Kajian Kesesuaian Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RADGRK) Ke dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Di Kalimantan Tengah Yusurum Jagau Bismart Ferry Ibie Andi Kiki
PENDAHULUAN Latar Belakang Dampak pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir ini telah dirasakan oleh umat manusia di muka bumi ini. Frekuensi dan intensitas badai; bencana banjir, kekeringan; kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan indikasi yang secara nyata dirasakan dan terjadi setiap tahun. Kejadian-kejadian bencana akibat pemanasan global tersebut memberikan dampak negatif secara ekonomi, ekologi dan sosial. Pemanasan global telah ditengarai disebabkan oleh meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai akibat dari berbagai kegiatan manusia yang semakin meningkat. Emisi GRK disebabkan oleh penggunaan energi fosil yang kebutuhan industri dan kehidupan manusia lainnya, perubahan penggunaan lahan dan hutan; dan kegiatan lain yang melepaskan GRK ke atmosfer (seperti kebakaran hutan dan lahan). Pemerintah Indonesia memandang bahwa pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim memberikan dampak bagi kehidupan di Indonesia. Bencana banjir dan kekeringan terjadi setiap tahun di hampir semua wilayah di Indonesia; Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan serta gambut. Sebagai wujud partisipasi dalam mengurangi emisi GRK maka Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah berkomitmen akan mengurangi emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dengan upaya sendiri atau sebesar 41% dengan dukungan internasional. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemerintah RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pasal 6 Perpres 61/2011 menyebutkan bahwa (1) Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK. (2) Penyusunan RAD-GRK berpedoman pada RAN-GRK dan Prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah merespon amanat Perpress 61/2011 dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK tahun 2010-2020 yang kemudian
ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012. Pasal 3 butir (2) menyebutkan bahwa RAD GRK berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Propinsi/Kabupaten /kota, yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. KEMITRAAN bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Bappeda Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan telah memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan workshop perencanaan pembangunan terkait RAD GRK. Berdasarkan penilaian yang dilakukan secara umum bahwa internalisasi RAD-GRK Provinsi Kalimantan Tengah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum dilaksanakan dengan dengan baik. Mengacu kepada pembelajaran di provinsi dan dua kabupaten contoh, maka diperlukan pendalaman untuk mengetahui kendala internalisasi RAD GRK ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Hal ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan internalisasi di kabupaten/kota yang lainnya.
Tujuan Kajian Kesesuaian Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan dua Kabupaten Contoh di Kalimantan Tengah.
Hasil Yang diharapkan dan Manfaat Adanya informasi tentang potret proses internalisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil ini diharapkan akan menjadi bahan di dalam memfasilitasi proses internalisasi RAD GRK ke dalam RKPD Kabupetan/Kota se Kalimantan Tengah.
METODE PELAKSANAAN Rujukan awal Kajian Kesesuaian Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kegiatan sosialisasi dan workshop tentang RAD GRK yang dilaksanakan secara serial dan terpisah di Palangka Raya (untuk tingkat Provinsi), Pulang Pisau dan Kasongan (untuk tingkat kabupaten sebagai contoh kasus). Berdasarkan penilaian awal dari kegiatan tersebut, disimpulkan bahwa internalisasi RAD GRK ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah belum sepenuhnya dilakukan. Untuk memotret proses internasisasi RAD GRK ke dalam RKPD, maka kajian ini akan menggunakan kerangka analisis pada Tabel 1. Tabel 1. Kerangka Analisis No. 1.
2.
Rumusan masalah (Problem statements) Kesesuaian antara RAD GRK dan RKPD
Metode
Data yang diperlukan
Telaah Dokumen
RAD GRK APBD Tahun 2014 Provinsi, Kab. Pulpis dan Katingan
Masalah di dalam proses perencanaan
Telaah dokumen
Pergub 36/2012 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPA 2014 Dokumen lainnya (surat edaran, instruksi) Proses perencanaan
Wawancara
Keterangan Menilai kegiatan inti dan pendukung yang direncanakan di dalam RKPD Provinsi dan dua kabupaten contoh
Wawancara akan dilakukan dengan unit yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan
HASIL DAN PEMBAHASAN Review Awal Hasil Sosialisasi Pengarusutamaan RAD GRK Untuk memberikan gambaran tentang dinamika pemahaman dan pengejewantahan isu perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK di tingkat kabupaten, maka pada Tabel 1 disajikan hasil pengamatan selama pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan RAD-GRK Ke dalam Berbagai Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan. Tabel 2. Hasil Pengamatan Selama Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan RAD-GRK Kedalam Berbagai Perencanaan Pembangunan Daerah No.
Tema
1.
Pemahaman terhadap Perubahan Iklim
2.
Organisasi Pembelajaran
3.
Perubahan Budaya Manajemen Organisasi Pengarusutamaan Sektor RAD GRK
4.
5.
Evaluasi Kinerja Parapihak
6.
Penganggaran RAD-GRK
7.
Isi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
8.
Relasi antara Penurunan Emisi, Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Ekosistem Monitoring dan Evaluasi Tingkat Emisi Rujukan
9.
KABUPATEN PULANG PISAU
KABUPATEN KATINGAN
Indikasi adanya perubahan iklim pada tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya diketahui dan disadari SKPD sebagai sebuah organisasi pembelajaran masih belum dipahami/disadari secara baik Perubahan dalam manajemen organisasi belum dilakukan secara maksimal Kegiatan-kegiatan yang tercantum didalam rencana aksi daerah GRK belum didentifikasi dan dievaluasi secara menyeluruh Evaluasi kinerja para pihak (internal dan ekternal) dalam upaya pengarusutamaan belum maksimal RAD-GRK masih dinilai sebagai kegiatan yang membebani APBD, meskipun upaya penurunan emisi GRK sebesar 26% sudah dinyatakan dan merupakan kewajiban pemerintah Isi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum ditegaskan secara jelas tentang upaya-upaya penurunan emisi GRK Kejelasan relasi antara upaya penurunan emisi GRK, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlajutan ekosistem belum dapat dipahami dengan baik Belum dimilikinya kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi
Indikasi adanya perubahan iklim pada tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya diketahui dan disadari SKPD sebagai sebuah organisasi pembelajaran sudah mulai dipahami/disadari secara baik Perubahan dalam manajemen organisasi belum dilakukan secara maksimal Kegiatan-kegiatan yang tercantum didalam rencana aksi daerah GRK belum didentifikasi dan dievaluasi secara menyeluruh Evaluasi kinerja para pihak (internal dan ekternal) dalam upaya pengarusutamaan belum maksimal RAD-GRK masih dinilai sebagai kegiatan yang membebani APBD, meskipun upaya penurunan emisi GRK sebesar 26% sudah dinyatakan dan merupakan kewajiban pemerintah Isi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum ditegaskan secara jelas tentang upaya-upaya penurunan emisi GRK Kejelasan relasi antara upaya penurunan emisi GRK, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlajutan ekosistem belum dapat dipahami dengan baik Belum dimilikinya kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi
No. 10.
Tema Pelaksanaan Inventarisasi GRK
KABUPATEN PULANG PISAU tingkat emisi rujukan Belum dipahami secara baik tentang pelaksanaan inventarisasi GRK
KABUPATEN KATINGAN tingkat emisi rujukan Belum dipahami secara baik tentang pelaksanaan inventarisasi GRK
Belajar dari proses sosialisasi pengarusutama di dua kabupaten contoh diperoleh beberapa pembelajaran kunci: 1. Pemahaman tentang Perubahan Iklim Indikasi perubahan iklim secara global sudah dapat dimaklumi oleh parapihak, akan tetapi karena sedikitnya kajian dan publikasi serta aktivitas komunikasi, edukasi dan penyadartahuan tentang perubahan iklim pada tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maka pengetahuan tentang perubahan iklim pada skala tersebut masih belum dipahami secara baik, meskipun diakui bahwa perubahan iklim tersebut sudah dirasakan. 2. Organisasi Pembelajaran Dalam beradaptasi dan melakukan kegiatan mitigasi perubahan iklim, seluruh organisasi harus berupaya memperbaiki produk, pelayanan, dan inovasinya melalui “continues improvement” dan “breakthrough strategies”. Cara ini menghasilkan konsep yang dikenal dengan nama Total Quality Management (TQM) dan Business Process Reengineering. Namun organisasi menemukan fakta, bahwa kegagalan atau juga keberhasilan program-program tadi sangat ditentukan oleh faktor manusia (human factors) seperti: ketrampilan, sikap dan budaya organisasi. Perbaikkan tersebut, harus dilakukan oleh seluruh organisasi tersebut, sebagai sebuah organisasi pembelajaran, baik pada tingkat individual untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan; pada tingkat organisasi: mengubah persepsi, visi, strategi dan mengalihkan pengetahuan; serta pada tingkat individual dan organisasi: penemuan dan pembaharuan, penciptaan, penjajagan pengetahuan baru, dan pemahaman gagasan-gagasan baru. Manfaat penting membangun organisasi pembelajaran adalah agar mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu, sehingga tetap bertahan dan berkembang, mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan, dan memperbaiki kualitas dengan memunculkan inovasi. 1) Proses mempelajari, memahami, menghayati, dan melaksanakan paradigma baru, serta belajar bagaimana belajar bersama (Learning how to learn). 2) Proses mengevaluasi, mengendapkan, dan meninggalkan paradigma yang sudah tidak sesuai/sudah tidak relevan lagi (Learning how to unlearn).
3) Proses menggali, menemukan, dan mendayagunakan kearifan lama yang masih dapat berkontribusi menyelesaikan masalah saat ini (Learning how to relearn). Tingkatan belajar: Individual (memperoleh pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan), Organisasi (mengubah persepsi, visi, strategi dan mengalihkan pengetahuan), individual dan organisasi (penemuan dan pembaharuanpenciptaan, penjajagan pengetahuan baru, dan pemahaman gagasan-gagasan baru). Organisasi pembelajaran akan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi yang berubah. Perubahan sangat diperlukan oleh organisasi dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perubahanperubahan. Berikut adalah uraian tentang tahapan hingga implementasi dari perubahan tersebut. 1) Tahapan Proses Perubahan 2) Jenis Perubahan yang Dibutuhkan 3) Strategi Mengelola Perubahan, menyangkut: Spirit, kesiapan, mengkondisikan, dan mengelola resistensi 4) Mengimplementasikan Perubahan, melalui intervensi: organisasional, kultural dan mindset.
3. Perubahan Budaya Manajemen Organisasi Perubahan dalam manajemen organisasi belum dilakukan secara maksimal. Perubahan budaya manajemen organisasi yang terjadi diharapkan secara permanen pada seluruh aspek, seperti: perilaku (behavior), kognisi-inteletualitas (cognition-knowledge) dan sikap (attitude). 4. Sektor Pengarusutamaan Kegiatan-kegiatan yang tercantum didalam rencana aksi daerah GRK belum didentifikasi dan dievaluasi secara menyeluruh. 5. Evaluasi Kinerja Parapihak Evaluasi kinerja para pihak (internal dan ekternal) dalam upaya pengarusutamaan belum maksimal. Sebagai sebuah organisasi, gerak kegiatan SKPD/Badan, diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai TUPOKSI masing-masing. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi hal utama, yaitu untuk mengetahui
6.
7.
8.
9.
10.
apakah tujuan atau sasaran tersebut tercapai atau tidak. Bahkan, pengukuran kinerja selalu melekat pada operasi rutin institusi sesuai dengan TUPOKSI-nya masing-masing. Pengukuran kinerja SKPD/Badan dalam pengarusutamaan RADGRK, merupakan bagian yang diukur untuk dapat mencari dan menemukenali pembelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan pengarusutamaan yang telah dilakukan. Penganggaran RAD-GRK Penganggaran RAD-GRK masih dianggap akan membebani APBD, meskipun sebenarnya harus disadari dan telah dinyatakan dengan jelas, bahwa upayaupaya penurun emisi GRK sebesar 26% merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kemampuan para peserta dalam menganalisis alokasi anggaran, diperkirakan cukup memadai, hal tersebut diindikasikan dengan adanya pemahaman partisipan terhadap kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan berbagai rencana aksi yang ada didalam dokumen RAD-GRK. Diperkirakan kemampuan partisipan dalam melakukan advokasi anggaran yang terkait denga RAD-GRK masih rendah. Perkiraan tersebut diindikasikan dengan ketidakmampuan partisipan untuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Badan Anggaran di legislatif masing-masing kabupaten. Isi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Isi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum ditegaskan secara jelas tentang upaya-upaya penurunan emisi GRK. Relasi antara Penurunan Emisi, Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Ekosistem Kejelasan relasi antara upaya penurunan emisi GRK, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan keberlajutan ekosistem belum dapat dipahami dengan baik. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Emisi Rujukan Belum dimilikinya kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat emisi rujukan. Pelaksanaan Inventarisasi GRK Belum dipahami secara baik tentang pelaksanaan inventarisasi GRK. Masih belum dimengertinya cara berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK. Masih diperlukan sosialisasi (komunikasi, edukasi dan penyadartahuan masyarakat) tentang penurunan emisi GRK masih belum menyeluruh.
Kajian Kesesuaian RAD GRK dan RKPD 1. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2014
Berdasarkan Perpres 6/2011 bahwa penyusunan RAD GRK harus mengacu kepada RAN GRK dan prioritas pembangunan daerah. Memperhatikan telaah kegiatankegiatan yang ada di dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014, maka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan RAD GRK masih belum seluruhnya bisa diinternalisasi di dalam RKPD. Pada sektor tertutup yang terkait dengan penanganan persampahan dan penanganan limbah, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh provinsi belum ada. Tabel. 3. Program/kegiatan di dalam RKPD tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Sektor RAD GRK No. 1. 2. 3.
Sektor RAD GRK Tertutup Terbuka Campuran
SKPD -Dinau PU Distamben Dinas PU BLH
Setda Distanak
Disbun Dishut
Kegiatan -Pembangunan dan peningkatan jalan Pengembangan PLTS Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang Fasilitasi Program Hearth of Borneo, Pengelolaan dan perlindungan DAS, Pengembangan ekowisata di kawasan konservasi, Program Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penyelesaian konflik pertanahan Geber MLT, Pilot Project PLTB, Pembinaan dan pengembangan pertanian menetap, Pengembangan pembuatan biogas Bimbingan pemanfaatan lahan tidur Demplot PLTB Movev pelaksanaan TPTI, TPTJ, SILIN, HTI dan HTR, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Hutan Desa, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pencegahan kebakaran lahan dan hutan Taman Hutan Raya Penyusunan RKTP, Pengembangan KPH model,
Penataan Kawasan Hutan
Pada sektor terbuka yang lebih menekankan pada upaya mitigasi di bidang industri dan transportasi, masih belum banyak yang bisa dilakukan oleh pihak provinsi melalui SKPD terkait. Padahal kegiatan-kegiatan yang berpotensi berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK dapat digenjot dari sektor industri seperti: a. Kegiatan yang memfasilitasi dan mendorong industri perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatankan limbah industri, memanfaatkan limbah untuk energi, menerapkan budidaya pertanian rendah emisi, b. Kegiatan yang memfasilitasi dan mendorong industri pertambangan menerapkan good management practice di bidang pertambangan (khususnya batubara) yang dapat menekan emisi GRK. Pada sektor campuran, kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan, lahan gambut dan pertanian, menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan yang selaras dengan RAD GRK. Meskipun banyak kegiatan-kegiatan yang selaras, namun ada kegiatan yang direncanakan mempunyai dampak yang kecil terhadap penurunan emisi GRK. Sebagai contoh: a. pengembangan pilot project dan demplot Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) hanya dilaksanakan pada skala yang kecil. Seyogyanya kegiatan diarahkan pada gerakan massal menggunakan teknik PLTB di berbagai kawasan pengembangan pertanian. b. Pengembangan pembuatan biogas hanya dilakukan dalam bentuk percontohanpercontohan, belum ada kegiatan penerapan pembuatan biogas secara massal.
2. RKPD Tahun 2014 Kabupaten Katingan
Setelah menelaah APBD Kabupaten Katingan Tahun 2014, yang berisi RKPD dari masing-masing SKPD yang ada, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang diprogramkan belum secara sistematis dapat selaras dengan RAD GRK dan memberikan dampak yang kuat terhadap penurunan emisi GRK. Pada sektor tertutup, sesuai dengan kewenangannya, Kabupaten Katingan harus memfasilitasi penanganan sampah. Penanganan dan pengelolaan sampah masih dilakukan secara rutin untuk mengumpulkan sampah dan membawanya ke TPA. Bentuk kegiatan lainnya berupa sosialiasi dan riset teknologi pengolahan sampah. Tabel. 4. Program/kegiatan di dalam RKPD tahun 2014 Kabupaen Katingan berdasarkan Sektor RAD GRK No. 1.
Sektor RAD GRK Tertutup
SKPD BLH
Dinas PU
2.
Terbuka
3.
Campuran
Distanak Bappeda Distamben BLH
Dinas PU Dishutbun
Bappeda Distamben
Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan, Pengembangan teknologi pengolahan sampah (riset), Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah (bentuk sosialisasi), Pengembangan produksi ramah lingkungan (packing sampah), Fasilitasi pembinaan pengolahan air limbah, Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan, Pembinaan dan Pemanfaatan Limbah Pertanian Feasibility Study pembangunan PLTMH Pengembangan PLTS Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan, Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Pengembangan Taman rekreasi, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruangan Kawasan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kajian perubahan fungsi kawasan, Pengembangan Kebun Raya dan Hutan Kota Penyusunan KLHS Pengawasan kegiatan pertambangan rakyat
Pada sektor terbuka, masih belum ada kegiatan yang berkontribusi secara sistematis dalam penurunan GRK. Di bidang industri, belum ada upaya Pemkab untuk mendorong atau membuat kebijakan agar industri yang ada di kabupaten menerapkan kegiatan industri rendah emisi. Di bidang energi, studi kelayakan PLTMH dan pengembangan PLTS yang akan berkontribusi. Pada Sektor Campuran, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan cukup memberikan kontribusi bagi pengurangan emisi GRK, terutama yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan. Namun di bidang pertanian, kegiatan yang berkontribusi masih belum ada.
3. RKPD Tahun 2014 Kabupaten Pulang Pisau
No. 1.
Sektor RAD GRK Tertutup
2.
Terbuka
3.
Campuran
SKPD
Kegiatan
Memperhatikan hasil telaan kesesuaian RAD GRK dan RKPD tahun 2014 di atas dapat diambil beberapa catatan: a. Secara umum RKPD tahun 2014 masih belum terdesain secara sistematis untuk mendukung RAD GRK Kalimantan Tengah. b. Dalam proses perencanaan program/kegiatan dalam RKPD diduga belum mampu melihat hubungan “sebab-akibat” (causal) antara rangkaian kegiatan dengan upaya penurunan emisi GRK. c. Program/kegiatan yang didesain pada umumnya tidak memberikan dampak yang kuat dalam penurunan emisi GRK. d. Program/kegiatan yang didesain lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait. Seyogyanya pihak pemerintah harus mendorong para pihak (swasta dan masyarakat) untuk berperan menurunkan emisi GRK. Mengingat bahwa RAD GRK adalah panduan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berdampak terhadap penurunan emisi GRK.
Relasi Proses Perencanaan Pembangunan dan RAD GRK Belum sesuainya RKPD tahun 2014 dengan RAD GRK diduga disebabkan oleh belum tersosialisasi dan terinternalisasi isu perubahan iklim dan penurunan emisi GRK dalam proses perencanaan. Memperhatikan kronologi lahirnya Perpres 6/2011 tentang RAN GRK dan Pergub 32/2012 tentang RAD GRK seperti disajikan pada Gambar 1, seharusnya di dalam penyusunan RAPBD tahun 2014 baik pada tingkat provinsi dan kabupaten contoh, amanat RAN GRK dan RAD GRK seharusnya dirangkum dalam Kebijakan Umum Anggaran 2014 baik di Provinsi maupun Kabupaten.
Gambar 2. Kronologi Lahirnya RAN dan RAD GRK dan tahapan Penyusunan RKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota Temuan bahwa program/kegiatan yang tersusun di dalam RKPD tingkat provinsi yang masih belum secara sistematis mendukung upaya penurunan emisi GRK terdeteksi di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Program Prioritas Anggaran (KUA-PPA) tahun 2014 yang dibahas pada tahun 2013 ketika penyusunan RAPBD 2014. Di dalam dokumen tersebut dipaparkan program prioritas yang akan ditetapkan pada tahun
2014. Di dalam dokumen KUA-PPA 2014 memang belum dijabarkan secara eksplisit prioritas program yang diarahkan dalam upaya penurunan emisi GRK. Sementara itu, pada tahun yang sama (tahun 2013) ketika Pemerintah Kabupaten menyusun RAPBD 2014, KUA-PPA tidak memaparkan secara eksplisit prioritas program yang diarahkan dalam upaya penurunan emisi GRK. Fakta disebabkan oleh: a.
Isu perubahan iklim dan penurunan emisi GRK yang tertuang dalam RAD GRK belum terinternalisasi dalam penyusunan isu strategis ketika KUA-PPA disusun. b. Tidak terinternalisasinya isu ini disebabkan tidak ada surat edaran ataupun surat instruksi dari Pemerintah Provinsi yang menginstruksikan agar RAD GRK harus dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana pembangunan di kabupaten/kota. Contoh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang menindaklanjuti lahirnya Perpres 6/2011 dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI dan Menteri Lingkungan Hidup RI tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Nomor: 660/95/SJ/2012, Nomor: 0005/M.PPN/01/2012, dan Nomor: 01/MENLH/01/2012.
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Peraturan Gubernur No.32/2012 tentang RAD GRK belum terinternalisasi secara sistematis di dalam perencanaan pembangunan tahun 2014 sehingga program/kegiatan yang tersusun pada tahun 2014 yang ada di RKPD baik provinsi dan kabupaten belum semuanya terprogram. 2. Penyebab belum terinternalisasinya RAD GRK ke dalam RKPD di tingkat provinsi dan kabupaten adalah belum dipahaminya secara utuh dan lengkap tentang perubahan iklim dan upaya mengatasinya serta dampak dari upaya yang dilakukan. 3. Peraturan Gubernur No.32/2012 tentang RAD GRK harus dijadikan salah satu acuan bagi penetapan Kebijakan Umum Anggaran baik di provinsi maupun kabupaten/kota. 4. Peningkatan pemahaman akan perubahan iklim dan upaya mengatasinya serta dampak dari upaya yang dilakukan diperlukan bagi penentu kebijakan terutama dalam rangka mendesain program/kegiatan yang berdampak bagi penurunan emisi GRK secara signifikan.
