SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012

1

SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012 Detri Karya Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau [email protected] Abstract: The Millennium Development Gools (MDG’s) Mandated to reduce the world proverty up to 7,5% ini 2015. Consequently, All Provincies, cities and regencies in Indonesia are forced to reduced the number of poor people, as mention above. The government of the indragiri Hilir Regency with the poverty alleviatio, programs has started in the last three years from 2011 to 2012 poverty reduction in Indragiri Hilir Regency relatively successful as evidence by a decrease the poverty rate significantly. Actually the poverty alleviation program sourced from national budget, provincial and regency are quite a lot, but in the planning and implementation is done spatially. 1. Pendahuluan Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997:137). Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Hendriwan, 2003). Pembangunan yang dilaksanakan Provinsi Riau umumnya dan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya mempunyai berbagai tujuan, dan yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketentraman. Salah satu dari tujuan pembagunan yang harus dilakukan saat ini agar tercapainya kesejehteraan masyarakat adalah mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan, sehingga akhirnya terjadi perubahan pola hidup masyarakat kepada kondisi dan pola hidup yang lebih baik dan berdaya. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Riau. Pada tahun 2002 dan 2003, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir

2

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol 20 No. 1 Desember 2013

masing-masingnya sebesar 107.636 jiwa (18,3%) dan 116.347 jiwa (18,8%). 16

14.67

14

12.51

11.85

12

11.2

10.63 8.85

10 PENDUDUK MISKIN (%)

8.65 MA RE T 20 10

8 6 4 2 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TAHUN

Sumber: BPS (Berbagai Terbitan) Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau, 2004 – 2010. Seiring semakin dekatnya pencapaian Millenium Development Goals (MGD’s) yang mengamanahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia sebesar 50% pada tahun 2015 menjadi 7,5%. Indonesia sebagai salah satu negara penanda-tangan kesepakatan MDGs dituntut untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 50% menjadi 8 – 10% pada tahun 2014. Konsekwensinya, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut juga menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi sebesar 50% dari jumlah penduduk miskin tahun 2004 yaitu dari 14,67% menjadi 7,34% pada tahun 2014. Pencapaian penurunan penduduk miskin di Provinsi Riau hampir mencapai ’target’ yang diharapkan, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 8,65% (Gambar 1). Namun pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan selama ini relatif belum mempunyai ‘daya ungkit’ dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian untuk program penanggulangan kemiskinan yang ada dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri

Hilir perlu dilakukan agar tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat turun dibawah target yang telah ditentukan. 1.1 Kondisi dan Akar Penyebab Kemiskinan Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: a) Kemiskinan absolut Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak.Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. b) Kemiskinan relatif Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang

Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan di….. (Detri Karya)

dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri Menurut Edis Suharto (2009) Penyebab Kemiskinan: 1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. 2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. 3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan

3

dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. 4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. 5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Menurut tadoro (2008:203) kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya terdiri ata: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang meskipun tingkat pendapatannya sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar mininum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya (Esmara, 1986) Untuk mengukur tingkat kemiskinan dalam masyarakat di Indragiri Hilir. Pada tabel berikut dapat dilihat variabel-variabel penyebab kemiskinan.

Tabel 1. Ringkasan penyebab kemiskinan menurut Kondisi Kemiskinan Absolut Relatif Struktural Individual Keterbatasan Ketidakkadilan penguasaansumberdaya penguasaan dan produktif akses terhadap Keterbatasan akses terhadap sumberdaya sumberdaya produktif produktif Rendahnya kemampuan Adanya produktif diskriminasi Pendidikan rendah dan tidak kelembagaan memiliki keterampilan yang antar invidu atau terkait dengan pekerjaan kelompok Kondisi kesehatan yang kurang masyarakat

4


Massal

Accidental Individual

Massal

baik Rendahnya semangat dan kemauan kerja(behavior/perilaku) Perbudakaan Penjajahan Dominasi dan eksploitasi Keterbatasan sumberdaya Keterisolasian Budaya masyarakat yang kurang memotivasi untuk meningkatkan produktifitas Kelembagaan yang terbatas Musibah Siklus musiman

Berencana Krisis Ekonomi Konflik social

Faktor faktor penyebab kemiskinan absolut yang disajikan pada tabel diatas, merupakan variabel yang diamati dilapangan, yang ditanyakan kepada rumah tangga miskin dengan menggunakan kuesionaer, untuk menjawab tujuan penelitian pertama atau mengidentifikasi faktor - faktor penyebab kemiskinan di Indragiri Hilir. Hasil pengamatan dan pencatatan kuesioner dianalisis dengan

Adanya perbedaan kemampuan dan kesempatan. Kesalahan strategi pembangunan ekonomi yang kurang berorientasi pemerataan. Adanya diskriminasi dalam sisitem kelembagaan. Musibah yang dialami kelompok tertentu Siklus musiman pada kelompok tertentu. Dampak “Shock” tertentu yang lebih cepat berpengaruh pada kelompok masyarakat tertentu. Dampak kebijakan tertentu.

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis ini menggunakan perbandingan relatif atau ratio untuk menentukan faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab kemiskinan. Dimana faktor yang dominan adalah faktor yang paling banyak sebagai penyebab kemiskinan atau secara relatif faktor yang persentasenya paling besar sebagai penyebab kemiskinan.


2. Metode Penelitian Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial (Bungin, 2003:53). 2.1. Sampling Framework Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang luas dengan luas wilayah ± 18.812,97 KM2, dimana luas daratan ± 11.605,97 KM dan luas perairan 7.207 KM2. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan dan 203 Desa/Kelurahan, dimana penduduk miskin tersebar di semua kecamatan dan desa/kelurahan. Oleh karena luasnya area dan populasi kajian, maka metode sampling perlu dilakukan agar waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat dicapai, disamping penghematan tenaga dan biaya pelaksanaan. Zikmund (1997) menyatakan bahwa sampling harus dilakukan pada suatu studi yang mencakup wilayah

5

yang luas dan populasi yang besar agar dapat menhemat waktu, biaya dan tenaga.Lebih lanjut Zikmund menyatakan bahwa yang terpenting dalam pengambilan sampel adalah sampel yang diambil merupakan sampel yang representatif dari populasi yang diobservasi. Bagan alir sampling framework ditunjukkan pada Gambar 3.1. 2.2. Sampling Area Teknik pengambilan samplearea secara berjenjang (Multistage area sampling) digunakan untuk memilih wilayah kecamatan yang sekaligus mewakili tipologi Daerah Aliran Sungai (DAS), Pesisir, Pertanian Dalam dan Perkotaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Seluruh kecamatan (primary area) diambil sebagai sampel dimaksudkan agar seluruh kecamatan terwakili dalam pengambilan desa/kelurahan yang menjadi sample location sehingga secara keseluruhan sample representatif terhadap karakteristik kemiskinan yang ada di Indragiri Hilir.

6


Detail Kecamatan dan Desa/Kelurahan sample ditunjukkan pada Tabel 2.1.

No

Kecamatan

Desa

S RTM Miskin

Sampel

S RTM Miskin

Tipologi

1 Keritang

4658

Kota Baru Reteh

482

Perkotaan

2 Kemuning

2245

Sekara

122

Pert. Dalam

3 Reteh

2878

Seberang Sanglar

177

DAS

4 Sungai Batang

847

Kuala Patah Parang

149

DAS

5 Enok

2916

Bagan Jaya

283

DAS

6 Tanah Merah

2904

Tanjung Baru

297

DAS

7 Kuindra

1494

Teluk Dalam

138

DAS

8 Concong

1467

Concong Dalam

244

Pesisir

9 Tembilahan

3997

Pekan Arba

329

Perkotaan

10 Tembilahan Hulu

2976

Sialang Panjang

235

DAS

11 Tempuling

2450

Harapan Jaya

223

Pert. Dalam

12 Kempas

2726

Rumbai Jaya

492

DAS

13 Batang Tuaka

2808

Sungai Dusun

240

DAS

14 Gaung Anak Serka

2166

Sungai Empat

435

DAS

15 Gaung

3151

Lahang Baru

241

DAS

16 Mandah

4518

Pulau Cawan

110

Pesisir

17 Kateman

3714

Sungai Teritip

439

DAS

18 Pelangiran

2323

Pelangiran

220

DAS/Perkotaan

19 Teluk Belengkong

2311

Saka Rotan

416

DAS

20 Pulau Burung

1917

Manunggal Jaya

102

Pesisir

Jumlah Tabel 2.1.

54466

5374

Primary Area dan Sample Location KegiatanSinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012


2.3. Sampling Intensity Unit analisis pada kajian ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Sampel RTM yang diambil dari Desa/Kelurahan sampel berdasarkan jenis pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga: Petani (tanaman pangan/perkebunan), nelayan, industri pengolahan, buruh/pekerja bangunan, jasa (tukang becak/ojek), perdagangan dan lainnya. Jumlah rumah tangga miskin yang diambil sebagai sampel merujuk pada informasi dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja: ”Lumbung kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perdesaan, dimana penduduk yang sangat miskin diperkirakan mencapai 73% dan penduduk miskin 71,60% yang berada pada lapangan usaha pertanian dan perkebunan. Sementara pada lapangan usaha lainnya, seperti perdagangan dan jasa diperkirakan sebesar 10,79% sangat miskin dan 12,42% miskin, serta industri dan konstruksi sebesar 2,85% sangat miskin dan 4,07% miskin, namun angka kemiskinannya relatif rendah jika dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian” . Luas Wilayah : ± 18.812,97 KM2 S Penduduk: 662.305 Jiwa Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dilihat dari Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial di seluruh primary area (kecamatan) sebanyak 54.466 RTM. Jumlah RTM di sample location (desa/kelurahan) sebanyak 5.374 RTM.

7

Jumlah sampel yang mencandrakan populasi dari 20 desa/kelurahan sampel (sample location) digunakan rumus Slovin (Steph Ellen, eHow Blog, 2010) sebagai berikut: N n = ------1 + N e2 Dimana: n = Ukuran sample N = Ukuran Populasi E = error tolerance (0.05) Berdasarkan rumus diatas diperoleh jumlah sampel keseluruhan sebanyak 372 RTM. Jumlah sampel per desa/kelurahan menurut pekerjaan utama RTM diambil secara proporsional dengan panduan daftar profil penduduk/keluarga miskin Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007 hasil pendataan BPS Provinsi Riau. Jumlah dan proporsi sampel dari sumber data di atas adalah sebagai berikut: (i) RTM pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan nelayan) sebanyak 203 RTM atau 54,56%; (ii) RTM buruh sebanyak 49 RTM atau 13,17%, (iii) RTM industri pengolahan sebanyak 46 RTM atau 12,36%, (iv) RTM pedagang sebanyak 39 RTM atau 10,48%, (v) RTM jasa (tukang becak, ojek) sebanyak 30 RTM atau 8,06% dan (vi) RTM lainnya sebanyak 5 RTM atau 1,34%.

8


Detail jumlah sampel per desa/kelurahan dan menurut pekerjaan utama RTM ditunjukkan pada Tabel berikut: No Desa Sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kota Baru Reteh Sekara Seberang Sanglar Kuala Patah Parang Bagan Jaya Tanjung Baru Teluk Dalam Concong Dalam Pekan Arba Sialang Panjang Harapan Jaya Rumbai Jaya Sungai Dusun Sungai Empat Lahang Baru Pulau Cawan Sungai Teritip Pelangiran Saka Rotan Manunggal Jaya

RTM Sampel

33 8 12 10 20 21 10 17 23 16 15 34 17 30 17 8 30 15 29 7

Jumlah Sampel Menurut Pekerjaan Petani

3 4 2 6 6 2 4 1 5 4 9 4 10 5 2 8 1 8 1

Pekembu

3 4 2 6 6 2 4 1 5 4 9 4 10 5 2 8 1 8 3

Nelayan

4 1 4 4

2 2 2 2 4 1 5

Buruh

Industri

Dagang

Jasa

Lainnya

10 1 2 1 2 2 1 2 5 2 2 4 2 2 2 1 2 3 2 1

10 1 1

10

2

1

2 2 1 1 5 2 2 4 2 2 1 1 3 3 2 1

2 2

1 1 1 1

1 1

1 5 1 2 4 2 2 1

1 5 1 1 4 1 2 1

2 3 2

2 3 2 1

1

1

Tabel 2.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Sampel per Desa/Kelurahan Sampel menurut Pekerjaan Utama Kepala RTM adalah proses tanya jawab dalam 3. Pengumpulan Data penelitian yang berlangsung secara Data merupakan keteranganlisan dimana dua orang atau lebih keterangan tentang suatu hal, sesuatu bertatap muka mendengarkan secara yang diketahui atau anggapan, atau langsung informasiinformasi atau suatu fakta yang digambarkan lewat keteranganketerangan. Sedangkan angka, simbol, kode dan lain-lain. Data menurut Moleong (1994:135) perlu dikelompokkan terlebih dahulu wawancara adalah percakapan dengan sebelum dipakai dalam analisis sesuai maksud tertentu.Percakapan itu dengan karakteristik yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu menyertainya (Hasan, 2002:82) pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai Pengumpulan data adalah pencatatan yang memberikan jawaban atas peristiwa- peristiwa atau hal-hal atau pertanyaan itu. keteranganketerangan atau karakteristik- karakteristik sebagian 2). Observasi (Pengamatan). Observasi atau seluruh elemen populasi yang adalah alat pengumpulan data yang akan menunjang atau mendukung dilakukan dengan cara mengamati dan penelitian (Hasan, 2002:83). Teknik mencatat secara sistematik gejalagejala pengumpulan data yang digunakan yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, dalam penelitian ini adalah meliputi: 2002:70). Sedangkan menurut Mantra (2004:82) menyatakan bahwa 1). Wawancara. Wawancara menurut observasi adalah pengamatan dan Narbuko dan Achmadi (2004:83) pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti.


3). Studi dokumentasi. Studi dokumentasi menurut Hasan (2002:86) adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada suyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Studi dokumentasi dilakukan terhadap buku pedoman/petunjuk pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, laporanlaporan pelaksanaan program maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 3.1 Teknik Pengumpulan Data Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam analisis sesuai dengan karakteristik yang menyertainya (Hasan, 2002:82) Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1).Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan/responden dengan melakukan wawancara langsung. 2).Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir dan sumbersumber lainnya. Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di laksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2012 ini menggunakan metoda survey. Data kajian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari rumah tangga miskin responden menggunakan kuesioner, yang meliputi, pengenalan tempat, keterangan anggota rumah tangga, kepemilikan aset, sosial ekonomi,

9

partisipasi dalam kehidupan masyarakat, pendapatan dan pengeluaran rumahtangga, sumber pendapatan utama dan sampingan rumah tangga. Wawancara terhadap responden rumah tangga miskin dilakukan oleh enumerator terlatih yang juga melakukan observasi lapangan terhadap kondisi rumah tangga responden. Data primer diproleh langsung dari rumah tangga miskin yang menjadi sampel dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner, yang meliputi, pengenalan tempat, keterangan anggota rumah tangga, kepemilikan aset, social ekonomi, partisipasidalam kehidupan masyarakat, pendapatan dan pengeluaran rumahtangga, sumber pendapatan utama dan sampingan rumah tangga. Untuk memperoleh data tersebut digunakan tehnik wawancara dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan, serta melakukan observasi di lapangan. Selain data primer dari rumah tangga miskin, data primer juga dikumpulkan dari key informan, melalui survei dengan melakukan wawancara/diskusi mendalam (indept interview), dan cara-cara lain yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat terhadap semua pihak yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi internal program. Ditingkat Kabupaten, dilakukan diskusi dengan instansi terkait yang langsung dalam pengelolaan masing masing bidang maupun instansi pendukung program. Ditingkat kecamatan dilakukan diskusi dengan aparat kecamatan terkait, khusus bagian PMD. Sedangkan ditingkat desa/kelurahan dilakukan wawancara mendalam terhadap semua kelembagaan desa yang terkait dalam

10


pelaksanaan kegiatan dilapangan, khususnya Kepala Desa, LPM/LKMD, BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat pemanfaat program serta melakukan peninjauan lapangan terhadap hasil-hasil kegiatan. Dalam wawancara/diskusi ini digali permasalahan, potensi dan aspirasi dari semua pihak yang terkait perencanaan dan pelaksanaan Program kemiskinan. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan terutama ditujukan untuk menyediakan data yang selanjutnya dianalisis sesuai tujuan kegiatan, (i) mereview penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Indragiri Hilir, (ii) menganalisis indek kemiskinan, (iii) akar penyebab kemiskinan, (iv) mengidentifikasi kendala dan masalah dalam pengimplementasian penanggulangan kemiskinan, (v) menyusun strategi, (vi) mensinergikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh berbagai stakeholder,dan (vii) menetapkan target penurunan kemiskinan. 4. Hasil Penelitian 4.1. Analisis Program-Program Pengentasan Kemiskinan di kabupaten 4.1.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Beberapa proram yang telah dilakukanoleh Pemerintah harus diakui pengurangan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir berjalan lebih lambat ketimbang sebelum krisis 1997/1998. Penyebab dari kelambanan ini diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, di mana pada 2002-2010 pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4%, sementara pada 1976-1996 pertumbuhan

ekonomi rata-rata 7,5%, disisi lain pada tahun 1976 tingkat kemiskinan sebesar 40,1% dan tahun 1996 (11,3%). Kemudian Pada 2002 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dibanding tahun 1996 yakni sebesar 18,2% dan tahun 2010 terjadi penurunan kembali sebesar 13,3%. Dalam beberapa tahun terakhir sektor pertanian dan industri kontribusi dan pertumbuhannya lebih rendah dibanding periode sebelum krisis ekonomi, sehingga efek terhadap penurunan kemiskinan berkurang, hal ini disebabkan penduduk miskin sebagian besar bekerja di kedua sektor tersebut Dengan gambaran diatas, tingkat kemiskinan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia menunjukan kecendrungan meningkat, khusus di Provinsi Riau tingkat kemiskinan cendrung mengalami penurunan. 4.1.2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: (1) PNPMInti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis


kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). (2) PNPM-Penguatan terdiri dari programprogram pemberdayaan masyarakat berbasis sector untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri. 4.1.3 Program PNPM Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Besar dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan ke kecamatan adalah sebesar Rp 1,5 – 3 Miliar, yang ditentukan berdasarkan jumlah desa tertinggal dan rasio jumlah penduduk miskin dibandingkan jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Setiap kecamatan akan mendapat minimal 3 kali alokasi. Sumber Pendanaan dan Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah dana dari APBN dan APBD. Mekanisme pencairan dana ini dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh UPK. Terkait dengan kemiskinan, beberapa program penanggulangan kemiskinan

11

yang telah dilakukan di Provinsi Riau, diantaranya adalah PNPM Mandiri Pedesaan dengan kegiatan bantuan Dana Usaha Desa, Prasarana Umum dan Simpan Pinjam yang terdistribusi untuk Kabupaten Kota di Provinsi Riau telah memberikan dampak cukup besar dalam penurunan tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Kbupaten/Kota di Provinsi Riau. Tabel dibawah menunjukkan beberapa program Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Pedesaan yang telah dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk sharing dana APBN dan APBD.

12


Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Batang Tuaka Gaung Kateman Keritang Mandah Reteh Tembilahan Hulu Tempuling Total

Alokasi APBN (50%) APBD (50%) 1.800.000.000 450.000.000 1.800.000.000 450.000.000 1.200.000.000 300.000.000 1.800.000.000 450.000.000 1.800.000.000 450.000.000 1.800.000.000 450.000.000 2.400.000.000 600.000.000 1.800.000.000 450.000.000 14.400.000.000 3.600.000.000

Total 2.250.000.000 2.250.000.000 1.500.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 3.000.000.000 2.250.000.000 18.000.000.000

Sumber : PNPM Provinsi Riau Tabel. 2.3. Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009

Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Alokasi APBN (50%) APBD (50%) 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 720.000.000 180.000.000 5.760.000.000 1.440.000.000

Total 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 7.200.000.000

Sumber : PNPM Provinsi Riau Tabel.2.4. Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010

Tabel diatas menunjukkan tahun 2009, Alokasi dana PNPM Mandiri Kabupaten Indragiri Hilir terbagi untuk 8 Kecamatan dengan besaran alokasi dana masing-masing Kecamatan sama, baik sumber dana APBN maupun APBD yakni Rp. 720.000.000 dan Rp. 180.000.000. Total dana keseluruhan untuk 8 Kecamatan sebesar Rp. 7.200.000.000.- dengan rincian APBN Rp. 5.760.000.000. dan APBD Rp. 1.440.000.000.- Untuk tahun 2010, Lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengalami perubahan untuk lokasi dan berbeda untuk alokasi dana yang disediakan, baik APBNmaupun APBD. Alokasi Dana APBN dan APBD tahun 2010 menunjukan peningkatan dan

perubahan dalam alokasi dana di masing-masing Kecamatan, untuk Kecamatan Tembilahan Hulu alokasi dana APBN maupun APBD mengalami peningkatan alokasi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Peningkatan alokasi ini dianatranya adalah peningkatan beberapa kegiatan yang diusulkan dimasing-masing Desa dalamKecamatan tersebut. Sementara itu untuk Lokasi dan alokasi tahun 2011 PNPM Mandiri Pedesaaan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Kecamatan yang sama mengalami penurunan dalam alokasi dana dan relative sama dengan tahun 2009, untuk lebih rinci dapat dilihat pada table dibawah ini, dimana perubahan alokasi dana terjadi untuk semua


13

Kecamatan penerima PNPM Mandiri Pedesaan. Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Alokasi APBN (50%) APBD (50%) 480.000.000 160.000.000 480.000.000 160.000.000 360.000.000 160.000.000 480.000.000 160.000.000 480.000.000 160.000.000 480.000.000 160.000.000 2.400.000.000 600.000.000 480.000.000 160.000.000 5.640.000.000 1.720.000.000

Total 640.000.000 640.000.000 520.000.000 640.000.000 640.000.000 640.000.000 3.000.000.000 640.000.000 7.360.000.000

Sumber : PPD Provinsi Riau Tabel.2.5. Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 Hampir seluruh Kecamatan penerima Dana PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2011 dialokasikan besaran dana APBN maupun APBD sama. Kecuali hanya untuk Kecamatan Tembilahan Hulu besaran alokasi dananya baik APBN maupun APBD tidak mengalami perubahan atau sama dengan tahun 2010 yaitu APBN sebesar Rp. 2.400.000.000.dan APBD Rp. 600.000.000.-. Dari 8 Kecamatan penerima dana PNPM Mandiri tersebut, hanya satu Kecamatan yang menerima alokasi dana APBN maupun APBD yang terkecil yaitu Kecamatan Kateman. Penurunan Alokasi Dana, baik APBN maupun APBD pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 yang cukup signifikan dengan kisaran ±70%, sangat memberikan arti dlihat dari keberhasilan program dan ketersediaan dana. Program dan kegiatan yang berorientasi kepada pengembangan masyarakat dan lingkungan merupakan kegiatan utama dari pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan dorongan kuat dalam upaya peningkatan kehidupan masyarakat. Demikian juga keberlanjutan dari rogram dan kegiatan dapat terjaga, baik dari sisi pembiayaan maupun capaian yang hendak dituju Dengan adnya perubahan alokasi dana, baik sumber Pemerintah Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), keberlangsungan dari uapaya peningkatan kesejahteraan dan sekaligus peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dirasakan manfaatnya.

4.1.4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sasaran program BOS dan unit cost per siswa tahun 2011. Sekolah Dasar Negeri Jumlah siswa menerima sebanyak 75.468 orang dengan jumlah dana Rp 7.490.199.000, SMP Jumlah Siswa sebanyak 16.865 orang dengan jumlah dana Rp 2.403.262.500 dan SMP Terbuka Jumlah Siswa 205 orang Rp 29.212.500

14


4.1.5. Program Kesehatan (JAMKESMAS)

Jaminan Masyarakat

Jamkesmas adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin.Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Jamkesmas di Kabupaten Indragiri Hilir dimulai pada Adapun keperluan dana Jamkesmas diperuntukan untuk : Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Pelayanan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Luar Gedung, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Rujukan Gawat Darurat dan Dukungan Manajemen Puskesmas. Dimungkinkan dalam keadaan darurat guna menjaga Pelaksanaan tahun berikutnya pada tahun 2010, program Jamsesmas yang merupakan masa transisi sebelum pemanfaatan dana Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan yang dipisah secara tegas untuk tahun 2011, sehingga dana Jamkesmas masih dapat untuk upya promotif dan preventif (pencegahan) serta manajemen Puskemas apabila dana BOK telah habis. Pelaksanaan Jamkesmas thu 2010 dengan jumlah masyarakat miskin penerima sebanyak 233.953 jiwa dan dana yang di alokasikan sebesar Rp. 2.807.436.000.- sama dengan tahun 2009, namun untuk pengalokasian dana tahun 2009 terdapat sisa saldo sebesar Rp. Rp. 238.387.000.- sehingga penyaluran dana untuk tahun 2010 mengalami relative.

tahun 2009 untuk seluruh Puskesmas dan jaringannya dengan mempertimbangkan jenis Puskesmas (Rawat Inap), jumlah masyarakat miskin, tingkat pemanfaatan pelayanan dan kondisi geografis wilayah. Pengalokasian dana untuk Puskesmas dan jaringannya pada tiap wilayah dihitung berdasarkan jumlah masyarakat miskin yang telah ditetapkan dan besaran dana untuk tiapPuskesmas yang diputuskan Dinas Kesehatan KabupatenIndragiri Hilir keseimbangan pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin, dapat dilakukan realokasi dana antar Puskesmas. Pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009 di Kabupaten Indragiri Hilir, dialokasikan untuk masyarakat miskin sebesar 233.953 jiwa yang terdistribusi untuk masing-masing wilayah Kecamatan dengan jumlah dana yang terserap sebesar Rp. 2.807.436.00.peningkatan sebesar Rp. 2.569.049.000.Pelaksanaan tahap kedua Jamkesmas dan Jampersal tahun 2011 di Kabupaten Indragiri Hilir telah dialokasikan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni Jamsesmas Dasar sebesar Rp. 1.235.272.000.- dan Jampersal sebesar Rp. 1.274.511.000 total dana yang disalurkan adalah Rp. 2.509783.000.penerima pemanfat di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Secara kumulatif dana alokasi Jamkesmas dan Jampelsal selama tiga tahun cendrung menurun, namun penurunannya tidak terlalu signifikan atau dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin penerima Jamkesmas cendrung meningkat secara


4.1.6 Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masingmasing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Pelaksanaan Raskin di Kabupaten Indragiri Hilir samapi dengan tahun 2008 telah disalurkan ke Rumah Tangga Sasaran di 20 Kecamatan yang layak menerima sebesar 51.332 RTS dan sampai dengan tahun 2009 berjumlah 54.466 RTS, dimana ada tambahan sebesar 3.134 RTS. Rincian perhitungan unuk biaya transportasi bongkar muat darat dari titik distribusi kedesa di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Indragiri

15

Hilir sebesar Rp. 296.875.800.- dengan harga satuan Rp. 105/kg untuk 2 Kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu dan untuk 3 Kecamatan yakni Tempuling, Kempas dan Kemuning harga satuan adalah Rp. 120.-/kg. Sementara itu untuk biaya transportasi bongkar muat laut adalah sebesar Rp. 1.776537.000.- dengan harga satuan yang berbeda-beda pada masing-masing Kecamatan yakni Rp. 150/kg untuk lima Kecamatan dan Rp 130/kg untuk sepuluh Kecamatan, disamping itu juga ongkos bongkar muat didesa/kelurahan Rp.80/kg. 4.1.7. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Program PAMSIMAS merupakan program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Progres dari pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Indragiri Hilirdari tahun 2008 sampai dengan

16


tahun 2012 telah terealisasi sebanyak 49 desa yang terdiri dari 43 desa regular dan 6 desa replikasi dan untuk tahun 2012 sesuai dengan SK Bupati sebanyak 13 desa regular dan 2 desa replikasi sudah dilakukan verifikasi. 4.2.7 Mengevaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan review dokumen dan survey dilapangan dilakukan dua tahapan analisis data untuk menjawab tujuan kegiatan yaitu menggunakan analisis Kerangka Kerja Logis (KKL) yang telah diadaptasi untuk mengevaluasi perencanaan dan kinerja pelaksanaan kegiatan. Elemen pokok dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan adalah pembuatan logframe yang mencakup : 1. Penentuan input dan proses untuk menghasilkan output fisik maupun non fisik, purpose (tujuan atau fungsi tujuan) dan goal (sasaran atau target yang merupakan tujuan jangka panjang dibuatnya output atau biasa disebut juga dengan outcomes, benefits dan impacts). 2. Asumsi-asumsi terpenting (important assumptions) yang mengikuti tujuan disetiap tingkatan, yang merupakan faktor luar (external factors) yang tidak dapat dikontrol tetapi dapat mempengaruhi hubungan antara input, process, output, purpose dan goal. 3. Indikator keberhasilan atau ukuran yaitu kinerja program/kegiatan yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian setiap tujuan secara terukur. Kerangka pelaksanaan evaluasi Program kemiskinan menggunakan analisis KKL

5. Kesimpulan Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Indragiri Hilir akan lebih berhasil bila didukung oleh semua stakeholders dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan secara konsisten pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, pengelolaan daerah yang lebih terbuka, bertanggungjawab, efektif, efisien, melaksanakan pembangunan partisipatif. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah menghapus segala tindakan yang merugikan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan menciptakan kebijakan yang pro-poor, pro job dan pro growth. Hasil kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penanggulangan kemiskinan di Indragiri Hilir relatif cukup berhasil yang ditunjukkan dari penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. 2. Penduduk/rumah tangga miskin yang masih tersisa merupakan rumah tangga miskin dengan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan yang tinggi. 3. Rumah tangga yang telah keluar dari garis kemiskinan sebagian besar berada pada posisi rentan yang ditunjukkan dengan berfluktuasinya jumlah penduduk miskin menurut kondiisi perkelapaan di Indragri Hilir. 4. Program-program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Indragiri cukup banyak, namun dalam perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara spasial. 6. Saran 1. Pemerintah Indragiri Hilir perlu segera melakukan revitaliasi


perkebunan kelapa rakyat yang saat ini sudah banyak tua dan rusak disamping intervensi dalam penentuan harga jual kelapa masyaraiat melalui penetapan rumus harga pembelian kelapa, membuka pasar kelapa bulat dan industri pengolahan kelapa

2.

17

sehingga tidak cenderung dimonopoli oleh satu perusahaan. Menyusuan data base penduduk/keluarga miskin sebagai dasar untuk perencanaan dan pelaksanaan programprogram kemiskinan.

Secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 2 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Persiapan Studi Persiapan Survey Analisis Hasil Akhir Survey Tahap I Tahap V Tahap VI Tahap VII Tahap X Pemahaman terhadap Program  LatarBelakang  Maksud, Tujuan, Sasaran  RuangLingkup  Produk Program/kegiatan

Tahap II Inventarisasi Data (IdentifikasiIndikator)  Masukan (inputs)  Proses (process)  Keluaran (outputs)  Hasil (outcomes)  Manfaat (benefits)  Dampak (impacts)

Penetapan :  Desa sampel  Responden  Instansi

Perancangan :  Kuesioner  Daftar simak

Penyusunan  Kuesioner  DaftarSimak

Tahap III

Pengumpulan Data Sekunder  Laporan internal  LaporanPe ndampinga n  Laporan PD.BPR,  dll

Pengumpulan Data Primer  Wawancara -Pemanfaat -Pengelola -Nara Sumber Penanggung Jawab  Observasi lapangan

PenyusunanIndikatorKinerja Dalam KKL

Tahap IV

Penetapan IndikatorKinerja

Pra-Analisis (Tabulasi Data)  Sistematisisasi  Strukturisasi  Klasifikasi

Tahap VIII Analisis :  Masukan – Proses – Keluaran  Realisasi fungsi hasil  Manfaat  Dampak (positif/negatif )

Tahap IX

Penyusunan Jadwal Survey dan Mobilisasi

Penyempurnaan IndikatorKinerja

PenilaianKinerja  Tingkat kinerja Fisik,  Tingkat kinerja fungsi,  Tingkat kinerja manfaat  Tingkat kinerja dampak

Gambar 2. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Program kemiskinan.

Kesimpulan Kinerja

18


DAFTAR PUSTAKA: Achmadi dan Narbuko. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cahyat, Ade. 2004. Bagaimana Kemiskinan di Ukur: Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia. Bogor: Center forInternational Forestry Research (CIFOR). Edi Suharto, Ph.D. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung ; Alfabeta Haryono Suyono, 2008, Merangsang Pengentasan Kemiskinan Model MDGs, Gemari, Edisi93/thaun IX/Oktober, 2008 Hendriwan. ”Penanggulangan Kemiskinan Dalam Desentralisasi”. Www.tripod.com. 8 Pebruari 2003

Kerangka

Kebijakan

Iqbal, Hasan, (2002), Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Edisi Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Indragiri Hilir dalam Anggka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2011 Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Rencana Pengembangan Janka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Musrenbangnas, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (Rkp), buku II: Prioritas Pembangunan Bidang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahun 2013 Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara Sahadan, Gregorius. 2005. “Menanggulangi Kemiskinan Desa” Jurnal Ekonomi Rakyat. Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Maret 2005.


19

Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Yayasan SoegijantoSoegijoko. Slovin, Steph Ellen, eHow Blog, 2010. Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. ”Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.” Smeru Newsletter, No.03, Mei - Juni. 2001 Todaro, Michael P. 1997. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa :Drs. Haris Munandar, M. A., Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. Tadaro, Micheal.C. Smith, Stephen (2008) Ekonomi Pembangunan Jilid I (Edisi 9) Jakarta: Erlangga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Yulianto, Trimo, 2005,Tesis “Fenomena program-program Pengentasan kemiskinan di kabupaten klaten”, Semarang, Universitas Diponegoro

20


SINKRONISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2012

Recommend Documents