TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KENDAL. 0 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal

LP2KD Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 0

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012

TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah di dunia. Tingginya angka kemiskinan di dunia mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia. Pengurangan jumlah penduduk miskin dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) yang harus dicapai secara signifikan pada tahun 2015. Dengan masuknya penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium, maka kebijakan pembangunan di Indonesia, baik Pusat maupun Daerah, diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap pengentasan penduduk miskin, penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal dirumuskan secara konkret dalam wujud kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kendal, mulai dari RPJPD Tahun 2005 – 2025, RPJMD Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals), serta Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dalam rangka mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan.

Peraturan

Presiden

tersebut

mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penaggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur secara lugas tentang susunan keanggotaan dan peran yang harus diemban oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1


Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Bupati Kendal melalui Keputusan Bupati Kendal Nomor 414.2/66/2012 tanggal 8 Februari 2012 membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal. Pembentukan tim serupa sudah dilakukan di Kabupaten Kendal menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 2001 dalam rangka penanggulangan kemiskinan telah dibentuk tim bernama GERDU TASKIN (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan), kemudian berubah nama menjadi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan selanjutnya berganti nama kembali menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Perubahan ini diharapkan dapat membawa motivasi dan semangat yang lebih tinggi serta peningkatan kinerja bagi anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengemban amanah mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan. Karakteristik kemiskinan yang bersifat multidimensional menuntut langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang sistematik, komprehensif, dan terpadu dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Penanggulangan kemiskinan yang sistematik, komprehensif, dan terpadu memerlukan koordinasi yang harmonis yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Di sinilah peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sangat penting dan signifikan. Efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijkan dan program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi tersebut sangat penting peranannya mengingat banyaknya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh beragam instansi pemerintah.

Dengan

koordinasi

yang

baik,

diharapkan

program

dan

kegiatan

penanggulangan kemiskinan dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Dalam rangka memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Kendal serta upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta hasil yang dicapai melalui program dan kegiatan tersebut, maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012.

2


1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012 adalah : 1. memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Kendal; 2. memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal; serta 3. memberikan rekomendasi dan saran dalam rangka meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

1.3. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012 adalah : (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3


(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; (12) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); (13) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4 Seri E No. 4); (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2); 4


(15) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3); (16) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4); (17) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5); (18) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 28 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 92); (19) Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 66 Seri A No. 5); (20) Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 14 Seri E No. 14); dan (21) Keputusan Bupati Kendal Nomor 414.2/66/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : (1) Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Sistematika Penulisan (2) Bab II Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kendal 2.1 Kondisi Umum Kemiskinan

5


(3) Bab III Prioritas Target Bidang dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan 3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan 3.2 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan 3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan 3.4 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar (4) Bab IV Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan 4.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (5) Bab V Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 5.2 Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 5.3 Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 5.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.5 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 5.6 Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan (6) Bab VI Kesimpulan dan Ringkasan Rekomendasi 6.1 Kondisi Umum Kemiskinan 6.2 Prioritas Target, Intervensi, dan Wilayah per Bidang 6.3 Dukungan Daerah : Program-program Unggulan Daerah 6.4 Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian 6.5 Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

6


BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN KENDAL

2.1. Kondisi Umum Kemiskinan 2.1.1. Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar 14,47%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 tersebut lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun yang sama karena berada di bawah tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 16,11%. Namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 masih lebih tinggi. Tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2010 sebesar 13,33%. Perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal dengan tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Jawa Tengah, maupun tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2010 ditunjukkan pada Grafik 2.1.1. Grafik 2.1.1 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Jawa Tengah 2010 Kab/Kota

Nasional (13,33%)

Sumber : BPS, diolah Provinsi Jawa Tengah (16,11%)

30,00

10,00

5,12

5,00

9,36 10,62

15,00

18,11 20,20

20,00

24,57 19,17 22,70 16,61 23,15 14,14 13,72 17,47 10,94 15,67 13,98 17,49 17,86 16,27 23,40 14,48 9,01 10,18 18,76 10,50 13,46 14,47 14,67 16,29 19,96 13,11 23,01 10,51 13,96 8,28

25,00

Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

0,00

7


Jika dilihat kondisinya dari waktu ke waktu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2003 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar 22,84%. Dua tahun berikutnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal menurun menjadi 20,87% pada tahun 2004 dan 20,06% pada tahun 2005. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 21,59%. Kenaikan tersebut hanya bersifat sementara karena tahun 2007 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal kembali menurun dan penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal telah menurun menjadi sebesar 14,47%. Dengan demikian, selama tahun 2003 – 2010 telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar 8,37%. Grafik 2.1.2 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal yang memiliki tren yang menurun dalam kurun waktu tahun 2003 – 2010. Grafik 2.1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2003 – 2010

Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota 25

22,84 20,87

21,59 20,06

Linear (Kab/Kota) 20,70

20

17,87 16,02 14,47

15

10

5

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2003 – 2010 menunjukkan kecenderungan/tren yang menurun. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren yang menurun pada kurun tahun yang lebih pendek yaitu periode tahun lima tahunan (2006 – 2010) dan periode tiga tahunan (2008 – 2010). Tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal. Dengan demikian program/kegiatan yang memiliki kontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal perlu dilanjutkan dalam tahun-tahun mendatang sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan ke tingkat lebih rendah lagi. Pada Grafik 2.1.3, 8


2.1.4, dan 2.1.5 secara berturut-turut ditunjukkan secara grafis analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2003 – 2010, 2006 – 2010, dan 2008 – 2010. Grafik 2.1.3 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2003 – 2010

Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010 Tingkat Kemiskinan (%) 25,00

Trendline

Sumber : BPS, diolah Linear (Trendline)

22,84 20,87

21,59

20,70

20,06

20,00

17,87 16,02 14,47

15,00

10,00

5,00

0,00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Grafik 2.1.4 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010

Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2006 - 2010 Tingkat Kemiskinan (%)

Trendline


25,00 21,59

20,70

20,00

17,87 16,02 14,47

15,00

10,00

5,00

0,00 2006

9

2007

2008

2009

2010


Grafik 2.1.5 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2010

Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Tahun 2008 - 2010 Sumber : BPS, diolah Tingkat Kemiskinan (%)

Trendline

Linear (Trendline)

20,00 17,87

18,00

16,02 16,00

14,47

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2008

2009

2010

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal yang memiliki tren menurun sejalan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal relevan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Penurunan tingkat kemiskinan merupakan kondisi baik yang diharapkan. Oleh karena itu, kondisi relevan yang terjadi merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 2.1.6 ditunjukkan relevansi tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2003 – 2010. Pada Grafik 2.1.6 terlihat bahwa pola pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional memiliki arah yang sama. Pada tahun 2003 – 2005 tingkat kemiskinan di semua level memiliki kecenderungan menurun, kemudian pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di semua level meningkat. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan di semua level menurun dan penurunan tingkat kemiskinan ini berlanjut hingga tahun 2010.

10


Grafik 2.1.6 Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2003 – 2010

Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2003 - 2010 Sumber : BPS, diolah Nasional

25,00 22,84 21,78 20,00 17,42

Provinsi Jawa Tengah

21,11 20,87

20,49 20,06

22,19 21,59 17,75

16,66

15,97

15,00

Kab. Kendal

20,70 20,43 18,99 17,87 16,58

15,42

17,48 16,02 14,15

16,11 14,47 13,33

10,00

5,00

0,00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.1.2. Jumlah Penduduk Miskin Dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,47%, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sejumlah 130.313 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun yang sama sejumlah 5.215.403 jiwa. Dengan demikian, kemiskinan di Kabupaten Kendal memberikan kontribusi sebesar 2,50% terhadap total jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2010. Pada Grafik 2.1.7 disajikan posisi relatif jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Grafik 2.1.7 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Jawa Tengah 2010 Sumber : BPS, diolah Nasional

Provinsi


297.134 313.897 208.698 166.614 263.069 115.306 174.726 167.075 127.782 197.403 90.143 145.546 113.693 149.741 233.688 134.965 138.450 172.366 70.112 111.654 198.663 97.748 95.288 130.313 103.541 136.524 251.857 182.522 398.726 12.433 69.860 14.170 79.569 26.409 25.717

Kab/Kota 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00

11


Sama halnya dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal memiliki tren yang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal sejumlah 201.400 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal mengalami penurunan pada tahun 2004 dan 2005, yaitu sebesar 185.500 jiwa dan 174.400 jiwa. Namun pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan cukup banyak menjadi 198.700 jiwa. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal menurun kembali menjadi 192.700 jiwa dan penurunan jumlah penduduk miskin terus berlanjut hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Kendal telah menurun menjadi sejumlah 130.313 jiwa. Dengan demikian, selama tahun 2003 – 2010 telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal sejumlah 71.087 jiwa. Grafik 2.1.8 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal yang memiliki tren yang menurun dalam kurun tahun 2003 – 2010. Grafik 2.1.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

250.000 201.400,00 185.500,00

200.000

Linear (Kab/Kota)

198.700,00 192.700,00 174.400,00

168.200,00 152.400,00 130.313,00

150.000 100.000 50.000 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar 3,48. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 masih tergolong tinggi karena berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2010 berturut-turut sebesar 2,49% dan 2,21%. Masih tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten 12


Kendal menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kendal masih jauh di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar Rp 216.545/kapita/bulan. Pada Grafik 2.1.9 ditampilkan perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2010. Pada Grafik 2.1.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal diberi warna merah dengan maksud menjadi perhatian karena Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Grafik 2.1.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2010 Kab/Kota

Sumber : BPS, dilolah Provinsi Jawa Tengah (2,49%)

Nasional (2,21%)

4,50 4,27 3,19

3,48

1,72

2,19 1,61

1,78

2,29 2,40

2,85 2,48 2,38

2,95

3,02

3,50

3,75

3,97

2,43

1,45 1,73

0,94 0,89 1,12

0,50

0,92 1,12

1,00

1,98

1,50

1,54

2,00

2,05 2,34

2,50

2,67

3,00

3,05

3,50

3,56 4,00 3,34 3,68

4,00


0,00

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan menurun selama kurun tahun 2003 – 2005. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2003 sebesar 4,01 menurun menjadi 3,46 pada tahun 2004 dan 3,20 pada tahun 2005. Pada tahun 2006 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal sedikit mengalami kenaikan menjadi 3,23, tetapi satu tahun berikutnya turun menjadi 3,18. Pada tahun 2008 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal meningkat cukup signifikan menjadi 4,02. Kemudian pada tahun 2009 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal menurun cukup drastis menjadi 2,88 dan ini menjadi Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2003 – 2010. Pada tahun 2010 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal meningkat kembali menjadi 3,48. 13


Secara umum Indeks Kedalaman Kemiskinan memiliki tren yang menurun dalam kurun tahun 2003 – 2010. Hal tersebut menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada Grafik 2.1.10 ditampilkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2003 – 2010. Grafik 2.1.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota 5


4,01

4 3,48

3,46 3,20

4

3,23

3,18 2,88

3 3 2 2 1 1 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki tren menurun pada kurun tahun 2003 – 2010. Pada kurun tahun yang lebih pendek (2008 – 2010) Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, pada kurun tahun yang relatif panjang maupun pendek Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan menurun. Tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Mengingat Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal tergolong tinggi dan berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin serta pengurangan beban pengeluaran penduduk/rumah tangga miskin melalui bantuan sosial. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal dapat diturunkan ke tingkat lebih rendah dan berada di bawah level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 14


Pada Grafik 2.1.11 dan Grafik 2.1.12 ditunjukkan secara grafis analisis efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2003 – 2010 dan tahun 2008 – 2010. Grafik 2.1.11 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010

Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010 Sumber : BPS, diolah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)

Trendline

Linear (Trendline)

4,50 4,02

4,01 4,00

3,48

3,46

3,50

3,20

3,23

3,18 2,88

3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Grafik 2.1.12 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2008 - 2010

Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kab. Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah 4,50

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)

Trendline

Linear (Trendline)

4,02 4,00 3,48 3,50 2,88

3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2008

15

2009

2010


Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal yang memiliki tren menurun sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal relevan dengan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan kondisi baik yang diharapkan. Oleh karena itu, kondisi relevan yang terjadi pada indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 2.1.13 ditunjukkan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2003 – 2010. Grafik 2.1.13 menunjukkan meskipun Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan tren penurunan selama kurun tahun 2003 – 2010, pola pergerakannya tidak seragam. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di semua level seragam pada periode tahun 2003 – 2006, tetapi mulai berbeda sejak tahun 2007 hingga tahun 2010. Pada tahun 2007 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal dan Nasional mengalami penurunan. Hal berbeda terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih terus meningkat. Sementara itu, pada tahun 2008 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal juga meningkat sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di tingkat Nasional menurun. Pada tahun 2009 Indeks Kedalaman Kemiskinan di semua level mengalami penurunan. Pada tahun 2010 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan penurunan, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal justru menunjukkan peningkatan. Grafik 2.1.13 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2003 - 2010

Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2003 - 2010 Sumber : BPS, diolah Nasional

4,50 4,00

4,01 3,93 3,58 3,46

3,50 3,00


3,13

2,89

3,51 3,20 2,78

3,69 3,43 3,23

Kab. Kendal 3,84

4,25 4,02 3,48

3,18 2,99

2,50

2,77

2,89 2,88 2,50

2,49 2,21

2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2003

16

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


2.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2010 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal merupakan Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi di tingkat Jawa Tengah. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 jauh berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (0,58%) maupun Provinsi Jawa Tengah (0,60%). Tingginya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kendal yang sangat besar. Grafik 2.1.14 ditampilkan perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2010. Pada Grafik 2.1.14 tersebut Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal diberi warna merah dengan maksud menjadi perhatian karena Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Grafik 2.1.14 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2010 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Nasional (0,58%)

Provinsi Jawa Tengah (0,6%) 1,30

1,40

1,14

1,09

0,80

0,44

0,53 0,16 0,25 0,19

0,39

0,35

0,32 0,34

0,16 0,22

0,55 0,53

0,68

0,66 0,52 0,61

0,83

0,92 0,50

0,71 0,75 0,35

0,20

0,46

0,40

0,65

0,60

0,99 1,08 0,92 0,92

0,80

0,81

1,00

1,17

1,20


0,00

17


Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki tren yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2003 – 2010. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kendal semakin besar dari waktu ke waktu. Pada tahun 2003 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar 1,08. Pada tahun 2004 dan 2005 Indeks Keparahan Kemsikian di Kabupaten Kendal mengalami penurunan menjadi 0,92 dan 0,72. Namun pada tahun 2006 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal sedikit meningkat menjadi 0,74, kemudian menurun kembali menjadi 0,73 di tahun 2007. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami lonjakan cukup besar di tahun 2008 menjadi sebesar 1,23. Satu tahun berikutnya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 0,77. Namun pada tahun 2010 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal kembali mengalami peningkatan cukup besar menjadi sebesar 1,30 dan ini merupakan Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2003 – 2010. Pada Grafik 2.1.15 ditampilkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2003 – 2010. Grafik 2.1.15 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010 Kab/Kota

Sumber : BPS, diolah

Linear (Kab/Kota)

1

1,30 1,23

1

1,08 0,92

1 1

0,72

0,74

0,73

2005

2006

2007

0,77

1 0 0 0 2003

18

2004

2008

2009

2010


Tren peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal tidak hanya terjadi pada kurun tahun 2003 – 2010, tetapi juga pada kurun waktu yang lebih pendek yaitu tahun 2008 – 2010. Tren peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan belum efektif untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Mengingat Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu diprioritaskan pada penduduk/rumah tangga yang paling miskin untuk memperkecil ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Diharapkan pada tahuntahun mendatang Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal dapat diturunkan ke tingkat lebih rendah dan berada di bawah level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada Grafik 2.1.16 dan Grafik 2.1.17 ditunjukkan secara grafis analisis efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2003 – 2010 dan tahun 2008 – 2010. Grafik 2.1.16 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 – 2010

Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2003 - 2010 1,40

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)

Trendline

Sumber : BPS, diolah Linear (Trendline) 1,30

1,23 1,20

1,08

1,00

0,92

0,80

0,72

0,74

0,73

2005

2006

2007

0,77

0,60 0,40 0,20 0,00 2003

19

2004

2008

2009

2010


Grafik 2.1.17 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2010

Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Kendal Tahun 2008 - 2010 Sumber : BPS, diolah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) 1,40

Trendline

Linear (Trendline) 1,30

1,23

1,20 1,00 0,77

0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2008

2009

2010

Pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal rupanya tidak sejalan dengan pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini dikarenakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal memiliki tren meningkat, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional memiliki tren menurun. Kondisi yang diharapkan adalah penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan. Dengan demikian, perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal tidak relevan dengan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan kondisinya memburuk. Pada Grafik 2.1.18 ditunjukkan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2003 – 2010. Grafik 2.1.18 Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2003 – 2010

Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2003 - 2010 Sumber : BPS, diolah Nasional

1,40


Kab. Kendal

1,00 0,80

1,30

1,24 1,23

1,20 1,08 1,07 0,85

0,96 0,92 0,78

0,93

1,00 0,94

0,76 0,72

0,74

1,08 0,84 0,73

0,76

0,60

0,87 0,77 0,68

0,60 0,58

0,40 0,20 0,00 2003

20

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1

Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

3.1.1

Prioritas Target

3.1.1.1 Analisis Antar Wilayah a. Tingkat Pengangguran Terbuka Dimensi kemiskinan pada bidang ketenagakerjaan dapat dilihat pada indikator utama tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum adanya penghasilan menyebabkan penduduk yang menganggur belum mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak. Pada Grafik 3.1.1 disajikan posisi relatif tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah

tahun

2011

yang

menggambarkan

tingkat

pengangguran

terbuka

di

35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Grafik 3.1.1 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Nasional (6,56%)

8,00

4,00 3,00 2,00

5,51 5,69 5,20 6,11 5,92

5,00

3,41

6,00

6,52 4,95 5,54 5,57 5,18 4,57 5,74 5,98 5,24 6,21 5,48

7,00

Provinsi Jawa Tengah (5,93%) 7,37 6,21 6,26 5,70 6,12 5,24 5,59 5,91 6,12 6,33 6,89 6,63 8,28 6,36 6,39 6,92 7,29 7,14

9,00

1,00 Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

0,00

21


Berdasarkan Grafik 3.1.1, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 5,59%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, tingkat pengangguran di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tergolong baik karena berada di bawah tingkat pengangguran di tingkat Nasional (6,56%) dan Provinsi Jawa Tengah (5,93%). 3.1.1.2 Analisis Antar Waktu a.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2007 – 2011

menunjukkan fluktuasi. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir tersebut menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal sebesar 5,42%. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal sempat mengalami lonjakan pesat menjadi 6,39%. Kemudian pada tahun 2009 dan 2010 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal mengalami penurunan menjadi 5,64% dan 5,57%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010, yaitu menjadi sebesar 5,59%. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal pada kurun waktu tahun 2007 – 2011 ditampilkan pada Grafik 3.1.2. Grafik 3.1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

6,60 6,39 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60

5,64

5,57

5,59

2010

2011

5,42

5,40 5,20 5,00 4,80 2007

22

2008

2009


3.1.1.3 Analisis Efektivitas a.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2007 – 2011

menunjukkan tren yang menurun, ditunjukkan pada Grafik 3.1.3. Pada kurun tahun yang lebih pendek (tahun 2009 – 2011), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren yang menurun, ditunjukkan pada Grafik 3.1.4. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka mengalami kemajuan karena mengalami penurunan, baik pada kurun tahun 2007 – 2011 dan 2009 – 2011. Dengan demikian, program/kegiatan di Kabupaten Kendal yang mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka efektif. Grafik 3.1.3 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah 7,00 6,00

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,39 5,42

Trendline

Linear (Trendline)

5,64

5,57

5,59

2009

2010

2011

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2007

2008

Grafik 3.1.4 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 6,00

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,64

Trendline 5,57


5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2009

23

2010

2011


3.1.1.4 Analisis Relevansi a.

Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional memiliki tren

yang menurun pada kurun tahun 2002 – 2011, ditunjukkan pada Grafik 3.15. Data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal hanya tersedia untuk kurun tahun 2007 – 2011. Pada kurun tahun 2007 – 2011 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan tren yang menurun juga, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.16. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren menurun pada kurun tahun 2007 – 2011. Dengan demikian, perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal sejalan dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional karena sama-sama memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal relevan dengan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional yang memiliki kecenderungan menurun merupakan kondisi yang baik karena tingkat pengangguran terbuka memang diharapkan dapat diturunkan ke tingkat yang lebih rendah lagi. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator tingkat pengangguran terbuka ini termasuk kondisi relevan yang membaik. Grafik 3.1.5 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2011 Nasional


Kab. Kendal


12,00 11,24 10,00 9,06

9,67

8,00 6,00

6,66

7,02

9,86

10,28 9,54

9,11 8,02

7,72

7,70

8,39 7,35 6,39

7,87 7,33 5,64

5,42

7,14 6,21 5,57

6,56 5,93 5,59

4,00 2,00 0,00 2002

24

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Grafik 3.1.6 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kendal Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Nasional

10,00 9,00 8,00

Kab. Kendal

9,11 8,39 7,70

7,00

7,35

7,87 7,33

7,14

5,64

6,21 5,57

6,39

6,00 5,00


5,42

6,56 5,93 5,59

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

3.1.2 Prioritas Intervensi Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal relatif baik dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah dan berada di dibawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten juga relatif baik karena berada di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional. Tren tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal juga menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Capaian ini perlu dipertahankan agar tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal dapat ditekan lebih rendah lagi dan tetap berada di bawah tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

3.2

Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan

3.2.1

Prioritas Target Dimensi kemiskinan pada bidang kesehatan dapat dilihat pada 4 (empat) indikator

utama yaitu angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKBA), angka kematian ibu melahirkan (AKI), dan prevalensi balita gizi buruk. Indikator-indikator utama tersebut akan dianalisis dengan empat aspek yaitu antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi untuk menentukan indikator utama prioritas di bidang kesehatan yang memerlukan intervensi kebijakan untuk memperbaiki capaian indikator utama prioritas yang masih belum baik.

25


3.2.1.1 Analisis Antar Wilayah a.

Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal pada tahun

2009 sebesar 35,51. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2009 setiap 1.000 kelahiran hidup, jumlah bayi yang meninggal di Kabupaten Kendal sebanyak 36 jiwa. Angka kematian bayi di Kabupaten Kendal tahun 2009 ini tergolong tinggi. Pada tahun 2009 angka kematian bayi di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 24,25, sedangkan angka kematian bayi di tingkat Nasional sebanyak 31,42. Dengan demikian, angka kematian bayi di Kabupaten Kendal pada tahun 2009 berada di atas angka kematian bayi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2009 angka kematian bayi di Kabupaten Kendal merupakan angka kematian bayi tertinggi ketiga di tingkat Jawa Tengah. Di tingkat Jawa Tengah pada tahun 2009 terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang angka kematian bayinya berada di atas tingkat Provinsi dan Nasional, yaitu berturut-turut Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Banjarnegara. Pada Grafik 3.2.1 ditampilkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009. Grafik 3.2.1 Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Tengah 2009 Kab/Kota

Nasional (31,42%)

Sumber: BPS, diolah Provinsi Jawa Tengah (24,25%)

45,00

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00

26,68 29,76 28,76 32,66 31,24 27,55 29,51 28,29 27,42 24,00 27,91 21,11 21,39 20,59 30,10 24,42 28,46 19,28 30,13 26,01 24,95 20,49 20,39 35,51 28,96 33,22 38,14 34,10 38,50 27,92 21,57 25,32 21,58 27,93 33,85

40,00

10,00 5,00 Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

0,00

26


b. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 12,95. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2011 setiap 1.000 kelahiran hidup, jumlah balita yang meninggal di Kabupaten Kendal sebanyak 13 jiwa. Angka kematian balita di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 ini tergolong tinggi di Jawa Tengah karena berada di atas angka kematian balita Provinsi Jawa Tengah. Angka kematian balita di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 11,5. Angka kematian balita di Kabupaten Kendal tidak dapat dibandingkan dengan angka kematian balita di tingkat nasional karena tidak tersedianya data pada tingkat nasional. Pada Grafik 3.2.2 ditampilkan angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Grafik 3.2.2 Posisi Relatif Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : Dinas Kesehatan Jateng, diolah Kab/Kota

Nasional

5,78

10,36

7,85 4,12

9,66

8,36 9,26 9,55

14,25

14,85

19,02

18,87 12,95

14,42 10,79 8,16

7,44

9,86

13,88 10,57 10,39 11,81 10,98 10,20 9,12 13,83

9,70

7,94

5,00

10,14 10,80 12,42

15,00

16,55 13,68

17,46

20,00

10,00

Provinsi Jawa Tengah (11,5%) 23,74

25,00


0,00

27


c.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal

pada tahun 2010 sebesar 144,36. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2010 setiap 100.000 kelahiran hidup, jumlah ibu melahirkan yang meninggal di Kabupaten Kendal sebanyak 144 jiwa. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 ini berada di antara angka rata-rata tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 berada di atas angka rata-rata tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 104,97, tetapi berada di bawah angka rata-rata tingkat Nasional sebesar 200%. Pada Grafik 3.2.3 ditampilkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010. Grafik 3.2.3 Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Tengah 2010 Sumber : Dinas Kesehatan Jateng, Dinas Kesehatan Kendal, TKPK Jateng, diolah Kab/Kota

250,00

Nasional (200%)

Provinsi Jawa Tengah (104,97%)

50,00

61,18 66,41

100,00

117,08 123,89 98,44

150,00

125,99 86,90 105,48 114,80 58,96 152,28 86,97 120,68 49,29 80,02 90,03 101,03 117,51 98,95 104,14 98,98 102,01 114,07 144,36 156,72 162,41 193,24 79,07 97,33 148,15 91,06 100,23 73,80 80,19 121,63

200,00


0,00

28


d. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 0,082%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2011 balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Kendal sebanyak 0,082% dari total balita. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 ini tergolong tinggi di Jawa Tengah karena berada di atas prevalensi balita gizi buruk Provinsi Jawa Tengah. Prevalensi balita gizi buruk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 0,070%. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal tidak dapat dibandingkan dengan prevalensi balita gizi buruk di tingkat nasional karena tidak tersedianya data pada tingkat nasional. Pada Grafik 3.2.4 ditampilkan prevalensi balita gizi buruk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Grafik 3.2.4 Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Nasional


0,30

0,214 0,109 0,024 0,072

0,176 0,011 0,026 0,068 0,012 0,000

0,143 0,101 0,024

0,012

0,140

0,071 0,029 0,009 0,057 0,022

0,05

0,087 0,063 0,093 0,064

0,10

0,166

0,15

0,077 0,110 0,059 0,033 0,116 0,040 0,082 0,057

0,20

0,215

0,240

0,25


0,00

29


3.2.1.2 Analisis Antar Waktu a.

Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal

menunjukkan tren yang membaik selama kurun tahun 2002 – 2009 karena terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 AKB di Kabupaten Kendal sebesar 48,70, artinya bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat bayi yang meninggal sejumlah 49 jiwa. AKB di Kabupaten Kendal pada tahun 2005 menurun menjadi 41,32 dan pada tahun 2008 menurun lagi menjadi 36,85. Pada tahun 2009 AKB di Kabupaten Kendal telah menurun menjadi 35,51, artinya bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat bayi yang meninggal sejumlah 36 jiwa. Pada Grafik 3.2.5 ditampilkan perkembangan AKB di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2009. Grafik 3.2.5 Perkembangan Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2009

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2009 Sumber : BPS, diolah

Kab/Kota 60 48,70 50 41,32 40

36,85

35,51

2008

2009

30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

b. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Data angka kematian balita di Kabupaten Kendal yang tersedia hanya satu tahun, yaitu tahun 2011. Oleh karena, analisis antar waktu tidak dapat dilakukan. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 12,95.

30


c.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal

menunjukkan tren meningkat selama kurun tahun 2009 – 2011. Dengan demikian, angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal menunjukkan kondisi yang semakin kurang baik. Pada tahun 2009 angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal sebesar 128,23. Pada tahun 2010 dan 2011 angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 144,36 dan 164,92. Grafik 3.2.6 menampilkan perkembangan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2009 – 2011. Grafik 3.2.6 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Kab/Kota

Sumber : Dinas Kesehatan Kendal, diolah

Linear (Kab/Kota)

180

164,92

160 140

144,36 128,23

120 100 80 60 40 20 0 2009

2010

2011

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal menunjukkan tren meningkat selama kurun tahun 2009 – 2011. Dengan demikian, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal menunjukkan kondisi yang semakin kurang baik. Pada tahun 2009 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal sebesar 0,076%. Pada tahun 2011 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 0,082%. Grafik 3.2.7 menampilkan perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2009 – 2011.

31


Grafik 3.2.7 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)


0,084 0,082 0,082 0,080 0,078 0,076

0,076

0,074 0,072 2009

2010

2011


Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2009

menunjukkan tren yang menurun, ditunjukkan pada Grafik 3.2.8. Pada kurun tahun yang lebih pendek (tahun 2005 – 2009), angka kematian bayi di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren yang menurun, ditunjukkan pada Grafik 3.2.9. Hal ini menunjukkan bahwa capaian angka kematian bayi mengalami kemajuan karena mengalami penurunan, baik pada kurun tahun 2002 – 2009 dan 2005 – 2009. Dengan demikian, program/kegiatan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi telah menunjukkan hasil yang efektif.

32


Grafik 3.2.8 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2009

Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2009 Sumber : BPS, diolah Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Trendline

Linear (Trendline)

60,00

50,00

48,70 41,32

40,00

36,85

35,51

2008

2009

30,00

20,00

10,00

0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Grafik 3.2.9 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) di Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2009

Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2009 Sumber : BPS, diolah Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) 45,00

Trendline

Linear (Trendline)

41,32

40,00

36,85

35,51

35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2005

33

2006

2007

2008

2009


b. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Data angka kematian balita di Kabupaten Kendal yang tersedia hanya satu tahun, yaitu tahun 2011. Oleh karena, analisis efektivitas tidak dapat dilakukan.

c.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2009 – 2011

menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.2.10. Hal ini menunjukkan bahwa capaian angka kematian ibu melahirkan masih belum baik karena terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, program/kegiatan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan belum menunjukkan hasil yang efektif. Grafik 3.2.10 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Sumber : Dinas Kesehatan Kendal, diolah Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Trendline

180,00

Linear (Trendline)

164,92

160,00 144,36 140,00

128,23

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2009

2010

2011

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2009 – 2011 menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.2.11. Hal ini menunjukkan bahwa capaian prevalensi balita gizi buruk masih belum baik karena mengalami peningkatan. Dengan demikian, program/kegiatan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi balita gizi buruk belum menunjukkan hasil yang efektif.

34


Grafik 3.2.11 Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) di Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

Trendline

0,09


0,08

0,08

0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 2009

2010

2011


Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi di Kabupaten Kendal memiliki tren menurun selama kurun tahun

2002 – 2009. Dalam kurun tahun yang sama, angka kematian bayi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Kendal sejalan dengan perkembangan angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga dapat mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam menurunkan angka kematian bayi. Penurunan angka kematian bayi merupakan kondisi baik yang diharapkan. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator angka kematian bayi adalah kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.2.12 ditampilkan relevansi angka kematian bayi di Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional tahun 2002 – 2009.

35


Grafik 3.2.12 Relevansi Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2009

Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 - 2009 Sumber : BPS, diolah Nasional


Kab. Kendal

60,00

50,00

48,70 43,50

41,32

40,00

36,85

35,59

34,10 30,00

26,48

32,21

35,51 31,42

24,75

24,25

20,00

10,00

0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

b. Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Data angka kematian balita di Kabupaten Kendal yang tersedia hanya satu tahun, yaitu tahun 2011. Oleh karena, analisis relevansi tidak dapat dilakukan. c.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal memiliki tren meningkat selama

kurun tahun 2008 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama, angka kematian ibu melahirkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal tidak sejalan dengan perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga tidak mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Kenaikan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal merupakan kondisi yang kurang baik. Kondisi tidak relevan yang terjadi pada indikator angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal adalah kondisi tidak relevan yang memburuk. Pada Grafik 3.2.13 ditampilkan relevansi angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional tahun 2008 – 2011.

36


Grafik 3.2.13 Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2008 – 2011

Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2008 - 2011 Sumber : Dinkes Jateng, Dinkes Kendal, BPS Nasional

300,00


Kab. Kendal

250,00 226,00 200,00

200,00

150,00

144,36

164,92

100,00

114,42

128,23 117,02

104,97

116,01

50,00 0,00 2008

2009

2010

2011

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal memiliki tren meningkat selama kurun tahun 2009 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama, prevalensi balita gizi buruk di tingkat Provinsi Jawa Tengah memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal tidak sejalan dengan perkembangan prevalensi balita gizi buruk di Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak mendukung tujuan Provinsi dalam menurunkan prevalensi balita gizi buruk. Kenaikan prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal merupakan kondisi yang kurang baik. Kondisi tidak relevan yang terjadi pada indikator prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal adalah kondisi tidak relevan yang memburuk. Pada Grafik 3.2.14 ditampilkan relevansi prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kendal terhadap Provinsi tahun 2009 – 2011.

37


Grafik 3.2.14 Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi Tahun 2009 – 2011

Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi Tahun 2009 - 2011 Sumber : BPS, diolah Provinsi Jawa Tengah

Kab. Kendal

Linear (Provinsi Jawa Tengah)

Linear (Kab. Kendal)

0,18 0,16

0,160

0,14 0,12 0,10 0,08

0,082 0,070

0,076

0,06 0,04 0,02 0,00 2009

2010

2011

Berdasarkan analisis antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi terhadap indikator-indikator utama di bidang kesehatan, disusun tabel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.1 untuk menentukan indikator utama prioritas yang akan diintervensi untuk memperbaiki capaian dari indikator utama tersebut. Tabel 3.2.1 Prioritas Indikator Utama Bidang Kesehatan No.

Indikator

Antar

Antar

Wilayah

Waktu

Efektivitas Relevansi

Skor Total

Kesimpulan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3)*(4)*(5)*(6)

(8)

1.

Angka kematian

1

2

2

4

16

Prioritas 3

1

-

-

-

-

-

2

1

1

2

4

Prioritas 1

bayi per 1.000 kelahiran hidup 2.

Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup

3.

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

38


No.

Indikator

Antar

Antar

Wilayah

Waktu


Total Skor

Kesimpulan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3)*(4)*(5)*(6)

(8)

4.

Prevalensi balita

2

1

1

2

4

Prioritas 2

gizi buruk

Keterangan skor : a. Analisis Antar Wilayah •

1 adalah prioritas 1 (lebih buruk dari capaian Nasional dan Provinsi);

•

2 adalah prioritas 2 (lebih baik dari capaian Nasional dan lebih buruk dari capaian Provinsi atau sebaliknya);

•

3 adalah prioritas 3 (lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi).

b. Analisis Antar Waktu •

1 adalah prioritas 1 (tren memburuk);

•

2 adalah prioritas 2 (tren membaik).

c. Analisis Efektivitas •

1 adalah prioritas 1 (tidak efektif);

•

2 adalah prioritas 2 (efektif).

d. Analisis Relevansi •

1 adalah prioritas 1 (relevan memburuk);

•

2 adalah prioritas 2 (tidak relevan memburuk);

•

3 adalah prioritas 3 (tidak relevan membaik);

•

4 adalah prioritas 4 (relevan membaik). Berdasarkan Tabel 3.2.1 terdapat 2 (dua) indikator utama yang memiliki skor total

terkecil, yaitu angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi buruk, dengan skor total sejumlah 4. Melihat kondisi angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal yang menunjukkan tren yang lebih buruk dibandingkan prevalensi balita gizi buruk, maka angka kematian ibu melahirkan dinyatakan sebagai indikator utama bidang kesehatan prioritas satu yang layak untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian indikator tersebut. Pada bagian selanjutnya akan dilihat perkembangan antar waktu seluruh indikator pendukung dari indikator angka kematian ibu melahirkan untuk menentukan indikator pendukung prioritas yang layak untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian indikator angka kematian ibu melahirkan.

39


3.2.2

Prioritas Intervensi Indikator utama bidang kesehatan yang mendapatkan prioritas pertama untuk

diintervensi adalah angka kematian ibu melahirkan. Indikator-indikator pendukung dari angka kematian ibu melahirkan adalah rasio bidan per 100.000 penduduk, kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, persentase ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante natal (K4), persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi akseptor KB, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, serta proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Indikator pendukung yang menunjukkan kecenderungan yang paling buruk merupakan indikator yang mendapatkan prioritas pertama untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian indikator angka kematian ibu melahirkan. Indikator pendukung merupakan indikator yang mempengaruhi kinerja indikator utama. Berikut ini ditampilkan grafik perkembangan antar waktu dari beberapa indikator pendukung angka kematian ibu melahirkan (Grafik 3.2.15 s/d Grafik 3.2.21). Grafik 3.2.15 Perkembangan Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2011

Perkembangan Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2011


Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

60

54

50 44

42 40

30

20

10

0 2005

40

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Grafik 3.2.16 Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Perkembangan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah

Kab/Kota 92 89,55

90 87,68

87,67

88 86 83,23

84 82 79,80 80 78 76 74 2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 3.2.17 Perkembangan Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2011

Perkembangan Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

3,80 3,70 3,70 3,60 3,50 3,36

3,40 3,32 3,30 3,20 3,10 3,00 2005

41

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Grafik 3.2.18 Perkembangan Persentase Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Ante Natal (%) Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2011

Perkembangan Persentase Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Ante Natal (%) Kabupaten Kendal Tahun 2008 - 2011 Sumber : Dinas Kesehatan Kendal, diolah Kab/Kota

97


97 96 96 95

94,65

95 94

93,50

93,47

94 93 93 92 92 2008

2009

2010

2011

Grafik 3.2.19 Perkembangan Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Akseptor Keluarga Berencana (%) Kabupaten Kendal Tahun 2008 – 2011

Perkembangan Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Akseptor Keluarga Berencana (%) Kabupaten Kendal Tahun 2008 - 2011 Sumber : Dinas Kesehatan Kendal, diolah Kab/Kota

79

Linear (Kab/Kota)

78,74

79 78 78 77,11 76,96

76,89

2009

2010

77 77 76 76 2008

42

2011


Grafik 3.2.20 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

70

Linear (Kab/Kota)

57,29

60 50

53,22

51,86

2009

2010

45,53 41,47

39,89 40 29,08

29,75

2002

2003

29,56

30 20 10 0 2004

2005

2006

2007

2008

2011

Grafik 3.2.21 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

90 76,47

80 64,57

70 60

54,91

72,45

69,18

67,99

67,55

65,19 60,74

57,24

50 40 30 20 10 0 2002

43

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Mengamati

perkembangan

antar

waktu

indikator pendukung sebagaimana

ditampilkan pada Grafik 3.2.15 sampai dengan Grafik 3.2.21, terdapat satu indikator pendukung yang memiliki kecenderungan kurang baik yang diindikasikan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal, yaitu jarak Puskesmas terdekat. Jarak Puskesmas terdekat di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2005 – 2011. Pada tahun 2005 jarak Puskesmas terdekat di Kabupaten Kendal sejauh 3,32 km, tetapi pada tahun 2011 jarak Puskesmas terdekat di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 3,70 km. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik karena semakin meningkatnya jarak Puskesmas dari permukiman, maka semakin sulit akses ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Perlu diketahui penyebab secara pasti yang mengakibatkan peningkatan jarak Puskesmas terdekat, apakah dikarenakan fasilitas dan bangunan fisik Puskesmas terdekat kurang memadai sehingga tidak digunakan lagi dan akibatnya masyarakat harus mengakses Puskesmas lainnya atau apakah dikarenakan infrastruktur jalan rusak sehingga masyarakat harus menempuh jalan lain yang lebih panjang. 3.2.3

Prioritas Wilayah Berdasarkan analisis prioritas target diketahui bahwa indikator utama yang harus

diperbaiki di bidang kesehatan adalah angka kematian ibu melahirkan. Sementara itu berdasarkan analisis prioritas intervensi, indikator pendukung yang dipandang paling berkontribusi terhadap capaian yang belum baik dari angka kematian ibu melahirkan adalah jarak Puskesmas terdekat. Agar perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dapat sesuai dengan target/sasaran, maka diperlukan analisis pendukung untuk mengetahui wilayah prioritas mana saja yang perlu diintervensi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal. Analisis pendukung tersebut adalah analisis prioritas wilayah intervensi, yang bertujuan untuk menentukan wilayah Kecamatan mana yang memiliki kondisi “kritis” yang perlu segera mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung, dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Untuk menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi, maka indikator utama angka kematian ibu melahirkan disandingkan dengan indikator pendukung yang diindikasikan memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian yang kurang baik dari indikator utama. Indikator pendukung tersebut adalah jarak Puskesmas terdekat. Mengingat data jarak Puskesmas terdekat di Kabupaten Kendal belum dapat dirinci hingga tingkat kecamatan, maka upaya untuk menyandingkan angka kematian ibu melahirkan dan jarak Puskesmas terdekat tidak dapat dilakukan. Untuk itu, dilakukan upaya alternatif untuk dapat 44


menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi. Upaya alternatif yang dilakukan adalah menyandingkan : - angka kematian ibu melahirkan dengan rasio bidan per 100.000 penduduk (ditunjukkan pada Grafik 3.2.22); - angka kematian ibu melahirkan dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal (ditunjukkan pada Grafik 3.2.23); dan - jumlah kematian ibu melahirkan dengan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah (ditunjukkan pada Grafik 3.2.24).

Grafik 3.2.22 Prioritas Wilayah Berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Kendal 2011 Sumber: Dinas Kesehatan Kendal, diolah

Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk

70,00 60,00 Kec. Ngampel

Kec. Limbangan Kec. Pageruyung

50,00

Kec. Cepiring Kec. Rowosari Kec. Ringinarum Kec. Gemuh Kec. Brangsong Kec. Singorojo Kec. Kangkung Kec. Sukorejo Kec. Weleri Kec. Boja Kec. Patean Kec. Pegandon Kec. Kaliwungu Selatan 30,00 Kec. Plantungan

40,00

Kec. Kota Kendal

Kec. Patebon

Kec. Kaliwungu

20,00 10,00 0,00 0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

500,00 PRIORITAS 1 2 3 4

Keterangan : - Warna merah

= wilayah prioritas 1 untuk diintervensi;

- Warna kuning


- Warna hijau


- Warna biru

= wilayah prioritas 4 untuk diintervensi.

45


Dengan melihat angka kematian ibu melahirkan sebagai indikator utama dan rasio bidan per 100.000 penduduk sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.22, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “tinggi” dan rasio bidan per 100.000 penduduk yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Weleri. Prioritas kedua adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “tinggi” dan rasio bidan per 100.000 penduduk yang “tinggi”. Wilayah masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Rowosari, Gemuh, Ringinarum, Ngampel, Patebon, dan Kota Kendal. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “rendah” dan rasio bidan per 100.000 penduduk yang “rendah”. Wilayah masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Patean, Singorojo, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Pegandon, dan Brangsong. Prioritas keempat adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “rendah” dan rasio bidan per 100.000 penduduk yang “tinggi”. Wilayah masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Pageruyung, Limbangan, dan Cepiring. Grafik 3.2.23 Prioritas Wilayah Berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Persentase Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Ante Natal

Persentase Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Ante Natal

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Persentase Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Ante Natal (%) Kabupaten Kendal 2011

46

Sumber : Dinas Kesehatan Kendal, diolah

110,00 Kec. Kaliwungu Selatan

105,00 Kec. Pegandon

100,00

Kec. Kaliwungu

95,00 90,00

Kec. Boja Kec. Limbangan Kec. Singorojo Kec. Sukorejo

Kec. Patean Kec. Rowosari

Kec. Ringinarum Kec. Kota Kendal

Kec. Pageruyung Kec. Gemuh Kec. Brangsong Kec. Weleri Kec. Cepiring

Kec. Patebon

Kec. Ngampel

Kec. Kangkung

85,00 80,00 75,00

Kec. Plantungan

70,00 0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) 1

PRIORITAS 2 3 4


Dengan melihat angka kematian ibu melahirkan sebagai indikator utama dan persentase ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante natal sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.23, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “tinggi” dan persentase ibu hamil memperoleh pelayanan ante natal yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Ngampel dan Weleri. Prioritas kedua adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “tinggi” dan persentase ibu hamil memperoleh pelayanan ante natal yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Rowosari, Gemuh, Ringinarum, Patebon, dan Kota Kendal. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “rendah” dan persentase ibu hamil memperoleh pelayanan ante natal yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Singorojo, Boja, Limbangan, Sukorejo, Plantungan, Kangkung, dan Cepiring. Prioritas keempat adalah wilayah dengan angka kematian ibu melahirkan “rendah” dan persentase ibu hamil memperoleh pelayanan ante natal yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Pageruyung, Patebon, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, dan Pegandon. Grafik 3.2.24 Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Kematian Ibu Melahirkan dan Jumlah Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (Jiwa) Terhadap Jumlah RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (RT) Kabupaten Kendal 2011 Jumlah RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Sumber : PPLS BPS dan Dinas Kesehatan Kendal, diolah

47

5000,00

Kec. Boja Kec. Singorojo Kec. Sukorejo Kec. Plantungan

4500,00 4000,00

Kec. Patean Kec. Gemuh Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Brangsong Kec. Rowosari Kec. Pageruyung Kec. Weleri

Kec. Kangkung Kec. Cepiring Kec. Kaliwungu

3500,00

Kec. Ringinarum

Kec. Patebon

3000,00 Kec. Limbangan Kec. Pegandon

2500,00

Kec. Kota Kendal

2000,00

Kec. Ngampel

1500,00 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 1

4,50

5,00

PRIORITAS 2 3


4

Dengan melihat jumlah kematian ibu melahirkan sebagai indikator utama dan jumlah Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.24, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah kematian ibu melahirkan “tinggi” dan jumlah Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Weleri, Rowosari, dan Gemuh. Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah kematian ibu melahirkan “tinggi” dan jumlah Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Ringinarum, Ngampel, Patebon, dan Kota Kendal. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah kematian ibu melahirkan “rendah” dan jumlah Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Patean, Pageruyung, Singorojo, Boja, Brangsong, dan Kaliwungu Selatan. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah kematian ibu melahirkan “rendah” dan jumlah Rumah Tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Kangkung, Cepiring, Kaliwungu, Pegandon, dan Limbangan.

3.3

Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan

3.3.1

Prioritas Target Dimensi kemiskinan pada bidang pendidikan dapat dilihat pada indikator utama, yaitu

angka partisipasi murni (APM) SD/MI, angka partisipasi kasar (APK) SD/MI, angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun, angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs, angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs, angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun, angka partisipasi murni (APM) SMA/MA, angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA, dan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. 48


Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Indikator-indikator tersebut akan dianalisis dengan dua aspek yaitu antar wilayah dan antar waktu. Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan capaian yang buruk, baik antar wilayah atau antar waktu atau keduanya, maka analisis akan dilanjutkan dengan analisis efektivitas dan relevansi. 3.3.1.1 Analisis Antar Wilayah a.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI APM SD/MI di Kabupaten Kendal tahun 2011 sebesar 91,59%. Hal ini berarti bahwa

dari jumlah anak usia 7 – 12 tahun, yang bersekolah di SD/MI sebanyak 91,59%. Angka ini tergolong baik karena berada lebih tinggi dibandingkan APM SD/MI di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada tahun 2011 APM SD/MI di Provinsi Jawa Tengah sebesar 90,19%, sedangkan APM SD/MI di tingkat Nasional sebesar 91,03%. Pada Grafik 3.3.1 ditampilkan APM SD/MI di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Grafik 3.3.1 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00

Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Nasional (91,03%)


90,85 89,40 90,16 88,75 89,43 87,59 92,13 88,43 87,85 90,88 90,54 91,79 88,82 91,33 88,74 87,27 89,34 87,26 86,92 87,84 90,03 91,74 93,37 91,59 88,70 91,69 91,78 94,45 92,48 91,48 92,75 91,65 89,25 89,69 87,46

96,00

84,00


82,00

49


b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI APK SD/MI di Kabupaten Kendal tahun 2011 sebesar 108,85%. Hal ini berarti bahwa perbandingan antara jumlah siswa SD/MI dengan jumlah anak usia 7 – 12 tahun sebesar 108,85%. Pada indikator APK, siswa SD/MI tidak hanya terdiri dari anak usia 7 – 12 tahun, tetapi juga anak usia di luar 7 – 12 tahun yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD/MI. Angka ini tergolong baik karena berada lebih tinggi dibandingkan APK SD/MI di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Bahkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK SD/MI Kabupaten Kendal merupakan APK SD/MI tertinggi kedua pada tahun 2011 setelah Kabupaten Brebes. Pada tahun 2011 APK SD/MI di Provinsi Jawa Tengah sebesar 102,70%, sedangkan APK SD/MI di tingkat Nasional sebesar 102,58%. Pada Grafik 3.3.2 ditampilkan APK SD/MI di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Grafik 3.3.2 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah 108,00 104,00 102,00

105,03

106,00

98,00 96,00 94,00

99,84

100,00

Nasional (102,58%)


104,27 101,93 102,37 99,01 101,69 100,56 99,61 107,16 99,96 99,28 97,95 104,38 101,11 103,47 97,79 99,01 102,47 99,52 102,05 107,76 102,71 108,85 102,88 102,01 103,43 107,90 109,13 101,73 99,49 107,09 99,86 98,43 100,59

Kab/Kota

110,00


92,00

c.

Angka Putus Sekolah Usia 7 – 12 Tahun Angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kendal tahun 2011 sebesar

0,29%. Angka ini tergolong baik karena berada di bawah angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2011 angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional berturut-turut sebesar 0,71% dan 0,89%. Pada Grafik 3.3.3 disajikan angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

50




51 1,00

90,00

70,00

60,00

50,00

40,00 1,97

2,01

Kab/Kota

Kab/Kota 1,43 0,98 0,00 0,89 0,00 0,73 0,68 0,00 0,36 0,00 0,00 0,85 0,76 0,00 0,56 0,29 0,63 1,14 1,13 1,43 0,65 0,00 0,00 0,48 0,33 1,13

1,55

1,50

0,00 0,77 0,68

0,64 0,89 0,43

0,50

72,89 71,61 67,90 58,44 71,99 62,00 61,40 71,21 71,73 68,36 78,34 78,73 77,20 66,12 76,48 69,90 74,38 74,09 65,38 74,37 80,58 73,13 67,05 65,74 62,47 64,24 68,41 67,69 61,31 72,06 70,45 75,03 71,35 69,35 60,18

Grafik 3.3.3 Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 7 – 12 Tahun (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah

2,50 Nasional (0,89%)

Nasional (68,12%)


2,00

0,00

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

APM SMP/MTS di Kabupaten Kendal tahun 2011 masih berada di bawah APM

SMP/MTS Provinsi Jawa Jawa Tengah dan Nasional. APM SMP/MTS Kabupaten Kendal tahun

2011 sebesar 65,74%. Sementara itu, APM SMP/MTS di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

tahun 2011 berturut-turut sebesar 69,77% dan 68,12%. Grafik 3.3.4 menunjukkan APM

SMP/MTS di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

Grafik 3.3.4 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah 2011


80,00

30,00

20,00

10,00

0,00


e.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kondisi APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 serupa dengan kondisi

APM SMP/MTs. APK SMP/MTS di Kabupaten Kendal tahun 2011 masih berada di bawah APK SMP/MTS Provinsi Jawa Jawa Tengah dan Nasional. APK SMP/MTS Kabupaten Kendal tahun 2011 sebesar 89,50%. Sementara itu, APK SMP/MTS di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011 berturut-turut sebesar 92,65% dan 89,58%. Grafik 3.3.5 menunjukkan APK SMP/MTS di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Grafik 3.3.5 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah 100,00 80,00 60,00

Kab/Kota

Nasional (89,58%)


91,13 100,48 90,87 77,61 91,37 85,38 77,54 100,15 90,67 89,22 100,61 97,75 107,18 84,00 106,07 98,80 100,16 111,25 89,91 104,44 108,05 97,68 92,86 89,50 88,17 83,83 86,30 76,67 83,35 99,94 91,44 92,28 95,16 96,23 86,58

120,00

40,00 20,00


0,00

f.

Angka Putus Sekolah Usia 13 - 15 Tahun Angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal tahun 2011 tergolong

tinggi dan berada di atas angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu sebesar 13,93%. Angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2011 berturut-turut sebesar 11,26% dan 11,37%. Pada Grafik 3.3.6 ditampilkan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

52



40,00

30,00

20,00

53

50,00


53,42

Nasional (47,97%) 8,19 3,95 0,89 2,79

15,64 14,38

23,31 14,79 13,66 19,79

20,00

51,15 53,12

65,24 67,17

Kab/Kota

Nasional (11,37%)

17,05 13,93 17,12

19,54

28,24

Kab/Kota

42,33 42,16 50,07 45,73 50,52 36,34 47,85 47,44 36,71 42,69 37,95 44,54 31,82 50,30 33,67

10,14 11,34 5,92 5,89 5,14 3,58 6,48 7,31 11,08 9,48 6,82 9,33 8,45 8,07 5,84

8,64 7,99

30,00

39,22

60,00

62,23 58,41 60,79 60,69 61,62 61,83

10,00 13,44 14,33

15,00

47,14

80,00 8,09

25,00

32,78

g.

61,09 67,51


5,00

42,01 45,61 39,74 36,29

Grafik 3.3.6 Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah Provinsi Jawa Tengah (11,26%)

0,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

APM SMA/MA Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tergolong rendah dan masih

berada di bawah level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. APM SMA/MA Kabupaten Kendal

tahun 2011 sebesar 42,69%. Sementara itu, APM SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dan

Nasional pada tahun 2011 berturut-turut sebesar 47,34% dan 47,97%. Grafik 3.3.7

menampilkan APM SMA/MA seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun

2011. Grafik 3.3.7 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah 2011


70,00


10,00

0,00

h. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Seperti halnya pada APM SMA/MA, APK SMA/MA Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tergolong rendah dan masih berada di bawah level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. APK SMA/MA Kabupaten Kendal tahun 2011 sebesar 57,33%. Sementara itu, APK SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2011 berturut-turut sebesar 64,04% dan 64,66%. Grafik 3.3.8 menampilkan APK SMA/MA seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011. Grafik 3.3.8 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

Kab/Kota

Nasional (64,66%)


60,71 65,93 58,92 45,96 85,50 101,43 48,77 60,22 81,58 80,46 78,82 71,89 83,02 86,94 57,19 59,72 68,44 61,21 76,55 47,93 54,48 61,75 48,69 57,33 51,45 54,40 38,37 69,57 44,58 77,58 90,78 76,29 77,81 52,56 71,34

120,00

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah


0,00

i.

Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun Angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal pada tahun 2011

tergolong tinggi dan berada di atas level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 46,24%. Sementara itu, angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2011 berturut-turut sebesar 44,47% dan 41,21%. Grafik 3.3.9 menyajikan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

54


Grafik 3.3.9 Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 16 - 18 Tahun (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Kab/Kota

40,00 30,00 20,00 10,00

27,37 28,22

50,00

52,13 43,74 54,52 55,11

60,00

Nasional (41,21%)


62,38 40,97 34,71 32,95 27,30 33,60 31,27 34,07 48,44 51,53 40,95 44,21 43,85 59,49 42,86 45,78 55,85 46,24 57,01 46,09 60,21 44,73 55,73 27,56 22,54 27,28 34,28 55,14 39,15

70,00

Posisi Relatif Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah


0,00

3.3.1.2 Analisis Antar Waktu a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI APM SD/MI Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2002 APM SD/MI di Kabupaten Kendal sebesar 94,06%. Pada tahun 2003 APM SD/MI di Kabupaten Kendal sedikit meningkat menjadi 94,15%, tetapi kemudian satu tahun berikutnya turun menjadi 93,33%. Pada tahun 2005 APM SD/MI di Kabupaten Kendal meningkat lagi menjadi 93,61%. Tiga tahun kemudian secara berturutturut dari tahun 2006 – 2008 APM SD/MI di Kabupaten Kendal mengalami penurunan menjadi 93,60%, 93,31%, dan 92,79%. Pada tahun 2009 APM SD/MI di Kabupaten Kendal meningkat cukup besar menjadi 95,78% dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi 96,42%. Namun, pada tahun 2011 APM SD/MI di Kabupaten Kendal turun drastis menjadi 91,59% dan ini menjadi nilai APM SD/MI terendah di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011. Namun demikian, APM SD/MI Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 2011 menunjukkan tren yang meningkat atau menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Perlu diupayakan langkah-langkah strategis agar nilai APM SD/MI Kabupaten Kendal pada tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat lagi mengikuti tren dan tidak mengalami penurunan tajam sebagaimana yang terjadi pada tahun 2011. Pada Grafik 3.3.10 ditampilkan perkembangan APM SD/MI di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011.

55


Grafik 3.3.10 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

97

Linear (Kab/Kota) 96,42 95,78

96 95 94,06

94,15

94

93,33

93,61

93,60

93,31 92,79

93

91,59

92 91 90 89 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sebagaimana halnya dengan APM SD/MI, APK SD/MI di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2002 – 2011. Pada tahun 2002 APK SD/MI di Kabupaten Kendal sebesar 107,63%, kemudian pada tahun 2010 APK SD/MI di Kabupaten Kendal telah meningkat menjadi 116,11%. Namun, pada tahun 2011 APK SD/MI di Kabupaten Kendal mengalami penurunan drastis menjadi 108,85%, sebagaimana yang terjadi pada APM SD/MI. Nilai APK SD/MI Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nilai APK SD/MI Kabupaten Kendal pada tahun 2002. Walaupun APK SD/MI tahun 2012 masih tergolong baik yaitu di atas 100%, namun diperlukan adanya evaluasi program/kegiatan yang terkait dengan APK SD/MI agar pada tahun-tahun mendatang nilai APK SD/MI dapat dipertahankan pada posisi yang baik. Grafik 3.3.11 menyajikan perkembangan APK SD/MI Kabupaten Kendal pada kurun tahun 2002 – 2011.

56


Grafik 3.3.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

118

116,11

116 114

113,07

112,64

113,21

111,46

112

110,64

110

110,22 108,85

108,84 107,63

108 106 104 102 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

c. Angka Putus Sekolah Usia 7 - 12 Tahun Angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun selama kurun tahun 2007 – 2011. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun karena semakin rendahnya angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun. Pada tahun 2007 angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kendal sebesar 2,31%. Pada tahun 2011 angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kendal telah menurun menjadi 0,29%. Diperlukan upaya-upaya strategis agar angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kendal menjadi 0%. Dengan demikian, semua anak usia 7 – 12 tahun dapat menyelesaikan pendidikannya di jenjang pendidikan dasar SD. Pada Grafik 3.3.12 ditampilkan perkembangan angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 – 2011.

57


Grafik 3.3.12 Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7 – 12 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota 2,50

2,31

Linear (Kab/Kota)

2,26

2,00

1,50

1,00

0,78 0,58

0,50

0,29

0,00 2007

2008

2009

2010

2011

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 menunjukkan tren yang menurun. Namun jika dilihat per tahunnya, APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal cenderung tidak stabil/fluktuatif. Nilai APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal pada periode tahun tersebut berkisar di antara 62% - 77%. Pada tahun 2002 APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal sebesar 67,75%. Pada tahun 2011 APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal sebesar 65,74%. Nilai APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal masih jauh di bawah nilai APM SD/MI yang sudah mencapai angka di kisaran 90%. Berdasarkan data tersebut diperlukan adanya penajaman program/kegiatan yang terkait secara langsung dalam peningkatan nilai APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal. Pada Grafik 3.3.13 ditampilkan perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal pada tahun 2002 – 2011.

58


Grafik 3.3.13 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

90 77,03

80 70

67,75

69,01

72,85

72,48 66,03

65,51

68,10

65,74

62,73

60 50 40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Sebagaimana halnya dengan APM SMP/MTs, APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2002 APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal sebesar 88,10%. APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal sempat mencapai angka 95,37% di tahun 2004. Pada tahun 2005 dan 2006 APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal berada di atas 90%. Namun, pada tahun 2007 APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dan nilainya di bawah 90%, yaitu sebesar 84,91%. Bahkan pada tahun 2008 dan 2009 APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal mengalami penurunan lagi menjadi 77,70% dan 76,97%. Pada tahun 2010 dan 2011 APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal meningkat kembali menjadi sebesar 82,00% dan 89,50%. Dibandingkan dengan APM SMP/MTs, APK SMP/MTs relatif lebih baik. Pada Grafik 3.3.14 disajikan perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011.

59


Grafik 3.3.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

120

100

95,37 88,10

94,97

Linear (Kab/Kota)

92,78

87,00

89,50

84,91

82,00

77,70

76,97

2008

2009

80

60

40

20

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011

f. Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun Angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun selama kurun tahun 2007 – 2011. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun karena semakin rendahnya angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun. Pada tahun 2007 angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal sebesar 15,18%. Pada tahun 2011 angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal telah menurun menjadi 13,93%. Dibandingkan dengan angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun, angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal masih relatif tinggi. Perlu dirancang upaya-upaya strategis untuk menurunkan secara signifikan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun agar semakin banyak anak usia sekolah 13 – 15 tahun dapat menuntaskan pendidikan dasarnya hingga 9 tahun. Pada Grafik 3.3.15 ditampilkan perkembangan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 – 2011.

60


Grafik 3.3.15 Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

20

Linear (Kab/Kota)

15,56

15,18

13,93

15

11,95 9,85

10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

g. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA APM SMA/MA di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 memiliki nilai yang fluktuatif. Meskipun demikian, selama kurun tahun tersebut APM SMA/MA di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2002 APM SMA/MA di Kabupaten Kendal sebesar 35,55%, kemudian pada tahun 2011 APM SMA/MA di Kabupaten Kendal telah meningkat menjadi 42,69%. APM SMA/MA di Kabupaten masih tergolong rendah karena selama kurun tahun 2002 – 2011 APM SMA/MA di Kabupaten Kendal masih di bawah angka 50%. Selama kurun tahun 2002 – 2011 APM SMA/MA tertinggi yang pernah dicapai di Kabupaten Kendal terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 47,60%. Pada Grafik 3.3.16 ditunjukkan perkembangan APM SMA/MA di Kabupaten Kendal pada tahun 2002 – 2011. Grafik 3.3.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

50


40

35,55

35,73

34,55

2002

2003

2004

47,60 43,65

45,27 40,44

42,69

34,26

30 20 10 0

61

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


h. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA APK SMA/MA di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 memiliki nilai yang fluktuatif. Meskipun demikian, APK SMA/MA di Kabupaten Kendal selama kurun tahun tersebut menujukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2002 APK SMA/MA di Kabupaten Kendal sebesar 49,22%, kemudian pada tahun 2011 APK SMA/MA di Kabupaten Kendal telah meningkat menjadi 57,33%. APK SMA/MA tertinggi yang dicapai di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 72,18%. Dibandingkan dengan APM SMA/MA, APK SMA/MA relatif lebih baik. Pada Grafik 3.3.17 disajikan perkembangan APK SMA/MA di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011. Grafik 3.3.17 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Kab/Kota



80

64,35

70

59,98

60

53,48 49,22

50

45,14

57,08

57,33

2010

2011

47,65 41,74

40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

i. Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun Angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun selama kurun tahun 2007 – 2011. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun karena semakin rendahnya angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun. Pada tahun 2007 angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal sebesar 49,58%. Pada tahun 2011 angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal telah menurun menjadi 46,24%. Dibandingkan dengan angka putus sekolah usia 7 – 12 tahun dan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun, angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal masih relatif tinggi. Selama kurun tahun 2007 – 2011 angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal berkisar antara 46% - 50%. Perlu dirancang upaya-upaya strategis untuk menurunkan secara signifikan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun agar semakin banyak anak usia sekolah 16 – 18 tahun dapat menuntaskan jenjang pendidikan menengah. 62


Pada Grafik 3.3.18 ditampilkan perkembangan angka putus sekolah usia 16 - 18 tahun di Kabupaten Kendal pada tahun 2007 – 2011. Grafik 3.3.18 Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

52

50,96

51 50

49,58

49 47,74

48 47

46,24

46,06

46 45 44 43 2007

2008

2009

2010

2011


Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal memiliki tren menurun selama kurun tahun

2002 – 2011. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di bidnag pendidikan dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal dalam kurun tahun tersebut belum memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan APM SMP/MTs. Dari penurunan APM SMP/MTs yang terjadi di Kabupaten Kendal tersebut, diperlukan adanya pendekatan program dan kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal. Grafik 3.3.19 menampilkan analisis efektivitas APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal dalam kurun tahun 2002 – 2011.

63


Grafik 3.3.19 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 90,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) 77,03

80,00 70,00

Trendline


67,75

69,01

72,85

72,48 66,03

65,51

68,10

65,74

62,73

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Apabila kita lihat tren APM SMP/MTs pada kurun tahun yang lebih pendek dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, masih terlihat adanya kecenderungan yang menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan belum sepenuhnya tepat dalam peningkatan APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal. Diperlukan adanya evaluasi terhadap program/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan peningkatan APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal. Pada Grafik 3.3.20 disajikan analisis efektivitas APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal dalam kurun tahun 2009 – 2011. Grafik 3.3.20 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 80,00 70,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) 72,85 68,10

Trendline


60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2009

64

2010

2011


b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal memiliki tren menurun selama kurun tahun 2002 – 2011. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal dalam kurun tahun tersebut belum memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan APK SMP/MTs. Grafik 3.3.21 menampilkan analisis efektivitas APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal dalam kurun tahun 2002 – 2011. Grafik 3.3.21 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)

120,00

95,37

100,00 88,10

94,97

Trendline


92,78

87,00

89,50

84,91

80,00

82,00

77,70

76,97

2008

2009

60,00

40,00

20,00

0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011

Apabila APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal dilihat dalam kurun waktu tiga tahun, terlihat adanya peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hal ini berarti bahwa telah ada upaya dari SKPD terkait untuk meningkatkan APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal. Upaya tersebut perlu untuk terus dilanjutkan untuk lebih meningkatkan APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang. Grafik 3.3.22 menunjukkan peningkatan APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal pada kurun waktu 2009 – 2011.

65


Grafik 3.3.22 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)


82,00

76,97

2009

c.

Trendline

2010

2011

Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun Angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal cenderung menurun

berdasarkan tren data tahun 2007 – 2011. Hal ini memberikan gambaran bahwa program/kegiatan yang diarahkan pada upaya pengurangan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun telah memberikan hasil yang efektif dalam kurun tahun 2007 - 2011. Pada Grafik 3.3.23 terlihat bahwa angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun terlihat meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2008, kemudian mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut sampai dengan tahun 2010. Namun kemudian pada tahun 2011 terjadi peningkatan angka putus sekolah anak usia 13 – 15 tahun menjadi 13,93%. Grafik 3.3.23 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011


Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)

Trendline

Linear (Trendline)

18,00 16,00

15,18

15,56 13,93

14,00

11,95

12,00

9,85

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2007

66

2008

2009

2010

2011


Apabila angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal dilihat dalam kurun waktu tiga tahun, terlihat adanya peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, ditunjukkan pada Grafik 3.3.24. Hasil ini berbeda dengan tren angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun dalam kurun waktu lima tahun (2007 – 2011). Angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun dengan tren meningkat dalam kurun tahun 2009 – 2011 ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penurunan angka putus sekolah usia 13 -15 tahun belum memberikan hasil yang efektif dalam tiga tahun terakhir. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar program/kegiatan yang ditujukan bagi penurunan angka putus sekolah usia

13 – 15 tahun dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan

program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah ini perlu ditempuh agar pada tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun tidak meningkat. Mengingat tingkat SMP/MTs merupakan bagian dari pendidikan dasar yang wajib dirasakan oleh seluruh masyarakat. Grafik 3.3.24 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Sumber : BPS, diolah 16,00


Trendline


14,00 11,95 12,00 9,85

10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2009

67

2010

2011


d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA APM SMA/MA di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.3.25. Namun, selama kurun tahun tiga tahun terakhir (2009 – 2011) APM SMA/MA di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun, ditunjukkan pada Grafik 3.3.26. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan APM SMA/MA efektif untuk kurun tahun 2002 – 2011, tetapi tidak efektif untuk kurun tahun 2009 – 2011. Agar tren APM SMA/MA yang menurun ini tidak berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, maka program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan APM SMA/MA perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab turunnya APM SMA/MA pada tiga tahun terakhir. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Grafik 3.3.25 Analisis Efektivitas Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Sumber : BPS, diolah Tahun 2002 - 2011 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Trendline 47,60

50,00

40,00

45,27

43,65

45,00


41,26 35,55

35,73

34,55

2002

2003

2004

35,00

40,44 34,26

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

68

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Grafik 3.3.26 Analisis Efektivitas Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Sumber : BPS, diolah Tahun 2009 - 2011 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

50,00

Trendline

Linear (Trendline)

45,27

45,00

42,69

40,44

40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2009

e.

2010

2011

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA APK SMA/MA di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 menunjukkan

tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.3.27. Namun, selama kurun tahun tiga tahun terakhir (2009 – 2011) APK SMA/MA di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun, ditunjukkan

pada

Grafik

3.3.28.

Hal

tersebut

menggambarkan

bahwa

ternyata

program/kegiatan yang sebelumnya sudah berhasil meningkatkan APK SMA/MA sudah tidak efektif lagi untuk dilaksanakan pada kurun tahun 2009 – 2011. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap program/kegiatan di SKPD terkait yang ditujukan pada peningkatan APK SMA/MA. Apabila diperlukan, dapat dirancang program/kegiatan baru yang lebih inovatif yang dapat mengakselerasi peningkatan APK SMA/MA di Kabupaten Kendal pada masa yang akan datang.

69


Grafik 3.3.27 Analisis Efektivitas Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

80,00

Trendline

Linear (Trendline)

72,18 70,00

64,35 59,98

60,00 50,00

57,08

57,33

2010

2011

53,48 49,22

47,65

45,14 41,74

40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 3.3.28 Analisis Efektivitas Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011


Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) 70,00

Trendline

Linear (Trendline)

64,35

60,00

57,08

57,33

2010

2011

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2009

70


f.

Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun Angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal terlihat memiliki

kecenderungan yang menurun berdasarkan tren data dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, ditunjukkan pada Grafik 3.3.29. Sementara itu, jika ditinjau dari kurun waktu tiga tahun terakhir (2009 – 2011) angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten memiliki kecenderungan yang sedikit meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.3.30. Hal tersebut menggambarkan bahwa ternyata program/kegiatan yang sebelumnya berhasil menurunkan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun dalam kurun tahun 2007 – 2011, sudah tidak efektif lagi dilaksanakan pada kurun tahun 2009 – 2011. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap program/kegiatan di SKPD terkait yang ditujukan pada penurunan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun. Apabila diperlukan, dapat dirancang program/kegiatan baru yang lebih inovatif yang dapat mengakselerasi penurunan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal pada masa yang akan datang.

Grafik 3.3.29 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah 60,00

50,00


49,58

Trendline


47,74

46,24

46,06

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00 2007

71

2008

2009

2010

2011


Grafik 3.3.30 Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)

Trendline


60,00 50,96 50,00

46,24

46,06

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00 2009

2010

2011


Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun selama kurun

tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama APM SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal tidak sejalan/tidak relevan dengan perkembangan APM SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga capaian APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal tidak mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam meningkatkan APM SMP/MTs. Tren menurun pada APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal merupakan suatu kondisi yang kurang baik. Kondisi tidak relevan yang terjadi pada indikator APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal merupakan kondisi tidak relevan yang memburuk. Pada Grafik 3.3.31 ditampilkan relevansi APM SMP/MTs Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002 – 2011.

72


Grafik 3.3.31 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 - 2011 Nasional

90,00



Kab. Kendal

80,00 77,03 70,00 60,00

67,75 64,72 61,69

69,01 66,61 63,49

67,82 66,03 65,24

69,99 65,37

72,48 67,67 66,52

69,19 66,90 65,51

69,68 67,39 62,73

69,58 68,10 67,40

72,85 69,92 69,77 67,73 68,12 65,74

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun selama kurun tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama APK SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal tidak sejalan/tidak relevan dengan perkembangan APK SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga capaian APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal tidak mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam meningkatkan APK SMP/MTs. Tren menurun pada APK SMP/MTs di Kabupaten Kendal merupakan suatu kondisi yang kurang baik. Kondisi tidak relevan yang terjadi pada indikator APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal merupakan kondisi tidak relevan yang memburuk. Pada Grafik 3.3.32 ditampilkan relevansi APK SMP/MTs Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002 – 2011.

73


Grafik 3.3.32 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Nasional

120,00


Kab. Kendal

100,00 95,37 80,00

88,10 82,70 79,87

87,00 84,37 81,09

85,21 82,24

94,97 85,08 82,09

92,78 82,11 81,87

87,64 86,37 84,91

92,65 89,58 89,50

88,07 86,86 77,70

81,09 80,18 76,97

82,00 80,59 80,60

60,00

40,00

20,00

0,00 2002

c.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Angka Putus Sekolah Usia 13 – 15 Tahun Angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang

menurun selama kurun tahun 2007 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga menunjukkan tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal sejalan/relevan dengan perkembangan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga capaian angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam menurunkan angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun. Tren menurun pada angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal merupakan suatu kondisi yang baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Kendal merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.3.33 ditampilkan relevansi angka putus sekolah usia 13 – 15 tahun Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2007 – 2011.

74


Grafik 3.3.33 Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 13 - 15 Tahun (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2007 – 2011

Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Nasional


Kab. Kendal

18,00 16,00

15,94 15,18 14,92

15,81 15,56 15,06

14,00

15,09 13,75

14,21

13,93

12,89 12,00

11,95

10,00

11,37 11,26 9,85

8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA APM SMA/MA di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama APM SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APM SMA/MA di Kabupaten Kendal sejalan/relevan dengan perkembangan APM SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga capaian APM SMA/MA di Kabupaten Kendal mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam meningkatkan APM SMA/MA. Tren meningkat pada APM SMA/MA di Kabupaten Kendal merupakan suatu kondisi yang baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator APM SMA/MA di Kabupaten Kendal merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.3.34 ditampilkan relevansi APM SMA/MA Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002 – 2011.

75


Grafik 3.3.34 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Sumber : BPS, diolah Tahun 2002 - 2011 Nasional

60,00


Kab. Kendal

50,00 40,00

38,25 38,20 35,55

40,56 38,29 35,73

42,96 41,67

43,50 43,30 41,26

34,55

43,77 42,36

44,84 44,11 43,65

47,60 44,97 44,39

45,27 45,06 44,49

47,97 47,34 45,59 45,00 42,69 40,44

34,26

30,00 20,00 10,00 0,00 2002

e.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA APK SMA/MA di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat selama kurun

tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama APK SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga menunjukkan tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan APK SMA/MA di Kabupaten Kendal sejalan/relevan dengan perkembangan APK SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga capaian APK SMA/MA di Kabupaten Kendal mendukung

tujuan

Provinsi

dan

Nasional

dalam

meningkatkan

APK

SMA/MA.

Tren meningkat pada APK SMA/MA di Kabupaten Kendal merupakan suatu kondisi yang baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator APK SMA/MA di Kabupaten Kendal merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.3.35 ditampilkan relevansi APK SMA/MA Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2002 – 2011.

76


Grafik 3.3.35 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Sumber : BPS, diolah Tahun 2002 - 2011 Nasional


Kab. Kendal

80,00 72,18

70,00 60,00 50,00

49,22 48,46 48,18

50,89 46,93 45,14

40,00

54,38 52,69

55,20 55,21 53,48

56,69 54,54

59,98 59,46 56,91

59,06 58,72

64,35 62,37 60,55

64,66 64,04 62,85 61,61 57,08 57,33

47,65 41,74

30,00 20,00 10,00 0,00 2002

f.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun Angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang

menurun selama kurun tahun 2007 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga menunjukkan tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal sejalan/relevan dengan perkembangan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga capaian angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam menurunkan angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun. Tren menurun pada angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal merupakan suatu kondisi yang baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Kendal merupakan kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.3.36 ditampilkan relevansi angka putus sekolah usia 16 – 18 tahun Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional pada kurun tahun 2007 – 2011.

77


Grafik 3.3.36 Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 16 – 18 Tahun (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2007 – 2011

Relevansi Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi Nasional Tahun 2007 - 2011 Sumber : BPS, diolah Nasional

60,00 50,00


Kab. Kendal

50,96

49,58 46,84 44,38

47,74 47,02 44,51

46,62 46,06 44,10

45,85 43,07

40,00

46,24 44,47 41,21

30,00 20,00 10,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

Berdasarkan analisis antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi terhadap indikator-indikator utama di bidang pendidikan, disusun tabel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.1 untuk menentukan indikator utama prioritas yang akan diintervensi untuk memperbaiki capaian dari indikator utama tersebut. Tabel 3.3.1 Prioritas Indikator Utama Bidang Pendidikan No.

(1)

1.

Indikator

(2)

APM SD/MI

Antar

Antar


Wilayah

Waktu

(3)

(4)

(5)

3

2

-

Skor Total

Kesimpulan

(6)

(7) = (3)*(4)*(5)*(6)

(8)

-

-

Kondisi sudah baik

2.

APK SD/MI

3

2

-

-

-

Kondisi sudah baik

3.

Angka putus

3

2

-

-

-

sekolah usia

Kondisi sudah baik

6 – 12 tahun 4.

APM SMP/MTs

1

1

1

2

2

Prioritas 1

5.

APK SMP/MTs

1

1

1

2

2

Prioritas 2

6.

Angka putus

1

2

1

4

8

Prioritas 3

sekolah usia 13 – 15 tahun

78


No.

(1)

Indikator

(2)

Antar

Antar


Wilayah

Waktu

(3)

(4)

(5)

Skor Total

Kesimpulan

(6)

(7) = (3)*(4)*(5)*(6)

(8)

7.

APM SMA/MA

1

2

1

4

8

Prioritas 5

8.

APK SMA/MA

1

2

1

4

8

Prioritas 6

9.

Angka putus

1

2

1

4

8

Prioritas 4

sekolah usia 16 – 18 tahun

Berdasarkan Tabel 3.3.1 terdapat 2 (dua) indikator utama yang memiliki skor total terkecil, yaitu APM SMP/MTs dan APK SMP/MTs, dengan skor total sejumlah 2. Mengingat APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, maka APM SMP/MTs dinyatakan sebagai indikator utama bidang pendidikan prioritas satu yang layak untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian indikator tersebut. Pada bagian selanjutnya akan dilihat perkembangan antar waktu seluruh indikator pendukung dari indikator APM SMP/MTs untuk menentukan indikator pendukung prioritas yang layak untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian indikator APM SMP/MTs. 3.3.2

Prioritas Intervensi Indikator utama bidang pendidikan yang mendapatkan prioritas pertama untuk

diintervensi adalah angka APM SMP/MTs. Indikator-indikator pendukung dari APM SMP/MTs adalah jarak SMP/MTs, rasio siswa/kelas SMP/MTs, rasio guru/kelas SMP/MTs, dan rasio siswa/guru SMP/MTs. Indikator pendukung yang menunjukkan kecenderungan yang paling buruk merupakan indikator yang mendapatkan prioritas pertama untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian indikator APM SMP/MTs. Indikator pendukung merupakan indikator yang mempengaruhi kinerja indikator utama. Berikut ini ditampilkan grafik perkembangan antar waktu dari beberapa indikator pendukung dari APM SMP/MTs (Grafik 3.3.37 s/d Grafik 3.3.40).

79


Grafik 3.3.37 Perkembangan Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (Km) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2011

Perkembangan Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2011 Kab/Kota

2,50

Linear (Kab/Kota)

Sumber : BPS, diolah 2,46

2,45 2,40 2,35 2,35

2,32

2,30 2,25 2,20 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grafik 3.3.38 Perkembangan Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2009

Perkembangan Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2009 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

50 45

43,00

Linear (Kab/Kota)

42,95

41,77 37,67

40 35 30

25,10

25 20 15 10 5 0 2005

80

2006

2007

2008

2009


Grafik 3.3.39 Perkembangan Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2009

Perkembangan Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2009 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

3,0 2,55 2,5

2,26

2,12

2,09

2,0 1,5

1,26

1,0 0,5 0,0 2005

2006

2007

2008

2009

Grafik 3.3.40 Perkembangan Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kabupaten Kendal Tahun 2004 – 2010

Perkembangan Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kabupaten Kendal Tahun 2004 - 2010 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

30 24,88 25 19,01

20

16,87

19,97

20,02

2008

2009

17,73

18,85

15 10 5 0 2004

81

2005

2006

2007

2010


Mengamati

perkembangan

antar

waktu

indikator pendukung sebagaimana

ditampilkan pada Grafik 3.3.37 sampai dengan Grafik 3.3.40, terdapat dua indikator pendukung yang memiliki kecenderungan kurang baik yang diindikasikan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap masih rendahnya APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal, yaitu jarak SMP/MTs dan rasio guru/kelas SMP/MTs. Jarak SMP/MTs di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang meningkat selama kurun tahun 2005 – 2011. Pada tahun 2005 jarak rata-rata SMP/MTs di Kabupaten Kendal sejauh 2,35 km, tetapi pada tahun 2011 jarak rata-rata SMP/MTs di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 2,46 km. Rasio guru/kelas SMP/MTs di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang menurun selama kurun tahun 2005 – 2009. Pada tahun 2005 rasio guru/kelas SMP/MTs di Kabupaten Kendal sebesar 2,26. Pada tahun 2009 rasio guru/kelas SMP/MTs di Kabupaten Kendal menurun menjadi 2,09. 3.3.3

Prioritas Wilayah Berdasarkan analisis prioritas target diketahui bahwa indikator utama yang harus

diperbaiki di bidang pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs. Sementara itu berdasarkan analisis prioritas intervensi, indikator pendukung yang dipandang paling berkontribusi terhadap capaian yang belum baik dari APM SMP/MTs adalah jarak SMP/MTs dan rasio guru/kelas SMP/MTs. Agar perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dapat sesuai dengan target/sasaran, maka diperlukan analisis pendukung untuk mengetahui wilayah prioritas mana saja yang perlu diintervensi dalam rangka meningkatkan APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal. Analisis pendukung tersebut adalah analisis prioritas wilayah intervensi, yang bertujuan untuk menentukan wilayah Kecamatan mana yang memiliki kondisi “kritis” yang perlu segera mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung, dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Untuk menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi, maka indikator utama APM SMP/MTs disandingkan dengan indikator pendukung yang diindikasikan memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian yang kurang baik dari indikator utama. Indikator pendukung tersebut adalah jarak SMP/MTs dan rasio guru/kelas SMP/MTs. Mengingat data APM SMP/MTs, jarak SMP/MTs, dan rasio guru/kelas SMP/MTs di Kabupaten Kendal belum dapat dirinci hingga tingkat kecamatan, maka upaya untuk menyandingkan APM SMP/MTs dengan jarak SMP/MTs maupun rasio guru/kelas SMP/MTs tidak dapat dilakukan. Untuk itu, dilakukan upaya alternatif untuk dapat menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi. Upaya alternatif yang dilakukan adalah menyandingkan : 82


- jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah (ditunjukkan pada Grafik 3.3.41); - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan rasio siswa/guru SMP/MTs (ditunjukkan pada Grafik 3.3.42); - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan rasio guru/sekolah SMP/MTs (ditunjukkan pada Grafik 3.3.43); - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah (ditunjukkan pada Grafik 3.3.44); dan - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah (ditunjukkan pada Grafik 3.3.45). Data jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, dan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BPS. Sementara itu, data rasio siswa/guru SMP/MTs dan rasio guru/sekolah SMP/MTs berasal dari Kabupaten Kendal Dalam Angka 2011/2012, yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Kendal dan Bappeda Kabupaten Kendal.

83


Grafik 3.3.41 Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun yang Bersekolah dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah dan Jumlah Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Jumlah RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (RT)

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Terhadap Jumlah RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (RT) Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS, diolah 6000,00 5500,00 Kec. Boja

Kec. Patean

5000,00

Kec. Singorojo

Kec. Sukorejo

4500,00

Kec. Plantungan Kec. Gemuh Kec. Rowosari Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Brangsong Kec. Pageruyung Kec. Weleri Kec. Cepiring Kec. Kangkung Kec. Kaliwungu Kec. Ringinarum Kec. Patebon Kec. Limbangan Kec. Pegandon

4000,00 3500,00 3000,00 2500,00

Kec. Kota Kendal

2000,00

Kec. Ngampel

1500,00 200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) PRIORITAS 1 2 3

4

Dengan melihat jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator utama dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.41, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Sukorejo, Patean, Plantungan, Pageruyung, dan Rowosari. Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Kangkung, Ringinarum, Limbangan, Pegandon, Kota Kendal, dan Ngampel.

84


Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Boja, Singorojo, Gemuh, Kaliwungu Selatan, Brangsong, dan Weleri. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Cepiring, Patebon, dan Kaliwungu.

Grafik 3.3.42 Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun yang Bersekolah dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah dan Rasio Siswa/Guru SMP/MTs

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Terhadap Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS dan Kendal dalam Angka, diolah Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)

24,00 22,00 Kec. Ringinarum

20,00 Kec. Rowosari

Kec. Ngampel

18,00

Kec. Kota Kendal

Kec. Patebon Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Gemuh

Kec. Kangkung

Kec. Brangsong

Kec. Cepiring

16,00 Kec. Patean Kec. Pageruyung Kec. Sukorejo

14,00 Kec. Pegandon

Kec. Kaliwungu Kec. Weleri

Kec. Plantungan

12,00

Kec. Boja

Kec. Singorojo

Kec. Limbangan

10,00 250,00

350,00

450,00

550,00

650,00

750,00

850,00

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi PRIORITAS Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) 1 2 3 4

Dengan melihat jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator utama dan rasio siswa/guru SMP/MTs sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.42, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan rasio siswa/guru SMP/MTs yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel, dan Kota Kendal. 85


Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan rasio siswa/guru SMP/MTs yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Sukorejo, Patean, Pageruyung, Plantungan, Limbangan, dan Pegandon. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan rasio siswa/guru SMP/MTs yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Patebon, Cepiring, Gemuh, Brangsong, dan Kaliwungu Selatan. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan rasio siswa/guru SMP/MTs yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Singorojo, Boja, Kaliwungu, dan Weleri.

Grafik 3.3.43 Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun yang Bersekolah dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah dan Rasio Guru/Sekolah SMP/MTs

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Terhadap Rasio Guru/Sekolah SMP/MTs (Guru) Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS dan Kendal dalam Angka, diolah Rasio Guru/Sekolah SMP/MTs (Guru)

35,00 Kec. Brangsong

30,00 Kec. Patebon Kec. Cepiring

25,00

20,00

Kec. Ngampel

Kec. Kota Kendal

Kec. Kaliwungu Selatan

Kec. Kangkung Kec. Rowosari Kec. Pegandon Kec. Ringinarum Kec. Patean Kec. Pageruyung Kec. Sukorejo Kec. Plantungan

15,00

Kec. Gemuh

Kec. Kaliwungu

Kec. Boja

Kec. Singorojo Kec. Weleri

Kec. Limbangan

10,00 250,00

350,00

450,00

550,00

650,00

750,00

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) 1

850,00

PRIORITAS 2 3 4

Dengan melihat jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator utama dan rasio guru/sekolah SMP/MTs sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.43, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. 86


Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan rasio guru/sekolah SMP/MTs yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Sukorejo, Patean, Plantungan, Pageruyung, Limbangan, Rowosari, Kangkung, Pegandon, dan Ringinarum. Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan rasio guru/sekolah SMP/MTs yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Ngampel dan Kota Kendal. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan rasio guru/sekolah SMP/MTs yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Boja, Singorojo, Kaliwungu, dan Weleri. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan rasio guru/sekolah SMP/MTs yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Cepiring, Patebon, Brangsong, Gemuh, dan Kaliwungu Selatan.

Jumlah Individu di Bawah Usia 15 Tahun yang Menderita Cacat dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang)

Grafik 3.3.44 Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun yang Bersekolah dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah dan Jumlah Individu di Bawah Usia 15 Tahun yang Menderita Cacat dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

87

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Terhadap Jumlah Individu di Bawah Usia 15 Tahun yang Menderita Cacat dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS, diolah 30,00

Kec. Gemuh

Kec. Kangkung

25,00

Kec. Sukorejo

Kec. Boja

Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Patebon

Kec. Brangsong Kec. Singorojo

Kec. Pegandon

20,00

Kec. Weleri Kec. Ringinarum Kec. Pageruyung Kec. Rowosari Kec. Cepiring Kec. Kaliwungu Kec. Patean Kec. Limbangan

15,00

Kec. Plantungan Kec. Kota Kendal

10,00 Kec. Ngampel

5,00 250,00

350,00

450,00

550,00

650,00

750,00

850,00

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) PRIORITAS 1 2 3 4


Dengan melihat jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator utama dan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.44, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Sukorejo, Kangkung, dan Pegandon. Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Pageruyung, Plantungan, Patean, Limbangan, Rowosari, Ringinarum, Ngampel, dan Kota Kendal. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Gemuh, Boja, Brangsong, Patebon, Kaliwungu Selatan, dan Singorojo. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Weleri, Cepiring, dan Kaliwungu.

88


Jumlah Individu Usia 5 - di Bawah Usia 15 Tahun yang Bekerja dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang)

Grafik 3.3.45 Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Anak Usia 13 – 15 Tahun yang Bersekolah dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah dan Jumlah Individu Usia 5 – di Bawah 15 Tahun yang Bekerja dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Terhadap Jumlah Individu Usia 5 - di Bawah Usia 15 Tahun yang Bekerja dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS, diolah 6500,00 Kec. Sukorejo

6000,00

Kec. Patean Kec. Kaliwungu Selatan

5500,00

Kec. Plantungan

5000,00

Kec. Gemuh

4500,00 Kec. Pageruyung Kec. Rowosari

Kec. Kaliwungu Kec. Cepiring

Kec. Kangkung

3500,00 Kec. Limbangan

3000,00 2000,00

Kec. Brangsong

Kec. Weleri

4000,00

2500,00

Kec. Singorojo Kec. Boja

Kec. Ringinarum Kec. Patebon

Kec. Kota Kendal Kec. Ngampel Kec. Pegandon

1500,00 250,00

350,00

450,00

550,00

650,00

750,00

850,00

Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang Bersekolah dari RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (Orang) PRIORITAS 1 2 3 4

Dengan melihat jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator utama dan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.45, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Sukorejo, Patean, dan Plantungan. Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah” dan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Pageruyung, Limbangan, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, dan Kota Kendal.

89


Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Boja, Singorojo, Brangsong, Gemuh, Weleri, dan Kaliwungu Selatan. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi” dan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Cepiring, Patebon, dan Kaliwungu.

3.4

Prioritas Target dan Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

3.4.1

Prioritas Target Dimensi kemiskinan pada bidang infrastruktur dasar dapat dilihat pada 3 (tiga)

indikator utama yaitu proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, proporsi rumah tangga dengan air minum layak, dan proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Indikator-indikator utama tersebut akan dianalisis dengan empat aspek yaitu antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi untuk menentukan indikator utama prioritas di bidang infrastruktur dasar yang memerlukan intervensi kebijakan untuk memperbaiki capaian indikator utama prioritas yang masih belum baik. 3.4.1.1 Analisis Antar Wilayah a.

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak adalah perbandingan antara rumah

tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 57,29%. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 59,42%, tetapi berada di atas angka rata-rata Nasional sebesar 55,60%. Pada Grafik 3.4.1 ditampilkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

90


Grafik 3.4.1 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Jawa Tengah 2011

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Nasional (55,6%)


Kab. Cilacap 59,46 Kab. Banyumas 55,12 Kab. Purbalingga 56,48 Kab.… 23,95 Kab. Kebumen 65,28 Kab. Purworejo 61,16 Kab. Wonosobo 11,79 Kab. Magelang 60,32 Kab. Boyolali 64,25 Kab. Klaten 68,11 Kab. Sukoharjo 86,58 Kab. Wonogiri 60,37 Kab. Karanganyar 87,35 Kab. Sragen 62,08 Kab. Grobogan 53,05 Kab. Blora 42,94 Kab. Rembang 52,74 Kab. Pati 67,24 Kab. Kudus 87,81 Kab. Jepara 48,58 Kab. Demak 56,62 Kab. Semarang 69,49 Kab. Temanggung 37,64 Kab. Kendal 57,29 Kab. Batang 45,52 Kab. Pekalongan 49,66 Kab. Pemalang 44,71 Kab. Tegal 48,89 Kab. Brebes 50,51 Kota Magelang 84,12 Kota Surakarta 81,54 Kota Salatiga 89,40 Kota Semarang 91,52 Kota Pekalongan 87,12 85,41 Kota Tegal

100,00

Kab/Kota

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebesar 67,55%. Angka ini sudah tergolong tinggi karena berada di atas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 57,32% dan juga berada di atas angka rata-rata Nasional sebesar 42,76%. Pada Grafik 3.4.2 ditampilkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

91


Grafik 3.4.2 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 100,00

Kab/Kota


Nasional (42,76%)

20,00

69,85 47,54 58,27

86,05 55,88

60,59

59,39 60,54 59,23 49,19 70,94 65,69 67,55 57,27 49,84 43,78 53,11 53,28

30,00

46,62

40,00

32,02

50,00

60,17 52,32 58,65 63,80 50,15 64,34

60,00

79,58 61,61 63,17 59,22 54,09 55,59 68,67 72,10

80,00 70,00

93,05

90,00

10,00 Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

0,00

c.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal pada tahun 2011

sudah mendekati angka 100% yaitu sebesar 99,66%. Dengan demikian, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kendal telah mempunyai akses terhadap listrik. Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal pada tahun 2011 tersebut tergolong tinggi karena berada di atas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,40% dan juga berada di atas angka rata-rata Nasional sebesar 94,83%. Capaian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan bahwa akses terhadap listrik sudah dimiliki oleh sebagian besar rumah tangga di Jawa Tengah dan Indonesia. Dengan demikian, capaian indikator ini sudah baik pada semua tingkatan (Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional). Pada Grafik 3.4.3 ditampilkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

92


Grafik 3.4.3 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Jawa Tengah 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

101,00

Nasional (94,83%)


98,00 97,00 96,00

97,81 97,58 98,62 98,92 99,05 99,51 99,89 99,48 99,87 99,74 100,00 99,25 99,26 99,79 99,80 99,89 99,87 99,48 99,90 99,75 99,86 99,66 99,30 99,64 97,82 98,99 99,79 100,00 99,81 100,00 99,91 100,00 100,00

99,00

99,11 99,68

100,00

95,00 94,00 93,00 Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

92,00

3.4.1.2 Analisis Antar Waktu a.

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal terus menunjukkan

peningkatan selama kurun tahun 2002 – 2011. Selama kurun waktu tersebut, dua kali proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2006 dan 2010. Pada tahun 2002 proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal sebesar 29,08%. Proporsi ini kemudian meningkat menjadi 29,75% pada tahun 2003 dan 39,89% pada tahun 2004. Pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 29,56%. Pada tahun 2007 proporsi ini kembali meningkat menjadi 41,47% dan terus meningkat hingga tahun 2009 menjadi 53,22%. Namun pada tahun 2010 proporsi ini mengalami penurunan menjadi 51,86%. Pada tahun 2011 proporsi ini meningkat kembali menjadi 57,29%. Pada Grafik 3.4.4 disajikan perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal pada kurun tahun 2002 – 2011.

93


Grafik 3.4.4 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

70


60 50

53,22

51,86

2009

2010

45,53 41,47

39,89 40 29,08

29,75

2002

2003

29,56

30 20 10 0 2004

2005

2006

2007

2008

2011

b. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal menunjukkan kecenderungan meningkat selama kurun tahun 2002 – 2011. Pada tahun 2002 proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal sebesar 54,91%. Proporsi ini mengalami peningkatan hingga tahun 2005, yaitu sebesar 57,24% pada tahun 2003, 64,57% pada tahun 2004, dan 67,99% pada tahun 2005. Pada tahun 2006 proporsi ini mengalami penurunan menjadi 60,74%. Pada tahun 2007 hingga 2009 proporsi ini menunjukkan peningkatan menjadi 65,19% di tahun 2007, 69,18% di tahun 2008, dan 76,47% di tahun 2009. Namun, pada tahun 2010 dan 2011 proporsi ini mengalami penurunan menjadi 72,45% dan 67,55%. Pada Grafik 3.4.5 disajikan perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011.

94


Grafik 3.4.5 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Kab/Kota

Linear (Kab/Kota)

90 76,47

80 64,57

70 60

54,91

72,45

69,18

67,99

67,55

65,19 60,74

57,24

50 40 30 20 10 0 2002

c.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal selama kurun tahun

2002 – 2011 menunjukkan fluktuasi, tetapi dengan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2002 proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal sebesar 98,95%. Pada tahun 2003 proporsi ini menurun menjadi 98,49% dan pada tahun 2004 proporsi ini sedikit menurun menjadi 98,48%. Pada tahun 2006 proporsi ini meningkat menjadi 99,59%, tetapi kembali menurun pada tahun 2007 menjadi 98,65%. Pada tahun 2008 proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal meningkat menjadi 99,32% dan peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2011. Pada tahun 2009, 2010, dan 2011 proporsi ini sebesar 99,53%, 99,58%, dan 99,66%. Pada Grafik 3.4.6 disajikan perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011.

95


Grafik 3.4.6 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 Kab/Kota 100



99,53

100

99,58

99,66

99,32

99 99 99

98,95

99

98,65

99

98,49

98,48

2003

2004

98 98 98 98 2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal selama kurun

tahun 2002 – 2011 menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.4.7. Pada kurun tahun yang lebih pendek (tahun 2009 – 2011) proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.4.8. Dengan demikian, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang konsisten, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tren meningkat dari proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal ini menunjukkan kondisi kemajuan. Hal ini berarti bahwa program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak telah memberikan hasil yang efektif.

96


Grafik 3.4.7 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011


Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Trendline

Linear (Trendline)

70,00 57,29

60,00 50,00

53,22

51,86

2009

2010

45,53 41,47

39,89 40,00 30,00

29,08

29,75

2002

2003

29,56

20,00 10,00 0,00 2004

2005

2006

2007

2008

2011

Grafik 3.4.8 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Sumber : BPS, diolah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Trendline

Linear (Trendline)

70,00 57,29

60,00 53,22

51,86

2009

2010

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

97

2011


b. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal selama kurun tahun 2002 – 2011 menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.4.9. Pada kurun tahun yang lebih pendek (tahun 2009 – 2011) proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang sebaliknya, yaitu menurun, ditunjukkan pada Grafik 3.4.10. Tren proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang menurun pada kurun tahun 2009 – 2011 perlu menjadikan perhatian karena menunjukkan kondisi kemunduran pada beberapa tahun terakhir. Tren menurun pada proporsi rumah tangga dengan air minum layak ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan proporsi rumah tangga dengan air minum layak belum memberikan hasil yang efektif. Grafik 3.4.9 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 - 2011 90,00

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

Trendline 76,47

80,00 70,00 60,00


64,57 54,91

72,45

69,18

67,99

67,55

65,19 60,74

57,24

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2002

98

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Grafik 3.4.10 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Sumber : BPS, diolah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)

Trendline

Linear (Trendline)

90,00 80,00

76,47 72,45 67,55

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2009

c.

2010

2011

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal selama kurun tahun

2002 – 2011 menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.4.11. Pada kurun tahun yang lebih pendek (tahun 2009 – 2011) proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal juga menunjukkan tren yang meningkat, ditunjukkan pada Grafik 3.4.12. Dengan demikian, proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal menunjukkan tren yang konsisten, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tren meningkat dari proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal ini menunjukkan kondisi kemajuan. Hal ini berarti bahwa program/kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses listrik telah memberikan hasil yang efektif.

99


Grafik 3.4.11 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Tahun 2002 – 2011

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Sumber : BPS, diolah Tahun 2002 - 2011 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

120,00

100,00

98,95

98,49

98,48

2002

2003

2004

Trendline

Linear (Trendline)

99,59

98,65

99,32

99,53

99,58

99,66

2006

2007

2008

2009

2010

2011

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00 2005

Grafik 3.4.12 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 – 2011

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Tahun 2009 - 2011 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

Trendline


120,00 99,53

99,58

99,66

2009

2010

2011

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

100



Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal memiliki tren

meningkat selama kurun tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga memiliki tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal sejalan dengan perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak. Peningkatan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal merupakan kondisi yang baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal adalah kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.4.13 ditampilkan relevansi proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional tahun 2002 – 2011. Grafik 3.4.13 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 - 2011


Nasional

70,00


Kab. Kendal

60,00 50,00 40,00 30,00

35,64 35,01

36,42 35,61

29,08

29,75

39,89 38,89 38,12

39,68 35,03

46,34 44,19 41,47

50,40 48,56 45,53

54,06 53,22 51,19

59,42 57,80 57,29 55,54 55,60 51,86

29,56

20,00 10,00 0,00 2002

101

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


b. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal memiliki tren meningkat selama kurun tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di tingkat Provinsi Jawa Tengah juga memiliki tren yang meningkat. Kondisi sebaliknya terjadi pada tingkat Nasional. Pada tahun 2002 – 2011 proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di tingkat Nasional menunjukkan tren yang menurun. Kondisi yang diharapkan dari indikator ini adalah peningkatan proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Dengan demikian, capaian indikator ini di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kemajuan, sedangkan capaian indikator ini pada tingkat Nasional menunjukkan kemunduran. Perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal sejalan dengan perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Provinsi Jawa Tengah sehingga mendukung tujuan Provinsi dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Relevansi yang terjadi pada indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak antara Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah adalah kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.4.14 ditampilkan relevansi proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional tahun 2002 – 2011. Grafik 3.4.14 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Nasional

90,00 80,00

76,47 70,00 64,57 60,00 50,00

54,91 52,06 48,33

57,24 50,48 47,73

55,20 48,81

52,84 47,62

72,45

69,18

67,99

67,55

65,19 60,74 54,58

55,25

54,45

47,79

48,31

46,45

58,30 47,71

40,00

57,45 57,32 44,19 42,76

30,00 20,00 10,00 0,00 2002

102

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


c.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal memiliki tren

meningkat selama kurun tahun 2002 – 2011. Dalam kurun tahun yang sama, proporsi rumah tangga dengan akses listrik di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga memiliki tren yang meningkat. Dengan demikian, perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal sejalan dengan perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga mendukung tujuan Provinsi dan Nasional dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal merupakan kondisi yang baik. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal adalah kondisi relevan yang membaik. Pada Grafik 3.4.15 ditampilkan relevansi proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional tahun 2002 – 2011. Grafik 3.4.15 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 – 2011

Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kendal Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2002 - 2011 Sumber : BPS, diolah Nasional

102,00


100,00 98,00 96,00

98,95 96,35

99,59 98,49 97,03

98,48 97,12

97,93

Kab. Kendal

98,65 97,76

99,32 98,47

94,00 92,73

92,00 90,62

90,00

99,53 98,79

93,55

99,58 99,40 99,20 99,66

94,15

94,83

91,47

89,02 88,00

87,60

87,94

86,00 84,00 82,00 80,00 2002

103

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Berdasarkan analisis antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi terhadap indikator-indikator utama di bidang infrastruktur dasar, disusun tabel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.1 untuk menentukan indikator utama prioritas yang akan diintervensi untuk memperbaiki capaian dari indikator utama tersebut. Tabel 3.4.1 Prioritas Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar No.

(1)

1.

Indikator

(2)

Proporsi rumah

Antar

Antar


Skor Total

Kesimpulan

Wilayah

Waktu

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3)*(4)*(5)*(6)

(8)

2

2

2

4

32

Prioritas 2

3

2

1

4

24

Prioritas 1

3

2

2

4

48

Prioritas 3

tangga dengan sanitasi layak 2.

Proporsi rumah tangga dengan air minum layak

3.

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik

Berdasarkan Tabel 3.4.1 terdapat 1 (satu) indikator utama yang memiliki skor total terkecil yaitu proporsi rumah tangga dengan air minum layak dengan skor total sejumlah 24. Pada bagian selanjutnya akan dilihat perkembangan antar waktu seluruh indikator pendukung dari proporsi rumah tangga dengan air minum layak untuk menentukan indikator pendukung prioritas yang layak untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak. 3.4.2

Prioritas Intervensi Indikator utama bidang infrastruktur dasar yang mendapatkan prioritas pertama

untuk diintervensi adalah proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Indikator-indikator pendukung dari proporsi rumah tangga dengan air minum layak di antaranya adalah jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah. Indikator pendukung yang menunjukkan kecenderungan yang paling buruk merupakan indikator yang mendapatkan prioritas pertama untuk diintervensi untuk memperbaiki capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Indikator pendukung merupakan indikator yang mempengaruhi kinerja indikator utama. Mengingat keterbatasan data, maka perkembangan antar waktu dari indikator pendukung tidak dapat diketahui 104


sehingga tidak dapat menentukan indikator pendukung yang memiliki capaian yang paling kurang baik. Meskipun demikian, dalam menentukan prioritas wilayah yang akan diintervensi, kedua indikator pendukung tersebut akan tetap dipergunakan. 3.4.3

Prioritas Wilayah Berdasarkan analisis prioritas target, diketahui bahwa indikator utama yang harus

diperbaiki di bidang infrastruktur dasar adalah proporsi rumah tangga dengan air minum layak. Sementara itu, indikator pendukung yang dipandang memiliki kontribusi terhadap capaian yang belum baik dari proporsi rumah tangga dengan air minum layak adalah jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah. Agar perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dapat sesuai dengan target/sasaran, maka diperlukan analisis pendukung untuk mengetahui wilayah prioritas mana saja yang perlu diintervensi dalam rangka meningkatkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal. Analisis pendukung tersebut adalah analisis prioritas wilayah intervensi, yang bertujuan untuk menentukan wilayah Kecamatan mana yang memiliki kondisi “kritis” yang perlu segera mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung, dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Untuk menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi, maka indikator utama proporsi rumah tangga dengan air minum layak disandingkan dengan indikator pendukung yang diindikasikan memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian yang kurang baik dari indikator utama. Indikator pendukung tersebut adalah jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah. Analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah ditampilkan pada Grafik 3.4.16. Sementara itu, analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah ditampilkan pada Grafik 3.4.17.

105


Data proporsi rumah tangga dengan air minum layak yang digunakan berasal dari data PPLS tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BPS berupa jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak. Data jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah juga berasal dari data PPLS tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BPS.

Grafik 3.4.16 Analisis Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah yang Memiliki Akses Air Minum Layak dan Jumlah Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Jumlah RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (RT)

Jumlah Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah yang Memiliki Akses Air Minum Layak (RT) Terhadap Jumlah RT dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah (RT) Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS, diolah 5000,00

Kec. Singorojo Kec. Patean Kec. Boja Kec. Sukorejo Kec. Gemuh Kec. Plantungan

4500,00

Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Brangsong

Kec. Rowosari

Kec. Pageruyung

4000,00

Kec. Weleri Kec. Kangkung

3500,00 Kec. Ringinarum

Kec. Patebon

Kec. Cepiring Kec. Kaliwungu

3000,00 Kec. Limbangan

Kec. Pegandon

2500,00 Kec. Kota Kendal

2000,00

Kec. Ngampel

1500,00 1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

4500,00

Jumlah Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah yang Memiliki Akses Air Minum Layak (RT) PRIORITAS 1

2

3

4

Dengan melihat jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak sebagai indikator utama dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.4.16, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “rendah” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Pageruyung.

106


Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “rendah” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Kangkung, Ringinarum, Patebon, Pegandon, Limbangan, Ngampel, dan Kota Kendal. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “tinggi” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Boja, Singorojo, Sukorejo, Patean, Plantungan, Gemuh, Rowosari, Kaliwungu Selatan, Brangsong, dan Weleri. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “tinggi” dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Cepiring dan Kaliwungu.

Grafik 3.4.17 Analisis Prioritas Wilayah Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah yang Memiliki Akses Air Minum Layak dan Jumlah Penduduk Usia 15 – di Bawah 60 Tahun yang Tidak Bekerja dari Rumah Tangga dengan Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Jumlah Individu Usia 15 - di Bawah 60 Tahun yang Tidak Bekerja dari Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah

Jumlah Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah yang Memiliki Akses Air Minum Layak (RT) Terhadap Jumlah Individu Usia 15 - di Bawah 60 Tahun yang Tidak Bekerja dari Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah Kabupaten Kendal 2011 Sumber : PPLS BPS, diolah 950,00

Kec. Kaliwungu Kec. Boja

850,00

Kec. Rowosari

750,00 Kec. Patebon

650,00 550,00

Kec. Kota Kendal

Kec. Pageruyung Kec. Pegandon Kec. Kangkung

450,00 350,00 250,00 150,00 1500,00

Kec. Limbangan

Kec. Ringinarum

Kec. Brangsong Kec. Weleri Kec. Kaliwungu Selatan Kec. Cepiring Kec. Sukorejo Kec. Singorojo Kec. Gemuh Kec. Plantungan Kec. Patean

Kec. Ngampel

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

Jumlah Rumah Tangga Kondisi Kesejahteraan 30% Terendah yang Memiliki Akses Air Minum Layak (RT) PRIORITAS 1

107

4500,00

2

3


4

Dengan melihat jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak sebagai indikator utama dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah sebagai indikator pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.4.17, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi sebagai berikut. Prioritas pertama adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “rendah” dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas pertama adalah Kecamatan Pageruyung, Pegandon, Patebon, dan Kota Kendal. Prioritas kedua adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “rendah” dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas kedua adalah Kecamatan Kangkung, Limbangan, Ringinarum, dan Ngampel. Prioritas ketiga adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “tinggi” dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “tinggi”. Wilayah yang masuk dalam prioritas ketiga adalah Kecamatan Kaliwungu, Boja, Rowosari, Brangsong, Weleri, Cepiring, dan Kaliwungu Selatan. Prioritas keempat adalah wilayah dengan jumlah rumah tangga kondisi kesejahteraan 30% terendah yang memiliki akses air minum layak yang “tinggi” dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah yang “rendah”. Wilayah yang masuk dalam prioritas keempat adalah Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Patean, Singorojo, dan Gemuh.

108


BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Definisi penanggulangan kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 lebih lanjut mengamanatkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Sementara itu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kabupaten Kendal memiliki visi mewujudkan “Kabupaten Kendal yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Visi Kabupaten Kendal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025. Guna mewujudkan visi Kabupaten Kendal tersebut, ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut : (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan masyarakat yang berdaya saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Kabupaten Kendal aman dan damai; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestari; (7) mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang maju; serta (8) mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antardaerah dan nasional.

109


Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2005 – 2025 menjadi acuan bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus mampu mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Kendal menujuKabupaten Kendal yang mandiri, maju, dan sejahtera. Persoalan kemiskinan sangatlah kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan multidimensi dalam program lintas pembangunan dengan mensinergikan peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, dan multidimensi, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal diarahkan kepada pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia. Hak dasar manusia merupakan hak dasar yang wajib untuk dipenuhi untuk mewujudkan tingkat kehidupan manusia yang sejahtera dan bermartabat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal yang diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut. (1)

Pemenuhan hak atas pangan : a. peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan) terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; b. peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan yang berbasis masyarakat; c. peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan; d. peningkatan perlindungan sosial pada masyarakat yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan masyarakat korban bencana alam.

(2)

Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan : a. perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk realokasi anggaran kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; b. pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;

110


c. peningkatan kapasitas masyarakat miskin yang dilakukan melalui kebijakan yang diarahkan pada upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin, seperti TBC, malaria, rendahnya status gizi, dan akses pelayanan kesehatan reproduksi, serta d. upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kerja sama global dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat miskin. (3)

Pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan : a. perluasan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; b. peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan dasar secara gratis dan bermutu melalui peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) 75,46% untuk pendidikan SMP, 93,53% untuk pendidikan SD, peningkatan angka kelulusan siswa SD menjadi 97,09%, pengurangan beban operasional sekolah, mempersempit kesenjangan pendidikan antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penyelarasan kurikulum sekolah kejuruan dengan dunia usaha, serta peningkatan anggaran pendidikan secara proporsional dan memadai; c. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan; d. peningkatan kualitas kurikulum pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri; e. meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga pendidik; f. pemberdayaan lembaga pendidikan (formal dan non formal) dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM, termasuk penguasaan iptek dan peningkatan imtaq secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan; g. peningkatan

akuntabilitas,

transparansi,

serta

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan mutu manajemen pendidikan sesuai standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan. (4)

Pemenuhan hak atas pekerjaan : a. mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; b. penajaman program lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin; c. penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat, dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya;

111


d. peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada; e. pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal; f. pengembangan potensi wilayah dan klaster ekonomi perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; (5)

Pemenuhan hak atas rumah : a. perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman, dan sanitasi; b. pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman bagi masyarakat miskin; c. peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat miskin tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat; d. peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa ada kompensasi.

(6)

Pemenuhan hak atas tanah : a. perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif; b. pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang; c. peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat;

112


d. peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan. (7)

Pemenuhan hak atas air bersih : a. perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan perlindungan terhadap sumber daya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan aman; b. pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air; c. peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang pengelolaan sumber daya air dan pentingnya air bersih; d. peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air, serta upaya kemitraan global melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air bersih dan aman yang berpihak pada masyarakat miskin.

(8)

Pemenuhan hak untuk berpartisipasi : a. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang konstruktif.

(9)

Pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam : a.

perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan;

b. pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peran serta organisasi dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; c.

peningkatan kapasitas masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

d. peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat miskin dari dampak bencana alam; 113


e.

peningkatan kemitraan global melalui pengembangan jaringan kerja dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

(10) Pemenuhan hak rasa aman a.

perluasan kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan rasa aman bagi masyarakat miskin dan pemulihan keamanan dan ketertiban wilayah;

b. pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada upaya mewujudkan rasa aman; c.

peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui kebijakan yang diarahkan pada perluasan jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan dan meningkatkan perlindungan bagi para pekerja anak-anak serta pencegahan terjadinya perdagangan anak. Sementara itu kebijakan lain untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar adalah :

(1)

Melanjutkan program Gerdu-Taskin khususnya pada daerah tertinggal dengan meningkatkan kualitas pendekatan Tridaya dan keterpaduan antarsektor serta revitalisasi fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan.

(2)

Pengintegrasian semua program sektoral yang diikat oleh orientasi utama pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang terukur kualitas dan kuantitas kontribusinya pada setiap periode. Integrasi program baik antarsektor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaannya.

(3)

Pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin dan evaluasi program.

4.2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan disebutkan tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu : (1)

mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

(2)

meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

(3)

mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; serta

(4)

mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

114


Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut dipedomani di Kabupaten Kendal dan dituangkan secara legal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Keempat strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diterjemahkan lebih rinci sebagai berikut.

Strategi 1 : Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin diwujudkan dalam bentuk peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat miskin.

Strategi 2 : Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dapat dilakukan dengan

pemberdayaan

masyarakat

miskin.

Pemberdayaan

masyarakat

bertujuan

meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya. Setelah kemampuan masyarakat miskin meningkat dalam mengakses berbagai sumber daya, maka masyarakat miskin memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya dengan membuka usaha baru, meningkatkan usaha yang sudah ada, dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin lainnya. Dalam

rangka

efektivitas

dan

keberlanjutan

penanggulangan

kemiskinan,

pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu langkah yang penting. Penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat miskin akan menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek atau aktor pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan. Apabila masyarakat miskin telah menjadi berdaya, maka masyarakat miskin dapat secara mandiri keluar dari persoalan kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam jurang kemiskinan.

115


Strategi 3 : Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil Sebagian masyarakat miskin telah memiliki usaha yang selama ini dijadikan tumpuan hidup untuk menafkahi keluarganya. Umumnya usaha yang dimiliki oleh masyarakat miskin memiliki skala kecil dan mikro. Dengan skala usaha yang kecil dan mikro, maka pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut relatif kecil sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil dapat berperan mengembangkan usaha tersebut, baik dalam aspek kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat diwujudkan dalam bentuk perluasan akses usaha mikro dan kecil terhadap permodalan dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil sehingga pendapatan yang diperoleh akan meningkat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Strategi 4 : Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Strategi mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dibedakan ke dalam 4 (empat) kelompok/kluster sebagai berikut. Kelompok 1 : Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga hampir miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, antara lain : (1) bantuan langsung kepada keluarga sasaran, dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), bantuan langsung dalam bentuk barang seperti pembagian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu, dan sebagainya; (2) bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin berupa pemberian beasiswa bagi siswa miskin; (3) bantuan pelayaan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa layanan jaminan kesehatan (jamkesmas) bagi masyarakat miskin.

116


Kelompok 2 : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Kelompok 3 : Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kelompok 4 : Kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial Kelompok program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga angkatan kerja yang ada dapat terserap oleh lapangan kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang miskin dan rentan.

4.3

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten

Kendal pada tahun 2011 dan 2012 disajikan di lampiran yang dirinci per klaster/kelompok program, SKPD pelaksana program dan kegiatan, serta sumber anggaran dan jumlah anggaran.

117


BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah TKPKD memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena tugas TKPKD terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Kendal umumnya berupa rapat-rapat koordinasi. Namun demikian, di samping rapat-rapat koordinasi, TKPKD Kabupaten Kendal juga melaksanakan kegiatankegiatan non rapat, antara lain memfasilitasi kegiatan Komunitas Peduli Kemiskinan Kabupaten Kendal. Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan sepanjang tahun 2011 adalah : (1) Rapat Persiapan Rakor TKPKD Kabupaten Kendal Rapat persiapan rakor TKPKD Kabupaten Kendal dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2011 dihadiri oleh Sekretariat dan Pokja TKPKD Kabupaten Kendal (Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan, dan Pokja Pengaduan Masyarakat). Agenda kegiatan membahas sosialisasi kelembagaan TKPKD sesuai Permendagri Nomor 42 Tahun 2010, evaluasi program kerja tahun 2010, dan rencana program kerja tahun 2011. Kabupaten Kendal telah menyesuaikan kelembagaan TKPKD dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 414.2/785/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal. Program kerja tahun 2011 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Pokja TKPKD Kabupaten Kendal : a. Sekretariat TKPKD direncanakan menjadi satu dengan ruang Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Kendal, hanya perlu disediakan lemari arsip tersendiri agar tidak tercampur; b. membuat papan nama Sekretariat TKPKD; c. menyelenggarakan Rakor TKPKD tingkat Kabupaten sedikitnya tiga kali dalam setahun; 118


d. menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kendal tahun 2011 – 2015; e. menyusun database penanggulangan kemiskinan dari SKPD-SKPD terkait sebagai data dasar untuk menentukan target angka kemiskinan, sasaran penduduk miskin, dan evaluasi Milenium Development Goals (MDGs); f. melakukan analisis tentang kondisi kemiskinan daerah, perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, dan pengendalian pelaksanaan program dimana analisis ini dilakukan sesuai arahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan TKPKD Provinsi. (2) Rapat

Koordinasi

TKPKD

dalam

rangka

Koordinasi

dan

Sinergi

Program

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal Rapat koordinasi TKPKD dalam rangka koordinasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kendal dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011. Agenda kegiatan yang dilaksanakan dalam rapat koordinasi ini meliputi evaluasi program kerja TKPKD Kabupaten Kendal tahun 2010, pemaparan pendataan keluarga miskin dengan indikator lokal, dan sosialisasi kelembagaan TKPKD yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010. Evaluasi program kerja TKPKD Kabupaten Kendal tahun 2010 disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. Sementara itu, pemaparan pendataan keluarga miskin dengan indikator lokal disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal yang telah melaksanakan pendataan tersebut. Sosialisasi kelembagaan TKPKD yang baru disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kendal selaku Kepala Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal. (3) Rapat Koordinasi Penyusunan Draf Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kendal Tahun 2011 - 2015 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kendal telah berakhir periode berlakunya dimana SPKD Kabupaten Kendal sebelumnya disusun untuk periode tahun 2006 – 2010. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan SPKD Kabupaten Kendal yang baru untuk periode lima tahun mendatang, yaitu tahun 2011 – 2015. Metode yang digunakan dalam menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kendal adalah mengkaji ulang dan menganalisis dokumen SPKD Kabupaten Kendal tahun 2006 – 2010, yang dilanjutkan dengan mengkombinasikan kajian dan analisis data indikator kemiskinan terkini serta hasil diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan. Draf Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kendal disusun oleh Tim Perumus yang merupakan representasi dari keanggotaan TKPKD Kabupaten Kendal yang terdiri dari berbagai elemen (Pemerintah Daerah, DPRD, Komunitas Peduli Kemiskinan, dan lembaga 119


swadaya masyarakat). Mengingat kesulitan untuk memperoleh data-data indikator kemiskinan terkini dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka penyusunan SPKD Kabupaten Kendal tahun 2011 – 2015 belum dapat diselesaikan pada tahun 2011 dan akan dilanjutkan pada tahun 2012. Penundaan penyelesaian penyusunan SPKD Kabupaten Kendal tahun 2011 – 2015 dilakukan agar SPKD dapat disusun secara baik, terarah, dan relevan dengan kondisi kemiskinan terkini dengan berbasis pada data-data indikator kemiskinan yang akurat dari SKPD-SKPD yang sedang dinantikan pengiriman dan validitas datanya. (4) Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal telah memiliki Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2011 TKPKD memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sebagai bagian dari Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal diberikan amanat untuk mengawal penyusunan Peraturan Bupati Kendal tentang penanggulangan kemiskinan tersebut. (5) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh anggota Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan untuk membahas pengembangan kemitraan strategis antar stakeholders dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Anggota Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan terdiri atas : a. Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Kendal; b. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kendal; c. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Kendal; d. Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal; e. Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendal; f. Kepala PT Bank Jateng Cabang Kendal; g. Kepala BPR Kendali Artha Kendal; h. Kepala BPR BKK Boja; i. Ketua Forum BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kabupaten Kendal; j. Ketua Forum UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kabupaten Kendal; k. Unsur Kelompok Belajar Masyarakat (Wahyu Ratriyani, SKM, MAP). 120


(6) Rapat Koordinasi Data Indikator Kemiskinan Rapat koordinasi data indikator kemiskinan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi datadata indikator kemiskinan yang harus diinventarisasi untuk keperluan analisis kondisi kemiskinan

Kabupaten Kendal. Rapat

koordinasi

ini

diselenggarakan

dengan

mengundang SKPD-SKPD terkait. Sementara itu, Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 adalah : (1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor TKPKD Kabupaten Kendal Dalam rangka mengawali kegiatan TKPKD Kabupaten Kendal di tahun 2012, maka dirancang pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TKPKD Kabupaten Kendal yang dipimpin langsung oleh Ketua TKPKD Kabupaten Kendal, dalam hal ini dijabat oleh Wakil Bupati Kendal. Untuk terselenggaranya Rakor TKPKD Kabupaten Kendal secara baik dan matang, maka dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor TKPKD yang dihadiri oleh anggota Sekretariat TKPKD dan anggota Kelompok Kerja/Pokja TKPKD (Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan, dan Pokja Pengaduan Masyarakat). Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor TKPKD dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu tanggal 21 Februari 2012 dan 10 April 2012. Agenda yang dibahas adalah materi-materi yang akan disampaikan dalam Rakor TKPKD Kabupaten Kendal, yaitu potret kemiskinan terkini Kabupaten Kendal, sosialisasi kelembagaan TKPKD Kabupaten Kendal terbaru yang telah menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja yang baru di Kabupaten Kendal yang berlaku mulai Januari 2012, sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal tentang penanggulangan kemiskinan, dan sosialisasi data rumah tangga dan penduduk miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. (2) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja TKPKD Kabupaten Kendal Rapat Koordinasi Kelompok Kerja TKPKD Kabupaten Kendal diselenggarakan pada tanggal 17 April 2012 dalam rangka penyusunan program kerja Pokja-pokja TKPKD Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan pada tahun 2012. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi menyusun program kerja untuk mempublikasi data rumah tangga dan penduduk miskin hasil PPLS tahun 2012 kepada seluruh anggota TKPKD Kabupaten Kendal. Pokja Pengaduan Masyarakat menyusun program kerja untuk membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat (PPM) di tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Camat serta menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penguatan kapasitas anggota PPM Tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Pokja Pengembangan Kemitraan menyusun program kerja untuk melakukan inventarisasi

121


program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah ada di Kabupaten Kendal. (3) Rapat Koordinasi Kelompok Program TKPKD Kabupaten Kendal Rapat Koordinasi Kelompok Program TKPKD Kabupaten Kendal diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2012 dalam rangka inventarisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan. Rakor ini dihadiri oleh anggota dari 4 (empat) Kelompok Program TKPKD Kabupaten Kendal, yaitu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, serta Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Perlindungan Sosial. Perwakilan anggota Sekretariat dan Pokja-pokja TKPKD Kabupaten Kendal ikut hadir memfasilitasi penyelenggaraan Rakor Kelompok Program TKPKD Kabupaten Kendal. (4) Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kendal Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kendal dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2012 di Operation Room (OR) Setda Kabupaten Kendal. Rakor TKPKD ini dihadiri oleh seluruh anggota TKPKD Kabupaten Kendal (Tim Inti, Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program), para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, serta Ketua Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Kendal. Rakor TKPKD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kendal, H. Much. Mustamsikin, S.Ag., M.Si selaku Ketua TKPKD Kabupaten Kendal. Rakor TKPKD diawali dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kendal, Bambang Winarno, SE, MM selaku Sekretaris TKPKD. Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan. Kelembagaan TKPKD Kabupaten Kendal yang baru dibentuk dengan Keputusan Bupati Kendal No. 414.2/166/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal. Pembentukan kelembagaan TKPKD Kabupaten Kendal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Rakor TKPKD didasari oleh amanah Permendagri No. 42 Tahun 2010 dan Keputusan

Bupati

mengkoordinasikan

Kendal

No.

kebijakan

414.2/166/2012

dan

program

bahwa

tugas

penanggulangan

TKPKD

adalah

kemiskinan

dan

mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Rakor TKPKD ini mengambil tema “Koordinasi dan Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal”. Tujuan penyelenggaraan Rakor ini adalah : 122


a. melakukan

koordinasi,

sinkronisasi,

harmonisasi

dan

integrasi

berbagai

program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; b. evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan melihat capaian indikatorindikator kemiskinan dari berbagai bidang (ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar); c. sosialisasi kelembagaan TKPKD Kabupaten Kendal; d. sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal; serta e. sosialisasi data rumah tangga miskin dan individu miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Kepala Bappeda Kabupaten Kendal menyampaikan bahwa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Rakor TKPKD ini, antara lain : a. dengan adanya evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, menjadi titik awal bagi segenap anggota TKPKD untuk segera mengambil langkah-langkah konkret sesuai bidang tugasnya untuk optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan berupaya mempertahankan capaian indikator kemiskinan yang telah baik dan memperbaiki capaian indikator kemiskinan yang masih belum baik; b. terwujudnya penguatan kelembagaan TKPKD melalui optimalisasi peran dan fungsi keanggotaan TKPKD, yang terdiri atas Sekretariat, tiga Kelompok Kerja, dan empat Kelompok Program; c. dipedomaninya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kendal No. 14 Tahun 2012 serta data rumah tangga miskin dan individu miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal; serta d. meningkatnya motivasi dan komitmen segenap pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan sehingga upaya mensejahterakan masyarakat segera terwujud. Sementara itu, Wakil Bupati Kendal dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di Indonesia, Jawa Tengah termasuk Kabupaten Kendal. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan 123


langkah-langkah koordinasi secara tanggap dan nyata, melalui wadah lintas pelaku yang dimulai dari sinkronisasi data, perencanaan, kelembagaan, kebijakan, dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dikeluarkannya Perpres dimaksud adalah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 8 – 10% pada akhir tahun 2014. Masih dalam sambutannya, Wakil Bupati Kendal menambahkan bahwa untuk mendukung penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaksanakan pendataan masyarakat miskin melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011 yang lalu. Data dimaksud dapat digunakan sebagai basis penetapan kelompok sasaran penerima bantuan yang akan diintervensi oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan, misalnya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Data PPLS tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal tahun 2011 mencapai 74.735 rumah tangga sasaran (RTS) atau 296.475 orang penduduk. Jika dikomparasikan dengan total rumah tangga dan total penduduk di Kabupaten Kendal pada tahun 2010, rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal mencapai 27,73% sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Kendal mencapai 30,35%. Setelah pengarahan dari Wakil Bupati Kendal, Rakor TKPKD dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh beberapa narasumber, yaitu : a. Potret Kemiskinan di Kabupaten Kendal, disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kendal, Moh. Toha, ST, M.Si; b. Kelembagaan TKPKD, disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kendal; c. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal, disampaikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapermaspemdes) Kabupaten Kendal, Drs. Joko Supratikno; d. Sosialisasi Data Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011, disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal, Drs. Sugita, MM. 124


(5) Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian TKPKD Award Tahun 2012 TKPKD Kabupaten Kendal turut mengambil bagian dalam seleksi TKPKD Award Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka mempersiapkan materi administrasi untuk penilaian TKPKD Award Tahun 2012, Sekretariat TKPKD dan Pokja TKPKD Kabupaten Kendal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian TKPKD Award Tahun 2012 pada tanggal 9 Agustus 2012. (6) Rapat Koordinasi Persiapan Studi Banding ke TKPKD Kabupaten Sleman Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota TKPKD Kabupaten Kendal dan kinerja TKPKD Kabupaten Kendal, TKPKD Kabupaten Kendal merencanakan pelaksanaan studi banding ke TKPKD di daerah lain yang dinilai memiliki kinerja baik. Lokasi studi banding yang dipilih adalah TKPKD Kabupaten Sleman, dengan alasan TKPKD Kabupaten Sleman telah mampu mengelola Sistem Informasi Data Kemiskinan secara baik dan memiliki kelembagaan TKPKD hingga tingkat Kecamatan, Desa, dan Padukuhan. Sebelum dilaksanakan studi banding ke TKPKD Kabupaten Sleman, anggota Sekretariat dan Pokja TKPKD melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Oktober 2012 untuk mempersiapkan materi-materi yang akan dijadikan sebagai bahan studi banding ke TKPKD Kabupaten Sleman.

5.1.2 Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat Di samping melaksanakan koordinasi di tingkat daerah (Kabupaten), TKPKD Kabupaten Kendal juga mengikuti rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan TKPKD Provinsi Jawa Tengah maupun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berikut ini adalah rapat-rapat koordinasi yang diikuti oleh TKPKD Kabupaten Kendal pada tahun 2011 dan 2012. (1) Pelatihan Teknis Analisis Penanggulangan Kemiskinan TKPKD Kabupaten Kendal mengirimkan 2 (dua) orang anggota Sekretariat TKPKD untuk mengikuti Pelatihan Teknis Analisis Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 – 11 Mei 2011, bertempat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota TKPKD Kabupaten/Kota untuk melakukan analisis data kemiskinan yang hasilnya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah. (2) Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPKD TNP2K menyelenggarakan Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPKD selama 3 (tiga) hari pada tanggal 14 – 16 November 2011, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Ketua TKPKD dan Sekretariat TKPKD dari seluruh 125


Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia. Wakil Bupati Kendal selaku Ketua TKPKD Kabupaten Kendal dan Kepala Bappeda Kabupaten Kendal selaku Sekretaris TKPKD Kabupaten Kendal hadir secara pribadi dalam acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI ini. (3) Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada tanggal 3 – 4 Juli 2012 TKPKD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi Tim Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pelatihan ini diselenggarakan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan narasumber dari TNP2K. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari Pelatihan Teknis Analisis Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Mei 2011. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Tim Teknis TKPKD dalam hal analisis kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPKD Kabupaten Kendal mengirimkan 2 (dua) orang anggota Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal untuk mengikuti pelatihan tersebut. Materi yang disampaikan dalam Pelatihan ini di samping digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan, juga sebagai alat bantu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang harus disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) setiap tahunnya. Materi yang disampaikan dalam Pelatihan mencakup : a. Analisis kondisi kemiskinan; b. Analisis prioritas bidang; c. Analisis intervensi prioritas; d. Analisis anggaran belanja penanggulangan kemiskinan. (4) Rapat Kerja Teknis Regional Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2012 Rapat Kerja Teknis Regional Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2012 diselenggarakan oleh TNP2K selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 12 – 14 September 2012 bertempat di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat. Rapat Kerja Teknis dibuka secara resmi oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K. Peserta Rapat Kerja Teknis adalah Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekretaris TKPKD Provinsi, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Sekretaris

TKPKD

Kabupaten/Kota,

serta

Staf

Teknis

Sekretariat

TKPKD

Provinsi/Kabupaten/Kota.

126


Tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis adalah : a.

memberikan gambaran dan informasi tentang pemanfaatan data kemiskinan yang ada di tingkat Pusat dan kesiapan pihak Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan data kemiskinan serta merencanakan kebijakan dan menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan;

b. memberikan gambaran dan informasi tentang kemanfaatan dari program perlindungan

sosial

berbasis

keluarga,

pemberdayaan

masyarakat,

serta

pemberdayaan usaha mikro dan kecil; c.

membekali TKPK Daerah dalam melakukan pemantauan yang efektif dan aplikatif guna mendukung peran TKPK Daerah dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

(5) Rapat Koordinasi dan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada tanggal 9 – 11 Oktober 2012 TKPKD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi Tim Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pelatihan ini diselenggarakan di Hotel Lor In Solo dengan narasumber dari TNP2K, Bappenas, dan TKPKD Provinsi Jawa Tengah. Dalam acara ini disosialisasikan tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang disampaikan oleh narasumber dari Bappenas. Pemerintah telah menyiapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pembangunan di enam koridor ekonomi. Upaya tersebut ditujukan untuk mempercepat peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka memperluas kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka memaksimalkan manfaat MP3EI dan untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah telah menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Dengan adanya MP3KI, maka diharapkan pembangunan ekonomi yang terwujud tidak hanya pro-growth, tetapi juga pro-poor, pro-job dan pro-environment, termasuk penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Sasaran MP3KI adalah mencapai tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 4 – 5% pada tahun 2025. Percepatan pengurangan kemiskinan yang diharapkan melalui implementasi MP3KI dapat ditingkatkan jika perencanaan dan penganggaran berpihak pada masyarakat miskin dan dapat menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

127


5.2

Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal tidak

terlepas dari beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut. (1) Adanya perbedaan data kemiskinan antara SKPD, BPS, dan instansi lainnya. BPS telah mengeluarkan data terbaru rumah tangga dan penduduk miskin hasil PPLS tahun 2011. Sementara itu, pada tahun 2011 yang lalu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal telah merilis data penduduk miskin di Kabupaten Kendal berdasarkan indikator lokal dimana indikator tersebut disusun bersama-sama oleh beberapa SKPD terkait, termasuk BPS Kabupaten Kendal. Program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki pendataan penduduk miskin tersendiri hasil pemetaan swadaya yang dilaksanakan oleh masyarakat di lokasi PNPM. (2) Data kemiskinan versi BPS hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tidak dilakukan pemutakhiran (updating) setiap tahun sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin dan siapa saja yang sudah terentaskan setiap tahunnya. (3) Masih terdapat ego sektoral sehingga perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan. (4) Masih lemahnya manajemen data pada SKPD-SKPD sehingga Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal mengalami kesulitan untuk memperoleh data indikator kemiskinan dari SKPD-SKPD. (5) Belum seluruh anggota Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program terlibat secara aktif dalam TKPKD Kabupaten Kendal. (6) Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan karena tidak aktifnya Kelompok Program dalam TKPKD Kendal. (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskina belum secara efektif dilakukan untuk melihat sejauh mana target capaian dan outcome dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

128


5.3

Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

5.3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal di antaranya adalah pemberian beras untuk masyarakat miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), dan beasiswa bagi siswa miskin. Pengendalian yang dilakukan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi seperti : a. pemberian bantuan tepat sasaran; b. pemberian bantuan tepat waktu sesuai jadwal; c. pemberian bantuan tepat jumlah. Hasil monitoring yang dilaksanakan selama ini menunjukkan bahwa pemberian Raskin masih ada yang belum tepat sasaran dan tepat jumlah karena juga menjangkau masyarakat yang tidak miskin. Hal ini dikarenakan masih adanya tuntutan dari sebagian masyarakat agar Raskin dibagi secara merata ke seluruh masyarakat. Melihat kondisi demikian, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa Raskin diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar miskin. Sementara itu, pelaksanaan Jamkesmas di Kabupaten Kendal diupayakan tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Meskipun demikian, masih ada keluhan dari LSM yang menyoroti bahwa ada sebagian masyarakat miskin yang belum dapat mengakses Jamkesmas karena tidak terdata sebagai penerima Jamkesmas. Untuk itu, TKPKD Kabupaten Kendal yang dimotori oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan membuka ruang dialog kepada LSM untuk menyampaikan data-data masyarakat miskin yang sekiranya masih tercecer sebagai penerima Jamkesmas agar dapat dimasukkan sebagai penerima Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

5.3.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal di antaranya adalah PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. Pengendalian program dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sebagai contoh pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Monitoring dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan siklus PNPM telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai mekanisme. Pada tahun 2012 ini monitoring juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja Sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Unit-unit Pengelola Kegiatan (Unit Pengelola Lingkungan, Unit Pengelola Keuangan, dan Unit Pengelola Sosia).

129


5.3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal di antaranya adalah pemberian bantuan modal untuk usaha kelompok dan pemberian bantuan peralatan usaha.

5.3.4 Program Penanggulangan Kemiskinan Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan Perlindungan Sosial Program penanggulangan kemiskinan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal di antaranya adalah pemberian bekal keterampilan bagi pekerja migran, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif.

5.4

Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal telah

dilaksanakan secara baik sehingga pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan hasil kegiatan dapat diminimalkan. Mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan kemiskinan telah diakomodasi dalam kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kendal, dengan adanya Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang bertugas memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Susunan kepengurusan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam TKPKD Kabupaten Kendal tahun 2012 disajikan dalam Tabel 5.4.1 berikut. Tabel 5.4.1 Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat

No. Pengurus Pokja 1. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal 2. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Kendal 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kendal 4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Kendal 5. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal 6. Unsur Komunitas Peduli Kemiskinan Kabupaten Kendal 130

Kedudukan Ketua

Keterangan

Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

Anggota

Wahyu Ratriyani, SKM, MAP


5.5

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 dan 2012 Kegiatan yang dilaksanakan TKPKD Kabupaten Kendal pada tahun 2011 di luar rapat-

rapat koordinasi sebagai berikut. (1) Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Pro Poor Planning and Budgeting) Pelatihan Pro Poor Planning and Budgeting selama dua hari pada tanggal 21 – 22 Oktober 2011 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kendal Lantai II. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Sutiknyo, S.TP yang merupakan Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pekalongan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas anggota TKPKD Kabupaten Kendal, anggota Komunitas Peduli Kemiskinan Kabupaten Kendal, dan pihak-pihak lain yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan. Hasil yang ingin dicapai melalui pelatihan ini adalah terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan yang bermuara pada penanggulangan kemiskinan sehingga terwujud masyarakat Kendal yang maju dan sejahtera. (2) Partisipasi dalam Training of Trainer (ToT) Pemandu Nasional Pemda Tahun 2011 TKPKD Kabupaten Kendal mengikutsertakan anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Program (TKPP) PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Kendal sekaligus anggota Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal atas nama Albertus Hendri Setyawan, SP, MT dalam Training of Trainer (ToT) Pemandu Nasional Pemda Tahun 2011 yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 21 - 25 November 2011, bertempat di Quest Hotel, Kuta Central Park, Bali. Kegiatan ToT Pemandu Nasional Pemda Tahun 2011 diselenggarakan oleh Satker Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Pusat, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. ToT dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran aparat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. (3) Fasilitasi Pendirian Bank Sampah “Kepompong” Pasar Kendal TKPKD Kabupaten Kendal memfasilitasi berdirinya Bank Sampah “Kepompong” Pasar Kendal yang digagas oleh Komunitas Peduli Kemiskinan Kabupaten Kendal. Sebagian anggota Komunitas Peduli Kemiskinan Kabupaten Kendal juga merupakan anggota TKPKD Kabupaten Kendal. Bank Sampah merupakan inovasi dalam pengelolaan sampah dimana masyarakat, khususnya masyarakat miskin, diajak untuk menabung sampah di Bank Sampah dan masyarakat dapat menarik hasil tabungannya dalam bentuk uang tunai setelah periode waktu tertentu. Selain diperoleh lingkungan yang bersih dan hasil ekonomis dari menabung sampah, keberadaan Bank Sampah diharapkan mampu 131


menumbuhkan budaya dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap lingkungan. Bank Sampah “Kepompong” Pasar Kendal direncanakan dibuka secara resmi oleh Bupati Kendal pada tahun 2012. Bank Sampah “Kepompong” Pasar Kendal ini berlokasi di Kompleks Timur Pasar Kendal Blok I No. 62 – 63 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kota Kendal. (4) Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal melalui SMS pengaduan (melalui SMS Center Telkomsel 6488 dan Indosat 900) yang difasilitasi oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal selaku anggota Pokja Pengaduan Masyarakat. (5) Penyusunan Laporan Kinerja TKPKD Kabupaten Kendal Tahun 2011 Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal menyusun Laporan Kinerja TKPKD Kabupaten Kendal Tahun 2011 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas TKPKD Kabupaten Kendal pada tahun 2011.

Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan TKPKD Kabupaten Kendal pada tahun 2012 di luar rapat-rapat koordinasi sebagai berikut. (1) Fasilitasi Peresmian Bank Sampah “Kepompong” Pasar Kendal Peresmian Bank Sampah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2012 oleh Bupati Kendal bertempat di halaman Pasar Kendal sebelah Timur, dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal, Muspida Kabupaten Kendal, SKPD-SKPD terkait, dan pihak-pihak peduli kemiskinan lainnya. Peresmian dilakukan dalam rangka mensosialisasikan secara luas keberadaan Bank Sampah “Kepompong” Pasar Kendal. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak masyarakat dan para stakeholder yang mengetahui dan mengenal Bank Sampah dan mau turut menyukseskan keberadaan Bank Sampah dalam mewujudkan Kendal Go Green yang bersih dari sampah dan juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah Bank Sampah. (2) Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 25 – 26 September 2012. Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu agenda kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kendal tahun 2012, yang pelaksanaannya diemban oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Masyarakat dengan ketua Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan

132


pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapermaspemdes) Kabupaten Kendal. Pelatihan dibuka oleh Wakil Bupati Kendal di Operation Room (OR) Setda Kabupaten Kendal. Sementara itu, pelaksanaan pelatihan dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu Ruang Rapat Gedung A Lantai II dan Ruang Rapat Gedung C Lantai II di Setda Kendal. Peserta pelatihan sejumlah 100 orang dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal dimana jumlah peserta setiap kecamatan sejumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas Kasi Pembangunan dan 4 (empat) orang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat. Sebagai narasumber pelatihan

PPM

adalah

Kepala

Bidang

Penanggulangan

Kemiskinan

pada

Bapermaspemdes Kabupaten Kendal, Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Kendal, dan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kendal. Materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan PPM adalah : a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal; b. Sosialisasi Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal; c. Sosialisasi Kelembagaan TKPKD Kabupaten Kendal; d. Prosedur Pengaduan Masyarakat terkait Program TKPKD; e. Proses Penanganan Pengaduan Masyarakat; f. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat; serta g. Koordinasi SKPD dalam Menangani Pengaduan Masyarakat. (3) Studi Banding ke TKPKD Kabupaten Sleman Studi banding TKPKD Kabupaten Kendal ke TKPKD Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam rangka berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) guna peningkatan kinerja TKPKD Kabupaten Kendal dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan. Studi banding diterima oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Sleman (Bapak Pramana) dan Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman (Bapak Sigit). Rombongan studi banding TKPKD Kabupaten Kendal sejumlah 20 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Kendal.

133


(4) Seleksi Tenaga Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal Pada tahun 2012 TKPKD Kabupaten Kendal mengadakan seleksi penerimaan Tenaga Sekretariat guna membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan mengingat intensitas pekerjaan TKPKD yang begitu tinggi dan kesibukan dari para anggota Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari di instansi masing-masing. Seleksi dilakukan secara profesional dengan membuka informasi pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Sekretariat TKPKD sejumlah 1 (satu) orang melalui website Bappeda Kabupaten Kendal dan surat kepada Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan untuk diteruskan ke masyarakat di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Oktober 2012 dan ditutup tanggal 15 November 2012. Jumlah pendaftar/pelamar yang masuk sebanyak 10 orang, tetapi yang lulus secara administratif sebanyak 9 (sembilan) orang. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2012 bertempat di Bappeda Kabupaten Kendal dilaksanakan seleksi tahap berikutnya berupa praktek komputer dan analisis data serta wawancara, diikuti oleh 7 (tujuh) orang pelamar. Dua orang pelamar tidak hadir pada tahap seleksi lanjutan tersebut. Seleksi praktek komputer dan analisis data dilakukan oleh 1 (satu) orang anggota Sekretariat TKPKD, sedangkan seleksi wawancara dilakukan oleh 4 (empat) orang terdiri dari 2 (orang) unsur Sekretariat TKPKD dan 2 (orang) unsur Pokja Pengembangan Kemitraan. Pelamar yang akhirnya terpilih sebagai Tenaga Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal adalah Ida Nurcholifah dari Kelurahan Jetis, Kendal, yang memiliki latar pendidikan “Pendidikan Biologi” dari IKIP PGRI Semarang. Tenaga Sekretariat TKPKD yang terpilih dikontrak selama 1 (satu) tahun dan akan bekerja secara efektif mulai 2 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013. Apabila Tenaga Sekretariat TKPKD berkinerja baik, maka masa kerjanya akan diperpanjang. Gaji bagi Tenaga Sekretariat TKPKD dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal pada kegiatan TKPKD Kabupaten Kendal. (5) Penyusunan Laporan Kinerja TKPKD Kabupaten Kendal Tahun 2012 Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal menyusun Laporan Kinerja TKPKD Kabupaten Kendal Tahun 2012 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas TKPKD Kabupaten Kendal pada tahun 2012. (6) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012 Sekretariat TKPKD Kabupaten Kendal menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal Tahun 2012 sebagai gambaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang di Kabupaten Kendal, mencakup kondisi umum kemiskinan daerah, prioritas target bidang dan intervensi penanggulangan 134


kemiskinan, tinjauan anggaran penanggulangan kemiskinan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah, serta koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.

5.6

Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Berikut ini adalah beberapa rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas

koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal : (1) Data rumah tangga dan penduduk miskin hasil PPLS tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BPS hendaknya digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan. Jika masih terdapat ketidaksesuaian data maupun rumah tangga/penduduk miskin yang masih tercecer, dapat dilakukan pemutakhiran data. (2) Guna terwujudnya pengelolaan data penduduk miskin secara baik, maka perlu dipertimbangkan

penyusunan

Sistem

Informasi

Data

Penduduk

Miskin

yang

komprehensif yang memuat berbagai informasi penting mengenai status penduduk miskin tersebut beserta intervensi program/kegiatan yang sudah diterimanya. (3) Perlunya sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD-SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (by name dan by address) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya. Selama ini kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD belum secara jelas menunjukkan mana saja rumah tangga/penduduk miskin yang telah memperoleh intervensi program dari SKPD yang bersangkutan. (4) Perlunya dilakukan sosialisasi kepada SKPD-SKPD terkait mengenai pentingnya data-data indikator kemiskinan karena selama ini data-data tersebut belum terarsip secara baik. Di samping itu, masih terdapat beberapa indikator kemiskinan yang belum terdata dengan baik. (5) Untuk meningkatkan keaktifan dari seluruh anggota TKPKD Kabupaten Kendal, maka Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program TKPKD harus menyusun program kerja pada saat Rakor Perencanaan di awal tahun dan menyampaikan hasil kerjanya pada Rakor Evaluasi di akhir tahun. (6) Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu digalakkan mulai tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana target capaian dan outcome dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang

135


dilaksanakan. Panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu disusun sebagai pedoman dan penyamaan persepsi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.

136


BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN REKOMENDASI

6.1

Kondisi Umum Kemiskinan

6.1.1

Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal pada

tahun 2010 sebesar 14,47%, berada di atas tingkat kemiskinan nasional tetapi di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat kondisinya dari waktu ke waktu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal cenderung mengalami penurunan. Tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kendal yang memiliki tren menurun sejalan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal relevan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi relevan yang terjadi merupakan kondisi relevan yang membaik. 6.1.2

Jumlah Penduduk Miskin Dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,47%, jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Kendal pada tahun 2010 sejumlah 130.313 jiwa. Kemiskinan di Kabupaten Kendal memberikan kontribusi sebesar 2,50% terhadap total jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2010. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal memiliki tren yang menurun dalam kurun tahun 2003 – 2010. 6.1.3

Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 sebesar 3,48.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 masih tergolong tinggi karena berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Masih tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kendal masih jauh di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan

di

Kabupaten

Kendal

pada

tahun

2010

sebesar

Rp 216.545/kapita/bulan. Meskipun masih tergolong tinggi, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan menurun selama kurun tahun 2003 – 2005. Tren penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa program/kegiatan 137


yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan telah cukup efektif untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Mengingat Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal tergolong tinggi dan berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin serta pengurangan beban pengeluaran penduduk/rumah tangga miskin melalui bantuan sosial. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal yang memiliki tren menurun sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga memiliki tren yang menurun. Dengan demikian, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kendal relevan dengan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi relevan yang terjadi pada indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan kondisi relevan yang membaik. 6.1.4

Indeks Keparahan Kemiskinan Pada tahun 2010 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar 1,30

merupakan Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi di tingkat Jawa Tengah. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2010 jauh berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (0,58) maupun Provinsi Jawa Tengah (0,60). Tingginya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kendal yang sangat besar. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal memiliki tren yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2003 – 2010. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Kendal semakin besar dari waktu ke waktu. Tren peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan belum efektif untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. Mengingat Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu diprioritaskan pada penduduk/rumah tangga yang paling miskin untuk memperkecil ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal rupanya tidak sejalan dengan pergerakan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini dikarenakan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kendal memiliki tren meningkat, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional memiliki tren 138


menurun. Kondisi yang diharapkan adalah penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan. Dengan demikian, perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kendal tidak relevan dengan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan kondisinya memburuk.

6.2

Prioritas Target, Intervensi, dan Wilayah Per Bidang

6.2.1

Bidang Ketenagakerjaan

6.2.1.1 Prioritas Target No. 1.

Indikator Utama

Antar

Antar

Wilayah

Waktu

Tingkat pengangguran

Lebih

baik Tren

terbuka

dari capaian menurun

Efektivitas Efektif

Relevansi Relevan membaik

Provinsi dan Nasional

6.2.1.2 Prioritas Intervensi Kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal relatif baik dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah dan berada di dibawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten juga relatif baik karena berada di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional. Tren tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal juga menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Capaian ini perlu dipertahankan agar tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal dapat ditekan lebih rendah lagi dan tetap berada di bawah tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. 6.2.2

Bidang Kesehatan


Indikator Utama

Antar

Antar

Wilayah

Waktu

Angka kematian bayi per

Lebih

buruk Tren

100.000 kelahiran hidup


Efektivitas Efektif


Provinsi dan Nasional 2.

139

Angka kematian balita

Lebih

buruk

per 100.000 kelahiran

dari capaian

hidup

Provinsi

-

-

-


No. 3.

Indikator Utama

Antar

Antar

Wilayah

Waktu

buruk Tren

Efektivitas

Angka kematian ibu

Lebih

melahirkan per 100.000

dari capaian meningkat

relevan

kelahiran hidup

Provinsi,

memburuk

tetapi

Tidak efektif

Relevansi Tidak

lebih

baik

dari

capaian Nasional 4.

Prevalensi balita gizi

Lebih

buruk Tren

Tidak efektif

Tidak

buruk


relevan

Provinsi

memburuk

Berdasarkan analisis antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi terhadap indikator-indikator utama di bidang kesehatan, indikator utama prioritas yang akan diintervensi untuk memperbaiki capaian dari indikator utama tersebut adalah angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. 6.2.2.2 Prioritas Intervensi Indikator pendukung yang memiliki kecenderungan kurang baik yang diindikasikan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kendal, yaitu jarak Puskesmas terdekat. 6.2.2.3 Prioritas Wilayah Mengingat data jarak Puskesmas terdekat di Kabupaten Kendal belum dapat dirinci hingga tingkat kecamatan, maka upaya untuk menyandingkan angka kematian ibu melahirkan dan jarak Puskesmas terdekat dalam analisis prioritas wilayah tidak dapat dilakukan. Untuk itu, dilakukan upaya alternatif untuk dapat menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi. Upaya alternatif yang dilakukan adalah menyandingkan : - angka kematian ibu melahirkan dengan rasio bidan per 100.000 penduduk, dengan prioritas wilayah Kecamatan Weleri; - angka kematian ibu melahirkan dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal, dengan prioritas wilayah Kecamatan Weleri dan Ngampel; - jumlah kematian ibu melahirkan dengan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, dengan prioritas wilayah Kecamatan Weleri, Rowosari, dan Gemuh.

140


6.2.3

Bidang Pendidikan


Indikator Utama APM SD/MI

Antar

Antar

Wilayah

Waktu

Lebih

baik Tren

Efektivitas

Relevansi

-

-

-

-

-

-

dari capaian meningkat Provinsi dan Nasional 2.

APK SD/MI

Lebih

baik Tren

dari capaian meningkat Provinsi dan Nasional 3.

Angka putus sekolah usia

Lebih

baik Tren

7 – 12 tahun

dari capaian menurun Provinsi dan Nasional

4.

APM SMP/MTs

Lebih

buruk Tren

Tidak efektif

Tidak


relevan

Provinsi dan

memburuk

Nasional 5.

APK SMP/MTs

Lebih

buruk Tren

Tidak efektif

Tidak


relevan

Provinsi dan

memburuk

Nasional 6.


Lebih

buruk Tren

13 – 15 tahun


Tidak efektif

Relevan membaik


APM SMA/MA

Lebih

buruk Tren

Tidak efektif


Relevan membaik


APK SMA/MA

Lebih

buruk Tren

Tidak efektif


Relevan membaik



Lebih

buruk Tren

16 – 18 tahun


Tidak efektif

Relevan membaik

Provinsi dan Nasional

141


Berdasarkan analisis antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi terhadap indikator-indikator utama di bidang pendidikan, indikator utama prioritas yang akan diintervensi

untuk

memperbaiki

capaian

dari

indikator

utama

tersebut

adalah

APM SMP/MTs. 6.2.3.2 Prioritas Intervensi Indikator pendukung yang memiliki kecenderungan kurang baik yang diindikasikan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian yang belum baik dari APM SMP/MTs di Kabupaten Kendal, yaitu jarak SMP/MTs dan rasio guru/kelas SMP/MTs. 6.2.3.3 Prioritas Wilayah Mengingat data APM SMP/MTs, jarak SMP/MTs, dan rasio guru/kelas SMP/MTs di Kabupaten Kendal belum dapat dirinci hingga tingkat kecamatan, maka upaya untuk menyandingkan APM SMP/MTs dengan jarak SMP/MTs maupun rasio guru/kelas SMP/MTs tidak dapat dilakukan. Untuk itu, dilakukan upaya alternatif untuk dapat menentukan wilayah prioritas yang akan diintervensi. Upaya alternatif yang dilakukan adalah menyandingkan : - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Sukorejo, Patean, Plantungan, Pageruyung, dan Rowosari; - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan rasio siswa/guru SMP/MTs, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel, dan Kota Kendal. - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan rasio guru/sekolah SMP/MTs, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Sukorejo, Patean, Plantungan, Pageruyung, Limbangan, Rowosari, Kangkung, Pegandon, dan Ringinarum; - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan jumlah individu di bawah usia 15 tahun yang menderita cacat dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Sukorejo, Kangkung, dan Pegandon; - jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang bersekolah dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dengan jumlah individu usia 5 – di bawah 15 tahun yang bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Sukorejo, Patean, dan Plantungan.

142


6.2.4

Bidang Infrastruktur Dasar


Indikator Utama

Antar

Antar

Wilayah

Waktu

Proporsi rumah tangga

Lebih baik

Tren

dengan sanitasi layak

dari capaian

meningkat

Efektivitas Efektif


Nasional, tetapi lebih buruk dari capaian Provinsi 2.


Lebih baik

Tren

dengan air minum layak

dari capaian

meningkat

Tidak efektif

Relevan membaik

Nasional dan Provinsi 3.


Lebih baik

Tren

dengan akses listrik

dari capaian

meningkat

Efektif

Relevan membaik

Nasional dan Provinsi

Berdasarkan analisis antar wilayah, antar waktu, efektivitas, dan relevansi terhadap indikator-indikator utama di bidang infrastruktur dasar, indikator utama prioritas yang akan diintervensi untuk memperbaiki capaian dari indikator utama tersebut adalah proporsi rumah tangga dengan air minum layak. 6.2.4.2 Prioritas Intervensi Indikator pendukung yang diindikasikan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian yang belum baik dari proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Kendal, yaitu jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah. 6.2.4.3 Prioritas Wilayah Analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dan jumlah rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Pageruyung. Analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dan jumlah penduduk usia 15 – di bawah 60 tahun yang tidak bekerja dari rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan 30% terendah, menghasilkan prioritas wilayah Kecamatan Pageruyung, Pegandon, Patebon, dan Kota Kendal. 143


6.3

Dukungan Daerah : Program-program Unggulan Daerah Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kendal tahun 2005 – 2025 menjadi

acuan bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus mampu mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Kendal menuju Kabupaten Kendal yang mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, terpadu, dan multidimensi, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal diarahkan kepada pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia, yaitu hak atas pangan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas rumah, hak atas tanah, hak atas air bersih, hak untuk berpartisipasi, hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta hak rasa aman. Program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal dalam rangka memenuhi 10 (sepuluh) hak dasar manusia diwujudkan ke dalam 4 (empat) kategori kegiatan. Pada beberapa kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan integrasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaannya. Kategori program penanggulangan kemiskinan yang pertama adalah bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian Raskin, Jamkesmas, Jamkesda, Program Keluarga Harapan, beasiswa bagi siswa miskin di tingkat SD, SMP, dan SMA, pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin, pemberian paket sembako bagi wanita nelayan yang duafa, bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya, pasar murah Lebaran, pasar murah TMMD, bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan, serta santunan kepada para duafa. Kategori program penanggulangan kemiskinan yang kedua adalah program penanggulangan dilaksanakan

kemiskinan

antara

lain

berbasis PNPM

pemberdayaan

Mandiri

Perkotaan,

masyarakat. PNPM

Kegiatan

Mandiri

yang

Perdesaan,

Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP), pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah, serta pelatihan kewirausahaan bagi wanita rawan sosial ekonomi. Kategori program penanggulangan kemiskinan yang ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberian modal usaha kelompok, pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir, serta pemberian bantuan peralatan usaha. Kategori program penanggulangan kemiskinan yang keempat adalah program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan Balai Latihan Kerja, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, bantuan sosial bagi pekerja migran, pemberdayaan 144


masyarakat melalui Padat Karya Infrastruktur dan Padat Karya Produktif, pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja, pengawasan berlakunya UMK di perusahaan, serta penempatan transmigrasi. 6.4

Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian Guna meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain : (1) Seiring dengan berlangsungnya Musrenbang dari tingkat Desa hingga Kabupaten, perlu dilakukan inventarisasi perencanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang memang difokuskan kepada sasaran rumah tangga miskin atau penduduk miskin. Jika sasarannya adalah usaha ekonomi mikro dan kecil, maka dilakukan inventarisasi perencanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang dimiliki oleh rumah tangga miskin atau penduduk miskin. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan inventarisasi tersebut, melalui fasilitasi TKPKD Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan Workshop Perencanaan Kegiatan Bidang Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan sebelum Forum SKPD. (2) Guna mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, maka perlu pengalokasian kuota anggaran

yang

diarahkan

pada

penanggulangan

kemiskinan

sehingga

upaya

penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung efektif. (3) Rapat koordinasi segenap anggota TKPKD perlu dilaksanakan secara rutin minimal setiap 3 bulan untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan. (4) Setiap kelompok kerja dan kelompok program perlu melaksanakan pertemuan secara rutin bersama dengan anggotanya masing-masing untuk membahas program kerja dan mengkonsolidasikan pelaksanaan program kerja dan hasilnya disampaikan kepada Sekretariat TKPKD. (5) Untuk mengetahui capaian/perkembangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh TKPKD. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada SKPD pelaksana kegiatan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki pelaksanaan kegiatan. (6) Perlunya menggandeng seluas-luasnya dunia usaha untuk terlibat secara aktif dalam penanggulangan kemiskinan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan TKPKD perlu secara aktif memfasilitasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR atau program sejenis yang ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan. Setiap CSR atau program sejenis yang ditujukan bagi penanggulangan 145


kemiskinan perlu didata secara baik sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas program tersebut dalam kontribusinya mengentaskan kemiskinan.

6.5

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Berikut ini adalah rencana aksi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh TKPKD

Kabupaten Kendal pada tahun 2013 : (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi TKPKD Kabupaten Kendal membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan TKPKD Kabupaten Kendal dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2012. (2) Pelaksanaan Rapat Koordinasi penyusunan program kerja tahun 2013. (3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur Dasar, dan Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka pemutakhiran dan validasi data indikator kemiskinan pada berbagai bidang tersebut. (4) Pelaksanaan Workshop Perencanaan Kegiatan Bidang Penanggulangan Kemiskinan. (5) Pemutakhiran data pada Sistem Informasi Penduduk Miskin Kabupaten yang mengintegrasikan berbagai jenis data penduduk miskin dari berbagai sumber menjadi data tunggal. Data PPLS tahun 2011 yang dilaksanakan oleh BPS digunakan sebagai salah satu referensi. (6) Identifikasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah ada di Kabupaten Kendal dan sosialisasi yang lebih luas kepada dunia usaha di Kabupaten Kendal dan sekitarnya untuk dapat mengarahkan kegiatan CSR pada 10 (sepuluh) program prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2010 – 2015 di Kabupaten Kendal sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal. (7) Pelaksanaan Temu TKPKD dan Dunia Usaha dalam rangka pengembangan kemitraan dengan dunia usaha untuk peningkatan peran dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan. (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. (9) Pelaksanaan workshop hasil monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. (10) Pelaksanaan Lokakarya Penguatan Kapasitas TKPKD Kabupaten Kendal dalam rangka peningkatan fungsi TKPKD sebagai wadah lintas pelaku dan lintas sektoral dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan. (11) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Kerja Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Kelompok Program TKPKD. 146


TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KENDAL. 0 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Kendal

Recommend Documents