Rapat Koordinasi TKPK Tahun 2015 dengan Tema :
“Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015” Soreang, 27 November 2015
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan; Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 054/Kep.528- Bappeda/2014 tentang
Tim Koordinas penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bandung.
Latar Belakang KEMISKINAN adalah isu yang KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL Definisi dan Ukuran Kemiskinan yang Baik dan Handal sangat diperlukan; * Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan * Penentuan sasaran yang terukur bagi program * Penilaian efektivitas program
KABUPATEN BANDUNG (KONDISI TAHUN 2014) Laju PerPertumbuhan Penduduk
Kecamatan Desa Kelurahan Luas Penduduk Kabupaten Bandung Angka Kemiskinan (2013) Angka Kemiskinan (2014)*
: 31 : 270 : 10 : 1.767,93 Km2 : 3.470.393 jiwa : 7,94 : 7,56
PDRB (2014) : Rp.72.94 Trilyun (adhb); PDRB per kapita (2014) : Rp. 21.019.333 (adhb) Inflasi (2014) : 6,5 % LPE (2014) : 5,92% IPM (2014) : 75,69% (lama) IPM (2014) : 67,78 ( metode IPM baru) RLS (2014) : 8,72 th AMH (2014) : 78,86 % AHH (2014) : 70,54 th AKI : 48 dari 57114 Kel Hidup (2014) AKB : 33,90 per 1.000 Kel Hidup (2013) APK SD : 106,89 % (2013 - 2014) APK SMP : 97,69 % (2013 - 2014) APK SMA : 51,79 % (2013 - 2014)
1
PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR LAKI – LAKI DAN PEREMPUAN DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT USIA TAHUN 2014
* 75 +
34,219
70 - 74
K e l o m p o k
26,064
65 - 69
25,017
31,852
60 - 64
29,806
46,139
55 - 59
50,921
60,555
50 - 54
65,636
82,333
45 - 49
40 - 44 U m 35 - 39 u 30 - 34 r
28,201
87,416
100,646
105,696
127,343
133,907
143,606
144,427
157,870
25 - 29
159,773
135,188
20 - 24
138,393
142,451
15 - 19
145,435
151,091
156,759
10 - 14
158,997
165,628
5-9
158,770
166,158
0-4 200,000
151,809 150,000
158,287 100,000
50,000 Perempuan
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Laki laki
SUMBER : BPS KABUPATEN BANDUNG
Jumlah Penduduk Miskin
6
Dari tahun-ketahun tingkat kemiskinan relatif menurun, meskipun di tahun 20122013 sedikit melambat, namun target RPJMD tahun 2014 sebesar 7,72 sedangkan capaian tahun 2014 di angka 7,56% ** terlampaui Sumber Data : BPS RI Tahun 2014
Posisi Pencapaian tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung di bandingkan dengan Pencapaian Pusat dan Provinsi masih cukup Baik. Ini merupakan suatu Motivasi Untuk Kab.Bandung agar terus mengoptimalkan Akselerasi Pencapaian Tingkat Kemiskinan Di tahun 2015, Untuk Tahun 2014 Tingkat Kemiskinan Mencapai 7,56% ** (Angka sangat sementara)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Sumber Data : BPS RI
KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 Tingkat Kemiskinan 7.94 Garis Kemiskinan (GK) Rp 256.733
Rata-Rata Pengeluaran Pendudk Di bawah Garis Kemiskinan
P1
1.13
P2
0.25
Jumlah Penduduk Di bawah Garis Kemisinan, tahun 2013 sebesar 271.700 Jiwa Pendapatan Terendah Penduduk Miskin
Sumber Data : BPS RI Tahun 2014
% Miskin
IPM
10.00
76
9.00 8.00
75.5
7.00 6.00
75
5.00
74.5
4.00 3.00
74
2.00 1.00 0.00 % Miskin
2010
2011
2012
2013
2014**
9.29
8.99
8.33
7.94
7.56
Sumber Data : BPS RI Tahun 2014
73.5
2010 IPM 74.24
2011 75.01
2012 75.24
2013 75.4
2014 75.69
SEBARAN KEMISKINAN
Sumber Data : PPLS 2011
Menyusun Strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi dengan RPJMD Menganalisa kondisi kemiskinan di Kabupaten Bandung sesuai dengan Bidang indikator Kemiskinan
Memfasilitasi Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-Poor Oleh SKPD Terkait
TKPK Kab.Bandung
PENGUATAN DATA BASE KEMISKINAN
Melakukan advokasi pemantauan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan
Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah (LP2KD) Kepada Wakil Presiden
KELOMPOK PROGRAM/KLASTER PENANGGULANGAN KEMISKINAN KELOMPOK PROGRAM/KLASTER I
KELOMPOK PROGRAM/KLASTER II
KELOMPOK PROGRAM/KLASTER III
KELOMPOK PROGRAM /KLASTER IV
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Peningkatan dan perluasan program Pro-rakyat
Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat miskin
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis keluarga
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK
Karakteristik:
Karakteristik:
Karakteristik:
Karakteristik:
Kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.
Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
Memberikan kemudahan akses pelayanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
Contoh : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program BPJS, Program Beras Untuk keluarga Miskin (RASKIN)
Contoh : Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM) Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, Program Penyediasan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Contoh : Kredit usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Bersama
Contoh: Program Air Bersih untuk Rakyat, Program Listrik Murah Dan Hemat, Program Peningkatan kehidupan masyarakat Miskin Perkotaan
NO
Program/Kegiatan
Realisasi APBD 2012
Realisasi APBD 2013
Realisasi APBD 2014
RKPD 2015
KLASTER 1. Bantuan SOSIAL Terpadu 1 Berbasis Keluarga
381.634.004.193 299.192.480.739
Klaster 2. Penanggulangan Kemiskinan 2 Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
12.517.958.335
33.647.193.832
31.121.118.561
39,617,412,000
Klaster 3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi 3 Mikro Dan Kecil
15.567.711.450
19.012.182.773
30.418.868.415
20,743,466,590
Klaster 4. Penanggulangan Kemiskinan 4 Melalui Perluasan Program Pro-Rakyat
10.288.840.950
14.379.442.290
26.011.056.340
39,242,537,600
459.724.589.572
180,846,620,334
JUMLAH TOTAL 420.008.514.928 366.231.299.634
547.275.632.888
280,450,036,524
1
Akses Pendidikan
BOS, BSM Dikdas, Dikmen & PNF Non Kuota APBN
2
Akses Kesehatan
BPJS DAERAH SKTM DLL
3
Akses Infrastruktur
RUTILAHU LISDES DLL
15
Rekapitulasi Anggaran Program Kemiskinan
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
Program/Kegiatan 1 KLASTER 1. Bantuan SOSIAL Terpadu Berbasis Keluarga Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesda dan SKTM) Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Keluarga Berencana Raskin Program Keluarga Harapan (PKH) 2 Klaster 2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM PERDESAAN PNPM MASYARAKAT PERKOTAAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
3 Klaster 3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 5 Program pengembangan budidaya perikanan 6 Program peningkatan produksi hasil peternakan 7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan (BKPPP) 8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (BKPPP) 9 10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan (Distanbunhut) 11 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Distanbunhut) 4 Klaster 4. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Perluasan Program Pro-Rakyat Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (sanitasi air bersih) 3
*PENUTUP “ Kemiskinan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, namun kita berkomitmen untuk melakukan upaya mengurangi melalui berbagai pendekatan “
Rencana Program 2016 :
1.
Pelayanan gratis akte kelahiran bagi semua anak dari keluarga rentan miskin
2. 3. 4.
Rintisan Pelayanan Terpadu Kemiskinan
5. 6.
Raskinda (Rp. 1000,- per kg)
Rintisan TKPK Kecamatan dan Desa Optimalisasi tugas dan fungsi TKSK di kecamatan sebagai bagian dari PATEN
Program BSM dan PNF lebih dioptimalkan; dan Program Inovasi lainnya 15
Terima Kasih
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kabupaten Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung