LAPORAN PENCAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)

LAPORAN PENCAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) TAHUN 2012 TIM PENYUSUN SPKD

TAHUN 2012

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( TKPK ) KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kata Pengantar

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang terdapat di negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan ini membuat pemerintah berkepentingan untuk lebih serius memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penanggulangan kemiskinan. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2011 -2015 telah dirumuskan pondasi kebijakan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin nasional. Untuk mewujudkan target-target yang tercantum dalam RPJMD, maka diperlukan pendekatan baru yang mampu mengakselerasi proses peningkatan capaian. Strategi mewujudkan percepatan tersebut ditempuh melalui dua cara yaitu Peningkatan Efektifitas Program dan Pelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah implikasi dari usaha sistematis untuk mengembangkan koordinasi yang lebih efektif tersebut. Sebagai wujud pertanggungjawaban TKPK terhadap tugas koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan, setiap tahunnya disusun Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) untuk disampaikan oleh Ketua TKPK kepada Bupati Kabupaten Belitung Timur dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen ini memberikan data dan fakta bagaimana strategi yang dibangun berdasarkan empat pilar yaitu (1) Bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga; (2) Pemberdayaan masyarakat;(3) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan (4) Pembangunan inklusif. Dari data yang disampaikan, diharapkan tergambar kekurangan sekaligus capaian positif berbagai program yang telah dilakukan terhadap perkembangan beberapa indikator utama kemiskinan. Sebagai sebuah kerja sistem, kita tentu memahami bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kebersamaan, sinergi lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan. Kita menanti peran sinergis swasta dalam mengkontribusikan program sosialnya agar lebih fokus dan terarah. Pada saat yang sama, kita harapkan agar masyarakat semakin mampu menggalang modal sosialnya seperti solidaritas, kepercayaan dan gotong royong untuk mendorong lebih banyak masyarakat menikmati kesejahteraan. Pada akhirnya, saya menyampaikan terimakasih atas kerjasama semua pihak dalam mewujudkan prestasi bersama yang telah dicapai sejauh ini. Namun saya percaya, bahwa kita tidak cepat berpuas diri. Capaian ditahun 2012 ini akan menjadi titik awal, pendorong kita untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi ditahun 2013 nanti.

Manggar, November 2012 KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ZARKANI

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2010 berada diangka 10.36%. Jika menggunakan standar target yang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2009-2014, angka kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi sebesar 8% (target ideal) sampai dengan 10% (target konservatif). Dengan tolok ukur tersebut dan mengacu pada capaian tingkat kemiskinan di tahun 2010, Kab. Belitung Timur masih memungkinkan untuk mengejar target ideal nasional yakni 8%. Salah satu pertimbangan dari optimisme itu adalah kemungkinan besar publikasi tingkat kemiskinan oleh BPS pada tahun 2011 dan 2012 akan kembali menurun. Disisi lain, masih terdapat cukup waktu yakni 2 tahun sebelum 2014 untuk mewujudkan target tersebut. Indikator kemiskinan lain seperti indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan berkembang relevan dengan dinamika indikator ditingkat nasional dan provinsi. Oleh karenanya, meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur merupakan yang paling tinggi diantara 7 kabupaten/kota lainnya, perkembangan proses penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu masih menunjukan intervensi kebijakan berlangsung efektif. Pada saat yang sama, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukan capaian menggembirakan. Dari tahun ketahun, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Belitung Timur selalu berada dilevel yang semakin baik. Pada tahun 2011, TPT berada pada angka 2.3% sementara capaian nasional masih diangka 4%. RPJMN menargetkan angka tingkat pengangguran di 5.4% pada tahun 2014. ini berarti capain Kabupaten Belitung Timur relevan terhadap kebijakan nasional dan intervensi kebijakan disektor tersebut berjalan efektif. Analisis pada 13 indikator kesehatan menunjukan perkembangan positif. Analisis efektifitas intervensi kebijakan menampilkan mayoritas kebijakan yang dijalankan berdampak positif terhadap perkembangan indikator. Hanya terdapat 3 indikator yakni Angka kematian balita, prevelansi balita gizi buruk, dan penduduk dengan keluhan kesehatan yang memerlukan pengkajian ulang kebijakan mengingat pada masing-masing indikator terdapat kecenderungan peningkatan temuan kasus. Disektor pendidikan, beberapa indikator yang garis kecenderungan (trendline) menampilkan pola menurun dari hasil simulasi data deret waktu adalah Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA, Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs, Rasio Siswa/Kelas SMA/MA, Rasio Guru/Kelas SMP/MTs, Rasio Guru/Kelas SMA/MA, Rasio Siswa/Guru SD/MI, Rasio Siswa/Guru SMP/MTs, dan Rasio Siswa/Guru SMA/MA penting untuk mendapatkan penanganan khusus dari sektor yang terkait. Sedangkan diisu infrastruktur dasar, satu-satunya indikator dari 3 indikator utama yang dianalisis dan berada pada posisi yang kurang baik adalah indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak. Capaian indikator lain seperti proporsi tangga rumah sanitasi layak dan Proporsi rumah tangga dengan akses listrik secara kumulatif bergerak naik. Indikator ekonomi makro daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berkembang baik. Sampai pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi bergerak positif dan secara kumulatif inflasi bergerak turun. Akan tetapi, pada indikator ketahanan pangan yakni Perkembangan Harga Beras dan Perkembangan harga Kebutuhan Kebutuhan Pokok Utama masih merangkak naik. Dalam kajian kemiskinan, perkembangan harga beras dan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat miskin yang disebabkan oleh terlalu besarnya porsi pendapatan yang digunakan mereka untuk membiayai kebutuhan tersebut. Hal ini akan sangat berdampak langsung pada pergerakan indikator utama kemiskinan lainnya. Oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh penanggung jawab sektor terkait.

ii

Dalam penyusunan analisis LP2KD ini, terdapat beberapa kendala diantaranya, ketersediaan data yang masih belum sampai pada level kecamatan dan desa. Ini menyebabkan, analisis prioritas kewilayahan tidak bisa dilakukan. Masalah lain adalah rentang waktu dari data yang tersedia relatif beragam. Pada sektor kesehatan misalnya, terdapat indikator yang tersedia hanya dalam durasi 2 tahun. Sementara itu, untuk memperoleh kesimpulan yang baik, diperlukan series data yang lebih panjang sehingga mampu mencerminkan kecenderungan dari capaian indikator yang sebenarnya. Pada analisis proporsi belanja, besaran belanja untuk kebutuhan perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur berada dalam komposisi yang cukup. Untuk kebutuhan masa depan, analisis anggaran ini perlu dilakukan secara mendalam dengan melibatkan instansi tekhnis terkait untuk mengidentifikasi gap of budgeting antara kebutuhan pembiyaan dengan ketersediaan dana bagi program-program penanggulangan kemiskinan. Pengembangan kebijakan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahu 2012 semakin baik. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka fungsi dan peran TKPK di Kabupaten Belitung Timur terus ditingkatkan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dipertajam arah kebijakannya, sekaligus memberikan payung hukum bagi proses integrasi dan harmonisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Melalui perda ini, didefinisikan hak dan kewajiban pemangku kepentingan, diatur mekanisme perencanaan dan pemanfatan data, penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan, pemantauan, dan aspek pembiyaan. Secara khusus, perda ini merekomendasikan agar kebijakan nasional yakni penetapan sasaran berdasarkan database terpadu penanggulangan kemiskinan, serta penyusunan program unggulan daerah yang merupakan best practise dari program nasional seperti Program Keluarga Pelangi yang merupakan modifikasi program nasional yaitu Program Keluarga Harapan, Program Masyarakat Berdayaguna Terpadu Pelangi sebagai program pemberdayaan lokal untuk menjadi exit strategy PNPM di tahun 2014. Salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah mendorong sinergi yang lebih baik terhadap sektor swasta. Koordinasi yang lebih intensif perlu didorong untuk memastikan program-program sosial yang dilakukan oleh perusahaan memiliki keselarasan dengan berbagai program yang dilakuakn oleh pemerintah daerah. Hal lain yang penting untuk mendapatkan perhatian adalah isu penguatan kapasitas SDM baik SDM di TKPK, maupun SDM ditingkat SKPD pelaksana. Pada tahun 2012, penguatan kapasitas dilakukan masih secara sektoral. Masing-masing SKPD melakukan penguatan kapasitas pelaksana program/kegiatan sesuai kebutuhan sektoral. Paradigma baru tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang menekankan keterpaduan mensyaratkan kesamaan cara pandang terhadap pentingnya koordinasi dari pelaksana kegiatan. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kegiatan penguatan kapasitas yang selama ini berjalan. Pada tahun 2012, penguatan kapasitas dilakukan sebatas kegiatan pada Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Kelompok Kerja, Rapat Kerja Kelompok Program, dan pertemuan tematik lainnya. Dimasa mendatang, perlu dipertimbangkan untuk mendorong keterwakilan kesertaan dalam pendidikan dan pelatihan tematik penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga seperti Bappenas dan TNP2K. Penyusunan laporan pencapaian penanggulangan kemiskinan ini merupakan salah satu upaya untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kemiskinan. Komitmen yang kuat dan langkah nyata dari seluruh pelaku pembangunan sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi arusutama dari seluruh kebijakan daerah.

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.............................................................................................................................................. i Ringkasan Eksekutif...................................................................................................................................... ii Daftar Isi ...................................................................................................................................................... iv Daftar Singkatan.......................................................................................................................................... vi Daftar Tabel ............................................................................................................................................... vii Daftar Gambar ...........................................................................................................................................viii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang.................................................................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan............................................................................................................................ 2 1.3 Landasan Hukum ................................................................................................................................ 2 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................................................................... 4 BAB II

KONDISI KEMISKINAN .................................................................................................................. 6

2.1 Kondisi Umum Daerah ....................................................................................................................... 6 2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi ............................................................................................ 6

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................................................ 8

2.2 Kondisi Umum Kemiskinan .............................................................................................................. 10 2.2.1

Analisis Antar Wilayah ....................................................................................................... 14

2.2.2

Analisis Antar Waktu .......................................................................................................... 21

2.3 Bidang Ketenagakerjaan .................................................................................................................. 28 2.3.1

Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu.................................................. 28

2.3.2

Relevansi dan Efektivitas Program ..................................................................................... 30

2.3.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah ........................................................................................ 31

2.4 Bidang Kesehatan............................................................................................................................. 34 2.4.1


2.4.2

Relevansi dan Efektivitas Program ..................................................................................... 55

2.4.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah ........................................................................................ 68

2.5 Bidang Pendidikan............................................................................................................................ 74 2.5.1


2.5.2

Relevansi dan Efektivitas Program ................................................................................... 118

2.5.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah ...................................................................................... 138

2.6 Bidang Infrastruktur Dasar ............................................................................................................. 145 2.6.1

Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu................................................ 145

2.6.2


2.6.3


2.7 Bidang Ketahanan Pangan ............................................................................................................. 166 2.7.1

Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu................................................ 166 iv

2.7.2


2.7.3


BAB III

TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN ......................... 176

3.1 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral............................................................................................ 176 3.2 Analisis Anggaran Belanja Sektoral ................................................................................................ 178 3.3 Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan ................................................ 183 BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN .............................................. 187

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan......................................................................................... 187 4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan ............................................................................................ 189 4.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan .................................................................... 191 4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat............................................................................................. 195 BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN............................................................................................................................................. 198 5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ....................................................................................... 198 5.1.1

Koordinasi di Tingkat Daerah ........................................................................................... 200

5.1.2

Koordinasi di Tingkat Pusat .............................................................................................. 202

5.2 Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan..................................................... 203 5.3 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 ................................................................................................ 205 5.4 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan............................................... 207 BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI........................................................................................... 225

6.1 Prioritas Intervensi Bidang/Sektoral dan Wilayah ......................................................................... 225 6.2 Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja ................................................................. 229 6.3 Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ....... 236 BAB VII

PENUTUP .................................................................................................................................. 238

v

DAFTAR SINGKATAN AKB AKABA

Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita

PKH PISEW

AKI

Angka Kematian Ibu

PNPM

APBD

Angka Pendapatan Dan Belanja Daerah Angka Pendapatan Dan Belanja Negara

Posyandu

APM

Angka Partisipasi Murni

PSE05

BAPPENAS

Puskesmas

BPS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pembangunan Masyarakat Desa Badan Pusat Statistik

BRI

Bank Rakyat Indonesia

RPJM

CSR

RPJMD

DPRD

Corporate Social Responcibility Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

K/L

Kementrian Atau Lembaga

SD/MI

KB

Keluarga Berencana

SKPD

KIA

Kesehatan Ibu Dan Anak

SKTM

Km

Kilometer

SMA/MA

KUR

Kredit Usaha Rakyat

SMP/MTs

LP2KD

Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Millenium Development Goals Musyawarah Perencanaan Pembangunan

SPKD

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

TNP2K

Permendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

UMK

Standar Pelayanan Minimum Survei Sosial Ekonomi Nasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Usaha Mikro Dan Kecil

UU

Undang-Undang

APBN

BPMD

DIPA

LSM MDGS Musrenbang

Permendiknas

PPLS08

Raskin RKPD

RSUD RTSM

SPM SUSENAS TKPK

Program Keluarga Harapan Pembangunan Infrastruktursosial Ekonomi Wilayah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pos Pelayanan Terpadu Pendataan Program Perlindungan Socialtahun 2008 Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk,Tahun 2005 Pusat Kesehatan Masyarakat Beras Miskin Rencana Kerja Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembngunan Jangka Menengah Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Tangga Sangat Miskin Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Satuan Kerja Perangkat Daerah Surat Keterangan Tidak Mampu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

vi

DAFTAR TABEL Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk ........................................................................... 7 Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................................................. 7 Tabel 2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Belitung Timur Tahun 2007 – 2011 (juta rupiah) ........ 8 Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2011 ..................................................................................................................... 8 Tabel 2.1.5 Laju Inflasi PDRB Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2011 (Persen) ........................................... 9 Tabel 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) Indonesia Tahun 2003 - 2011 ..................................................... 10 Tabel 2.2.2 Nilai Indeks Komponen IPM 2005 – 2011 Kabupaten Belitung Timur .................................... 10 Tabel 2.2.3 Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2003 - 2010 ............................. 11 Tabel 4.3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster Berdasarkan APBD 2012 ........................... 192 Tabel 4.4.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat ................................................................ 197 Tabel 5.4.1 Daftar Status Pengembalian Lembar Kuesioner SKPD/Bagian.............................................. 207

vii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1.1 Target Pencapaian Tingkat Kemiskinan ............................................................................................................................................. 1 Gambar 2.1.1 Posisi Geografis Kabupaten Belitung Timur ....................................................................................................................................... 6 Gambar 2.2.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi se– Indonesia Tahun 2012 .................................................................................................................. 12 Gambar 2.2.2 Penyebaran Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2012 ..................................................................................................................... 12 Gambar 2.2.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk Miskin Indonesia ........................................................................................................................ 13 Gambar 2.2.4 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kep. Babel Terhadap Provinsi Lain Pada Tahun 2011 ................................................................... 14 Gambar 2.2.5 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kep. Babel Terhadap Provinsi Lain Pada Tahun 2010 ................................................................... 15 Gambar 2.2.6 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 .............................................................................................................. 15 Gambar 2.2.7 Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Jiwa) Tahun 2011..................................................................................................................... 16 Gambar 2.2.8 Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Jiwa) Tahun 2010..................................................................................................................... 17 Gambar 2.2.9 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2010 ................................................................................... 17 Gambar 2.2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional Tahun 2010 ............................................................................................................. 18 Gambar 2.2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 .................................................................. 18 Gambar 2.2.12 Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Nasional Tahun 2011.............................................................................................................. 19 Gambar 2.2.13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional Tahun 2010.............................................................................................................. 19 Gambar 2.2.14 Indeks keparahan (P2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 ...................................................................................... 20 Gambar 2.2.15 Perkembangan Tingka Kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2002 - 2011 .................................................................. 21 Gambar 2.2.16 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2010 ...................................................................... 21 Gambar 2.2.17 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung & Kab. Belitung Timur Tahun 2003 -2010 ...................................... 22 Gambar 2.2.18 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003-2010 .................................................................. 22 Gambar 2.2.19 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingka Kemiskinan Kab. Belitung Timur Tahun 2003 - 2010 .................................. 23 Gambar 2.2.20 Dinamika Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan (%) .......................................................... 23 Gambar 2.2.21 Analisis Efektifitas Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2003-2010............................................................................... 24 Gambar 2.2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2002 - 2011 .................................. 24 Gambar 2.2.23 Dinamika Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2010 ...................................................... 25 Gambar 2.2.24 Analsisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Belitung Timur Tahun 2003-2010 ................................................... 26 Gambar 2.2.25 Dinamika Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2010 ....................................................... 26 Gambar 2.2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2002 - 2011 .................................. 27 Gambar 2.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011.............................................................................................................................. 28 Gambar 2.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 .................................................................... 28 Gambar 2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010...................................................................................... 29 Gambar 2.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007-2011 .......................................................................... 29 Gambar 2.3.5 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002-2011...................................... 30 Gambar 2.3.6 Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2011....................................................... 30 Gambar 2.3.7 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003-2010........................................................ 31 Gambar 2.3.8 Prioritas Intervensi Wilayah TingkatPengangguran Terbuka (%) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 ...................................................................................................................................................................... 32 Gambar 2.3.9 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 ...................................................................................................................................................................... 33 Gambar 2.3.10 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 ...................................................................................................................................................................... 33 Gambar 2.4.1 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Nasional Tahun 2009 .............................................................................. 35 Gambar 2.4.2 Angka Kematian Bayi (%) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009 ......................................................... 35 Gambar 2.4.3 Angka Kematian Bayi (%) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008 ......................................................... 36 Gambar 2.4.4 Angka Kematian Bayi (%) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung TimurTahun 2005 - 2009....................................................... 36 Gambar 2.4.5 Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2011 .......................................................................................................................................... 37 Gambar 2.4.6 Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung TimurTahun 2007– 2011 .......................................................... 37 Gambar 2.4.7 Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 1.000 Kelahiran Hidup)Kab. Belitung TimurTahun 2007 - 2011 ............................................ 38 Gambar 2.4.8 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Kab. Belitung Timur Tahun 2010-1011 ....................................................................................... 38 Gambar 2.4.9 Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Nasional 2011 ....................................................................................................................... 39 Gambar 2.4.10 Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2011 ................................................................................. 39 Gambar 2.4.11 Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008 ................................................................................. 40 Gambar 2.4.12 Analisis Rasio Bidan (per 100.000 Penduduk ) Kab. Belitung TimurTahun 2005-2011 ................................................................... 40 Gambar 2.4.13 Rasio Bidan Tahun 2007 - 2011 ...................................................................................................................................................... 41 Gambar 2.4.14 Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Nasional Tahun 2011 ......................................................................................................... 41 Gambar 2.4.15 Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2011 ............................................................................... 42 Gambar 2.4.16 Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008 ............................................................................... 42 Gambar 2.4.17 Analisis Rasio Dokter (per 100.000 Penduduk ) Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2011 ................................................................ 43 Gambar 2.4.18 Rasio Dokter Tahun 2007 - 2011 .................................................................................................................................................... 43 Gambar 2.4.19 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011....................................................................................... 44 Gambar 2.4.20 Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011 ..................................................................................... 44 Gambar 2.4.21 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Nasional Tahun 2011 .................................................................................................................. 45 Gambar 2.4.22 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2011 ........................................................................................ 45 Gambar 2.4.23 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008 ........................................................................................ 46 Gambar 2.4.24 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2011........................................................................................ 46 Gambar 2.4.25 Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Nasional Tahun 2010 .................................................................................................. 47 Gambar 2.4.26 Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 ......................................................................... 47

viii

Gambar 2.4.27 Penduduk Dengan Keluahan Kesehatan (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2009 .............................................................................. 48 Gambar 2.4.28 Analisis Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Belitun Timur Tahun 2005-2010 ............................................................ 48 Gambar 2.4.29 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Nasional Tahun 2010.................................................................................................. 49 Gambar 2.4.30 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 ........................................................................ 49 Gambar 2.4.31 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009 ........................................................................ 50 Gambar 2.4.32 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2010 ....................................................................... 50 Gambar 2.4.33 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Nasioanl Tahun 2010 ...................................................................................... 51 Gambar 2.4.34 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 .......................................... 51 Gambar 2.4.35 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 ........................................... 52 Gambar 2.4.36 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2010 ........................................................... 52 Gambar 2.4.37 Angka Morbiditas (%) Nasional Tahun 2010 .................................................................................................................................. 53 Gambar 2.4.38 Angka Morbiditas (%) Propinis Bangka Belitung Tahun 2010......................................................................................................... 53 Gambar 2.4.39 Angka Morbiditas (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019 ......................................................................................................... 54 Gambar 2.4.40 Analisis Angka Morbiditas Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2010 ................................................................................................. 54 Gambar 2.4.41 Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2009 ....................................................................................................................................................................................................... 55 Gambar 2.4.42 Analisis Efektifitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2009 .............. 55 Gambar 2.4.43 Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011............................ 56 Gambar 2.4.44 Analisis Efektifitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur ............................................ 56 Gambar 2.4.45 Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011 .................... 57 Gambar 2.4.46 Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur ..................................... 57 Gambar 2.4.47 Relevansi Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2010 - 2011 ............................................................. 58 Gambar 2.4.48 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2010 - 2011 ............................................... 58 Gambar 2.4.49 Relevansi Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011................................ 59 Gambar 2.4.50 Analisis Efektifitas Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011................................................. 59 Gambar 2.4.51 Relevansi Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011.............................. 60 Gambar 2.4.52 Analisis Efektifitas Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011............................................... 60 Gambar 2.4.53 Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2011 ........................................ 61 Gambar 2.4.54 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011 ........................................................ 61 Gambar 2.4.55 Relevansi Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2011 ...................................... 62 Gambar 2.4.56 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011 ....................................................... 62 Gambar 2.4.57 Relevansi Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011........................................ 63 Gambar 2.4.58 Analisis Efektifitas Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011......................................................... 63 Gambar 2.4.59 Relevansi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ....................... 64 Gambar 2.4.60 Analisis Efektifitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ........................................ 64 Gambar 2.4.61 Relevansi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ...................... 65 Gambar 2.4.62 Analisis Efektifitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ....................................... 65 Gambar 2.4.63 Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2010........... 66 Gambar 2.4.64 Analisis Efektifitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2010............................ 66 Gambar 2.4.65 Relevansi Angka Morbiditas (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2010 ....................................................... 67 Gambar 2.4.66 Analisis Efektifitas Angka Morbiditas (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ........................................................................ 67 Gambar 2.4.67 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator AKB Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ......................................... 68 Gambar 2.4.68 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator AKBA Kab. Belitung Timur Tahun 2002-2011 ........................................ 69 Gambar 2.4.69 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011 ....................................................................................................................................................................................................... 70 Gambar 2.4.70 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator Prevalensi Balita Kekuangan Gizi (%) Tahun 2003-2011 ........................ 70 Gambar 2.4.71 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008 ............................................................................................................................................................................................... 71 Gambar 2.4.72 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kepulauan Bangka Belitung 2009 .................................................................................................................................................................... 72 Gambar 2.4.73 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Angka Morbiditas (%) Kepulauan Bangka Belitung 2009....... 72 Gambar 2.4.74 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kepulauan Bangka Belitung 2009 ................................................................................................................................................................................. 73 Gambar 2.5.1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI(%) Nasional 2010............................................................................................................................. 74 Gambar 2.5.2 Angka Partisipasi Murni SD/MI Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 ............................................................................................ 75 Gambar 2.5.3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009 ............................................................................................. 75 Gambar 2.5.4 Analisis Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2010 ............................................................................... 75 Gambar 2.5.5 Angka Partisipas Kasar SD/MI Kab. Belitung Timur Tahun 2008-2011 ............................................................................................. 76 Gambar 2.5.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Nasional 2010............................................................................................................. 76 Gambar 2.5.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ................................................................. 77 Gambar 2.5.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ................................................................. 77 Gambar 2.5.9 Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 .......................... 77 Gambar 2.5.10 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS Tahun 2008-2011..................................................................................................................... 78 Gambar 2.5.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Nasional 2010............................................................................................................ 79 Gambar 2.5.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ................................................................ 79 Gambar 2.5.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ................................................................ 80 Gambar 2.5.14 Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010......................... 80 Gambar 2.5.15 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Tahun 2008-2011 ...................................................................................................................... 81 Gambar 2.5.16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Nasional 2010 .............................................................................................................. 81 Gambar 2.5.17 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010................................................................... 82

ix

Gambar 2.5.18 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009................................................................... 82 Gambar 2.5.19 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ........................... 83 Gambar 2.5.20 Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2008-2011 ......................................................................................................................... 83 Gambar 2.5.21 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Nasional 2010 ........................................................................................................ 84 Gambar 2.5.22 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ............................................................. 84 Gambar 2.5.23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ............................................................. 85 Gambar 2.5.24 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010..................... 85 Gambar 2.5.25 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS Tahun 2008-2011.................................................................................................................... 86 Gambar 2.5.26 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Nasional 2010 ......................................................................................................... 86 Gambar 2.5.27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 .............................................................. 87 Gambar 2.5.28 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 .............................................................. 87 Gambar 2.5.29 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ...................... 87 Gambar 2.5.30 Angka Partisipasi Murni SMA/MA Tahun 2008-2011 ..................................................................................................................... 88 Gambar 2.5.31 Jarak Sekolah Dasar SD/MI (km) Nasional 2011 ............................................................................................................................. 89 Gambar 2.5.32 Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Nasional 2011 ................................................................................................. 90 Gambar 2.5.33 Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011...................................................... 90 Gambar 2.5.34 Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008...................................................... 91 Gambar 2.5.35 Analisis Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 .............. 91 Gambar 2.5.36 Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Nasional 2011 ........................................................................................................ 92 Gambar 2.5.37 Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011 ............................................................. 92 Gambar 2.5.38 Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008 ............................................................. 93 Gambar 2.5.39 Analisis Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 ..................... 93 Gambar 2.5.40 Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Nasional 2011 ........................................................................................................ 94 Gambar 2.5.41 Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011 ............................................................. 94 Gambar 2.5.42 Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008 ............................................................. 95 Gambar 2.5.43 Analisis Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 ..................... 95 Gambar 2.5.44 Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Nasional 2010 ............................................................................................................................ 96 Gambar 2.5.45 Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ................................................................................. 96 Gambar 2.5.46 Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ................................................................................. 97 Gambar 2.5.47 Analisis Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ......................................... 97 Gambar 2.5.48 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Nasional 2009....................................................................................................................... 98 Gambar 2.5.49 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ........................................................................... 98 Gambar 2.5.50 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008 ........................................................................... 99 Gambar 2.5.51 Analisis Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009 .................................... 99 Gambar 2.5.52 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Nasional 2010...................................................................................................................... 100 Gambar 2.5.53 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 .......................................................................... 100 Gambar 2.5.54 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 .......................................................................... 101 Gambar 2.5.55 Analisis Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010................................... 101 Gambar 2.5.56 Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Nasional 2010 ............................................................................................................................. 102 Gambar 2.5.57 Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 .................................................................................. 102 Gambar 2.5.58 Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 .................................................................................. 103 Gambar 2.5.59 Analisis Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 - 2010 .......................................... 103 Gambar 2.5.60 Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Nasional 2010 ............................................................................................................................ 104 Gambar 2.5.61 Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ................................................................................. 104 Gambar 2.5.62 Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ................................................................................. 105 Gambar 2.5.63 Analisis Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ......................................... 105 Gambar 2.5.64 Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Nasional 2009 ...................................................................................................................... 106 Gambar 2.5.65 Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ........................................................................... 106 Gambar 2.5.66 Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008 ........................................................................... 107 Gambar 2.5.67 Analisis Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009.................................... 107 Gambar 2.5.68 Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Nasional 2010 ....................................................................................................................... 108 Gambar 2.5.69 Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ............................................................................ 108 Gambar 2.5.70 Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ............................................................................ 109 Gambar 2.5.71 Analisis Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009..................................... 109 Gambar 2.5.72 Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Nasional 2010 .......................................................................................................................... 110 Gambar 2.5.73 Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ............................................................................... 110 Gambar 2.5.74 Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ............................................................................... 111 Gambar 2.5.75 Analisis Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ....................................... 111 Gambar 2.5.76 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Nasional 2010 ..................................................................................................................... 112 Gambar 2.5.77 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 .......................................................................... 112 Gambar 2.5.78 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 .......................................................................... 113 Gambar 2.5.79 Analisis Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 .................................. 113 Gambar 2.5.80 Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Nasional 2010 ...................................................................................................................... 114 Gambar 2.5.81 Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ........................................................................... 114 Gambar 2.5.82 Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ........................................................................... 115 Gambar 2.5.83 Analisis Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ................................... 115 Gambar 2.5.84 Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Nasional 2010 ............................................................................................................................. 116 Gambar 2.5.85 Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 .................................................................................. 116 Gambar 2.5.86 Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 .................................................................................. 117 Gambar 2.5.87 Analisis Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 - 2010 .......................................... 117

x

Gambar 2.5.88 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ........................ 118 Gambar 2.5.89 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ......................................... 118 Gambar 2.5.90 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ................... 119 Gambar 2.5.91 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 .................................... 119 Gambar 2.5.92 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010.................... 120 Gambar 2.5.93 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010 .................................... 120 Gambar 2.5.94 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ...................... 121 Gambar 2.5.95 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ....................................... 121 Gambar 2.5.96 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ................ 122 Gambar 2.5.97 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ................................. 122 Gambar 2.5.98 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ................. 123 Gambar 2.5.99 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 .................................. 123 Gambar 2.5.100 Relevansi Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 ....... 124 Gambar 2.5.101 Analisis Efektifitas Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ........................ 124 Gambar 2.5.102 Relevansi Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 .............. 125 Gambar 2.5.103 Analisis Efektifitas Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ............................... 125 Gambar 2.5.104 Relevansi Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 – 2011.............. 126 Gambar 2.5.105 Analisis Efektifitas Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ............................... 126 Gambar 2.5.106 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010 .................................. 127 Gambar 2.5.107 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ................................................... 127 Gambar 2.5.108 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 – 2009 ............................ 128 Gambar 2.5.109 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2009 ............................................. 128 Gambar 2.5.110 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010.............................. 129 Gambar 2.5.111 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010............................................... 129 Gambar 2.5.112 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010 ..................................... 130 Gambar 2.5.113 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 – 2010 ..................................................... 130 Gambar 2.5.114 Relevansi Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010 .................................... 131 Gambar 2.5.115 Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ..................................................... 131 Gambar 2.5.116 Relevansi Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009 .............................. 132 Gambar 2.5.117 Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2009................................................ 132 Gambar 2.5.118 Relevansi Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010 ............................... 133 Gambar 2.5.119 Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010 ................................................ 133 Gambar 2.5.120 Relevansi Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 – 2010.................................. 134 Gambar 2.5.121 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010................................................... 134 Gambar 2.5.122 Relevansi Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 – 2010 ............................ 135 Gambar 2.5.123 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010 ............................................. 135 Gambar 2.5.124 Relevansi Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 – 2010 ............................. 136 Gambar 2.5.125 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010 .............................................. 136 Gambar 2.5.126 Relevansi Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 – 2010..................................... 137 Gambar 2.5.127 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 - 2010 ...................................................... 137 Gambar 2.5.128 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APK Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 .................................... 138 Gambar 2.5.129 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APK SMP/MTS Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010.................... 139 Gambar 2.5.130 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APM Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 ................................... 139 Gambar 2.5.131 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APM SMP/MTS Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010 .................. 140 Gambar 2.5.132 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Terhadap Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kepulauan Bangka Belitung 2010 .......... 141 Gambar 2.5.133 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Terhadap Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008 ............................................................................................................................................................................... 142 Gambar 2.5.134 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Terhadap Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kepulauan Bangka Belitung 2010 143 Gambar 2.5.135 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Terhadap Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kepulauan Bangka Belitung 2010 ..................................................................................................................................................................................................... 144 Gambar 2.5.136 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008 ............................................................................................................................................................................... 144 Gambar 2.6.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Nasional 2010................................................................................................ 145 Gambar 2.6.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 .................................................... 146 Gambar 2.6.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 .................................................... 146 Gambar 2.6.4 Analisis Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 - 2010 ............. 147 Gambar 2.6.5 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Nasional 2010 ........................................................................................... 148 Gambar 2.6.6 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ................................................ 148 Gambar 2.6.7 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ................................................ 149 Gambar 2.6.8 Analisis Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ........ 149 Gambar 2.6.9 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ....................................................... 150 Gambar 2.6.10 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009 ..................................................... 150 Gambar 2.6.11 Analisis Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 - 2010 ............. 151 Gambar 2.6.12 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Nasional 2011 ............................................................................................................ 151 Gambar 2.6.13 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011 ................................................................. 152 Gambar 2.6.14 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008 ................................................................. 152 Gambar 2.6.15 Analisis Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 ......................... 153 Gambar 2.6.16 Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Nasional 2011 ............................................................................................................ 153 Gambar 2.6.17 Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011 ................................................................. 154 Gambar 2.6.18 Analisis Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010 ......................... 154

xi

Gambar 2.6.19 Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Nasional 2011 ............................................................................................................ 155 Gambar 2.6.20 Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011........................................................................... 155 Gambar 2.6.21 Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008........................................................................... 156 Gambar 2.6.22 Analisis Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 ................................... 156 Gambar 2.6.23 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010........ 157 Gambar 2.6.24 Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 - 2010......................... 157 Gambar 2.6.25 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 ... 158 Gambar 2.6.26 Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Belitung TimurTahun 2005 - 2010 ..................... 158 Gambar 2.6.27 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010 .......... 159 Gambar 2.6.28 Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 - 2010 ........................... 159 Gambar 2.6.29 Relevansi Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2011 ...................... 160 Gambar 2.6.30 Analisis Efektifitas Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ....................................... 160 Gambar 2.6.31 Relevansi Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2011 ..................... 161 Gambar 2.6.32 Analisis Efektifitas Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ....................................... 161 Gambar 2.6.33 Relevansi Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011 ................................ 162 Gambar 2.6.34 Analisis Efektifitas Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011 ................................................. 162 Gambar 2.6.35 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur DasarKepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2010 ..................................... 163 Gambar 2.6.36 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kepulauan Bangka Belitung 2010 .................................................................................................................................................................. 164 Gambar 2.6.37 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kepulauan Bangka Belitung 2010 .................................................................................................................................................................. 164 Gambar 2.6.38 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Terhadap Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kepulauan Bangka Belitung 2011 ...... 165 Gambar 2.7.1 Analisis Perkembangan Harga Beras (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2009– 2011 ......................................................................... 166 Gambar 2.7.2 Analisis Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2009 - 2011 ............................... 167 Gambar 2.7.3 Pertumbuhan Ekonomi (%) Nasional 2011 .................................................................................................................................... 168 Gambar 2.7.4 Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011 ......................................................................................... 168 Gambar 2.7.5 Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010 ......................................................................................... 169 Gambar 2.7.6 Analisis Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2006- 2010 ................................................................................. 169 Gambar 2.7.7 Analisis Tingkat Inflasi (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2011................................................................ 170 Gambar 2.7.8 Analisis Efektifitas Perkembangan Harga Beras (Rp) Kab. Belitung Timur Tahun 2002 – 2011 ...................................................... 171 Gambar 2.7.9 Kecenderungan pergerakan harga kebutuhan pokok Tahun 2009-2011 ....................................................................................... 172 Gambar 2.7.10 Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2011 ............................................ 173 Gambar 2.7.11 Analisis Efektifitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2002 - 2011 ............................................................. 173 Gambar 2.7.12 Analisis Efektifitas Tingkat Inflasi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2002 - 2011 ............................................................................ 174 Gambar 2.7.13 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan PanganKepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 – 2011..................................... 175 Gambar 3.1.1 Analisis Komposisi Penerimaan Daerah Kab. Belitung Timur Tahun 2008 - 2011 .......................................................................... 176 Gambar 3.1.2 Analisis Komposisi Belanja Daerah menurut Fungsi Kab. Belitung Timur Tahun 2008 - 2011 ....................................................... 177 Gambar 3.1.3 Perbandingan Persentase Alokasi Belanja Berdasarkan Fungsi Kab. Belitung Timur Tahun 2008-2011 ........................................ 177 Gambar 3.2.1 Komposisi Belanja Anggaran Sosial Tahun Anggaran 2011 ............................................................................................................ 178 Gambar 3.2.2 Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011 ............................................................................................... 178 Gambar 3.2.3 Komposisi Belanja Anggaran ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2011........................................................................................... 179 Gambar 3.2.4 Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011 ............................................................................................... 179 Gambar 3.2.5 Komposisi Belanja Anggaran Kesehatan Tahun Anggaran 2011 .................................................................................................... 180 Gambar 3.2.6 Belanja Kesehatan Menurut Penyedia Layanan Tahun Anggaran 2011 ......................................................................................... 180 Gambar 3.2.7 Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011 ............................................................................................... 181 Gambar 3.2.8 Komposisi Belanja Anggaran Pendidikan Tahun 2011.................................................................................................................... 181 Gambar 3.2.9 Belanja Pendidikan Menurut Penyedia Layanan Tahun Anggaran 2011 ........................................................................................ 182 Gambar 3.2.10 Belanja Pendidikan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011 ............................................................................................ 182 Gambar 3.3.1 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Fungsi Sosial Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Kemiskinan Tahun 2007 - 2011 ..................................................................................................................................................................................................... 183 Gambar 3.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Fungsi Ketenagakerjaan Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Kemiskinan Tahun 2008 - 2011 .................................................................................................................................................................................. 184 Gambar 3.3.3 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2007 2011 ............................................................................................................................................................................................. 184 Gambar 3.3.4 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Kab. Belitung Timur terhadap Capaian APK Tahun 2007 - 2011 .......................................... 185 Gambar 3.3.5 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Kab. Belitung Timur terhadap Capaian APM Tahun 2007 - 2011 ......................................... 186 Gambar 3.3.6 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Pendidikan Tahun 2007 - 2011 ............... Error! Bookmark not defined. Gambar 4.4.1 Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat ..................................................................................................................................... 197 Gambar 5.1.1 Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Belitung Timur Tahun Anggaran 2012 ................................... 199 Gambar 6.1.1Analisis Prioritas Indikator Kemiskinan Terhadap Capaian Tingkat Kemiskinan.............................................................................. 225 Gambar 6.1.2Analisis Prioritas Bidang Kesehatan Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan .................................................................... 226 Gambar 6.1.3Analisis Prioritas Bidang Pendidikan Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan ................................................................... 226 Gambar 6.1.4Analisis Prioritas Bidang Infrasturktur Dasar Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan ...................................................... 227 Gambar 6.1.5Analisis Prioritas Bidang Ekonomi Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan ....................................................................... 228 Gambar 6.2.1Komposisi Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Desil Kesejahteraan .............................................................................................. 230 Gambar 6.2.2Penyebaran Rumah Tangga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan ................................................................................................... 230

xii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Millenium Development Goals (MDG’s) mempunyai target pengurangan angka kemiskinan pada tahun 2015 yaitu setengah dari angka kemiskinan tahun 1990. Target MDG’s disikapi dengan kebijakan RPJMN 2010-2014 yang mencanangkan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10 persen pada akhir 2014. Skenario optimis penurunan tingkat kemiskinan berkisar pada angka 8 persen, sedangkan skenario moderat terdapat pada kisaran angka 10 persen dengan pertimbangan terjadi faktor-faktor eksternal seperti krisis ekonomi dunia yang berpengaruh pada kenaikan tingkat kemiskinan. Gambar 1.1.1 Target Pencapaian Tingkat Kemiskinan

Dalam rangka pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan RPJMN 2010-2014 dan MDG’s maka pada tahun 2010 telah diterbitkan kebijakan operasional berupa Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan memuat 4 (empat) pokok strategi yaitu (1) perbaikan program perlindungan sosial; (2) peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) pembangunan inklusif; yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah. Tujuan Perpres No. 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektivitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Efektivitas tersebut berjalan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Implikasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dilegitimasi dengan Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem kelembagaan bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan MDG’s. Kinerja TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satunya diukur dengan mengkoordinasikan penyusunanLaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Dokumen 1

LP2KD adalah dokumen tahunan yang berisi laporan kinerja pelaksanaan capaian kegiatan penanggulangan kemisknan daerah. Dokumen ini menggambarkan apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, dokumen LP2KD penting sekali untuk disusun secara mandiri oleh sumberdaya TKPK sendiri (bukan pihak ketiga), bersifat evaluatif dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan proses berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) adalah untuk mengukur capain kinerja kolektif lintas SKPD yang dikoordinasikan oleh TKPK dalam isu penanggulangan kemiskinan. Isu multi dimensi ini akan diterjemahkan kedalam beberapa indikator ukur utama kemiskinan dan pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Melalui laporan ini akan tergambar permasalahan yang ada serta priotitas penyelesaiannya yang akan digambarkan oleh capaian indikator pendukung. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: a. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja TKPK Kabupaten Belitung Timur kepada Bupati Kabupaten Belitung Timur b. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Penanggulangan Kemiskinanan Kabupaten Belitung Timuryang disampaikan oleh Bupati Belitung Timurkepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c. Sebagai bahan evaluasi dan input untuk mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten pada tahun berikutnya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan LP2KD didasarkan pada dasar hukum dan acuan kebijakan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Aturan perundangan tentang RPJPN 2005-2025 memuat tujuan pembangunan nasional jangka panjang termasuk didalamnya mengamanatkan penanggulangan kemiskinan berbasis hak. Presiden terpilih menghasilkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merencanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam skala lima tahunan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Aturan perundangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat manajemen pembangunan nasional secara teknokratik, demokratis, partisipatif serta top down dan bottom up. Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan secara substantif diletakkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan dokumen teknokratik lainnya. Dalam lingkup kebijakan nasional ini, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada kebijakan RPJMN yang memuat kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan perundangan Keuangan Negara menjadi dasar bagi analisis penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2

Aturan perundangan ini menjadi dasar bagi peran TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari kinerja kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam paradigma desentralisasi dan otonomi daerah. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya). Aturan perundangan yang berisi tentang sejumlah hak-hak yang dikategorikan ke dalam hakhak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain hak atas kehidupan yang layak, hak atas pangan dan sebagainya. Prinsip-prinsip hak ekonomi, sosial dan budaya menjadi dasar implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan. 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015. Aturan perundangan tentang RPJMD 2011-2015 memuat tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang didalamnya mengamanatkan peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan. Bupati terpilih telah menyusun misi pembangunan daerah yang diterjemahkan kedalam kebijakan dan strategi sektoral melalui rencana stratgis 5 (lima) tahunan dan rencana kerja pemerintah daerah 1 (satu) tahunan. 7. Peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012tentang Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan perundangan daerah khusus mengenai penangulangan kemiskinan. Bersama-sama legislatif, pemerintah daerah telah merumuskan pendekatan pembangunan yang memberikan prioritas terhadap penanggulangan kemiskinan berbasis hak. Dalam peraturan daerah ini dimuat hak dan kewajiban bagi pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama mensinergikan peran dalam usaha mempercepat penanggulangan kemiskinan didaerah. Kebijakan operasional sebagai basis legitimasi penyusunan LP2KD adalah: 1. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan, tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah. 2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian. 4. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Kebijakan operasional ini tidak langsung terkait dengan LP2KD namun dapat dirujuk secara konvergen khususnya dalam hal penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperluas program Pemerintah yang bersifat pro-rakyat, yang meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan dan penanggung jawab.

3

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Belitung Timurmenyesuaikan dengan format yang disusun oleh TNP2K sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi gambaran umum tentang proses penyusunan dan format dokumen LP2KD

BAB II

KONDISI KEMISKINAN Materi Analisis Kondisi Kemiskinan berisi tentang analisis terhadap indikator kemiskinan sebagai pokok analisis dan analisis terhadap indikator utama maupun indikator pendukung bidang-bidang yang merupakan dimensi kemiskinan, seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Analisis atas indikator-indikator tersebut akan menghasilkan gambaran tentang: a. Perkembangan antar waktu dan antar wilayah pada tiap indikator utama. Analisis terhadap posisi relatif capaian suatu daerah dalam suatu indikator dibandingkandengan daerah lain, provinsi atau nasional adalah penting untuk menilai sejauhmanacapaian itu dapat disebut tinggi atau rendah dalam konteks antardaerah yangsetingkat, provinsi atau nasional.Posisi relatif suatu indikator kemiskinan di suatu daerah dapat diketahui denganmembandingkan capaian indikator tersebut dengan capaian indikator yang samadi daerah lain pada tahun tertentu. Ini dilakukan dengan menggambar grafik yangmenghubungkan variabel wilayah pada sumbu x (horisontal) dan variabel capaianindikator tersebut pada masing-masing wilayah setiap tahun pada sumbu y (vertikal). b. Analisis Relevansi Analisis terhadap relevansi perkembangan capaian indikator ditujukan untuk menilaisejauh mana pembangunan yang dijalankan di daerah dapat mendukung targetnasional. Relevansi capaian suatu indikator kemiskinan di daerah dapat diketahui denganmembandingkan perkembangan tersebut dengan perkembangan capaian indikatoryang sama secara provinsi/nasional. Ini dapat dilakukan dengan memplot grafik yangmenghubungkan variabel tahun pada sumbu x (horisontal) dan variabel capaian indikatorpada sumbu y (vertikal), masing-masing untuk tingkat daerah yang bersangkutan dantingkat provinsi/nasional.Kemajuan atau kemunduran capaian indikator ditunjukkan oleh arah kemiringan grafik.Sedangkan, tinggi rendahnya tingkat kemajuan atau kemunduran itu ditunjukkan olehderajat kemiringan (slope) grafik yang bersangkutan. c. Analisis efektivitas Analis ini diperlukan dalam menilai apakah program dan kegiatan tersebut efektif mencapai perbaikan kondisi indikator utama. Analisis terhadap efektivitas adalah penting untuk menilai apakah suatu intervensi kebijakan menghasilkan kemajuan atau sebaliknya kemunduran. Tingkat efektivitas tersebut menunjukkan sejauhmana capaian dari intervensi menunjukkan perbaikan daripada tahun sebelumnya (kondisi awalnya). d. Prioritas bidang intervensi dan wilayah intervensi, bagian ini menunjukkan bidang apa dan di mana (wilayah) yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam rangka memperbaiki kondisi kemiskinan dengan memperbaiki indikator utama melalui intervensi pada indikator pendukung yang juga menjadi prioritas.

4

BAB III

TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Analisis anggaran dimaksudkan untuk melihat kemampuan fiskal daerah, komposisi sumber pembiayaan dan komposisi belanja pada bidang prioritas, kesesuaian antara anggaran dengan prioritas (relevansi) dan efektivitas anggaran penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian indikator utama. Lingkup analisis tersebut terdiri dari: a. Analisis belanja tiap sektor/bidang, jumlah dan proporsi dari tahun ke tahun untuk melihat perkembangan proporsi alokasi pada sektor/bidang yang menjadi prioritas hasil analisis kondisi kemiskinan (pada bagian sebelumnya). b. Komposisi anggaran belanja pada masing-masing sektor/bidang prioritas menurut sumber pembiayaan. c. Komposisi anggaran belanja pada masing-masing sektor/bidang prioritas menurut mata anggaran. d. Komposisi anggaran belanja pada masing-masing sektor/bidang prioritas menurut penyelenggara layanan. e. Komposisi anggaran belanja pada masing-masing sektor/bidang prioritas menurut jenis program yang dibiayai. f. Analisis relevansi dan evektivitas anggaran penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk anggaran pada sektor/bidang prioritas, dengan analisis: g. Analisis gap of budgeting antara kebutuhan daerah (prioritas bidang intervensi) dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan itu.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Berisi gambaran tentang kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian ini berisi gambaran struktur dan tugas TNP2K dan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota serta langkah-langkah koordinasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Materi tentang koordinasi diarahkan pada maksimalisasi koordinasi oleh TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) kali dalam setahun dengan hasil yang bermanfaat pada publik. Materi pengendalian terarah pada mekanisme kelembagaan yang tepat dalam mengkoreksi implementasi SPKD. Dengan materi tersebut TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan melakukan koordinasi dan pengendalian programprogram penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

BAB VIKESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berisi rekomendasi prioritas isu, penyesuaian program dan anggaran belanja, dan rencana koordinasi ditahun mendatang BAB VIII PENUTUP Berisi harapan laporan penanggulangan kemiskinan ini bisa berdampak dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperiode anggaran berikutnya Format yang disusun diharapkan mampu merepresentasikan kebutuhan data dan informasi capaian bagi peningkatan kualitas program penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu.

5

BAB II

KONDISI KEMISKINAN

2.1 Kondisi Umum Daerah Aspek Geografi dan Demografi Letak geografis Kabupaten Belitung Timur adalah 107o45’ – 108o18’ Bujur Timur dan 02030’ – 03015’ Lintang selatan. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas Wilayah 17.967,94 km2 yang terdiri dari luas darat 2.506,91 km2 dan luas wilayah laut 15.461,03 km2 Kabupaten ini berada pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2002, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :  Sebelah Barat

: Kabupaten Belitung

 Sebelah Timur

: Selat Karimata

 Sebelah Selatan

: Laut Jawa

 Sebelah Utara

: Laut Natuna

Secara geografis, batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada peta dibawah ini : Gambar 2.1.1 Posisi Geografis Kabupaten Belitung Timur LA UT NATUNA

Kec. Kelapa Kampit

#

Kabupaten Belitung

# B ud i n g

Ta n ju n g P a n d an

Kec. Manggar

# Ma n g g a r Kabupaten Belitung Timur

# G a n tun g Kec. Gantung

S e la t K ar i m a ta

2.1.1

Kec. Dendang

# De n d a n g #

LAUT JAW A

Posisigeografis Kabupaten Belitung Timur yang berada dijalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03 km2, hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan pantai, dimana ada 17 pantai yang indah, seperti Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung mandi, dan lainnya. a. Demografi Berdasarkan hasil sensus penduduk pada bulan Mei tahun 2010 Kabupaten Belitung Timur, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2010 adalah 106.432 jiwa, terdiri dari 55.361 orang laki – laki dan 51.071 orang perempuan, komposissi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 52% laki – laki dan 48 % perempuan. 6

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dibanding jumlah perempuan. Untuk sex rasio penduduk Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 1:8 yang artinya jumlah penduduk laki – laki 8 persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Dari laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur selama sepuluh tahun terakhir yakni sebesar 2,75%. Apabila dilihat dari banyaknya penduduk per kecamatan pada Tahun 2010 Kecamatan Manggar merupakan kecamatan yang penduduknya paling banyak di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 33,353 jiwa dengan proporsi 31,34%, Kecamatan yang jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Simpang Renggiang hanya sebanyak 3.185 orang dengan proporsi sebesar 6,25%. Kondisi terakhir pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur dapat diukur sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur sebanyak 113.315 jiwa yang menghuni luas wilayah 2506,9 km2, sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 45,15 jiwa/km2. Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk NO.

KECAMATAN

LUAS WILAYAH (km2)

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2011 (jiwa/ km2)

1

2

3

4

5

229

36.533

159,53

1.

MANGGAR

2.

DAMAR

236,9

11.553

48,77

3.

GANTUNG

546,3

24.126

44,16

4.

DENDANG

243,3

9.477

38,95

5.

KELAPA KAMPIT

498,5

17.101

34,30

6.

SIMPANG RENGGIANG

390,7

6.577

16,83

7.

SIMPANG PESAK

362,2

7.948

21,94

JUMLAH

2509,9

113.315

45,15

Sumber: Sensus Penduduk BPS Tahun 2010

Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat

Kecamatan Manggar

Gantung

Dendang

Pendidikan

Kelapa

Damar

kampit

Simpang

Simpang

renggiang

pesak

1.

Tidak/ Belum Sekoah

6.680

4.483

1.766

2.781

2.015

1.100

1.587

2.

Tidak Tamat sd/ Sederajat

6.045

4.406

2.707

2.869

1.862

1.446

1.548

3.

SD/ Sederajat

9.814

7.187

3.406

4.536

4.045

2.643

3.111

4.

SLTP/ Sederajat

4715

3453

853

2720

1722

807

926

5.

SLTA/Sederajat

7.210

3.810

600

3.477

1.622

494

639

6.

Diploma I/ II

404

243

47

196

99

32

62

7.

Akademi/ Diploma III

638

211

35

193

85

26

25

8.

Diploma IV/ Strata I

983

322

61

315

98

26

49

9.

Strata II

43

11

1

14

5

2

1

10.

Strata III

1

0

1

0

0

1

0

JUMLAH

36.533

24.126

9.477

17.101

11.553

6.577

7.948

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Beltim

7

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tabel 2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Kab. Belitung Timur Tahun 2007 – 2011 (juta rupiah)

Tahun

PDRB (Juta Rupiah)

Perubahan (Persen)

Harga Berlaku

Harga Konstan

Harga Berlaku

Harga Konstan

2005

1.188.285

679.257

24,61

5,06

2006

1.340.449

714.388

12,81

5,17

2007

1.508.527

752.880

12,54

5,39

2008

1.815.062

798.520

20,32

6,06

2009

2.031.585

837.235

11,93

4,85

2010

2.375.559

885.912

16,93

5,81

2011

2.683.494

938.269

12,96

5,91

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur 2009

Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2011

No

Sektor

2007

2008

2009

2009

2011

1.

Pertanian

4.53

4.61

2.34

5.86

4.24

2.

Pertambangan dan pengglian

4.46

0.73

2.11

0.52

2.41

3.

Industri pengolahan

3.80

8.77

7.44

6.10

6.20

4.

Listrik, gas dan air bersih

2.94

4.27

3.29

19.74

9.86

5.

Bangunan

9.77

11.13

8.14

4.07

10.64

6.

Perdagangan, hotel dan restoran

8.03

8.73

4.26

4.05

6.19

7.

Pengangkutan dan komunikasi

6.68

6.49

3.32

7.89

5.35

8.

Keu. Persewaan, & jasa 5.03

6.48

3.18

9.73

9.08

Jasa-jasa

4.84

7.67

13.56

12.93

9.55

PERTUMBUHAN EKONOMI

5.39

6.06

4.85

5.81

5.91

perusahaan 9.

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang diperoleh dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan suatu gambaran umum mengenai kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu daerah. Artinya dengan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat perkembangan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar (tahun dasar 2000). Dengan menggunakan faktor pengali harga konstan, sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil perekonomian, yang dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro.

8

Tabel 2.1.5 Laju Inflasi PDRB Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2011 (Persen)

No

Sektor

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Pertanian

10.87

16.65

9.43

10.54

4.36

2.

Pertambangan dan pengglian

3.83

11.21

4.36

12.03

9.12

3.

Industri pengolahan

6.73

3.72

2.17

4.85

5.35

4.

Listrik, gas dan air bersih

7.45

9.51

1.21

8.72

6.60

5.

Bangunan

7.33

13.34

4.64

15.07

16.59

6.

Perdagangan, hotel dan restoran

5.12

17.57

4.36

6.82

4.16

7.

Pengangkutan dan komunikasi

3.08

6.50

2.47

6.85

6.82

8.

Keu. Persewaan, & jasa 5.81

3.64

4.21

9.13

9.28

Jasa-jasa

5.47

18.68

12.96

16.17

6.16

LAJU INFLASI

6.79

13.44

6.75

10.51

6.66

perusahaan 9.

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Timur

9

2.2 Kondisi Umum Kemiskinan Pada masa lalu, pembangunan lebih diorientasikan pada usaha pemerintah untuk mengejar dan mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara menambah jumlah investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan cara ini, diharapkan akan terjadi "Trickle Down Effects" atau efek tetesan. Kesejahteraan diasumsikan akan menetes sampai kesemua level sosial ekonomi masyarakat. Tabel 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) Indonesia Tahun 2003 - 2011

Tahun

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pertumbuhan Ekonomi (%)

4.88

5.13

5.69

5.5

6.3

6.1

4.5

6.1

6.5

Sumber: Badan Pusat Statistik

Namun pendekatan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi ternyata memiliki dampak yang kurang baik. Peningkatan pendapatan nasional tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah pendapatan terdistribusi secara tidak merata, sehingga meskipun secara nasional perhitungan pendapatan lebih tinggi, mayoritas rumah tangga tetap berada pada keadaan sosial ekonmi yang buruk. Oleh karena itu, banyak kritik yang terlontar, dan mengatakan bahwa pembangunan yang lebih menekankan pada sisi peningkatan PDB akan berorientasi menekankan segi materialisme dan mendorong masyarakat untuk terus memproduksi barang-barang tak berguna. Belajar dari pengalaman serta perkembangan pemikiran mengenai pengukuran keberhasilan pembangunan, maka United Nation Development Programme (UNDP) menyusun paradigma baru yang tidak hanya menonjolkan sisi material tetapi juga kemajuan-kemajuan yang terkait dengan sisi harkat kesejahteraan manusia. Kemudian dikenalkanlah paradigma pembangunan yang lebih berorientasi kepada human development center.UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup , pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Tabel 2.2.2 Nilai Indeks Komponen IPM 2005 – 2011 Kabupaten Belitung Timur Tahun

Indeks Harapan Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks Paritas Daya Beli

IPM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2005 2006 2007 2008 2009 2011

71,00 71,50 71,65 72,27 72,67 73,05

79,16 80,11 80,86 80,97 81,02 81,08

56,13 56,87 59,23 60,29 61,24 61,73

68,76 69,49 70,58 71,18 71,64 71,96

Sumber: Sensus Penduduk BPS Tahun 2010

10

Disamping pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan, pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan yang terkait dengan isu pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur dan mengidentifkasi keberhasilan usaha mendorong sebanyak mungkin masyarakat ke tingkat kesejahteraan, maka pemerintah mengembangkan berbagai pendekatan perhitungan. Dalam usaha untuk melakukan pengukurannya tersebut, maka Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan BukanMakanan(GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Tabel 2.2.3 Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2003 - 2010

Tahun Provinsi Babel Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur Pangkalpinang

2003 144.233 140.030 150.533 141.727 142.576 141.585 149.484 145.139

2004 151.243 139.607 155.463 142.131 143.381 141.976 154.379 223.095

2005 186.531 170.715 192.054 176.929 229.350 177.859 183.485 212.865

2006 212.094 197.372 232.804 192.411 229.350 194.114 218.566 224.229

2007 235.379 221.655 269.924 206.514 258.815 208.921 250.523 234.580

2008 254.112 243.483 293.222 206.514 281.739 213.756 289.369 262.302

2009 280.862 254.400 334.165 206.514 311.419 249.001 305.974 303.694

2010 286.334 280.089 367.883 271.761 342.841 274.125 336.847 334.337

Berdasarkan garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan. Sebagai agenda permasalahan nasional, kemiskinandi Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Ada beberapa ciri fenomena kemiskinan di Indonesia, yaitu: 1. Kesenjangan Persentase Penduduk Miskin Antar Wilayah Persentase penduduk miskin antar Provinsi di Indonesia berada pada tingkat kesenjangan yang tinggi. Di kawasan Timur Indonesia, porsi penduduk miskin pada suatu Provinsi cenderung masih sangat besar. Sebagai contoh, di Provinsi Papua masih mencapai angka 31.11%. Sementara di wilayah barat Indonesia, kondisinya relatif lebih baik. Bahkan beberapa Provinsisudah mampu menekan jumlah penduduk miskinnya menjadi sangat rendah dan sudah mdelampuai target RPJMN yaitu dalam range 10% - 8%. Kesenjangan ini tentu menjadi tugas yang berat bagi pemerintah untuk bekerja menurunkannya.

11

Gambar 2.2.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi se– Indonesia Tahun 2012

2. Ketidakmerataan Sebaran Jumlah Penduduk Miskin Antar Wilayah Gambar 2.2.2 Penyebaran Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2012

Selain kesenjangan Tingkat Kemiskinan, penyebaran penduduk miskin juga menjadi perhatian khusus. Dengan distribusi penduduk yang tidak merata antar Provinsi seIndonesia, maka terjadi kesenjangan sebaran penduduk miskin. Provinsi Bangka Belitung dengan tingkat kemiskinan 5.53% hanya terdapat penduduk miskin sebesar 71.360 jiwa yang merupakan jumlah penduduk miskin terendah diseluruh Indonesia. Sedangkan di DKI Jakarta, dengan tingkat kemiskinan sebesar 3.69% terdapat penduduk miskin mencapai 363.200 jiwa. Jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di ProvinsiJawa Timur dengan jumlah lebih dari 5 juta jiwa pada tingkat kemiskinan sebesar 13.60%. Jumlah yang begitu besar akan memberikan beban sosial yang luar biasa bagi pemerintah setempat. 12

3. Kerentanan Kemiskinan Gambar 2.2.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk Miskin Indonesia

Kerentanan kemiskinan di Indonesia terlihat dari pola sebaran pengeluaran penduduk Indonesia. Dengan memperhatikan gambar diatas, terdapat cukup besar jumlah penduduk dengan pengeluaran yang berada disekitar garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan kerentanan yang tinggi. Pergeseran garis kemiskinan dalam nominal yang relatif kecil akan menyebabkan banyak masyarakat miskin yang terperosok kedalam kemiskinan. Dalam simulasi gambar, ditampilkan bahwa pergeseran 1.2 x GK akan menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 2 x (kali) lipat dari jumlah sebelumnya atau penduduk miskin bertambah dari 12.49% menjadi 23.78%. Jumlah ini akan bertambah menjadi 33.94% hanya dengan menggeser nilai ke 1.4 x GK. Pola ini menunjukan cukup banyak penduduk indonesia yang sangat rentan menjadi miskin. Oleh karenanya, permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik dipusat, maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program disusun dalam upaya mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kerentanan kemiskinan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dan program tersebut, maka digunakan beberapa indikator statistik kemiskinan umum diantaranya: 





Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Tingkat kemiskinan atau sering juga disebut sebagai persentase penduduk miskin merupakan nilai yang menunjukan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk disuatu wilayah. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah tertentu dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 13



Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index - P2). Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin

2.2.1 A.

Analisis Antar Wilayah Tingkat Kemiskinan Secara nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 jika dibandingkan terhadap tingkat kemiskinan didaerah lain digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2.4 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kep. Babel Terhadap Provinsi Lain Pada Tahun 2011

Capaian ini semakin baik jika dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya dengan posisi peringkat tingkat kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung masih berada diposisi 5 dengan tingkat kemiskinan sebesar 6.51%.

14

Gambar 2.2.5 Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kep. Babel Terhadap Provinsi Lain Pada Tahun 2010

Jika dilihat lebih jauh kelevel kabupaten, maka akan diperoleh gambaran bahwa angka capaian prestasi Tingkat kemiskinan kecil oleh provinsi tidak diikuti capaian yang baik oleh semua kabupaten. Gambar 2.2.6 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

Data statistik terakhir pada tahun 2010 menunjukan tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat dengan kisaran 5.25% dan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur dengan angka mencapai 10,36%. Angka ini cukup besar mengingat nilainya hampir 2 kali lipat dari nilai pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah dan masih lebih besar dari tingkat kemiskinan Provinsi yaitu sebesar 7.51%.

15

B.

Jumlah Penduduk Miskin Sebaran jumlah penduduk miskin sangat ditentukan oleh jumlah penduduk diwilayah tersebut. Dari pola ini, Provinsi Bangka Belitung memiliki keuntungan demografis. Kombinasi antara jumlah penduduk Provinsi yang relatif sedikit dengan tingkat kemiskinan yang rendah menempatkan Provinsi Bangka Belitung kedalam capaian terendah dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 yaitu sebesar 65.548 jiwa. Hal ini sangat kontras dengan beban jumlah penduduk miskin Provinsi jawa tengah yang mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Gambar 2.2.7 Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Jiwa) Tahun 2011

Capaian Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terkecil ini dari waktu kewaktu dipertahankan oleh Provinsi Bangka Belitungyang pada rentang 1 tahun sejak tahun 2010 penduduk miskin telah berkurang sebesar 26.278 jiwa.

16

Gambar 2.2.8 Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Jiwa) Tahun 2010

Keuntungan demografi yang sama juga dialami oleh Kabupaten Belitung Timur. Meskipun berada pada posisi pertama dari indikator Tingka Kemiskinan (%), namun dari sisi jumlah Belitung Timur pada tahun 2010 menempati posisi keempat terendah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11.027 Jiwa. Gambar 2.2.9 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2010

17

C.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Selain memiliki keunggulan dari sisi jumlah penduduk miskin, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menampilkan capaian yang cukup baik dari indikator Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Gambar 2.2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional Tahun 2010

Secara nasional, pada tahun 2011 Indeks P1 Provinsi Bangka Belitung semakin baik dengan nilai 0.66. pada saat yang sama secara nasional indeks P1 juga bergerak turun menjadi 2.08. Penurunan ini menunjukan hal positif yang menjelaskan bahwa kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin terhadap GK semakin kecil. Gambar 2.2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010

Jika ditingkat nasional capaian Provinsi Bangka Belitung cukup baik, tidak demikian dengan capaian Kabupaten Belitung Timur. Indeks P1 memperoleh nilai terbesar dibandingkan 6 kabupaten/kota lainnya. Tentu fenomena ini menghawatirkan karena indeks kesenjangan ini bahkan melampaui nilai P1 Provinsi yang hanya sebesar 0.93.

18

Gambar 2.2.12 Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Nasional Tahun 2011

D.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gambar 2.2.13 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional Tahun 2010

Pola yang sama terjadi pada indeks P2 Provinsi Bangka Belitung. Nilai P2 pada tahun 2010 sebesar 0.23 pada saat capaian nasional sebesar 0.58 yang kemudian ditahun berikutnya turun menjadi 0.13. Pada tahun yang sama capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Belitung Timur masih berada pada nilai yang kurang baik dibandingkan indeks kabupaten/kota se-Bangka Belitung yakni sebesar 0.32. Nilai yang

19

berada diatas capaian kabupaten, namun masih lebih dari pada nilai besaran P2 nasional. Gambar 2.2.14 Indeks keparahan (P2) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010

Besarnya nilai indeks keparahan kemiskinan P2 di Kabupaten Belitung Timur menunjukan bahwa diperlukan usaha yang relatif besar untuk mendorong agar masyarakat miskin mampu bergerak meninggalkan kemiskinan karena jarak rata-rata yang cukup besar antar masyarakat miskin. Pada saat yang sama, terdapat juga kesenjangan pengeluaran antara sesama penduduk miskin dalam rata-rata yang signifikan.

20

2.2.2

Analisis Antar Waktu A. Tingkat Kemiskinan Secara nasional, pada tahun 2011 Tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada diposisi ke-3 terendah. Pada tahun yang sama, tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 13.33%. Angka ini cukup baik mengingat pada tahun sebelumnya angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi ke-5 dengan capaian sebesar 7.51%. Kecenderungan perkembangan positif yang ditandai dengan turunnya angka kemiskinan provinsi bangka belitung diperlihatkan oleh gambar dibawah ini.

Gambar 2.2.15 Perkembangan Tingka Kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2002 - 2011

Kecenderungan positif ini juga dialami oleh KabupatenBelitung Timur. Gambar 2.2.16 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2010

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timurmasih relatif tinggi, namun dari waktu ke waktu besarannya masih lebih baik dibandingkan capaian nasional. Jika diukur dari target capaian RPJMN sebesar 10% (target minimal) pada akhir tahun 2014, maka tingkat kemiskinan Kab. Belitung Timur pada tahun 2010 sudah hampir mancapai target nasional tersebut. Sedangkan jika mengacu pada target MDG’s; yaitu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi setengah dari tahun dasar; maka capaian 10,36% masih

21

terpaut cukup jauh dari angka target yaitu setengah dari 14.26% atau sama dengan 7,13%. Gambar 2.2.17 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung & Kab. Belitung Timur Tahun 2003 -2010

Jika menganalisa grafik diatas, secara umum kita bisa simpulkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung Timur dari waktu kewaktu masih sejalan dengan dinamika capaian nasional. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan diKabupatenBelitung Timur telah berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan Nasional. Akan tetapi, ditingkat Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur masih berada pada tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari waktu kewaktu. Tingkat Efektifitas penanggulangan kemiskinan juga berjalan efektif, karena dalam periode 2003-2010, menunjukan trend pengurangan seperti yang ditampilkan pada grafik berikut. Gambar 2.2.18 Analisis Efektivitas Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003-2010

Garis Kecenderungan (Trendline) berada pada kemiringan yang cukup baik menunjukan rata-rata tingkat kemiskinan dalam periode tersebut menurun secara efektif.

22

B. Jumlah Penduduk Miskin Pola yang ditunjukan oleh dinamika tingkat kemiskinan baik ditingkat nasional, Provinsi maupun KabupatenBelitung Timur menunjukan kemiripan. Pada tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara nasional yang juga diikuti oleh kecenderungan yang sama ditingkat Provinsi dan Kabupaten. Namun pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan ini terus turun. Gambar 2.2.19 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingka Kemiskinan Kab. Belitung Timur Tahun 2003 - 2010

Pada periode 2002 sampai dengan 2009, dinamika jumlah penduduk miskin sejalan dengan pola penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Perbedaan sedikit mencolok terlihat pada tahun 2009 – 2010 dimana terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun dari sisi jumlah penduduk miskin justru meningkat signifikan yaitu sebesar 1.727 jiwa. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan statistik lain yang menunjukan pada periode 2009 - 2010 terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk di KabupatenBelitung Timur. Dalam jangka waktu 1 tahun tersebut, tercatat terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 22.4111 jiwa. Sehingga patut diapresiasi bahwa pada situasi terjadi penambahan penduduk dalam jumlah yang besar tersebut, pemerintah Kabupaten Belitung Timur masih mampu konsisten menekan persentase penduduk miskin. Gambar 2.2.20 Dinamika Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan (%)

23

Gambar 2.2.21 Analisis Efektifitas Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2003-2010

Dari Analisis Efektifitas terhadap grafik diatas menunjukan usaha pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menekan jumlah penduduk miskin sudah cukup efektif meskipun garis tren (Trendline) bergerak dalam kemiringan yang kurang baik akibat terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin diperiode 2010. C. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Selain indikator utama tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, indikator pendukung lainnya adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1). Gambar 2.2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2002 - 2011

Jika dibandingkan dengan kesenjangan pengeluaran yang terjadi kumulatif ditingkat nasional, maka kesenjangan pengeluaran penduduk miskin kabupaten terhadap garis kemiskinan daerah relatif lebih kecil. Ini ditunjukan dengan gambar indeks P1 KabupatenBelitung Timur yang dari sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 selalu dibawah grafik P1 Nasional. Namun masih disayangkan, capaian tersebut selalu berada 24

diatas nilai P1 Provinsi. Artinya, rata-rata tingkat kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin di Provinsi Bangka Belitung lebih kecil dibandingkan penduduk miskin Kabupaten Belitung Timur. Akan tetapi ada dinamika yang harus diperhatikan. Pada tahun 2004-2005, terjadi lonjakan ekstrim kenaikan indeks P1 dari 1.52 menjadi 2.82. ditahun 2005 tersebut, nilai P1 Kabupaten Belitung Timur bahkan berada diatas nilai P1 nasional yang hanya sebebesar 2.78. Pada tahun yang sama, memang terjadi pelonjakan persentase penduduk miskin di KabupatenBelitung Timur. Angka yang melonjak secara ekstrim ini menunjukan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk miskin yang terperosok semakin jauh kedalam kemiskinan yang akut. Dinamika sebaliknya terlihat pada tahun 2008 – 2009. Terjadi penurunan nilai indeks P1 sebesar hampir 1 poin dari 2.60 menjadi 1.61. hal ini menunjukan bahwa pada periode tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin sehingga mampu meningkatkan rata-rata pengeluarannya menjadi lebih dekat dengan nilai garis kemiskinan. Gambar 2.2.23 Dinamika Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2010

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur relevan dalam mendukung penurunan nilai P1 nasional, kecuali pada periode 2004-2005. Namun tidak relevan dalam mendukung upaya penekanan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin ditingkat Provinsi.

25

Gambar 2.2.24 Analsisis Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Belitung Timur Tahun 2003-2010

Akan tetapi secara kumulatif dari tahun 2003-2010, kecenderungan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam rangka menurunkan nilai P1 berlangsung efektif dengan kemiringan garis kecenderungan cukup baik. D. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pergerakan ekstrim indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada periode 2004-2005 serta pada tahun 2008-2009 juga dialami oleh indeks keparahan kemiskinan (P2). Pada periode tersebut, kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin bergerak cukup signifikan. Gambar 2.2.25 Dinamika Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 - 2010

26

Gambar 2.2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2002 - 2011

Pergerakan ini sangat penting untuk dicermati, besaran indeks P2 ditingkat Provinsi Bangka Belitung bergerak relatif stabil pada periode yang sama. Dari dinamika tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks P2 KabupatenBelitung Timur tidak relevan dengan usaha menurunkan indeks P2 Provinsi. Namun masih relevan dengan dinamika P2 Nasional.

27

2.3 Bidang Ketenagakerjaan Dalam menganalisa bidang ketenagakerjaan, maka digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk Untuk melihat tingkat penggunaan tenaga kerja. Jika TPT kurang dari 4 persen berarti tingkat pengangguran suatu daerah masih dinggap normal. 2.3.1

Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu Jika dibandingkan dengan Provinsi lain se-Indonesia, pada tahun 2011 Provinsi BangkaBelitung menduduki peringkat ke 7 dengan angka sebesar 3.61%. Sedangkan ditingkat antar Kabupaten se-Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur menduduki posisi terbaik dengan angka 2.51% dan diikuti oleh Kabupaten Belitung sbesar 2.97% Gambar 2.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011

Gambar 2.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

Posisi sebagai kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka terendah di BangkaBelitung ini dicapai setelah pada tahun sebelumnya diduduki oleh Kabupaten Belitung

28

dengan TPT sebesar 3.77%. Secara nasional, angka TPT Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebesar 5.63%. Gambar 2.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

Dari statistik BPS, sejak tahun 2007 sampai dengan 2011, ada kecenderungan positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kecenderungan tersebut terlihat pada gambar dibawah ini. Capaian ini cukup menggembirakan mengingat kabupaten Belitung Timur telah melampaui batas normal tingkat pengangguran suatu daerah yaitu sebesar 4%. Gambar 2.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007-2011

29

2.3.2

Relevansi dan Efektivitas Program Jika perkembangan tingkat pengangguran terbuka tersebut dibandingkan dengan dinamika tingkat pengangguran terbuka nasional dan Provinsi, maka akan terlihat bahwa perkembangan indikator tersebut sangat relevan dengan capaian nasional dan Provinsi. Pengeculian terjadi pada periode tahun 2007 - 2008 dimana terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Belitung Timur dari 6.33% ke 6.15% belum sebaik capaian Provinsi yang bergerak dari 6.49% ke 5.99% hingga pada periode itu, tingkat pengangguran terbuka kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dari capaian Provinsi.

Gambar 2.3.5 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002-2011

Sedangkan untuk mengetahui efektifitas tingkat pengangguran terbuka, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.3.6 Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2011

Dengan membaca tingkat kemiringan garis kecenderungan (trendline) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha pengurangan tingkat pengangguran berjalan efektif.

30

2.3.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Prioritas intervensi bidang diperoleh dengan memetakan hubungan indikator utama ketenagakerjaan dengan indikator pendukung bidang kemiskinan berupa jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Gambar 2.3.7 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003-2010

Dari komposisi indikator tersebut, terlihat bahwa hanya indikator jumlah penduduk miskin yang menunjukan kecenderungan meningkat dalam periode 1 tahun terakhir. Bidang ini membutuhkan prioritas intervensi dibandingkan dengan capaian 2 indikator lainnya.

31

Gambar 2.3.8 Prioritas Intervensi Wilayah TingkatPengangguran Terbuka (%) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

Dalam isu ketenagakerjaan, jika indikator capaian tiap kabupaten dipetakan dalam sumbu Y dan pada sumbu X dipetakan besaran nilai indikator pendukung jumlah penduduk miskin, maka akan terlihat bahwa Kabupaten Belitung Timur berada pada isu prioritas akhir (4) dibandingkan dengan kabupaten lain. Sedangkan pemetaan indikator TPT dengan indeks P1 dan P2 menempatkan Kabupaten Belitung Timur pada posisi prioritas wilayah intervensi ke 3.

32

Gambar 2.3.9 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

Gambar 2.3.10 Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

33

2.4 Bidang Kesehatan Dalam menyusun analisis dibidang kesehatan, ditetapkan beberapa indikator yang ditujukan untuk memberikan gambaran umum melalui indikator utama, serta indikator pendukung untuk membantu mengarahkan kepada permasalahan yan lebih detail. Definisi dari indikatorindikator tersebut disajikan sebagai berikut: 















2.4.1

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) Angka kematian Balita (AKBA) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Prevalensi balita kekurangan gizi (berat badan rendah) adalah persentase balita yang menderita kekurangan gizi, diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur sesuai standar WHO. Penduduk dengan keluhan kesehatan (%) adalah Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri adalah Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, biasanya dinyatakan dalam persen. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan adalah Persentase balita (0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non-nakes (tenaga non-medis). Yang termasuk nakes antara lain, dokter, bidan, mantri kesehatan dll. Non-nakes diantaranya tradisional, dukun bayi, paraji, dll. Angka Morbiditas/kesakitan ibu adalah jumlah ibu yang menderita gangguan fungsi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kehamilannya atau persalinannya. Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu A. Angka Kematian Bayi Pada tahun pendataan 2009, Capaian Indikator Utama Angka Kematian Bayi (%) Provinsi Bangka Belitung sebesar 33.13% terlihat masih diatas rata-rata capaian Nasional sebesar 31.42%. capaian ini menempatkan Provinsi Babel berada pada ranking 18 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia.

34

Gambar 2.4.1 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Nasional Tahun 2009

Pada tahun 2009, posisi kabupaten Belitung Timur dalam capaian AKB ditingkat Provinsi Bangka Belitung masih kurang menggembirakan. Angka capaian yang diperoleh masih berada diatas capaian Provinsi dan nasional yaitu sebesar 33,69%. Walaupun jika dilihat pada tahun 2008, maka angka ini telah naik tipis dari capaian sebelumnya sebesar 34.55%. walaupun demikian, angka tersebut masih menempatkan kabupaten Belitung Timur sebagai daerah peringkat ke 3 terbaik dari sisi indikator AKB ini. Gambar 2.4.2 Angka Kematian Bayi (%) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009

35

Gambar 2.4.3 Angka Kematian Bayi (%) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008

Dari datastatistik yang dimiliki, dari waktu kewaktu terjadi penurunan angka kematian bayi yang cukup signifikan, dan jika dipertahankan sangat mungkin untuk mengejar melampaui capaian AKB Nasional. Gambar 2.4.4 Angka Kematian Bayi (%) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung TimurTahun 2005 - 2009

Jika menggunakan data yang bersumber dari dinas kesehatan, maka perkembangan antar waktu dari indikator Angka Kematian Bayi ditampilkan sebagai berikut:

36

Gambar 2.4.5 Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2011

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Belitung Timur

Dari Buku Profil Kesehatan Belitung Timur, maka dalam 3 tahun terakhir, kecenderungan kematian bayi semakin rendah. Tahun 2011, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hanya diangka 7.4. B. Angka Kematian Balita Data Angka Kematian Balita diperoleh dari profil kesehatan Kabupaten Belitung Timur. Penggunaan data tersebut dikarenakan ketiadaan sumber data lain seperti yang biasa berasal dari BPS. Ketiadaan data dari BPS menyebabkan tidak tersedia statistik capaian kabupaten lain, dan atau statistik capaian nasional dan provinsi Bangka Belitung. Sejak 2007, indikator Angka Kematian Balita mengalami dinamika yang beragam, mulai dari naik pada tahun 2007 ke angka 4.83 ditahun 2008, sempat turun pada tahun berikutnya, akan tetapi kembali konsisten naik pada periode 2009-2011. Dalam periode 5 tahun terkakhir pendataan, terjadi kenaikan cukup besar ditahun 2010-2011 yakni sebesar 2.24 poin menjadi 7.90. Gambar 2.4.6 Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung TimurTahun 2007– 2011


37

C. Angka Kematian Ibu Melahirkan Data Angka Kematian Ibu Melahirkan diperoleh dari profil Kesehatan Dinas Kesehatan Belitung Timur. Sumber data terbatas pada capaian Kabupaten Belitung Timur sejak periode pendataan tahun 2007-2011. Data dari kabupaten/kota lain ditingkat provinsi dan data perbandingan capaian antar wilayah tidak tersedia. Jika melihat kecenderungan kumulatif sejak 2007 sampai 2011, maka tampak pada grafik, data capaian indikator Angka Kematian Ibu bergerak semakin menurun dan ini berarti positif. Gambar 2.4.7 Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 1.000 Kelahiran Hidup)Kab. Belitung TimurTahun 2007 - 2011


D. Angka Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Angka prevalensi balita kekurangan gizi di Kabupaten Belitung Timur menunjukan kecenderungan menurun pada periode 2010 ke 2011 yaitu diangka 4.6% menjadi 3.95% Gambar 2.4.8 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Kab. Belitung Timur Tahun 2010-1011


38

E. Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Statistik tahun 2011 menunjukan bahwa posisi capaian Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 berada masih dibawah capaian nasional yaitu 46.8. Pada tahun yang sama, rata-rata rasio bidan ditingkat nasional berada pada angka 71.41. Namun ditingkat Kabupaten, Belitung Timur memiliki Rasio Bidan tertinggi yaitu 57.64. Angka ini terus membaik dari angka sebelumnya sebesar 51.70 per 100.000 penduduk pada pendataan ditahun 2008. Gambar 2.4.9 Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Nasional 2011

Gambar 2.4.10 Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2011

39

Gambar 2.4.11 Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008

Gambar 2.4.12 Analisis Rasio Bidan (per 100.000 Penduduk ) Kab. Belitung TimurTahun 2005-2011

Perkembangan dari waktu kewaktu dalam kurun 6 tahun terakhir diperlihatkan oleh gambar diatas. Semakin besar rasio bidan, maka berarti semakin meningkat kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang disediakan bidan tersebut. Sumber data alternatif yang bisa digunakan berasal dari profil kesehatan Kabupaten Belitung Timur. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur setiap tahunnya ditampilkan pada grafik dibawah ini.

40

Gambar 2.4.13 Rasio Bidan Tahun 2007 - 2011


F. Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Gambar 2.4.14 Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Nasional Tahun 2011

Data tentang rasio Dokter diperlihatkan pada grafik diatas. Sama seperti capaian rasio bidan, rasio dokter di Provinsi juga masih terbatas. Pada tahun 2011, rasio dokter secara nasioan sebesae 21.79. Provinsi Bangka Belitung masih memiliki rasio yg lebih kecil yakni sebesar 19.57.

41

Gambar 2.4.15 Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2011

Gambar 2.4.16 Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008

Jika dibandingkan dengan besaran rasio dikabupaten/kota sebangka belitung, maka capaian rasio dokter dikabupaten Belitung Timurpada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup baik dari angka 18.60 ditahun 2008 menjadi 27.86. angka tersebut sudah berada pada diatas rata-rata rasio dokter se-Provinsi Bangka Belitung. sebagai daerah pemekaran, angka ini bahkan sudah meninggalkan jauh kabupaten lain, dan hanya kalah dibandingkan rasio dokter yang terdapat pada kotamadya pangkalpinang.

42

Gambar 2.4.17 Analisis Rasio Dokter (per 100.000 Penduduk ) Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2011

Kecenderungan dari waktu kewaktu pada periode pengukuran 2005, 2008 dan 2011 juga sudah menunjukan kinerja yang positif. Besarnya rasio dokter ini menunjukan kemungkinan akan terlayaninya masyarakat secara lebih baik. Jika dibandingkan antara data yang bersumber dari BPS dengan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, maka akan diperoleh kesimpulan, pada rentang 2007-2011 memang terjadi kecenderungan penambahan jumlah dokter yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan Belitung Timur. Perbedaan hanya terdapat jumlah/nilai indikator dimana pada tahun 2011, menurut data BPS, rasio dokter sebesar 27.06, sementara menurut Dinas Kesehatan sebesar 32.63. Gambar 2.4.18 Rasio Dokter Tahun 2007 - 2011


43

G. Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Dari data yang dimiliki, diperoleh kesimpulan terjadi peningkatan kejadian balita gizi buruk di Kabupaten Belitung Timur pada periode 2010 ke tahun 2011. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius dari aparat pemerintah terkait. Gambar 2.4.19 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011


H. Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Berbeda dengan kejadian bayi gizi buruk, maka kejadian balita gizi kurang teridentifikasi menurun pada periode 2010-2011. Hal ini ditunjukan oleh besaran nilai prevalensi balita gizi kurang yang menurun dari 4.86 menjadi 4.00. Gambar 2.4.20 Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011


44

I.

Jarak Puskesmas Terdekat (km) Gambar 2.4.21 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Nasional Tahun 2011

Data perbandingan capaian antar wilayah untuk indikator jarak puskesmas terdekat yang diperoleh dari Provinsi Bangka Belitung menempatkan dalam posisi yang cukup baik dari sisi capaian nasional. Jarak puskesmas terdekat Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 adalah 10.08 km, rata-rata nasioanal berada pada angka 10.05 km. ditahun yang sama, masih terdapat daerah yang akses terhadap puskesmas masih pada jarak diatas 40km yaitu ProvinsiPapua. Sementara itu, daerah dengan akses puskesmas terdekat terdapat di Yogyakarta dengan jarak hanya 3.44 Km Gambar 2.4.22 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2011

Pada tahun 2011 tersebut, kabupaten beliung timur sudah berada pada angka yang cukup baik yaitu sebesar 8.36 km. Angka ini bergeser tipis dari 3 tahun sebelumnya yaitu 8.37 km.

45

Gambar 2.4.23 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2008

Penurunan jarak puskesmas yang cukup besar terjadi pada periode 2005 – 2008 yaitu bergeser dari 12.09 km menjadi 8.37 km. Terjadi penambahan atau pembangunan infrastruktur kesehatan baru berupa puskesmas pada periode tersebut. Akan tetapi pada rentang tahun 2008 ke 2011, pergeseran nilai jarak puskesmas yang kecil menunjukan tidak terjadi pembangunan infrastruktur kesehatan berupa puskesmas baru. Gambar 2.4.24 Jarak Puskesmas Terdekat (Km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2011

46

J.

Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatan secara nasional pada tahun 2010 berbeda tipis dengan capaian ditingkat Provinsi yaitu sebesar 33.56% dan 33.97%. sementara ditingkat kabupaten Belitung Timur, berada pada angka 36.61% yang merupakan tertinggi kedua setelah Kabupaten Belitung. meskipun angka keluhan kesehatan Provinsi bangkabelitung masih relatif tinggi, namun secara kolektif, capaian keseluruhan kabupaten memang mengalami kecenderungan penurunan. Ini ditunjukan bahwa dari 2009 ke 2010, nilai indikator kesehatan ini semakin kecil. Gambar 2.4.25 Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Nasional Tahun 2010

Gambar 2.4.26 Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

Seperti capaian kolektif Provinsi, ditingkat kabupaten, hampir seluruh kabupaten mampu menekan lebih kecil angka keluhan kesehatan ini pada periode 2009 -2010.

47

Gambar 2.4.27 Penduduk Dengan Keluahan Kesehatan (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2009

Gambar 2.4.28 Analisis Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Belitun Timur Tahun 2005-2010

Akan tetapi, jika dilihat dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu sejak periode 2005ke 2008, memang terdapat kecenderungan meningkatnya keluhan kesehatan masyarakat. Peningkatan yang ekstrim terjadi pada periode 2008-2009, dimana terdapat kenaikan keluhan sebesar hampir 10% dari angka awal 29.95%.

48

K. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Pada tahun 2010, Angka Penduduk dengan Pengobatan Sendiri Provinsi Bangka Belitung terlihat lebih masih berada pada besaran yang cukup tinggi yakni sebesar 74.02% dan berada pada capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 71.22%. Gambar 2.4.29 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Nasional Tahun 2010

Pada tahun 2010, tingkat penduduk dengan pengobatan sendiri di Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 71.22%. angka ini lebih baik dari Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Hanya Kabupaten Bangka Barat dan Kotamadya Pangkalpinang yang mencatatkan persentase lebih rendah dari Kabupaten Belitung Timur. Gambar 2.4.30 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

49

Pada tahun 2009, tercatat persentase penduduk dengan pengobatan sendiri kabupaten Belitung Timur sebesar 73.27%. pada tahun ini, kabupaten Belitung Timur masih berada pada posisi kedua tertinggi setelah kabupaten bangka tengah. Gambar 2.4.31 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009

Gambar 2.4.32 Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2010

Dari kecenderungan yang terbaca pada tahun 2005 sampai dengan 2010, maka dapat dilihat terjadi dinamika pergerakan angka yang cukup signifikan. Terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2007 dimana penduduk dengan pengobatan sendiri hanya berada pada tingkat 62%, yang kemudian bergerak baik pada periode 2008 menjadi 74.41% dan kemudian turun secara bertahap selama 2 tahun terkahir.

50

L. Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Pada tahun 2010, Tingkat kelahiran ditolong Tenaga Terlatih Kabupaten Belitung Timur mencapai 86%. Angka ini sudah diatas capaian nasional yaitu sebesar 80.96%. pada tahun tersebut, masih terdapat 16 Provinsi yang capaiannya berada dibawah rata-rata angka nasional. Gambar 2.4.33 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Nasioanl Tahun 2010

Gambar 2.4.34 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010

Jika kita membandingkan data capaian antar kabupaten kota se-Provinsi Bangka Belitung, maka akan diperoleh informasi bahwa pada tahun 2010 angka capaian Belitung Timur sebesar 88.4%. angka ini sudah lebih baik dari angka capaian nasional sekaligus masih diatas angka capaian Provinsi. Pada tahun 2009, angka capaian Kabupaten Belitung Timur juga sudah berada diatas capaian Provinsi dan nasional.

51

Gambar 2.4.35 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Gambar 2.4.36 Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007-2010

Walaupun angka capaian kabupaten Belitung Timur sudah cukup baik dibandingkan dengan capaian Provinsi dan nasional, namun sebenarnya terjadi fluktuasi yang cukup besar antara terhadap besaran persentase ini. Pada tahun 2007 ke 2008, terjadi penurunan persentase penduduk dengan kelahiran ditolong tenaga kesehatan. Angka ini dikoreksi menjadi lebih baik pada 2009 dan kembali turun pada tahun 2010. Dinamika ini harus diperhatikan, mengingat indikator ini mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang akan memperngaruhi besarnya angka kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu.

52

M. Angka Morbiditas (%) Besaran angka morbiditas ditingkat Provinsi sudah cukup rendah dan sejalan dengan capian nasional. Rendahnya angka morbiditas menunjukan kualitas layanan yang menyangkut proses persalinan ibu dan bayi. Dalam perbandingan ditingkat 7 kabupaten kota se-Provinsi Bangka Belitung, angka morbiditas kabupaten Belitung Timur pada 2 tahun terakhir yakni periode pendataan 2010 dan 2009 adalah terendah. Ini merupakan prestasi yang menggembirakan mengingat pada tahun 2009, dengan tingkat morbiditas sebesar 20.17%, angka tersebut masih diatas capaian nasional. Akan tetapi pada tahun 2010, kabupaten Belitung Timur telah menduduki posisi aman, dengan angka morbiditas sebesar 11.69% yang berada dibawah garis nasional dan Provinsi. Gambar 2.4.37 Angka Morbiditas (%) Nasional Tahun 2010

Gambar 2.4.38 Angka Morbiditas (%) Propinis Bangka Belitung Tahun 2010

Secara kolektif, angka morbiditas kabupaten kota se-bangka belitung memang mengalami kenaikan pada tahun 2009.

53

Gambar 2.4.39 Angka Morbiditas (%) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019

Dalam rentang waktu 2005 dan 2010, angka morbiditas meningkat sejak tahun 2006 sampai ke 2009. Meskipun demikian, angka morbiditas kembali turun pada tahun 2010. Gambar 2.4.40 Analisis Angka Morbiditas Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2010

54

2.4.2

Relevansi dan Efektivitas Program A. Angka Kematian Bayi

Gambar 2.4.41 Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2009

Dengan membaca gambar diatas, maka dapat disimpulkan pada periode 2005 sampai ke 2010, angka kematian bayi Kabupaten Belitung Timurrelevan dengan pencapaian nasional. Pada periode tersebut juga bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang mendukung capaian penurunan angka kematian bayi berlangsung efektif. Gambar 2.4.42 Analisis Efektifitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 2009

55

B. Angka Kematian Balita Analisis relevansi tidak mungkin dilakukan karena ketidak tersediaanya data capaian nasional dan provinsi untuk indikator Angka Kematian Balita. Gambar 2.4.43 Relevansi Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011


Dengan memperhatikan kecenderungan 5 tahun terakhir yang ditampilkan pada gambar dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan dalam mendukung AKBA berjalan tidak efektif. Gambar 2.4.44 Analisis Efektifitas Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011


56

C. Angka Kematian Ibu Melahirkan Analisis relevansi untuk indikator Angka Kematian Ibu tidak mungkin dilakukan karena ketidak tersediaanya data capaian nasional untuk indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan. Gambar 2.4.45 Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 2011


Sedangkan analisis efektiftas intervensi kebijakan untuk indikator angka kematian ibu melahirkan berlangsung efektif karena terdapat kecenderungan penurunan yang dicerminkan oleh miringnya trendline. Gambar 2.4.46 Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 – 2011


57

D. Angka Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Analisis relevansi tidak mungkin dilakukan karena ketidak tersediaanya data capaian nasional untuk indikator Angka Prevalensi Balita Kekurangan Gizi. Gambar 2.4.47 Relevansi Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2010 - 2011

Visualisasi grafik efektifitas dari 2 (dua) tahun terakhir yang dimiliki oleh indikator prevalensi balita kekurangan gizi menunjukan kecenderungan turun yang artinya bisa disimpulkan intervensi kebijakan berlangsung efektif. Gambar 2.4.48 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2010 - 2011

58

E. Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Analisis relevansi yang dilakukan terhadap indikator rasio bidan dikabupaten Belitung Timur terhadap tingkat rasio bidan di Provinsi dan nasional menunjukan perkembangannya cukup relevan. Relevansi ini terlihat dari tingkat rasio bidan kabupaten berkembang pada dengan peningkatan yang sejalan dari statistik 3 (tiga) tahunan tersebut. Gambar 2.4.49 Relevansi Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

Gambar dibawah ini menyajikan kecenderungan peningkatan rasio bidan yang berarti semakin banyak jumlah bidan bekerja memberikan pelayanan kesehatan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan berjalan efektif. Gambar 2.4.50 Analisis Efektifitas Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

59

F. Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Dalam 3 (tiga) waktu pendataan yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa jumlah dokter yang bekerja di Kabupaten Belitung Timur bertambah. Pertumbuhan ini sangat relevan dengan peningkatan rasio dokter ditingkat Provinsi meskipun tidak relevan dengan capaian ditingkat nasional. Gambar 2.4.51 Relevansi Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

Berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan rasio dokter berjalan efektif. Ini terlihat dari kecenderungan peningkatan rasio tersebut dari waktu ke waktu. Gambar 2.4.52 Analisis Efektifitas Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

60

G. Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Relevansi indikator prevalensi balita gizi buruk tidak bisa dinilai karena tidak tersedianya data yang cukup tentang perkembangan capaian indikator nasional dan Provinsi. Gambar 2.4.53 Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2011


Sedangkan jika kita membandingkan data yang tersedia dalam 5 (lima) tahun terkahir, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas capaian penurunan kejadian balita gizi buruk di Kabupaten Belitung Timurtidak efektif. Gambar 2.4.54 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011


61

H. Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Relevansi indikator prevalensi balita gizi kurang tidak bisa dinilai karena tidak tersedianya data perkembangan capaian indikator nasional dan Provinsi pada tahun bersesuaian. Gambar 2.4.55 Relevansi Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2011


Jika melihat garis kecenderungan yang berada dalam kemiringan turun, maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan kejadian balita gizi kurang berjalan efektif. Gambar 2.4.56 Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011


62

I.

Jarak Puskesmas Terdekat (km) Dengan memperhatikan pola yang sama antara capaian nasional, Provinsi dan kabupaten Belitung Timur untuk indikator jarak puskesmas terdekat, bisa dinyatakan bahwa indikator tersebut berjalan relevan dengan capaian nasional dan Provinsi.

Gambar 2.4.57 Relevansi Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

Pada periode yang sama, dengan memperhatikan kecenderungan garis trendline, bisa disimpulkan meskipun terjadi kenaikan jarak puskesmas terdekat pada periode pendataan terakhir, namun intervensi kebijakan masih berjalan efektif. Gambar 2.4.58 Analisis Efektifitas Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

63

J.

Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Pada gambar dibawah ini, terlihat indikator penduduk dengan keluhan kesehatan menampilkan dinamika yang beragam dari waktu ke waktu. Pada tahun 2005-2008, perkembangan indikator tersebut tidak relevan dengan kondisi Provinsi. Akan tetapi sejak 2 (dua) tahun kemudian, indikator ini sejalan dengan perkembangan indikator Provinsi. Sedangkan jika dilihat relevansi indikator tersebut dengan capaian nasional, maka bisa disimpulkan bahwa hanya pada periode 2006-2007, indikator ini tidak relevan dengan perkembangan nasional. Akan tetapi pada periode lainnya, indikator tersebut berkembang relevan dengan capaian nasional.

Gambar 2.4.59 Relevansi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Gambar 2.4.60 Analisis Efektifitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Membaca kecenderungan garis trend, maka bisa disimpulkan meskipun ditahun terakhir terjadi pola keluhan yang menurun, akan tetapi secara keseluruhan garis kecenderungan berpola naik, dan artinya adalah intervensi kebijakan yang mendukung capaian indikator ini tidak efektif.

64

K. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Gambar 2.4.61 Relevansi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Pada gambar diatas, terlihat bahwa relevansi perkembangan indikator penduduk dengan pengobatan sendiri didominasi pola yang tidak relevan pada periode 20092010. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, masih relevan dengan dinamika nasional dan Provinsi. Gambar 2.4.62 Analisis Efektifitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Meskipun dalam sudut kemiringan yang kecil, namun terjadi kecenderungan positif terhadap penurunan persentase penduduk dengan pengobatan sendiri. Ini menunjukan bahwa intervensi kebijakan berjalan efektif.

65

L. Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Jika memperhatikan pola perkembangan nasional terhadap indikator Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih, ada kecenderungan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2007-2010. Dtingkatan Provinsi, data pada periode 2008-2010 juga menampikan pola peningkatan. Ini berarti penurunan capaian indikator tersebut yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2009-2010 tidak relevan dengan perkembangan nasional. Gambar 2.4.63 Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2010

Sama seperti analisis relevansi, maka analisis efektifitas terhadap posisi capaian kabupaten untuk indikator Kelahiran ditolong Tenaga Terlatih juga menampilkan garis kecenderungan yang menurun. Artinya terjadi ketidak efektifan intervensi kebijakan. Gambar 2.4.64 Analisis Efektifitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2010

66

M. Angka Morbiditas (%) Pada periode 2008 – 2010, angka morbiditas kabupaten relevan dengan perkembangan angka morbiditas nasional dan Provinsi. Sedangka pada periode 2007-2008 kenaikan angka morbiditas kabupaten tidak sejalan dengan kondisi penurunan angka morbiditas nasional dan Provinsi. Gambar 2.4.65 Relevansi Angka Morbiditas (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2007 - 2010

Gambar 2.4.66 Analisis Efektifitas Angka Morbiditas (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Dengan melihat kemiringan garis tren dari waktu-kewaktu, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi kebijakan untuk penurunan angka morbiditas berjakan efektif.

67

2.4.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Untuk melihat indikator mana yang menjadi prioritas pada bidang kesehatan, maka akan dipetakan beberapa indikator pendukung terhadap indikator utama. Analisisnya disampaikan pada bagian berikut. A. Prioritas Intervensi Bidang Data perkembangan AKB pada 3 tahun pendataan sudah menunjukan arah perkembangan yang baik dengan terjadinya penurunan dari waktu kewaktu. Capaian ini didukung dengan perkembangan positif dari indikator pendukung rasio bidan dan rasio dokter. Akan tetapi, untuk indikator pendukung yaitu jarak puskesmas masih terdapat kecenderungan naik, yang artinya akses masyarakat terhadap puskesmas semakin jauh. Isu ini penting diperhatikan untuk kemudian dicarikan solusi.

Gambar 2.4.67 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator AKB Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Perkembangan AKABA dipengaruhi oleh dinamika kondisi kejadian kondisi kekurangan gizi. Dari pemetaan dinamika indikator tersebut, diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan kejadian balita dengan gizi buruk yang memerlukan perhatian khusus.

68

Gambar 2.4.68 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator AKBA Kab. Belitung Timur Tahun 2002-2011

Dalam pemetaan indikator pendukung terhadap perkembangan AKI, maka terlihat bidang yang harus mendapat perhatian adalah tingginya angka morbiditas. Meskipun pada tahun terakhir terjadi penurunan, akan tetapi pada penurunan tersebut merupakan kondisi setelah terjadi tren kenaikan dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya. Selain itu, angka tingkat kelahiran ditolong tenaga kesehatan mengalami penurunan. Ini menunjukan semakin rendahnya akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan dalam kelahiran.

69

Gambar 2.4.69 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator Angka Kematian Ibu Melahirkan Kab. Belitung Timur Tahun 2007 - 2011

Dari gambar dibawah ini, bisa diperoleh kesimpulan, terjadi penurunan indikator utama prevalensi balita kekurangan gizi, namun pada saat yang sama, terjadi kenaikan kondisi gizi buruk yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun indikator pendukung lainnya menunjukan semakin banyak masyarakat yang mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan kesehatan yang diperolehnya. Gambar 2.4.70 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Indikator Prevalensi Balita Kekuangan Gizi (%) Tahun 2003-2011

70

B. Prioritas Intervensi Wilayah Terdapat kesulitan dalam menentukan prioritas intervensi wilayah yang disebabkan oleh karenaunit lokasi terkecil keersediaan data adalah kabupaten, sehingga tidak memungkinkan untuk memetakan lebih jauh identidikasi masalah ketingkat kecamatan atau desa. Akan tetapi, pemetaan berikut ini membantu dalam menganalisis tingkat capaian dan prioritas masalah yang dialami oleh kabupaten Belitung Timur dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Jika dipetakan beberapa indikator utama terhadap indikator pendukung yang dianggap memiliki permasalahan dan prioritas untuk diselesaikan, maka akan diperoleh gambaran berikut ini. Gambar 2.4.71 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008

71

Gambar 2.4.72 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Kepulauan Bangka Belitung 2009

Gambar 2.4.73 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Angka Morbiditas (%) Kepulauan Bangka Belitung 2009

72

Gambar 2.4.74 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Kepulauan Bangka Belitung 2009

Untuk prioritas intervensi wilayah indikator utama Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Terhadap Jarak Puskesmas Terdekat (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008, Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) , Angka Morbiditas (%),menempatkan Kabupaten Belitung Timur menjadi prioritas ke 4 (terakhir) mengingat capaiannya cukup baik. Sedangkan khusus indikator pendukung Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%), Kabupaten Belitung Timur berada pada wilayah prioritas ke 3, bersama Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk 3 indikator utama lainnya, analisis ini tidak dilakukan mengingat ketidaktersediaan data pendamping berupa capaian kabupaten lainnya.

73

2.5 Bidang Pendidikan Dalam mengukur capaian bidang pendidikan, dipilih beberapa indikator. Definisi dari indikator tersebut adalah: 





2.5.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Perbandingan jumlah siswa/penduduk kelompok usia ayang bersekolah ditingkat pendidikan (h) pada Tahun (t) dengan Jumlah penduduk kelompok usia a.APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun Angka Buta Hurufadalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu A. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI (%) Rasio APK Provinsi Bangka Belitung berada diposisi yang cukup baik dibandingkan Provinsi lainnya se-Indonesia yaitu sebesar 116.19% pada tahun 2010. Gambar 2.5.1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI(%) Nasional 2010

Pada tahun 2010, APK Belitung Timur sebesar 109.17% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 109.74%.

74

Gambar 2.5.2 Angka Partisipasi Murni SD/MI Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

Gambar 2.5.3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009

Dengan memperhatikan grafik diatas, terdapat angka APK masih cukup baik, diatas 100% yang menunjukan masih tingginya partisipasi berbagai jenis umum dalam tingkat pendidikan SD/MI. Gambar 2.5.4 Analisis Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kab. Belitung Timur Tahun 2005-2010

75

Sebagai pembanding, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki rilis data berbeda dengan data yang ditampilkan oleh BPS. Perkembangan APK pada jenjang SD/MI dari data yang diberikan adalah sebagai berikut: Gambar 2.5.5 Angka Partisipas Kasar SD/MI Kab. Belitung Timur Tahun 2008-2011

Sumber Data : Profil Pendidikan Kab. Belitung Timur

APK SMP/MTS (%) Tingkat APK SMP/MTS Provinsi Bangka Belitung ditahun 2010 masuk kategori rendah dan hanya berkisar 68.76%. Jumlah ini menunjukan banyak sekali anak usia sekolah SMP yang tidak melanjutkan pendidikan SMP-nya. Gambar 2.5.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Nasional 2010

Data diitingkat kabupaten, pada tahun 2010, Kabupaten Belitung Timur menduduki posisi dengan capaian APK SMP terendah diantara kabupaten lainnya. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya, dimana kabupaten Belitung Timur menduduki terbaik

76

ke-dua diantara 7 kabupaten/kota se-Babel dan masih berada diatas rata-rata APK Provinsi. Gambar 2.5.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

Gambar 2.5.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Gambar 2.5.9 Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

77

Pola pergerakan APK SMP dalam 4 tahun terakhir pendataan menunjukan kecenderungan turun secara berkelanjutan dan bahkan tahun 2010 menjadi tahun terburuk pencapaian APK SMP yang pernah terjadi dari sejak pendataan ditahun 2005. Sebagai pembanding, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki rilis data berbeda dengan data yang ditampilkan oleh BPS. Perkembangan APK Jenjang SMP/MTS dari data yang diberikan adalah sebagai berikut: Gambar 2.5.10 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS Tahun 2008-2011

Sumber Data : Profil Pendidikan Kab. Belitung Timur Jika diperhatikan grafik diatas, terdapat perbedaan angka yang cukup besar dari APK yang bersumber dari BPS dan dari Dinas Pendidikan. Perbedaan ini penting untuk dikonsolidasikan lebih jauh.

78

APK SMA/MA (%) Sama seperti capaian APK SMP, capaian APK SMA juga berada dibawah rata-rata APK Nasional yang pada tahun 2010 sebesar 62.85%. APK SMA Provinsi Bangka Belitung sebesar 60.55%. Gambar 2.5.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Nasional 2010

Pada tahun 2009 dan 2010, APK SMA Belitung Timur masih berada pada capaian yang baik, diatas APK Nasional dan APK Provinsi. APK SMA Kabupaten Belitung pada tahu 2010 hanya berada Kota Pangkalpinang dan masih diatas APK kabupaten kota lainnya. Pada tahun 2010 masih terdapat kabupaten lain dengan tingkat APK 35.18% yang merupakan APK terendah. Gambar 2.5.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

79

Gambar 2.5.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Sejak periode 2006, dalam 2 tahun berturut-turut, terjadi penurunan APK Belitung Timur sampai ketitik terendah 43.63%. namun sejak 2008 sampai ke 2010, nilai APK terus mengalami perbaikan, hingga pada tahun 2010 mencapai 69.03%. Gambar 2.5.14 Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

Sebagai pembanding, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki rilis data berbeda dengan data yang ditampilkan oleh BPS. Perkembangan APK Jenjang SMA/MA dari data yang diberikan adalah sebagai berikut:

80

Gambar 2.5.15 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Tahun 2008-2011


B. Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI (%) Dibandingkan dengan Provinsi lain se-Indonesia, APM tingkat SD Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 masih berada dibawah rata-rata nasional yaitu 92.86%. ditingkat nasional, APM SD mencapai 94.76%. Gambar 2.5.16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Nasional 2010

Ditingkat kabupaten, pada tahun 2010 APM SD Belitung Timur termasuk 3 besar kabupaten. Ini ditunjukan dengan nilai sebesar 93.75% yang hanya terpaut dengan Kab. Bangka dan Kab. Bangka Tengah. Angka ini sudah diatas rata-rata Provinsi dengan angka sebesar 92.86%. nilai APM tersebut sudah mengalami perbaikan yang pada tahun 2009 Kab. Belitung Timur masih berada dibawah standar capaian Provinsi.

81

Gambar 2.5.17 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

Gambar 2.5.18 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Pergerakan dari waktu ke waktu APM SD bisa dilihat pada gambar dibawah ini. Pada gambar tersebut, bisa dilihat meskipun pada tahun 2010 angka APM Belitung Timur sudah diatas rata-rata Provinsi, akan tetapi tingkat APM pada tahun 2007 – 2009 sempat mengalami penurunan.

82

Gambar 2.5.19 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

Sebagai pembanding, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki rilis data berbeda dengan data yang ditampilkan oleh BPS. Perkembangan APM Jenjang SD/MI dari data yang diberikan adalah sebagai berikut: Gambar 2.5.20 Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2008-2011


83

APM SMP/MTs (%) Capaian APM SMP Provinsi Bangka Belitung yang hanya diangka 53.38% menempatkan Provinsi Bangka Belitung menjadi Provinsi dengan APM ke-4 terendah seluruh Indonesia, dan hanya berada tipis diatas Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Angka capaian ini jauh dibawah standar nasional sebesar 67.73%. Gambar 2.5.21 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Nasional 2010

Pada tahun 2009, APM SMP Belitung Timur berada diangka 52.84% berada dibawah standar Provinsi sebesar 54.85%. capaian ini semakin menurun pada tahun 2010 yaitu sebesar 49.52% dan semakin memberikan jarak besar dengan capaian Provinsi yaitu 67.73%. Gambar 2.5.22 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

84

Gambar 2.5.23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Dari gambar dibawah ini, terlihat bahwa capaian APM SMP semakin menurun sejak tahun 2007. Perkembangan ini tentu kurang menggembirakan dan perlu dievaluasi secara serius. Gambar 2.5.24 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 2010

85

Sebagai pembanding, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki rilis data berbeda dengan data yang ditampilkan oleh BPS. Perkembangan APM Jenjang SMP/MTS dari data yang diberikan adalah sebagai berikut: Gambar 2.5.25 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS Tahun 2008-2011


APM SMA/MA (%) APM SMP Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 sebesar 38.67% berada jauh dibawah standar nasional sebesar 45.59%. Gambar 2.5.26 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Nasional 2010

Pada tahun 2009, APM SMA Kabupaten Belitung Timur sudah berada diatas rata-rata APM Provinsi meskipun masih berada dibawah APM Nasional. Capaian kabupaten pada tahun tersebut adalah 41.05%, sementara capaian Provinsi dan nasional berturut-turut

86

adalah 38.67% dan 45.99%. capaian ini sudah lebih baik mengejar ketertinggalan pada tahun sebelumnya yakni diangka 34.46%. Gambar 2.5.27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

Gambar 2.5.28 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Gambar 2.5.29 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

87

Walaupun masih berada dibawah capaian nasional, angka APM SMA Kabupaten Belitung Timur semakin baik dalam 3 tahun terkahir. Pada tahun 2005, APM SMA hanya sebesar 30.04% dan pada tahun 2010 sudah mencapai 41.05%. Berikut ini adalah data pembanding yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terdapat perbedaan antara data hasil survei BPS dengan data yang disajikan dinas pendidikan pada buku Profil Pendidikan. Gambar 2.5.30 Angka Partisipasi Murni SMA/MA Tahun 2008-2011


88

C. Jarak Fasilitas Pendidikan Terdekat Jarak SD/MI (km) Rata-rata Jarak Sekolah dasar SD ditingkat Provinsi Bangka Belitung sudah cukup baik yakni diangka 0.86 km. Angka ini menunjukan fasilitas sekolah dasar sudah cukup tersedia disemua lokasi diseluruh Bangka Belitung dengan jarak yang relatif dekat. Menurut standar pelayanan minimal, jarak maksimal ketersediaan fasilitas pendidikan ini adalah 3 km. Capaian yang cukup baik juga diperoleh Provinsi DIY Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara. Sedangkan pada tahun 2011 tersebut, rata-rata jarak sekolah secara nasional di angka 5.65 km. Gambar 2.5.31 Jarak Sekolah Dasar SD/MI (km) Nasional 2011

Sementara itu, data perkembangan dari waktu kewaktu indikator jarak sekolah antar kabupaten se- Bangka Belitung tidak tersedia.

89

Jarak SMP/MTs (km) Luas wilayah Provinsi Bangka Belitung yang tidak terlalu besar memberikan keunggulan bagi pembangunan infrastuktur pendidikan. Hal ini diperlihatkan dengan capaian yang cukup baik pada indikator jarak SMP di Bangka Belitung yang masih menempatkannya diangka 5.83 km dan berada dibawah nasional sebesar 7.13%. jarak maksimal ketersediaan fasilitas pendidikan setingkat SMP ini adalah 6 km yang berarti jarak di Bangka Belitung sudah memenuhi standar yang ada. Gambar 2.5.32 Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Nasional 2011

Demikian pula ditingkat kabupaten, posisi capaian Belitung Timur cukup baik yakni berada diperingkat ke-3 diantara kabupaten kota lainnya. Pada tahun 2011, terjadi perbaikan atas capaian indikator jarak SMP di Kabupaten Belitung Timuryakni dari 5.43 km menjadi 5.81 km. Gambar 2.5.33 Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

90

Gambar 2.5.34 Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

Jika dilihat perkembangan antar waktu dari indikator ini, maka bisa disimpulkan bahwa terjadi pembangunan fasilitas pendidikan setingkat SMP di Kabupaten Belitung Timur yang selaras dengan standar pelayanan minimal jarak SMP sebesar 6 km. Ini berdampak pada semakin dekatnya akses masyarakat terhadap fasilitas publik tersebut. Tren tersebut terekam dari pola penurunan nilai jarak SMP dari tahun pendataan 2005 – 2011. Gambar 2.5.35 Analisis Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 2011

91

Jarak SMA/MA (km) Berikut diberikan gambar posisi relatif capaian indikator jarak SMA untuk Propinsi Bangka Belitung. dari gambar tersebut, dapat dilihat pada tahun 2011, besaran nilai jarak SMA propinsi adalah 11.79 km cukup baik dengan nilai lebih rendah dari nilai standar nasional yakni 12.59 km. Gambar 2.5.36 Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Nasional 2011

Sedangkan ditingkat kabupaten, pada tahun 2011, capaian Belitung Timur adalah 11.79 dan masih diatas rata-rata propinsi yakni sebesar 15.42 km. Angka tersebut masih tertinggal dari kabupaten/kota lain meskipun capaian tersebut sudah membaik dari prestasi 3 tahun sebelumnya yaitu sebesar 13.27. Gambar 2.5.37 Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

92

Gambar 2.5.38 Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

Perkembangan dari 2005 sampai 2011 capaian jarak SMA Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 2.5.39 Analisis Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

93

Jarak SMK (km) Sama seperti capaian jarak sekolah ditingkat sebelumnya, maka capaian jarak SMK Provinsi Bangka Belitung cukup baik dengan berada dibawah angka nasional. Pada tahun 2011, jarak SMK sebesar 20.01 km, dan rata-rata jarak nasional adalah 20.85. Provinsi Papua menjadi daerah dengan jarak infrastruktru SMK yang terbesar mencapai 63.29 km. Gambar 2.5.40 Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Nasional 2011

Pada tahun 2011, Angka jarak SMA di Kabupaten Belitung Timur adalah 23.45 km nai dari jarak sebelumnya yang hanya sebesar 20.60 km. Ini menunjukan semakin jauh jarak yang harus ditempuh siswa di Belitung Timur untuk mengenyam pendidikan di bangku SMK. Gambar 2.5.41 Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

94

Gambar 2.5.42 Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

Perkembangan jarak fasilitas pendidikan SMK di Kabupaten Belitung Timur menunjukan dinamika yang bergerak naik dan turun. Pada tahun 2005, tercata jarak SMK sebesar 21.49 km, yang kemudian 20.60 km dan jarak tersebut kembali bertambah menjadi 23.45. Kenaikan ini menunjukan terjadinya kemunduran pada sisi penyediaan lebih banyak infrastruktur pendidikan bagi warga Belitung Timur Gambar 2.5.43 Analisis Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

95

D. Rasio Siswa/Kelas Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Angka rasio siswa/kelas SD ditingkat Propinsi Bangka Belitung cukup baik yakni sebesar 25.71. Jika mengacu pada standar kemendiknas, rasio ideal siswa/kelas SD adalah 32. Hal ini menujukan porsi bahwa kondisi angka pada tahun 2011 masih sesuai dengan standar yang ditentukan. Gambar 2.5.44 Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Nasional 2010

Pada tingkat kabupaten, rasio siswa/kelas SD di Belitung Timur tahun 2011 adalah 18.43. angka ini relatif jauh dari nilai standar 32 siswa/kelas. Angka ini menunjukan banyak sekali kelas yang diisi oleh jumlah siswa yang minimal. Tentu fenomena ini akan menyebabkan inefisiensi fasilitas pendidikan. Gambar 2.5.45 Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

96

Gambar 2.5.46 Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Data yang dimiliki dari tahun 2005, sampai ke 2010 menunjukan rasio siswa/kelas SD di Kabupaten Belitung Timur memang sangat rendah. Tercatat hanya pada tahun 2007 terjadi peningkatan rasio siswa/kelas SD sebesar 27,37 dan masih jauh dari jumlah optimal sebesar 32, sedangkan pada tahun berikutnya hanya diangka lebih kecil dari 19 siswa/kelas. Gambar 2.5.47 Analisis Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

97

Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Angka rasio siswa/kelas SMP propinsi Bangka Belitung tahun 2009 adalah 34.77. jika memperhatikan nilai rasio yang dimiliki propinsi lainnya, angka tersebut relatif seragam dikisaran 30 - 40. Standar Kemendiknas menetapkan bahwa rasio ideal siswa/kelas SMP adalah 36. Ini menunjukan posisi Bangka Belitung relatif baik. Gambar 2.5.48 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Nasional 2009

Rasio Siswa/kelas SMP Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2009 adalah 28.72. Nilai ini masih jauh dibandingkan nilai standar optimal yang ditetapkan Kemendiknas. Capaian BelitungTimur ini memang relatif rendah dan berbeda dengan kabupaten/kota lain, yang secara rata-rata telah mencapai rasio 34.77. Gambar 2.5.49 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

98

Gambar 2.5.50 Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

Perkembangan dari waktu kewaktu data rasio siswa/kelas SMP menunjukan pola yang kurang menggembirakan. Hal ini ditampilkan dengan kecenderungan nilai yang semakin turun dari waktu ke waktu yakni diangka 33.37 pada tahun 2005 dan hanya menjadi 28.72 pada tahun 2009. Angka rasio terendah bahkan pernah dialami pada tahun 2008 yaitu sebesar 18.78. Gambar 2.5.51 Analisis Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009

99

Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Pada tahun 2010, rasio siswa/kelas SMA Provinsi Bangka Belitung adalah 31.58. sementara itu, secara nasional, rata-rata rasio siswa/kelas SMA berada pada kisaran 34.5. Jika mengacu pada standar rasio optimal menurut Kemendiknas maka nilai rasio ideal adalah 39. Hal ini berarti di Bangka Belitung, masih memungkinkan terjadinya penambahan lebih banyak siswa guna mencapai kondisi belajar yang lebih optimal. Gambar 2.5.52 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Nasional 2010

Ditingkat kabupaten, angka rasio siswa/kelas SMA di Kabupaten Belitung Timur menjadi yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Tahun 2010, rasionya hanya di 23.95 turun dari tahun sebelumnya yaitu 30.58. capaian ini jauh dibawah rasio propinsi sebesar 31.58 dan 32.85 ditahun sebelumnya. Gambar 2.5.53 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

100

Gambar 2.5.54 Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Analisis deret waktu terhadap rasio ini menunjukan tren yang terus turun dari waktu ke waktu. Ini menunjukan semakin banyak sumberdaya belajar yang tidak dimanfaatkan secara optimal ditingkat SMA. Angka rasio yang sudah cukup baik pada 2005-2008 terus turun dari waktu kewaktu. Gambar 2.5.55 Analisis Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

101

Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Angka rasio Siswa/kelas SMK Propinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 sebesar 38.14. Angka ini cukup dekat dengan rata-rata rasio nasional sebesar 37.17. Sama seperti pada rasio Siswa/kelas SMA, maka rasio optimal SMK adalah 39. Dengan demikian, kondisi yang dialami oleh SMK ditingkat Bangka Belitung hampir mendekati ideal. Gambar 2.5.56 Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Nasional 2010

Jika ditingkat nasional capaian Babel adalah 38.14, maka ditingkat kabupaten, pada tahun 2010 angka rasio Siswa/Kelas di Belitung Timur lebih besar yakni 40.07. rasio ini cukup baik mengingat kabupaten kota lain secara agregat berada pada rasio 38.14. Rasio siswa/kelas secara kabupaten yang dicapai pada tahun 2010 terus naik dari tahun sebelumnya yaitu 37.89. Gambar 2.5.57 Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

102

Gambar 2.5.58 Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Dalam periode 2005-2010, terlihat terjadi kenaikan rasio siswa/kelas untuk tingkat SMK seperti pada gambar dibawah ini. Jika mengacu pada rasio optimal sebesar 39, maka kenaikan yang terjadi dalam rentang 2006-2010 semakin mengarahkan capaian Kab. Belitung Timur pada angka yang optimal dan dalam tren yang positif. Gambar 2.5.59 Analisis Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 - 2010

103

E. Rasio Guru/Kelas Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Pada tahun 2010 angka rasio guru/kelas SD/MI mencapai 1.44 yang berada dibawah rasio nasional sebesar 1.46. Gambar 2.5.60 Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Nasional 2010

Ditingkat kabupaten, rasio Guru/Kelas SD/MI Belitung Timur berada pada posisi ke-2 setelah Kota Pangkalpinang. Besaran rasionya adalah 1.52 yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Bangka, Kab. Belitung dan Kab. Bangka Tengah sebesar 1.44. capaian Belitung Timur ini merupakan koreksi setelah pada tahun 2009 rasio guru/kelas SD/MI sebesar 1.47 yang merupakan angka rasio terbesar diantara 7 kabupaten/kota lainnya. Gambar 2.5.61 Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

104

Gambar 2.5.62 Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Jika memperhatikan data dari 2005-2010, maka akan terlihat bahwa pada tahun 2007 merupakan tahun dengan capaian rasio Guru/Kelas terbesar yang pernah dialami Belitung Timur yakni 2.41. Secara bertahap, sejak tahun 2008 telah terjadi kenaikan perbandingan guru/kelas setingkat SD. Gambar 2.5.63 Analisis Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

105

Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Pada tahun 2009, besaran nilai rasio guru/kelas SMP/MTS Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 2.10. Angka ini merupakan capaian yang masih dibawah rata-rata nasional sebesar 2.51. Gambar 2.5.64 Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Nasional 2009

Capaian kabupaten/kota pada tahun tersebut berada pada angka yang bervariasi dari 1.74 sampai dengan 2.59. Angka Kabupaten Belitung Timur pada tahun tersebut adalah sama dengan rata-rata provinsi sebesar 2.10. Gambar 2.5.65 Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

106

Gambar 2.5.66 Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

Jika gambar diatas ini diperhatikan, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa terjadi kenaikan yg cukup signifikan pada angka rasio guru/kelas tahun di 2008 Gambar 2.5.67 Analisis Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009

107

Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Ditingkat sekolah menengah, rasio Guru/Kelas propinsi bangka belitung pada tahun 2010 adalah sebesar 2.76. rasio ini berada dibawah standar nasional sebesar 3.27. angka ini menunjukan proporsi guru terhadap jumlah kelas di SMA Bangka Belitung relatif lebih sedikit dibandingkan proporsi yang terdapat ditiap sekolah menengah pada provinsi lain di Indonesia. Gambar 2.5.68 Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Nasional 2010

Demikian pula dengan proporsi ditingkat kabupaten/kota Provinsi Bangka Belitung. Rasio Kabupaten Belitung Timur relatif lebih kecil dibandingkan rataan kabupaten kota lainnya. Pada tahun 2010, rasio Belitung Timur adalah sebesar 2.67 dan rasio Provinsi adalah 2.76. Rasio Belitung timur pada tahu 2010 merupakan kenaikan dari capaian di 2009 sebesar 2.52, akan tetapi pada periode yang sama, kabupaten/kota lain juga mengalami perbaikan rasio yang signifikan. Ini menyebabkan kenaikan kumulatif rasio propinsi yang semula berada dibawah capaian Belitung Timur yaitu di 2.34. Gambar 2.5.69 Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

108

Gambar 2.5.70 Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Pada periode 2005-2011, pergerakan rasio guru/kelas di Belitung Timur cenderung mengalami penurunan. Kenaikan rasio hanya terjadi pada tahun 2006, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya rasio guru cenderung menurun. Gambar 2.5.71 Analisis Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009

109

F. Rasio Siswa/Guru Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Statistik pada tahun 2010 menunjukan rasio siswa guru SD/MI secara nasional berada pada anga 18.5. angka Provinsi Bangka Belitung sebesar 18.02. beberapa daerah yang masih memiliki rasio ketersedian guru adalah Papua dan DKI jakarta. Angka ini cukup baik mengingat menurut kemendiknas, ambang batas optimal dari nilai rasio ini adalah 32 untuk tingkat SD/MI. Gambar 2.5.72 Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Nasional 2010

Perbandingan jumlah murid/guru SD/MI Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 12.11. nilai ini merupkan rasio terendah jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain se – Bangka Belitung. Pada tahun 2009 Belitung timur memiliki rasio sebesar 12.58, sementara pada tahun yang sama, rasio ditingkat propinsi adalah 20.32. Gambar 2.5.73 Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

110

Gambar 2.5.74 Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Jika memperhatikan perkembangan rasio siswa/guru SD/MI sejak tahun 2005, maka terlihat dinamika yang beragam dari waktu kewaktu. Rasio tertinggi dicapai pada tahun 2009, sebesar 12.58, dan angka terendah berada di 11.17, pada tahun 2006. Angka ini masih belum mencapai standar rasio yang optimal yaitu 20 siswa/guru untuk tingkat SD/MI. Gambar 2.5.75 Analisis Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

111

Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Menurut data yang diperoleh dari kemendiknas, Rasio ideal siswa/guru untuk tingkat SMP/MTS adalah sebesar 14. Capaian provinsi bangka belitung pada tahun 2010 adalah sebesar 15.08. Nilai ini tidak terlalu jauh dari rasio nasional sebesar 14.28. Gambar 2.5.76 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Nasional 2010

Ditingkat provinsi, pada tahun 2010 rasio Kabupaten Belitung Timur sebesar 12.68 yang merupakan angka terendah. Pada tahun 2009, rasio ini turun dari capaian sebelumnya sebesar 13.70. pada tahun tersebut Kabupaten Bangka Selatan memiliki rasio tertinggi dengan nilai sebesar 20.85. Gambar 2.5.77 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

112

Gambar 2.5.78 Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Jika mengacu pada standar rasio optimal sebesar 14, maka dinamika rasio dari waktu ke waktu Kabupaten Belitung Timur dalam rentang 3 tahun sejak 2008 sudah cukup baik. Kisaran nilai rasio bergerak dari 14.14 ke angka 12.68 pada tahun 2010. Angka terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 11.44 dan terus mendapat koreksi positif pada tahun berikutnya. Gambar 2.5.79 Analisis Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

113

Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Pada tahun 2010, angka rasio siswa/guru SMA/MA Nasional sebeasr 15.52. Capaian ini berada diatas rasio propinsi sebesar 11.66. terdapat beberapa propinsi yang rasio siswa/guru SMA-nya sangat tinggi yaitu masing-masing 61.64 dan 53.36 di NTB dan Aceh. Gambar 2.5.80 Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Nasional 2010

Ditingkat kabupaten/kota Kabupaten Belitung Timur memiliki rasio sebsar 8.98 yang merupakan rasio Siswa/Guru SMA/MA terendah. Angka ini terpaut tipis dengan Kota Pangkalpinang dan Kab. Bangka Barat. Daerah yang memiliki rasio tertinggi adalah kab. Bangka Tengah dengan rasio sebesar 16.10. Gambar 2.5.81 Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

114

Gambar 2.5.82 Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Rasio siswa/guru SMA/MA Kab. Belitung Timur sebesar 8.98 adalah rasio terendah dalam rentang 6 tahun pendataan. Ini terlihat pada gambar dibawah ini. Tercatat pada 2005, 2007-2009, besaran rasio berada pada nilai yang cukup dekat dengan rasio optimal yakni 13. Gambar 2.5.83 Analisis Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

115

Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Untuk tingkat pendidikan SMK, rasio siswa/guru SMK Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 berada pada angka 13.56. pada tahun tersebut, Capaian nasional sebesar 11.66. dengan mengacu rasio optimal sebesar 13, maka capain Bangka Belitung pada tahun tersebut masih baik mengingat pada tahun sebelumnya, rata-rata rasio siswa/guru SMK sebesar 12.94. Gambar 2.5.84 Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Nasional 2010

Pada tahun 2010, angka rasio Belitung Timur adalah sebesar 14.48. Angka tersebut berada diantara nilai terbesar yang dicapai Kab. Bangka dan nilai terkecil oleh Kab. Bangka Selatan. Pada tahun 2009 rasio siswa/guru SMK Kab. Belitung Timur ternyata merupakan rasio tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Gambar 2.5.85 Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

116

Gambar 2.5.86 Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Jika memperhatikan tren data dari 2006 ke 2010, terlihat terjadi kenaikan rasio yang besar pada tahun 2009 dari sebesar 7.72 pada tahun 2008 ke 15.06. sedangkan pada tahun lainnya, rasio bergeser dinamis naik dan turun. Gambar 2.5.87 Analisis Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 - 2010

117

2.5.2

Relevansi dan Efektivitas Program A. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI (%)

Gambar 2.5.88 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Dengan memperhatikan perbandingan dinamika APK SD/MI Kab. Belitung Timur terhadap Propinsi dan Nasional, bisa disimpulkan bahwa pada periode 2005-2007 perkembangan APK SD/MI Belitung Timur relevan dengan nasional dan Provinsi. Akan tetapi 2007-2008, perkembangan ini naik tidak relevan karena pada periode tersebut, nasional dan provinsi mengalami penurunan. Demikian pula pada periode 2009-2011 saat nasional dan provinsi mengalami kenaikan, angka partisipasi kasar SD/MI Belitung Timur bergerak turun. Gambar 2.5.89 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Dengan memperhatikan garis Tren, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan yang mendukung kenaikan APK masih kurang efektif. Ini terlihat dari kemiringan garis Tren yg masih dalam sudut yang tipis.

118

APK SMP/MTs (%) Gambar 2.5.90 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 2010

Dinamika APK SMP/MTS Belitung Timur terlihat bergerak tidak sejalan pada periode 2006-2007. Pada tahun tersebut, APK SMP nasional dan Provinsi bergerak naik, sedangkan APK SMP Belitung Timur turun. Sedangkan pada periode lainnya, dinamika APK SMP terlihat sejalan dengan pola naik turun indikator nasional dan provinsi. Gambar 2.5.91 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Garis kecenderungan APK MTS menunjukan kemiringan yang curam kebawah. Hal ini menunjukan bahwa intervensi kebijakan dibidang yang terkait dengan peningkatan APK SMP/MTS tidak efektif. Perlu dikembangkan kebijakan baru yang mendukung perbaikan indikator ini.

119

APK SMA/MA (%) Gambar 2.5.92 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Dalam empat tahun pendataan terakhir, naik turunnya APK SMA/MA di Belitung Timur relevan dengan capaian nasional dan provinsi. Gambar 2.5.93 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010

Dengan memperhatikan kecenderungan kemiringan yang positif atas garis kecenderungan, maka bisa disimpulkan intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan APK SMA terlihat efektif.

120

B. Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI (%) Gambar 2.5.94 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Perkembangan APM SD/MI sejak 2005 memang menunjukan perubahan yang drastis baik gerakan naik maupun turun. Ini terlihat dari pola capaian yang relevan dengan perkembangan positif nasional pada tahun 2005-2007, akan tetapi bergerak turun dan irelevan dengan capaian nasional pada 2007-2009 dan kembali sesuai dengan kenaikan nasional pada tahun 2010. Gambar 2.5.95 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Dengan melihat dinamika rata-rata yang ada, maka bisa disimpulkan kebijakan yang mendukung peningkatan APM SD/MI masih efektif.

121

APM SMP/MTs (%) Gambar 2.5.96 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 2010

Jika data APM SMP/MTS nasional dari waktu ke waktu mengalami kenaikan meskipun dalam besaran yang tipis, ditingkat provinsi, data APM Provinsi bergerak naik dan turun dalam periode yang lebih pendek. Dinamika APK SMP/MTS Belitung Timur bergerak tidak relevan dengan perkembangan APM SMP/MTS Provinsi. Ditahun terakhir pendataan, ketika APM Provinsi naik, APM Belitung Timur bergerak turun. Gambar 2.5.97 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Dengan memperhatikan data dari 2005-2010 diatas, maka bisa disimpulkan intervensi kebijakan pada bidang yang mendukung peningkatan APM SMP/MTS tidak efektif.

122

APM SMA/MA (%) Gambar 2.5.98 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 2010

Pada periode 2007-2010, terlihat perkembangan APM SMA/MA relevan dengan perkembangan nasional dan provinsi. Berbeda dengan periode 2005-2007, pada tahun ini terlihat perkembangan APM SMA/MA tidak relevan dan cenderung bertolak belakang. Gambar 2.5.99 Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Dengan memperhatikan garis kecenderungan pada analisis efektifitas ini, terlihat bahwa intervensi kebijakan yang mendukung APM sangat efektif.

123

C. Jarak Fasilitas Pendidikan Terdekat Jarak SMP/MTs (km) Gambar 2.5.100 Relevansi Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

Dari gambar diatas, terlihat kebersesuaian dinamika penurunan dari waktu kewatu jarak SMP/MTS Belitung Timur dengan capaian Nasional dan Provinsi. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa capaian Belitung Timur relevan dengan capaian Nasional dan Provinsi. Gambar 2.5.101 Analisis Efektifitas Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Dari kemiringan garis Tren, terlihat bahwa intervensi kebijakan dalam mendukung perkembangan indikator jarak SMP/MTS ini efektif.

124

Jarak SMA/MA (km) Gambar 2.5.102 Relevansi Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 2011

Dari data yang dimiliki, terlihat terjadi kenaikan jarak SMA/MA di Kabupaten Belitung Timur yang tidak relevan dengan perkembangan ditingkat nasional dan provinsi. Gambar 2.5.103 Analisis Efektifitas Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Kenaikan jarak SMA/MA ini menunjukan bahwa intervensi kebijakan dibidang ini tidak efektif.

125

Jarak SMK (km) Gambar 2.5.104 Relevansi Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 – 2011

Dalam 3 tahun terakhir, kenaikan indikator jarak SMK di Kabupaten Belitung Timur tidak relevan dengan penurunan jarak SMK nasional dan provinsi yang cenderung turun. Gambar 2.5.105 Analisis Efektifitas Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Dengan memperhatikan garis kecenderungan, kemiringan keatas garis ini menunjukan intervensi kebijakan untuk menekan besaran indikator jarak tidak efektif.

126

D. Rasio Siswa/Kelas Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Gambar 2.5.106 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010

Perbandingan grafik indikator dari waktu ke waktu memperlihatkan dinamika rasio siswa/Kelas SD Belitung timur relevan dengan perkembangan nasional sejak 2004. Akan tetapi jika dilihat dengan dinamika data provinsi, dapat disimpulkan sejak 2008-2010, perkembangan indikator tersebut ditingkat kabupaten tidak relevan dengan capaian provinsi. Gambar 2.5.107 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Kecenderungan kenaikan rasio ini secara rata-rata yang diperlihatan dari garis Tren yang miring positif bisa diartikan bahwa intervensi kebiajakn yang mendukung perkembangan indikator ini efektif.

127

Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Gambar 2.5.108 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 – 2009

Perkembangan rasio siswa/kelas ditingkat SMP di Kabupaten Belitung Timur menunjukan relevansi dengan perkembangan nasional dan provinsi sejak tahun 2005. Gambar 2.5.109 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2009

Penurunan secara umum besaran rasio siswa/kelas SMP/MTS dipelihatkan oleh garis Tren yang miring kearah bawah. Ini menunjukan bahwa intervensi kebijakan tidak efektif.

128

Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Gambar 2.5.110 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010

Sejak tahun 2006, perkembangan rasio siswa/kelas tingkat SMA/MA di Belitung Timur telah relevan dengan perkembangan indikator tersebut ditingkat Provinsi. Akan tetapi perkembangan indikator tersebut tidak relevan dengan perkembangan indikator ditingkat nasional. Gambar 2.5.111 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Kecenderungan turunnya rasio siswa/kelas SMA/MA menunjukan bahwa intervensi kebijakan kurang relevan. Hal ini memperlihatkan semakin sedikit siswa yang berada pada kelas belajar di level pendidikan SMA. Sedikitnya jumlah siswa ini tentu menimbulkan inefisensi terhadap pemanfaatan sumberdaya belajar sekolah tersebut.

129

Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Gambar 2.5.112 Relevansi Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010

Jika dibandingkan dengan dinamika indikator ditingkat provinsi, maka capaian kabupaten Belitung Timur relatif masih sesuai/relevan. Berbeda dengan dinamika pad tahun 2010, jika ditingkat provinsi dan kabupaten cenderung naik, maka rasio siswa/kelas ditingkat nasional cenderung turun dan tidak relevan. Gambar 2.5.113 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 – 2010

Dengan memperhatikan kecenderungan peningkatan rasio siswa ditingkat SMK, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan berjalan efektif.

130

E. Rasio Guru/Kelas Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Gambar 2.5.114 Relevansi Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010

Perkembangan Rasio guru/kelas SD/MI kabupaten Belitung Timur terlihat relevan dengan dinamika nasional dan provinsi. Perbedaan terjadi hanya diperiode 2008-2009 ketika indikator rasio provinsi menurunm sedangkan capaian nasional dan kabupaten bergerak naik tipis. Gambar 2.5.115 Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Kenaikan rata-rata secara tipis ini terbaca dari kemiringan garis tren yang sempit terhadap sumbu horizontal. Meskipun demikian, masih bisa disimpulkan intervensi kebijakan ini cenderung efektif.

131

Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Gambar 2.5.116 Relevansi Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2009

Data yang ditampilkan pada gambar diatas ini menunjukan kebersesuaian perkembangan kabupaten dengan perkembangan provinsi. Relevansi ini juga terlihat dengan perkembangan data nasional, meskipun terjadi perbedaat kecenderungan pada periode 2006-2007. Gambar 2.5.117 Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2009

Garis kecenderungan menampilkan kemiringan yang semakin rendah, yang bisa diartikan bahwa intervensi kebijakan ini cenderung tidak efektif.

132

Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Gambar 2.5.118 Relevansi Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 - 2010

Rasio guru/kelas SMA kabupaten belitung timur pada periode 2005-2006 tidak relevan dengan pola perkembangan indikator yang sama diprovinsi meskipun pada tahun-tahun berikutnya sudah cukup relevan. Penurunan indikator ini pada periode 2006-2009 berbeda dengan kecenderungan naiknya indikator tersebut ditingkat nasional. Gambar 2.5.119 Analisis Efektifitas Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010

Secara rata-rata, terlihat bahwa penurunan kinerja indikator ini menujukan bahwa intervensi kebijakan masih belum efektif.

133

F. Rasio Siswa/Guru Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Gambar 2.5.120 Relevansi Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 – 2010

Pada tahun 2004-2008 rasio siswa/guru SD/MI di Provinsi Bangka Belitung menunjukan penurunan, sementara sejak tahun 2006-2008 terjadi kecenderungan peningkatan rasio siswa/guru di tingkat SD. Pada periode tersebut, dinamika provinsi dan kabupaten tidak relevan. Sedangkan sejak 2008-2010, dinamika indikator kabupaten ini relavan. Gambar 2.5.121 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010

Dari gambar diatas bisa disimpulkan kemiringan garis Tren menujukan intervensi kebijakan untuk mendukung perkembangan indikator ini tidak efektif.

134

Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Gambar 2.5.122 Relevansi Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2004 – 2010

Secara umum, pergerakan capaian atas indikator rasio siswa/guru SM/MTS di Kabupaten Belitung Timur relevan dengan perkembangan nasional dan provinsi. Perbedaan hanya terjadi pada tahun 2008-2009 ketika terjadi penurunan rasio dikabupaten, sementara pada periode yang sama ditingkat nasional dan provinsi terjadi kenaikan. Gambar 2.5.123 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010

Garis Tren menunjukan penurunan yang bisa diartikan sebagai tidak efektifnya kebijakan yang mendukung perkembangan indikator ini.

135

Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Gambar 2.5.124 Relevansi Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 – 2010

Analisis relevansi rasio siswa/guru ditingkat SMA menunjukan relevansi perkembangan indikator ditingkat Kabupaten dengan perkembangan ditingkat provinsi. Akan tetapi tidak relevan dengan perkembangan ditingkat nasional. Hal ini ditunjukan dari perbedaan kecenderungan naik-turunnya indikator pada tahun 2006-2007, dan 20082010. Gambar 2.5.125 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 – 2010

Garis kecenderungan menampilkan pola yang miring kebawah menunjukan terjadi kecenderungan penurunan rasio siswa/guru dalam periode 2005-2010. Bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan berlangsung tidak efektif.

136

Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Gambar 2.5.126 Relevansi Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 – 2010

Gambar dinamika nilai rasio siswa/guru ditingkat SMK menunjukan relevansi antara kabupaten dengan nasional. Ketidakrelevanan hanya terjadi pada tahun terakhir pendataan, dimana capaian kabupaten cenderung turun, sementara capaian provinsi cenderung naik. Gambar 2.5.127 Analisis Efektifitas Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 - 2010

Dengan melihat garis kecenderungan yang bergerak naik dalam kemiringan yang besar, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan berlangsung efektif.

137

2.5.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah A. Prioritas Intervensi Bidang Untuk melihat isu apa saja yang menjadi prioritas untuk diintervenis, maka akan ditampilkan dinamika capaian indikator utama dari beberapa jenjang pendidikan. Selanjutnya dari masing-masing indikator tersebut, akan dilihat lebih jauh dinamika indikator pendukung yang berkemungkinan besar berpengaruh terhadap kinerja indikator utama.

Gambar 2.5.128 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APK Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Dari gambar diatas, terlihat bahwa terjadi kecenderengan penurunan APK SD/MI dan APK SMP/MTS. Sedangkan APK SMA, meskipun nilainya dibawah 70%, namun memeiliki kecenderungan naik dalam 2 tahun terakhir pendataan. Untuk APK SD/MI, meskipun terjadi penurunan, namun tingkat partisipasi kasar masih diatas 100%. Yang menghawatirkan adalah tingkat partisipasi kasar dilevel SMP yang terus menerus turun dan berada diangka lebih rendah dari 60%. Oleh karenanya, peningkatan APK SMP menjadi prioritas untuk diintervensi.

138

Gambar 2.5.129 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APK SMP/MTS Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Sejak 2006, memang terlihat penurunan jumlah rasio guru terhadap kelas. Ini berarti jumlah guru tidak bertambah seiring dengan pertambahan jumlah kelas. Gambar 2.5.130 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APM Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2010

Indikator APM ditingkat SD masih berada dalam jangkauan yang cukup baik dengan nilai 93.65%. APM yang menghawatirkan berada pada jenjang pendidikan SMP dengan nilai yang terus menerus turun dari waktu ke waktu, serta besaran nilai dibawah 50%. Peningkatan APM SMP penting mendapatkan prioritas intervensi demikian pula untuk peningkatan besaran APM SMA yang masih dibawah 50%.

139

Gambar 2.5.131 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Indikator APM SMP/MTS Kab. Belitung Timur Tahun 2005 2010

Data yang ditampilkan pada grafik diatas menunjukan kecenderungan APM SMP/MTS yang terus menurun sejak tahun 2008. Meskipun terjadi penurunan rasio siswa/guru, akan tetapi penurunan tersebut masih dalam jangkauan yang optimal dari standar minimal jumlah rasio guru siswa. Penurunan indikator yang harus diperhatikan adalah pada rasio guru/kelas. meskipun telah mengalami kenaikan pada tahun 2010, akan tetapi kenaikan tersebut belum mencapai rasio tertinggi yang pernah dimiliki oleh Belitung Timur yaitu sebesar 2.84.

140

B. Prioritas Intervensi Wilayah Prioritas intervensi wilayah diperoleh dengan memetakan capaian indikator utama terhadap capaian indikator pendukung. Pemetaan ini akan lebih baik jika data tersedia sampai keunit administrasi wilayah yang paling kecil seperti kecamatan atau desa. Akan tetapi dengan keterbatasan ketersediaan data, maka yang akan ditampilkan dibawah ini adalah indikator ditingkat kabupaten/kota. Beberapa data yang ditampilkan dibawah ini merupakan kombinasi indikator-indikator yang membutuhkan perhatian. Sementara itu, kombinasi indikator utama dan indikator pendukung lainnya sudah cukup baik capaiannya dibandingkan dengan capaian pada kabupaten kota lainnya. Gambar 2.5.132 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Terhadap Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa) Kepulauan Bangka Belitung 2010

Pada tahun 2010, jika dipetakan capaian indikator utama APK SD/MI, dengan indikator pendukung Rasio Siswa/Kelas SD/MI maka akan diperoleh kesimpulan bahwa belitung Timur berada pada prioritas nomor 2 (warna kuning).

141

Gambar 2.5.133 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Terhadap Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008

Grafik yang ditampilkan pada gambar diatas menggunakan data 2008. Penggunaan data tersebut karena untuk statistik indikator pendukung berasal dari data podes yang digali 3 tahun sekali dan tahun pendataan terakhir adalah 2011 sedangkan data indikator utama APK SMP tersedia data tahun terkahir 2010. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa Belitung Timur berada pada prioritas kedua (diwakili oleh warna kuning), sedangkan prioritas pertama adalah Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka Selatan.

142

Jika kita membandingkan indikator yang berbeda yaitu APK SMP/MTS dengan Rasio Siswa/Guru SMP/MTS tahun 2010, maka kita akan melihat bahwa kembali Belitung Timur menjadi wilayah dengan prioritas penangangan ke 2 (warna kuning). Grafik tersebut terlihat pada gambar dibawah ini. Gambar 2.5.134 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Terhadap Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kepulauan Bangka Belitung 2010

143

Gambar 2.5.135 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Terhadap Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kepulauan Bangka Belitung 2010

Jika dilihat capaian APM SMP/MTS terhadap capaian rasio siswa SMP/MTS antar kabupaten/kota se-Bangka Belitung maka terlihat capaian Belitung Timur ada diposisi prioritas nomor 2. Gambar 2.5.136 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Terhadap Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km) Kepulauan Bangka Belitung 2008

Dalam pemetaan indikator utama APM SMA/MA terhadap indikator pendukung jarak SMA/MA pada tahun 2008, maka posisi belitung timur berada pada prioritas 1 dan membutuhkan perhatian khusus. Data ini tentu memiliki kendala karena sejak 2008 ke 2011, banyak perubahan dan penyesuaian terhadap capaian indikator. 144

2.6 Bidang Infrastruktur Dasar Pengukuran capaian penyediaan hak atas pelayanan infrastuktur dasar dilihat dari kualitas capaian beberapa indikator utama infrastruktur. Indikator-indikator tersebut secara periodik diukur oleh BPS baik melalui Surver sosial ekonomi nasional (SUSENAS) maupun berdasarkan pendataan Potensi Desa (Podes). Definisi indikator-indikator tersebut adalah: Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (%) adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase.Penjelasan indikator. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa dan tangki septik. Proporsi rumah tangga menggunakan air bersih (%) adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%) adalah persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik (PLN + Bukan PLN)dengan jumlah rumah tangga. Akses listrik rumah tanggadapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. 2.6.1

Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu A. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Pada tahun 2010, ketersediaan sanitasi RT ditingkat propinsi Bangka Belitung sudah cukup baik karena berada diatas capaian nasional. Tingkat akses sanitasi rumah tangga adalah sebesar 65.06% sedangkan capaian nasional adalah sebesar 55.54%. Pada tahun tersebut, masih terdapat daerah dengan akses sanitasi rendah seperti provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua. Akses sanitasi tertinggi diperoleh dari provinsi DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Gambar 2.6.1 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Nasional 2010

145

Gambar 2.6.2 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

Gambar 2.6.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Data Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak selama 2 tahun berikut terlihat pada 2 grafik diatas. Dari data tersebut terlihat bahwa prestasi Belitung timur menurun dalam 2 tahun tersebut. Pada tahun 2009, Belitung Timur masih berada dirangking ke 3 terendah, dan semakin turun ke rangking terendah pada tahun 2010. Capaian terbaik dari 2 tahun ini selalu diperoleh dari Kota Pangkalpinang.

146

Gambar 2.6.4 Analisis Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 2010

Jika membaca tren dalam 5 tahun terakhir, sejak 2006 memang meningkat. Tapi pada tahun 2009-2010 memang terjadi penurunan yang cukup berarti dari angka 47.97% ke angka 40.60%. Penurunan ini menggambarkan bahwa semakin banyak rumah baru yang dibangun tanpa menyiapkan fasilitas sanitasi rumah tangga yang layak.

147

B. Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Proporsi rumah tangga dengan fasilitas air minum ditingkat Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2010 terlihat rendah hanya diangka 38.17%. Angka indikator ini dibawah capaian nasional 44.19%. Capaian ini menempatkan Provinsi Bangka Belitung diperingkat 10 terendah dibandingkan 33 provinsi lainnya. Gambar 2.6.5 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Nasional 2010

Pada tahun 2010, tingkat akses air bersih diantara kabupaten lain se-Bangka Belitung menempatkan Belitung Timur pada posisi capaian terendah yakni sebesar 24.74%. Pada tahun tersebut, hanya kota Pangkalpinang dan Kab. Bangka Barat yang sudah berada pada tingkat akses diatas rata-rata capaian nasional. Angka tersebut merupakan perbaikan dari capaian 2009 sebesar 19.26%. Gambar 2.6.6 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

148

Gambar 2.6.7 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Grafik diatas menggambarkan posisi relatif kabupaten Belitung Timur terhadap capaian Kabupaten Kota lain ditahun 2009. Gambar 2.6.8 Analisis Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

Pertumbuhan tingkat akses rumah tangga terhadap air minum layak dari waktu ke waktu terlihat pada gambar diatas. Proporsi akses tertinggi sempat dicapai Belitung Timur pada tahun 2005, namun terus menurun pada 4 periode berikutnya. Terdapat koreksi positif pada tahun 2010 dengan kenaikan sebesar 5.48% namun kenaikan tersebut masih berada dibawah capaian tahun 2008 yakni sebesar 29.30%.

149

C. Proporsi Rumah TanggaDengan Akses Listrik (%) Berbeda dengan akses sanitasi layak dan air bersih, data akses listrik antar kabupaten/kota se-Bangka Belitung tahun 2010 terlihat pada grafik berikut. Akses listrik Belitung timur sebesar 90.54% masih merupakan daerah terendah dibandingkan kabupaten/kota lain. Tercatat hanya Kab. Bangka Selatan yang memiliki akses listrik dengan proporsi lebih rendah dari Belitung Timur sebesar 85.56%. Gambar 2.6.9 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

Gambar 2.6.10 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2009

Akses listrik Belitung Timur pada tahun 2009 dibandingkan dengan kabupaten/kota lain juga tidak terlalu baik. Rata-rata proporsi RT dengan akses listrik provinsi pada tahun tersebut adalah sebesar 93.39 yang artinya lebih tinggi dari capaian Belitung Timur yang hanya sebesar 92.36%.

150

Gambar 2.6.11 Analisis Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2006 2010

Capaian sejak tahun 2006 terlihat pada grafik berikut. Kecenderungan naiknya persentase RT yang memiliki akses mengalami fluktuasi turun naik. Capaian persentase tertinggi bergerak terdapat pada tahun 2009 dan kembali turun pada tahun 2010. D. Proporsi Desa Dengan Jalan Akses R4 (%) Gambar 2.6.12 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Nasional 2011

Dengan memperhatikan gambar diatas, tampak bahwa capaian proporsi desa dengan jalan akses R4 di Provinsi Bangka Belitung cukup baik yakni sebesar 99.72%. angka ini sedikit dibawah capaian terbaik yang diperoleh dari Bali, DIY dan Jawa Barat .

151

Gambar 2.6.13 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

Akan tetapi jika dilihat data perkabupaten di Bangka Belitung pada tahun 2011, maka capaian Belitung Timur menjadi yang paling rendah sebesar 97.44% sementara kabupaten lain sudah mencapai 100%. Angka ini sedikit bergerak dari capaian tahun sebelumnya sebesar 96.67% pada tahun 2008. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena pada periode 3 tahun kemudian, semua kabupaten lainn mampu mewujudkan target 100% akses jalan R4, sedangkan Belitung timur tidak mampu mengejar perbaikan dengan capaian yang sama maksimalnya. Gambar 2.6.14 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

152

Gambar 2.6.15 Analisis Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

Dalam 3 tahun pendataan, dampak pembangunan akses jalan R4 mendorong angka capaiannya bergerak dari waktu ke waktu mulai dari 80% pada tahun 2005 dan pada tahun 2011 menjadi 97.44%. E. Proporsi Desa Dengan Jaringan Listrik (%) Gambar 2.6.16 Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Nasional 2011

Dari survey potensi desa tahun 2011, diperoleh informasi bahwa seluruh desa di propinsi Bangka Belitung telah memiliki akses listrik. Capaian indikator porporsi desa dengan jaringan listrik pada tahun tersebut menempatkan Bangka Belitung pada angka maksimal yang mungkin dicapai yakni 100%. Dari gambar diatas juga bisa kita simpulkan, bahwa akses listrik diwilayah Indonesia Bagian Barat sudah relatif baik dibandingkan dengan ketersediaan jaringan listrik ditingkat desa di wilayah Indonesia Timur.

153

Gambar 2.6.17 Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

Penyebaran pembangunan infrastruktur listrik ini tampak merata diseluruh Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung. Pada gambar terlihat seluruh desa di kabupaten/kota Bangka Belitung memiliki akses listrik. Gambar 2.6.18 Analisis Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2010

Akses jaringan listrik yang sudah mencapai 100% merupakan capaian yang sejak 2005 sudah terpenuhi dengan maksimal. Hal ini ditunjukan pada angka indikator yang mencapai 100% sejak tahun pendataan 2005 sampai 2011.

154

F. Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Gambar 2.6.19 Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Nasional 2011

Dari statistik Potensi Desa tahun 2011, diperoleh data bahwa akses terhadap pasar tradisional di Provinsi Bangka Belitung relatif masih lebih jauh dibandingkan dengan jarak rata-rata nasional yakni sebesar 14.39 km. Angka capaian sebesar 15.66 km ini masih menempatkan Bangka Belitung dalam posisi 9 besar daerah dengan jarak akses terhadap pasar tradisional yang tinggi. Gambar 2.6.20 Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

Data ditingkat kabupaten/kota pada tahun 2011 memposisikan Belitung Timur masih pada peringkat yang dibawah capaian Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka. Jarak akses pasar tradisional Belitung Timur bahkan berada diatas jarak ratarata nasiona, dan jarak rata-rata provinsi.Prestasi relatif terhadap kabupaten lain ini merupakan pencapaian menurun, sebab pada tahun pendataan 2008, posisi Belitung Timur hanya dikalahkan oleh Kota Pangkalpinang dan Kab. Bangka Barat.

155

Gambar 2.6.21 Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008

Kecenderungan penambahan jarak akses terhadap pasar tradisional di Kab. Belitung Timur terlihat pada gambar dibawah. Semenjak 2008 – 2011, terjadi penambahan jarak akses pasar tradisional. Hal ini menunjukan semakin jauh jarak yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mengakses layanan pasar tradisional. Pada tahun 2005, jarak pasar tradisional di Belitung Timur hanya sebesar 13.79, namun bergerak kembali ke angka 17.12 dan pada tahun lalu, meningkat menjadi 18.15. penurunan ini bisa disebabkan karena terjadinya pemekaran wilayah pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan angka jarak relatif sebuah wilayah terhadap pasar tradisionalnya. Gambar 2.6.22 Analisis Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

156

2.6.2

Relevansi dan Efektivitas Program A. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%) Dengan membandingkan perkembangan deret waktu data nasional, provinsi, dan kabupaten, maka akan terlihat bahwa dinamika capaain Belitung Timur untuk indikator Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak relevan selama lebih 4 tahun pendataan semenjak 2006. Akan tetapi pada tahun 2009-2010, perkembangan indikator kabupaten tidak relevan baik dengan capaian nasional maupun capaian provinsi.

Gambar 2.6.23 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Gambar 2.6.24 Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 - 2010

Dengan memperhatikan kecenderungan arah garis Tren dalam periode 2006-2010, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan dalam upaya meningkatkan akses sanitasi layak masyarakat Belitung Timur masih efektif.

157

B. Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%) Dengan melihat dinamika yang terjadi pada RT di Kabupaten Belitung Timur, maka pada periode 2005-2006 dan 2008-2010 adalah saat terjadi kebersesuaian antara kecenderungan naik-turunnya indikator yang ada di Belitung Timur terhadap dinamika Bangka Belitung. pada periode lainnya, terjadi irelevansi antara kinerja capaian kabupaten dengan kinerja capaian Provinsi. Gambar 2.6.25 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2010

Gambar 2.6.26 Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kab. Belitung TimurTahun 2005 - 2010

Berdasarkan data deret waktu sejak 2005 sampai dengan 2010 maka terlihat garis kecenderungan menunjukan pola yang menurun dengan kemiringan yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan tidak efektif dalam meningkatkan capaian proporsi yang lebih besar masyarakat terhadap air minum layak.

158

C. Proporsi Rumah Tangga Dengan Dengan Akses Listrik (%) Proporsi akses listrik RT di Bangka Belitung memiliki kecenderungan peningkatan dari waktu kewaktu kecuali pada tahun 2009-2010 yang menurun dari 93.99% menjadi 92.77%. Perkembangan ditahun terkahir pendataan ini relevan dengan posisi capaian kabupaten yang juga menurun dari 92.36% menjadi 90.54%. Gambar 2.6.27 Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 2010

Dengan melihat arah garis kecenderungan pada grafik dibawah ini, diperoleh kesimpulan intervensi kebijakan yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap listrik berlangsung efektif. Gambar 2.6.28 Analisis Efektifitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2006 - 2010

159

D. Proporsi Desa Dengan Jalan Akses R4 (%) Dari data perkembangan indikator proporsi desa dengan jalan akses R4 ditingkat kabupaten belitung timur, maka tampak kebersesuaian pergerakan naik antara capaian indikator kabupaten, indikator provinsi dan indikator nasional. Hal ini menunjukan relevansi perkembangan indikator di 3 tingkat tersebut. Gambar 2.6.29 Relevansi Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2011

Gambar 2.6.30 Analisis Efektifitas Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Konsistensi perkembangan positif atas indikator proporsi desa dengan akses jalan R4 di Belitung Timur ditunjukan dengan arah positif garis kecenderungan. Ini berarti intervensi kebijakan dibidang tersebut berjalan secara efektif.

160

E. Proporsi Desa Dengan Jaringan Listrik (%) Indikator proporsi desa dengan jaringan listrik ditingkat nasional secara umum bergerak naik. Ditingkat provinsi, porsi desa dengan akses listrik sudah mencapai nilai 100% semenjak 2008. Demikian pula akses listrik desa sekabupaten Belitung Timur yang konsisten dipertahankan pada angka 100% semenjak 2008. Fakta ini menunjukan bahwa perkembangan capaian Belitung Timur relevan dengan capaian nasional dan provinsi. Gambar 2.6.31 Relevansi Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2011

Gambar 2.6.32 Analisis Efektifitas Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Mengingat bahwa capain 100% adalah nilai maksimal yang bisa dicapai dari indikator proporsi desa dengan jaringan listrik, dan Belitung Timur dalam 3 tahun pendataan telah mencapainnya, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan dibidang tersebut sudah efektif.

161

F. Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Pada indikator aksesibilitas Pasar Tradisional, kemajuan suatu daerah ditandai dengan menurun atau semakin kecilnya jarak akses pasar tradisional diwilayah tersebut. Memperhatikan gambar dibawah ini, maka bisa bisa disimpulkan bahwa dinamika indikator tersebut dikabupaten belitung Timur tidak relevan dengan capaian nasional dan provinsi. Hal ini ditunjukan dengan kecenderungan naiknya jarak pasar tradisional dalam periode 2005-2011 sementara pada waktu yang sama ditingkat provinsi dan nasional terdapat kecenderungan penurunan nilai. Gambar 2.6.33 Relevansi Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2005 - 2011

Gambar 2.6.34 Analisis Efektifitas Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kab. Belitung Timur Tahun 2005 - 2011

Arah positif yang menunjukan efektifitas program terlihat jika garis kecenderungan bergerak konsisten menurun dari waktu kewaktu mendekati sumbu x. Akan tetapi gambar diatas menunjukan arah sebaliknya yang berarti bahwa intervensi kebijakan diisu ini tidak efektif.

162

2.6.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah A. Prioritas Intervensi Bidang Prioritas intervensi bidang infrastruktur dasar diperoleh dengan memperhatikan dinamika capaian beberapa indikator bidang dari waktu ke waktu. Indikator yang berada pada kecenderungan perkembangan negatif menunjukan pentingnya prioritas terhadap bidang tersebut diletakan.

Gambar 2.6.35 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur DasarKepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2010

Dengan memperhatikan perbandingan kecenderungan antar indikator tersebut, tampak bahwa infrastruktur yang mendukung peningkatan akses air minum layak penting diprioritaskan. Hal ini ditunjukan dengan capaian yang secara kumulatif cenderung menurun dari waktu kewaktu. Disamping itu, indikator aksesibilitas pasar tradisional juga mengalami kecenderungan negatif dimana jarak akses masyarakat terhadap pasar tradisional cenderung meningkat dari beberapa waktu pendataan.

163

B. Prioritas Intervensi Wilayah Jika memperhatikan capaian 2 indikator proporsi RT dengan sanitasi layak dan proporsi RT dengan air minum layak yang dimiliki oleh kabupaten/kota se-Bangka Belitung, dan kemudian dipetakan dalam bidang prioritas, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa belitung Timur menjadi wilayah dengan prioritas permasalahan diperingkat 1 (satu) dibandingkan daerah lain. Prioritas tersebut diwakili oleh warna dimana warna merah menunjukan posisi prioritas nomor 1. Gambar 2.6.36 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kepulauan Bangka Belitung 2010

Gambar 2.6.37 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Terhadap Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kepulauan Bangka Belitung 2010

164

Pada gambar diatas, terlihat Belitung Timur menempati posisi prioritas pertama jika capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik dibandingkan dengan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum layak yang terdapat pada 7 kabupaten/kota se Bangka Belitung. Posisi yang sama juga diperoleh Belitung Timur untuk perbandingan capaian indikator Proporsi desa dengan akses jalan R4 terhadap aksesibilitas Pasar Tradisional. Warna merah pada penanda Kab. Belitung Timur berarti bahwa daerah ini menjadi prioritas pertama. Gambar 2.6.38 Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%) Terhadap Aksesibilitas Pasar Tradisional (km) Kepulauan Bangka Belitung 2011

165

2.7 Bidang Ketahanan Pangan Dalam menganalisis perkembangan indikator sektor ketahanan pangan, digunakan 4 indikator utama dengan definisi sebagai berikut: Perkembangan harga beras (%) adalah besarnya persentase (%) perubahan harga beras terhadap harga tetap suatu tahun tertentu. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Utama adalah besarnya perubahan harga beberapa bahan kebutuhan pokok utama dari waktu ke waktu. Ada 8 komoditi utama yang didata oleh dinas pertanian dan kehutanan yang akan diolah dan ditampilakan pada analisis berikut. Tingkat Inflasi (%) adalah persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikena dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Pertumbuhan ekonomi (%) adalah persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu. 2.7.1

Analisis Antar Wilayah dan Perkembangan Antar Waktu A. Perkembangan Harga Beras (%) Dengan menetapkan tahun dasar penghitungan harga pada tahun 2009, maka perkembangan harga beras pada tahun berikutnya terhadap harga pada tahun dasar diperlihatkan sesuai gambar dibawah ini. Data perkembangan harga beras untuk tingkat nasional dan Provinsi tidak tersedia, oleh karenanya tidak memungkinkan untuk melakukan analisis antar wilayah. Dengan data perkembangan harga beras ditingkat kabupaten yang tersedia, Dalam kurun 2 tahun ini, terjadi kenaikan harga beras sebesar 27%. Kenaikan itu merupakan nilai kumulatif dari nilai kenaikan sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 11% dan perubahan harga pada tahun 2011 sebesar 16%. Gambar 2.7.1 Analisis Perkembangan Harga Beras (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2009– 2011

Sumber : Diolah dari data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Belitung Timur

166

B. Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%) Perkembangan harga kebutuhan pokok utama dari tahun 2009 ke 2011 terlihat pada gambar dibawah ini. Pada tahun terakhir, kenaikan harga terjadi hampir disemua komoditi kecuali harga cabe merah dan terigu. Kenaikan harga terbesar terjadi pada komoditi Telur ayam ras sebesar 11% dan diikuti oleh komoditi minyak goreng dan bawang merah sebesar 8%. Pada komoditi cabe merah dan terigu, tahu 2011 terjadi penurunan masing-masing sebesar 13% dan 6%. Gambar 2.7.2 Analisis Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2009 - 2011

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Belitung Timur

C. Pertumbuhan Ekonomi (%) Perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi antar provinsi ditampilkan pada gambar dibawah ini. Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Bangka Belitung sudah semakin membaik, dan berada tipis dibawah angka pertumbuhan Ekonomi nasional yang pada tahun 2011 sebesar 6.52%. pada tahun tersebut, Bangka Belitung memperoleh capaian sebesar 6.60%

167

Gambar 2.7.3 Pertumbuhan Ekonomi (%) Nasional 2011

Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Belitung Timur mencapai 5.91 yang merupakan nilai pertumbuhan ekonomi terendah ke 2 se-Provinsi. Pada tahun tersebut, angka pertumbuhan ekonomi terbesar diperoleh dari Kab. Bangka selatan sebesar 6.79%. secara kumulatif, capaian pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung yaitu 6.6% naik dari nilai sebelumnya ditahun 2010 sebesar 5.85%. Gambar 2.7.4 Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011

168

Gambar 2.7.5 Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010

Pada tahun 2010, Ekonomi Belitung Timur mendapatkan posisi istimewa karena merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke 3 yakni 5.81%. Pada tahun tersebut, Kota Pangkal pinang menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.21%. Dinamika pertumbuhan ekonomi Belitung Timur dari tahun 2006 ke 2011 ditampilkan pada gambar dibawah ini. Dalam 5 tahun tersebut, terlihat bahwa tahun 2008 menjadi tahun dengan pertumbuhan ekonomi terbesar senilai 6.06%. Capaian ini kemudian anjlok pada tahun 2009 walaupun kembali dikoreksi positif pada tahun 2010.

Gambar 2.7.6 Analisis Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2006- 2010

169

D. Tingkat Inflasi (%) Data indikator Tingkat inflasi Kab.Belitung Timur dari waktu kewaktu ditampilkan pada sebagai berikut: Gambar 2.7.7 Analisis Tingkat Inflasi (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 – 2011

Dari data yang terhimpun, dapat dianalisa bahwa terjadi fluktuasi inflasi yang sangat bervariasi di Kabupaten Belitung Timur. Inflasi terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 18.61% dan kembali turun menjadi 7.26 pada tahun berikutnya. Pola inflasi yang tinggi ini patut dijawab oleh berbagai pihak, karena hal ini mengindikasikan besarnya potensi sebab-sebab yang akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

170

2.7.2

Relevansi dan Efektivitas Program A. Perkembangan Harga Beras (Rp) Analisis relevansi indikator tidak mungkin dilakukan tanpa ketersediaan data dilevel Nasional dan Provinsi. Oleh karenanya, yang akan dilakukan berikut ini adalah analisis efektiftas, untuk melihat arah kecenderungan Trendline yang mengindikasikan efektifitasnya intervensi kebijakan yang diambil dalam mengendalikan capaian tiap indikator.

Gambar 2.7.8 Analisis Efektifitas Perkembangan Harga Beras (Rp) Kab. Belitung Timur Tahun 2002 – 2011

Gambar diatas menampilkan arah pergerakan garis kecenderungan dengan sudut tajam yang menunjukan terjadinya kenaikan harga beras secara besar. Dalam analisis efektifitas terhadap indikator perkembangan harga beras, semakin landai arah kemiringan garis tren, semakin menunjukan efektiftas pelaksanaan intervensi. Oleh karenanya, maka bisa disimpulkan bahwa intervensi kebijakan menjadi tidak efektif.

171

B. Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%) Gambar 2.7.9 Kecenderungan pergerakan harga kebutuhan pokok Tahun 2009-2011

Secara kumulatif, Arah perkembangan indikator yang semakin naik menunjukan intervensi kebijakan tidak efektif. Ini terlihat dari tingkat kecuraman garis yang terlihat. C. Pertumbuhan Ekonomi (%) Indikator pertumbuhan ekonomi dilevel nasional, provinsi dan Kabupaten terlihat relevan seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini. Hal ini sangat tampak dari sejak tahun 2008-2011. Dari visualisasi pada gambar tersebut terlihat arah gerak pertumbuhan ekonomi berjalan seirama meskipun dalam beberapa tahun sebelumnya, terlihat ketidakbersesuain.

172

Gambar 2.7.10 Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Belitung Timur Terhadap Nasional Tahun 2002 - 2011

Gambar 2.7.11 Analisis Efektifitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2002 - 2011

Dengan melihat arah garis kecenderungan yang bergerak naik (positif), maka bisa disimpulkan intervensi kebijakan yang mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi berjalan efektif.

173

D. Tingkat Inflasi (%) Ketidaktersediaan data menyebabkan tidak memungkinkan untuk menganalisis relevansi perkembangan Inflasi kabupaten dengan capaian indikator nasional dan provinsi. Akan tetapi berdasarkan data deret waktu yang dimiliki di Kabupaten Belitung Timur, dapat disimpulkan intervensi kebijakan yang mendukung arah menekan dan atau mengendalikan inflasi berjalan efektif. Kemiringan arah garis tren menunjukan nilai yang semakin kecil/terkendali. Gambar 2.7.12 Analisis Efektifitas Tingkat Inflasi (%) Kab. Belitung Timur Tahun 2002 - 2011

174

2.7.3

Prioritas Intervensi dan Wilayah Dari simulasi terhadap data 4 indikator utama ketahanan pangan/ekonomi, terlihat bahwa pengendalian harga beras dan harga kebutuhan pokok memerlukan perhatian khusus. Ini terlihat dari data yang ada bahwa terjadi kenaikan dalam besaran yang sangat signifikan dalam 2 tahun terkahir. Kenaikan ini juga terjadi bahkan disaat terjadinya penurunan tingkat inflasi dari 10.51% menjadi 6.66%. pengendalian harga bahan makanan ini menjadi penting mengingat akan sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.

Gambar 2.7.13 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan PanganKepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 – 2011

175

BAB III TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tinjauan anggaran belanja penanggulangan kemiskinan merupakan analisis terhadap alokasi dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Kebersesuaian alokasi anggaran akan memastikan terselenggaranya program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Analisis anggaran yang disusun dibawah ini didasarkan pada data pertanggungjawban ABPD 2011. Angka yang digunakan adalah angka realisasi anggaran.

3.1 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral Komposisi penerimaan daerah menunjukan proporsi sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dimanfaatkan bagi pembiyaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Gambar 3.1.1 Analisis Komposisi Penerimaan Daerah Kab. Belitung Timur Tahun 2008 - 2011

Dari data komposisi penerimaan daerah diatas, terlihat bahwa pendapatan daerah yang paling besar masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat ke daerah. Akan tetapi yang cukup menggembirakan adalah ditemukan fakta bahwa terjadi kecenderungan peningkatan PAD dari waktu kewaktu. Pada akhir tahun 2011, PAD daerah meningkat cukup baik menjadi lebih dari 55 Milyar Rupiah. Dengan melihat kecenderungan ini, maka sangat dimungkinkan untuk mendorong porsi pembiayaan yang lebih besar terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Dari anggaran yang tersedia, pemerintah kabupaten Belitung Timur mengalokasikan dana berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan, maka APBD dari tahun ke tahun dialokasikan dengan komposisi sebagai berikut:

176

Gambar 3.1.2 Analisis Komposisi Belanja Daerah menurut Fungsi Kab. Belitung Timur Tahun 2008 - 2011

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi terbesar dari APBD masih diserap untuk fungsi pelayanan umum. Namun demikian, dari rentang 2008-2011, alokasi belanja yang disediakan untuk fungsi pendidikan semakin besar. Visualisasi dinamika pergerakan persentase alokasi belanja ABPD ini diperlihatkan pada grafik berikut ini: Gambar 3.1.3 Perbandingan Persentase Alokasi Belanja Berdasarkan Fungsi Kab. Belitung Timur Tahun 2008-2011

177

3.2 Analisis Anggaran Belanja Sektoral A. Bidang Kemiskinan Pada bidang kemiskinan, analisis komposisi belanja diperoleh dari realisasi belanja dinas sosial tahun 2011. Pada tahun tersebut, Dinas sosial menggnakan 51% anggarannya untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan 46% atau sebesar Rp 1,255,243,000.00 untuk belanja pegawai. Gambar 3.2.1 Komposisi Belanja Anggaran Sosial Tahun Anggaran 2011

Menurut Jenis Program Yang Dibiayai Pada tahun 2011, realiasi belanja terbanyak dari instansi Dinas Sosial adalah diprogram Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 23,33%, diikuti oleh Program Pembinaan Panti Asuhan dan Jompo, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Gambar 3.2.2 Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011

178

B. Bidang Ketenagakerjaan Data yang digunakan untuk menganalisa anggaran belanja bidang ketenagakerjaan adalah laporan realisasi APBD untuk Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial. Komposisi belanja bidang ketenagakerjaan dipergunakan untuk Belanja Pegawai (49%) dan Belanja Barang dan Jasa (51%). Gambar 3.2.3 Komposisi Belanja Anggaran ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2011

Menurut Jenis Program Yang Dibiayai Sebagai salah satu urusan yang pelaksanaannya dibebankan kepada satu bidang di dinas sosial, maka tentu banyaknya program yang diselenggarakan terbatas. Dengan mengacu data realisasi APBD pada tahun 2011, maka hanya terdapat 4 kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2011 yang merupakan bagian dari salah satu program seperti diilustrasikan pada gambar dibawah ini. Gambar 3.2.4 Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011

Total belanja untuk urusan ketenagakerjaan APBD 2011 adalah Rp 526,136,400.00. sejumlah 315438800 digunakan untuk pembiayaan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dan sisanya dipergunakan untuk program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

179

C. Bidang Kesehatan Jika dilihat dari komposisi belanja, maka komposisi belanja anggaran kesehatan yang paling besar digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya sebesar Rp 13,021,600,541.00. Proporsi belanja pegawai hanya sebesar 30% dari keseluruhan anggaran yang digunakan. Gambar 3.2.5 Komposisi Belanja Anggaran Kesehatan Tahun Anggaran 2011

Menurut Penyedia Layanan Penyelenggara layanan dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok yaitu Pemerintah dan Non Pemerintah. Data penggunaan anggaran yang dikontribusikan oleh masyarakat dan swasta belum tercermin pada laporan ini dikarenakan ketersediaan data. Gambar 3.2.6 Belanja Kesehatan Menurut Penyedia Layanan Tahun Anggaran 2011

Dari keseluruhan alokasi APBD 2011 yang dibelanjakan oleh stakeholder kesehatan pemerintah, maka proporis terbesar digunakan oleh dinas kesehatan yang mencapai Rp 13,730,484,318.00. RSUD menggunakan porsi terbesar kedua dengan anggaran sebesar Rp. 7,117,431,160.00. fasilitas kesehatan lainnya menggunakan porsi sisa anggaran lainnya.

180

MenurutJenis Program Yang Dibiayai Dalam struktur belanja anggaran kesehatan Tahun Anggaran 2011, belanja terbesar digunakan oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menggunakan 24.46% dari total keseluruhan anggaran atau sebesar Rp 6,806,886,548.00 . Program tersebut terdapat pada semua unit penyelenggara kesehatan. Anggaran terbesar berikutnya adalah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang menggunakan sebesar Rp 4,424,667,600.00. Gambar 3.2.7 Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011

D. Bidang Pendidikan Komposisi anggaran pada belanja kebutuhan pendidikan didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp 852,005,750.00 dari total anggaran Rp 1,776,966,505.00.00. Gambar 3.2.8 Komposisi Belanja Anggaran Pendidikan Tahun 2011

181

Menurut Penyedia Layanan Dari gambar dibawah ini, terlihat bahwa proporsi mayoritas anggaran pendidikan digunakan oleh dinas pendidikan sebesar 81% atau Rp 31,254,612,645.00. sedangkan sisanya sebesar Rp 7,218,051,026.00 dikelola oleh instansi lain baik sekolah maupun UPTD Pendidikan. Gambar 3.2.9 Belanja Pendidikan Menurut Penyedia Layanan Tahun Anggaran 2011

Menurut Jenis Program Yang Dibiayai Gambar berikut menampilkan proporsi penggunaan anggaran berdasarkan program yang dibiayai. Program wajib belajar, program pelayanan admnistrasi perkantoran dan program pendidikan menengah mendominasi 83% pembiayaan disektor pendidikan. total anggaran yang diserap oleh 3 program tersebut mencapai Rp 32,023,582,421.00 Gambar 3.2.10 Belanja Pendidikan Menurut Jenis Program Tahun Anggaran 2011

182

3.3 Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Analisis efektfitas anggaran terhadap capaian penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melihat sejauhmana perubahan anggaran belanja berimplikasi pada perubahan capaian penanggulangan kemiskinan dalam indikator yang ditinjau. A. Bidang Kemiskinan Pada bidang kemiskinan, perubahan anggaran belanja fungsi sosial terlihat tidak berdampak langsung pada 2 indikator yakni tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi berpengaruh terhadap penurunan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini bisa dipahami, karena berbagai bentuk alokasi anggaran fungsi sosial lebih ditujukan pada program kluster 1 kemiskinan. Gambar 3.3.1 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Fungsi Sosial Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Kemiskinan Tahun 2007 - 2011

183

B. Bidang Ketenagakerjaan Dari gambar dibawah ini, jelas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berkorelasi dengan alokasi anggaran di fungsi ketenagakerjaan. Penurunan anggaran dibidang ketenagakerjaan dalam 4 tahun terkahir tidak diikuti dengan peningkatan angka TPT. Gambar 3.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Fungsi Ketenagakerjaan Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Kemiskinan Tahun 2008 - 2011

C. Bidang Kesehatan Pada bidang kesehatan, perubahan alokasi anggaran kesehatan secara umum terlihat berpengaruh pada capaian indikator kesehatan. Pada periode 2009-2011, terjadi peningkatan anggaran kesehatan yang berdampak pada perbaikan capaian beberapa indikator kesehatan pada masa itu. Gambar 3.3.3 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Kab. Belitung Timur terhadap Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2007 - 2011

Sumber data: Profil Kesehatan Kab. Belitung Timur

184

D. Bidang Pendidikan Pada bidang pendidikan, alokasi anggaran dari waktu kewaktu terus meningkat. Kewajiban dari undang-undang untuk mengalokasikan minimal 20% anggaran belanja mendorong pemerintah daerah untuk berlomba-lomba memperbaiki alokasi anggaran pendidikan. Di Kabupaten Belitung Timur, kenaikan anggaran bidang pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan kinerja indikator secara umum. Misalnya pada indikator Angka Partisipasi Kasar, kenaikan anggaran terlihat berkorelasi hanya pada capaian ditingkat APK SMA/MA. Sementara itu APK pada jenjang yang lainnya tidak bergerak naik bahkan cenderung turun. Pola yang sama terlihat juga pada capaian indikator APM. APM SMA/MA meningkat seiring bertambahnya alokasi anggaran pendidikan. Sementara itu, untuk APM pada level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak terlihat berkorelasi dengan kenaikan anggaran tersebut. Gambar 3.3.4 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Kab. Belitung Timur terhadap Capaian APK Tahun 2007 - 2011

185

Gambar 3.3.5 Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Kab. Belitung Timur terhadap Capaian APM Tahun 2007 - 2011

186

BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif. Hal itu memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen masyarakat miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada empat prinsip; pembangunan yang inklusif, akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Penangulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional (dalam Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014).Ditingkat daerah, dalam usaha mewujudkan cita-cita tersebut, Bupati Belitung Timurperiode 2010 - 2015 merumuskan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Belitung Timur dengan visi :

“Belitung Timur Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tangguh dan Profesional dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berwawasan Lingkungan”. Poin penting dari visi Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang menjadi tujuan pembangunan daerah Belitung Timur, ialah Mewujudkan Belitung Timur yang Sejahtera. Merujuk kepada RPJMN 2010-2014 bahwa kesejahteraan itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan SDA, SDM, dan budaya daerah. Tujuan ini penting dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ekonomi daerah yang dikonsentrasikan untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan untuk mencapai kondisi daerah yang sejahtera. Salah satu usaha untuk mencapai kondisi tersebut melalui pengelolaan potensi atau sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dalam mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera dengan memperhatikan tantangan ke depan melalui perhitungan peluang yang dimiliki maka kemudian ditetapkanlah 5 (lima) misi pembangunan, yaitu: 1. Menjadikan aparatur pemerintahan daerah yang Bersih, Transparan dan Profesional; 2. Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat; 3. Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah yang tangguh; 4. Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai kawasan industri, pariwisata, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan secara terpadu; 5. Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut masalah pendapatan. Kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender, dan kondisi lingkungan merupakan dimensi-dimensi kemiskinan lainnya. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar dan

187

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum, meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH), rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk itu, apabila terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi negara membantu dalam serangkaian upaya yang sistematis dan terencana dengan baik melalui program penanggulangan kemiskinan. Dalam usaha untuk memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukan keberpihakan terhadap isu kemiskinan. Salah satu pendekatan awal yang penting dilakukan adalah melakukan harmonisasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap tahap tersebut hendaknya memprioritaskan dan menempatkan masyarakat miskin sebagai fokus. Oleh karenanya penting untuk menyusun perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan. Belitung Timur pada tahun 2011 belum memiliki dokumen SPKD. Oleh karenanya, kajian kebijakan yang akan disampaikan pada bagian dibawah ini merupakan kebijakan yang diambil dari dokumen RPJMD 2011-2015 yang beririsan langsung dengan isu penanggulangan kemiskinan. Adapun beberapa kebijakan yang berdampak langsung sebagai dasar penyusunan program kegiatan penanggulangan kemiskinan disampaikan sebagai berikut:  Meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pendidikan,pengembangan kurikulumberbasis kompetensi,penataan sistem pembiayaanpendidikan dan peningkatanperan serta masyarakat dalampembangunan pendidikan.  Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau, peningkatan kualitas lingkungan sehat serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.  Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan jejaring pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang berkualitas.  Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam perencanaan serta mengurangi permasalahan dan kesenjangan sosial  Mengembangkan industri kecil UMKM khususnya yang berorientasi ekspor.  Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian berusaha dan meningkatkan produktivitas hidup.  Mengembangkan program-program perluasan kesempatan kerja dan berusaha secara luas bagi masyarakat.  Mengamankan ketahanan pangan dengan jalan mempertahankan tingkat produksi dan meningkatkan ketersediaan pangan. Kebijakan-kebijakan diatas merupakan kebijakan yang apabila diterapkan dengan baik, maka akan berdampak pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sistem perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Akan tetapi dipandang perlu untuk menyusun perencanaan strategis yang akan memberikan panduan lebih jelas dan fokus melalui dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) yang akan disusun dengan dasar materi dan analisis LP2KD tahun 2012.

188

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Secara umum, strategi penanggulangan kemiskinan nasional mengacu pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Belum tersusunnya dokumen perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan daerah menyebabkan dasar penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur sampai pada tahun 2012 masih mengacu pada panduan umum strategi pembangunan daerah yang termuat didokumen RPJMD Belitung Timur periode 2011-2015. Atas dasar telaah dokumen RPJMD 2012, maka dikutipkan beberapa strategi-strategi yang terkait langsung dengan usaha penanggulangan kemiskinan yang merupakan penerjemahan lebih lanjut dari misi ke 2 (dua) dan misi ke 3 (tiga), yaitu: Misi 2: Memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial lainnya yang profesional bagi seluruh rakyat, maka terjemahan strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Kesehatan a. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang paripurna/menyeluruh dan prima kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, dimana yang miskin akan dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan secara profesional tanpa takut berobat karena tidak ada biaya. b. Memberikan jaminan asuransi kepada masyarakat yang beresiko tinggi dalam pekerjaannya dan untuk keluarga fakir miskin, janda miskin akan diberikan bantuan oleh pemerintah daerah serta jaminan hari tua sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. c. Memberikan pembinaan terhadap kesehatan ibu dan anak paripurna yang dimulai dari masa akil balik, perencanaan perkawinan dan kehamilan sampai melahirkan serta pengasuhan anak yang baik dan benar dalam menunjang kesehatan secara prima. d. Memberikan perlindungan kesehatan dan keberpihakan kepada orang tua lanjut usia dengan meningkatkan kualitas hidup dan membuat lansia menjadi berarti. e. Menata kembali pemberian jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat, melalui perbaikan sistem dan managemen, khususnya kemungkinan jaminan kesehatan gratis dengan pengelolaan mandiri oleh Pemerintah Daerah. 2. Bidang Pendidikan a. Melakukan perbaikan sistem pendidikan gratis, melalui perubahan pengelolaan data base pendidikan serta sistem rekrutmen beasiswa yang transparan dan profesional. b. Menyediakan sarana prasarana pembinaan generasi muda melalui penyediaan sarana prasarana olahraga dan penataan managemen pembinaan atlet daerah. c. Memberikan pelatihan yang profesional bagi para guru secara teratur dan berkesinambungan . d. Melakukan pemetaan yang teratur dan berkesinambungan melalui kegiatan brain screening kepada anak-anak sekolah agar dapat diarahkan dan dimaksimalkan. e. Memaksimalkan pemberian beasiswa dan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi serta memberikan penghargaan kepada orang tua dan anak-anaknya yang berhasil menjadi sarjana dan mau kembali membangun daerah Belitung Timur.

189

f.

Melakukan pemetaan secara berkesinambungan terhadap sumber daya aparatur di bidang pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Misi 3: Menciptakan Wiraswasta-wiraswasta skala kecil dan menengah yang tangguh, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur adalah: 1. Bidang Industri a. Mengusahakan adanya modal usaha yang murah dan mudah serta memberikan pembinaan dan informasi yang transparan/terbuka terhadap usaha-usaha yang menguntungkan dan dibutuhkan kepada seluruh masyarakat dengan menciptakan pengetahuan dan industri kreatifitas di masyarakat dalam mengembangkan usaha yang tangguh dan terencana dan pemerintah berkewajiban membantu dan mengawal secara profesional dan berkesinambungan. b. Mendorong terciptanya pasar bagi produk/ usaha yang berkembang dimasyarakat. 2. Bidang ketenagakerjaan a. Mengarahkan penciptaan lapangan kerja didesa melalui penggunaan dana pembangunan desa untuk pembiayaan kegiatan ekonomi rakyat yang kompetitif, produktif dan mandiri. b. Mengembangkan model-model pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Mengembangkan desa-desa mandiri berbudaya di setiap kecamatan keunggulan komoditi setempat. b. Membangun lembaga Keuangan Mikro Pedesaan (BUMDes, BPR, Koperasi)

dengan

4. Bidang Penanaman Modal a. Menarik investasi dari dalam dan luar daerah serta diarahkan agar lebih mengutamakan usaha-usaha ekonomi kemitraan dan/atau bentuk-bentuk usaha yang berbasis komunitas pedesaan. b. Membuat regulasi untuk pengendalian dan pengawasan bagi jenis-jenis investasi yang memiliki resiko tinggi terhadap terhambatnya ekonomi kecil dan usaha pelestarian lingkungan. 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Melanjutkan upaya pemberdayaan Usaha kecil dan menengah melalui program kredit bunga rendah. Strategi yang diturunkan dari 2 (dua) misi inilah yang menjadi dasar operasional penyusunan program/kegiatan sejak tahun 2011 sampai saat ini.

190

4.3 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Sebagai upaya harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program yang dibagi dalam 4 (empat) klaster. Jika dianalogikan, klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang memang membutuhkan bantuan perlindungan sosial. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai pemberian kail bagi kelompok masyarakat miskin agar masyarakat dapat mandiri. Dan klaster ketiga, ibarat memberikan pancing dan perahu, bagi kelompok masyarakat miskin yang sudah mandiri dan siap untuk mengembangkan usahanya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selanjunya klaster keempat merupakan perluasan program pro rakyat. a. Klaster Pertama Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Adalah kelompok program-program bantuan dan perlindungan sosial yang ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin di antara yang termiskin. Termasuk di dalamnya adalah berbagai program pelayanan dasar seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin) dan jaminan kesehatan (jamkesmas); pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; bantuan sosial untuk masyarakat rentan serta korban bencana alam dan sosial; bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (Program Keluarga Harapan/PKH). b. Klaster Kedua, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Adalah kelompok program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang tidak termasuk atau sudah lepas dari klaster I didorong dan difasilitasi untuk dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Upaya untuk menangulanggi kemiskinan sebenarnya telah dilakukan sejak Bangsa Indonesia mulai melakukan upaya pembangunan. Hali ini dapat dilihat dengan banyaknyaprogram-program atau proyek atau berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Program Pengembangan Kecamatan (PKK)/PNPM Mandiri Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)/PNPM Mandiri Perkotaan, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan lain sebagainya. c. KlasterKetiga Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; Ditujukan bagi kelompok/individu masyarakat miskin yang sudah/tidak masuk kedalam kategori penerima klaster pertama dan kedua karena dinilai memilki mata pencaharian atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan dasarnya, namun tetap perlu ditingkatkan. Program-program yang termasuk dalam klaster ini adalah program-program bantuan bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil, baik berupa bantuan modal atau pun peningkatan kapasitas, dan Kredit Usaha rakyat (KUR). Penerima 191

manfaat klaster ketiga ini adalah kelompok masyarkat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada klaster program sebelumnya, sehingga mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. KUR adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. d. Klaster Keempat Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Merupakan program-program lainnya/baru yang menunjang atau melengkapi dari klaster sebelumnya (kesatu, kedua, dan ketiga). Program-programnya berupa rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster Berdasarkan APBD 2012

No

Program/Kegiatan

(1) (2) Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun 1

Penyediaan Biaya Operasional SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

2

Palfon Anggaran (Rp) (3)

SKPD (4)

1,004,304,000.00

Dinas Pendidikan

Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD

20,664,000.00

Dinas Pendidikan

3

Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

21,058,000.00

Dinas Pendidikan

4

Penyelenggaraan UAN dan UAS

310,474,200.00

Dinas Pendidikan

26,824,000.00

Dinas Pendidikan

3,015,498,000.00

Dinas Pendidikan

168,500,000.00

Dinas Pendidikan

772,200,000.00

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah 1

Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

2

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

3

Penyelenggaraan UAN dan UAS

Program Pendidikan Non Formal Pemberian bantuan operasional pendidikan Non 1 Formal Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1

Kemitraan asuransi Kesehatan Masyarakat

4,351,906,000.00

Dinas Kesehatan

2

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

148,760,000.00

Dinas Kesehatan

Pembinaan Gizi Masyarakat 1

Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas perawatan dan RSUD

75,000,000.00

Dinas Kesehatan

2

Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi Puskesmas Non Perawatan

30,000,000.00

Dinas Kesehatan

3

Pengadaan alat dapur dan sarana

180,000,000.00

Dinas Kesehatan

4

Penyediaan obat gizi buruk

750,000,000.00

Dinas Kesehatan

5

Pendampingan gizi buruk oleh kader

150,000,000.00

Dinas Kesehatan

6

Pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi petugas puskesmas dan kabupaten kota

10,500,000.00

Dinas Kesehatan

192

No (1) 7

Program/Kegiatan (2) Pelatihan ulang kader posyandu

Palfon Anggaran (Rp) (3) 50,000,000.00

(4) Dinas Kesehatan

50,000,000.00

Dinas Kesehatan

SKPD

8

Pembinaan kader posyandu

9

Penyediaan sarana dan prasarana kader posyandu

200,000,000.00

Dinas Kesehatan

10

Penyediaan dana operasional posyandu

500,000,000.00

Dinas Kesehatan

740,071,500.00

Dinsosnakertrans

Program Pembinaan Panti Asuhan dan Jompo 1

Operasional dan Pembinaan Panti Rehabilitasi

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat, Trauma dan Anak Terlantar 1

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

73,720,000.00

Dinsosnakertrans

1

Penanganan Masalah-masalah Strategis ynag menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

293,129,500.00

Dinsosnakertrans

2

Peningkatan Pembinaan bagi Kesejahteraan Lansia

145,990,000.00

Dinsosnakertrans

3

Program Keluarga Harapan

127,605,800.00

Dinsosnakertrans

722,400,000.00

Dinsosnakertrans

87,900,000.00

Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial

Belanja Langsung Bantuan Sosial 1

Bantuan Langsung Tunai Bagi Penyandang Masalah Kesesejahteraan Sosial

Program Keluarga Berencana 1

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

275,730,900.00

BPMPD

2

Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten

211,939,800.00

BPMPD

44,016,000.00

BPMPD

Program Pegembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

102,627,200.00

BPMPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan 1

Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana permukiman

1,400,000,000.00

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Air Minum dan Air Limbah 1

Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana PDAM

1,074,325,000.00


Program Pembangunan Perumahan 1

Pembangunan Rumah tinggal layak Huni

3,500,000.00

2

Pembangunan Rumah tinggal layak Huni

150,000.00

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

193

No

Palfon Anggaran (Rp) (3)

Program/Kegiatan

(1) (2) Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan

SKPD (4)

1

Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa

24,151,500,000.00


2

Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan desa

4,300,000,000.00


3

Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dan jalan setapak

3,125,000,000.00


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

43,000,000.00

Disperindagkop

3

Fasilitasi Pengembangan UKM

41,000,000.00

Disperindagkop

150,000,000.00

Disperindagkop

1,863,000,000.00

Disperindagkop

4,000,000,000.00

Disperindagkop

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

2

Pengembangan klaster bisnis

Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil 1

Pinjaman Bergulir UMKM

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia, Peningkatan Manajemen Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan 1 Pelatihan kelautan dan Perikanan 312,870,000.00 dan Perikanan Dinas Kelautan 2 Penyuluhan/sosialisasi Kelautan dan Perikanan 54,744,000.00 dan Perikanan Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan Keg. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Dinas Pertanian 1 462,000,000.00 Masyarakat dan Kehutanan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Keg. Penyediaan Sarana Produksi Dinas Pertanian 1 2,300,000,000.00 Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Keg. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Dinas Pertanian 1 1,500,000,000.00 perkebunan dan Kehutanan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Badan Lingkungan 1 106,000,000.00 Persampahan Hidup

Keseluruhan kegiatan diatas menggunakan data APBD Tahun 2012 sebesar Rp 64,347,907,400.00.

194

4.4 Penanganan Pengaduan Masyarakat Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan; b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2012, TKPK Kabupaten Belitung Timurbelum menyusun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun anggaran ini, pengaduan masyarakat masih dikelola secara terpisah oleh pelaksana program/kegiatan masing-masing. Hal ini berlaku baik untuk program penanggulangan kemisinan nasional yang dibiayai APBN mapun program-program daerah. Meskipun demikian, berberapa bentuk pengaduan masyarakat yang telah dirangkum oleh TKPK dari berbagai sumber selama tahun 2012 ini lebih kurang menyampaikan keluhan dengan permasalahan sebagai berikut: 1. Kekeliruan dalam penetapan sasaran Dalam penetepan sasarannya, masih terdapat orang-orang yang tidak berhak menerima program masuk kedalam daftar penerima (inclussion error) dan atau terdapat pula orang miskin yang tidak mendapatkan program (exclussion error). Contohnya : Pada penyaluran program Bantuan Langsung Tunai, atau beberapa program bantuan lainnya. 2. Kualitas pekerjaan/barang yang rendah Pada pekerjaan berupa penyediaan barang kepada masyarakat miskin, masih ditemukan keluhan berbentuk ketidakpuasan atas kualitas barang yang disediakan. Contohnya: Rendahnya kualitas alat kontrasepsi/KB yang disediakan gratis bagi masyarakat miskin. 3. Penyampaian jumlah bantuan yang tidak sesuai Terdapat program yang dalam penyelenggaraannya tidak dilaksanakan sesuai dengan besaran bantuan yang seharusnya. Contohnya: Pada program Raskin dengan ketentuan besaran bantuan adalah 15 kg, sedangkan yang disampaikan kepada masyarakat lebih sedikit dari jumlah yang ditentukan. 4. Waktu penyampaian bantuan yang tidak tepat Penyampaian bantuan sering tidak berada pada waktu yang tepat akibat keterlambatan yang disebabkan oleh panjangnya prosedur birokrasi pengadaan bantuan atau proses perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya : Pada program bantuan penyediaan alat pertanian yang tidak mempertimbangkan perubahan kondisi musim/cuaca. 5. Kualitas pelayanan yang kurang atau lambat Pada program yang berbentuk pelayanan, seperti pelayanan kesehatan atau pendidikan, maka seringkaliditerima keluhan yang menyampaikan soal buruknya dan atau lambatnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyedia layanan. Contohnya : Keluhan atas kualitas layanan kesehatan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.

195

6. Rendahnya kualitas pendampingan program pemberdayaan Program yang berbentuk pemberdayaan masyarakat seringkali mendapatkan keluhan atas peran fasilitator yang dianggap kurang maksimal. Rendahnya kualitas pendampingan bisa disebabkan karena terbatasnya dukungan fasilitas yang disediakan, atau disebabkan karena keterbatasan kemampuan personil pendamping. Contohnya: Pedampingan pada program PNPM Perkotaan mapun PNPM Pedesaan Untuk melakukan pembenahan terhadap hal-hal diatas, maka dipandang perlu bagi TKPK untuk membangun suatu sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Yang dimaksud dengan sistem penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu sistem yang dapat menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat serta memastikan masyarakat mendapat informasi yang cukup mengenai tindak lanjut dari aduan yang telah disampaikannya.Klasifikasi pengaduan diperlukan sebagai alat bantu untuk menentukan akar masalah, carapenanganan dan siapa melakukan penanganan. Klasifikasi tersebut terdiri dari : a. Pengaduan Informatif Yang termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikandengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. b. Pengaduan Masalah (Penyimpangan) Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dalampenyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Untuk menjalankan fungsi pengaduan masyarakat tersebut, maka pada tahun-tahun kedepan akan dilakukan beberapa langkah strategis berikut ini: 1. Membangun dan mengaktifkan kelembagaan Unit Pengaduan Masyarakat pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Belitung Timur 2. Melakukan Kampanye dan sosialisasi baik melalui media cetak maupun melalui media interaktif yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten seperti Radio Belitung Timur 3. Membentuk dan menetapkan hotline pengaduan 4. Menyiapkan SDM yang akan menjadi tim pengelola pengaduan masyarakat 5. Menyusun dan menetapkan mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat yang akan digunakan sebagai standar manajemen lembaga 6. Membangun komitmen pengawasan bersama masyarakat dan elemen masyarakat sipil lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat Adapun rancangan prosedur yang akan diterapkan pada tahun 2013 ditampilkan pada gambar dibawah ini.

196

Gambar 4.4.1 Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat

Petugas Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan

Keluhan Masyarakat Miskin

Tindak Lanjut

Pimpinan TKPK

Tabel 4.4.1 Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

No

Cara Penyampaian

1.

Langsung

2.

Tidak Langsung

Sarana Penyampaian 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Laporan Lisan Telepon/sms Interaktif pada acara Radio/dialog Kotak Saran /Pengaduan Surat/Kotak Pos Email

Penerima Pengaduan Petugas/Pimpinan

Petugas/Pimpinan

Proses penanganan Pengaduan Ditindaklanjuti Tidak Ditindaklanjuti Pelaksana waktu Tim 1-7 Hari 1. Pengadu tidak menyertakan identitas yang jelas dan benar 2. Materi pengaduan tidak jelas Tim 1-7 Hari 3. Pengaduan salah alamat 4. Materi pengaduan tidak didukung dengan fakta/data yang sesuai dengan realita

Feedback Paling lambat 1 hari setelah proses penanganan pengaduan selesai

197

BAB V

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Salah satu fungsi TKPK dalam pengendalian pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauanpelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD terkait.Dalam kendali TKPK, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD terkaitdiharapkan dapat diperoleh secara berkala informasi tentang kinerjarealisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapidalam pelaksanaan setiap program. Dengan demikian TKPK dapat berperanmembantu perbaikan proses pelaksanaan program penanggulangankemiskinan di daerah. Di samping itu, hasil pemantauan dapat berguna bagidaerah yang bersangkutan dalam menentukan intervensi kebijakan daerahuntuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bupati Belitung Timur pada tanggal 29 Februari 2012 telah mengeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45/69 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Melalui Surat Keputusan Bupati tersebut, maka Tim yang dibentuk diberi amanat untuk melakukan tugas sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Penetapan tentang tugas dan fungsi TKPK pada keputusan bupati tersebut disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 42 Tahun 2010 yang mengamanatkan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan; b. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; c. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; d. pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. f. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; g. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; h. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; i. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; j. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan k. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi. Adapun struktur TKPK yang diamanatkan oleh SK tersebut adalah sebagai berikut:

198

Gambar 5.1.1 Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Belitung Timur Tahun Anggaran 2012

1 PENANGGUNG JAWAB BUPATI BELTIMA

KETUA WAKIL BUPATI BELTIM WAKIL KETUA SEKRETARIS DAERAH

KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA KETUA ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH WAKIL KETUA KEPALA DINSOSNAKERTRANS ANGGOTA Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Kepala Bagian Sosial Setda Kepala Dinas Kesehatan Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada DKP Kabid. Ketahanan Pangan pada Distanhut Kabid. Penanggulangan Bencana Bantuan dan Jaminan Sosial Pada Dinsosnakertrans

SEKRETARIS KEPALA BAPPEDA DAN PM WAKIL SEKRETARIS KEPALA BPMPD

SEKRETARIAT

POKJA PRNDATAAN DAN INFORMASI

KEPALA SEKRETARIS BAPPEDA DAN PM

KETUA KEPALA BPS

WAKIL KEPALA KEPALA BIDANG EKOSOSBUD

WAKIL KETUA KEPALA BIDANG DATA DAN LITBANG

ANGGOTA Kasubbid Ekonomi Bidang Ekososbud Kasubbid Sosbud Bidang Ekososbud Staf Subbid Ekonomi Bidang Ekososbud Staf subbid Sosbud Bidang Ekososbud

ANGGOTA Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabid. Penyerasian Kebijakan dan Teknologi Informasi pada Dinas Dukcapil Kabid Telkomunikasi dan Informasi pada Dinas Perhubungan Kabid Kelembagaan Data dan Informasi pada Badan KB dan PP

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETUA KEPALA BPMPD WAKIL KETUA KEPALA DINAS PU ANGGOTA Staf Ahli Bupati Bid. Hukum dan politik Kepala BLHD Kepala Distanhut Kepala DKP Kepala Disbudpar Kepala Dindik Ketua MUI Kab.Beltim KPGI Kab.Beltim Ketua Gapensi Kab.BeltiM Ketua KNPI Kab.Beltim

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL KETUA ASISTEN BIDANG EKBANG SETDA WAKIL KETUA KEPALA DISPERINDAGKOP ANGGOTA Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Bank Sumsel Babel Cab. Manggar BRI Cabang Manggar Bank Mandiri cabang manggar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kepala Badan KB dan PP Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan pada Dinsosnakertrans Kabid Kekayaan Daerah pada DPPKAD Kabid Koperasi pada Disperindagkop

POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN KETUA KEPALA DPPKAD WAKIL KETUA KEPALA BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SETDA

POKJA PENGADUAN MASYARAKAT KETUA SEKRETARIS INSPEKTORAT WAKIL KETUA KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA/KELURAHAN BPMPD ANGGOTA -Kepala Bagian Humas Setda -Ketua Forum Komunikasi BKM

ANGGOTA Kepala Cabang Bank BRI Manggar Kepala Bank Sumsel Babel Capem Manggar Kepala Bank Mandiri Capem Manggar Pimpinan PT Timah (Persero) Tbk Pimpinan Asosiasi Perkebunan Sawit Beltim Ketua GAPENSI Beltim TIM TEKNIS TKPK KABUPATEN BELITUNG

KELOMPOK PROGRAM PROGRAM LAINNYA KETUA KEPALA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN WAKIL KETUA SEKRETARIS BPMPD ANGGOTA Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Dukcapil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kepala Kantor Kesbangpol Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda dan PM

TIMUR KETUA KEPALA BAPPEDA DAN PM WAKIL KETUA KEPALA BIDANG EKOSOSBUD BAPPEDA DAN PM ANGGOTA Kepala Bagian Hukum Setda Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Kabid Ketahanan Pangan Distanhut Kabid Bina Program Dinas Kesehatan Kasubbag. Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kasi. Sarana dan Prasarana Dinas Tata Kota, Kebrsihan dan Pertamanan Staf Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Staf Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop Staf Perencanaan Badan KB dan PP Staf Bidang pemberdayaan Sosial Dinsosnakertrans Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda 199 Staf Sub Bagian Data dan Program Badan Kepegawaian Daerah

5.1.1

Koordinasi di Tingkat Daerah Koordinasi penanggulangan kemiskinan dibutuhkan dalam menggalang sinergi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi koordinasi tersebut adalah : A.

Koordinasi Internal Kabupaten 1. Rapat Koordinasi TKPK Rapat koordinasi TKPK merupakan amanat dari Permendagri 42 Tahun 2010 dalam upaya melaksanakan fungsi koordinasi TKPK. TKPK Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan RAKOR sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Rakor TKPK I diselenggarakan tanggal 28 mei 2012. Pada rakor ini Bapak Wakil Bupati selaku ketua TKPK membuka sekaligus memimpin rapat. Sementara itu, diundang pula beberapa narasumber yaitu Bapak Randy R. Wrihatnolo dari Pejabat dari Komite Perecepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)Kementrian Koordinator Perkeonomian dan Bapak Himawan dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Rakor I ini mengagendakan sosialisasi paradigma pembangunan Pro Masyrarakat Miskin (Pro Poor), kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat, dan Kebijakan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Belitung Timur. Rakor II akan diselenggarakan pada bulan Desember dengan agenda penyampaian LP2KD 2012 dan Komitemen bersama pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Rapat dihadiri oleh seluruh elemen TKPK serta tim tekhnis Penyusunan SPKD. 2. Rapat Kelompok Kerja Rapat Kelompok Kerja Data dan Informasi diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2012, merupakan rapat tim terbatas yang diselenggarakan untuk mengkaji kebijakan pendataan dan penetapan sasaran penanggulangan kemiskinan yang berjalan. Pengkajian ulang terhadap proses dan prosedur pendataan masyarakat miskin ini untuk meningkatkan kualitas efektifitas program diwilayah penetapan sasaran. Rapat diisi oleh kajian terhadap data dasar PPLS 2011 oleh kepala BPS dan diikuti oleh telaah kebijakan penetapan sasaran oleh Bappeda. Rapat dihadiri oleh seluruh elemen pokja data dan informasi. Rapat ini menghasilkan komitmen bersama dalam penyediaan data dan pemanfaatannya secara terpadu oleh lintas SKPD. Pada tanggal 20 November dilakukan Rapat Kerja Bersama Pokja Data & Informasi dan Pokja Pengaduan Masyarakat. Rapat ini ditujukan untuk membahas kesiapan pelaksanaan Kebijakan penetapan sasaran Terpadu yang akan efektif diberlakukan bagi semua program penanggulangan kemiskinan di Tahun Anggaran 2013. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari TNP2K yang dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi penyusunan protokol pemanfaatan dan verifikasi database terpadu PPLS 2011 bagi daerah. Keterlibatan pokja pengaduan masyarakat dipandang penting untuk memastikan agar umpan balik dari masyarakat bisa diakomodasi oleh kebijakan yang akan diterapkan ini. 3. Rapat Kelompok Program Rapat kelompok program diselenggarakan mulai tanggal 28 – 29 agustus 2012. Rapat ini disusun dalam penjadwalan yang membagi peserta rapat kedalam 4 kelompok rapat pada waktu yang berbeda-beda. Pengelompokan ini didasarkan pada keterkaitan SKPD pada 4 klusterprogram penanggulangan 200

kemiskinan. Pada masing-masing kelompok program dibahas tentang usulan program dan kegiatan yang akan dikelola oleh masing-masing SKPD. Rapat dihadiri oleh kepala SKPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan 4 kelompok program penanggulangan kemiskinan. 4. Diskusi Grup Terarah (Focus Group Discussion- FGD) Dalam rangka penyunan Rancangan Peraturan Daerah Penangulangan Kemiskinan, TKPK memfasilitasi FGD beberapa kelompok masyarakat diantaranya:  FGD dengan Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2012  FGD dengan Tenaga Kerja Swadaya Masyarakat (TKSM) Diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2012  FGD dengan Perwakilan kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan Diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2012  FGD dengan peTim Tekhnis Penyusun SPKD Diselenggarakan pada 14 Agustus 2012 5. Rapat bersama Kelompok Kerja Data & Infmormasi dan Pokja Pengaduan Masyarakat. Rapat diselenggarakan pada tanggal 20 November 2012. Rapat ini ditujukan untuk memformulasikan mekanisme pengaduan masyarakat dan membahas mengenai protokol pengelolaan dan verifikasi data PPLS 2011 untuk kepentingan pelaksanaan program Tahun Anggaran 2013. Pada pertemuan ini peserta rapat diminta menyusun daftar indikator-indikator sektor tambahan yang akan dikembangkan pada proses verifikasi PPLS 2011. Rapat dihadiri oleh pimpinan dan anggota pokja data dan informasi serta pokja pengaduan masyarakat dan pimpinan beberapa SKPD terkait. 6. Partisipasi dan fasilitasi dan keikutsertaan dalam kegiatan lainnya  Fasilitasi dan narasumber pada kegiatan PKH  Fasilitasi dan narasumber pada kegiatan PNPM Pedesaan  Fasilitasi dan narasumber pada kegiatan PNPM Perkotaan  Fasilitasi dan narasumber pada kegiatan pertemuan bulanan TKSM Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjembatani komunikasi SKPD lintas sektor dan menfasilitasi serta menampung aspirasi dari elemen masyarakat. B.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Koordinasi dengan TKPK Provinsi Bangka Belitung dilakukan dengan keikutsertaan pada agenda-agenda koordinatif penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:  Pelatihan Tim Tekhnis TKPK (2 - 3 Mei 2012) Merupakan acara pembekalan tahap awal bagi tim penyusun LP2KD  Workshop Pengawasan dan Pengendalian PNPM Mandri Perkotaan (5 - 6 November 2012) Merupakan acara koordinasi pengendalian dan evaluasi capaian program PNPM di 7 kabupaten kota  Pendampingan pada konsinyasi Penyunan Draft SPKD Kabupaten (18-19 Oktober) Kegiatan ini ditujukan untuk membangun sinkronisasi pada tahap penyusunan dokumen strategis kemiskinan kemiskinan kabupaten terhadap dokumen strategis yang disusun ditingkat provinsi.

201

5.1.2

Koordinasi di Tingkat Pusat Koordinasi ditingkat pusat ditujukan untuk memperbaharui pemahaman tentang kebijakan nasional/provinsi yang disusun terkait dengan isu penanggulangan kemiskinan. Disamping itu koordinasi dilakukan untuk menjembatani kebutuhan akan pendampingan dari berbagai fasilitator dan ahli dipusat. Koordinasi ditingkat pusat dilakukan dengan 2 lembaga yaitu Bappenas dan TNP2K. koordinasi aktif di Tingkat Pusat dilakukan dengan menghadiri undangan kegiatan yang bersifat Koordinasi penanggulangan kemiskinan diataranya agenda-agenda berikut:  Magang Tim Tekhnis TKPK (16 – 17 Juli 2012) Merupakan kegiatan Magang Tim TKPK Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung untuk pembekalan kemampuan penyusunan dokumen LP2KD Kabupten.  Rapat Koordinasi Tekhnis (Rakornis) TKPK (11 – 12 September 2012) Merupakan acara koordinasi Tekhnis TKPK se-Wilayah Barat Indonesia yang ditujukan untuk mensosialisasikan instrumen pengawasan dan pengendalian yang telah disusun oleh pemerintah pusat terhadap program penanggulangan kemiskinan nasioanal seperti PKH, Raskin, BSM, PNPM dan KUR. Selain dari pertemuan formal diatas, koordinasi dengan lembaga pemerintahan ditingkat pusat juga dilakukan secara informal melalui komunikasi via email atau telepon. Beberapa hal yang didiskusikan diantaranya tentang kesiapan penerapan kebijakan database terpadu untuk meningkatkan kulaitas ketepatan sasaran.

202

5.2 Permasalahan dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dalam menyelenggarakaan tugas koordinasinya, TKPK kabupaten Belitung Timur mengalami kendala sebagai berikut: A.

Permasalahan Umum 1. Landasan Hukum Proses Dan Aktfitas Penanggulangan Kemiskinan Pada tahun 2011, belum disusun landasan hukum berupa peraturan daerah yang memperkuat dan memperjelas bagaimana pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diselenggarakan. Oleh karenanya, koordinasi penanggulangan kemiskinan masih merujuk langsung pada peraturan lebih tinggi tanpa ada landasan hukum khusus yang bersifat operasional dan mengikat sinergi lintas sektor ditingkat kabupaten. 2. Belum Tersusunnya Perencanaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) Keberadaan SPKD menjadi penting mengingat dokumen tersebut adalah acuan khusus bagi implementasi kebijakan penanggulangan kemisinan. Keberadaan dokumen tersebut diharapkan mampu memadukan dan menajamkan kerja kolektif berbagai instansi yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. 3. Belum Tersosialisasinya Dengan Baik Keberadaan Kelembagaan TKPK Peran dan fungsi TKPK akan kurang efektif jika kelembagaan TKPK belum tersosialisasikan dengan baik. Ini menyebabkan fungsi koordinasi yang diselenggarakan ditahap awal lebih difokuskan pada usaha untuk memperkenalkan kelembagaan TKPK, baik struktur, tugas, fungsi dari masing masing personel yang terlibat. Sementara harmonisasi dan berjalannya fungsi kelompok kerja dan kelompok program masih terbatas. 4. Ego Sekotral Masih terdapat paradigma yang menganggap bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggungjawab sektoral, sehingga berbagai program yang dilakukan hanya ditujukan untuk mememenuhi target dan indikasi sektor. Peran TKPK diharapkan mengubah anggapan keliru ini. Penanggulangan kemiskinan diharapkan agar lebih terpadu dengan mengedepankan prioritas kolektif. 5. Keterpaduan Sasaran Sasaran yang berbeda antar sekor berpotensi mengurangi efektiftas penanggulangan kemiskinan. Dari aspek koordinasi dan pengukuran capaian, Penetapan sasaran yang dilakukan secara sektoral menyulitkan dalam pengukuran tingkat keberhasilan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

B.

Permasalahan internal TKPK 1. Kekurangan SDM Ditingkat sekretariat TKPK, belum tersedia SDM yang dibekali kemampuan dan pengetahuan khusus untuk menjawab kebutuhan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pengkaderan dan penguatan SDM menjadi prioritas pada tahun 2012. 2. Pendanaan sekretariat Belum terdapat alokasi/pos anggaran khusus sekretariat TKPK dan pendaaan bagi operasional TKPK. Pendanaan ini menjadi penting dalam rangka mendorong kecukupan sumberdaya terhadap berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan oleh TKPK. 3. Keterbatasan ketersediaan data Indikator sebagai alat evaluasi capaian Ketersediaan data beberapa indikator kemiskinan dihadapkan pada 3 masalah, yaitu:  Jumlah indikator yang terbatas 203





Semakin banyak indikator yang tersedia, maka akan semamkin membantu melakukan identifikasi permasalahan Rentang/jangkauan waktu yang pendek Semakin lama deret waktu data indikasi, maka akan semakin memberikan gambaran tentang dinamika capaian dan pemodelan masalah yang telah diambil. Tingkat kedalaman yang masih berada dilevel indikator kabupaten semakin unit lokus analisis tersedia, misalnya sampai ketingkat desa, maka semakin mudah mengidentifikasi titik permasalahan berada dan mencarikan solusi dalam rangka penentuan prioritas wilayah.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 tentu akan berdampak dengan lebih efektifnya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan diselenggarakan pada tahun 2013 mendatang. Usaha penyelesaian tantangan diatas yang telah dilakukan pada tahun 2012 seperti penyusunan payung hukum, penyusunan dokumen perencanaan strategis, sosialisasi keberadaan TKPK, pengarusutamaan isu kemiskinan, Pendanaan sekretariat, penguatan SDM, penyusunan kebijakan keterpaduan antar sektor diharapkan mampu meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab dibawah ini.

204

5.3 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 Ditahun 2012, TKPK telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mencari solusi atas beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 









Penyusunan Payung hukum Pada tahun 2012, telah dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan. Pada sidang paripurna DPRD tanggal 27 November 2012, DPRD telah menerapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 18 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah ini mengatur substansi penting seperti Hak dan Kewajiban Pemangku kepentingan, prosedur perencanaan, pendataan masyarakat miskin, kerangka kelompok program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan dan mekanisme evaluasi. Selain itu, terdapat bagian khusus yang mengatur tentang keberadaan kelembagaan TKPK. Adanya payung hukum ini diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta mempertajam fokus kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Dokumen SPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan. Dengan disusunnya dokumen ini pada tahun 2012, maka arahan kebijakan pada 3 (tiga) tahun berikutnya menjadi lebih jelas. Sebagai dokumen pendamping bagi keberadaan dokumen strategis RPJMD 2011-2015, maka dokumen ini akan efektif berlaku sampai pada akhir periode kepemimpinan Bupati yaitu tahun 2015. Pendampingan Kegiatan sektor/SKPD Dalam menjalankan fungsi koordinasinya, TKPK melakukan fasilitasi terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SKPD diantaranya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada kegiatan PKH, BPMPD pada kegiatan PNPM Perdesaan, dan Dinas Pekerjaan Umum pada PNPM Perkotaan. Fasilitasi ini dilakukan pada even-even yang melibatkan TKPK sebagai bagian dari tim. Bentuk fasilitasi ini akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dengan tetap memperhatikan kapasitas sesuai tugas dan fungsi TKPK. Pengarusutamaan Isu Pro Poor Dalam rangka membangun komitmen dan peningkatan pemahaman terhadap isu kemiskinan, maka TKPK menyelenggarakan beberapa kegiatan. Kegiatan ini berfokus pada mensosialisasikan capaian penanggulangan kemiskinan yang sudah diperoleh pemerintah, serta mensosilisasikan arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Beberapa kegiatan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: - Rapat Kerja (Raker) - Rapat Kelompok Kerja - Rapat Kelompok Program - Sosialisasi - Diskusi Grup Terarah Advokasi Anggaran Advokasi anggaran dilakukan oleh TKPK pada penyusunan RKPD 2013. TKPK telah memfasilitasi penyelenggaraan rapat khusus yang dihadiri oleh SKPD terkait penanggulangan kemiskinan untuk mengajukan daftar program/kegiatan dan usulan pagu anggran pada review RKPD 2013. Beberapa kegiatan baru yang disepakati dan kemudian menjadi bagian dari arah kebijakan pada peraturan daerah No 18 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan diperjuangkan untuk didanai pada APBD 2013. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2013 juga telah dialokasikan pos dana khusus bagi sekretariat TKPK yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dalam menjalankan peran fungsi TKPK. 205





Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat TKPK secara bertahap menyiapkan SDM untuk dibekali kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Ditahuntahun mendatang, penting untuk mendorong lebih banyak jumlah personel yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas seperti magang, pelatihan, sosialisasi yang mendukung pemahaman atas isu kemiskinan. Dokumentasi dan evaluasi indikator kemiskinan Secara bertahap, dikembangkan dokumentasi yang lebih baik dalam upaya mendata, menganalisis dan mendokumentasikan indikator pembangunan baik yang sesuai dengan arahan nasional, maupun beberapa indikator daerah yang dianggap khas dan penting. Dalam rangka mengembangkan mekanisme pendataan, telah dilakukan komunikasi yang intensif antar pimpinan TKPK dengan pimpinan lembaga Badan Pusat Statistik untuk menyusun mekanisme pendataan yang lebih komprehensif dan dalam sesuai kebutuhan daerah yang semakin meningkat.

206

5.4 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, TKPK menyusun kuesioner Penyelenggaraan Kegiatan penanggulangan Kemiskinan. Kueisoner tersebut dimaksudkan untuk menggali informasi tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berjalan didaerah baik program nasional maupun program daerah. Kuesioner tersebut terdiri dari 3 bagian utama yaitu: 1. Pengetahuan umum tentang TKPK dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur 2. Monitoring evaluasi realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2012 3. Monitoring evaluasi program penanggulangan kemiskinan nasional a. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) b. Program Keluarga Harapan (PKH) c. Bantuan Siswa Miskin (BSM) d. Beras Miskin(Raskin) e. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) f. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Hasil pengendalian dan pengawasan tersebut disampaikan sebagai berikut: A. Partisipasi Peserta (SKPD/Bagian) SKPD yang dilibatkan dalam penyebaran kuesioner adalah SKPD/Bagian yang berpotensi terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dari 19 SKPD/Bagian yang mendapatkan kuesioner, 14 membalas kuesioner, 5 diantaranya tidak menjawab. Rekapitulasi jawaban kuesioner disampaikan sebagai berikut: Tabel 5.4.1 Daftar Status Pengembalian Lembar Kuesioner SKPD/Bagian

NAMA SKPD 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pendidikan 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Perindagkop 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Pertanian dan Kehutanan 12. Dinas Pertambangan dan Energi 13. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan 14. Dinas Kependudukan dan catatan sipil 15. Dinas Perhubungan 16. Badan Lingkungan Hidup 17. Kabag Sosial 18. Kabag Humas 19. Kabag Ekonomi dan Pembangunan

Status Menjawab Iya Tidak √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

207

Dari 14 SKPD/Bagian yang mengembalikan lembar kuesioner, diolah data yang hasilnya ditampilkan sebagai berikut: 1. Pengetahuan umum tentang TKPK dan Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan Menjawab secara Tepat kisaran Tingkat a) Pengetahuan Tentang Besaran Tingkat Kemiskinan (%) Belitung Timur Tahun 2010

b) Persepsi Tentang Target Penurunan Tingkat Kemiskinan Belitung Timur yang bisa dicapai sampai pada tahun 2015

208

c) Persepsi tentang Keterkaitan SKPD Tersebut Dengan Penanggulangan Kemiskinan Belitung Timur

d) Partisipasi/kontribusi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan melalui kegiatan pada masing-masing SKPD/Bagian

e) Pengetahuan Tentang Kosep Strategi Penanggulangan Kemiskinan

209

f)

Pengetahuan Tentang Konsep Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

g) Pengetahuan Tentang Keberadaan Kelembagaan TKPK Di Kabupaten Belitung Timur

210

2. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2012 No

(1)

Nama Program/ Kegiatan

Besar Anggaran

Bentuk Kegiatan

Sasaran

Pagu

* Realisasi

(3)

(4)

Rp. 4.351.906.000

Rp. 3.240.000.0 00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

Rp. 13.719.800

Rp. 13.223.200

Program Perbaikan gizi - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Rp. 173.310.000

Rp. 170.346.500

Pembelian vitamin untuk balita BGM Belanja PMT Balita BGM dan Bumil KEK

a. Individu i.Wanita ii.Balita

- Perbaikan masyarakat

Rp. 117.300.000

Rp. 34.607.500

Perbaikan gizi masyarakat - Kegiatan TFC - Belanja bahan High Energi Milk - Bahan Makanan - Pelatihan Konselor ASI

a. Individu b. Rumah tangga c. Kelompok

(2)

(5)

Lokasi Kegiatan

Jenis/ Kategori

Jumlah

(6)

(7)

(8)

Catatan

Waktu Pelaksanaan

(9)

Keberhasilan

Kendala

(10)

(11)

DINAS KESEHATAN

1

2

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

gizi

- Belanja Jamkesda

Premi

- Pemeliharaan Kesehatan Lansia

b.Rumah tangga

72.000 jiwa

Kab. Belitung Timur

Triwulan I - IV

Terlaksananya Jaminan kesehatan masyarakat Kab.Belitung Timur sebanyak 60.000 ribu

a. Individu

210 jiwa

Kab. Belitung Timur

Triwulan II - III

Terlaksananya pemutakhiran Lansia Tersedianya Kaos Lansia buah

370 Jiwa 30 Jiwa

24 orang 1 Paket 20 orang

data Baju 210

Kab. Belitung Timur

Triwulan I - IV

Terpenuhinya kebutuhan PMT bagi 345 Balita BGM dan 30 Bumil KEK

Kab. Belitung Timur

Triwulan I - IV

Terlaksananya kegiatan TFC 2 PKM (Pkm Gantung dan PKM Manggar) dan pelathan konselor ASI (20 Nakes),Menurunnya Prevalansi gizi buruk,terdapat konselor ASI di Puskesmas dan

211

Rumah Sakit di Kabupaten Belitung Timur

3

Program upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 90.772.000

Rp. 54.356.000

- Bantuan pelatihan dan pembentukan kader UKGMD - Pelayanan Pusling gigi

a.Individu b.Rumah tangga c.Kelompok

210 org

Kab. Belitung Timur 39 desa

Triwulan I – IV

- Pelatihan UKGMD Peserta 47 orang - Pelayanan Pusling gigi 33 Desa telah terlayani

4

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

Rp. 428.404.725

Rp. 117.590.000

Pengawasan dan pengendalian HIV / AIDS serta IMS / PMS ditempat hiburan dan kel rentan

b.Rumah Tangga c.Kelompok

750

23 Titik di 39 Desa

1 Tahun

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian HIV / AIDS serta IM3 / PMS wilayah lokalisasi / tempat hiburan / Sebanyak 750 Sempel di 23 Lokasi.

Pemeriksaan sampel kecacingan anak SD

a.individu

2000 sampel

Kab.Belitung Timur

1 Tahun

Terselenggaranya pemeriksaan sampel kecacingan 2000 anak SD

Pelatihan Manajemen ISPA dan Diare

c.kelompok

13 org

Kab.Belitung Timur

1 Tahun

Pelatihan Man.SKD Ispa dan ILI berjumlah 13 orang.

5

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pemusnahan/karantina sumber penyakit menular

Rp. 311.850.000

Rp. 17.209.000

Kegiatan IRS

a. Individu b.Rumah Tangga c. Kelompok

10 Titik

Kab.Belitung Timur 1.Desa Aik Kelik 2.Desa Mayang 3.Desa Batu Itam 4.Desa Malang Lepau

1 Tahun

Terselenggaranya kegiatan IRS di 4 Titik

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Rp. 130.215.500

Rp.74.500.0 00

Penyemprotan / foging sarang nyamuk

a.Individu b.Rumah

26 Titik

Kab.Belitung Timur

1 Tahun

Terlaksananya kegiatan foging Fokus DBD dan

212

Penyemprotan / Foging sarang nyamuk

6

Tangga c.Kelompok

Cikungunya di 26 titik.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular - Pencegahan penularan penyakit endemik/epidermik

Rp.200.343.12 5

Rp.41.760.0 00

-pencegahan penularan penyakit endemik/epidermik -pemeriksaan mikroskopis sampel darah -Pengambilan sampel -Bantuan Perlengkapan kegiatan P2B2

a.Individu b.Rumah Tangga c.Kelompok

Kab.Belitung Timur

Jamkesmas dan Jampersal

Rp.646.865.11 3

Rp.0

 Rawat Jalan  Rawat Inap  Transport Rujukan  Pelayan jasa kesehatan  Biaya penanganan komplikasi kebidanan I dan neonatal di puskesmas PONED  Biaya jasa pelayanan dokter spesialis dan penggunaan peralatan penunjang spesialistik  Biaya pertolongan persalinan normal  Biaya pelayanan nifas  Pemeriksaan Kehamilan  Pertolongan Persalinan  Pelayanan nifas,termasuk pelayanan bayi baru

a.Individu b.Rumah Tangga c.Kelompok

Kab.Belitung Timur

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya cakupanAPI 0,5%per 100.000 penduduk,cute rate > 85%

Adanya perubahan dalam tata cara penarikan dana jamkesmas dan jamkersal 2012

213

lahir dan KB pasca persalinanPenanganan Komplikasi pada kehamilan,persalinan, Nifas dan Bayi baru lahir.

7

Program BOK

Rp.568.450.00 0

Rp.310.819. 000

 Upaya Yankes  Penunjang Yankes  Manajemen Puskesmas  Pemeliharaan ringan puskesmas

c.Kelompok

Kab.Belitung Timur

1 Tahun

Terlaksananya sarana penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas dan manajemen puskesmas.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1

PNPM Mandiri

Rp.9.250.000.0 00

Rp.7.700.00 0.000

2

RASKIN

58,350 kg

83,33%

1. Peningkatan Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2. Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat 3. Pemberdayaan Masyarakat dari Pemerintah Desa 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Bantuan beras

Kelompok masyarakat

Rumah Tangga

39 Desa

39 Desa

Januari 2012April 2013

3.890

39 Desa

JanuariDesember

92,5%

Berkurangnya beban pengeluaran RTS dalam mencukupi kebutuhan beras pangan

214

DINAS PENDIDIKAN

1

Wajib Belajar 9 Tahun

RP.885,680,00 0,00

852,600,000 ,00

Bantuan siswa miskin

Siswa kurang mampu

3.612

Siswa SD sekab. Belitung timur

2

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM),Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

RP. 27,500,000,00

100%

Bantuan uang tunai

Individu/ siswa miskin

100 orang

SMP Negeri/Swast a di Kab. Belitung Timur

DINAS ENERGI

PERTAMBANGAN

Februari s.d Desember 2012

96%

Siswa yang pindah daerah tidak bisa diganti dengan siswa yang lain

1 Tahun

APK siswa di SMP meningkat

Kuota belum terpenuhi

DAN

1

Pengadaan PLTS

682,945,000

405,900,000 atau 59,43%

Bantuan PLTS SHS

Rumah tangga

60 unit

Pulau ketapang

29 okt-12 des 2012

Selesai dilaksanakan

Tidak ada kendala

2

Pembangunan jaringan listrik pedesaan

1,982,851,500

7,872,812 atau 0,40%

Instalasi pedesaan

Desa-desa di Kab.Belitun g timur

8 Paket

Dusun marga mulya,Desa Cendil,Desa Balok RT.08 dan RT 19,Desa aik kelik,Desa Batu Penyu,Desa Dendang dan Dusun Plesak

20 sept-18 des 2012 untuk Dsn.Marga Mulya,dan 20 sept-19 Nov 2012 untuk Desa CEndil

-

Penyesuaia n dengan teknik dan rencana kerja PLN,dan terus melakukan koordinasi dengan PLN.

listrik

215

DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI

1

43.019,000

41,202,900

Bantuan pelatihan

kelompok

50 orang

Kafe Vega

-

50 pengurus koperasi telah dilatih

Program penciptaan iklim dan pengembangan industri usaha kecil dan menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah

3

DAN

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi

2

PERDAGANGAN

143.788.000

-

Bantuan modal usaha

kelompok

10 koperasi 1080 UKM

Kab.Belitung Timur

Sepanjang Tahun 2012

Tahun 2008 23.762.000.000,(8nKop,159 UKM):Tahun 2009 1.572.000.000(1 Kop,198 ukm);Tahun 2011 THP I 2.985.000.000;(2 Kop,600 UKM) Tahun 2011 THP II 1.065.000.000 (128 UKM);Tahun 2012 THP I 2.000.000.000 (217 UKM)

Tahap II 2012 masih dalam tahapan survey, rencana realisasi awal desember 2012,tingkat pengembali an per 31 oktober 2012: Tahun 2008 86,07%;Tah un 2009 92,39%,Tah un 2011 THP I 47,45%,Tah un 2012 THP II 30,84%

Ikut serta dalam pameran dengan penanaman modal,ikut serta belitung exotic dan pameran lain yang

Masih terbatasnya produk UKM yang dapat dipamerkan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usahah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

451.500.000

Bantuan pemasaran,promosi produk daerah

kelompok

Regional,nasi onal

216

Pengembangan klaster bisnis

4

747,415,000

dan kesulitan UKM untuk pemenuhan Order.

1 unit

manggar

Berdirinya galeri untuk menampung produk UKM

Masih dalam masa kontrak pekerjaan, kemajuan fisik sesuai rencana.

2 kali pelatihan telah terlaksana yaitu pelatihan kemasan dan pelatihan kerajinan tempurung kelapa

2 pelatihan lain yaitu anyaman pandan dan rotan akan dilaksanaka n pada minggu ketiga November 2012

Sebanyak 100 kepala keluarga mskin mempunyai masa depan usaha yang lebih baik dan pertumbuhan rasa tanggung jawab serta rasa kesetiakawanan sosial di diri mereka.

Masalah pola fikir,kebiasa an motivasi dan kreativitas serta kendala pemasaran yang akan

Program peningkatan kemampuan teknologi industri dan penataan struktur industri Pembinaan kemampuan teknologi industri

157,731,100

DINAS SOSIAL,TENAGA TRANSMIGRASI

1

Bantuan pemasaran

diadakan dalam skala regional

KUBE FM Tahun 2012

KERJA

Rp. 200.000.000

100%

Bantuan pelatihan

Kelompok

85 IKM

Manggar,simp ang pesak,simpan g renggiang,den dang

Bantuan usaha(uang)

Kelompok masyarakat

10 kelompok 1. Desa Baru (7 kelomp ok) 2. Desa Lalang( 3 kelomp

Kecamatan manggar 1.Desa Baru 2.Desa Lalang

DAN modal

Bulan mei 2012 pendataan Bulan September Pembukaan rekening Bulan November 2012 pencairan

217

ok)

2

RTLH Tahun 2012

- Pembanguna n Tahap I DPA PU dana untuk 1 Rumah Rp. 50.000.000 untuk 60 rumah - Pembanguna n Tahap II DPA DPKAD dana untuk 1 rumah Rp.45.000.0 00 untuk 100 rumah

100%

Bantuan pembangunan rumah

Rumah tangga

Pembang unan Tahap =60 Rumah Pembang unan Tahap II =100 Rumah

menghamb at majunya sebuah KUBE. Diseluruh wilayah Kab.Belitung Timur

Pembangunan i dilaksanakan tender Pembangunan II mulai bulan september – bulan desember 2012 dengan perincian: - Rapat I dengan kepala Desa dan LPM tujuan sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 19 september 2012 Pengajuan Surat Keputusan penunjukan LPM sebagai pembangunan RTLH dan penetapan Pagu RTLH perdesa tanggal 20 september 2012

Pembanguna rumah tidak layak huni sudah sebanyak 60 rumah pada tahap I dan pembangunan tahap II sedang dalam proses dan pelaksanaannya dengan memanfaatkan lembaga pemberdayaan di Desa yaitu LPM desa.

Kegiatan pembangun an RTLH yang dilaksanaka n oleh pemborong rat-rata kualitas bangunan yang dihasilkan kurang baik sedangkan pembangun an RTLH yang dilaksanaka n oleh LPM kemungkina n kendala yang dihadapi keterlambat an pada pembangun an dan pelaporan karena keterbatasa n waktu.

* Data realisasi anggaran pada tabel diatas mengacu pada tanggal pendataan yakni per November 2012. 218

3. Realisasi ProgramPenanggulangan Kemiskinan Nasional Nama Program

:

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Nama SKPD

:

Dinas Kesehatan

1. Beberapa aspek penting yang harus dikendalikan diantaranya : a. Apakah jamkesmas sudah diakses oleh orang yang tepat ? Jawab : sudah, jamkesmas telah di akses oleh masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. b. Apakah akses peserta jamkesmas terhadap pelayanan kesehatan meningkat dari waktu ke waktu? Jawab : Ya... Meningkat dalam arti meningkatnya kulitas pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, namun bukan berarti meningkat secara kualitas (jumlah kunjungan). Karena tujuan pelayanan kesehatan masyarakat adalah semankin sedikit masyarakat yang berkunjung ke unit-unit pelayanan masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan berarti semankin baik kondisi kesehatan masyarakat tersebut. c. Apakah tersedia kecukupan dan kelancaran dana pembayaran ke pemberi pelayanan Kesehatan (PPK) ? Jawab : Cukup, artinya apabila klaim penyedia layanan kesehatan disertakan dengan jumlah

pasien

dilayani,jenis

pelayanan,

obat

yang

diberikan,

lama

pengobatan,spesifikasi tenaga yang melayani. 2. Apakah data-data berikut ini tersedia di SKPD Bapak? a. Pedoman pelaksanaan program Jamkesmas ? (Ya) b. Rencana kerja dan indikator kinerja dari instansi terkait? (Ya) c. Laporan berkala utilisasi layanan kesehatan oleh peserta jamkesmas (jumlah kunjungan, BOR RS, jenis penyakit, daerah asal pasien)? (Ya) d. Profil rumah sakit dan puskesmas? (Ya) e. Profil kesehatan kabupaten? (Ya) f.

Laporan unit pengaduan baik terkait kepertaan maupun pelayan kesehatan?(Belum)

g. Daftar peserta jamkesmas? (Ya) h. Peraturan daerah dan peraturan lainnya terkait program jamkesmas? (Ya) 3. Apakah terdapat masalah dan kendala dalam pelaksanan program JAMKESMAS yang dialami baik dari sisi masyarakat, Puskesmas, RSUD, Dinas Kesehatan dan aparatur pemerintah kabupaten dan kecamatan ? (Ada tapi tidak terlalu signifikan, artinya permasalahan yang timbul bersifat kasus seperti terjadinya tumpang tindih pelayanan, misalnya peserta mempunyai kartu jamkesmas tibatiba hilang kemudian mereka meminta ganti ke desa dengan menunjukan KTP, sehingga

219

pihak desa mengeluarkan jamkesda sementara yang bersangkutan masih tercatat sebagai peserta jamkesmas. Namun kasus tersebut tidak terlalu banyak dan tidak menjadi permasalahan. 4. Adakah pengaduan masyarakat yang pernah diterima ? (Ada, pengaduan tersebut terkait kasus pelayanan yang kurang memuaskan, namun hal tersebut bersifat kasusistik dan tidak bisa degeneralisir secara umum).

Nama Program

:

Program Keluarga Harapan (PKH)

Nama SKPD

:

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Bagaimana dukungan SKPD penyedia layanan yang terkait dengan PKH? (Tidak ada Jawaban) 2. Sampai saat ini, tahapan apa yang sudah dilalui ? (Tidak ada Jawaban) 3. Apa kendala yang dihadapi ? (Tidak ada Jawaban)

Nama Program

:

Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Nama SKPD

:

Dinas Pendidikan

1. Bagaimana pelaksanaan dari program BSM dan apa sajakah masalah serta isu yang ada (Tidak ada Jawaban) 2. Apakah anak-anak yang menerima BSM ini sudah tepat ? (Tidak ada Jawaban) 3. Apakah penyaluran BSM ini diwaktu yang sudah sesuai ? (Tidak ada Jawaban) 4. Apakah peranan dari kantor dinas pendidikan kabupaten terkait pelaksanaan program BSM ini ? (Tidak ada Jawaban) 5. Adakah pengaduan masyarakat yang pernah diterima ? (Tidak ada Jawaban)

220

Nama Program

:

Beras Miskin (RASKIN)

Nama SKPD

:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)

1. Sudahkan progam raskin sampai pada sasaran yang tepat ? Jawab : (Sudah) 2. Sudahkan beras yang disampaikan dengan jumlah (kg) yang tepat? Jawab : (Sudah, 15 kg/RTS-PM) 3. Sudahkah program raskin dilaksanakan pada waktu yang tepat? Jawab : (Sudah) 4. Sudahkah penyaluran beras raskin dilakukan dengan mekanisme/tahapan yang tepat? Jawab : (Sudah) 5. Sudahkah pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pelaksanan raskin tersebut ? sebutkan jenis kontribusinya. Jawab : (Belum ada) 6. Apakah dokumen berikut tersedia ? a. Salinan pedoman umum dan lembar informasi/sosialisasi program raskin Jawab : (ada,tersedia) b. Salinan penetapan pagu raskin kabupaten Jawab : (ada,tersedia) c. Salinan daftar penerima manfaat (DPM) program raskin Jawab : (ada,tersedia) d. Salinan atau dokumen berisi infomrasi jadwal penyaluran yang disepakati oleh pemda dengan lembaga penyalur (bulog) Jawab : (Ada) e. Salinan hasil musyawarah desa Jawab : (Ada) f.

Salinan laporan pelaksanaan program raskin pada berbagai tingkatan secara berjenjang Jawab : (Ada)

7. Adakah pengaduan masyarakat yang pernah diterima ? Jika ada, mohon sebutkan. Jawab : Ada, Pengaduan masyarakat yang pernah diterima yaitu Daftar penerima Manfaat (DPM) hasil PPLS 2011 yang disampaikan oleh Tim Nasional Pertepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ternyata terdapat nama penerima yang kurang layak untuk menerima program Raskin.

221

Nama Program

:

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Nama SKPD

:

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)

1. Partisipasi masyarakat a. Berapa proporsi (%) masyarakat miskin yang terlibat dalam sosialisasi/musyawarah perencanaan ditingkat desa ? (Tidak ada Jawaban) b. Berapa proporsi (%) masyarakat miskin yang terlibat bekerja dalam pembangunan infrastruktur didesa ? (Tidak ada Jawaban) 2. Kelembagaan a. Apakah pembentukan kelembagaan masyarkat pengelola program dan pengelolanya di desa dan kecamatan dilaksanakan dengan musyawarah? (Tidak ada Jawaban) b. Apakah BKM/UPK telah membangun kemitraan dengan pihak ketiga (lembaga pemerintah, sektor swasta)? Jika iya, kemitraan seperti apa? (Tidak ada Jawaban) c. Apakah BKM/UPK menindaklanjuti keluhan masyarakat ? (Tidak ada Jawaban) 3. Pengembangan kapasitas a. Apakah telah dilakukan pelatihan bagi relawan/kader desa? Berapa kali? Jenis pengembangan kapasitas seperti apa? (Tidak ada Jawaban) b. Apakah telah dilaksanakan pelatihan dasar bagi pemangku kepentingan lainnya? Jenis pelatihan seperti apa ? berapa kali? (Tidak ada Jawaban) 4. Pelaksanaan Proyek Masyarakat a. Apakah usulan kegiatan masyarakat sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan penanggulangan kemiskinan ditingkat komunitas? (Tidak ada Jawaban) b. Apakah usulan masyarakat sudah diintegrasikan dengan RPJM desa dilokasi sasaran? (Tidak ada Jawaban) c. Berapa jumlah prasarana kesehatan, sosial, dan ekonomi yang telah dibangun? (Tidak ada Jawaban) d. Adakah kelompok sasaran ekonomi yang baru akan melaksanakan usaha ekonomi mikro (memberi kesempatan usaha bagi penganggur)?

222

(Tidak ada Jawaban) e. Bagaimana tingkat pengembalian pinjaman kelompok sasaran ekonomi? (Tidak ada Jawaban) 5. Keuangan a. Apakah BKM/UPK telah mendapatkan pelatihan mengenai sistem administrasi keuangan? Siapa yang memberikan pelatihan ? (Tidak ada Jawaban) b. Apakah telah dilakukan audit terhadap sistem administrasi, pengelolaan dan laporan keuangan BKM/UPK dan Gapoktan? Siapa yang melakukan audit? (Tidak ada Jawaban) c. Apakah hasil audit BKM/UPK disosialisasikan kepada masyarakat ? (Tidak ada Jawaban) 6. Pendampingan a. Apakah kader desa/relawan, fasilitator kecamatan/faskel telah mefasilitasi proses pemberdayaan sesuai prosedur yang ditetapkan? (Tidak ada Jawaban) b. Apakah intensitas pendampingan oleh faskel/fasilitator kecamatan dan faskot telah membantu proses pemberdayaan masyarakat? (Tidak ada Jawaban) c. Apakah jumlah fasilitator kecamatan/faskel dibandingkan dengan jumlah desa telah memenuhi kebutuhan pelayanan pendampingan dilokasi sasaran ? (Tidak ada Jawaban) d. Apakah fasilitator kecamatan/faskel telah memenuhi kompetensi yang cukup dalam melaksanakan pendampingan dilokasi sasaran? (Tidak ada Jawaban)

223

Nama Program

:

Kredit Usah Rakyat (KUR)

Nama SKPD

:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 1. Apakah pernah mendengar tentang informasi KUR ? Jawa : (Ya) 2. Apakah pernah memberikan sosialisasi terkait KUR ? Jawab : (Ya) 3. Apakah pernah memberikan pendampingan/bimbingan usaha pada calon nasabah KUR? Jawab : (Belum) 4. Berapa jumlah nominal jumlah penyaluran KUR ? Jawab : Pinjaman berjenjang (dimulai dari Rp.5.000.000) 5. Berapa jumlah nasabah penyaluran KUR ? Jawab : Data tahun 2010 sebanyak 98 orang, untuk tahun 2011 dan 2012 sudah dikonfirmasi melalui surat tapi tidak ada jawaban. 6. Berapa tingkat suku bunga yang dikenakan ? Jawab : untuk Kur Mikro (Maksimal Pinjaman Rp. 20.000.000,-) dengan suku Bunga 1,25% /Bulan, sedangkan jumlah flafon sampai dengan Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga 16% /Tahun.

Dari jawaban atas lembar pertanyaan yang disampaikan, diperoleh kesimpulan koordinasi ditingkat kegitaan penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Pengendalian dan evaluasi dimasa mendatang hendaknya dilakukan secara periodik. Proses pemantauan dan pengendalian hendaknya memperhatikan beberapa aspek berikut: 



Fokuspemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaandengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaanprogram.Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangkukepentingan lain dari program yang bersangkutan. Evaluasimeletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak: mengacu pada tujuan,membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program, dan menggunakankelompok kontrol.Sedangkan, informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilaikeberhasilan pelaksanaan dan masa depan program.

Jika kedua aspek tersebut berjalan, maka diharapkan akan terjadi peningkatan efektifitas dampak dari setiap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

224

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1 Prioritas Intervensi Bidang/Sektoral dan Wilayah a. Analisis Prioritas Bidang Ketenagakerjaan dengan Kemiskinan Gambar 6.1.1Analisis Prioritas Indikator Kemiskinan Terhadap Capaian Tingkat Kemiskinan

Dengan melihat perkembangan indikator ketenagakerjaan yang bergerak positif sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 diatas sudah sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. dengan demikian, terlihat sektor ketenagakerjaan sudah berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pada indikator pendukung terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang menunjukan bahwa isu kependudukan harus mendapatkan perhatian serius untuk memastikan gejala kenaikan jumlah penduduk miskin ini tidak berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. b. Analisis Prioritas Bidang Kesehatan dengan Kemiskinan Pada grafik dibawah ini, terlihat kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan pada periode 2006-2010 berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pada indikator kesehatan seperti AKB, dan AKI dalam tren 5 tahun terakhir. Hanya diisu Angka Kematian Balita, sejak tahun 2009 terjadi kenaikan yang membutuhkan perhatian khusus. Grafik dibawah ini bahkan menampilkan data pada tahun 2010-2011 terjadi kenaikan lebih 3 x lipat angka kematian balita. Fenomena ini menghawatirkan dan dibutuhkan intervensi khusus untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari kasus tersebut.

225

Gambar 6.1.2Analisis Prioritas Bidang Kesehatan Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan

c. Analisis Prioritas Bidang Pendidikan dengan Kemiskinan Gambar 6.1.3Analisis Prioritas Bidang Pendidikan Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan

Dibidang pendidikan, jenjang pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah ditingkat SMP/MTS. Pada level ini, terdapat kecenderungan penurunan pada indikator APK

226

dan APM. Dipandang perlu untuk menggali lebih jauh untuk mecari sebab/akar masalah dari indikasi yang ada. Selain itu, ditingkat sekolah dasar (SD/MI), juga terjadi kecenderungan penurunan angka partisipasi kasar (APK). Sebagai tindakan antisipatif, maka dipandang perlu menggali lebih dalam tentang penyebab adanya penurunan dari angka partisipasi kasar tersebut. d.

Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar dengan Kemiskinan

Gambar 6.1.4Analisis Prioritas Bidang Infrasturktur Dasar Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan

Dibidang pengembangan infrastruktur dasar, pada tahun 2009-2010 terjadi penurunan terhadap capaian indikator utama seperti proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan proporsi rumah tangga dengan akses listrik. Khusus untuk indikator proporsi rumah tanga dengan air minum layak, meskipun terjadi peningkatan persentase aksesnya, namun berada pada nilai yang masih lebih rendah dari capaian yang pada periode 2005-2008 capai. Kinerja indikator ini menjelaskan bahwa masih terdapat rumah tangga lama dan sekaligus semakin banyak rumah tangga baru yang belum memiliki akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Dari beberapa indikator tersebut, Peningkatan Akses Terhadap Air Minum Layak menjadi yang paling penting dilakukan.

227

e.

Analisis Prioritas Bidang Ekonomi dengan Kemiskinan Gambar 6.1.5Analisis Prioritas Bidang Ekonomi Terhadap Capaian Penanggulangan Kemiskinan

Dibidang ekonomi, sejak tahun 2005-2011 terjadi inflasi yang berada pada pola tidak terkendali walaupun dalam kecenderungan besaran inflasi yang terus menurun. Tingkat inflasi ini relevan dengan pergerakan indikator harga kebutuhan bahan pokok dan harga beras yang juga terus merangkak naik. Peningkatan harga beras dan harga kebutuhan pokok tentu berdampak langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin. Jika tidak mampu dikendalikan dengan baik, maka perkembangan indikator ekonomi ini tidak akan mendukung secara berkelanjutan terhadap penurunan tingkat kemiskinan kabupaten.

228

6.2 Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja Reorientasi anggaran pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dan mempertajam pengeluaran daerah sehingga memberikan dampak yang luas bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Berbagai kebijakan dan program pembangunan tersebut perlu diarahkan secara tajam pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Selain itu, berbagai kebijakan dan program pembangunan juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menciptakan hambatan dan beban baru bagi masyarakat miskin, tidak menciptakan ketergantungan masyarakat miskin dan tidak mematikan inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun pelaku usaha. Reorientasi pengelolaan anggaran juga dilakukan terhadap penggunaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pengelolaan dan penyaluran dana alokasi umum perlu diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dengan mengembangkan standar pelayanan minimum dan anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan dan penyaluran dana alokasi khusus merupakan instrumen anggaran yang langsung diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Langkah kegiatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan alokasi DAU dan memperbaiki komponen yang dibiayai dalam DAU. Dalam mewujudkan pembangunan, pendanaan adalah instrumen yang penting. Pemerintah selalu berhadapan dengan kondisi dimana dana terbatas. Olehkarenanya, penting untuk menyusun prioritas dan penggeseran terhadap beberapa isu pendanaan. Dalam meningkatkan efektifitas, bisa dilakukan 3 (tiga) hal: 1. Melakukan penyesuaian anggaran pada bidang bidang tertentu Prioritas pemanfaatan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda pada tiap bidang. Prioritas ini disusun berdasarkan analisis terhadap indikator-indikator terpilih. Daftar bidang dan isu yang menjadi perhatian bisa dilihat pada sub bab 6.1 2. Memfokuskan anggaran yang tersedia pada sasaran yang tepat Pada bagian ini, akan lebih fokus pada pendekatan efektiftas sasaran. Dalam menyusun rekomendasi ini, maka didasarkan pada data yang ada. Pada tahun 2013,kebijakan penetapan sasaran hendaknya difokuskan pada sasaran yang tepat. Data yang akan digunakan adalah data PPLS 2011. Data PPLS 2011 kabupaten Belitung Timur memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Terdiri dari 7.373 Rumah Tangga atau 24.596 jiwa (21.4% Penduduk Beltim) b. Dibagi menjadi 4 kelompok data (desil/sepersepuluh) c. Menyimpan indikator sosial ekonomi masyarakat tersebut Dengan asumsi dalam menentukan pendanaan fokus prioritas penanggulangan kemiskinan ini, melihat data rumah tangga miskin yang ada. Berdasarkan kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, maka terdapat empat kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pertama, kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 1 (satu) dalam data kelompok ini berjumlah 1756 RT. Kedua, kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 2 (dua) dalam data kelompok ini berjumlah 1167 RT. Ketiga, kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 3 (tiga) dalam data kelompok ini berjumlah 1166 RT. Keempat, kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan 4 (empat) dalam data kelompok ini berjumlah 3284 RT.

229

Gambar 6.2.1Komposisi Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Design data PPLS 2011 adalah sebagai database calon penerima perlindungan sosial. Oleh karenanya, PPLS 2011 memuat data penduduk berpenghasilan terendah dari total status sosial ekonomi masyarakat. Dengan dasar data tersebut, maka memungkinkan bagi pemerintah untuk mulai mengatur proporsi kebutuhan anggaran yang tepat atas dasar komposisi dan desil data. 3. Memprioritaskan anggaran pada kewilayahan tertentu Selain mempertimbangkan prioritas anggaran berdasarkan prioritas anggaran, dan penerima, aspek kewilayahan penting untuk dipertimbangkan terutama pada kegiatan yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur komunitas, penguatan kewilayahan, atau penentuan lokasi kegiatan pada sektor. Dari penyebaran kewilayahan masyarakat berstatus sosial ekonomi terendah, maka dapat diidentifikasi prioritas kewilayahan sebagai berikut: Gambar 6.2.2Penyebaran Rumah Tangga berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Dengan memperhatikan faktor-faktor diatas dan hasil Rapat Kerja Kelompok Program TKPK Tahun 2012, maka disusunlah penyesuaian program dan pagu indikasi kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagai berikut:

230

KELOMPOK PROGRAM CLUSTER 1 : BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

NO. 1. 2. 3. 4.

NOMENKLATUR PADA PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar dan Penderita Cacat Berat; Program Keluarga Harapan Daerah (Program Keluarga Pelangi Daerah); Pelayanan Dasar Kesehatan; Pelayanan Rawat Jalan & Rawat Inap Lanjutan kelas III; Pelayanan Rujukan Lanjutan kelas III;

5.

Pelayanan Keluarga Berencana Khusus masyarakat miskin;

6.

Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar & Menengah (Formal & Non Formal);

7. 8.

Penanggulangan Pekerja Anak dan Anak Putus Sekolah; Penyediaan Rumah Layak Huni;

9.

Subsidi Layanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10.

Pembinaan dan Konsultasi Pengembangan Berbasis Keluarga; dan atau

RKPD 2013

SKPD PENANGGUNGJAWAB

PAGU INDIKATIF

JaminanSosial Untuk Lanjut Usia Terlantar Dan Penderita Kecacatan Ganda

Dinsosnakertrans/ DPPKAD

900 jt

Program Keluarga Harapan Daerah

Dinsosnakertrans/ DPPKAD

2,8 M

Program Kemitraan Asuransi Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

4,32 M

Badan KBPP

47,5 Jt

Badan KBPP

60 Jt

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan

1,807M

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Paket A Setara SD (Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP (Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun) Penyelenggaraan Paket C Setara SMA (Program Pendidikan Menengah) Sosialisasi Ketenagakerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Program Penataan Administrasi Kependudukan)

Dinas Pendidikan

1,034 M

Dinas Pendidikan

25 jt

Dinas Pendidikan

40 jt

Dinas Pendidikan

30 jt

Dinsosnakertrans Dinas PU

125 jt 2M

Disdukcapil

105 jt

Badan KBPP

460 jt

Badan KPPP

85 jt

Dinsosnakertrans

20 jt

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Bhakti Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

Pembinaan Keluarga Berencana

Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan Dalam Pembangunan Penyuluhan Dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2013 Kabupaten Belitung Timur 11.

Peningkatan SDM Keluarga Miskin.

231

KELOMPOK PROGRAM CLUSTER 2 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NO. 1.

NOMENKLATUR PADA PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin (Program Masyarakat Berdayaguna Terpadu Pelangi);

RKPD2013


PAGU INDIKATIF

Rumah Pangan Lestari (Rpl)

Dinas Parbud & Dinas Pertanian

250jt

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

BPMPD

64jt

2.

Pemberdayaan Gizi Ibu Hamil & Balita Kelompok Miskin;

4.

Bantuan Pelatihan Manajemen Usaha kelompok;

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPD

62jt

5.

Pengembangan Sanitasi Sehat Komunitas;

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

Dinas PU

150jt

6.

Pengembangan Fasilitas Air Bersih Komunitas; dan atau

Program Pembangunan Peningkatan Sarana & Prasarana Air Bersih Pedesaan

Dinas PU

1M

7.

Pengembangan Sarana Prasarana Pemukiman;

Program Pengembangan Sarana – Prasarana Keciptakaryaan

Dinas PU

250jt

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2013 Kabupaten Belitung Timur

232

KELOMPOK PROGRAM CLUSTER 3 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL NO.

NOMENKLATUR PADA PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

RKPD 2013

Program Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kemampuan Tekhnologi 2. Bantuan Sarana Prasarana Usaha; Industri Dan Penataan Struktur Industri Program Penciptaan Iklim Dan Perkembangan 3. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro; Industri UKM Yang Kondusif (Penyusunan Kebijakan Tentang UKM) Program Peningkatan Kemampuan Tekhnologi 5. Bantuan Pelatihan Keterampilan Usaha berjenjang; dan atau Industri Dan Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2013 Kabupaten Belitung Timur 1.

Bantuan Pinjaman Modal Perorangan;


PAGU INDIKATIF

Disperindagkop /DPPKAD

4M

Distanhut/DPPKAD Disperindagkop

1,5 M 80jt

Disperindagkop

50jt

Perindagkop

200jt

Perindagkop

114jt

Perindagkop

48jt

Dinsosnakertrans

238jt

233

KELOMPOK PROGRAM CLUSTER 4 : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEKTORAL NO. 1.

2.

NOMENKLATUR PADA PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan Fasilitas Kelistrikan dan Energi;

Bantuan peternakan, perkebunan, kehutanan, dan usaha pertanian rakyat;

RKPD 2013 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pendistribusian Bibit Ternak, Tanaman Hortikultura/Pangan Pada Masyarakat Miskin Pelatihan Kelautan Perikanan (Program Pengembangan SDM 3. Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan; Peningkatan Manajemen Kelautan Dan Perikanan) Pembinaan &Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap & Pengembangan Fasilitas Usaha Pelaku Usaha Kelautan dan 4. Pengawakan Kapal Perikanan (Program Pengembangan Dan Perikanan; Pengelolaan Perikanan Tangkap) Pembangunan Prasarana Nelayan (Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pengembangan Sistem Pengelolaan Reklamasi Lahan Bekas 5. Lingkungan Hidup (Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Tambang; Lingkunganhidup) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan 6. Pengembangan Pengolahan Sampah Komunitas; dan atau Persampahan Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2013 Kabupaten Belitung Timur

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB DPE

PAGU INDIKATIF 1.050 M

DPE

1.440 M

Distanhut

160 jt

Distanhut

100 jt

DKP

320 jt

DKP

280jt (2.757 M DAK)

DKP

250 jt ( 2.5 M)

BLHD

60 jt

Distakoberman

250jt

234

Perkiraan anggaran penanggulangan kemiskinan perlu disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat, dan mengacu pada kerangka ekonomi makro. Dengan berbagai keterbatasan data dan informasi, rencana anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar masih bersifat sementara dan akan dilakukan perubahan.

235

6.3 Rencana Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan lembaga lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing, serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional. Peran dan fungsi TKPK ini cukup signifikan dalam mendorong upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Peran TKPK memiliki tantangan yang cukup berat dimana TKPK harus mampu menemukenali kondisi dan akar permasalahan serta melakukan analisis relevansi dan penentuan prioritas program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK juga harus mampu melakukan harmonisasi dan koordinasi antar TKPK maupun antara TKPK di daerah dengan TNP2K di tingkat pusat, serta mampu melakukan fungsi koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dan pemantauan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Untuk menjalankan fungsi dan peran diatas, maka pada tahun 2013 direncanakan agenda sebagai berikut : 1. Memperkuat Kelembagaan TKPK Kelembagaan TKPK diperkuat melalui pelaksanaan agenda rutin seperti Rapat Koordinasi, Rapat kelompok Kerja dan Rapat Kelompok Program secara terjadwal diinternal Tim TKPK Kabupaten. Disamping itu akan dikembangkan perangkat sosialisasi/kampanye seperti pamflet, brosur, Banner, dan atau media pembelajaran lainnya. 2. Memperkuat Sekretariat TKPK a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan rutin tahunan TKPK b. Memperkuat kapasitas SDM dan tim Tekhnis TKPK c. Melakukan koordinasi vertikal

Rakornas, Rakernis, Magang, Pelatihan dan bentuk

koordinasi vertikal lainnya baik dengan TKPK Provinsi dan TNP2K 3. Pendampingan Penyusunan Kebijakan Pendampingan akan dilakukan dalam rangka integrasi SPKD kedalam dokumen RPJMD sesuai amanat Permendagri 42 Tahun 2010 pada agenda Review RPJMD Tahun Anggaran 2013 4. Melakukan Analisis Pro Poor Planning Budgeting Dan Monitoring a. Mengembangkan dan memonitor Database Indikator MDG’s b. Membuat Forum Perencana Pro Poor 5. Mengembangkan Instrumen Pengendalian a. Meminta pelaporan triwulan terhadap pelaksanaan program b. Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat miskin atas layanan program penanggulangan kemiskinan 236

6. Mengembangkan Instrumen Pendataan Indikator Sampai Ketingkat Desa a. Langkah ini akan ditempuh dengan menyusun rencana kerjasama dengan Badan Pusat Statistik

untuk

mengembangkan

agenda

survey

SUSENAS

Kabupaten

yang

diperluasdengan menambah blok sensus sehingga mewakili data yang lebih luas b. Menyusun SOP pengendalian program bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa 7. Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Sasaran Terpadu Masyarakat Miskin a. Melakukan verifikasi dan perbaikan kualitas data-dasar masyarakat miskin berbasis PPLS 2011 b. Menyusun komitmen bersama kepala SKPD dalam melaksanakan penetapan sasaran terpadu bagi program penanggulangan kemiskinan 8. Pendampingan terhadap persipapan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Pendampingan pelaksanaan program perlu dilakukan terutama bagi pelaksanaan beberapa program unggulan daerah baru seperti Program Keluarga Harapan Daerah/Program Keluarga Pelangi dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2013

237

BAB VII PENUTUP Acuan dasar penanggulangan kemiskinan secara filosofi terkandung dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945, yaitu Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan tidak saja dilihat dari aspek/sisi pendapatan, kepemilikan aset produksi dan harta benda, melainkan kemiskinan juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang/kelompok orang menjadi miskin, dan keterbatasan akses kaum miskin pada keseluruhan proses kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemerintah Daerah harus melindungi hak-hak dasar warga terutama kaum miskin, dan memastikan adanya kebijakan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Inilah yang disebut sebagai perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan dari berbasis proyek dan sektoral menjadi berbasis hak-hak dasar kaum Miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan yang berbasis hak-hak dasar warga sangat relevan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui paradigma ini diharapkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama kaum Miskin. Pengakuan terhadap hak-hak dasar memberikan penegasan bahwa seluruh program Penanggulangan Kemiskinan tidak lagi menjadi beban atau biaya pembangunan (cost of development) melainkan sebagai investasi pembangunan (development of investment) dalam jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur ditentukan dari bagaimana kualitas kerjasama antar sektor terwujud. Dalam fungsi koordinasi dan pengendaliannya, TKPK mengharapkan senantiasa dukungan dan sinergi dari semua pihak agar bersama-sama semua elemen mampu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Adil dan Sejahtera, Amin.

238

LAPORAN PENCAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)

Recommend Documents