BAB VI RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dalam
upaya
merumuskan
arah
dan
kebijakan
terhadap
pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan diperlukan adanya rumusan program dan kegiatan. Rumusan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan hasil telaah kajian dari masing-masing indikator kemiskinan. Dalam Rencana Aksi Daerah diuraikan pula tentang pengembangan kelembagaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga. 6.1. Program, Kegiatan dan Indikator Penanggulangan Kemiskinan Dalam RPJMD Kota Salatiga 2011 - 2016, telah dirumuskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan prioritas sebagai berikut : 1. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada : (a) upaya pemenuhan bidang pangan; (b) pemenuhan bidang kesehatan; (c) pemenuhan bidang pendidikan; (d) pemenuhan bidang perumahan; (e) pemenuhan kebutuhan air bersih; (f)
pemenuhan lingkungan hidup yang lebih sehat; (g) pemenuhan peluang
kesempatan kerja dan berusaha; (h) pemenuhan atas tanah dan (i) perwujudan rasa aman. 2. Kebijakan untuk mengembangkan kemandirian,
dengan prioritas pada : (a)
meningkatkan peran serta kelembagaan dalam masyarakat; (b) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha produktif warga miskin; (c) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3. Kebijakan mewujudkan masyarakat yang bermartabat, dengan prioritas pada : (a) meningkatkan pengamalan kepedulian sosial yang didasari nilai-nilai kemanusiaan; (b) pembenahan sistem budaya masyarakat yang bersih dari budaya korupsi; (c) meningkatkan kesadaran dan kepdulian serta tanggung jawab bersama pemangku kepentingan untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Rencana
Aksi
Daerah
penanggulangan
kemiskinan
disusun
dengan
memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Salatiga, permasalahan pembangunan daerah dan kemampuan anggaran.
Rumusan program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok program sebagai berikut :
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 1
1. Klaster : Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga No A. 1.
2.
3.
B. 4.
5.
6.
7.
8.
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Program Wajar 9 Tahun Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin – Bantuan Siswa Miskin (APBD) Program Pendidikan Menengah Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa SLTA/sederajad dari keluarga miskin (APBD) Pemberian Bea Siswa retrival untuk Anak Putus Sekolah setingkat SLTA (APBD) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional (KF) Penyediaan buku perpustakaan dan alat peraga edukasi (APE) bagi Kejar Paket A dan B Penyelenggaraan Paket C/ setara SMU/sederajad Pengembangan pendidikan kecakapan hidup di SKBM Urusan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya (Dana APBD) Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan Peningkatan pengawasan obat dan makanan (pengawasan kantin sekolah dan jajanan anak sekolah) Peningkatan penyuluhan dan pengawasan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan penyuluhan tentang kesadaran Pola Gizi Seimbang dan Kesehatan Masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui PKK dan Posyandu Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Kegiatan bersama Jum`at Bersih di kelurahan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
SPKD KOTA SALATIGA
Indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/sederajad Jumlah siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan (orang) Angka Partisipasi Kasar SMA/sederajad Jumlah siswa dari keluarga miskin yang mendapatkan bantuan (orang) Jumlah siswa tingkat SLTA yang mendapat bea siswa retrival (orang) Jumlah warga belajar yang menyesesaikan PNFI (orang) Jumlah warga belajar yang menyelesaikan pendidikan KF (orang) Jumlah kelompok Kejar Paket A dan B yang mendapatkan bantuan buku dan APE (unit) Jumlah peserta didik paket C (orang) Jumlah warga belajar yang menyelesaikan pendidikan kecakapan hidup Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat (%) Jumlah warga RTM (%) yang mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau Jamkesda (orang) Cakupan Kantin sekolah yang diperiksa (%) Jumlah kantin sekolah (SD, SLTP dan SLTA) yang mendapatkan pembinaan (unit) Cakupan kelurahan yang mendapatkan penyuluhan (kel) Jumlah kader kesehatan (orang) Cakupan kelurahan yang mendapatkan penyuluhan (kel) Cakupan penyuluhan berdasarkan kelurahan (unit) Cakupan kelurahan yang mendapatkan pembinaan kesehatan lingkungan (kelurahan) Cakupan penyuluhan lingkungan sehat (kelurahan) Cakupan kelurahan melaksanakan kegiatan Jum`at Bersih (%) Cakupan layanan kesehatan bagi penduduk miskin (%) BAB VI - 2
No
Program dan Kegiatan Pemberantasan penyakit menular Peningkatan kesehatan Ibu dan Balita bagi RTM Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk
9.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan pelayanan PMTAS
10.
11.
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pemberian Immunisasi komplit gratis kepada balita keluarga miskin Penyuluhan kesehatan anak Balita Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD/RS Paru Pembangunan ruang kelas III di RSUD
11
Pengadaan alat-alat kesehatan untuk RSUD Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadan obat dan perbekalan kesehatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana
D. 12
Pemberian bantuan Kontrasepsi mantap gratis bagi keluarga miskin Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Urusan Lingkungan Hidup Program penyediaan air bersih
12
C.
Pembangunan sumur/sumber air tanah 13
E. 14
15
Program Pengembangan Kinerja Pengeloaan Persampahan Penyediaan parasarana dan sarana pengolahan persampahan di pemukiman padat penduduk Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Sarana dan prasarana air bersih Pembangunan prasarana dan sarana air bersih bagi RTM di wilayah padat penduduk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air
SPKD KOTA SALATIGA
Indikator Jumlah penderita penyakit menular (kasus) Angka kematian Ibu (AKI) (kasus) Angka kematian Balita (kasus) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi buruk (%) Cakupan anak dari rumah tangga miskin mendapatkan PMTAS (%). Jumlah anak sekolah dari RTM yang mendapatkan PMTAS (%) AKABa Jumlah Balita yang menerima immunisasi komplit gratis Cakupan kelurahan yang mendapatkan penyuluhan kesehatan anak Balita
Jumlah ruangan dan tempat tidur pasien miskin (unit) Jumlah tambahan perlatan (unit)
Jumlah obat dan perbekalan (unit)
Cakupan kelurahan yang mendapatkan KIE KB (kelurahan) Jumlah PUS yang memperoleh bantuan alat kontrasepsi. Cakupan wilayah penyuluhan kesehatan reproduksi remaja (kelurahan) Proporsi RT yang memiliki sumber air bersih/ pelayanan air berish (RT) Jumlah sumur/sumber air bersih dibangun untuk negatasi kekeringan (unit) Persentase sampah terangkut (%) Jumlah sarana pengelolaan persampahan (TPS) yang dibangun (unit)
Jumlah kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana air bersih (kel). Jumlah sarana air bersih yang dibangun (unit) Cakupan RT yang mendapatkan bantuan pengelolaan air bersih dan air limbah (Kel) Cakupan layanan air bersih bagi RTM (%) BAB VI - 3
No
F. 15
16
17
18
19
Program dan Kegiatan minum bagi masyarakat berpengasilan rendah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Urusan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Pembangunan rumah tidak layak huni (RTH) (APBD) Pembangunan jamban jamak bagi RTM Pembangunan prasarana dan sarana air limbah di permukiman padat Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Bantuan prasarana dan sarana dasar perumahan (jamban, air bersih, air limbah) berbasis masyarakat Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo Program Pelayanan Rhabilitasi Kesejahteraan Daerah Santunan Kematian Keluarga Miskin Bantuan sosial penyandang cacat, terlantar Bingkisan bagi Kuam Dhuafa
20
Program Pemberdayaan Fakir Miskin. KAT dan PMKS Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
Indikator
Jumlah kelurahan memiliki prasarana dan sarana air limbah (unit)
Proporsi rumah tidak layak huni yang diperbaiki (%) Jumlah RTH yang diperbaiki (unit) Jumlah jamban jamak yang dibangun (unit) Jumlah prasarana dan sarana air limbah yang dibangun (unit) Jumlah kelompok pemberdayaan komunitas perumahan yang aktif (kelompok) Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan (kelompok)
Jumlah bantuan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi PMKS (orang)
Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan (unit)
Jumlah warga yang mendapatkan santunan kematian (orang) Jumlah penyandang cacat dan terlantar yang mendapatkan bantuan (orang) Jumlah warga yang mendapatkan bantuan (orang)
Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dilatih (orang)
2. Klaster : Program Pemberdayaan Masyarakat No A. 1
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
SPKD KOTA SALATIGA
Indikator Cakupan RT yang mendapatkan bantuan pengelolaan air bersih dan air limbah (Kel) Jumlah kelurahan yang difasilitasi (unit) Jumlah kelurahan yang difasilitasi (unit)
BAB VI - 4
No
B. 2.
Program dan Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Fasilitasi Bantuan Sosial RTM Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Fasilitasi TMMD Sengkuyung
C. 3.
D. 4.
E. 5.
6.
7.
Urusan Kesehatan Program Pelatihan Kader Kesehatan Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan di tingkat kelurahan Urusan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan supply pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Penyuluhan peningkatan mutu dan keamanan pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Penyuluhan Pola Gizi Seimbang dan Penganekaragaman Pangan (non Beras dan Terigu) Penyuluhan dan Kampanye Mengurangi Konsumsi Beras (<90Kg/ perkapita/ tahun) dan pengakeragaman bahan pangan pokok. Peningkatan Gerakanan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Urusan Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga petani
SPKD KOTA SALATIGA
Indikator Jumlah kelurahan yang difasilitasi (unit)
Jumlah kelurahan yang mendapatkan bantuan BBGRM (unit) Jumlah RTM yag mendapatkan bantuan (RT) Cakupan lembaga dan organisasi masyarakat yang dibina (%) Jumlah kelurahan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (unit) Jumlah Kader Kesehatan aktif (%) Jumlah kader kesehatan terlatih (orang)
Tersusunya pola konsumsi dan supply pangan daerah Tersedianya cadangan pangan daerah (ton) Terlaksananya penyuluhan mutu dan keamanan pangan (unit kelurahan) Terlaksananya penyuluhan pemenfaatan pekarangan (unit kelurahan) Cakupan kelurahan yang mendapatkan penyuluhan (kel) Cakupan kelurahan yang mendapatkan penyuluhan dan kampanye penganekaragaman pangan (kel) Cakupan kelurahan yang mendapatkan penyluhan Gemarikan (kelurahan)
Persentase peningkatan hasil pertanian (juta Rp) Jumlah bantuan saprotan (unit)
Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan (kelompok)
Jumlah kelompok tani aktif (unit)
BAB VI - 5
No 8.
9.
10.
11.
12.
F. 13.
14.
15.
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pengembangan pemasaran hasil produksi perikanan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Bimtek penyuluh dan pendamping bagi usaha pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak menular Pengadaan sarpras lab. Peternakan Keswan Peningkatan sarpras RPH Pembibitan dan perawatan ternak Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pendampingan dan bantuan usaha bagi kelompok tani pembudidaya ikan . Peningkatan produksi perikanan budidaya Pembinaan pengembangan perikanan budidaya Program Pengembangan Sistem penyuluh perikanan Pengembangan keterampilan Sistem penyuluh perikanan Urusan Perumahan dan Pemukiman Program pengembangaan peumahan Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan berbasis masyarakat (KSP) Pembangunan sarpras Rumah Sehat Sederhana (RSS) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan kurang mampu Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih da sanittasi dasar pemukiman berbasis masyarakat Program Bantuan Khusus Pengembangan FEDEP
SPKD KOTA SALATIGA
Indikator
Jumlah kegiatan promosi (kegiatan) Jumlah nilai hasil produksi peternakan (juta Rp) Jumlah nilai hasil produksi perikanan (juta Rp)
Jumlah penyuluh dan pendamping yang dilatih (orang)
Persentase cakupan kelurahan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit termal (%) Jumlah sarana dan prasarana lab keswan yang terpenuhi (unit) Jumlah sarpras (unit) Cakupan perawatan ternak (%) Jumlah kelompok budidaya ikan terbina (kelompok) Jumlah kelompok yang dibina (unit) Jumlah produksi berbagai jenis ikan (Kwintal) Jumlah usaha terbina (unit)
Jumlah penyuluh perikana terlayih (orang)
Jumlah KSP perumahan yang difasilitasi di Kota Salatiga (kelompok) Jumlah RSS difasilitasi (Unit) Jumlah rumah terfasilitasi (unit)
Jumlah RTM terfasilitasi (unit)
Fasilitasi kegiatan FEDEP (juta Rp)
BAB VI - 6
3. Klaster : Program Pemberda yaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) No A. 1.
2.
3.
4.
5.
B.
Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UMKM Program Pengembangan UMKM Peningkatan pelatihan dan pembinaan klaster UMKM Peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pembinaan pengawsan dan penghargaan koperasi berprestasi Rintisan penerapan teknologi sederhana (tepat guna) Pengembangan dan pelayanan teknologi sederhana (DBHCT) Pembinaan kemampuan teknologi industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif UMKM Fasilitasi peningkatan Kemitraan Usaha UMKM Fasilitasi bagi UMKM dalam peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal Promosi dan fasilitasi produk UMKM Fasilitasi dan pemberian ijin usaha bagi UMKM dan pedagang asongan Program Penataan dan Pembedayaan PKL Fasilitasi bantuan dan permodalan usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan asongan Penataan dan pembinaan PKL dan asongan Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan Pemberian bantuan modal bagi peningkatan Usaha Ekonomi DesaSimpan Pinjam (UED SP) Pemberian bantuan dan permodalan usaha bagi Kelompok Simpan Pinjam (dikelola Perempuan) Pembinaan dan pengembangan BKK di kecamatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fasilitasi dan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan (LED) (dikelola PKK)
SPKD KOTA SALATIGA
Indikator Jumlah UMKM terbina (unit) Jumlah kluster UMKM yang aktif (unit) Jumlah pelaku usaha yang mempraktekan hasil pelatihan (orang) Jumlah usaha kecil dan mikro terlatih (orang)
Jumlah koperasi aktif (unit) Jumlah koperasi yang menerapkan teknologi tepat guna (unit) Jumlah unit teknologi sederhana yang terlayani (unit) Jumlah unit usaha yang dibina (unit) Jumlah pelaku usaha dan nilai produksinya (juta Rp) Jumlah UMKM yang berhasil menjalin kemitraan (unit) Jumlah UKMK yang dibantu (unit) Jumlah kegiatan promosi dan fasilitasi pemasaran UMKM per tahun (kegiatan) Jumlah UMKM dan pedagang asongan terfasilitasi perijinan usaha (%) Jumlah PKL/ pedagang asongan yang telah dibina (unit) Jumlah PKL/ pedagang asongan yang dilatih dan mendapatkan bantuan (unit) Jumlah kelompok PKL/ Asongan yang tergabung dalam kelompok (unit) Jumlah kelompok usaha ekonomi terbina (unit) Jumlah kelompok UED SP yang aktif (%) Jumlah kelompok Simpan Pinjam (perempuan) yang aktif (%) Jumlah BKK aktif (%)
Jumlah kelompok LED/Kel yang aktif (%)
BAB VI - 7
4. Klaster : Program-Program Pro Rakyat (Diperluas) No A. 1.
B. 2.
3.
Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Program Pembinaan Keterampilan Pencari Kerja Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Pemberian bantuan permodalan usaha dan peralatan kerja bagi perintisan usaha (kelompok) Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dari keluarga miskin Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pelatihan keterampilan dan perintisan usaha bagi penyandang cacat tubuh Pemberian bantuan peralatan penunjang bagi penyandang cacat
4.
5.
C. 6.
Program Pembinaan Anak Terlantar Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Program Pembinaan eks Panyandang PMKS (eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pelatihan keterampilan dan perintisan usaha bagi eks Penyandang PMKS Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Fasilitasi penyediaan listrik bagi RTM di tujuh (7) kelurahan dengan RTM tinggi
Indikator Jumlah pencari kerja yang dilatih dan mendapatkan bantuan (orang) Jumlah pencari kerja yang dilatih (orang) Jumlah unit perintisan usaha dari pencari kerja yang terbentuk (kelompok)
Jumlah penyandang PMKS yang terlayani (orang) Jumlah anak terlantar yang telah mendapatkan pendidikan keterampilan (orang) Jumlah penyandang cacat yang terlayani (orang) Jumlah penyandang cacat tubuh yang mendapatkan pelatihan keterampilan (orang) Jumlah penyandang cacat tubuh yang mendapatkan bantuan peralatan kerja (orang) Jumlah anak terlantar yang terlatih (orang) Jumlah panti penampungan anak terlantar yang dibantu (unit) Jumlah penyandang PMKS terbina dan dilatih per tahun (orang) Jumlah eks Penyandang PMKS yang merintis usaha per tahun (orang)
Elektrifikasi rumah tangga (%) Jumlah sambungan listrik bagi RTM yang difalitasi (unit).
6.2. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Penanggulangan
Kota
Kemiskinan
Salatiga telah
dalam membentuk
melaksanakan lembaga
Program-program pengelola
program.
Kelembagaan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersifat lintas SKPD yaitu Kelompok Kerja (Pokja). Dengan dibentuknya kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan program dan menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 8
Salatiga. Pokja penanggulangan kemiskinan tersebut
dalam
koordinasi Sekretariat
TKPKD Kota Salatiga. Tim pelaksana penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga
disusun
berdasarkan Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Pokja tersebut
beranggotakan SKPD di
Pemerintah Kota Salatiga, adalah sebagai berikut :
a.
Penanggungjawab
: Walikota Salatiga
b.
Ketua
: Wakil Walikota Salatiga
c.
Wakil Ketua
: Sekretaris Daerah (Sekda)
d.
Sekretaris
: Kepala Bappeda
e.
Wakil Sekretaris
: Kepala Bapermas, KB dan KP
f.
Sekretariat
g.
Kepala
: Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala
: Sekretaris Bapermasper, KB dan KP
Anggota
: Bappeda dan Bapermasper, KB dan KP
Kelompok Kerja (Pokja) : 1. Pokja Pendataan dan Informasi Penanggulangan Kemiskinan Ketua
: Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua
: Kepala Bidang di BPS
Anggota
: Dispendukcapil, Dishubkominfo, dan Perguruan Tinggi setempat
2. Pokja Pengembangan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan Ketua
: Kepala Bidang di Bappeda
Wakil Ketua
: Kepala Bagian Perekonomian
Anggota
: Perwakilan dari BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta setempat yang peduli dalam programprogram penanggulangan kemiskinan.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 9
3. Pokja Pengaduan Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ketua : Kepala Bidang di Bapermas, KB dan KP Wakil Ketua
: Sekretaris Inspektorat Daerah
Anggota
: Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) terkait dengan
Program-Program
Penanggulangan
Kemiskinan h.
Kelompok Program (Pokja Program) : 1. Pokja Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial : Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra Wakil Ketua
: Kepala Dinsosnakertran
Anggota
: Kepala SKPD pengampu urusan, kelompok masyarakat, kalangan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Pokja Program Masyarakat : Ketua
Penanggulangan
Kemiskinan
berbasis
Pemberdayaan
: Kepala Bapermas, KB dan KP
Wakil Ketua
: Kepala Dinas PU
Anggota
: Kepala SKPD pengampu urusan, kelompok masyarakat, kalangan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
3. Pokja Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi : Ketua : Asisten Sekda Bidang Ekbang Wakil Ketua
: Kepala Disperindagkop dan UKM
Anggota
: Kepala SKPD pengampu urusan, kelompok masyarakat, kalangan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
4. Pokja Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Program-Program Pro Rakyat : Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Wakil Ketua
: Kepala Dinsosnakertrans
Anggota
: Kepala SKPD pengampu urusan, kelompok
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 10
ulangan
masyarakat, kalangan dunia usaha, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya
Pemangku kepentingan pembangunan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, antara terdiri dari : 1. Kalangan dunia usaha baik BUMN/BUMD dan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Potensi yang dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan perbankan (Bank Jateng, BNI, Bank Mandiri, BCA dan BPR BKK dan lain-lain), BUMN (Perum Perhutani Jawa Tengah, Perum Pegadaian, PT Pos Indonesia, PT Telkom, PT Pertamina, PT PLN, PT. Jasa Marga dan lain-lain), kalangan swasta (antara lain : PT. Djarum, PT. Gudang Garam, PT. Ramayana Dept Store dan lain-lain). 2. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi
melalui kegiatan
program
pengabdian pada masyarakat, KKN Tematik dan program pemberdayaan bagi masyarakat
lainnya melalui
kerja sama dengan : Universitas Negeri
Sebelas Maret Surakarta (UNS), Universitas Satya Wacana, STAIN Salatiga, Universitas Muhammadiyah Surakarta, UNDIP, Universitas Negeri Semarang dan perguruan tinggi lainnya. 3. Kerjasama secara sinergis dapat dilakukan
melalui Program TNI Masuk Desa
melalui Program TNI Masuk Desa Sengkuyung dilaksanakan oleh Kodam IV Diponegoro di wilayah
Jawa Tengah sejak tahun 2008 baik dalam rangka
peningkatan prasarana dan sarana dasar, peningkatan program pemberantasan buta aksara (Program Keaksaraan Fungsional) dan Kamtibmas. 4. Kerjasama secara kelembagaan
bersifat
Lembaga swadaya masyarakat (LSM),
sinergis, antara lain dengan
Palang Merah Indonesia (PMI);
:
KPAI
(Komisi Perlindungan Anak Indonesia); Tim Penggerak PKK termasuk kelompok binaannya), organisasi profesi (seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), organisasi
massa serta kelompok-kelompok swadaya
masyarakat (termasuk Pondok Pesantren, Sanggar Kegiatan Belajar, Kelompok Tani dan Gapoktan dan lain-lain).
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 11
6.3. Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
dengan melibatkan pihak lain diluar
SKPD terkait, yaitu segenap pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga . Berdasarkan
identifikasi
pemangku
kepentingan pembangunan dikelompokkan pihak internal dan eksternal sesuai dengan 4 klaster penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga , adalah sebagai berikut : 1. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, 2. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat. 3. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi. 4. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Program-Program Pro Rakyat. Pemangku kepentingan yang berperan dalam pemantauan dan evaluasi berdasarkan 4 kluster program penanggulangan kemiskinan disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel VI.1 Pihak Internal dan Eksternal yang Berperan Serta Dalam Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Salatiga
No
Empat Kluster Penanggulangan Kemiskinan
Pihak Internal
Pihak Eksternal
1
Kluster I : Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
Bappeda; Dinsosnakertran; Dinkes; RSUD, Disdikpora; Bapermas, KB dan KP dan Kantor Kemenag.
Perguruan Tinggi; LSM; Rumah Sakit Swasta; PMI, Komisi Perlindungan Anak (KPA), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Tim Penggerak PKK serta Dunia Usaha.
2
Kluster II : Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
Bappeda; Bapermas, PP dan KB
Perguruan Tinggi; LSM; Dunia Usaha dan PKK
3
Kluster III : Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi
Bappeda; Dinsosnakertrans; Distan dan Perikanan, Bapermas, KB dan KP, Disperindagkop dan UKM
Perguruan Tinggi; LSM; Kelompok Tani/ Gapoktan, Dunia Usaha termasuk BUMN/ BUMD dan Tim Penggerak PKK.
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 12
No
4
Empat Kluster Penanggulangan Kemiskinan Kluster IV : Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Program-Program Pro Rakyat.
Pihak Internal
Pihak Eksternal
Bappeda; Dinsosnakertrans; Bapermas, KB dan KP; Disperindagkop dan UKM dan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang.
Perguruan Tinggi; LSM; Tim Penggerak PKK, Dunia Usaha.
Dari hasil pemantauan dan evaluasi kemudian menjadi masukan (input) dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menggambarkan tentang pentingnya : 1. Membangun komitmen dari segenap SKPD pemerintah kecamatan, desa/kelurahan
pengampu urusan, aparatur
serta pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga . 2. Meningkatkan kapasitas SKPD, pemerintah kecamatan dan dalam melaksanakan
desa/kelurahan
program-program prioritas pembangunan
sesuai dengan
RPJMD Kota Salatiga Tahun 2010 – 2016 dan Perda yang terkait dengan prioritas penanggulangan kemiskinan dan program-program pro rakyat lainnya. 3. Menjalin kemitraan dan kerjasama antara SKPD pengampu urusan dengan segenap pemangku kepentingan mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui program-program corporate social responsibility/ CSR. 4. Membangun komitmen diantara pemangku kepentingan pembangunan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, baik SKPD pengampu urusan, perguruan tinggi, lembaga swadaya; kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2010 - 2016. Disamping itu,
Pemerintah Kota Salatiga
perlu menggalang potensi
penggalangan dana (fund rising) dalam bentuk BAZIS, Wakaf, bea siswa sebaya bagi siswa miskin dan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility)
dengan mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaan
melaksanakan Program-Program melalui fasilitasi
SPKD KOTA SALATIGA
Penanggulangan Kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan
perintisan usaha ekonomi produktif, usaha skala
pemberdayaan sektor informal,
dalam
mikro dan kecil,
pendidikan keterampilan, pengembangan infrastruktur
BAB VI - 13
skala kecil dan pelestarian lingkungan hidup dapat melalui program-program CSR dapat dilaksanakan bersama perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pesantren dan
pondok
Tim Penggerak PKK serta lainnya. Dengan demikian penguatan
kelembagaan, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus dapat diwujudkan. Menurut Richard O. Connors (1994) kegunaan pemantauan dapat dikelompokan menjadi 8 (depalan) kategori, sebagai berikut : 1. Pemantauan yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program. 2. Pemantauan yang digunakan untuk mengamankan aset organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan. 3. Pemantauan digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana. 4. Pemantauan yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan. 5. Pemantauan yang digunakan untuk mengukur penampilan (kinerja) tugas pelaksana. 6. Pemantauan yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program. 7. Pemantauan yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber (input) yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga. 8. Pemantauan yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah
untuk
Pemantauan
menjamin
bahwa
pelaksanaan
program
sesuai
dengan
rencana.
dipergunakan untuk mengukur ketepatan antara pelaksanaan dengan
perencanaan program yang telah disepakati. Selain itu,
pemantauan juga digunakan
untuk memotivasi kepada segenap pemangku kepentingan pembangunan agar lebih memusatkan perhatian pada pencapaian program yang telah ditetapkan dalam SPKD Kota Salatiga . Tujuan utama pemantauan adalah menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk:
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 14
1. Memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, 2. Menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, 3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program pengembangan pendidikan menengah kejuruan. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan pada periode tertentu. Kegiatan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil dari pelaksanaan suatu program pembangunan baik pada akhir tahun atau akhir dari seluruh tahapan program, misalnya satu tahun atau lima tahunan. Tujuan evaluasi program berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan evaluasi program. Evaluasi pada umumnya berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (decision making). Berkaitan dengan pelaksamaan evaluasi Dadang Solihin (2010),
merumuskan tujuan evaluasi sebagai
berikut : 1. Memberikan masukan untuk perencanaan program berikutnya (umpan balik); 2. Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program; 3. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat; 4. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian. Pendekatan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program-
program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
(1)
pendekatan langsung dan (2) pendekatan tidak langsung, masing-masing secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan pengamatan (observasi). 2. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak-pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi tidak terjun langsung ke lapangan, lokasi kegiatan/ program namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan pelaksana program, atau dengan mengirimkan daftar pertanyaan secara berkala kepada para pelaksana program. SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 15
Langkah-langkah pokok untuk melakukan pematauan dan evaluasi adalah sebagai berikut : No
Langkah Pokok
Perincian Kegiatan
1
Menyusun rancangan Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi pematauan dan evaluasi untuk menghimpun : (a) data atau informasi, (b) pendekatan metode, (c) teknik dan instrumen pemantauan dan evaluasi yang akan digunakan, (d) waktu dan jadwal kegiatan pemantauan dan evaluasi, dan (e) biaya pemantauan dan evaluasi.
2
Melaksanakan kegiatan Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemantauan dan evaluasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama.
3
Menyusun dan menyerahkan a. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi untuk dipergunakan sebagai laporan pemantauan dan masukan pelaksanaan program evaluasi penanggulangan kemiskinan . b. Menyerahkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bappeda. Untuk menjamin
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana
maka dilakukan pemantauan
dan evaluasi
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek penting sebagai berikut : 1. Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (fokus pada masukan/input, proses dan keluaran/output); 2. Pelaporan tentang kemajuan; 3. Identifikasi permasalahan dan hambatan yang terjadi kegiatan; Dadang Solihin (2010) mengemukakan tentang 5 (lima) aspek penting dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, terutama terkait dengan relevasi program, efektivitas, efisiensi pelaksanaan program, dampak program bagi kelompok sasaran dan keberlanjutan program oleh masyarakat sasaran. Secara ringkas dikemukakan sebagai berikut :
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 16
No
Kriteria
Fokus Evaluasi
1
Relevansi
Sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas program dan arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
2
Efektivitas
Suatu ukuran sejauh mana kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPKD Kota Salatiga .
3
Efisiensi
Mengukur keluaran secara kualitatif dan kuantitatif dalam hubungannya dengan masukan (inputs).
4
Dampak
Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung dan tidak langsung dalam kehidupan masyarakat sasaran program di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5
Keberlanjutan
Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah alokasi anggaran, baik dari APBN dan APBD tidak diberikan lagi. Pengkajian tentang keberlanjutan program dapat dilaksanakan oleh Bappeda atau TKPKD Kota Salatiga .
SPKD KOTA SALATIGA
BAB VI - 17
