Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA ROKAN HILIR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Telah dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir. Laporan ini merupakan rangkuman seluruh program dan kegiatan yang

telah

dilaksanakan

oleh

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Program dan Kegiatan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintan Daerah Tahun 2012 dengan tujuan adalah : (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan

kemiskinan

yang

pada

gilirannya

dapat

mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Kami menyadari bahwa terlaksananya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ini tidak terlepas dari peran dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu izinkanlah kami menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang terlibat pada kegiatan kemiskinan ini. Akhirnya semoga laporan ini menjadi satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada masa yang akan datang. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR

M. JOB KURNIAWAN, AP, M.SI

i


SAMBUTAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir No 412 Tahun 2013 tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yang merupakan rangkuman seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Program dan Kegiatan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintan Daerah Tahun 2012 dengan tujuan adalah : (1) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan; dan (2) Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan

kemiskinan

yang

pada

gilirannya

dapat

mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Adapun

tujuan

dari

pencetakan

Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir ini dengan tujuan yaitu untuk memberi informasi tentang bagaiman kondisi perekonomian masyarakat Rokan Hilir yang berkaitan langsung dengan bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan Sosial lainnya

i


yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih kepada semu pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung

dalam

Penanggulangan

proses Kemiskinan

penyusunan Daerah

Laporan

(LP2KD)

Pelaksanaan

sehingga

dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akhirnya semoga laporan ini menjadi satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada masa yang akan datang.

WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR

H. SUYATNO

ii


DAFTAR ISI

SAMBUTAN KAPALA BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HILIR ...................... i PENGARAHAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR ......................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iv DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2 1.3 Landasan Hukum .............................................................................. 3 1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................... 4 BAB II KONDISI KEMISKINAN .................................................................. 7 2.1. Persentase Penduduk Miskin .......................................................... 9 2.2. Jumlah Penduduk Miskin ................................................................ 10 2.3 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) ................................................ 11 2.4 Indek Keparahan Kemiskinan (P2) ................................................. 14 BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN .............................................. 16 3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan ......... 16 3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan ..................... 24 3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan ..................... 33 BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..... 50 4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...... 50 4.2. Dinas Pendidikan .......................................................................... 51

iv


4.3. Dinas Kesehatan ........................................................................... 53 4.4. BAPEMAS dan Dinas Sosial .......................................................... 54 BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ............................................... 56 5.1. Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan .............................. 56 5.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan ...................................................................................... 56 5.3. Pengendalian Program Penanggulanggan Kemiskinan ..... 57 5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat .................................... 57 5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan ..................................................... 57 BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN ................................................. 59 6.1. Kondisi Umum Kemiskinan ........................................................... 59 6.2. Dukugan daerah: Program-program unggulan daerah ....... 59 6.2 Rencana aksi dan tindak lanjut ............................................... 60

v

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir DAFTAR TABEL

TabeL 2.1. Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rokan HilirTahun 2007 – 2012 ....................... 9

vi

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Presentase Penduduk Miskin ........................................ 10 Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) .................................. 11 Gambar 2.3. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Riau ................................................................... 12 Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 – 2011 ............................. 13 Gambar 2.5. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Riau .................................................................... 14 Gambar 2.6. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ................................ 15 Gambar 3.1. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Desil 1-3 (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 ................... 17 Gambar 3.2. Posisi Relatif Tingkat Miskin Prov. Riau Tahun 2011 .... 18 Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 – 2012 ............................ 19 Gambar 3.4. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Riau Tahun 2011 ................................................ 20 Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 ................... 21 Gambar 3.6. Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 .......................................... 22 Gambar 3.7. Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011.............................................................. 23 Gambar 3.8. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau Tahun 2002-2011 ............. 24 Gambar 3.9. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2012 .......................................... 26

vii

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir Gambar 3.10. Analisa Efektivitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2012 ................. 27 Gambar 3.11. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006-2012 .......................................................... 29 Gambar 3.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 34 Gambar 3.13. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ........................................................... 35 Gambar 3.14. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .................................................... 36 Gambar 3.15. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011 ......................................... 37 Gambar 3.16. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 39 Gambar 3.17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .......... 40 Gambar 3.18. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 .............................. 41 Gambar 3.19. Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011 ......................................... 42 Gambar 3.20. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Prov. Riau Tahun 2011 ........................ 43 Gambar 3.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ..... 44 Gambar 3.22. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 .... 44

viii

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir Gambar 3.23. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2011................................................... 45 Gambar 3.24. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Prov. Riau Tahun 2011 ......................... 46 Gambar 3.25. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hiir Tahun 2002-2011 ...... 47 Gambar 3.26. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 ...... 48 Gambar 3.27. Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011 ........................................................... 48 Gambar 4.1

Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 ..................................................................... 51

Gambar 4.2

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 .............. 52

Gambar 4.3

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Kesehatan Tahun 2011-2013 .............. 54

Gambar 4.4

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 .............. 55

ix

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah

satu

penghambat

pembangunan

ekonomi

adalah

kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah dapat

dilaksanakan telah dapat

dinikmati oleh

setiap

warga

negaranya, tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan benar-benar telah merata. Secara lazim kemiskinan dapat di definisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartanat. Kemiskinan merupakan masalah komplek yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis gender dan kondisi lingkungan. Ada beberapa masalah yang menyebabkan masih besarnya penduduk miskin di Indonesia yang antara lain : 1. Belum meratanya pembangunan hingga ke pedesaan; a. Kesempatan berusaha di pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan; b. Masih

tingginya

pengangguran

terbuka

di

pedesaan

dibandingkan dengan daerah perkotaan; c. Masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat miskin yang menggantungkan diri pada usaha mikro;

1

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 2. Masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar; a. Masih terdapatnya kasus gizi kurang dan gizi buruk; b. Cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai; c. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi terutama didaerah-daerah terisolir; d. Masih kurangnya dukungan penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. 3. Harga kebutuhan bahan pokok cendrung berfluktuasi hingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan kemiskinan yang cukup komplik maka pemerintah pusat membentuk Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Tingkat Pusat, ditingkat Provinsi dan Kabupaten dengan nama TKPKD hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah. 1.2. Maksud dan Tujuan Adapun

maksud

Penanggulangan

dari

Kemiskinan

penyusunan (LP2KD)

ini

Laporan

Pelaksanaan

sebagai laporan

atas

pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Rokan Hilir kepada Bupati Rokan Hilir selaku Penanggung jawab dan selanjutnya akan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan

2

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Riau dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat. Adapun

tujuan

dari

penyusunan

Laporan

Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini antara lain : a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja TKPK Kabupaten Rokan Hilir; b. Sebagai laporan untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rokan Hilir; c. Sebagai

bahan

Sekretariat

masukan

Tim

untuk

Koordinasi

mengoptimalkan

Penanggulangan

kinerja

Kemiskinan

Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya;Untuk melihat sinkronisasi program penanggulangan

kemiskinan.

Dengan

demikian

dapat

memudahkan Pemerintah Daerah dalam memfokuskan target dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 1.3. Landasan Hukum Landasan

hukum

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kabupaten Rokan Hilir sebagai wadah koordinasi lintas sektor pemangku

kepentingan

untuk

penanggulangan

kemiskinan

di

Kabupaten Bintan mengacu pada : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

3

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Provinsi

dan

Kabupaten/kota; 7. Peraturan

Gubernur

Riau

Nomor

1

Tahun

2012

Tentang

Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau; 1.4. Sistematika penulisan Adapun

sistematika

penulisan

Laporan

Penyelenggaraan

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini sebagai berikut; BAB I :

PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang 1.2Maksud dan Tujuan 1.3Landasan Hukum 1.4Sistematika Penulisan

BAB II :

KONDISI KEMISKINAN 2.1. Persentase Penduduk Miskin 2.2. Jumlah Penduduk Miskin 2.3 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.4 Indek Keparahan Kemiskinan (P2)

4

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir BAB III:

PRIORITAS TARGET BIDANG PENANGGULANGANKEMISKINAN

DAN

INTERVENSI

3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan 3.1.1. Prioritas Target 3.1.2. Prioritas Intervensi 3.1.3. Prioritas Wilayah 3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan 3.2.1. Prioritas Target 3.2.2. Prioritas Intervensi 3.2.3. Prioritas Wilayah 3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan 3.3.1. Prioritas Target 3.3.2. Prioritas Intervensi 3.3.3. Prioritas Wilayah BAB IV :

TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4.1. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4.2 Dinas Pendidikan 4.3. Dinas Kesehatan 4.4. BAPEMAS dan Dinas Sosial

BAB V :

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM

5.1. Koordinasi Penanggulanggan Kemiskinan 5.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah

5

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 5.1.2. Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Pusat 5.2.Permasalahan

Pelaksanaan

Koordinasi

Penanggulanggan Kemiskinan 5.3. Pengendalian Program Penanggulanggan Kemiskinan 5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan BAB VI:

KESIMPULAN DAN RINGKASAN 6.1. Kondisi Umum Kemiskinan 6.2. Dukugan daerah: Program-program unggulan daerah

6

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir BAB II KONDISI KEMISKINAN Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya

hak-hak

dasar

masyarakat

miskin

untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan

masalah

kemiskinan

perlu

didasarkan

pada

pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan didasarkan atas pendekatan berbasis hak (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005). Menurut Sallatang (1986) bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial. Sementara itu, Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai

keterbatasan

sumber-sumber

ekonomi

untuk

mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan umumnya

dikaitkan

dengan

kekurangan

pendapatan

untuk

memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan kekurangan

pada dalam

dasarnya

mengacu

pemenuhan

pada

sejumlah

keadaan

kebutuhan,

serba seperti

sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara

7

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir denganberas

320

kg/kapita/tahun

di

kg/kapita/tahun daerah

di

pedesaan

dan

480

perkotaan.

Kemiskinan

tidak

lagi

dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hakhak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhi kebutuhan pangan kesehatan pendidikan pekerjaan, kesehatan, perumahan,

air

bersih,

pertanahan,

sumberdaya

alam

dan

lingkungan hidup, rasa mandiri perlakuaan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai

perampasan

atas

daya

rakyat

miskin.

Konsep

ini

memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan sering kali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena,itu konsep ini memberikan penegaskan terhadap kewajiban pemerintah (pusat dan daerah/Kabupaten) untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

8

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir Kemiskinan merupakan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu luanya

wilayah

dan

sangat

beragamnya

kondisi

geografis

menyebabkan permasalah kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi sfesifik. Secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri. 2.1 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2003-2013:

Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kab. Rokan Hilir Tahun 2002 - 2013 Jika dilihat dari tabel tersebut di atas maka dapat dilihat Persentase penduduk miskin yang paling tinggi adalah pada tahun 2008 sebesar 10,59 % hal ini kemungkinan besar dikarenakan penduduk miskin di

9

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir daerah perkotaan yang belum dapat sepenuhnya mandiri dengan program

pemberdayaan

yang

dilaksanakan

oleh

pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan presentase penduduk miskin terendah adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,37 % rendahmya presentase penduduk miskin pada tahun 2012 kemungkinan besar karena program pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sedah berjalan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan. Namun pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 7, 73 %. Jika dilihat indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami tren flukustif ysitu terus mengalami siklud turun naik disetiap tahunnya, menkipun memiliki nilai yang berbeda namun peningkatan dan penurunan keparahan dan kedalaman kemiskinan tetap memiliki kesamaan nada.

Gambar 2.2. Indeks Keparahan Kemiskinan P1 dan P2 Kab. Rokan Hilir Tahun 2002 – 2013

10

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 2.2. Hasil Verifikasi Kemiskinan Kemiskinan

NO

NAMA KECAMATAN & KELURAHAN

RASKIN

BLT

RLH

85 78 68 119 302 315 183 24 52 507 94 63 151 6 85 2,132

34 37 55 41 158 389 53 27 15 33 281 4 17 98 430 34 1,706

17 12 2 25 10 6 10 1 16 18 21 3 6 1 3 17 168

RASKIN

BLT

RLH

16 228 49 31 92 208 160 36 53 43 414 220 158 10

4 31 6 14 48 9 1 3 3 38 5 6 1

KEC. TANAH PUTIH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NO

KELURAHAN PUTAT SEKELADI SINTONG TELUK MEGA SEDINGINAN BANJAR XII RANTAU BAIS UJUNG TANJUNG MUMUGO TELUK BEREMBUN MENGGALA SAKTI MENGGALA SEMPURNA SEKELADI HILIR SINTONG MAKMUR SINTONG BAKTI SINTONG PUSAKA PUTAT JUMLAH


KEC. PUJUD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PUJUD SELATAN TANJUNG MEDAN PUJUD TELUK NAYANG AIR HITAM SIARANG ARANG KASANG BANGSAWAN SUNGAI PINANG SRI KAYANGAN TANJUNG SARI SUKA JADI PONDOK KRESEK SUNGAI TAPAH PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN

35 331 114 56 36 413 420 36 89 166 707 429 204 20

11

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NO

PUJUD UTARA BABUSSALAM ROKAN PERKEBUNAN SIARANG-ARANG TANJUNG MEDAN UTARA TANJUNG MEDAN BARAT TANGGA BATU SEI MERANTI SEI MERANTI DARUSSALAM AKAR BELINGKAR JUMLAH


42 151 74 100 380 55 128 136 71 4,193

4 102 26 14 360 109 62 94 8 2,497

1 55 2 2 2 2 2 235

RASKIN

BLT

RLH

1,206 1 170 367 522 2,266

1,157 73 114 351 372 2,067

10 2 35 39 30 116

RASKIN

BLT

RLH

34 115 266 79 494

53 353 119 83 608

85 65 31 14 195

RASKIN

BLT

RLH

208 14 67 28 196 174 436 171 42

1 8 20 10 20 3 13 5 7

KEC. TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN

1 2 3 4 5

NO

MELAYU BESAR MELAYU TENGAH BATU HAMPAR MESAH LABUHAN PAPAN JUMLAH


KEC. RANTAU KOPAR 1 2 3 4

NO

SEKAPAS BAGAN CEMPEDAK RANTU KOPAR SUNGAI RANGAU JUMLAH


KEC. BAGAN SENEMBAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAHTERA MAKMUR GELORA PELITA KENCANA PASIR PUTIH BALAI JAY A BALAM SEMPURNA LUBUK JAWI BAGAN SENEMBAH

267 133 109 131 314 181 621 378 151

12

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NO

PANCA MUKTI SALAK BAGAN BHAKTI HARAPAN MAKMUR BAGAN BATU SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAKTI MAKMUR BAGAN SENEMBAH BARAT BAGAN SENEMABAH UTARA JAYA AGUNG MERANTI MAKMUR PASIR PUTIH UTARA HARAPAN MAKMUR SELATAN BHAYANGKARA JAYA MAKMUR JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SENEMABAH TIMUR KEL. BAHTERA MAKMUR KOTA KEL. BALAM SEMPURNA KOTA KEL. BAGAN SENEMBAH KOTA KEL. BAGAN BATU KOTA BAGAN SENEMABAH UTARA JUMLAH


113 72 14 141 2 209 167 59 281 116 85 635 130 192 171 188 319 148 5,327

107 49 13 33 392 30 45 10 274 150 91 18 13 34 100 187 249 3,131

2 10 5 24 5 8 6 5 3 9 1 1 3 6 2 3 12 2 194

RASKIN

BLT

RLH

78 176 609 289 45 94 1,291

235 176 1,152 211 46 29 1,849

3 3 18 5 10 3 42

RASKIN

BLT

RLH

351 147 275

248 124 98

34 11 15

SIMPANG KANAN

1 2 3 4 5 6

NO

SIMPANG KANAN KOTA PARIT BAGAN NIBUNG BUKIT DAMAR BUKIT MAS BUKIT SELATAN JUMLAH

NAMA KECAMATAN & KELURAHAN KUBU

1 2 3

TELUK MERBAU TANJUNG LEBAN SUNGAI KUBU

13

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 4 5 6 7 8 9

NO

RANTAU PANJANG KANAN TELUK PIYAI SUNGAI SEGAJAH SEI SEGAJAH MAKMUR SEI KUBU HULU TELUK PIYAI PESISIR JUMLAH


103 987 214 141 118 142 2,478

105 984 185 141 77 55 2,017

16 60 12 5 6 1 160

RASKIN

BLT

RLH

450 180 224 164 197 265 179 25 112 1,796

307 110 203 126 150 89 104 18 97 1,204

17 8 25 25 14 8 11 11 12 131

RASKIN

BLT

RLH

167 1,076 150 1,393

255 877 111 1,243

31 79 16 126

RASKIN

BLT

RLH

222 388 495 3,447 1,423 63

219 298 501 364 921 63

7 27 40 55 13 2

KUBU BABUSSALAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO

TELUK NILAP SUNGAI MAJO SUNGAI PINANG JOJOL SUNGAI PANJI PANJI RANTAU PANJANG KIRI RANTAU PANJANG KIRI HILIR PULAU HALANG BELAKANG PULAU HALANG MUKA JUMLAH


PASIR LIMAU KAPAS 1 2 3 4 5 6

NO

SUNGAI DAUN PASIR LIMAU KAPAS PANIPAHAN TELUK PULAI PANIPAHAN LAUT PANIPAHAN DARAT JUMLAH


BANGKO 1 2 3 4 5 6

LABUHAN TANGGA KECIL LABUHAN TANGGA BESAR BAGAN PUNAK BAGAN HULU BAGAN TIMUR BAGAN KOTA

14

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NO

BAGAN BARAT BAGAN JAWA PARIT AMAN LABUHAN TANGGA BARU BAGAN PUNAK PESISIR BAGAN JAWA PESISIR BAGAN PUNAK MERANTI SERUSA LABUHAN TANGGA HILIR JUMLAH


4,734 83 264 63 495 1,237 483 1,280 270 14,947

4,251 5 155 419 665 468 521 189 9,039

205 3 13 39 6 73 30 26 17 556

RASKIN

BLT

RLH

1,025 688 213 1,446 3,372

538 48 162 1,235 1,983

52 33 70 244 399

RASKIN

BLT

RLH

190 217 188 149 185 929

143 42 123 148 167 623

35 13 54 33 9 144

RASKIN

BLT

RLH

402 93 107 25 24 189 294 129

150 93 102 101 223 74

10 19 28 2 7 12 24 7

SINABOI

1 2 3 4 5

NO

RAJA BEJAMU SUNGAI BAKAU SINABOI SEI NYAMUK DARUSSALAM JUMLAH


BATU HAMPAR

1 2 3 4 5

NO

BANTAYAN BANTAYAN BARU BANTAYAN HILIR SUNGAI SIALANG HULU SIALANG ALANG JUMLAH

NAMA KECAMATAN & KELURAHAN PEKAITAN

1 2 3 4 5 6 7 8

ROKAN BARU TELUK BANO II SUAK TEMENGGUNG PEDAMARAN SUAK AIR HITAM SUNGAI BESAR PEKAITAN KUBU I

15

Laporan LP2KD Kabupaten Rokan Hilir 9 10

NO

KARYA MULYOSARI ROKAN BARU PESISIR JUMLAH


12 26 1,301

13 25 781

1 1 111

RASKIN

BLT

RLH

RIMBA MELINTANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO

KARYA MUKTI RIMBA MELINTANG JUMRAH TELUK PULAU HULU TELUK PULAU HILIR LENGADAI HULU MUKTI JAYA LENGADAI HILIR PEMATANG BOTAM HARAPAN JAYA SEREMBAN JAYA PAMATANG SIKEK

127 203 67 266 108 83 273 104 155 84 89 180

122 15 51 269 98 65 282 97 78 50 11 109

12 3 20 9 14 6 9 28 8 12 5 6

JUMLAH

1,739

1,247

132

RASKIN

BLT

RLH

239 1,356 290 410 50 146 349 84 141 264 132 178 232 76 -

192 103 209 127 53 114 100 193 565 252 123 166 156 35 -

2 4 6 19 9 59 76 1 12 9 6 9 1 2 -

3,947

2,388

215


BANGKO PUSAKO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BANGKO SEMPURNA BANGKO BAKTI BANGKO JAYA BANGKO PUSAKO BANGKO MAKMUR BANGKKO KIRI BANGKO KANAN SUNGAI MANASIB TELUK BANO I PEMATANG IBUL PEMATANG DAMAR BANGKO PERMATA BANGKO MUKTI BANGKO LESTARI BANGKO BALAM BANGKO MAS RAYA JUMLAH

16


BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1.

Prioritas

Target

dan

Intervensi

Bidang

Kemiskinan

dan

Ketenagakerjaan 3.1.1. Prioritas Target Kemiskinan 3.1.1.1 Posisi Relatif / Perbandingan Antar Wilayah Kemiskinan dapat juga dikelompokkan menjadi dua kelompok utama yaitu : 1) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh

lapisan

masyarakat

sehingga

menyebabkan

ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk

yang

telah

diurutkan

menurut

pendapatan/pengeluaran. Kesenjangan

ekonomi atau ketimpangan

dalam

distribusi

pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir. 2) Kemiskinan

secara

absolute

ditentukan

berdasarkan

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum

16


seperti

pangan,

sandang,

kesehatan,

perumahan

dan

pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran financial

dalam

kebutuhan

dasar

bentuk

uang.

tersebut

Nilai

dikenal

kebutuhan dengan

minimum

istilah

garis

kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Adapun persentase penduduk miskin kabupaten Rokan Hilir serta perbandingan antar wilayah se Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Desil 1-3 (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011 Pada analisis relativitas dimana analisis ini mengambarkan perbandingan tingkat kemiskinan antar wilayah se-Provinsi Riau. Tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir menempati urutan ke Enam dengan persentase 7,58 persen kondisi ini masih berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Riau yaitu 8,13 persen serta tingkat kemiskinan

nasional

yaitu 13,33%,

sementara itu untuk tingkat

17


kemiskinan terendah kab/kota se-Provinsi Riau Kota Pekanbaru menempati urutan pertama dengan 3,45 persen disusul kemudian Kota Dumai 45,27 persen, Kabupaten Siak 5,29%, Kabupaten Indragiri Hulu 7,25 %. Daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat kemiskinan 7,65 %, Kabupaten Kampar dengan tingkat kemiskinan 8,52 persen, Kabupaten Kuantan Singingi 10,19 %, Kabupaten Rokan Hulu 10,66 %, Kabupaten Pelelawan 11,63 % dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tingkat kemiskinan sebesar 34,53 %. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yaitu 8,17 % dan lebih tinggi dari Tingkat Kemiskinan Nasional yaitu 12,36 persen. 3.1.1.2 Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.2. Posisi Relatif Tingkat Miskin Prov. Riau Tahun 2011

18


Selain

dari

analisis

antar

wilayah

perkembangan

jumlah

penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir juga dapat dilihat dari analisis antar waktu. Dari analisis antar waktu kesenjangan perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun di kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dengan jelas.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 - 2012

61300 49400

48700 42400

38325

2005

2006

2004

56000

51700

2007 2008 2009 2010 Jumlah Penduduk Miskin

43800

44600

2011

2012

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kab. Rokan Hilir, Tahun 2004 - 2012 Grafik

diatas

memperlihatkan

bahwa

masih

terdapat

kesenjangan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ke tahun. Jika dilihat perkembangan antar waktu tingkat kemiskinan dikabupaten Rokan Hilir priode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 mengalami angka yang fluktuatif, dimana dari angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.400 jiwa menurun pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin menjadi 38.325 jiwa, terjadi penurunan sebanyak 11.075 jiwa. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah penduduk

miskin sebanyak 61.300 jiwa. Pada tahun 2009

19


sampai

dengan

tahun

2012

jumlah

penduduk miskin

kembali

mengalami penurunan menjadi 44.600 jiwa. 3.1.1.3 Prioritas Target Bidang Ketenagakerjaan 3.1.1.4 Posisi Relatif / Perbandingan Antar Wilayah

Gambar 3.4. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Riau Tahun 2011 Tingkat pengangguran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada urutan ke tujuh dengan presentase 4,57 persen, sedangkan kondisi terendah berada pada Kabupaten

Pelelawan dengan

persentase 2,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Rokan Hilir masih banyak terdapat jumlah pengangguran terbuka yang belum terserap pada dunia industri dan jasa.

20


3.1.1.5 Perkembangan Antar Waktu Untuk

kondisi

perkembangan

antar

waktu

tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga tahun

2011

menunjukkan

tren

positif

karena

setiap

tahunnya

mengalami penurunan, hal ini berarti tingkat pengangguran di Kabupaten

Rokan

Hilir

setiap

tahun

mengalami

penurunan.

Pencapaian ini sejalan dengan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini tergambar oleh tingkat kemiringan yang digambarkan oleh trendline dari tahun 2007 2011 yang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar perkembangan antar waktu berikut ini :

Gambar 3.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011

21


3.1.1.6 Efektivitas Analisis

efektivitas

ditunjukkan

untuk

menilai

apakah

pembangunan yang dilakukan oleh daerah berlangsung efektif baik dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari seberapa

jauh

capaian

pembangunan

daerah

membaik

dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat efektif baik terhadap pencapai pelaksanan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini tergambar oleh tingkat kemiringan yang digambarkan oleh trendline dari tahun 2007 -2011 yang mengalami penurunan.

Gambar 3.6. Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2011

22


3.1.1.7 Relefansi

Gambar 3.7. Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

Berdasarkan gambar di atas hasil analisis relevansi dengan indikator tingkat pengangguran terbuka , tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik mengalami penurunan dari tahun ke tahun apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang derajat kemiringan grafiknya sama- sama mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat provinsi dan nasional.

23


3.1.1.8.

Analisis

Prioritas

Intervensi

Bidang

Kemiskinan

dan

Ketenagakerjaan

Gambar 3.8. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau Tahun 2002-2011 Analisis prioritas Intervensi bidang pendidikan dimana prioritas tersebut ialah tingkat kemiskinan yang di analisis keterkaitannya dengan tiga indikator pendukung yaitu tingkat pengangguran,jumlah penduduk miskin serta Indek kedalaman kemiskinan. 3.2 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan Prioritas

target

Indikator

utama

yang

digunakan

untuk

menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah : 1.

Angka Kematian Bayi

2.

Angka Kematian Balita

3.

Prevalensi Balita Gizi Buruk .

24


4.

Angka Kematian Ibu Melahirkan Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian (outcome)

pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan daerah dan nasional. 3.2.1 Prirotas Target Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi (AKB) adalah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berkaitan dengan indikator utama ini umumnya berlaku bahwa semakin kecil AKB semakin besar upaya yang dibutuhkan untuk menurunkannya. AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya; AKB antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan sedangkan AKB lebih besar dari 70 lebih mudah untuk diturunkan. Angka Kamatian Bayi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi serta lingkungan

tempat

anak-anak

tinggal

termasuk

pemeliharaan

kesehatannya. Indikator ini berkaitan juga dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan paca melahirkan. Dengan demikian upaya penurunan AKB berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus atau program-program yang lain pasca melahirkan. Implikasinya relevan untuk digunakan sebagai indikator dalam memonitor pencapaian target program-program peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. 3.2.1.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu Di Kabupaten Rokan Hilir angka kematian bayi pada tahun 2007 s.d 2011 fluktuatif dari 4.63 per 1000 kelahiran hidup menurun ditahun 2008 (4.17 per 1000 kelahiran hidup) kemudian menurun tahun

25


2009 (3.71 per 1000 kelahiran hidup), menurun lagi tahun 2010 (3.14 per 1000 kelahiran hidup).Tetapi naik lagi menjadi 7,55 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2011 dan menurun lagi 5,69 per 1000 kelahiran hidup tahun 2012, seperti terpaparkan pada grafik berikut ini.

Gambar 3.9. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2012 Angka ini masih dibawah angka nasional dimana angka kematian bayi pada saat ini sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 diharapkan kematian bayi menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup.

26


Analisa Efektifitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 - 2012 7.55

5.69 4.63

4.17

3.71

3.14

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 3.10. Analisa Efektivitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007-2012 Analisis

efektivitas

ditunjukkan

untuk

menilai

apakah


jauh

capaian

pembangunan

daerah

kurang

baik

dibandingkan dari tahun 2007 base line. Untuk kondisi efektifitas angka kematian bayi Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2007 hingga tahun 2009 menunjukkan tingkat efektif terhadap

pencapai

pelaksanan

program

penanggulangan

kemiskinan dibidang Kesehatan. Hal ini tergambar pada analisis efektifitas angka kematian bayi yang Tahun 2007 – 2009 di Kabupaten Rokan Hilir yang menunjukkan tren menurun. Namun pada Dari data di atas tahun 2010 angka kematian bayi 3,14 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 7,55 per 1.000 kelahiran hidup, kenaikan angka ini terjadi karena perubahan divinisi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diberlakukan sejak tahun 2011. Perubahan divinisi ini sekaligus menyebabkan perubahan perhitungan terhadap jumlah kematian bayi di Kabupaten Rokan Hilir.

27


Tahun 2010 penghitungan angka kematian bayi dihitung pada waktu bayi meninggal setelah dilahirkan sedangkan tahun 2011 angka kematian bayi dihitung sejak bayi dalam kandungan. 3.2.2.1 Prirotas Target Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan

kesehatan

anak

dan

faktor-faktor

lain

yang

berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bayi dan Balita serta penurunan angka kesakitan dan kematiannya dilakukan dengan tindakan

preventif

berupa

kunjungan

neonatus

oleh

tenaga

kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, peningkatan penggunaan ASI Ekslusif dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) bagi keluarga miskin. 3.2.2.2 Perkembangan Antar Waktu Angka kematian balita dari tahun 2006 s.d 2012 fluktuatif dari 2,96 per 1000 kelahiran hidup meningkat menjadi 3,15 per 1000 kelahiran hidup (tahun 2007), naik lagi tahun 2008 (4,27 per 1000 kelahiran hidup), menurun ditahun 2009 (2,56 per 1000 kelahiran hidup), naik lagi tahun 2010 (3,14 per 1000 kelahiran hidup), dan naik secara signifikan di tahun 2011 (7,55 per 1000 kelahiran hidup) dan menurun di tahun 2012 (6,17 per 1000 kelahiran hidup).

28


Gambar 3.11. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006-2012 3.2.3 Prirotas Target Prevalensi Balita Gizi Buruk Indikator yang digunakan untuk menilai status gizi Balita yaitu dengan melakukan penimbangan berat badan melalui posyandu dan sarana kesehatan lainnya kemudian dibandingkan dengan umur Balita (BB/U) dan tinggi badan (BB/TB). Upaya yang dilakukan dalam penanganan gizi buruk adalah penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak balita dan penganekaragaman makanan di tingkat rumah tangga, serta memberikan makanan tambahan selama 90 hari bagi tiap penderita gizi buruk. Kekurangan gizi sangat identik dengan kemiskinan dimana kemiskinan yang menjadi akar permasalahan terjadinya kekurangan gizi. Selain dari kemiskinan yang meyebabkan terjadinya kekurangan gizi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asupan gizi seimbang bagi masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi yaitu masyarakat sosial ekonomi kebawah. Jumlah pendapatan keluarga bisa juga menjadi penyebab terjadinya kekurangan gizi

29


dimana semakin kecil pendapatan penduduk maka persentase balita yang kekurangan gizi semakin meningkat, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin rendah persentase balita yang kekurangan gizi. Proporsi balita yang kekurangan gizi berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin. 3.2.3.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi pada tahun 2007 sebesar 7,17%, turun menjadi 2,72% pada tahun 2012. Adanya

penurunan

pencapaian

kinerja

angka

tersebut

pemantauan

menunjukan

pertumbuhan

keberhasilan

balita

melalui

kegiatan posyandu yang dilakukan setiap bulan, dimana balita yang mengalami kekurangan gizi dapat terdeteksi pada saat dilakukan penimbangan di posyandu sehingga upaya intervensi dapat segera dilakukan terhadap bayi yang mengalami kekurangan gizi tersebut. Pada tahun 2015, target MDGs yang diharapkan adalah persentase balita berat badan rendah/kekurangan gizi sebesar 15,5%.

Persentase Balita Bawah Garis Merah (BGM) per Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 9.85 8.28

5.93 2.25

3.2

5.28 2.83

0.1

0.51 0.74 0.65

2.24

3.21

1.07

1.31

1.04

30


Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk saling terkait satu sama lain yaitu bisa disebabkan oleh faktor secara langsung yaitu anak tersebut tidak mendapatkan asupan gizi secara seimbang dari pengasuh, pola asuh yang salah dari orang tua dan bisa disebabkan oleh penyakit infeksi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan

Kabupaten

Rokan

Hilir,

prevalensibalita

gizi

buruk

diKabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007 sebesar 1,76% dan pada tahun 2012 turun menjadi 0,08%. 3.2.4 Prirotas Target Angka Kematian Ibu Melahirkan Kematian ibu maternal adalah kematian ibu selama masa kehamilan, waktu melahirkan dana masa nifas. Pada tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 3.032 persalinan, dengan kematian maternal yang disebabkan oleh penyebab langsung atau berkaitan dengan proses kehamilan dan melahirkan sebanyak 6 orang atau sama dengan 199 per 100.000 kelahiran hidup. Tantangan dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu yaitu: 1.

Kejadian kematian ibu bersalin, sebagian besar terjadi di rumah dan dalam perjalanan menuju sarana pelayanan kesehatan. Kematian di rumah disebabkan karena proses kelahiran tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana prasarana persalinan yang tidak steril/memenuhi syarat layanan persalinan sementara kematian dalam perjalanan menuju sarana pelayanan kesehatan disebabkan karena kurang tanggapnya pihak keluarga untuk segera membawa ibu bersalin ke sarana pelayanan kesehatan ketika ditemukan masalah persalinan di rumah. Sehingga diperlukan upaya/kegiatan untuk mengubah perilaku masyarakat melahirkan di rumah.

31


2.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) merupatan unit pelayanan kesehatan terdekat masyarakat karena berada di kelurahan, namun sarana prasarana yang dimiliki Poskesdes sebagian besar jauh dari cukup dan bermutu, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan di poskeskel. Mengingat penting dan vitalnya peran

poskesdes

dalam

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana prasarana poskesdes. 3.

Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya tidak terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga mereka lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk mengatasi masalah ini, khususnya masyarakat miskin yang di luar kuota

Jamkesmas

perlu

bantuan

biaya

persalinan

dari

Pemerintah Daerah melalui Program Jamkesda dan juga Program Jampersal. Pada kenyataannya, belum semua masyarakat memperoleh bantuan dana persalinan baik dari Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal. 4.

Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak memerlukan anggaran/dana yang tidak sedikit karena sebagian besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih belum sesuai dengan jumlah penderita gizi buruk/kurang di Kabupaten Rokan Hilir, maka upaya menaikkan status gizi masyarakat masih belum dilaksanakan secara maksimal.

32


3.3 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan 3.3.1 Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan Indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di bidang pendidikan adalah : 1) Angka Parsipasi Murni 2) Angka Parsipasi Kasar 3) Angka Putus Sekolah. Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian (outcome) pembangunan di bidang pendidikan dan mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan. 3.3.1.1 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) atau Net Enrollment Ratio (NER) adalah indikator yang mengukur proporsi anak yang bersekolah pada kelompok umur tertentu pada tingkat yang sesuai pada umur tersebut. APM

selalu

lebih

rendah

dibandingkan

dengan

APK

karena

pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama dan untuk mencapainya tidaklah mudah. Nilai APM yang mencapai 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu sesuai dengan usia sekolah. 3.3.1.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah Posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 92,33 persen kondisi ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 91,03 persen dan di atas rata-rata provinsi yaitu 91,67 persen. Kondisi APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada urutan kelima, sedangkan kondisi APM SD/MI tertinggi berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 93,61 persen. Dan kondisi APM SD/MI terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Meranti

33


dengan Presentase 86,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah menikmati program wajib belajar jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir pada gambar berikut ini :

Gambar 3.12. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011

34


3.3.1.2 Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.13. Perkembangan Angka Partisipasi Muri (APM) SD/MI (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 Dari grafik antar waktu diatas dapat dilihat bahwa APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga 2011. Pada tahun 2009 APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mencapai 97,96 persen namun pada tahun 2011 menurun pada 92,33 persen.

35


3.3.1.3 Efektifitas

Gambar 3.14. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011 Analisis

efektivitas

ditunjukkan

untuk

menilai

apakah


jauh

capaian

pembangunan

daerah

membaik

dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas angka parsipasi murni SD/MI Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2002 hingga tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat efektif baik terhadap pencapai pelaksanan program penanggulangan kemiskinan dibidang pendidikan dasar. Hal ini tergambar pada analisis efektifitas angka partisipasi murni Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 – 2011 diatas.

36


3.3.1.4 Relevansi

Gambar 3.15. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011 Analisis relevansi ialah untuk menilai seberapa jauh program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di daerah mendukung sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan tren indikator utama Kabupaten/Kota terhadap tren provinsi dan nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional. Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APM SD/MI, tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada gambar di atas lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan

37


nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat provinsi dan nasional. 3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Kasar SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Gross Entrollment Ratio (GER) merupakan ukuran paling kasar yang digunakan untuk mengukur partispasi pendidikan. APK menggambarkan banyaknya anak yang telah

menerima

pendidikan

pada

jenjang

tertentu,

bukan

menunjukkan angka yang mempunyai kemajuan karena bersekolah. Dalam kondisi seperti ini APK masih bermanfaat dan ada kemungkinan APK melebihi 100 karena tidak beraturan umur anak usia sekolah. Semakin tinggi APK akan semakin baik dan jika melebihi 100 berarti semakin banyak anak yang tertampung di sekolah. 3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 105,22 persen kondisi ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 102,58 persen dan di atas rata-rata provinsi yaitu 103,03 persen. Kondisi APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada urutan kelima, sedangkan kondisi APK SD/MI tertinggi berada pada Kabupaten Bengkalis dengan persentase 109,06 persen. Dan kondisi APK SD/MI terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Presentase 98,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang telah menikmati program wajib belajar jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir pada gambar berikut ini :

38


Gambar 3.16. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 3.3.2.2 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu Perbandingan antar waktu angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga 2011. Pada tahun 2009 APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir mencapai 97,96 persen namun pada tahun 2011 menurun pada 92,33 persen.

39


Gambar 3.17. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011

3.3.2.3 Efektifitas Analisis

efektivitas

ditunjukkan

untuk

menilai

apakah


jauh

capaian

pembangunan

daerah

membaik

dibandingkan dari tahun 2005 base line. Untuk kondisi efektifitas angka parsipasi kasar SD/MI Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2002 hingga tahun 2011 menunjukkan tingkat sangat

efektif

baik

terhadap

pencapai

pelaksanan

program

penanggulangan kemiskinan dibidang pendidikan dasar. Hal ini tergambar pada analisis efektifitas angka partisipasi kasar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 – 2011 dibawah ini.

40


Gambar 3.18. Analisa Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Prov. Riau Tahun 2011 3.3.1.4 Relevansi Analisis relevansi ialah untuk menilai seberapa jauh program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di daerah mendukung sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan tren indikator utama Kabupaten/Kota terhadap tren provinsi dan nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional. Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APK SD/MI, tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir sangat relevan hal ini ditandai dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada gambar di atas lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan

41


nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator tingkat provinsi dan nasional.

Gambar 3.19. Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

42


3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Gambar 3.20. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Prov. Riau Tahun 2011

43


3.3.2.2 Perbandingan Antar Waktu

Gambar 3.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011 3.3.2.3 Efektifitas

Gambar 3.22. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011

44


3.3.2.1 Relevansi

Gambar 3.23. Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2011

45


3.3.2 Prioritas Target Angka Partisipasi Murni SMA/MA 3.3.2.1 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Wilayah

Gambar 3.24. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Prov. Riau Tahun 2011

Posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2011 berada pada 48,72 kondisi ini sangat baik karena berada di atas rata-rata nasional 47,97. Kondisi APM SMA/MA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 apabila dibandingkan dengan antar wilayah se-Provinsi Riau berada pada urutan ke delapan, sedangkan kondisi APM SMA/MA terendah ditempati oleh Kabupaten Indragiri Hilir dengan persentase 42,18 dan kondisi APM SMA/MA tertinggi ditempati oleh Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 67,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 16- 18 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang sedang menikmati

46


program wajib belajar sangat tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Riau. 3.3.2.2 Posisi Relatif/ Perbandingan Antar Waktu

Gambar 3.25. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hiir Tahun 2002-2011

47


3.3.2.3 Efektifitas

Gambar 3.26. Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2002-2011

3.3.1.4 Relevansi

Gambar 3.27. Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Rokan Hilir Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

48


Berdasarkan hasil analisis relevansi dengan indikator APM SMA/MA, tingkat relevansi kabupaten Rokan Hilir relevan hal ini ditandai dengan garis relevansi yang derajat kemiringannya (slope) grafik pada gambar di atas menunjukkan kemiringan positif hal ini searah dengan kemiringan slope grafik provinsi dan nasional. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan capaian indikator di daerah sama dengan tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi atau nasional. Dengan demikain capaian indikator di daerah relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi dan nasional.

49


BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1.

Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien

serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

pemerintah

daerah,

pengelolaan

keuangan

daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai prioritas merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2011-2015 serta RKPD tahun 2011 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD. Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan. Dari setiap anggaran yang disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tiap-tiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) mendapat dana sesuai dengan prioritas dan target yang ingin di capai oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, salah satunnya dana yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang secara tidak langsung di arahkan kepada beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

50


Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 3,000,000,000,000.00 2,910,059,991,447 .00

2,900,000,000,000.00 2,800,000,000,000.00 2,700,000,000,000.00 2,600,000,000,000.00

2,600,118,103,348 .00

2,500,000,000,000.00

2,495,051,527,808 .00

2,400,000,000,000.00 2,300,000,000,000.00 2,200,000,000,000.00 2011

2012

2013

Gambar 4.1 Jumlah APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2013 4.2

Dinas Pendidikan Peningkatan akses pelayanan dasar yang terpenting bagi

kelompok masyarakat miskin antara lain adalah di bidang pelayanan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin diharapkan mampu menikmati pelayanan pendidikan yang wajar sehingga mereka mampu

menjadi

insan

yang

berguna

dan

tidak

mewariskan

kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka Dinas Pendidikan adalah salah satu SKPD yang berperan penting dalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. Melalui peninjauan

dan target-target

Pendidikan

meminimalisir

dalam

yang dimiliki oleh Dinas

jumlah

anak

putus

sekolah,

meningkatkan jumlah angka melek huruf pada masyarakat terutama

51


pada anak usia sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di kalangan anak usia sekolah. Untuk mewujudkan semua target tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam

rangka pembangunan daerah

Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah dana yang diberikan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada

dinas

pendidikan

juga

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya .

Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013

640,000,000,000.00 620,000,000,000.00

614,106

600,000,000,000.00 580,000,000,000.00 560,000,000,000.00 540,459,530,075.0 0

540,000,000,000.00

520,000,000,000.00

513,565,118,386.0 0

500,000,000,000.00 480,000,000,000.00

Gambar 4.2 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan 460,000,000,000.00 Tahun 2011-2013

2011

2012

2013

52


4.3

Dinas Kesehatan Selain pendidikan, pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan

oleh

masyarakat

miskin

adalah

pelayanan

kesehatan.

Status

kesehatan yang baik, akan dapat meningatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Kondisi tersebut akan memungkinkan mereka memperoleh penghasilan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan. Bagi

masyarakat

yang

hidup

dibawah

garis

kemiskinan

kesehatan itu menjadi sangat mahal, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas kesehatan memiliki beberapa program untu meringankan beban masyakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Prioritas

target

Indikator

utama

yang

digunakan

untuk

menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah : (1) Angka Kematian Bayi (2) Angka Kematian Ibu Melahirkan (3) Prevalensi Balita Gizi Buruk . Ketiga indikator utama ini mengambarkan capaian (outcome) pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program pembangunan daerah dan nasional Selain dari memberikan pengobatan gratis pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Kesehatan juga memiliki target untuk mengurangi angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan serta angka gizi buruk pada anakanak. Untuk itu dana untuk Kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan disetiap tahunnya .

53


Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Kesehatan Tahun 2011-2013

200,000,000,000.00 180,000,000,000.00 160,000,000,000.00 140,000,000,000.00 120,000,000,000.00 100,000,000,000.00 80,000,000,000.00 60,000,000,000.00 40,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -

172,075,112,432. 157,732,047,507. 00 00

132,968,671,110. 00

2011

2012

2013

Gambar 4.3 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Kesehatan Tahun 2011-2013 4.4

Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Selain dari pendidikan dan kesehatan pelayanan infrastruktur

dasar seperti sanitasi, air bersih, energi listrik, perumahan layak huni, infrastruktur lingkungan lainnya perlu diperhatikan agar mereka dapat hidup dalam kondisi yang layak dan dapat mengurangi beban hidup (living cost) yang semakin tinggi pula. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar ini, dilakukan sebagai tindakan preventif guna mengantisipasi ekses dari ketidakmampuan seluruh penduduk miskin Dinas sosial dan badan pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang hamper sama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu memberdayakan

masyarakat

agar

tidak

bergantung

pada

pemerintah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari melaui pelatihanpelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.

54


Selain dari pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh BAPEMAS pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga memberikan sebuah rumah layak huni (RLH)

kepada masyarakat tidak mampu yang

tersebar di setiap desa sekecamatan Kabupaten Rokan Hilir . Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013 100,000,000,000.00 4,677,561,394.00

90,000,000,000.00 80,000,000,000.00

5,358,754,772.00

86,923,095,217.00 4,427,078,346.00

70,000,000,000.00 60,000,000,000.00

65,346,912,186.00

50,000,000,000.00 55,134,695,755.00

40,000,000,000.00

Dinas Sosial

30,000,000,000.00

BAPEMAS

20,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2011

2012

2013

Gambar 4.4 Alokasi Dana APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk Dinas Pendidikan Tahun 2011-2013

55


BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANANGGULANGAN KEMISKINAN

Berhasil atau tidaknya sebuah program tak terlepas dari koordinasi

dan

pengendalian

sebuah

program

yang

sedang

dilaksanakan, alur koordinasi program penanggulangan kemiskinan sebabaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah, dimana koordinasi program penanggulangan kemiskinan secara berkala dilakukan baik di tngkat kabupaten, provinsi dan pusat. 5.1. Koordinasi penanggulangan kemiskinan Adapun koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah : Koordinasi dengan kelompok kerja Kabupaten yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini TKPK Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan rapat koordinasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 5.2. Permasalahan

pelaksanaan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan Adapun

permasalahan

dalam

pelaksnanaan

koordinasi

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah : a. SKPD yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya dapat menggunakan data terpadu yang di berikan oleh pihak TNP2K;

56


b. Belum terintegrasinya program kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir, karena lemahnya pemahaman SKPD terhadap sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan; c. Masih

lemahnya

koordinasi

SKPD

pelaksana

program

penanggulangan kemiskinan kepada program-program pusat yang ada di daerah. 5.3. Pengendalian program penanggulangan kemiskinan Pengendalian program kemiskinan dilakukan 3 bulan sekali dengan

melakukan

rapat

evaluasi

program-program

penanggulangan kemiskinan yang di pimpin langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir selaku Ketua TKPKD Kabupaten Rokan Hilir, dalam rapat tersebut SKPD pelaksana mempersentasikan capaian program kegiatan serta permasalahan dan kendala yang dihadapai pada pelaksanaan kegiatan senjutnya dilakukan pembahasan per SKPD, selain itu juga dilakukan pemantauan lapangan oleh sekretariat TKPKD Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Bappeda Kabupaten Rokan Hilir. 5.4. Penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat biasanya di salurkan dengan berbagai saluran, laporan biasanya di lakukan melalui kepala desa/lurah, dan dapat

melakukan

pegaduan

langsung

ke

sekretariat

TKPKD

Kabupaten Rokan Hilir. 5.5. Rekomendasi koordinasi dan pengendalian Dari hasil koordinasi dan pengendalian yang telah dilakukan oleh Tim TKPKD Kabupaten Rokan Hilir dapat di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Perlunya melakukan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi program kemiskinan paling tidak setiap bulan;

57


b. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K, karena hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan pihak BPS Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa perubahan; c. Perlu adanya singkronisasi program-program pusat yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga daerah mengetahui perkembangan program tersebut.

58


BAB VI KESIMPULAN DAN RINGKASAN

6.1

Kondisi Umum Kemisinan Rokan Hilir memiliki indek kedalaman kemiskinan di atas provinsi

Riau, dimana persentase kedalaman kemiskinan kabupaten Rokan Hilir pada posisi 0,92 % sedangkan provinsi Riau sebesar 1,36 %. Adapun perbandingan ke dalaman kemiskinan dalam satu wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir menempati posisi ke Empat setelah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Sedangkan tingkat kedalaman kemiskinan yang paling rendah adalah Kota Pekabaru dengan persentase mendekati angka 0,46 % dan tingkat kedalaman kemiskinan yang paling tinggi adalah Kepulauan Meranti dengan presentase sebesar 7,96 %. Tingkat Kemiskinan dikabupaten Rokan Hilir priode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 mengalami angka yang fluktuatif, dimana dari angka kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 49.400 jiwa menurun pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin menjadi 38.325 jiwa, terjadi penurunan sebanyak 11.075 jiwa. Pada tahun 20097 sampai dengan tahun 2008 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 61.300 jiwa. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 44.600 jiwa. 6.2

Dukungan Daerah Program-program unggulan daerah adapun dukungan program

daerah antara lain sesuai dengan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : 

Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan



Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat

59




Program

peningkatan

pelayanan

dan

rujukan

bagi

masarakat miskin

6.3



Program peningkatkan ketahanan pangan masyarakat



Program pendidikan menengah



Program pembangunan rumah layak huni

Rencana aksi dan tindak lanjut Hasil pembahan rapat penanggulangan kemiskinan segera

ditindaklanjuti

oleh

SKPD

pelaksana

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan. Adapun rencana aksi kedepan dalam hal kegiatan penanggulanggulangan kemiskinan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan pada kecamatan-kecamatan yang angka kemiskinannya masih relatif tinggi.

60

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rokan Hilir

Recommend Documents