembangnya sistem penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin

Indikator

1. Jumlah rumah murah layak dan sehat yang dibangun 2. Adanya skema pembiayaa n perumahan bagi masyarakat miskin.

Kebijakan

Memenuhi: Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan

Melindungi : Meningkatkan keterjangkauan (affordability)

160


Langkah Kebijakan miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial. Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengakuan hak atas perumahan masyarakat miskin. Penyediaan lahan/tanah untuk permukiman masyarakat miskin Penyediaan rumah sewa bagi masyarakat miskin Penyediaan rumah penampungan/ panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin di daerah pasca konflik dan bencana alam Pemberian bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas perumahan masyarakat miskin Pengendalian harga tanah untuk permukiman

Pelaksana

Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Pemerintah Daerah, Dept. Hukum dan Perundangan Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Dept. Keuangan, Pemerintah Daerah. Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah. Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah.

Menneg. Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah.

Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah.

Target

Indikator

Kebijakan masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat

Langkah Kebijakan Pengembangan sistem pembiayaan untuk pembangunan perumahan sosial (social housing), baik untuk dimiliki maupun disewa Pengembangan sistem subsidi perumahan bagi masyarakat miskin

Pelaksana Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Dept. Keuangan,.

Kementerian Perumahan Rakyat, Dept. PU, Dept. Keuangan, Pemerintah Daerah.

4.7.2.6 Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik Tujuan

Target Meningkatnya persentase keluarga miskin yang memiliki akses terhadap air yang bersih dan aman menjadi sebesar 80% tahun 2009.

: Meningkatkan akses masyarakat miskin atas air bersih dan aman, serta sanitasi dasar yang baik

Indikator 1. Persentase keluarga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan aman 2. Rumah tangga yang memiliki akses air minum

Kebijakan Menghormati : Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih dan aman

Langkah Kebijakan Kampanye kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya penyediaan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin Kampanye kepada pemerintah lokal akan pentingnya investasi pada penyediaan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin.

Melindungi: Memberikan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan aman

Penajaman Peraturan Pemerintah dari UU Sumberdaya Air yang yang memberikan akses kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin Perbaikan kinerja kelembagaan PDAM yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya.

Pelaksana Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri Dept. PU, Dept. Hukum dan HAM. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Pemerintah Daerah.


161

Target

Indikator

Kebijakan

Melindungi: Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman

Langkah Kebijakan Pengembangan mekanisme penyediaan dan pengelolaan air bersih dan aman berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin Pengembangan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin khususnya diperkotaan. Penetapan standar penyediaan air bersih dan aman

Pemberian bantuan dan pelatihan teknis dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum di perdesaan Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber air di wilayah rawan air kepada masyarakat miskin. Penyuluhan dan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat miskin.

162

Memenuhi : Menyediakan air bersih dan aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air

Penyediaan air bersih dan aman bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di daerah rawan air.

Melindungi: Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta

Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih


Pelaksana Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dert. PU, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dept. Kesehatan, Bappenas Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dep. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dep. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dep. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.

Target

Menurunnya persentase penduduk tanpa akses terhadap sarana sanitasi dasar yang aman menjadi 50% pada tahun 2009

Indikator

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar yang aman 2. Jumlah desa/kelurahan yang sebagian besar penduduknya memiliki sarana sanitasi dasar yang aman

Kebijakan dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin Menghormati : Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

Melindungi: Meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke sanitasi dasar

Langkah Kebijakan dan aman. Pemberian bantuan teknis dalam pengembangan pola kemitraan dalam investasi, pengelolaan dan pelayanan penyediaan air bersih dan aman Kampanye kepada seluruh masyarakat pentingnya penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin Kampanye kepada pemerintah lokal akan pentingnya investasi pada penyediaan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin. Pengembangan mekanisme penyediaan sanitasi lingkungan berbasis komunitas yang berpihak kepada masyarakat miskin Penetapan standar penyediaan sanitasi dasar

Memenuhi : Menyediakan sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air

Pembangunan sarana sanitasi yang sehat dan layak di rumah jompo, panti asuhan, dan posko penampungan pengungsi.

Melindungi: Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal sanitasi yang baik bagi masyarakat miskin

Peningkatan kemampuan stakeholders di daerah dalam pengelolaan dan penyediaan sanitasi dasar. Pemberian bantuan teknis dalam pengembangan pola kemitraan dalam investasi, pengelolaan dan pelayanan penyediaan sanitasi

Pelaksana Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.

Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dept. Kesehatan, Bappenas Dept. Dalam Negeri, Dept. PU, Dep. Kesehatan, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.


163

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan lingkungan

Pelaksana

4.7.2.7 Pemenuhan Hak atas Tanah Tujuan

: Menjamin dan melindungi hak perorangan dan hak komunal atas tanah.

Target Meningkatnya pengakuan hak perorangan dan hak komunal atas tanah.

Meningkatnya status kepemilikan tanah masyarakat miskin

Indikator Jumlah kasus-kasus pertanahan yang melibatkan orang miskin dan kelompok adat

1. Persentase rumahtangga

yang memiliki tanah

bersertifikat

Kebijakan Menghormati : Meningkatkan peranserta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang pemanfaatan tanah

Langkah Kebijakan Fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang

Menghormati : Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat.

Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat miskin terhadap tanah

Melindungi : Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender.

Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria.

Pembentukan forum lintas pelaku dalam penyelesaian sengketa tanah

Sertifikasi massal dan murah bagi masyarakat miskin

Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat tanpa diskriminasi gender

164


Pelaksana Depdagri, Dept. PU, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah. Depdagri, Dept. Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Dept. Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Polri. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Dept. Hukum dan HAM, Pemerintah

Target

Indikator

Kebijakan Melindungi : Mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan.

Meningkatnya penguasaan tanah masyarakat miskin

1. Jumlah

rumahtangga

petani gurem 2. Luas tanah yang tidak dimanfaatkan (absentia)

Memenuhi : Mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif.

Langkah Kebijakan Fasilitasi dan perlindungan hak atas tanah bagi perempuan dan kelompok rentan Pemberian jaminan kompensasi terhadap kelompok rentan yang terkena penggusuran.

Redistribusi secara selektif terhadap tanah absentia dan perkebunan sesuai dengan UUPA.

Pelaksana Daerah. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Polri, Pemerintah Daerah. Depdagri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah.

4.7.2.8 Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Tujuan:

Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Target Meningkatn 1. ya partisipasi masyarakat miskin dalam pengelolaan 2. dan pemanfaata n sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjuta n.

Indikator Tingkat partisipasi masyarakat miskin dalam pengelolaan SDA dan LH. Jumlah LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Kebijakan Memenuhi: Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakt miskin

Langkah Kebijakan Penajaman peraturan pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat miskin

Kampanye pengelolaan sumberdaya alam yang melibatkan masyarakat miskin

Pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Pemerintah Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup, Dept.


165

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi lahan kritis, lahan marginal, hutan bakau, dan terumbu karang

Target Meningkatnya kemampuan masyarakat miskin sekitar lokasi sumberdaya alam dalam memanfaatka n SDA dan LH secara lestari.

166

Pelaksana Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Pemerintah Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup, Dept. Kehutanan, Dept. Pertanian, Dept. Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah.

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

1) Jumlah desa/kelurah an yang mengalami gangguan lingkungan hidup dalam 1 tahun terakhir 2) Jumlah desa yang memiliki lahan kritis 3) Jumlah organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. 4) Jumlah desa/kelurah an yang memiliki organisasi petani

Melindungi: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Kampanye gerakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi masyarakat dalam memanfaatkan SDA dan LH.

Kementerian Lingkungan Hidup, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Pemerintah Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah.

Pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal Pengembangan insentif bagi masyarakat miskin yang menjaga kelestarian lingkungan

Melindungi: Memberdayakan organisasi dan lembaga masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan SDA dan LH


Penguatan organisasi dan lembaga masyarakat adat/lokal untuk terlibat dalam komite pengelolaan SDA dan LH

Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kementerian Lingkungan Hidup, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept.

Target

Terwujudnya kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

Indikator

1.

2. 3.

Tata aturan dan mekanisme kemitraan yang melibatkan masyarakat miskin Jumlah pelanggara n hukum Jumlah kelembagaa n atau forum kemitraan dan kualitas interaksinya

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Melindungi: Mengembangkan kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan

Mencegah eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih dan pencemaran lingkungan hidup

Penandatanganan nota kesepahaman dalam pengelolaan SDA dan LH

Pelaksana Kehutanan, Pemerintah Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Pemerintah Daerah.

Pengembangan forum kemitraan sebagai wadah komunikasi dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan SDA dan LH

Kementerian Lingkungan Hidup, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Pemerintah Daerah.

Penegakkan hukum bagi pihak yang merusak sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Kementerian Lingkungan Hidup Kepolisian, Polisi Hutan, Polisi Laut, Kejaksaan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Peraturan Pemerintah yang mengatur sistem dan mekanisme pengawasan eksploitasi sumberdaya air agar tidak berlebihan

Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga lokasi SDA dari pihak yang melakukan pemanfaatan secara ilegal, dan pihak yang merusak SDA dan LH

Kementerian Lingkungan Hidup Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah.


167

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama internasional dalam pengelolaan SDA dan pelestarian LH yang berkelanjutan.

Penguatan jaringan kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam secara ilegal (illegal logging, illegal fishing)

Kementerian Lingkungan Hidup, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Pemerintah Daerah.

Tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan Reorientasi kerjasama dengan perusahaan nasional dan multinasional yang memanfaatkan SDA dan LH di Indonesia untuk memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan mencegah kerusakan lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup, Bappedal, Dept. Pertambangan dan Energi, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Kehutanan, Kepolisian, Dep. Pertahanan, Dep. Hukum dan HAM.

4.7.2.9 Pemenuhan Hak atas Rasa Aman Tujuan

Target Berkurangnya konflik yang bersifat komunal, kekerasan yang bernuansa separatis,

168

: Memenuhi hak masyarakat miskin atas rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak kekerasan terutama di daerah konflik.

Indikator 1. Jumlah Desa/

kelurahan

yang terjadi konflik

selama

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Menghormati : Mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini

Penguatan kerjasama antara polisi dan masyarakat Peningkatan kemampuan aparat keamanan dan


Pelaksana Dept. Dalam Negeri, Polri, Pemerintah Daerah. Menkopolhukam Dept. Dalam Negeri,

Target dan kekerasan negara

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah dan mengatasi konflik

setahun terakhir

2. Jumlah

korban jiwa dan harta serta

pengungsi akibat

konflik

horisontal dan vertikal

3. Jumlah desa/

kelurahan yang

Melindungi : Menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah RI

Peningkatan pemahaman aparat keamanan tentang hak asasi manusia Penegakan hukum yang menjamin rasa aman masyarakat miskin secara konsisten Pengembangan sistem perlindungan bagi warga negara korban konflik

mengalami

konflik, dan dapat

Transparansi dan pemantauan sistem pengadilan di tingkat kota, kabupaten dan propinsi

diselesaikan

secara damai

Memperkuat kemampuan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak

Memenuhi: Memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik

Pemulihan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca konflik Penyelesaian hak-hak atas tanah dan pengembangan lembaga mediasi sengketa tanah

Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam

Penguatan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa

Pelaksana Dept. Sosial Pemerintah Daerah, Polri, Komnas HAM. Dept. Pertahanan, Polri, Komnas HAM. Menkopolhumkam, Polri, Depdagri, Depkumham. Depkumham, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah, Komnas Ham, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak. Depkumham, Pemerintah Daerah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas PA. Dept. Keuangan, Bappenas, Setneg, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak. Polri Dept. Dalam Negeri Pemerintah Daerah Depdagri, Depkeu Departemen Kehutanan, Bappenas, BPN, Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, Depdagri, Polri.


169

Target

Indikator

Menurunnya tindak kekerasan dalam rumah tangga

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga

Berkurangnya perdagangan anak dan perempuan

Jumlah kasus perdagangan anak

Menurunnya jumlah pekerja anak khususnya yang berumur bawah 15 tahun dan bekerja lebih dari 40 jam / minggu, dan anak jalanan

170

1. 2.

Jumlah anak jalanan Jumlah pekerja anak usia di bawah 15 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam

Kebijakan

Langkah Kebijakan

mewujudkan rasa aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik. Memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan Mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal

aman, mencegah dan menangani persoalan pasca konflik di daerah rawan konflik.

Mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan

Penertiban dan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan anak dan perempuan

Pengembangan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan

Pengembangan sistem perlindungan bagi pekerja anak dan anak jalanan

Pembentukan unit/lembaga yang responsif dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap masyarakat rentan Penguatan kerjasama bilateral/ multilateral dalam mencegah dan mengatasi perdagangan anak dan perempuan.

Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga


Pelaksana

Polri, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah

Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Luar Negeri, Dept. Sosial Meneg. Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Daerah Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak. Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Depsos Depnakertrans, Menneg PP, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Sosial Dept. Dalam Negeri, Pemerintah daerah, . Komnas Perlindungan Anak Depnaker, Dept. Sosial, Pemerintah Daerah, Komnas HAM, Komnas Perempuan,

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan

Penyediaan tempat penampungan dan pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan bagi pekerja anak dan anak jalanan.

Pelaksana Komnas Perlindungan Anak, . Departemen Sosial, Pemerintah Daerah.

4.7.2.10 Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi Tujuan

: Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.

Target Meningkatnya peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan

Terbukanya ruang partisipasi bagi

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

1. Tingkat Keterlibatan masyarakat miskin dan LSM dalam musyawarah perencanaan pembangunan 2. Jumlah LSM yang melakukan advokasi kepentingan masyarakat miskin 3. Jumlah LKMD/K atau LPMD/K wilayah desa/keluraha n menurut kategori.

Menghormati: Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

Penguatan kapasitas masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan. Pelibatan masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan, dalam perencanaan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dept.Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Daerah.

Pelaksana

Dept. Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Daerah.

4. peraturan yang menjamin ruang partisipasi bagi

Melindungi: Menciptakan ruang komunikasi sosial dan politik

Pengembangan prakarsa masyarakat dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan Perlindungan dan penghargaan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pengembangan forum lintas pelaku dalam proses pembangunan Penyempurnaan

Dept. Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Daerah.

Depat. Dalam Negeri, Bappenas. Dept. Dalam


171

Target

Indikator

masyarakat dalam berbagai perumusan kebijakan dan tahapan pembangunan.

Kebijakan

masyarakat miskin dalam proses pembangunan 5. Jumlah forum lintas pelaku 6. Jumlah Unit Pengaduan Masalah

Langkah Kebijakan

masyarakat miskin dalam proses pembangunan

Pelaksana

mekanisme Musrenbang agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin Pelembagaan konsultasi publik

Pengembangan Unjt Pengaduan Masalah

Tersedianya informasi mengenai rencana pembangunan, pelayanan publik, anggaran, dan perkembangan program pembangunan yang mudah diakses

4.7.3

7. Jumlah desa/keluraha n yang dapat mengakses siaran televisi dan surat kabar 8. Persentase desa/keluraha n yang memiliki LSM

Memenuhi: Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan

Penyediaan informasi pembangunan yang mudah dimengerti masyarakat

Penyebarluasan informasi pembangunan secara terbuka kepada masyarakat miskin

Negeri, Bappenas, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Daerah. Dept. Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Daerah. Dept. Keuangan Dept. Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian KOMINFO. Pemerintah Daerah, Semua Departemen dan Lembaga Pemerintah.

Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Tujuan

: Menghapus

segala

bentuk

diskiriminasi,

eksploitasi,

marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan baik di ruang domestik

maupun

perempuan

publik,

dalam

dan

pengambilan

menjamin

kesamaan

keputusan,

hak

memperoleh

pelayanan publik, dan mencapai kesejahteraan sosial.

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Meningkatnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender

1. Jumlah LSM yang bergerak dalam bidang advokasi gender 2. Persentase desa/kelurahan

Melindungi; Menjamin pelaksanaan pengarusutamaan gender disetiap sektor

1. Pengembangan sistem hukum dan perundang-undan gan yang berkeadilan gender

Setneg, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Hukum dan HAM,

172


Target

Indikator yang memiliki LSM perempuan 3. Jumlah peraturan yang berkeadilan gender

Kebijakan

Langkah Kebijakan 2. Perubahan Inpres No 9 tahun 2000 menjadi Perpres atau UU untuk menjamin pengarusutamaan gender secara konsisten dan berkesinambungan

DPR

Meningkatkan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender

3. Kampanye tentang kesetaraan dan keadilan gender

Setneg, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Hukum dan HAM, DPR Setneg, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Hukum dan HAM, DPR Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Hukum dan HAM, Bappenas, DPR. Dept. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dept. Dalam Negeri, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Daerah.

4. Sosialisasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender pada aparat pemerintah Terjaminnya perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri

Terlindunginya

1. Jumlah tenaga kerja perempuan yang mengalami kasus ketenagakerjaan 2. Jumlah unit pengaduan dan penanganan tenaga kerja perempuan di dalam dan luar negeri 3. Jumlah kasus hukum yang diselesaikan dengan berkeadilan gender

1.

Jumlah

Pelaksana

pemerintahan

Melindungi : Menjamin perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor domestik dalam dan luar negeri dari tindak kekerasan dan eksploitasi baik ditempat kerja maupun oleh agen penyalur tenaga kerja

Melindungi :

Penyempurnaan UU ketenaga kerjaan untuk melindungi tenaga kerja perempuan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Penyediaan informasi yang mudah bagi tenaga kerja perempuan tentang kontrak kerja, hak dan kewajibannya sebagai pekerja Penegakan hukum bagi agen yang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan calon tenaga kerja Pembentukan unit pengaduan dan penanganan masalah. Penyempurnaan UU

Pemberdayaan


173

Target perempuan dari kemungkinan menjadi korban perdagangan dan terlayaninya perempuan yang menjadi korban perdagangan

Indikator perempuan yang menjadi korban

2.

trafficking

Jumlah unit pengaduan dan penanganan perempuan korban

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Menjamin perlindungan perempuan dan laki-laki dari praktek-praktek perdagangan

No. 39 Tahun 1999 agar perempuan terlindungi dari kecenderungan menjadi korban perdagangan Pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral untuk melindungi korban perdagangan

Perempuan, Dept. Luar Negeri, Menneg Komnas Perempuan.

Melindungi: Melindungi dan mengakui perempuan sebagai kepala keluarga (female

Revisi terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar lebih berkeadilan gender

Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Hukum dan HAM, DPR.

Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan akibat pelecehan seksual, perkosaan, pornografi dan pornoaksi, baik di ruang publik maupun domestik Revisi terhadap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar lebih sensitif gender

Menneg Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, Pemerintah Daerah.

trafficking

Terpenuhinya hak-hak dasar perempuan sebagai kepala keluarga (single

headed hoesehold)

1.

2.

3.

Terhindarnya perempuan dari tindak kekerasan

1.

2.

3.

174

Angka Partisipasi Angkatan Kerja perempuan kepala keluarga Angka partisipasi perempuan kepala keluarga dalam forum warga atau forum lintas pelaku Jumlah kredit yang disalurkan kepada perempuan kepala keluarga Adanya peraturan yang melarang segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan di dalam dan di luar rumah Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam dan di luar rumah Jumlah unit pengaduan

headed household).

dalam memperoleh pekerjaan, dalam pengambilan keputusan publik, memperoleh akses perbankan, dan pelayanan publik.

Melindungi : Melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan perempuan korban tindak kekerasan baik di ruang publik maupun domestik


Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

Menneg Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, Dephukum dan HAM. Menneg Pemberdayaan Perempuan,

Target

Indikator

4.

5.

Terjaminnya pelayanan publik di berbagai sektor yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dan yang memenuhi kebutuhan spesifik perempuan

1. 2. 3.

dan penanganan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan Jumlah LSM yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dari kekerasan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan secara hukum Indeks Pembangunan Gender Indeks Keberdayaan Gender Angka Kematian Ibu (AKI)

Kebijakan

Melindungi : Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan terjangkau bagi perempuan miskin

Langkah Kebijakan

Pelaksana

kekerasan dalam rumah tangga secara konsisten

Komnas Perempuan Polri, Kejaksaan, DPR.

Revisi terhadap UU Kesehatan untuk melindungi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan

Dept. Kesehatan, Dept. Hukum dan HAM, Bappenas, Dept. Dalam Negeri Dept. Kesehatan, Menneg Pemberdayaan Perempuan, Menneg Kominfo BKKBN, Bappenas, Pemerintah Daerah. Dept. Kesehatan, Menneg Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, Pemerintah Daerah.

Kampanye keluarga berencana bagi perempuan dan laki-laki

Pelayanan dan penyediaan informasi tentang kehamilan dan melahirkan, lingkungan sehat, pola hidup sehat, gizi, perkembangan anak, dan bahaya merokok bagi ibu hamil dan melahirkan bagi masyarakat miskin Pemberian pelayanan bebas biaya dalam pemeriksaan kehamilan, persalinan dan

Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Kesehatan,


175

Target

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan sesudah melahirkan bagi perempuan miskin. Pelatihan tentang penanganan kehamilan, melahirkan dan perawatan sesudah melahirkan bagi ibu rumahtangga dalam komunitas masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan reproduksi yang murah dan bermutu untuk laki-laki dan perempuan miskin

4.7.4

Pelaksana Bappenas, Depkeu, Pemerintah Daerah Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Kesehatan, Bappenas, Depkeu, Pemerintah Daerah Menneg Pemberdayaan Perempuan, Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Mendukung Pemenuhan

Hak-hak Dasar 4.7.4.1 Percepatan Pembangunan Perdesaan Tujuan Target Meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan

: Memperluas kesempatan masyarakat miskin perdesaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar.

1. 2. 3.

176

Indikator Indeks Nilai Tukar Petani. Jumlah kepala keluarga di luar sektor pertanian Jumlah kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian

Kebijakan Memenuhi: Meningkatkan nilai tambah produksi


Langkah Kebijakan Penggunaan bibit unggul dan teknologi tepat guna

Penyediaan sarana produksi yang mudah dan terjangkau

Pelaksana Dept. Pertanian Dept. Industri Dept. Perdagangan Menristek Depdagri Pemerintah Daerah. Dept. Pertanian Dept. Industri Depdagri Pemerintah Daerah.

Target

Indikator

Kebijakan

Memenuhi: Memperluas kesempatan kerja di luar pertanian yang dilandaskan pada keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor industri dan jasa

Meningkatnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, jaringan irigasi, informasi, dan kelembagaan pemasaran

1. Persentase desa yang desa yang memiliki akses terhadap air bersih. 2. Persentase desa yang memiliki lahan sawah beririgasi 3. Persentase desa yang memiliki akses terhadap suratkabar atau televisi. 4. Persentase desa yang memiliki pasar permanen. 5. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian.

Memenuhi: Meningkatkan prasarana dan sarana jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, jaringan irigasi, telekomunikasi, informasi dan kelembagaan pemasaran di perdesaan.

Meningkatnya akses terhadap sumber permodalan melalui lembaga

1. Jumlah koperasi di perdesaan 2. Nilai rata-rata aset koperasi di perdesaan 3. Jumlah masyarakat

Melindungi: Meningkatkan akses sumber permodalan melalui kredit mikro dan penguatan

Langkah Kebijakan Penetapan harga dasar komoditi strategis pertanian. Pengembangan kerja sama antarsektor dan antarpemerintah dalam program agroindustri secara tersistem. Pengembangan Agroindustri dan industri perdesaan. Pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai sub-sektor hulu, on-farm, hilir dan jasa penunjang lainnya Pembangunan prasarana/sarana jalan, listrik, air bersih, jaringan irigasi, telekomunikasi dan informasi dan pasar. Pengembangan sarana produksi dan distribusi di perdesaan Pengembangan pusat layanan informasi perdesaan

Pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan

Pelaksana Dept. Pertanian Dept. Industri Depdagri Pemerintah Daerah. Dept. Pertanian Dept. Industri Dept. Perdagangan Depdagri Pemerintah Daerah. Dept. Pertanian Dept. Industri Depdagri Pemerintah Daerah. Dept. Pertanian Dept. Industri Dept. Perdagangan Depdagri Pemerintah Daerah. Dept. PU, Dept. Perhubungan, Kementrian Kominfo.

Dept. Industri Dept. Perdagangan Dept. Pertanian Kementrian Kominfo, Pemerintah Daerah.

Bank Indonesia Menneg Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah.


177

Target keuangan mikro dan penguatan kelembagaan koperasi di perdesaan

Indikator anggota koperasi di perdesaan 4. Jumlah lembaga keuangan mikro di perdesaan 5. Jumlah anggota masyarakat yang menjadi nasabah lembaga keuangan mikro di perdesaan 6. Jumlah dana yang disalurkan lembaga keuangan mikro di perdesaan 7. Jumlah rumahtangga miskin yang mendapat bantuan kredit usaha dan dana bergulir.

Kebijakan kelembagaan koperasi perdesaan

Berkembang nya mekanisme penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat desa

1. Indeks Nilai Tukar Petani 2. Jumlah tenaga penyuluh pertanian 3. Jumlah industri dan usaha masyarakat perdesaan yang berbasis sumber daya setempat

Melindungi: Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan sosial ekonomi petani atau masyarakat perdesaan.

178

di


Langkah Kebijakan Penguatan koperasi perdesaan

Pelaksana Menneg Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah

Penguatan kelembangaan petani untuk meningkatakan posisi tawar, mengurangi biaya transaksi dan mengembangkan jaringan pemasaran. Pengembangan sistem pendampingan petani/ masyarakat perdesaan dalam melakukan kegiatan agroindustri Pengembagan sistem insentif kepada industri dan usaha yang menggunakan sumber daya setempat di perdesaan

Dept. Pertanian, Dept. Dalam Negeri, Dept. Perindustrian, Dept. Perdagangan, Pemerintah Daerah. Dept. Pertanian, Pemerintah Daerah, Kementerian Riset dan Teknologi Dept. Keuangan, Dept. Industri, Pemerintah Daerah

4.7.4.2 Pembangunan Perkotaan Tujuan

: Memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik

Target Terjaminnya pelayanan publik bagi masyarakat miskin.

Tersedianya lokasi/ruang /tempat usaha bagi masyarakat dalam sektor formal dan informal.

laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi hak dasar. Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

1. Persentase penduduk miskin perkotaan yang memiliki KTP resmi 2. Tingkat pelaksanaan administrasi kependudukan 3. Persentase penduduk miskin yang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan 4. Persentase penduduk miskin yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan 5. Jumlah subsidi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. 1. Peraturan yang melindungi kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan di sektor informal 2. Jumlah lokasi untuk kegiatan usaha masyarakat miskin perkotaan

Memenuhi: Memperluas layanan publik bagi masyarakat miskin.

Penjaminan kepastian status kependudukan masyarakat miskin. Pemberian kemudahan administrasi kependudukan Menyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih sanitasi

Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Dept. Kesehatan, Dept. Diknas, Dept. PU

Melindungi: Memperluas ruang berusaha masyarakat miskin

Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi

DPR, DPRD, Bank Indonesia, Kementrian Koperasi dan UKM

Pengaturan lokasi hypermarket untukmelindungi kegiatan usaha masyarakat miskin di kawasan perkotaan.

Dept. Perdaganga n, Pemerintah Daerah.

Penyediaan lokasi/ruang/tempat usaha

Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.


179

Target

Tersedianya lingkungan permukiman yang layak dan sehat bagi masyarakat mi skin

Meningkatnya peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan

180

Indikator

1. Persentase penduduk miskin perkotaan yang memiliki akses terhadap perumahan 2. Persentase Rumah Tangga yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan 3. Persentase Rumahtangga yang tinggal di bantaran sungai 4. Jenis tempat pembuangan sampah warga 5. Kondisi pembuangan air limbah 6. Kondisi sebagian besar saluran pembuangan air kotor. 1. Peraturan yang menjamin pelibatan partisipasi masyarakat miskin perkotaan dalam proses pengambilan

Kebijakan

Memenuhi: Meningkatkan kepastian penguasaan, pemilikan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin.

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Pengembangan usaha mikro dengan kemitraan

Kementrian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah. Dept. PU, Menneg Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Dept. PU, Menneg Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Dept. PU, Menneg Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah

Penyediaan permukiman sehat yang terjangkau oleh masyarakat miskin perkotaan Penataan lingkungan permukiman masyarakat miskin perkotan Penataan sistem pembuangang air limbah, persampahan dan drainase.

Menghormati: Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perkotaan dalam pengambilan keputusan.


Pengembangan forum komunikasi pembangunan dengan masyarakat miskin perkotaan

Pemerintah Daerah, Dept. Dalam Negeri.

Target

Indikator

Kebijakan

keputusan publik 2. Jumlah forum lintas pelaku yang melibatkan masyarakat miskin perkotaan 3. Jumlah forum warga tempat saluran komunikasi dan aspirasi masyarakat miskin perkotaan

Meningkatnya rasa aman

1. Tingkat kriminalitas 2. Ketersediaan sarana keamanan lingkungan

Langkah Kebijakan Peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan tata ruang kota

Memenuhi: Meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan

Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat miskin perkotaan

Pelaksana Pemerintah Daerah, Dept. Dalam Negeri.

Dept. Dalam Negeri Pemerintah Daerah, Polri.

4.7.4.3 Pengembangan Kawasan Pesisir Tujuan

: Memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir

Target Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah kegiatan ekonomi kawasan pesisir.

dalam pemenuhan hak dasar.

Indikator 1. Tingkat produktivitas nelayan 2. Tingkat pendapatan masyarakat pesisir 3. Jumlah penyaluran modal untuk masyarakat pesisir

Kebijakan Memenuhi : Meningkatkan akses terhadap sumber daya (modal, peralatan tangkap dan penunjangnya, teknologi, komunikasi) dan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

Peningkatan akses nelayan pada sumber-sumber permodalan, peralatan tangkap dan teknologi tepat guna.

Dept. Keuangan, Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Perdagangan Pemerintah Daerah,


181

Target

Indikator 4. Jumlah sarana produksi nelayan 5. Harga jual rata-rata hasil tangkapan nelayan. 6. Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif

Terbangunnya prasarana dan sarana perhubungan dan permukiman, sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di kawasan pesisir.

182

1. Persentase masyarakat pesisir yang tinggal di permukiman yang sehat dan layak. 2. Jumlah pelabuhan rakyat 3. Tingkat aksesibilitas jalan di kawasan pesisir 4. Tingkat aksesibilitas masyarakat pesisir terhadap pasar 5. Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI)

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

jaringan pasar

Perluasan jaringan pemasaran untuk hasil-hasil produksi nelayan

Memenuhi: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat

Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pesisir

Dept. Industri, Dept. Perdagangan Dept. Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Menteri Negara Pemberdayaa n Perempuan, Dept. Kelautan dan Perikanan. Dept. Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah

Membangun sarana dan prasarana permukiman dan perhubungan penunjang pengembangan kawasan pesisir


Pengembangan perilaku sosial ekonomi masyarakat pesisir yang lebih produktif Pengembangan permukiman layak bagi masyarakat miskin

Penyediaan prasarana pelabuhan dan jalan serta sarana transportasi

Dept. Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah. Dept. PU, Pemerintah Daerah

Target Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan oleh masyarakat miskin pesisir

Indikator

Kebijakan

Langkah Kebijakan

Pelaksana

1. Tingkat pencurian ikan. 2. Regulasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan.

Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis kawasan pengelolaan/ pemanfaatan secara komprehensif

Penguatan kerjasama antarsektor dan antar daerah dalam mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi pesisir berbasis kawasan pengelolaan/ pemanfaatan Perluasan batas-batas kawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan oleh masyarakat miskin pesisir Perlindungan masyarakat pesisir dari ancaman ekonomi ilegal

Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.

Dept. Kelautan dan Perikanan, Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah. Dept. Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, TNI/Polri

4.7.4.4 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tujuan

Target Meningkatnya produktifitas masyarakat di daerah tertinggal termasuk komunitas adat terpencil

: Memperluas kesempatan bagi masyarakat miskin yang berada di daerah tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasar.

Indikator 1. Tingkat pendapatan masyarakat. 2. Jumlah usaha mikro, dan kecil. 3. Jumlah koperasi 4. Jumlah forum kemitraan dalam pengembangan

Kebijakan Memenuhi : Meningkatkan akses terhadap sumber daya (modal, peralatan tangkap dan penunjangnya, teknologi, komunikasi) dan jaringan pasar

Langkah Kebijakan Peningkatan akses pada sumber permodalan, teknologi, informasi dan pasar

Pelaksana Koperasi dan UKM, Dept. Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Daerah.


183

Target

Indikator

Kebijakan

ekonomi

Terbangunnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di daerah tertinggal termasuk komunitas adat terpencil

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

184

5. Panjang dan kualitas jalan di daerah tertinggal 6. Jumlah terminal dan pelabuhan di daerah tertinggal 7. Tingkat pelayanan listrik di daerah tertinggal 8. Tingkat pelayanan air bersih 9. Persentase desa yang memiliki lahan sawah beririgasi 10. Tingkat pelayanan sarana telekomuni kasi 11. Jumlah sarana pasar 1. Jumlah sarana pendidikan di daerah tertinggal. 2. Jumlah lembaga ketrampilan/ pendidikan non formal. 3. Jarak dan biaya rata-rata untuk

Langkah Kebijakan Pengembangan usaha mikro, kecil dan koperasi

Pelaksana Dept. Dalam Negeri, Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah. Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Daerah.

Memenuhi: Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat lokal dan komunitas adat terpencil yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelajutan

Penguatan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal

Memenuhi

Penyediaan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat, laut. telekomunikasi, air bersih, jaringan irigasi listrik dan pasar.

Dept. PU, Kementrian Daerah Tertinggal

Perluasan pelayanan pendidikan yang dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin di daerah tertinggal

Dept. Diknas, Dept. Agama, Pemerintah Daerah

Membangun sarana dan prasarana penunjang

pengembangan

ekonomi daerah tertinggal seperti

jaringan transportasi darat, laut,

telekomunikasi, air bersih, listrik dan pasar.

Memenuhi: Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan ketrampilan yang berkelanjutan


Target

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, terutama komunitas adat terpencil

Indikator mengakses sarana pendidikan. 4. Persentase masyarakat miskin yang dapat mengakses sarana pendidikan 5. Jumlah sarana kesehatan di daerah tertinggal 6. Jarak dan biaya rata-rata untuk mengakses sarana kesehatan. 7. Persentase masyarakat miskin yang dapat mengakses sarana kesehatan. 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tertinggal 1. Jumlah organisasi kemasyarakatan 2.

Jumlah koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat

3.

Jumlah desa yang memiliki kegiatan kemasyarakatan.

Kebijakan

Melindungi : Memperkuat kondisi sosial budaya masyarakat sebagai spirit dan kelembagaan birokrasi yang mendukung pembangunanekonomi daerah tertinggal.

Memenuhi: Mengembangkan keberdayaan masyarakat miskin di kawasan tertinggal untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan.

Langkah Kebijakan Peningkatan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau bagi anak-anak dari keluarga miskin di daerah tertinggal Peningkatan pendidikan informal yang mampu menyiapkan masyarakat memasuki lapangan kerja lokal

Sosialisasi nilai-nilai sosial dan budaya kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan ekonomi lokal di daerah tertinggal Peningkatan kapasitas bagi aparat birokrasi dalam memberikan layanan masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal

Pelaksana Dept. Kesehatan, Pemerintah Daerah

Dept. Pendidikan Nasional, Dept. Dalam Negeri Pemerintah Daerah

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Dept. Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Budaya

Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah


185

Target

186

Indikator

Kebijakan


Langkah Kebijakan Penguatan pendampingan masyarakat untuk pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan masyarakat miskin.

Pelaksana Dept. Dalam Negeri, Pemerintah Daerah.


187

188



189

BAB IV STRATEGI DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Recommend Documents