LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MADIUN (LP2KD)

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MADIUN

(LP2KD)

PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan KaruniaNya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan laporan yang disusun secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja TKPK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Sebagaimana peran dan fungsi TKPK dalam mengatasi tingkat kemiskinan, perencanaan program

dan

kegiatan

Pemerintah

Kota

Madiun

yang

berbasis

pada

penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama TKPK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan visi misi Pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2012 yaitu “Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera”, menjadikan TKPK sebagai lembaga yang berada di lini utama dalam pengentasan kemiskinan. Demikian Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini disusun dengan harapan kedepannya mampu menjadi bahan evaluasi TKPK Kota Madiun dalam menjalankan kapasitasnya sebagai lembaga yang fokus pada penanggulangan kemiskinan.

Madiun,

Agustus 2012

KEPALA BAPPEDA KOTA MADIUN / SEKRETARIS TKPK KOTA MADIUN

Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570403 198203 1 013

DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................... 1 1.2. Maksud Dan Tujuan ................................................................................................................... 4 1.3. Landasan Hukum........................................................................................................................ 11 1.3. Sistematika Penulisan ................................................................................................................. 11

BAB II KONDISI KEMISKINAN DI KOTA MADIUN ............................................................ 12 2.1. Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan ................................................................................. 12 2.2. Bidang Kesehatan ....................................................................................................................... 15 2.3. Bidang Pendidikan ..................................................................................................................... 17 2.4. Bidang Infrastruktur ................................................................................................................... 20 2.5. Bidang Ketahanan Pangan ......................................................................................................... 21

BAB III ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN .......................................................................................................................................... 22 3.1. Komposisi Anggaran Belanja Sektoral ...................................................................................... 22 3.2. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Sumber Pembiayaan ........................................................ 24 3.3. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Mata Anggaran ................................................................ 25 3.4. Anggaran Belanja Sektoral Menurut Jenis Program yang Dibiayai .......................................... 26 3.5. Relevansi dan Efektifitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 26

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN .......................................................................................................................................... 28 4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .................................................................................... 28 4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................................ 29 4.3. Program dan Kegiatan penanggulangan Kemiskinan ................................................................ 30 4.4. Pengaduan Masyarakat ............................................................................................................... 31

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ....................................................................................... 32 5.1. Koordinasi penanggulangan Kemiskinan................................................................................... 32 5.2. Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ............................................... 34 5.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ............................................................................................ 35 5.4. Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 37

BAB V1 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................................................... 45 6.1. Prioritas Intervensi Sektoral dan Wilayah .................................................................................. 45 6.2. Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja ............................................................ 45 6.3. Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ... 45

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG Penanggulangan Kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, Pemerintah dan Badan Usaha. Kemiskinan

bukan

hanya

menjadi

masalah

perseorangan,

tapi

merupakan

permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan. Sehingga jika tidak segera diatasi, maka permasalahan kemiskinan tersebut akan memperparah permasalahan lain yang juga sedang dalam penyelesaian. Sedemikian pentingnya program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, sehingga Pemerintah menetapkan Kebiajkan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dalam Pembangunan Nasional yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, yang pelaksanaannya dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan. Isu kebijakan penanggulangan kemiskinan beralih pada percepatan penanganan kemiskinan setelah terjadi ekspos tingginya angka kemiskinan,pelambatan turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan antar-wilayah (Indeks Gini Kemiskinan Menaik) yang

menyertainya.

Untuk

itu,

dalam

agenda

kebijakan

pembangunan,

penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas nasional. Di dalam RPJMN ditargetkan penurunan angka kemiksinan menjadi 8-10 persen pada tahun

2014.

Sebagai

strategi

pelaksanaan

pencapaian,

maka

Pemerintah

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tersebut diperlukan berbagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai inti penggerak kegiatan berbasis penanggulangan kemiskinan di tingkat Pemerintah Pusat dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerus kebijakan dan menjalankan tugas koordinasi serta pengendalian seperti yang telah diuraikan di Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

1

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjembatani setiap Satuan Kerja di lingkungannya untuk konsisten melakukan program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan. Target pengurangan angka kemiskinan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan. Target pencapaian disesuaikan dengan jangka waktu perencanaan pembangunan, target jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), target jangka menengah yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu pembangunan selama 5 (lima) tahun, dan target jangka panjang untuk perencanaan pembangunan selama 25 (dua puluh lima) tahun yang dimasukkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Berikut diuraikan perencanaan target dalam beberapa kurun waktu perencanaan pembangunan : a. Target RPJP (2004-2025) pada Tahun 2025 - Tingkat Kemiskinan

: <5%

b. Target RPJMN (2009-2013) pada Tahun 2014 - Angka Kemiskinan

: 8 – 10 %

- Angka Pengangguran

: 5-6%

c. Target RPJMD (2009-2014) pada tahun 2014 - Tingkat Kemiskinan

: 9,22 %

d. Target dalam RKP 2012 - Penanggulangan Kemiskinan

: 12 – 14 %

- Pengurangan Pengangguran

: 7%

Perlu lebih banyak dukungan dan apresiasi di bidang penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan visi penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun sesuai dengan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2012 yaitu Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilakukan upaya – upaya terpadu melalui misi penanggulangan kemiskinan Kota Madiun yaitu : 1. Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Seluruh Kebijakan dan aksi publik 2. Mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, LSM dan pemerintah dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin. 3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

2

4. Meningkatkan

kemampuan

dasar

masyarakat

miskin

untuk

peningkatan

pendapatan dan perubahan pola pikir melalui perbaikan pendidikan, kesehatan serta ketrampilan 5. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif Berdasarkan visi dan misi Kota Madiun dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, maka peran Pemerintah Kota Madiun dalam menetapkan berbagai prioritas kebijakan sebagai dasar dan pedoman bagi seluruh instansi terkait, stakeholder dan perseorangan untuk berperan serta aktif dan berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan benar-benar sangat diperlukan. Selama 3 tahun terakhir, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan prioritas pembangunan yang berbasis penanggulangan kemiskinan di dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut prioritas kebijakan yang berpihak dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun :

Kebijakan Anggaran Yang Berorientasi pada Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Integrasi Perencanaan

Kebijakan Penguatan Kelembagaan TKPK

Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar - hak atas pangan - hak atas layanan pendidikan - hak atas layanan kesehatan - hak atas perumahan dan prasarana dasar - hak untuk berusaha - hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik - hak atas SDA dan LH - hak untuk berpartisipasi

Kebijakan Perluasan kesempatan kerja dan berusaha

Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan SDM termasuk Kesetaraan Gender

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Sejalan dengan kebijakan tersebut dan dalam rangka upaya nyata percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerint ah Kota Madiun menerapkan beberapa prinsip utama sebagaimana yang terkandung di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Madiun 2009 – 2014, yaitu :

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

3

1. Memperbaiki program perlindungan sosial Program perlindungan sosial adalah program sosial yang bersifat perlindungan terhadap masyarakat miskin. Program tersebut dapat berupa bantuan sosial atau jaminan sosial. Bantuan sosial adalah suatu program yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. Sedangkan jaminan sosial adalah suatu program yang ditujukan bagi masyarakat miskin untuk membantu dalam menghadapi goncangan dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya agar tidak jatuh menjadi masyarakat yang sangat miskin. 2. Meningkatkan akses pelayanan dasar Prinsip

yang

kedua

dalam

menangani

kemiskinan

adalah

dengan

meningkatkan/memudahkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi. Pelayanan dasar menjadi salah satu prinsip utama dalam menangani kemiskinan, karena kemampuan suatu individu terhadap pemenuhan akan pelayanan dasar menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan. 3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin Pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis batas kemiskinan. 4. Pembangunan yang inklusif Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mampu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang perekonomiannya tumbuh secara dinamis. I.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Sesuai dengan misi dan visi serta kebijakan dan program kegiatan yang telah dijalankan kemiskinan

selama di

pembangunan

ini,

Kota

terjadi

Madiun.

sebagai

peningkatan Berikut

gambaran

dalam

diuraikan tingkat

capaian

beberapa

penanggulangan capaian

perkembangan

indikator

pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun.


4

a.

P Peningka atan kua alitas su umberda aya man nusia be erdasark kan angk ka IPM. In ndeks Pe embangunan Man nusia (IPM M) di Kotta Madiun pada ttahun 20 009 sebessar 76,23. Dibandingkkan deng gan Indeks Pem mbanguna an Manu usia (IPM M) di Ko ota M Madiun 20 010 yang g sebesar 76,61 berarti kualitas sumber daya ma anusia Ko ota M Madiun meningkat m t sebesa ar 0,5 pe ersen, se edangkan n pada ttahun 20 011 Inde eks Pe embangu unan Ma anusia (IPM) di Kota K Mad diun 77,2 25 yang berarti dari tahun 2010 sam mpai 20 011 terja adi kena aikan se ebesar 0,83 0 pe ersen. Ja adi seca ara ke eseluruha an dari ttahun 20 009 samp pai tahun n 2011 terjadi t pe eningkattan kualittas su umber da aya manu usia Kota a Madiun rata-rata a 0,66 pe ersen. GRAF FIK DATA A IPM K KOTA MA ADIUN TAHUN 2009 - 2011

77.2 25

76.61 1 76.23

2009

IPM

2010

2011

b. P Peningka atan Kua alitas Ke esehata an A Angka Ha arapan Hidup (A AHH) A Angka Ha arapan Hidup (AH HH) di Ko ota Madiun pada tahun 2 2009 seb besar 70,,81 dibandingkan deng gan Angk ka Harap pan Hidup (AHH) di Kota Madiun 2010 yang se ebesar 71,10 7 be erarti kua alitas kessehatan masyarak kat Kota Madiun meningk kat se ebesar 0,,41 perse en. Sedangkan pa ada tahun 2011 Angka A Ha arapan Hidup (AH HH) di Kota Madiun M 7 71,29 ya ang bera arti dari tahun 2010 sa ampai 20 011 terja adi ke enaikan kualitas kkesehata an masya arakat Ko ota Madiu un sebesa ar 0,27 persen. p Ja adi se ecara ke eseluruha an dari tahun 20 009 samp pai tahun n 2011 tterjadi peningkat p tan ku ualitas ke esehatan n masyara akat Kota a Madiun n rata-rata a 0,34 pe ersen.

Lapo oran Pelakssanaan Pen nanggulangan Kemisskinan Daerah (LP2KD D) Kota Ma adiun Tahu un 2012

5

GRAF FIK DATA A AHH K KOTA MA ADIUN TAHUN 2009 - 2011

71 1.29 71.10 0

1 70.81

2009

AHH

2010

2011

A Angka Ke ematian n Bayi (A AKB) di Kota Madiun pa ada tahu un 2009 sebesar 18,59 dibandingkan dengan Ang gka K Kematian Bayi (AK KB) di Ko ota Madiiun 2010 0 yang se ebesar 1 10,20 berrarti terja adi enurunan pe n tingka at kemattian bayyi di Kotta Madiu un sebe esar 45,1 13 perse en. Se edangkan pada ttahun 20 011 Angkka Kemattian Bayi (AKB) di Kota Madiun M 8,,60 ya ang bera arti dari ta ahun 201 10 sampa ai 2011 tterjadi pe enurunan n kualitass kesehattan ba ayi Kota a Madiun n 15,69 persen. Jadi secara kesseluruhan n dari ta ahun 20 009 sa ampai ta ahun 201 11 terjad di penurunan an ngka kem matian ba ayi rata--rata 30,,41 pe ersen. GRAF FIK DATA A AKB K KOTA MA ADIUN TAHUN 2009 - 2011

18.59 9

10.20 0 8.6 60

AKB

2009 2010 2011 1

A Angka Ke ematian n Ibu (AKI) A Angka kem matian ib bu di Kota a Madiun n sempatt mengalami kena aikan di tahun t 20 010 da alam kurrun waktu u 3 (tiga) tahun terakhir. t Pada tah hun 2009 9, AKI me enunjukk kan Lapo oran Pelakssanaan Pen nanggulangan Kemisskinan Daerah (LP2KD D) Kota Ma adiun Tahu un 2012

6

angka 75,87 dari 1 100.000 kelahiran k n hidup ya ang kemudian na aik di ting gkat 149,,97 pe er 100.000 kelah hiran hidu up. Namun, pergerakan penuruna p an kemud dian terja adi di tahun 2011. A AKI bera ada di posisi 74,4 per 100.000 0 kelahiran hidu up. Berdasark kan data a yang ada, a tah hun 2011 terdap pat 2 ka asus kem matian ibu i m melahirkan di Kotta Madiu un yang disebab bkan ole eh emboli air ke etuban dan d pe endaraha an. Kejadian terssebut be erada di Kelurahan Mojo orejo dan n Sukosa ari. M Meskipun angka ke ematian ibu berada di 74,4/100.000 kelahiran hidu up masih di ba awah tarrget MDG G’s yaitu 102/100 0.000 kelahiran hidup, Din nas Kesehatan Ko ota M Madiun te etap teruss mengup payakan agar AKII berada di titik te erendah.

GRAF FIK DAT TA AKI K KOTA MA ADIUN TAHUN 2009 - 2011

149 9.97

75 5.87

74 4.40 AKI

2009 9

2010 0

2011 1

c. P Peningka atan Perrtumbuh han Eko onomi Laju Perttumbuhan Ekon nomi La aju

Perrtumbuha an

ekon nomi

pa ada

tahun

200 09

sebesar

6,0 06

perse en,

dibandingkan den ngan Lajju Pertumbuhan ekonom mi pada tahun 2010 2 yang se ebesar 6,93 6 perssen bera arti terjad di pening gkatan Laju L Perttumbuhan Ekono omi K Kota Mad diun seb besar 0,87 persen. Se edangkan n pada tahun 2011 La aju Pe ertumbuhan Ekon nomi Kotta Madiun n adalah 7,18 perrsen yang g berarti dari tahun 2010 sampai 2011 terjadi peningka p tan laju p pertumbu uhan eko onomi se ebesar 0,,25 pe ersen. Ja adi secarra keselu uruhan dari d tahu un 2009 sampai tahun 20 011 terja adi pe eningkattan laju p pertumbu uhan ekon nomi rata a-rata se ebesar 0,,56 perse en.


7

GRAFIK G LAJU PE ERTUMB BUHAN E EKONOM MI KOTA A MADIU UN TAHUN N 2009 – 2011

7.18 8 6.93 3

PDRB

6.06

2009

2010

2011

T Tingkat Pengang P gguran Terbuka T a (TPT) Berdasark kan data dari BPS S Kota Ma adiun selama 3 (ttiga) tahu un terakh hir, Tingk kat Pe engangguran Terbuka di Kota Madiun M te erus men nunjukka an penurrunan ya ang siignifikan.. Hal te ersebut menggam m mbarkan adanya peningkatan ta araf hidu up, m meskipun hanya se ebatas viisualisasi kasar. Se mbaran da ari grafik di bawah, Tingka at Pengangguran Terbuka di ebagaimana gam K Kota Madiiun tahun n 2009 berada pa ada titik 1 11,27% terus t me engalami penurun nan 9,,52% di tahun 20 010 samp pai 5,11% % di tahu un 2011.

GRAF FIK DAT TA TPT K KOTA MA ADIUN TAHUN N 2009 – 2011

GR RAFIK DATA TPT T KO OTA M MADIU UN

T TAHUN N 2009 9‐201 11 12.00 0

11..27

10.00 0

9.5 52

8.00 0 6.00 0

5.1 11

4.00 0

TPT

2.00 0 ‐ 2009

2010

2011


8

Tujuan TKPK sebagai Tim Koordinasi yang menjadi motor penggerak sekaligus bertugas melakukan monitoring dan pengendali seluruh kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, menjadikan TKPK sebagai bagian terpenting dalam pengentasan kemiskinan. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi TKPK, maka kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah memonitoring dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang konsen terhadap pengendalian kemiskinan. TKPK Kota Madiun mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kota Madiun b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kota Madiun. TKPK

Kota

Madiun

dalam

melaksanakan

tugas

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan SPKD Kota Madiun sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Madiun di bidang penanggulangan kemiskinan; b. pengkoordinasian

SKPD

atau

gabungan

SKPD

bidang

penanggulangan

kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; c.

pengkoordinasian

SKPD

atau

gabungan

SKPD

bidang

penanggulangan

bidang

penanggulangan

kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; d. pengkoordinasian

SKPD

atau

gabungan

SKPD

kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan e. pengkoordinasian

evaluasi

pelaksanaan

perumusan

dokumen

rencana

pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. TKPK Kota Madiun dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi: a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; c.

penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan f.

penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan


9

kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi. Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh TKPK ini direncanakan untuk dilaksanakan delapan kali dalam setahun. Dalam koordinasi ini dibahas masalah-masalah strategis dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan sekaligus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Agar pelaksanaan program / kegiatan yang berbasis penanggulangan kemiskinan memiliki landasan dan pedoman, maka Pemerintah Kota Madiun menetapkan berbagai

regulasi

dalam

rangka

mendukung

upaya

percepatan

pencapaian

pengentasan kemiskinan. Beberapa peraturan yang menjadi pedoman tersebut antara lain adalah sebagai berikut : DAFTAR KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN No 1

Nama Produk Peraturan

Keterkaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan

Perda Kota Madiun Nomor 12 Rencana Tahun 2003

Induk

Pemberdayaan

Masyarakat

Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 20032012

2

Keputusan Walikota Madiun

Pedoman

Umum

(PEDUM)

Nomor : 412.2-

Pelaksanaan (JUKLAK) Program Pemberdayaan

401.204/459/2007

Masyarakat

Dalam

dan

Mengatasi

Petunjuk

Kemiskinan

(PMDMK) 3

Peraturan

Walikota

Madiun Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

Nomor : 12 Tahun 2007 4 5 6 7 8 9


Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan

Nomor : 188-401.204/239/2009

Kemiskinan Kota Madiun


Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan

Nomor : 440-401.103/251/2009

Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Madiun


Penetapan Jumlah Masyarakat Kurang Mampu

Nomor : 440-401.202/303/2009

peserta program Jamkesmasda


Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas

Nomor : 188-401.204/157/2009

Terpadu Lembaga Keuangan Kelurahan


Koperasi Wanita Penerima Bantuan Keuangan

Nomor : 518-401.105/301/2009

Tahun Anggaran 2009


Perubahan atas Keputusan Walikota nomor :

Nomor : 440-401.202/213/2010

440-401.202/303/2009

tentang


Penetapan 10

Jumlah Masyarakat Kurang Mampu peserta program Jamkesmasda 10


Penerima

Bantuan

Langsung

Masyarakat

Nomor : 440-401.109/256/2010

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun Tahun Anggaran 2010

11


Penerima Bantuan Langsung Masy Program

Nomor : 440-401.109/203/2010

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun TA. 2010

12 13


Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan

Nomor : 050-401.202/39/2011

Kemiskinan Kota Madiun


Penerima

Nomor : 440-401.109/193/2011

Program

Bantuan

Langsung

Penanggulangan

Masyarakat Kemiskinan

Perkotaan (P2KP) di Kota Madiun Tahun Anggaran 2011 14


Penerima

Bantuan

Nomor : 440-

Masyarakat/Daerah

401.109/1648/2011

Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun TA.

Kegiatan

Langsung Rehabilitasi

2011 15


Penetapan Sekolah Penerima BKSM Tahap I

Nomor : 420-401.104/122/2011

tahun 2011

I.3 LANDASAN HUKUM 1. RPJMN 2009 -2014 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. 3. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 4. Perda Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2003 5. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.204/239/2009 6. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/39/2011 I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 1. BAB 1 : PENDAHULUAN 2. BAB 2 : KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH 3. BAB 3 : ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4. BAB 4 : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. BAB 5 : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH 6. BAB 6 : REKOMENDASI Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

11

BAB B II KONDIISI KEM MISKINA AN DI KO OTA MADIUN

II.1 1

BIDA ANG KEM MISKINA AN DAN N KETENA AGAKER RJAAN II.1.1

Perk kembangan Anttar Wakttu dan A Antar Wilayah W 1. Tingkat T kemisk kinan Angka A K Kemiskina an Kota Madiun

menga alami ken naikan 0,18% 0 dari

tahun t 20 009 ke tahun 2010 untuk proyeksi di tahun n 2011 berdasark b kan data d sebe elumnya,, tingkat kemiskin nan di Ko ota Madiu un berada a pada tiitik 5,66 5 % atau me enurun se ebesar 0 0,45%. Namun N in ni hanya gambarran sementar s ra meng genai ting gkat kem miskinan di Kota a Madiun n di tahun 2011, 2 karrena data a resmi dari d SUSE ENAS belum diteriima. G GRAFIK K TINGKA KAT KEMISKINA AN KOTA A MADIU UN TA AHUN 20 009 – 20 011

12..00 10..00

Tingkat Keemiskinan ‐ Kota (%) 10.16 9.09 9.11

Sumber: Publikasi BP P PS Tin ngkat Kemisskinan ‐ Dessa (%)

7..87 7.07 6.69

8..00 6..00

5.93 6.11 5.6 66

PROYEEKSI

4..00 2..00 0..00 04 2005 20 006 2007 2008 2009 9 2010 201 11 2012 2013 2014 2002 2003 200

J Penduduk Misk kin 2. Jumlah Jumlah J pendudu uk miskin di Ko ota Mad diun seccara um mum sela alu mengalam m mi penu urunan dari d tahu un ke tahun. t K Kenaikan terjadi di beberapa b a tahun, namun tidak t terla alu signiffikan. Berdasarkan data dari Badan B Pu usat Stattistik, pa ada tahun 2003 jumlah j p pendudukk miskin di Kota K Mad diun sebesar 17.100 jiwa a, hingga a data te erakhir ya ang massuk pada p tah hun 2010 0 jumlah pendudu uk miskin n di Kota a Madiun berkurang hingga h 10 0.431 jiw wa. Dalam m periode e 7 tahun n terjadi penurun nan sebessar 6.669 6 jiw wa, hampir 40% dari d jumla ah pendu uduk miskkin di tah hun 2003.


12

GR RAFIK JU UMLAH PENDUD P DUK MIS SKIN KO OTA MAD DIUN TA AHUN 20 003 – 20 011

18,000

Sumber: Publikasi BP P PS

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

2002 2003 3 2004 200 05 2006 20 007 2008 2009 2 2010 2011 2012 2013 2014

3. Indeks I K Keparah han (P1)) dan Ke edalama an Kemis skinan (P2) ( Indeks I ke edalaman kemiskkinan ata au Povert rty Gap IIndex ( P1 P ) adallah Indeks I yyang menggamba arkan se elisih (dalam perssen terh hadap ga aris kemiskina k an) rata--rata anttara pen ngeluaran n pendud duk miskkin deng gan garis g ke emiskinan n. Sedan ngkan in ndeks ke eparahan n kemiskkinan attau Poverty P Severity Index (dalam (

persen

(P2) adalah ju umlah da ari kuadrat selissih

terhada ap

gariis

kemiiskinan)

rata-rata

anta ara

pengelua p aran pend duduk miiskin dengan gariss kemiskkinan. Perkemba P angan indeks keparaha k n kemisskinan ssecara keseluruh k han bergerak b k turun, yang mengindik m kasikan adanya peningkkatan ya ang positif p me engenai kemiskinan di Kotta Madiun. G GRAFIK K TINGKA KAT KEMISKINA AN KOTA A MADIU UN TA AHUN 20 009 – 20 011 Indeks Kedalaman n Kemiskinan (P1) (Indeeks) 2.00 1.80

1.82

1.60

1..56 1.68

1.40

1.15

1.20

0.94

1.00

0.40

1.01

0.97 0.68 8

0.80 0.60

Sumbeer: Publikasi BP PS

0.49

0..41 0.37

0.28

0.26 0.20 0.24 0.19 9

0.20 0.00 200 02 2003 20 004 2005 2006 2 2007 2008 200 09 2010 20 011 2012 2013 2 2014 Lapo oran Pelakssanaan Pen nanggulangan Kemisskinan Daerah (LP2KD D) Kota Ma adiun Tahu un 2012

13

4. Tingkat T Pengan ngguran Terbuk ka (TPT) Berdasar B kan data dari BPS B Kotta Madiu un selam ma 3 (tiga) tahun terakhir, t ka di K Kota Mad diun terrus Tingkatt Pengangguran Terbuk menunju m kkan

penurunan

ya ang

signifikan.

Hal

terseb but

menggam m mbarkan adanya peningkkatan pendapatan n, meskipun han nya sebatas s vvisualisassi kasar. Sebagaim S mana gam mbaran dari d graffik di baw wah, Ting gkat Pen nganggurran Terbuka T di Kota Madiun tahun t 20 009 berada pada titik 11,,27% terrus mengalam m mi penurrunan 9,5 52% di ttahun 20 010 samp pai 5,11% % di tahun 2011. 2 GRAFIK G DATA TPT KOTA A MADIU UN TA AHUN 20 009 – 20 011

12.00

11.27

10.00

9.52

8.00 6.00 5..11

TPT

4.00 2.00 ‐ 200 09

II.1.2 2

2010 0

2011

Rele evansi d dan Efek ktivitas Program P m Berd dasarkan data perrkembang gan antar waktu di d atas m menunjukkkan bahw wa program dan n kegiatan yang g dilaksa anakan dalam d ra angka menurunk m kan angk ka kemisskinan dan tingkkat peng ganggura an terbuka ternyyata cuk kup efekttif. Hal ini dibukttikan ada anya pen nurunan di setiap p tahun baik ang gka kemiiskinan m maupun tingkat t pe enganggu uran terb buka.

II.1.3 3

Prio oritas Intervens si dan Wilayah W Untu uk Kota Madiun hal yan ng perlu di priorritaskan adalah bagaima ana meng gurangi tingkat pengangg p guran te erbuka ka arena dib bandingkkan deng gan wilay yah sekittar kota madiun paling tinggi. Jadi J prog gram dan kegiattan dirioritaskan untuk me engurang gi tingkatt pengangguran tterbuka


14

II.2 2

BIDA ANG KES SEHATAN N II.2.1 1

Perk kembangan Anttar Wakttu dan A Antar Wilayah W a. Angka A K Kematian Bayi di d Kota M Madiun pada tahu un 2009 ssebesar 18,59 dib bandingkkan deng gan Angka A Ke ematian Bayi (AK KB) di Kotta Madiu un 2010 yyang seb besar 10,,20 berarti b tterjadi penuruna p n tingka at kematian bayyi di Ko ota Madiun sebesar s 4 45,13 pe ersen. Se edangkan n pada ta ahun 201 11 Angka a Kematiian Bayi B (AKB B) di Kotta Madiun 8,60 yyang bera arti dari tahun 20 010 samp pai 2011 2 terj rjadi penurunan kualitas k kesehata an bayi Kota Madiun 15,,69 persen. p JJadi seca ara keseluruhan d dari tahu un 2009 ssampai tahun t 20 011 terjadi t pe enurunan n angka kematian k bayi rata a-rata 30 0,41 perssen. DATA AK GRAFIK G KB KOTA A MADIUN TA AHUN 2009 - 20 011

18.59 9

10.20 8.60

AKB

2009 2 2010 2 2011

b. Angka A K Kematian Ibu Angka A ke ematian ibu di Kota K Mad diun sempat men ngalami kenaikan k di tahun t 20 010 dalam m kurun waktu 3 (tiga) tahun te erakhir. Pada P tahun 2009, 2 AK KI menunjukkan angka 7 75,87 da ari 100.000 kelah hiran hidup yang y kem mudian naik n di tiingkat 14 49,97 pe er 100.00 00 kelahiran hidu up. Namun, N pergerak kan penu urunan ke emudian terjadi d di tahun 2011. AKI A berada b d di posisi 74,4 7 per 100.000 0 kelahira an hidup p. Berdassarkan da ata yang y ada a, tahun 2011 te erdapat 2 kasus kematian n ibu me elahirkan di Kota K Ma adiun yang dissebabkan n oleh emboli air kettuban dan d pendarah p han. Keja adian te ersebut b berada di d Kelura ahan Mo ojorejo dan d Sukosari. S . Meskip pun angkka kema atian ibu u berada a di 74 4,4/100.0 000 kelahiran k n hidup masih di d bawah h target MDG’s yaitu 10 02/100.0 000 kelahiran k n

hidup,,

Dinass

Kesehatan

Ko ota

Madiun

te etap

terrus

mengupa m ayakan ag gar AKI berada b di titik tere endah.


15

GRAFIK G DATA A AKI KOTA A MADIU UN TA AHUN 2009 - 20 011

149.9 97

87 75.8

2009

74.40 0

2010

2011

c. Balita B Gizi Buru uk Jumlah J B Balita di Kota K Mad diun tahu un 2011 tercatat 11.329 orang. o Dari D jumlah j 1 11.329 te ersebut yang y dattang ke posyand du untukk ditimbang dan d dipa antau pe ertumbuhannya sebanya ak 10.22 29 balita a (90,3% %). Berdasar B kan peng gamatan n yang dilakukan,, untuk balita gizzi buruk di Kota K Mad diun pada tahun 2011 se ebanyak 22 balita a (0,22% %) menurrun dari d tahun sebelumnya sebesar 43 balita attau seban nyak 0,42 2%. GRAFIIK BALIT TA GIZI BURUK K KOTA M MADIUN N TA AHUN 20 010 – 20 011

0.42 2%

0.22 2% Balita Gizi Buruk

2010

2 II.2.2

2011

Rele evansi d dan Efek ktivitas Program P m Seca ara keseluruhan, tingkat kesehattan dan perkem mbangan kesehattan masy yarakat d di Kota Madiun M ta ahun 2011 menga alami ken naikan. Peningkat P tan derajjat kesehatan masyaraka m at di Kotta Madiu un sejalan denga an progra am kegia atan yan ng telah dilaksanakan. H Hal terse ebut me embuktika an adan nya


16

keterrkaitan dan efe ektivitas program m kegia atan yan ng dilakkukan olleh Peme erintah K Kota Madiun II.2.3 3

Prio oritas Intervens si dan Wilayah W Untu uk Kota Madiun hal yang g perlu d di priorittaskan ad dalah me enstabilk kan angk ka kemattian ibu melahirka an karen na angka a tersebu ut menga alami gra afik yang g naik tu urun. Sed dangkan untuk a antar wilayah di Kota Ma adiun ya ang terdiri dari ttiga keca amatan, tidak ad da dispa aritas willayah dia antara tiiga kecamatan te ersebut, sehingga s a tidak diperlukan interven nsi wilaya ah

3 II.3

BIDA ANG PEN NDIDIKA AN II.3.1 1

Perk kembangan Anttar Wakttu dan A Antar Wilayah W a. Angka A Pa artisipas si Kasarr (APK) Angka A Partisipasi Kasar (A APK) di K Kota Madiun tahun 2010-2 2011 unttuk tiingkat SD D/MI tida ak menga alami kenaikan, tapi t untu uk tingka at SMP/M MTs sa ampai ttingkat SMA/SMK S K/MA mengalami kenaikkan di dua d tahun te erakhir, hal terssebut dipengaruh hi oleh jumlah siswa yang y terrus bertamba b h. APK ta ahun 201 10-2011 sebagaim mana terg gambar pada p gra afik di d bawah ini. GRAFIIK ANGK KA PART TISIPAS SI KASAR R (APK)) KOTA MADIUN M N TA AHUN 20 010 – 20 011

17 75 15 50 12 25 10 00 75 7 50 5 25 2 0

2010

2011

S SD/MI

119.06

119.06

SSMP/MTs

117.61

118.86

SSMA/SMK/M MA

161.62

163.44

Sumber S :D Dinas Pendiidikan, Keb budayaan P Pemuda da an Olahrag ga

b. Angka A Pa artisipas si Murnii (APM) Angka A Partisipasi Murni (A APM) di K Kota Mad diun tahu un 2010-2 2011 unttuk tiingkat SD D/MI tida ak menga alami kenaikan, tapi t untu uk tingka at SMP/M MTs sa ampai ttingkat SMA/SMK S K/MA mengalami kenaikkan di dua d tahun te erakhir, hal terssebut dipengaruh hi oleh jumlah siswa yang y terrus Lapo oran Pelakssanaan Pen nanggulangan Kemisskinan Daerah (LP2KD D) Kota Ma adiun Tahu un 2012

17

bertamba b h

dan

ketersediaan

kelas.

APM

tahun

2010-20 011

se ebagaimana terga ambar pa ada grafik di bawah ini. GRAFIK ANGK KA PART TISIPASII MURN NI (APM)) KOTA MADIUN M N TA AHUN 20 010 – 20 011

140 0 120 0 100 0 80 0 60 0 40 0 20 0 0

2010

2011

SSD/MI

109.4

109.4

S SMP/MTs

92.41

92.56

S SMA/SMK/M MA

115.46

115.63


c. Angka A M Melek Hu uruf Berdasark B kan data angka melek m hu uruf yang g ada, m menunjukkkan ang gka 100% darri tahun 2009 sam mpai tah hun 2011 1. Hal terrsebut menandak m kan bahwa b Ko ota Madiu un untukk usia 15 tahun keatas k tellah bebas dari bu uta huruf. h An ngka melek huruff tahun 2009-2011 sebag gaimana tergamb bar dalam gra afik di baw wah. G GRAFIK ANGKA A MELEK HURUF DI KOTA A MADIUN TA AHUN 20 009 – 20 011

ANG GKA MEELEK H HURUFF 99 98.8 98.6 98.4 98.2 98 97.8 97.6 97.4 97.2 97

98..32

97 7.75

2009

ANGKA MELEK HURUF

97.79

20 010

2011



18

d. Angka A Pu utus Sek kolah (A APS) Angka A Pu utus Seko olah (AP PS) meru upakan rasio r darri siswa yang lulus se ekolah d dengan siswa s yang mem mutuskan untuk kkeluar da ari sekollah yang y bersangkuta an. Namun, data a ini selain men nggambarkan sisw wa yang y murrni kelua ar dari sekolah s kkarena alasan a te ertentu juga j massih dipengaru d uhi oleh siswa yang y pind dah seko olah tanpa pemb beritahua an. Adapun A g gambaran besarn nya rasio dari siswa s ya ang putu us sekollah te ersebut tterlihat pa ada grafiik di baw wah ini. GRA AFIK ANG GKA PUTUS SEK KOLAH (APS) ( K KOTA MA ADIUN TA AHUN 20 010 – 20 011 0.9 9 0.8 8 0.7 7 0.6 6 0.5 5 0.4 4 0.3 3 0.2 2 0.1 0

2010

2011

S SD/MI

0.014 4

0.009

SSMP/MTs

0.053

0.01

SSMA/SMK/M MA

0.75

0.77


II.3.2 2

Rele evansi d dan Efek ktivitas Program P m Bidang pendidikan di Kota Ma adiun me erupakan n salah ssatu priorritas dala am pembangunan. Pemb bangunan n bidang g pendidiikan juga a merupakan sallah satu

faktor

penun njang

dalam

p pengentassan

kemiskinan n.

Demiian

dikan da alam penanggula angan kemiskina k an, penttingnya peranan pendid sehin ngga ham mpir 40% % APBD Kota K Mad diun dipe eruntukka an pemba angunan di bidan ng pendiidikan. Berdasark B kan indika ator pem mbanguna an pendidikan ya ang digam mbarkan dalam grafik g dia atas, terllihat bah hwa prog gram keg giatan yang telah h dilaksan nakan me embawa hasil yan ng cukup p effektiv dalam peningkat p tan derajjat pendiidikan ma asyaraka at Kota Madiun. II.3.3 3

Prio oritas Intervens si dan Wilayah W Untu uk Kota M Madiun ha al yang perlu p di p prioritaska an untukk diinterve ensi adallah menurunkan lagi anak-anak yang y putu us sekola ah khusu usnya unttuk jenjang SMA//MA/SMK K. Sedang gkan unttuk antarr wilayah di Kota Madiun yang y terd diri dari tiga keca amatan, tidak ada a disparittas wilay yah dianttara tiga kecamattan terse ebut, seh hingga tid dak diperrlukan inttervensi wilayah. w


19

II.4 4

BIDA ANG INF FRASTRU UKTUR II.4.1 1

Perk kembangan Anttar Wakttu dan A Antar Wilayah W Akse es Air Be ersih Untu uk pening gkatan kualitas k Infrastru uktur diliihat berd dasarkan n akses air bersiih yang telah dim miliki ole eh sebagiian besar masyarakat Ko ota Madiu un, dari tabel di bawah dapat d me enggamb barkan peningkattan aksess air berssih dari tahun 2 2009 sampai de engan ta ahun 201 11 sebessar 8,47 7%. Ha ini menunjukkan n kualitass Infrastrruktur Ko ota Madiu un terus m meningka a. GRAFIIK AKSE ES AIR B BERSIH KOTA M MADIUN N TAH HUN 200 09 – 201 11

85,43 %

87,00 %

78,53 %

2009

2010

2011

Akses air bersih

Sum mber : BPS S Kota Madi diun

II.4.2 2

Rele evansi d dan Efek ktivitas Program P m Keeffektivitasa an progrram kegiatan terllihat dari adanya a peningkkatan yang terja adi pada akses air a bersih yang telah diimiliki oleh sebagian bessar masy yarakat K Kota Mad diun, atau sekitarr 87% da ari seluru uh masya arakat Ko ota Madiiun telah terlayan ni oleh airr bersih P PDAM.

II.4.3 3

Prio oritas Intervens si dan Wilayah W Untu uk Kota Madiun hal yan ng perlu di priorritaskan adalah bagaima ana meningkatkan akses sanitasi yang la ayak kare ena massih ada masyarak m kat g meman nfaatkan sungai untuk MCK, ja adi program dan n kegiattan yang diprio oritaskan n untuk meningka m atkan akkses sanittasi yang g layak. Sedangk kan untuk antar w wilayah di d Kota Madiun M ya ang terdirri dari tig ga kecam matan, tid dak ada disparita as wilaya ah dianta ara tiga kkecamata an terseb but, sehiingga tid dak diperrlukan intervensi wilayah.


20

II.5 5

BIDA ANG KET TAHANA AN PANG GAN II.5.1 1

Perk kembangan Anttar Wakttu dan A Antar Wilayah W Untu uk bidang g ketaha anan pan ngan, ind dikator utamanya u a ada pa ada tingk kat produksi tana aman pa angan terrutama kkomodita as utamanya, yaittu produksi padi.. Peningkatan prroduksi tanaman t padi me enggamb barkan peningkat p tan ketah hanan akan subsidi pang gan. Berrikut gam mbaran

produkssi tanam man

padi di Kota M Madiun GR RAFIK PRODUK P SI TANA AMAN PA ADI KOT TA MAD DIUN TAH HUN 200 09 – 201 11

Produkksi Tan naman n Padi 18,000.00 17,500 0.00 17,000 0.00 0.00 16,500 Pro oduksi Tanaaman Padi

16,00 00.00 15,50 00.00 200 08 2009 2010

Sumb ber : Madiu un Dalam Angka A Tahu hun 2011

II.5.2 2

Rele evansi d dan Efek ktivitas Program P m Berd dasarkan data dan grafiik yang mengga ambarkan n tingka at produksi tanaman pad di di Kota Madiun n, tahun 2009 se empat m mengalam mi kenaik kan dari tahun 20 008, nam mun di ta ahun 201 10 grafik kembali menurun n. Progra am kegia atan yan ng berbasis pada a peningkkatan tanaman p pangan belum b bisa dikattakan tid dak efekttiv, karen na ada ffaktor ek ksternal yyang dilu uar prediksi dan perlu m mendapatk kan perh hatian, sseperti ga angguan hama yang y dilu uar prediksi terjadi wabah h dan lain n sebagainya.

II.5.3 3

Prio oritas Intervens si dan Wilayah W untuk kedep pan, mu ungkin program m kegiatan yang g dilaku ukan leb bih diprio oritaskan n pada menjaga a kestab bilan produksi ta anaman padi serta kesia apan dala am menghadapi ganggua an produk ksi secara a ekstern nal maup pun interrnal.


21

BAB III TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN

III.1 KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA SEKTORAL Begitu concern nya Pemerintah Kota Madiun terhadap pengentasan kemiskinan sehingga, selain diwujudkan dalam dukungan kebijakan, adanya dukungan anggaran juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Madiun benar-benar menganggap bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan di Kota Madiun. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MURNI DI DANAI APBD KOTA MADIUN TAHUN 2012

No

NOMENKLATUR

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

APBD TA 2012 (Rp) 4

SKPD PELAKSANA 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1

Bantuan kelompok pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (P2KP) Bantuan rehab rumah tidak layak huni

2

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Sekretariat 123.000.000 Daerah/DPPKAD

Sekretariat 1.190.000.000 Daerah/DPPKAD 1.313.000.000

BELANJA LANGSUNG

3

5

6

Program pendidikan menengah Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM) JUMLAH DINAS PENDIDIKAN Program upaya kesehatan masyarakat Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Jamkesmasda JUMLAH DINAS KESEHATAN Kegiatan Peningkatan Pembuatan Desain Batik Tulis di sekitar perusahaan rokok

1.742.520.000 Dinas Pendidikan 1.742.520.000

4.200.000.000 Dinas Kesehatan

4.200.000.000 100.000.000 Disperindagkoparta


22

7

8 9

10

12 13 14

15 16

17 18

19

20

Kegiatan pembinaan dan pendampingan koperasi wanita Kegiatan pengembangan klinik bisnis UMKM

50.000.000 Disperindagkoparta

Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas Kegiatan pembinaan pedagang kaki lima


Pameran produk unggulan dalam rangka MTQ Pelatihan peningkatan pengemasan makanan olahan dan fasilitas ijin teknis Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok


Kegiatan pelatihan peningkatan teknik bordir bagi IKM/IRT bordir di sekitar perusahaan rokok Kegiatan pembinaan PKL


Penyaluran dana pinjaman Kredit Usaha (KUR) melalui bank penyalur JUMLAH DISPERINDAGKOPARTA

48.571.000.000 Disperindagkoparta

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim) Pendataan PMKS JUMLAH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

21

22

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Kegiatan pelaksanaan sunatan massal Program pelayanan PMKS Kegiatan nikah masal







49.376.000.000

150.000.000 Dinas sosial dan tenaga kerja

20.000.000 Dinas sosial dan tenaga kerja 170.000.000

90.000.000 Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

65.000.000 Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial


23

Program peningkatan ketahanan pangan Kegiatan penanganan daerah rawan pangan

23

JUMLAH BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN SOSIAL

24

25

27 28

867.520.000 Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial 1.022.520.000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Kegiatan lomba karya penanggulangan kemiskinan Program Peningkatan ketahanan pangan Kegiatan pembentukan rintisan kelurahan mandiri pangan JUMLAH BPM, KB DAN KETAHANAN PANGAN

105.000.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan

17.500.000 BPM, KB dan Ketahanan Pangan 122.500.000

Program lingkungan sehat perumahan Kegiatan PNPM mandiri perkotaan /P2KP Kegiatan operasional pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM

120.000.000 Dinas Pekerjaan Umum 28.500.000 Dinas Pekerjaan Umum 148.500.000

Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kota Madiun JUMLAH BAPPEDA

29

JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH TOTAL

100.000.000 Bappeda

100.000.000 56.882.040.000 58.195.040.000

Sumber : APBD Kota Madiun

III.2 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT SUMBER PEMBIAYAAN III.2.1

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

No

KEGIATAN

1

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim) Peningkatan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja di lingkungan pabrik Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

2 3

APBD KOTA (Rp) 150.000.000

APBD PROV. (RP)

APBN (Rp)

300.000.000 (DBHCHT) 75.000.000


24

III.2.2

Bidang Kesehatan

No

KEGIATAN

1

Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Askesmaskin

III.2.3 No 1

2

APBD KOTA (Rp)

Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM)

No

1.742.520.000

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Sanitasi Lingkungan

APBD KOTA (Rp) 104.400.000

APBD PROV. (Rp) 1.569.360.000

APBN (Rp)

APBD PROV. (Rp)

APBN (Rp)

1.021.020.000

939.600.000 (DAK)

123.066.000

943.730.000 (DAK)

Bidang Ketahanan Pangan

No

KEGIATAN

1

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan Lomba Cipta Menu Pelatihan & bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2 3

APBN (Rp)

Bidang Infrastruktur KEGIATAN

III.2.5

APBD PROV. (Rp)

Bidang Pendidikan KEGIATAN

III.2.4

1

APBD KOTA (Rp) 4.200.000.000

APBD KOTA (Rp) 867.520.000

APBD PROV. (Rp)

APBN (Rp)

30.000.000 30.000.000

III.3 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT MATA ANGGARAN III.2.1 No 1

2 3

KEGIATAN Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim) Peningkatan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja di lingkungan pabrik Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

III.2.2 No 1

251.656.000 50.000.000

Bidang Kesehatan ANGGARAN (Rp) 4.200.000.000

Bidang Pendidikan

KEGIATAN Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 tahun (BKSM)

III.2.4 No 1 2

ANGGARAN (Rp) 150.000.000

KEGIATAN Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/ premi Askesmaskin

III.2.3 No 1


ANGGARAN (Rp) 1.742.520.000

Bidang Infrastruktur

KEGIATAN Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Sanitasi Lingkungan

ANGGARAN (Rp) 1.044.000.000 1.066.796.000


25

III.2.5 No 1 2 3


KEGIATAN Kegiatan penanganan daerah rawan pangan Lomba Cipta Menu Pelatihan & bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

ANGGARAN (Rp) 867.520.000 30.000.000 30.000.000

III.4 ANGGARAN BELANJA SEKTORAL MENURUT JENIS PROGRAM YANG DIBIAYAI III.2.1 No 1 2 3

PROGRAM Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja

III.2.2 No 1

No 1 2

2 3

Bidang Pendidikan ANGGARAN (Rp) 10.121.200.000

Bidang Infrastruktur

PROGRAM Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program lingkungan sehat perumahan

III.2.5 No 1

ANGGARAN (Rp) 4.470.000.000

PROGRAM Program pendidikan menengah

III.2.4

ANGGARAN (Rp) 340.000.000 325.000.000 150.000.000

Bidang Kesehatan

PROGRAM Program upaya kesehatan masayarakat

III.2.3 No 1


ANGGARAN (Rp) 1.185.400.000 1.176.656.000


PROGRAM Program peningkatan ketahanan pangan (Bag. Adm. Preksos) Program peningkatan ketahanan pangan (BPM, KB & Ketahanan Pangan) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

III.5 RELEVANSI

DAN

EFEKTIVITAS

ANGGARAN

ANGGARAN (Rp) 867.520.000 67.500.000 80.000.000

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN III.2.1

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Berdasarkan data yang tersaji dalam grafik dan jumlah anggaran yang direncanakan untuk melayani program kegiatan di bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, terbukti efektiv dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, tapi angka kemiskinan masih terus merangkak naik. Hal ini disebabkan antara lain oleh naiknya indikator kemiskinan yang mencakup 40% dari masyarakat berpenghasilan terendah, berbeda dengan indikator di tahun sebelumnya.


26

III.2.2

Bidang Kesehatan Bidang kesehatan menempati posisi kedua setelah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dalam porsi penggunaan anggaran dalam APBD Kota Madiun. Melihat grafik dari beberapa indikator di bidang kesehatan yang secara umum dapat dikatakan mengalami trend yang positif. Sehingga,

relevansi dan efektivitas program antara

anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan berbanding lurus. III.2.3

Bidang Pendidikan Penggunaan anggaran dalam bidang pendidikan dalam APBD, kurang lebih 40% . persentase yang hampir separuh daru jumlah APBD Kota Madiun tersebut diikuti dengan peningkatan pencapaian di bidang pendidikan, sebagaimana grafik dari beberapa indikator

dalam

pendidikan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. III.2.4

Bidang Infrastruktur Bidang infrastruktur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proyek fisik. Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pembangunan adalah salah satu tujuan dari pembangunan di bidang infrastruktur. Penggunaan anggaran pun tidak bisa dikatakan tidak banyak. Meskipun belum semua sarana dan prasarana umum terpenuhi dan mengalami perbaikan. Namun, dari sekian pelaksanaan kegiatan sudah

terjadi

peningkatan

di

bidang

infrastruktur,

terutama

meningkatnya akses air bersih di masyarakat Kota Madiun. III.2.5

Bidang Ketahanan Pangan Bidang ketahanan pangan mengalami penurunan dalam produksi tanaman padi, namun meskipun demikian masyarakat Kota Madiun masih dalam posisi aman untuk cadangan beras. Beberapa pos anggaran sudah dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan pangan.


27

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN IV.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka ikut serta mensukseskan program pemerintah serta turut serta aktif dalam penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010, maka Pemerintah Kota Madiun membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Madiun nomor 39 Tahun 2011. Pembentukan Tim dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah dilakukan Pemerintah Kota Madiun sejak tahun 2003 melalui pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2003-2012 yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003. Diharapkan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun dapat mewujudkan adanya harmonisasi dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan di berbagai program dan kegiatan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna. Perlu lebih banyak dukungan dan apresiasi di bidang penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan visi penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun sesuai dengan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2012 yaitu Terwujudnya Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera. Dukungan dan apresiasi tersebut dapat diwujudkan salah satu nya dengan mengeluarkan

berbagai

kebijakan

di

bidang

penanggulangan

kemiskinan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai beberapa kebijakan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai program kegiatan yang berbasis pada pengentasan kemiskinan, membuktikan begitu besarnya perhatian Pemerintah Kota Madiun terhadap kemiskinan. Kebijakan-kebijakan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

28

tersebut diwujudkan dalam pola dan strategi dalam menghadapi kemiskinan, dan diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. IV.2 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan,

Program

penanggulangan

kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan diprioritaskan ke dalam 3 (tiga) kluster antara lain : 1. KLUSTER I

:

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin 2. KLUSTER II

:

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 3. KLUSTER III

:

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil

bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil 4. KLUSTER IV

:

Program-program

lainnya

yang

ataupun tidak langsung dapat

baik

secara

meningkatkan

langsung kegiatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin Sejalan dengan kebijakan tersebut dan dalam rangka upaya nyata percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Madiun menerapkan beberapa prinsip utama sebagaimana yang terkandung di dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Madiun 2009 – 2014, yaitu: 1. Memperbaiki program perlindungan sosial Program perlindungan sosial adalah program sosial yang bersifat perlindungan terhadap masyarakat miskin. Program tersebut dapat berupa bantuan sosial atau jaminan sosial. Bantuan sosial adalah suatu program yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

29

Sedangkan jaminan sosial adalah suatu program yang ditujukan bagi masyarakat miskin untuk membantu dalam menghadapi goncangan dalam kehidupan mereka, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya agar tidak jatuh menjadi masyarakat yang sangat miskin. 2. Meningkatkan akses pelayanan dasar Prinsip

yang

kedua

dalam

menangani

kemiskinan

adalah

dengan

meningkatkan/memudahkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi. Pelayanan dasar menjadi salah satu prinsip utama dalam menangani kemiskinan, karena kemampuan suatu individu terhadap pemenuhan akan pelayanan dasar menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan. 3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin Pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, karena tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis batas kemiskinan. 4. Pembangunan yang inklusif Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mampu memberikan manfaat

kepada

seluruh

lapisan

masyarakat.

Pembangunan

yang

perekonomiannya tumbuh secara dinamis. IV.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Kota Madiun adalah sesuai dengan yang ada Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan melalui program Tri Daya. a. Pemberdayaan Manusia 1.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2.

Penanggulangan krisis.

3.

Pemberian

bantuan

penanggulangan

dampak

krisis,

bencana

dan

musibah. 4.

Perlindungan dan jaminan sosial.

5.

Pengembangan kesetiakawanan sosial.

b. Pemberdayaan Usaha 1.

Pengembangan dan pembinaan usaha mikro

2.

Integrasi dan sinkronisasi upaya melalui pembentukan jaringan kemitraan diantara berbagai lembaga mitra


30

3.

Peningkatan kemandirian kelompok Keluarga miskin (Gakin)

4.

Program pengembangan sumber daya pendamping

c. Pemberdayaan Lingkungan Pengembangan

dan

pembinaan

kelembagaan,

infrastruktur

program

danlingkungan terutama di wilayah tertinggal, dikembangkan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, antara lain : 1. Meningkatkan akses wilayah pada fasilitas dan hasil pembangunan, khususnya fasilitas-fasilitas yang menungkinkan diakses oleh keluarga miskin yang baru mulai dengan usaha ekonomi produktif. 2. Meningkatkan kesiapan masyarakat dan keluarga di wilayah tertinggal untuk dapat mengikuti upaya-upaya pengentasan kemiskinan dengan mengajak keluarga miskin untuk bergabung dengan usaha mereka yang sudah maju. 3. Meningkatkan kesiapan sumber-sumber pembangunan ekonomi mikro lain yang diperlukan untuk mendukung upaya pengentasa kemiskinan. IV.4 PENGADUAN MASYARAKAT Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat Kota Madiun khususnya dapat melakukan koordinasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan berbagai upaya di bidang penanggulangan kemiskinan pada TKPKD Kota Madiun. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun secara tertulis dengan metode penanganan permasalahan dilakukan secara hierarki dan birokrasi, karena TKPKD Kota Madiun merupakan salah satu sistem organisasi yang melekat di dalam tata pemerintahan.


31

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN V.1

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Koordinasi

dalam

pelaksanaan

program

maupun

kegiatan

di

bidang

penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Koordinasi yang dilakukan, tidak hanya bersifat intern tapi harus melibatkan berbagai bidang dan sektor. Mulai dari koordinasi yang dilakukan secara vertikal dengan instansi terkait (top down and bottom up strategies ), sampai dengan koordinasi yang dilakukan secara horizontal (network sector ). Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan peran aktif seluruh unsur lapisan masyarakat, membangun kerjasama dan kemitraan seluruh pihak serta dukungan dan partisipasi berbagai organisasi maupun dunia usaha. Untuk itu TKPK harus secara bersama sama dengan semua pelaku penanggulangan kemiskinan manyatukan visi dan misi nya agar kinerja program berjalan fokus dan searah serta lebih optimal. V.1.1

Koordinasi di Tingkat Daerah Sebagaimana Keputusan Walikota Madiun Nomor 050-401.202/39/2012 tanggal

7

Maret

2011

tentang

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Madiun, TKPK Kota Madiun memiliki tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan yang mempunyai fungsi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Koordinasi yang dilakukan meliputi koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan penyusunan rencana kerja baik dalam jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun rencana kerja jangka pendek (RKPD). Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di dalam rencana kerja tahun ini, TKPKD Kota Madiun melakukan koordinasi dengan anggota Tim sebanyak 8 (delapan) kali dalam setahun. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian TKPK Kota Madiun dalam melakukan koordinasi dan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain adalah : 1. Mensosialisasikandan

mengkampanyekan

pendekatan

berbasis

hakkepada masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan mediacetak, elektronik, spanduk-spanduk dan penyuluhan-penyuluhan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

32

2. Menciptakan

lingkungan

yang

mendukung

melalui

penetapan

peraturan daerah, untuk mendorong kecamatan dan kelurahan/desa dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan. 3. Mengembangkan

sistem

penghargaan

bagi

kecamatan

dan

kelurahan/desa yang berhasil menanggulangi kemiskinan. 4. Menyediakan sarana bagi aparatur di lapangan agar dapat melakukan pencegahan terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab kedaruratan dan timbulnya kemiskinan (rawan pangan, gizi buruk, epidemik). 5. Membangun jejaring stakeholders kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan pembelajaran melalui pelaksanaan dialog secara rutin, serta memberikan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah kabupaten/kota. 6. Menyusun kebijakan pemerintah daerah secara transparan dan partisipatif

guna

mendukung

pemenuhan

hak-hak

dasar

bagi

penduduk miskin. 7. Menyusun

prioritas

kemiskinan

yang

dan

target

disepakati

pencapaian

bersama

dengan

penanggulangan para

pemangku

kepentinga di kabupaten /kota berdasarkan acuan pemerintah pusat. 8. Melakukan analisa kemiskinan secara partisipatif bersama dengan masyarakat

miskin

sebagai

bahan

bagi

penyusunan

Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 9. Mengembangkan sistem pendataan penduduk miskin secara akurat dengan

menggunakan metoda yang sesuai pada masing-masing

kabupaten, sehingga dapat digunakan untuk menentukan target pencapaian program penanggulangan kemiskinan. 10. Merumuskan SPKD secara transparan dan partisipatif. 11. Mengintegrasikan

Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(SPKD) kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 12. Memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penilaian laporan pertanggung jawaban pimpinan daerah (perda kabupaten). 13. Meningkatkan

kemampuan

dalam

mobilisasi

sumberdaya

dan

pemanfaatan perzakatan untuk penanggulangan kemiskinan. V.1.2

Koordinasi dengan Pusat TKPK daerah merupakan kepanjangan tangan

dari TNP2K, yang

diharapkan terjalin adanya koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

33

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penanggulangan

mengamanatkan

untuk

segera

dibentuk

Kabupaten

Kota).

Untuk

itulah

dan

TKPK

Daerah

Kementerian

Kemiskinan (Provinsi,

Dalam

Negeri

menetapkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan kebijakan diatas, TKPK Daerah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai mitra kerja TNP2K yang bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh TNP2K. Sampai dengan saat ini, TKPKD Kota Madiun telah melakukan koordinasi dengan TNP2K mengenai data PPLS 2011. V.2

PERMASALAHAN DALAM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dalam

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

ada

beberapa

permasalahan yang ditemukan. Permasalahan tersebut antara lain : 1. Pendataan Program Perlindungan Sosial Data yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai program kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Validitas data selalu menjadi pertanyaan. Selain faktor bias data, faktor penentuan standar dan indikator dalam penyajian jumlah total penduduk miskin juga mempengaruhi jumlah. indikator dan standar yang selalu berubah-ubah mengakibatkan sasaran kegiatan yang berbasis pada pengentasan kemiskinan sering tidak tepat pada sasaran. 2. Koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan yang tidak terakomodir, serta masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan seringkali merupakan akibat dari koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program yang kurang. Meskipun permasalahan tersebut tidak hanya diakibatkan oleh koordinasi dan sinkronisasi yang kurang, namun dapat menjadi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh dengan SKPD pelaksana program / kegiatan penanggulangan kemiskinan, organisasi, dunia usaha, maupun tokoh masyarakat yang membahas segala sesuatu yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Madiun. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

34

3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Selain mengenai data masyarakat miskin, koordinasi, dan sinkronisasi, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah strategi dalam melancarkan sejumlah aksi penanggulangan kemiskinan. Seringkali strategi yang telah dibuat tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, karena strategi direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga penyesuaian antara strategi dengan keadaan eksisting di tahun berjalan sering tidak sesuai. Oleh karena itu, strategi sebaiknya direncanakan dan ditetapkan dalam jangka pendek agar kegiatan terlaksana sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. V.3

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2012 Pelaksanaan kegiatan TKPKD Kota Madiun Tahun 2012 yang direalisasikan dalam bentuk program kegiatan berbasis penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG MURNI DI DANAI APBD KOTA MADIUN TAHUN 2012

No

NOMENKLATUR

PROGRAM / KEGIATAN

SKPD PELAKSANA

1

2

3

4

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1

Bantuan kelompok pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan (P2KP)

Sekretariat Daerah/DPPKAD

2

Bantuan rehab rumah tidak layak huni

Sekretariat Daerah/DPPKAD

BELANJA LANGSUNG Program pendidikan menengah 3

5 6 7

Kegiatan rintisan wajar Dikmen 12 Dinas Pendidikan tahun (BKSM) Program upaya kesehatan masyarakat Kegiatan pelayanan kesehatan bagi Dinas Kesehatan masyarakat/ premi Jamkesmasda Penyelenggaraan pembinaan IRT kecil Dsprndagkoparta dan menengah dan UMKM Kegiatan penyelenggaraan pelatihan Dsprndagkoparta kewirausahaan bagi anggota koperasi produktif


35

8

Kegiatan pengembangan klinik bisnisn Dsprndagkoparta UMKM

9

Kegiatan memfasilitasi peningkatan Dsprndagkoparta kemitraan usaha bagi KUMKM

10

Penyelenggaraan skala mikro

11

Temu usaha bagi KUMKM

12

Penyaluran dana pinjaman Kredit Usaha Dsprndagkoparta Rakyat (KUR) melalui bank penyalur

13

Pameran produk unggulan dalam Dsprndagkoparta rangka MTQ Pelatihan peningkatan pengemasan Dsprndagkoparta makanan olahan dan fasilitas ijin teknis

14

pembinaan

batik

usaha Dsprndagkoparta Dsprndagkoparta

15

Pelatihan magang industri rokok

di

sekitar Dsprndagkoparta

16

Penyaluran dana bergulir dari APBD II

Dsprndagkoparta

17

Kegiatan pembinaan PKL

Dsprndagkoparta

18

Penyaluran dana PKBL dari PT.INKA Dsprndagkoparta dan Perum Peruri Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

19

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (mengikutsertakan TMKK Kodim)

Dinas sosial dan tenaga kerja

20

Pendataan PMKS

Dinas sosial dan tenaga kerja

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 21

Kegiatan pelaksanaan sunatan massal

Bagian Adm. Perekonomian dan Sosial

Program pelayanan PMKS 22

23

Kegiatan nikah masal

Program peningkatan ketahanan pangan Kegiatan penanganan daerah rawan pangan




36

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan 24

Kegiatan lomba karya penanggulangan kemiskinan Program Peningkatan ketahanan pangan Kegiatan pembentukan rintisan kelurahan mandiri pangan

25

Program lingkungan sehat perumahan Kegiatan PNPM mandiri perkotaan /P2KP Kegiatan operasional pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni

27 28

Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kota Madiun

29

V.4

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PROGRAM

BPM, KB dan Ketahanan Pangan

BPM, KB dan Ketahanan Pangan

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Bappeda

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN V.4.1

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga di Kota Madiun pada tahun 2012 berupa kegiatan : 1. RASKIN Bantuan langsung kepada Masyarakat miskin yang berupa pemberian beras miskin diwujudkan dalam kegiatan penanganan daerah rawan pangan yang dikendalikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial sebagai leading sektornya. 2. BKSM BKSM adalah kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin. BKSM dikendalikan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga agar penanganannya dapat lebih intens karena berhubungan dengan UPTD-UPTD yang ada di bawah kewenangannya.


37

3. JAMKESMASDA Jamkesmasda adalah program pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

miskin,

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Jamkesmasda diperuntukkan bagi keluarga miskin yang sedang mendapatkan layanan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan dasar

maupun

lanjutan.

Jamkesmasda

bekerjasama

dengan

Puskesmas dan Rumas Sakit Umum Daerah Kota Madiun serta PT. ASKES sebagai pengelola manajemen nya. Kegiatan ini dikendalikan oleh Dinas Kesehatan. 4. Nikah massal dan sunat massal Nikah dan sunat merupakan salah satu bentuk kebutuhan pribadi yang menjadi bagian dari kehidupan. Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun melalui Bagian Perekonomian dan Sosial memberi bantuan dalam nikah dan sunat masal yang ditujukan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai proses pernikahan dan sunat anak-anaknya. 5. Rehab rumah tidak layak huni Program pemberian bantuan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Madiun dalam rangka memberikan fasilitas yang layak untuk hidup bagi masyarakat miskin di Kota Madiun yang masih memiliki rumah berdinding kayu dan tidak layak untuk dihuni. Pengendalian kegiatan ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana kegiatan. V.4.2

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Berbasis

Komunitas

(Pemberdayaan Masyarakat) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Pemberdayaan Masyarakat) bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang

didasarkan

Program/kegiatan

pada

prinsip-prinsip

penanggulangan

pemberdayaan

kemiskinan

berbasis

masyarakat. komunitas

(pemberdayaan masyarakat) di Kota Madiun pada tahun 2012 antara lain: 1. Bantuan kelompok pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan Kegiatan nya hampir sama dengan kegiatan PMDMK yang pernah dilakukan

sebelum

pemberian

bantuan

kelompok

pengentasan

kemiskinan masyarakat perkotaan dilakukan pada tahun ini. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar untuk ikut Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

38

serta dalam pembangunan. Pengendalian kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama Tim PNPM Mandiri Perkotaan dan Kelurahan setempat. 2. Kegiatan PNPM mandiri perkotaan /P2KP Kegiatan PNPM mandiri perkotaan adalah kegiatan sandingan dengan pemberian bantuan kelompok pengentasan kemiksinan masyarakat perkotaan yang menggunakan dana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara, namun pengendalian kegiatannya dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum. V.4.3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun untuk tahun 2012 antara lain : 1. Kegiatan pengembangan klinik bisnis UMKM Kegiatan pengembangan klinik bisnis UMKM adalah kegiatan yang berbasis usaha mikro dan kecil. Pengendalian kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, usaha mikro dan kecil dapat berkembang. 2. Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok Pelatihan magang batik di sekitar industri rokok merupakan kegiatan yang bersumber dari dana DBH-CHT. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan akses bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha nya dan meningkatkan dan menguatkan perekonomiannya.

V.4.4

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Untuk

Meningkatkan

Akses Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat) Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebijakan pemenuhan hak dasar selalu erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Pemenuhan hak dasar sebenarnya sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai tata perundang-undangan yang tertinggi agar menjdai


39

pedoman bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Berikut adalah hak dasar yang wajib untuk diperhatikan : 1. Pemenuhan hak atas pangan 2. Pemenuhan hak atas layanan pendidikan 3. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan 4. Pemenuhan hak atas perumahan dan prasarana dasar 5. Pemenuhan hak untuk berusaha 6. Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi yang Baik 7. Pemenuhan Hak atas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 8. Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi V.4.5

Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah 1. JAMKESMASDA Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehata n tidak terkecuali masyarakat miskin sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H, Demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan bahwa setiap individu, keluarga, masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatannya , dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin. Di Kota Madiun Program Jamkesmas Tahun 2008 terjadi penurunan Quota

peserta Jamkesmas dari 58.267 Jiwa menjadi

20.861 Jiwa

atau ada 37.406 yang tidak menjadi peserta Jamkesmas. Mereka yang dikeluarkan dari kepesertaan Jamkesmas, ternyata setelah di lakukan pengecekan ke lapangan merupakan masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga

dikawatirkan terjadi

penurunan derajat kesehatan masyarakat di Kota Madiun. Atas dasar pemikiran tersebut, di Kota Madiun diprogramkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Madiun (JAMKESMASDA), sasaran Kepesertaannya Maskin Non Quota di mulai Agustus 2008 sampai sekarang, Sumber pendanaan dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Daerah Kota Madiun.


40

DATA PERBANDINGAN ANTARA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA MADIUN DENGAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2009 – 2011 TAHUN

JAMKESMAS

JAMKESMASDA

2008

MASYARAKAT MISKIN 16.109

20.861

35.000

2009

10.316

20.861

35.070

2010

10.413

20.861

34.451

2011

33.922

20.861

35.000

Program Jamkesmasda yang dimulai di tahun 2008 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini, sudah dilaksanakan selama 4 periode. Adapun rincian periode sebagai bukti keberlanjutan program Jamkesmasda, adalah sebagai berikut : 1.

PERIODE I

:

September 2008 S/D Agustus 2009

2.

PERIODE II

:


3.

PERIODE III

:


4.

PERIODE IV

:


5.

PERIODE V

:

September 2012 S/D Desember 2012 Dilakukan dengan pengajuan PAK

Pada

awal

JAMKESMAS

tahun

2013

SEMESTA

sudah dengan

direncanakan rencana

untuk

dilakukan

anggaran

sebesar

Rp. 17.568.000.000, dan asumsi premi sebesar 122.000 jiwa X 12 bln X Rp 12.000,2. RTLH Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program pemerintah yang langsung tertuju pada obyek yang menjadi indikator dalam kemiskinan. Kegiatan utamanya adalah merehabilitasi rumah yang belum layak huni menjadi rumah yang sudah layak untuk dihuni. Penurunan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah berdinding kayu atau semi permanen, berarti mengurangi jumlah indikator tingkat kemiskinan seseorang dan itu juga berarti membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan akan kebutuhan dasar. Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Madiun diperoleh dari 3 (tiga) sumber pembiayaan. Mulai dari dana bantuan langsung APBN melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

(PNPM-MP),

dana

dari APBD

Kota Madiun,


sampai 41

keikutsertaan/partisipasi dari dunia usaha (BUMN/BUMD) yang ada di Kota

Madiun

melalui

pengalokasian

dana

CSR

nya

untuk

penanggulangan kemiskinan. Berikut data rumah tidak layak huni di Kota Madiun : 1. Tahun 2009 Total sementara rumah tidak layak huni

: 1.793 rumah

- rumah yang di rehab

:

698 rumah

- sisa rumah

:

1.095 rumah

2. Tahun 2010 Total rumah tidak layak huni

: 1.095 rumah


:

352 rumah

- sisa rumah

:

743 rumah

3. Tahun 2011 Total rumah tidak layak huni

:


: 624 rumah

- sisa rumah

: 119

743 rumah

Anggaran Belanja yang telah dialokasikan di dalam APBD Tahun 2012 untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dari sisa tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.190.000.000,- . diharapkan dana alokasi di tahun 2012 tersebut dapat menuntaskan kepemilikan masyarakat miskin akan rumah yang tidak layak huni, sehingga Kota Madiun dapat benarbenar bebas dari rumah yang tidak layak huni. 3. LKK Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan

pendapatan,

mengentaskan

kemiskinan

masyarakat

khususnya

pendapatan

daerah

peningkatan

kapasitas

memperluas

serta

maka

guna

lapangan

mewujudkan

memberikan Pemerintah

kemandirian

kerja,

kesejahteraan

kontribusi

Kota

dan

terhadap

Madiun

perekonomian

melalui

masyarakat

khususnya perkuatan permodalan usaha bagi masyarakat miskin, maka dibentuklah Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota Madiun. Adapun tujuan dibentuknya LKK itu sendiri lebih terfokus kepada : 1. Mendorong pertumbuhan potensi ekonomi Kelurahan khususnya potensi ekonomi yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu


42

2. Tersedianya modal usaha dengan bunga murah bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah khususnya yang diusahakan keluarga miskin/kurang mampu yang belum dapat mengakses permodalan dari lembaga perbankan karena berbagai persyaratan teknis 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin/kurang mampu yang mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif 4. Mengurangi keluarga miskin/kurang mampu di Kelurahan modal awal berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Madiun melalui program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan (PMDMK) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan usaha dan usaha lain yang sah dan selanjutnya menjadi kekayaan/aset Pemerintah Kota Madiun di Kelurahan. Ruang lingkup usaha LKK itu sendiri adalah : 1. Memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di wilayah Kelurahan setempat, khususnya kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha produktif 2. Menerima simpanan tabungan dari peminjam sebagai uapaya pembentukan

modal

usaha

peminjam

yang

jumlah

dan

pengembaliannya diatur dalam musyawarah Kelurahan. 3. Mengembangkan usaha lain sesuai keputusan musyawarah Kelurahan Program kegiatan LKK telah dilaksanakan mulai tahun 2004 dan sampai saat ini masih terus berlanjut dan berkembang di 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan di Kota Madiun, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 12 tahun 2007 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan dan Keputusan Walikota Madiun tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tentang pembentukan tim pembina dan pengawas terpadu Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Madiun sebagai pembina kelembagaan dan pembina teknis

operasional

LKK

yang

mempunyai

kewajiban


untuk

43

mengembangkan LKK secara profesional dan berkelanjutan selalu secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi. Berikut tabel data jumlah modal dari salah satu LKK di Kota Madiun. DATA JUMLAH MODAL LKK KANIGORO TAHUN 2009 – 2011 MODAL UED – SP

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

512.500

512.500

512.500

PMDMK

519.500.000

519.500.000

519.500.000

PEMUPUKAN MODAL

148.918.200

220.858.475

296.915.850

21.020.575

21.020.575

21.020.575

JUMLAH

689.951.275

761.891.550

837.948.925

SHU

143.842.875

151.939.375

162.504.275

TOTAL

833.794.150

913830.925

1.000.453.200

CADANGAN


44

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI VI.1 PRIORITAS INTERVENSI SEKTORAL DAN WILAYAH Prioritas intervensi sektoral dan wilayah untuk program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun lebih difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Masing-masing bidang telah terpogram kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama pengentasan kemiskinan dan mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Upaya Terpadu Menuju Kota Madiun yang Maju dan Sejahtera sebagaimana yang telah tertuang di dalam Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2012. Jamkesmasda adalah prioritas utama dalam bidang kesehatan yang menjadi target Dinas Kesehatan sebagai bentuk pelayanan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin. Seluruh masyarakat miskin yang termasuk di dalam data base masyarakat penerima dana jamkesmasda dan sedang mendapatkan pelayanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan baik tingkat dasar maupun lanjutan di Kota Madiun berhak atas jaminan kesehatan. Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum merupakan prioritas Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan rumah yang layak untuk dihuni bagi masyarakat miskin di Kota Madiun. Kepemilikan atas rumah yang layak huni merupakan salah satu hak dasar yang wajib untuk diperhatikan. Lembaga Keuangan Kelurahan adalah salah satu program prioritas yang menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan dalam memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh

karena

itu,

diharapkan

segala

sesuatu

yang

berhubungan

dengan

perencanaan program dan kegiatan sebaiknya disatukan dengan visi dan misi Kota Madiun dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan. VI.2 IMPLIKASI PENYESUAIAN PROGRAM DAN ANGGARAN BELANJA Perencanaan program dengan perencanaan biaya adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung satu sama lain. Kegiatan yang telah terprogram dan terencana untuk tahun selanjutnya harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Efisiensi dan optimalisasi digunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan analisa, representasi,

perencanaan

dan

formulasi

kebijakan

sebagaimana

prioritas

pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2013, yaitu : Pengembangan ekonomi melalui penguatan lembaga ekonomi, pemberdayaan masyarakat & penanggulangan kemiskinan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Madiun Tahun 2012

45

Pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik Peningkatan

derajat

kesehatan

melalui

peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan Peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan Sekolah Standart Nasional (SSN) Peningkatan kinerja aparatur dan kerjasama pembangunan daerah dalam rangka pengembangan Standar Pelayanan Publik Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup VI.3 RENCANA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pada tahun ini perlu dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan peningkatan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan di tahun selanjutnya. Monitoring dan evaluasi yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dalam rangka memantau sejauh mana program kegiatan yang selama ini dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, memperbaiki kinerja yang kurang optimal, dan melihat perkembangan yang dihasilkan. Koordinasi yang intens dan perencanaan yang tepat akan membantu terwujudnya percepatan di dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana target yang telah disepakati bersama, baik yang tertuang di dalam RPJMD Kota Madiun, MDG’s, maupun target di dalam SPM masing-masing bidang.


46

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MADIUN (LP2KD)

Recommend Documents