Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Daftar Isi Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Glosarium/Daftar Singkatan
i iv vi ix
Bab I 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2.
PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Maksud Tujuan
1 1 5 5 5
Bab II 2.1. 2.2. 2.3.
KAJIAN LITERATUR Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Konsep Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Sebagai Kerangka Pikir
6 6 9 12
Bab III 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.2.1. 3.5.2.2. 3.5.2.3. 3.5.2.4. 3.6 3.7. 3.7.1.
METODOLOGI Pendekatan Metode Evaluasi Metode Pengambilan Data Kuantitatif dan Kualitatif Sampling dan Penentuan Responden Populasi dan Sampel Sebaran Sampel di 10 Kecamatan Manajemen Data Editing Entry Pengawasan, Observasi, Verifikasi dan Pemeriksaan Kuesioner Cleaning Imputasi Analisis data Pengolahan Data dan Analisis Data Kuantitatif Pengolahan dan Analisa Data Kualitatif
16 16 18 19 19 21 22 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 28
Key Informant Interview
Focused Group Discussion (FGD) Materi Wawancara Dokumentasi Proses Indikator Pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan Indikator Evaluasi Program Indikator yang Akan Diukur
i
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Bab IV 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Bab V 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Bab VI 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. Bab VII 7.1. 7.2. 7.3.
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI MASYARAKAT Karakteristik Demografi Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Rumah Tangga dan Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pendidikan Responden Pekerjaaan Utama Responden Kondisi Kesehatan
30 35
ASPEK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Aspek Ekonomi Rumah Tangga dalam Pekerjaan dan Pendapatan serta Pola Pengeluaran Rumah Tangga Aspek Keadilan dalam Akses Lembaga yang Ada di Masyarakat Aspek Politik Masyarakat dalam Keterlibatannnya dalam Pengambilan Keputusan Aspek Sosial Keluarga dalam Pengambilan Keputusan
41 41
KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kutai Timur Konsep PNPM Mandiri Perdesaan Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kutai Timur Kontribusi Pusat dan Daerah dalam Program Reguler PNPM Mandiri Perdesaan di Kutai Timur Kontribusi Pusat dan Daerah dalam Program Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kutai Timur Program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Konsep Dasar Kelompok SPP Pelaksanaan Program SPP di Kutai Timur Perkembangan Jumlah Kelompok dan Jenis Usaha Modal Pinjaman dan Perkembangan SPP Program Keluarga Harapan Konsep Dasar PKH Pelaksanaan PKH dan Capaian Sasaran di Kutai Timur Jumlah Dana dan Sebaran Sasaran PKH Di Kutai Timur Program Bantuan Langsung Masyarakat berupa Beras Miskin Konsep Dasar Program BLM Raskin Pelaksanaan Progran BLM Raskin di Kutai Timur Jumlah Beras dan Sebaran Beras di Kutai Timur Program Rumah Layak Huni Konsep Dasar Rumah Layak Huni Pelaksanaan Rumah Layak Huni di Kutai Timur
62 62 62 65 72
DISKUSI Relevansi Program Penanggulangan Kemiskinan pada Kebutuhan Masyarakat Efikasi Metode Program Penanggulangan Kemiskinan Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya dalam Penanggulangan Kemiskinan
32 34 36
51 55 59
74 75 75 76 79 87 106 106 106 109 110 110 112 118 118 118 120 125 127 128 131
ii
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
7.4. 7.5.
136 138
7.7.
Hubungan antara Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendapatan Hubungan antara Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Kesehatan Hubungan antara Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendidikan Keluarga Sustainability Program Penanggulangan Kemiskinan
Bab VIII 8.1. 8.2.
KESIMPULAN dan REKOMENDASI Kesimpulan Rekomendasi
145 145 147
7.6.
141 142
Daftar Tabel
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.1. 2.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia per Provinsi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012 - 2013 Kabupaten Kutai Timur 4.1. Pendapatan Keluarga (1) 4.2. Pendapatan Keluarga (2) 5.1. Kemudahan Meminta Bantuan Keadilan dan Hukum 5.2. Perlakuan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Keadilan dan Hukum 5.3. Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Apa yang Biasa Dikerjakan Suami Bila Ada di Rumah 6.1. PNPM MPd di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 - 2013 6.2. Alokasi BLM SPP Kabupaten Kutai Timur PNPM PPK dan PNPM MP di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 - 2013 6.3. Dana PKH 6.4. Penyaluran Bantuan PKH Tahap I dan II Tahun 2014 6.5. Distribusi Raskin di Kabupaten Kutai Timur 6.6. Distribusi Rumah PRLH 7.1. Sasaran Raskin dengan Tingkat Pendapatan 7.2. Penerima Progran PNPM MP dan Pendapatan 7.3. Sasaran PKH dan Pendapatan 7.4. Penerima Program PRLH dan Pendapatan 7.5. Penerima/Terlibat Program PNPM dengan Angka Kesakitan 7.6. Penerima Raskin dengan Angka Kesakitan 7.7. Penerima PKH dengan Angka Kesakitan 7.8. Penerima PRLH dengan Angka Kesakitan 7.9. Program PNPM MP dengan Partisipasi Anak Usia Sekolah 7.10. Penerima Raskin dengan Partisipasi Anak Usia Sekolah 7.11. Penerima PKH dan Anak Usia Sekolah
7 8 35 36 54 54 61 66 70 106 110 118 121 137 137 138 138 139 139 140 140 141 142 142
iii
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Daftar Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
1.1. 1.2. 2.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18.
Grafik Grafik
5.19. 5.20.
Grafik
5.21.
Grafik
5.22.
Data Kemiskinan Indonesia Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Kerangka Pikir Program Penanggulangan Kemiskinan Status dalam Keluarga Jumlah Anggota Keluarga Umur Anggota Rumah Tangga Pendidikan Terakhir Anak Usia Sekolah yang Masih Sekolah Alasan Tidak Sekolah Pekerjaan Utama Responden Balita di Bawah Garis Merah Keluhan Sakit pada 1 Bulan Terakhir Jenis Penyakit yang Dikeluhkan Tempat Mencari Pengobatan Biaya Sendiri untuk Perawatan Kesehatan Pemilikan Jamban Jenis Jamban yang Dimiliki Sektor Pekerjaan Utama (1) Sektor Pekerjaan Utama (2) Ketersediaan Pilihan Pekerjaan Sering Tidaknya Berubah Pekerjaan Status Pemilikan Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Perbandingan Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dalam Setahun Kepemilikan Pinjaman Perbandingan Besar Pinjaman Tahun Lalu dan Tahun Sekarang Lembaga Peminjam Kebutuhan Pinjaman Pengetahuan Mengenai Lembaga Peminjam Formal Sumber Pinjaman Non Formal Lembaga yang Sering Dimanfaatkan untuk Meminjam Uang Penyebab Orang Miskin Lembaga Tempat Memperoleh Keadilan dan Hukum Cara Menyampaikan Keluhan Ketertarikan Warga dalam Proses Pemilihan Pengurus/ Perangkat Desa Keputusan Memilih Pengurus/Perangkat Desa Keinginan di Waktu Mendatang dalam Proses Pemilihan Pengurus/Perangkat Desa Pengambil Keputusan berkait Masalah Lingkungan Sekitar (keamanan, sampah, air bersih dll) Keterlibatan dan Keinginan Terlibat dalam Pengambilan
2 3 14 31 31 32 33 33 34 35 37 37 38 38 39 39 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 47 48 49 49 50 51 52 53 55 56 56 57 58
iv
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik
5.23.
Grafik
5.24.
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
5.25. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10.
Grafik
6.11.
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20. 6.21. 6.22. 6.23. 6.24. 6.25. 6.26. 6.27. 6.28. 6.29. 6.30. 6.31. 6.32. 6.33. 6.34. 6.35. 6.36. 6.37.
Keputusan Berkait dengan Masalah Lingkungan Desa Keterlibatan dan Keinginan Terlibat dalam Penyusunan PJM Pronangkis Keterlibatan dan Keinginan Terlibat dalam Penyusunan PJM Pronangkis Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga Perubahan yang Dirasakan Setelah Ada PNPM Hari Orang Kerja/HOK Pekerja Keterlibatan dalam PNPM M Perdesaan Pemahaman tentang PNPM Keterlibatan dalam Jenis Kegiatan PNPM Jenis Keterlibatan dalam Kegiatan PNPM Keswadayaan Masyarakat Kontribusi Dana PNPM Kontribusi APBN dan APBD dalam Pembiayan Dana Reguler PNPM Kontribusi APBN dan APBD dalam Pembiayan Dana Reguler PNPM Kontribusi Dana Intergrasi PNPM Perkembangan SPP 2007 - 2014 Pertumbuhan Kelompok 2007 - 2014 Tata Cara Pemilihan Pengurus Kelompok Umur Tingkat Pendidikan Jenis Usaha Kelompok Mulai Beraktivitas Alasan Kelompok ini Dibentuk Tujuan Kelompok ini Dibentuk Banyaknya Anggota yang Paham Tujuan Kelompok Aturan dan Sanksi Tertulis Pembahasan Gagasan Baru untuk Kemajuan Kelompok Pembahasan Pembaharuan Kelompok Pembahasan Pembaharuan Produk dan Jasa Layanan Kelompok Pembahasan Tata Kelola Kelompok Pembahasan Pengembangan Jaringan Usaha/Kemitraan Usaha Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang Kebiasan Baik dalam Kelompok untuk Dilakukan Bersama Administrasi yang Dimiliki Kelompok Jajaran Pengurus yang Mampu Melaksanakan Tugasnya Cara Pemilihan Pengurus Kelompok Keterwakilan Seluruh Anggota Kelompok Cara Menyiapkan Calon Pengurus Kesulitan Mencari Calon Pengurus Pemimpin : Inovatif Adaptif-Demokratis
58 59 60 67 67 68 69 70 70 71 72 73 73 74 75 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 89 89 90
v
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
6.38. 6.39. 6.40. 6.41. 6.42. 6.43. 6.44. 6.45. 6.46. 6.47. 6.48. 6.49. 6.50. 6.51. 6.52. 6.53. 6.54. 6.55. 6.56. 6.57. 6.58. 6.59. 6.60. 6.61. 6.62. 6.63. 6.64. 6.65. 6.66. 6.67. 6.68. 6.69. 6.70. 6.71. 6.72. 6.73. 6.74. 6.75. 6.76. 6.77. 6.78. 6.79. 6.80. 6.81. 6.82.
Pendelegasian Pengurus Dapat Mengatasi Kebutuhan Anggota Pengurus Bisa Dievaluasi dan Dikritik Kelompok yang Telah Memiliki AD/ART Pertemuan Kelompok Jalannya Pertemuan Laporan Pengurus Pembicaraan Upaya Peningkatan Anggota Kelompok Sistem Administrasi Penggunaan Dana dari UPK Tunggakan Pinjaman Kegiatan yang Menunjang Pengembangan Usaha Anggota Kegiatan yang Menunjang Pengembangan Usaha Kelompok Anggota Memiliki Tabungan Tempat Menabung Dana Lain yang Disimpan di Kelompok Status Kelembagaan Kelompok Peningkatan Ketrampilan Anggota Penggunaan Teknik Tepat Guna Merk Dagang Pemantauan Pengurus Terhadap Anggota Perijinan Memiliki Akses Jaringan Lokal Membuka Akses Pasar Kelompok Aktif Berjejaring Peran Strategis dalam Pengambilan Keputusan Kelompok Hanya Melayani Anggota Kelompok Hanya Melayani Anggota Pendamping dalam Setiap Pertemuan Kelompok Materi yang Dibahas dalam Pertemuan Kelompok Manfaat yang diperoleh dalam kelompok PNPM Faktor yang Menyebabkan Kelompok PNPM Masih Bertahan Keluarga Penerima PKH Alasan Menerima PKH Jenis yang Diterima dalam PKH Besar Dana yang Diberikan 1 Tahun Terakhir Penggunaan Dana PKH Laporan Rencana dan Realisasi Raskin Keluarga Penerima Raskin Alasan Menerima Raskin Frekuensi Terima Raskin 1 Tahun Terakhir Jumlah Beras (Kg) Setiap Kali Menerima Raskin Satu-satunya Beras yang Dikonsumsi Perbandingan Sumber Utama Beras Sumber Beras di Luar Raskin
90 91 91 91 91 92 92 92 93 93 94 95 95 95 95 96 96 97 98 98 98 98 99 99 99 99 100 103 103 104 104 105 107 108 108 109 109 113 114 114 115 115 116 116 117
vi
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik
6.83.
Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik Grafik
6.84. 6.85. 6.86. 6.87. 6.88. 6.89. 6.90.
Mampu Tidaknya Keluarga mendapatkan Beras jika Raskin Tidak Ada DATA PRLH 2012 - 2015 Penerima Program PRLH Pemahaman tentang PRLH Alasan Mendapat PRLH Letak Rumah PRLH Jauh dari Rumah Sebelumnya Bagian yang Ada pada PRLH Kemudahan Akses Fasilitas Publik dari Tempat Tinggal PRLH Transfer Pengetahuan dan Nilai
7.1.
117 120 122 122 123 123 124 124 143
Glosarium / Daftar Singkatan
APBD APBN BAB Babinsa BGM BKAD BLM BLT BPS BSM BULOG CSR DDUB DIPA DOUM DPM DUB FGD HDI/IPM HOK Jamkesmas KII KODIM KORAMIL KUR MI NPUB
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Buang Air Besar Bintara Pembina Desa Bawah Garis Merah Badan Kerjasama Antar Desa Bantuan Langsung untuk Masyarakat Bantuan Tunai Tidak Langsung Biro Pusat Statistik Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin Badan Urusan Logistik Corporate Social Responsibility Dana Daerah untuk Urusan Bersama Daftar Isian Pelaksanaan Anggara Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat Daftar Penerima Manfaat Raskin Dana Urusan Bersama Focused Group Discussion Human Development Index/Indeks Pembangunan Manusia Hari Orang Kerja Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Key Informant Interveiw Komando Distrik Militer Komando Rayon Militer Kredit Usaha Rakyat Madrasah Ibtidaiyah Naskah Perjanjian Urusan Bersama
vii
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
ODF OPK PAUD PDAM PDPM-MPdPRLH PDRB Pedum Perbup PIRT PKH PNPM PPK PPLS PPP PRLH Pronangkis PSE PTO Raskin RPJMD RTM RTSM RTS-PM SD SDM Sekda SKPD SOP SPP SPSS TD TNP2K UEP UNDP UPK UUH
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Open Defication Face Operasi Pasar Khusus Pendidikan Anak Usia Dini Perusahaan Daerah Air Minum Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni Produk Domestik Regional Bruto Pedoman Umum Peraturan Bupati Perusahaan Industri Rumah Tangga Program Keluarga Harapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Program Pengembangan Kecamatan Pendataan Program Perlindungan Sosial Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli Program Rumah Layak Huni Program Penanggulangan Kemiskinan Pendataan Sosial Ekonomi Petunjuk Teknis Operasional Beras untuk Keluarga Miskin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rumah Tangga Miskin Rumah Tangga Sangat Miskin Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Sekolah Dasar Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Standard Operating Procedure Simpan Pinjam Perempuan Statistical Package for The Social Sciences Titik Distribusi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Usaha Ekonomi Produktif United Nations Development Program Unit Pengelola Kegiatan Umur Harapan Hidup
viii
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan menunjukkan indikator yang baik di mana dari tahun ke tahun jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan. Namun demikian masih saja menyisakan jumlah masyarakat miskin yang cukup besar, masih di atas 10% dan secara kualitas peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin melambat karena semakin menurunnya lahan-lahan produktif. Grafik di bawah menunjukkan bahwa dari tahun 2003 (17.42%)
mengalami penurunan
sampai dengan tahun 2012 (11.66%) dan pada tahun 2013 sampai dengan bulan Maret masih menurun (11.37%) akan tetapi pada bulan September sedikit naik menjadi 11.47%. Artinya bahwa penurunan angka kemiskinan masih mengalami fluktuasi walau nilai kecil. Akan tetapi kalau tidak dilakukan suatu upaya yang serius bisa terjadi jumlah masyarakat miskin tersebut akan semakin meningkat.
1
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 1.1. Data Kemiskinan Indonesia
Data Kemiskinan Indonesia (BPS) 28.55
Sep-13
11.47
maret 2013
11.37
Sep-12
11.66
maret 2012
11.96
2011
28.07 28.60 29.13 30.02
12.49
2010
31.02
13.33
2009
32.53
14.15
2008
34.97
15.42
2007 2006
39.05
17.75
2005
35.10
15.97
2004
36.15
16.66
2003
37.34
17.42 0
5
10
15
20
Populasi Penduduk Miskin (dalam juta)
Perpres
37.17
16.58
No.
15
Tahun
2010
tentang
25
30
35
40
45
Persentase Penduduk Miskin
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan
menggambarkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik penerima manfaat dan tujuannya sebagai berikut: 1. Kelompok program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga atau rumah tangga, yang bertujuan melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Program nasional dalam kelompok ini antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin (BSM). 2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan
2
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program nasional dalam kelompok ini adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4. Program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Grafik 1.2. Instrumen Penanggulangan Kemiskinan
INSTRUMENT OF POVERTY ALLEVIATION President Direction - Februari 2011 CLUSTER I Assistance and Social Protection Family-Based
CLUSTER II Community Empowerment
CLUSTER III Small & Micro Entrepreneurship Empowerment
Reducing the burden of expenditure of the poor
Increasing the ability and income of the poor
Increase savings and ensure business continuity MSEs
KLASTER I 1. PKH 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. Beasiswa Siswa Miskin 5. BLT *
KLASTER II
KLASTER III
PNPM Mandiri
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
CLUSTER IV
Cheap Program for People Provide "something" with very cheap price, with some government aid KLASTER IV 1. Very Cheap Houses 2. Cheap Vehicle 3. Water For People 4. Cheap Electricity & Save 5. Increased Life of Fishermen 6. Community Life Improvement Edge (marginalized) Urban
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seorang atau kelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
3
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain, pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objektif and subyektif. Menurut Bank Dunia (2003) penyebab dasar kemiskinan adalah : (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, (3) kebijakan pebangunan yang bias perkotaan dan bias perkotaan dan bias sektor, (4) adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistim yang kurang mendukung, (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi moderen), (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya, (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance), (9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang buruk, tata pemerintahan yang buruk dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Berdasarkan pengertian dan indikator yang berbeda maka program penanggulangan kemiskinan yang disusun pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Secara garis besar, cakupan program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dikembangkan di berbagai wilayah adalah: pertama, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya. Kedua, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, permukiman, perumahan dan prasarana pendukung lainya. Ketiga, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan
4
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
manusia yang berkaitan dengan aspek usaha, lapangan kerja dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan akan maksimal jika didukung oleh kerja tim yang terpadu dan pembagian kerja yang jelas dan fokus kelompok sasaran yang akurat dan lokasi program penanggulangan kemiskinan yang jelas. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan evaluasi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur baik dari sisi pencapaian program–program kemiskinan maupun efektivitas indikator kemiskinan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan agar keberhasilan penanggulangan kemiskinan sesuai antara angka pencapaian dengan kondisi rill di masyarakat. 1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1. MAKSUD
Maksud
diadakannya
Pekerjaan
Kajian
Evaluasi
Pengaruh
Pelaksanaan
Program
Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur adalah tersajinya terevaluasinya program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. 1.2.2. TUJUAN
1. Mengidentifikasi
Kondisi
terkini
pencapaian
program-program Penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur 2. Mengevaluasi target indikator kinerja pencapaian program-program Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur 3. Menyusun
rekomendasi
perbaikan
percepatan
pencapaian
program-program
Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur
5
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 2 KAJIAN LITERATUR
2.1.
Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur
Tujuan pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia, hal ini ditunjukkan oleh indikator yang ditetapkan melalui Indek Pembangunan Manusia (IPM), di mana dalam IPM memiliki tiga indikator utama yaitu angka melek huruf, umur harapan hidup, dan pendapataan (PDRB). Indonesia saat ini baru mencapai IPM 73.81, pada tahun 2012 posisi ini berada di peringkat 124 dari 187 negara, negara dengan IPM tertinggi adalah Norwegia, Australia dan Belanda, sedangkan negara dengan IPM paling rendah adalah negara-negara Afrika yaitu Kongo, Burundi dan Nigeria. IPM propinsi Kalimantan Timur posisinya berada di atas rata-rata Indonesia yaitu 77.33. IPM tertinggi di Indonesia adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 78.59 dan terendah adalah Papua 66.5.
6
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia per Propinsi Provinsi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1. Aceh
69,05
69,41
70,35
70,76
71,31
71,7
72,16
72,51
73,05
2. Sumatera Utara
72,03
72,46
72,78
73,29
73,8
74,19
74,65
75,13
75,55
3. Sumatera Barat
71,19
71,65
72,23
72,96
73,44
73,78
74,28
74,7
75,01
4. Riau
73,63
73,81
74,63
75,09
75,6
76,07
76,53
76,9
77,25
5. Jambi
70,95
71,29
71,46
71,99
72,45
72,74
73,3
73,78
74,35
6. Sumatera Selatan
70,23
71,09
71,4
72,05
72,61
72,95
73,42
73,99
74,36
7. Bengkulu
71,09
71,28
71,57
72,14
72,55
72,92
73,4
73,93
74,41
8. Lampung
68,85
69,38
69,78
70,3
70,93
71,42
71,94
72,45
72,87
9. Kepulauan Bangka Belitung
70,68
71,18
71,62
72,19
72,55
72,86
73,37
73,78
74,29
10. Kepulauan Riau
72,23
72,79
73,68
74,18
74,54
75,07
75,78
76,2
76,56
11. DKI Jakarta
76,07
76,33
76,59
77,03
77,36
77,6
77,97
78,33
78,59
12. Jawa Barat
69,93
70,32
70,71
71,12
71,64
72,29
72,73
73,11
73,58
13. Jawa Tengah
69,78
70,25
70,92
71,6
72,1
72,49
72,94
73,36
74,05
14. Yogyakarta
73,5
73,7
74,15
74,88
75,23
75,77
76,32
76,75
77,37
15. Jawa Timur
68,42
69,18
69,78
70,38
71,06
71,62
72,18
72,83
73,54
16. Banten
68,8
69,11
69,29
69,7
70,06
70,48
70,95
71,49
71,90
17. Bali
69,78
70,07
70,53
70,98
71,52
72,28
72,84
73,49
74,11
18. Nusa Tenggara Barat
62,42
63,04
63,71
64,12
64,66
65,2
66,23
66,89
67,73
19. Nusa Tenggara Timur
63,59
64,83
65,36
66,15
66,6
67,26
67,75
68,28
68,77
20. Kalimantan Barat
66,2
67,08
67,53
68,17
68,79
69,15
69,66
70,31
70,93
21. Kalimantan Tengah
73,22
73,4
73,49
73,88
74,36
74,64
75,06
75,46
75,68
22. Kalimantan Selatan
67,44
67,75
68,01
68,72
69,3
69,92
70,44
71,08
71,74
23. Kalimantan Timur
72,94
73,26
73,77
74,52
75,11
75,56
76,22
76,71
77,33
24. Kalimantan Utara
-
-
-
-
-
-
-
-
74,72
25. Sulawesi Utara
74,21
74,37
74,68
75,16
75,68
76,09
76,54
76,95
77,36
26. Sulawesi Tengah
68,47
68,85
69,34
70,09
70,7
71,14
71,62
72,14
72,54
27. Sulawesi Selatan
68,06
68,81
69,62
70,22
70,94
71,62
72,14
72,7
73,28
28. Sulawesi Tenggara
67,52
67,8
68,32
69.00
69,52
70.00
70,55
71,05
71,73
29. Gorontalo
67,46
68,01
68,83
69,29
69,79
70,28
70,82
71,31
71,77
30. Sulawesi Barat
65,72
67,06
67,72
68,55
69,18
69,64
70,11
70,73
71,41
31. Maluku
69,24
69,69
69,96
70,38
70,96
71,42
71,87
72,42
72,70
32. Maluku Utara
66,95
67,51
67,82
68,18
68,63
69,03
69,47
69,98
70,63
33. Papua Barat
64,83
66,08
67,28
67,95
68,58
69,15
69,65
70,22
70,62
34. Papua
62,08
62,75
63,41
64.00
64,53
64,94
65,36
65,86
66,25
69,57
70,1
70,59
71,17
71,76
72,27
72,77
73,29
Indonesia (BPS)
73.81
7
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Secara khusus, laporan yang diberikan pemerintah daerah Kutai Timur menunjukan bahwa kualitas pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya di mana hal ini ditunjukkan pada data di bawah ini. Angka IPM meningkat dari 75.21 tahun 2012 menjadi 75.46 tahun 2013. Angka ini masih di bawah angka IPM Kalimantan Timur (77.33). Angka harapan Hidup tahun 2012 68.79 sedikit meningkat pada tahun 2013 menjadi 68.86, begitu juga angka melek huruf tahun 2012 98.23% naik menjadi 98.28 pada tahun 2013. Artinya bahwa masyarakat yang tinggal Kutai Timur dapat berharap umur mencapai 69 tahun. Literacy masyarakat Kutai Timur sudah menunjukkan capaian yang sangat bagus di mana hampir semua masyarakat sudah melek huruf, artinya pendidikan sudah menjadi kebutuhan. Rata-rata lama sekolah sudah mendekati wajib belajar 9 tahun, pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah 8.10 meningkat menjadi 8.49 pada tahun 2013. Pendapatan masyarakat Kutai Timur juga meningkat, data ini ditunjukkan kemampuan daya beli atau pengeluaran per kapita Rp 632,23 pada tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp 639.33 pada tahun 2013. Angka ini sudah menunjukkan pada kriteria tidak miskin, BPS memberi ukuran tidak miskin/sebesar Rp 350.000 perbulan per kapita. Data pengeluaran ini juga merujuk pada semakin menurunnya angka kemiskinan di mana pada tahun 2012 sebesar 6.12% (24.295 jiwa) dan pada tahun 2013 menurun menjadi 5.87% (21.158 jiwa). Secara kuantitatif Kabupaten Kutai Timur masih menyisakan sedikit jumlah masyarakat miskin. Tabel 2.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012 – 2013 Kabupaten Kutai Timur No 1 2 3 4 5 6 7 8
IPM Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Angka Buta Aksara Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Per Kapita IPM Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin
Satuan Tahun % % Tahun Ribu rupiah % Jiwa %
2012 68,79 98,23 1,77 8,10 632,23* 75,21* 24.295* 6,12*
2013 68,86 **) 98,28 1,72 8,49 639,33 **) 75,46 **) 21.158 **) 5,87 **)
8
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
2.2.
Konsep Kemiskinan
Kemiskinan secara konseptual masih belum secara tegas didefinisikan, sebab beberapa cara pandang antar bidang keilmuan dan para praktisi masih ada perbedaaan pendapat. Hal ini telihat munculnya beberpa istilah seperti kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan akses dan kemiskinan budaya. Beberapa definisi yang ada menyebutkan bahwa kemiskinan menunjuk pada situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Hampir sama dengan pengertian tersebut di mana kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan secara konseptual dapat dipandang dari berbagai segi (Andry Bayo Ala 1981). Pertama, segi subsisten, yaitu penghasilan dan jerih payah seseorang hanya cukup untuk makan saja, bahkan tidak cukup pula untuk itu. Kedua, segi ketidakmerataan yang melihat dari posisi relatif dari setiap golongan menurut penghasilannya terhadap posisi golongan lain. Ketiga, segi eksternal yang mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan terhadap masyarakat di sekelilingnya, yaitu bahwa kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya. Kemudian kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya. Bappenas memberikan satu definisi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah di mana kemampuan masyarakat mengakses layanan publik menjadi ukuran miskin. Dengan demikian kemiskinan tidak saja berkait dengan ketidakmampuan ataupun etos kerja dari setiap individu, tetapi keterbatasan terjadi karena minimnya akses fasilitas publik. Seorang bisa menghasilkan
9
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
produk berupa tanaman sayuran dan hasilnya berlebih untuk konsumsi keluarga, kalau tidak ada sarana pasar atau pasar letaknya jauh, maka kelebihan produksi tersebut tidak bisa dijual dan akhirnya produk tadi hanya untuk konsumsi sendiri, yang tidak memberikan gambaran pada peningkatan kehidupan. Oleh Bappenas, indikator utama kemiskinan adalah (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1). Pendekatan Wilayah dan 2). Pendekatan Rumah Tangga. Penjelasan dari kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Pendekatan wilayah, merupakan pendekatan untuk memperkirakan penduduk miskin melalui kantong-kantong kemiskinan yang berupa desa miskin (desa tertinggal). Secara makro, pendekatan wilayah dilakukan berdasarkan asumsi bahwa penduduk miskin dapat diidentifikasi melalui fasilitas (infrastruktur), kondisi jalan, akses terhadap alat transportasi,
sarana
kesehatan,
pendidikan,
serta
kondisi
sosial
ekonomi
yang mendukung kehidupan masyarakat di wilayah yang diamati. Apabila infrastruktur wilayah tersebut tergolong berkualitas rendah, maka besar kemungkinannya tingkat kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tergolong rendah. Sebuah desa yang mempunyai infrastruktur kurang memadai diasosiasikan sebagai desa kantong kemiskinan.
10
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
2.
Pendekatan
rumah
tangga,
adalah
pendekatan
yang
mengacu
kepada
ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Perhitungan jumlah penduduk miskin dengan pendekatan rumah tangga pada prinsipnya adalah mengukur ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan yang paling minimal. BPS juga memberi ukuran kemiskinan dengan mengukur masyarakat dengan tingkat pengeluaran per orang per bulan di mana : 1.
Seorang dikatakan tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
2.
Seorang dikatakan hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari.
3.
Seorang dikatakan hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari.
4.
Seorang dikatakan
miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala
Rp 233.740.- ke bawah atau sekitar Rp 7.780.- ke bawah per orang per hari. Namun angka-angka rupiah tersebut masih rentan berubah karena sangat dipengaruhi inflasi setiap tahunnya dan
perubahan nilai tukar dollar terhadap rupiah yang tidak menentu.
Bank Dunia mendefinisikan bahwa garis kemiskinan absolut US$ 1 dan US$ 2 PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara/wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global /internasional. Ukuran ini juga dipakai oleh MDGs, di mana orang dianggap miskin apabila pengeluaran kurang dar 2$ per hari. Oleh pemerintah Indonesia ukuran nilai dollar tersebut dalam laporan MDGs tahun 2007 menggunakan ukuran 1$. Melihat berbagai definisi tersebut dan konsekwensi dari itu adalah bahwa pemerintah Indonesia berupaya melakukan penyelesasian atau penanggulangan kemiskinan dengan membuat berbagai program kebijakan, salah satunya adalah program yang langsung mengenai
11
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
pada tingkatan keluarga atau individu dalam bentuk Safety Net for the Poorest. Salah satunya adalah Bantuan Tunai Tidak Langsung (BLT), harapannya dengan BLT keluarga dapat terus hidup, minimal mampu memenuhi kebutuhan dasar makan dan minum. Untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut BPS membuat kriteria, ada 14 kriteria kemiskinan yaitu : 1)
Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2)
Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah
3)
Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4)
Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5)
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6)
Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7)
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8)
Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9)
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD. 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 2.3.
Program Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Sebagai Kerangka Pikir
Konsep penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah mengurangi kemiskinan atau meningkatkan derajad manusia menjadi lebih baik, secara ekonomi dan sosial. Masyarakat
12
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
sendiri tidak mau berlama-lama mengalami kemiskinan sehingga dengan batuan dari luar berupa program dan kegiatan penanggulangan kemsikinan disambut dengan baik. Pemerintah Indonesia mengadopsi ukuran-ukuran kesejahteraan dengan angka-angka yang berada pada Human Development Index/Indeks Pembangunan Manusia (HDI/IPM), di mana ukuran ada tiga ukuran yang mendasari indeks tersebut yaitu angka melek huruh, umur harapan hidup, dan pendapatan pada PDRB. Ketiga tolok ukur tadi menjadi dasar ukuran keberhasilan manakala program-program yang dilangsungkan berkait dengan pembangunan Manusia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya , berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Studi ini beranjak dari program yang telah dicanangkan pemerintah melalui intervensi yang terbagi dalam 4 kluster, yaitu kluster I dalam bentuk perlindungan sosial (Social Safety Net), kluster II berupa Pengembangan Masyarakat sebagai komunitas kewilayahan dalam bentuk kegiatan yang bersifat open menu, kluster III peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan usaha kecil, dan kluster IV adalah program yang dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua kluster tersebut mengarah pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ukuran utamanya adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan (ekonomi). Program
penanggulangan
kemiskinan
merupakan
bentuk
dari
kebijkan
top down
dari pemerintah pusat dan dana bersumber dari APBN dan sebagaian sebagai pendamping dari pemerintah APBD. Strategi dan implementasi diatur dalam sebuah aturan main berupa juklak dan juknis. Prinsip dari program penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan, partisipasi, transparan, dan pendampingan. Pendampingan dilakukan oleh pihat proyek dengan merekrut tenaga ahli yang disebut dengan fasilitator kabupaten dan kecamatan. Bentuk program merupakan intervensi teknik (metode) maupun keuangan yang merupakan bentuk input dan berproses melalui pendampingan fasilitator yang menggerakkan program tersebut bersama-sama masyarakat. Harapannnya program dapat berjalan lancar sesuai dengan target dan kemudian mampu mengungkit masyakat secara berdaya mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan.
13
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 2.1. Kerangka Pikir Program Penanggulangan Kemiskinan
Gambar di atas menunjukkan bahwa : No 1. Intervensi program melalui 4 kluster (tidak semua) yang terdiri PNPM, PKH, RASKIN, PRLH secala langsung menghasilkan output program No 4. Namun demikian tidak serta merta akan secara langsung berkaitan, akan tetapi ada dua variabel No 2 dan No 3. Variabel No 2, berupa pendampingan dan dukungan dari fasilitator kecamatan dan kabupaten, Satker dan birokrasi yang menjamin lancarnya kegiatan program dan menghasilkan output yang dikehendaki. Selanjutnya, kerja Pendamping, Satker dan Birokrasi ini menjadi lebih lancar dan optimal jika didukung sistem sosial budaya masyarakat yang kondusif. Sistem sosial budaya ini berupa social capital, human capital, natural capital, finance capital, environment capital yang mendukung terjadinya output yang diharapkan dalam program penanggulangan kemiskinan. Variabel No 4, berupa output program tersebut akan digunakan (utility) sepenuhnya oleh masyarakat dalam
mengkases fasilitas kesehatan, pendidikan dan
matapencaharian (livelihood) Dampak terakhir dari selurtuh rangkaian kerja variabel-varibel N1, No 2, No 3 dan No 4 adalah penurunan angka kemiskinan, dengan tolok ukur meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.
14
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Logika pikir di atas seakan mudah dan berjalan linear, namun demikian sangat mungkin terjadi ketidakoptimalan dalam setiap tahap kegiatan, pencapaian dan di mana ada kondisi-kondisi masyarakat yang kurang mendukung. Studi ini melihat bagaimana dinamika berjalannya suatu konsep pikir yang sangat beragam terjadi di masyarakat. Untuk itu semua kejadian fakta dan pola hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat.
15
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 3 METODOLOGI
3.1.
Pendekatan Metode Evaluasi
Evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pengaruhnya di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan menggunakan suatu pendekatan riset. Evaluasi dengan melakukan suatu riset (Evaluation Research) merupakan penerapan sistematis prosedur penelitian sosial untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan (implementation) dan pemanfaatan (utility) dari suatu intervensi program, yang pada ujungnya akan diukur indikator sebagai keberhasilan suatu program. Untuk mencapai pada keberhasilan program diperlukan juga kajian yang berkait dengan input, proses dan output, sebab dalam proses ini akan menentukan keberhasilan yang dilihat pada indikator outcome dan goal. Asumsinya, terdapat linearitas antara input, proses dan output yang menjamin keberhasilan program, namun jika yang terjadi tidak demikian maka perlu dilihat variabel lain.
Apakah ada kekeliruan dalam
konsep design awal atau pada saat pelaksanaanya terkendala? Dengan demikian evaluasi tidak sekedar benar atau salah berdasar pada standar konsep design awal, tetapi dalam design awal bisa saja terjadi kesalahan. Evaluasi yang akan kita lakukan adalah menggabungkan antara teknis audit dan kritis terhadap setiap langkah mulai dari design awal hingga pada outputnya. Dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Timur terdapat proses bagaimana program-program tersebut dilaksanakan. Untuk itu proses bagaimana program ini dilaksanakan dan diimplementasikan perlu untuk dikaji. Tahapan kajian terhadap proses tersebut meliputi:
16
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Hukum
Perundangan
Kebijakan
RPJMD , Visi dan Misi SK , Perbup , SOP
Strategi
Issues Strategi, efikasi
Perencanaan
Program tahunan, pembiayaan
Status Implementasi
Pelaksanaan, realisasi biaya
Kompetensi
Peningkatan kelembagaan dan SDM
Indikator
Standar performance (kinerja) output, outcome dan impact
Berdasarkan tujuan program Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur, evaluasi akan mengkritisi dengan berbagai petanyaan yang menyangkut beberapa konsep (ukuran) di bawah ini : 1. Efisiensi: apakah beberapa aktifitas yang telah dilakukan sudah berjalan dengan rasio (perbandingan) terbaik antara input yang digunakan dengan output yang dicapai? 2. Efektivitas: Apakah semua output yang ditetapkan untuk menghasilkan outcome tertentu telah dicapai sesuai yang diharapkan? Atau apakah outcome yang ditetapkan untuk mencapai impact tertentu telah dicapai sesuai yang diharapkan? 3. Dampak: Apakah outcome dan/atau dampak yang telah terjadi selama keberadaan program telah membawa pengaruh (dampak) baik positif maupun negatif di masyarakat? 4. Relevansi: Apakah intervensi program itu menjawab permasalahan/kebutuhan masyarakat? Apakah intervensi yang dilakukan program sesuai dengan kebijakan pembangunan dari Pemda setempat. Kesesuain tersebut akan tercermin bagaimana program tersebut berfungsi, dimanfaatkan sebagai cara untuk menuju pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. 5. Kesinambungan: Apakah di masyarakat terdapat tanda-tanda kemandirian masyarakat? Pihak siapa yang mengambil alih peran pendamping dalam pengembangan masyarakat? Dari mana sumber-sumber anggaran masyarakat dalam melanjutkan program pengembangan tersebut?
17
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
3.2.
Metode Pengambilan Data Kuantitatif dan Kualitatif
Metode penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. a.
Data Primer, yakni data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sumber data primer adalah survey rumah tangga (kuantitatif) penerima manfaat dan data kualitatif diperoleh melalui FGD dan indepth interview serta kajian/review dokumen yang berkait penanggulangan kemiskinan. Data kuantitatif yang diperoleh dari survei rumah tangga berupa informasi tentang karakteristik rumah tangga, pendidikan anak sekolah, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, aspek sosial, aspek poilitik, aspek keadilan, dan bagian yang berkait dengan program penanggulangan kemiskinan yaitu PNPM Mandiri perdesaan, SPP (Simpan Pinjam Perempuan), Program Keluarga Harapan (PKH), Pembagian Beras Miskin (RasKin), Program Rumah Layak Huni (PRLH). Data kualitatif yang diperoleh melalui FGD dan Indepth Interview mengenai perundangan yang mendasari program, kebijakan daerah, strategi, perencanaan, strategi dan implementasi program nasional dan pembangunan daerah yang relevan dengan pencapaian target program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur. Wawancara mendalam (indepth Interview) pada informan kunci di SKPD terkait yaitu Bappeda, Bapermas, Bidang Ekonomi, dan sekretariat TNP2K dan FasKab PNPM Mandiri perdesaan, sekretariat PKH, Pengelola Raskin dan Sekretariat Rumah Layak Hidup. Selain itu, pengumpulan informasi juga dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) untuk aparat pelaksana program di tingkat kabupaten dan masyarakat desa, serta rumah tangga penerima. Masing-masing FGD beranggotakan enam hingga 10 orang peserta.
b.
Data sekunder, yakni data yang dikumpulkan secara tidak langsung. Sumber data ini adalah dokumen, publikasi, laporan-laporan (yang dipublikasikan maupun tidak) terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.
18
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Data sekunder ini dikumpulkan dari instansi-instansi pelaksana program, baik PNPM, Program Raskin, Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH) dan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain: 1) data jumlah penerima manfaat Raskin, PRLH dan PKH (Target dan Realisasi); 2) data jumlah keluarga miskin di kabupaten (BKKBN dan BPS); 3) data jumlah rumah tangga terdaftar PKH, PRLH dan Raskin susulan; 4) data kesejahteraan rumah tangga, dan 5) beberapa peraturan yang melandasi pelaksanaan program termasuk Inpres, Surat Keputusan Mendagri, Menko Kesra dan SK Bupati.
3.3.
Sampling dan Penentuan Responden
Desain studi ini lebih banyak mengacu pada proses penelitian survei, pengambilan data dilakukan secara cross sectional, di mana beberapa variable secara bersamaan diambil satu kali waktu. Studi cross sectional dilakukan dengan tanpa pembanding, sebagai upaya untuk mengetahui hasil dari program maka perbandingan akan dilakukan dengan hasil penelitian atau data lain seperti BPS serta angka yang bersumber dari SKPD atau angka nasional. 3.3.1. Populasi dan Sampel Populasi dalam Evaluasi adalah seluruh rumah tangga di kabupaten Kutai Timur penerima program penanggulangan kemiskinan. Sampel rumah tangga dipilih berdasarkan jumlah sebaran populasi penduduk, proses pemilihan calon rumah tangga dilakukan dengan three stage sampling. Stage pertama adalah pemilihan kecamatan. Kecamatan yang dipilih secara purposive yaitu yang memliki intensitas tinggi
program penanggulangan kemiskinan dan
operasional pelaksanaan evaluasi tidak membutuhkan biaya ekstra besar. Stage kedua adalah pemilihan desa yang berada di kecamatan terpilih, dari jumlah Desa yang ada akan diambil secara purposive pula dengan pertimbangan intensitas program dan kepadatan penduduk. Pertimbangan pemilihan kecamatan dan desa dilakukan dengan mendiskusikan dengan Bappeda dan kantor BPS Kutai Timur. Stage ketiga rumah tangga di mana rumah tangga akan diambil secara acak, dan besarannya dihitung berdasar pada besaraan sampel dengan rumus (Lamenshow dkk, 1997)
19
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Sample Size N = Deff x Z21/2α x PQ d2 Where : n = estimated minimal sample size Deff= design effect of cluster sampling design Z = z value for degree of freedom (α) P = Proportion of the poor community Q= 1-P
Using formula above, by considering Deff=2, α=0.05, proportion of the poor (3,6%=0.0,36) and precision (d)= 0.05 then the estimated minimal sample size will be: 492 round (11 samples in 45 cluster)
Jumlah sampel rumah tangga nantinya akan dibulatkan menjadi 500 KK yang tersebar pada 10 kecamataan sampel dan dari 10 kecamatan akan diambil 3 desa dan masing-masing desa diambil 10 rumah tangga. Pengambilan data untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diambil 100 kelompok SPP, jumlah ini representatif dari jumlah kelompok SPP yang berada pada pada program PNPM Mandiri Perdesaan. Jumlah 100 SPP akan diambil di 10 kecamatan terpilih, dan setiap kecamatan diambil 10 kelompok SPP. Jumlah Desa di 1 kecmaatan sebanyak 3 desa, dan setiap desa diambil kelompok SPP
bervariasi. Pada desa I yang dianggap paling banyak
penduduknya diambil 4 kelompok SPP, sedang untuk 2 Desa lainnya masing-masing diambil 3 Desa.
20
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
3.3.2. Sebaran Sampel di 10 Kecamatan 1
Kecamatan SANGATA UTARA
2
TELUK PANDAN
3
RANTAU PULUNG
4
BENGALON
5
KALIORANG
6
KAUBUN
7
MUARA ANCALONG
8
MUARA BENGKAL
9
MUARA WAHAU
10
KONGBENG
Desa I Sangata Utara 20 RT, 4 SPP Teluk Pandan 20 RT , 4 SPP Margo Mulyo 20 RT , 4 SPP Sepaso 20 RT, 4 SPP Bukit Harapan 20 RT , 4 SPP Cipta Graha 20 RT , 4 SPP Kelinjau Ilir 20 RT , 4 SPP Muara Bengkal Ilir 20 RT , 4 SPP Muara Wahau 20 RT , 4 SPP Suka Maju 20 RT , 4 SPP
Desa II Teluk Lingga 15 RT , 3 SPP Suka Rahmat 20 RT , 3 SPP Mukti Jaya 20 RT , 3 SPP Sepaso barat 20 RT, 3 SPP Bukit Makmur 15 RT 3 SPP Bumi Jaya 15 RT 3 SPP Muara Dun 15 RT 3 SPP Muara Bengkal Ulu 15 RT 3 SPP Nehesuabin 15 RT 3 SPP Marga Mulya 15 RT 3 SPP
Desa III Singa Gembara 15 RT , 3 SPP Kondolo 20 RT, 3 SPP Kebon Agung 20 RT , 3 SPP Sepaso Timur 20 RT , 3 SPP Bukit Jaya 15 RT, 3 SPP Bumi Rapak 15 RT 3 SPP Gemar Baru 15 RT 3 SPP Benua Baru 15 RT 3 SPP Karya Bakti 15 RT 3 SPP Makmur Jaya 15 RT 3 SPP
RT = Rumah Tangga SPP = Simpan Pinjam Perempuan
3.3.3. Penetapan Sampel Rumah Tangga Pemilihan rumah tangga sebagai sampel dipilih secara random sistematis (sistematic random sampling). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) Penetapan dusun/RW/lingkungan secara Contoh Tabel Random
sistematis.
Untuk
dusun/RW/lingkungan
pemilihan yang
pertama
menggunakan tabel random berdasar daftar/listing dusun di masing-masing Desa. b) Dari dusun/RW/lingkungan yang terpilih kemudian dilakukan pencatatan daftar rumah
tangga
(listing)
secara
21
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
keseluruhan. Dari masing-masing dusun/RW/lingkungan akan dipilih sebanyak kuota yang telah ditetapkan. c) Dari daftar rumah tangga tersebut kemudian dipilih secara Random sistematis. Untuk pemilihan rumah tangga pertama/responden menggunakan tabel random sedangkan rumah tangga berikutnya dipilih secara sistematis/interval. Jika tidak memungkinkan dilakukan listing maka pengambilan responden akan dilakukan dengan cara memutar jarum/pena, dari titik berhenti pena akan dipilih rumah tangga searah jarum/pena dan secara berurutan diambil sesuai kuota RT Pengumpulan data rumah tangga dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan Kuesioner. 1) Responden untuk sosial survei adalah Kepala Keluarga atau pasangan rumah Tangga atau Anggota Rumah Tangga yang dapat memberikan informasi tentang program penanggulangan kemiskinan. 2) kelompok SPP di mana informasi diperoleh dari ketua kelompok atau yang mewakili. Dengan demikan ada 2 kuesioner terstruktur yaitu kuesioner untuk rumah tangga penerima manfaat dan kuesioner untuk kelompok SPP.
3.4.
Manajemen Data
Proses manajemen data baseline terdiri dari, Edit, Entri, Penggabungan Data, Cleaning, dan Imputasi. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Proses yang dilakukan di lokasi pengumpulan data adalah, Edit, Entri, 3.4.1. Editing Pengumpulan data evaluasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari dua pewawancara dan satu data editor merangkap menjadi Ketua Tim (supervisor). Tim tersebut didampingi oleh penanggung jawab koordinator wilayah (Korwil). Dalam pelaksanaan pengumpulan data, editing merupakan salah satu mata rantai yang secara potensial dapat menjadi kontrol kualitas data. Editing mulai dilakukan oleh data editor atau supervisor semenjak pewawancara selesai melakukan wawancara dengan responden. Supervisor harus memahami
22
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
makna dan alur pertanyaan. Supervisor melakukan editing kuesioner meliputi pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban, termasuk konsistensi alur jawaban. 3.4.2. Entry Program entri data Baseline dikembangkan menggunakan software Cspro. Program entri tersebut mencakup sosial survei. Pertanyaan pada baseline ditujukan untuk responden dengan berbagai kelompok umur yang berbeda. Kuesioner tersebut juga banyak mengandung skip questions (pertanyaan lompatan) yang secara teknis memerlukan ketelitian untuk menjaga konsistensi dari satu blok pertanyaan ke blok pertanyaan berikutnya. Oleh karena itu maka dibuat program entri yang diperkuat dengan batasan-batasan entri secara komputerisasi. Prasyarat ini menjadi penting untuk menekan kesalahan entri. Hasil pelaksanaan entri data ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses manajemen data, khususnya yang berkaitan dengan cleaning data. 3.4.3. Pengawasan, Observasi, Verifikasi dan Pemeriksaan Kuesioner Dalam menjaga kualitas data yang diperoleh dari survei maka pengawasan bertingkat dilakukan oleh supervisor, korwil dan timinti (core team) melalui observasi, verifikasi dan pemeriksaan kuesioner. Observasi: untuk mengevaluasi pemahaman, teknik wawancara dan penyelesaian masalah/kasus enumerator. Verifikasi: untuk memastikan tidak adanya pemalsuan data. Pemeriksaan kuesioner: untuk memastikan kelengkapan data dan konsistensi. Untuk menjaga kualitas data yang diperoleh di lapangan maka perlu dilakukannya pemeriksaan data. Dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang penting mendapat perhatian: Supervisor dilarang merubah data sendiri. Setiap ada kesalahan data, supervisor harus mengkonfirmasi ke enumerator secara tertulis. Apabila diperlukan, enumerator harus kembali lagi mewawancara responden untuk mendapatkan data yang benar.
23
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
3.4.4. Cleaning Tahapan cleaning dalam manajemen data merupakan proses yang penting untuk menunjang kualitas. Proses ini dilakukan juga dalam survei evaluasi. Tim Manajemen Data akan melakukan cleaning awal pada data elektronik setiap kecamatan pada saat menerima data elektronik dari supervisor. Apabila ada data yang perlu dikonfirmasi ke tim pengumpul data di kecamatan, maka tim Manajemen Data akan berkoordinasi dengan data editor untuk entri ulang bila perlu dan mengirimkan kembali yang sudah diperbaiki melalui email. Cleaning sementara hanya dilakukan pada variabel-variabel tertentu yang dianggap sangat berisiko untuk salah. Setelah penggabungan keseluruhan kecamatan, dilakukan cleaning variabel secara keseluruhan. Tim Manajemen Data menyediakan pedoman khusus untuk melakukan cleaning data baseline. Perlakuan terhadap missing values, no responses, outliers amat menentukan akurasi dan presisi dari estimasi yang dihasilkan. 3.4.5. Imputasi Imputasi adalah proses untuk penanganan data-data missing dan outlier. Tim Manajemen Data akan melakukan imputasi data elektronik secara total, imputasi dilakukan untuk data-data kontinyu yang outlier. Sedangkan data missing tetap dipertahankan dengan keterangan tidak bersedia menjawab. 3.5.
Analisis data
3.5.1. Pengolahan Data dan Analisis Data Kuantitatif Analisis data kuantitatif akan dilakukan dengan software SPSS, dengan diawali dengan melihat sebaran tiap variabel melalui tabulasi frekuensi. Hasil dari tabulasi frekuensi ini akan menunjukkan sebaran data apakah terdistribusi normal atau tidak, melihat central tendency pada titik median, mean dan modus. Dari hasil tabulasi frekuensi dapat disajikan analisis univariate berupa persentase pada setiap option pertanyaan, dan dapat lihat rata-rata atau modus angka yang sering muncul pada suatu variabel.
Analisis univariate kemudian akan ditindaklanjuti dengan analisis bivariate
24
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain, bergantung logika pikir kaitan antar variabel. Dan jika diperlukan maka untuk melihat lebih detail pola dan kuatnya hubungan serta arah hubungan berbagai variabel dengan satu dependent variabel akan digunakan analisis multivariate. 3.5.2. Pengolahan dan Analisa Data Kualitatif
Metode kualitatif akan dilakukan guna melengkapi dan menjelaskan pola hubungan antar variabel yang terjadi, sehingga informasi yang disampaikan akan memperjelas hubungan yang terjadi atau fakta yang melatarbelakangi. Metode kualitatif yang akan digunakan adalah Indepth Interview dan FGD dengan memfokuskan pada kebijakan, strategi, status implementasi dan informasi yang melatarbelakangi fakta dalam setiap program. 3.5.2.1.
Key Informant Interview
Interview ini dilakukan untuk menggali data tentang kebijakan, strategi, implementasi, dan permasalahan yang dihadapi serta pelajaran yang dapat dipetik untuk dijadikan pertimbangan kelanjutan program.
KII lebih memfokuskan pada informan-informan kunci yang berkait
dengan program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, SKPD yang memiliki program-program berkait dengan penanggulangan kemiskinan, para pelaksana program di dinas kabupaten. Wawancara mendalam ini akan dilaksanakan pada Para Pelaksana Program PNPM, PKH, RLH, RASKIN, Dinas/SKPD; Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan 3.5.2.2.
Focused Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan untuk menggali data secara bersama-sama, berdasarkan pada topik yang didiskusikan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat temuan-temuan, dan merupakan penjelas dari latar belakang munculnya data kuantitatif dan sebagai pengkayaan informasi bersama dengan Indepth Interview.
25
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
3.5.2.3. a.
Materi Wawancara
Perundangan, kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah, dan dilacak pada strategi yang digunakan dalam melaksankan program, menilai status implementasi proggram.
b.
Feedback
capacity
building
(sumber
daya
manusia,
kelembagaan,
kebijakan)
yang diperoleh pemerintah pada saat dan setelah pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan (PNPM, PKH, RLH, dan RASKIN) c.
Nilai-nilai (akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, transparansi, gender, manajerial) yang sekiranya tertransformasi ke masyarakat melalui program-program tersebut
d.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut di atas melalui lembaga-lembaga di Perdesaan seperti organisasi berbasis masyarakat
3.5.2.4.
Dokumentasi Proses
Ini disebut sebagai metode dokumen proses yakni metode kajian dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang dimiliki, diadministrasikan oleh pengelola program (dalam hal ini SKPD di Kabupaten Kutai Timur). Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti tertulis yang dapat menggambarkan bagaimana suatu program dijalankan. Dari berbagai dokumen tersebut dilihat peristiwa-peristiwa atau kegiatan secara berurutan (kronologis) dijalankan, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan merupakan informasi untuk bahan kajian. Dokumen yang diperlukan adalah mulai dari Design Program (merupakan garis besar program), laporan baseline, perencanaan bulanan, perencanaan tahunan, notulensi kegiatan, laporan keuangan, laporan hasil supervisi-monitoring secara rutin, baik bulanan (tribulan, semester) maupun tahunan dan laporan akhir. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan kemudian dipilahkan sesuai dengan sektor masingmasing, yaitu dokumen untuk manajemen dan administrasi program, dokumen program pendididikan, dokumen program kesehatan dan dokumen program lainnya. Pelaksanaan analisis dokumen proses ini adalah pertama, melakukan listing dokumendokumen apa saja yang ada di dalam inventaris program. Kelengkapan atau kekurangan
26
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
dokumen, baik dari jenis maupun rutinitasnya akan dilihat sebagai konsekuensi dan kontinyuitas inventarisasi dokumen. Kedua, melihat kesesuaian isi dari dokumen yang merupakan pemberi informasi atas jalannya program, dari situ akan dikaji apakah dokumen tersebut mencerminkan jalannya program atau tidak. Ketiga, hasil analisis dokumen ini akan digunakan sebagai cek (triangulasi) atas metode lain (kuantitatif dan kualitatif).
3.6.
Indikator Pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan
Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur yang dikaji meliputi program yang bersifat nasional (berlaku di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia) dan daerah memberi kontribusi berupa kelembagaan daerah, dana sharing. Program tersebut meliputi: 1. Program Beras Miskin (Raskin) 2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH) 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 4. Program Keluarga Harapan (PKH).
3.7.
Indikator Evaluasi Program
Indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskian akan dilihat dari bebrbagai tolok ukur. Secara umum indikator utama yang akan dikukur adalah dengan tingkat kesejahteraan yang mengacu pada pembangunan manusia yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya tingkat kesehatan, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Indikator ini juga mencerminkan tingkat status sosial ekonomi keluarga, dan secara khusus menunjuk pada indikator kemiskinan. Indikator utama ini sebagai cerminan dari tujuan utama (goal) yang akan dicapai melalui program penanggunlangan kemiskinan. Indikator utama ini merupakan dependent variabel (Goal Indicator) yang dipengaruhi oleh serangkaian kegiatan yang ada pada program penanggulangan kemiskinan yang merupakan Indikator Antara (Intervening Variabel)
27
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
3.7.1. Indikator yang Akan Diukur No
Indikator
1
GOAL INDICATOR Menurunnnya angka kemiskinan
2
Meningkatnya pendapatan keluarga
3
Meningkatnya partisispasi anak bersekolah Meningkatnya derajat kesehatan keluarga INDIKATOR ANTARA (OUTPUT PROGRAM) Program Keluarga Harapan (PKH)
4
1
II
Program Raskin
III
PNPM Mandiri
IV
Rumah Layak huni
Penjelasan Ukuran yang akan dipakai antara tingkat pendapatan/pengeluaran berdasar 1 $ ppp Akses anak usia sekolah yang masih bersekolah Akses perawatan kesehatan pada anak Balita untuk mendapatakan imuinisasi dan status gizi yang baik Diukur dengan peneriamaaan dan atau pengeluaran rumah tangga selama satu tahun, ukuran yang digunakan mengacu pad ukuran MDG (1 $ perkapita/hari) Anak Usia sekolah yang masih sekolah Anak perempuan umur >15 tahun yang masih sekolah Angka kesakitan pada tingkat keluarga Menurunnya angka gizi buruk
% Keluarga miskin yang memnuhi persyaratan masuk pada program PKH % pemanfaat yang menggunakan dana bantuan menggunakannya dengan benar % anak balita mendapatkan imunisasi lengkap sesuai dengan umur % ibu memeriksakan kehamilan sampai dengan Trimester IV % ibu melahirkan ditolong oleh Nakes % ibu memeriksakan pasca melahirkan % anak sekolah di tingkat dasar (PAUD) % anak sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) % keluarga miskin menerima bantuan beras % keluarga miskin yang masih membutuhkan beras di luara beras Raskin % beras raskin benar-benar dikonsumsi untuk makan keluarga % beras raskin selalu tersedia % masyarakat miskin mendapatakan progranm PNPM sesuai dengan kebutuhan Masyarakat miskin mendapatkan akses untuk memasarkan dagangannya Masyarakat miskin mendapatkan sarana transpotasi (jalan, jembatan) Masyarakat miskin mudah mengakses layanan kesehatan Masyarakat miskin mudah mengakses sekolahan Masyarakat miskin mudah mendapatkan akaes permodalan % masyarakat mendapatkan rumah layak huni Masyarakat menempati rumah layak huni Masyarakat miskin menempati rumah layak huni yang memudahkan mengakses ke tempat-temapt lain seperti pasar, sekolahan dan layanan kesehatan Masyarakat miskin tidak terbebani dengan operasional perawatan rumah layak huni Rumah layak huni memilik fasilitas listrik Rumah layak huni memiliki fasilitas jamban Rumah layak huni memiliki fasilitas air bersih
28
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Indikator-indikator di atas akan diperluas dalam bentuk kuesioner, akan dimasukkan pula indikator sosial, politik, keadilan, kelembagaan desa, sehinga diharapkan dapat memberi informasi yang lebih detail tentang proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kutai Timur.
29
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 4 KARAKTERISTIK DEMOGRAFI MASYARAKAT
4.1.
Karakteristik Demografi Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Rumah Tangga dan Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Karakteristik demografi masyarakat menunjuk pada kondisi yang berkait dengan sebaran umur, jenis kelamin, pendidikan dan matapencaharian.
Dengan memahami karakteristik
demografi ini dapat dijadikan landasan utama dalam melihat potensi dan juga kelemahan yang ada di masyarakat serta menjadi dasar untuk dijadikan variabel yang dapat dipakai untuk acuan kebijakan pemerintah. Di samping itu, dengan adanya karakteristik demografi, masyarakat dapat memahami kondisinya sendiri sehingga mampu memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Jenis kelamin responden laki-laki 87.4%, perempuan 12,6%, kedudukan mereka di rumah tangga sebagai kepala keluarga. Hasil survei juga menunjukkan bahwa jenis kelamin anggota keluarga sedikit lebih banyak pada laki-laki (51.6%) dibanding perempuan (48.4%). Grafik di bawah menunjukkan bahwa komposisi status dalam keluarga paling banyak adalah anak di atas 5 tahun (50.9%). Dengan demikian ada beberapa kemungkinan, anak tersebut masih berada pada usia sekolah sehingga menjadi beban tanggungan, tetapi di sisi lain sudah berpotensi menjadi angkatan tenaga kerja yang siap bekerja. Yang benar-benar menjadi tanggungan adalah anak usia di bawah 5 tahun, ada 6.7%, di mana kelompok umur ini masih rentan dengan kesehatannya. Anak di bawah 5 tahun membutuhkan perhatian yang lebih karena akan menentukan masa depan pertumbuhannya.
30
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 4.1. Status dalam Keluarga
Status Dalam Keluarga Lainnya
2.2
Saudara > 5 Tahun
0.8
Anak < 5 Tahun
6.7
Anak ≥ 5 Tahun
40.9
Pendamping / Istri
22.5
Kepala Keluarga
26.9 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Jumlah anggota keluarga rata-rata 3.7 jiwa atau 4 jiwa, ada rumah tangga yang memiliki jumlah jiwa sampai 11 orang. Gambar di bawah menunjukkan bahwa paling banyak (51.4%) satu rumah tangga memiliki 3-4 jiwa, hanya 4.8% yang memiliki jumlah jiwa lebih dari 6. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebanyakan jumlah keluarga dalam rumah tangga jumlahnya ideal, terdiri dari ayah, ibu dan 2 (dua) anak. Kondisi ini merujuk pada program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk. Di samping itu beban tanggungan jiwa dalam keluarga lebih ringan, begitu juga dengan kesempatan dan ketersediaan lapangan kerja juga tidak membebani. Grafik 4.2. Jumlah Anggota Keluarga
60 51.4 50 40 30
22.4
21.4 20 10
4.8
0
1–2
3–4
5–6
>6
31
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa umur anggota keluarga paling banyak pada umur di atas 45, akan tetapi kalau dihitung umur anak usia sekolah 5-19 tahun paling banyak yaitu 32.9%,
sedangkan umur 20-30 tahun
sebesar 14.7% merupakan umur angkatan kerja.
Dengan demikian komposisi umur di rumah tangga masih didominasi umur anak sekolah. Beban pengeluaran untuk anak sekolah masih tinggi. Grafik 4.3. Umur Anggota Rumah Tangga
Umur Anggota Rumah Tangga 45+
23.7
40 – 44
7.5
35 – 39
7.6
30 – 34
6.8
25 – 29
7.4
20 – 24
7.3
15 – 19
10.5
10 – 14
12.1
5–9
10.4
0–4
6.7 0
5
10
15
20
25
Perlu diperhatikan pula bahwa umur angkatan kerja mulai dari umur 20-29 sebesar 14.7% menjadi potensi kerja di mana perlu adanya ketersediaan peluang kerja yang cukup. 4.2.
Pendidikan Responden
Pendididikan responden paling banyak adalah pendidikan SD/MI sebesar 41.0%, hanya sedikit yang mengenyam pendidikan tinggi (1.8%). Bahkan yang tidak tamat SD dan tidak sekolah masih banyak 20.3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masih rendah.
32
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 4.4. Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir 45
41
40 35 30 23
25 20 15 10
12.8
11.7
9.6
1.8
5 0 Belum Sekolah
Tidak Lulus SD
SD/MI
SLTP/MTs
SLTA/MA
Perguruan Tinggi
Tingkat pendidikan responden yang rendah juga ditunjukkan adanya data di bawah ini, bahwa usia anak sekolah yang tidak sekolah ada 33.1%. Angka ini sangat tinggi, sebab dalam program wajib belajar 9 tahun angka yang harus dicapai adalah 100% anak sekolah. Angka ini juga berlawanan dengan IPM pada angka melek huruf yang sangat tinggi di atas 98.8% dan lama waktu belajar 8.6 tahun. Grafik 4.5. Anak Usia Sekolah yang Masih Sekolah
Anak Usia Sekolah yang Masih sekolah 33.1 66.9
ya
tidak
Alasan anak usia sekolah yang tidak sekolah paling banyak karena bekerja (62.3%), artinya banyak pekerja anak di Kutai Timur dan mereka meninggalkan sekolahnya. Mereka bekerja memang karena mendapatkan penghasilan dan membantu orang tua bekerja. Sementara itu mereka yang
beralasan tidak punya biaya ada 18.2%.
Berkaitan dengan pengertian
33
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa ada 18% keluarga yang tidak mampu mengakses sekolah. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga berada pada kondisi miskin, hal ini ditunjukkan pada anak usia sekolah yang tidak sekolah mereka karena tidak biaya dan mereka bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Grafik 4.6. Alasan Tidak Sekolah
Alasan Tidak Sekolah 70
62.3
60 50 40 30 20 10
18.2 4.5
4.9
4.5
5.7
Tidak suka sekolah
Tidak boleh sekolah
Lainnya
0 Tidak Punya Sekolah Jauh Biaya
4.3.
Bekerja
Pekerjaaan Utama Responden
Masyarakat Kutai Timur dengan kondisi lahan yang luas memanfaatkan lahannya untuk menjadikan pola hidup mereka memanfaatkan lahan tersebut. Ini terlihat pada data di bawah ini bahwa jenis mata pencaharian yang paling banyak adalah petani/nelayan (54.8%). Disusul kemudian bekerja sebagai karyawan (18.8%), sebagai buruh kasar/serabutan (8.2%), disebutkan di situ bahwa hanya 1% yang menyatakan pengangguran.
34
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 4.7. Pekerjaan Utama Responden
Pekerjaaan Utama Responden Pengangguran
1
Ibu Rumah Tangga
1.6
Service/Tukang
1.4
Buruh Kasar/Serabutan
8.2
Petani/Nelayan
54.8
Wiraswasta/Warung
11.2
Guru/Pendidik
2.6
Karyawan/Pegawai
18.8
ABRI/Polisi
0.4 0
10
20
30
40
50
60
Hasil yang diperoleh dari mata pencahariannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, rata-rata pendapatan mereka sekitar Rp 2.500.000 dalam sebulan, setelah dihitung dengan membagi per kapita per bulan hasil rata-rata adalah Rp 739.104 dan setelah dihitung per kapita per hari sebesar Rp 24.637. Angka ini cukup baik berkait dengan ukuran kemiskinan. Tabel 4.1. Pendapatan Keluarga (1)
N Mean Median Minimum Maaksimum 25%ile 50%ile 75%ile
Satu Bulan 433 2.568.044 1.500.000 70.000 20.000.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000
Pendapatan Keluarga Kapita/Bulan 433 739.104 500.000 14.000 10.500.000 266.667 500.000 800.000
Kapita/Hari 433 24.637 16.667 467 350.000 8.889 16.667 26.667
Hasil tersebut sangat menggembirakan karena angka Rp 739.104/kapita per bulan sudah melebihi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sesuai laporan dari pemerintah Kutai Timur sebesar Rp 639.000/kapita per bulan. Lebih dari itu rata-rata pendapatan per hari perkapita sebesar Rp 24.000 artinya sudah mencapai target MDGs 2$/kapita per hari.
35
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Akan tetapi capaian tersebut masih perlu dikaji lagi, karena mereka yang pendapatannya di bawah 1$/kapita/hari masih tinggi yaitu 37.6%, apalagi mereka yang pendapatannya di bawah 2$ semakin tinggi yaitu 68.4%. Artinya, berdasar ukuran MDGs masyarakat Kutai Timur masih yang berada pada kondisi miskin (di atas 30% pendapatan di bawah 1$/kapita per hari). Tabel 4.2. Pendapatan Keluarga (2) Pendapatan Perkapita <1 $ Y ini <2 $ ≥2$
4.4.
N
% 163 270
37,6 62,4
296 137
68,4 31,6
Kondisi Kesehatan
Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah indikator pembangunan manusia. Dalam survei ini ada dua indikator utama yaitu status gizi balita yang berada di bawah garis merah dan kejadian sakit pada satu bulan lalu. Gambar di bawah menunjukan bahwa status gizi balita dengan ukuran bawah garis merah sebesar 16%, angka ini lebih rendah dibanding angka Indonesia dengan ukuran yang sama sebesar 19.6% pada tahun 2013. Data ini cukup menggembirakan karena angka tersebut sudah berada di bawah rata-rata Indonesia, namum demikian angka tersebut masih berada di atas 10%.
36
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 4.8. Balita di Bawah Garis Merah
balita bawah garis merah
16.1
83.9
ya
Indikator kedua
tidak
adalah keluhan sakit dalam 1 bulan terakhir, hasil survei menunjukkan
bahwa ada 30% yang menyatakan sakit pada satu bulan terakhir. Angka ini cukup tinggi, artinya dari 10 orang tiga di antaranya menderita sakit. Grafik 4.9. Keluhan Sakit pada 1 Bulan Terakhir
Keluhan Sakit pada 1 bulan terakhir
30
70
Ya
Tidak
37
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Jenis penyakit yang dikeluhkan kebanyakan penyakit ringan, batuk, pilek dan panas. Penyakit ini oleh banyak orang dianggap penyakit sehari-hari. Lebih dari separuh warga mengalami sakit batuk, pilek dan panas pada satu bulan terkahir. Grafik 4.10. Jenis Penyakit yang Dikeluhkan
Jenis penyakit yang dikeluhkan Kecelakaan Lumpuh Kejang –kejang Sakit kuning/liver Telinga berair/congek Campak Diare/buang – buang air Napas sesak/cepat Asma Pilek Batuk Panas
0.7 1.3 0 0 0 1.3 5.3 6.7 6.7 52.7 65.3 61.3 0
10
20
30
40
50
60
70
Berkaitan dengan penyakit yang diderita sifatnya ringan, maka pada saat mereka sakit cara menyembuhkan juga sederhana, di mana mereka kebanyakan membeli obat di warung (31%) atau diobati sendiri (36%). Ada juga mereka yang pergi ke petugas puskesmas (28%) atau ke dokter (23%). Grafik 4.11. Tempat Mencari Pengobatan
Termpat mencari Pengobatan Ke Rumah Sakit Pemerintah
1.3
Ke Rumah Sakit Swasta
2
Ke dokter
23.3
Ke Petugas Kesehatan
28
Ke Poliklinik desa
15.3
Dengan obat warung
31.3
Mengobati sendiri
36.7 0
5
10
15
20
25
30
35
40
38
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Mereka berobat dengan biaya sendiri, sebanyak 56% mengeluarkan biaya antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 50.000. Sedangkan yang mengeluarkan uang di atas Rp 100.000 sebanyak 30%. Grafik 4.12. Biaya Sendiri untuk Perawatan Kesehatan
Biaya sendiri untuk perawatan kesehatan 60
56
50 40
30
30 14
20 10 0 10 – 50 Ribu
51 – 100 Ribu
>100 Ribu
Sementara itu mereka yang menggunakan jasa BPJS, hampir semuanya tidak membayar (gratis) dan hanya satu orang yang memliki BPJS masih mengeluarkan biaya sebesar Rp 50.000. Kesehatan lingkungan menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat bagaimana masyarakat melakukan upaya preventive akan terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang kotor. Kebiasaan buang air besar (BAB) merupakan gambaran apakah suatau masyarakat memliki perilaku bersih atau tidak. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat sebagain besar (86.6%) telah memiliki jamban sebagai sarana BAB. Grafik 4.13. Pemilikan Jamban
Pemilikan Jamban 13.4
86.6
Ya
Tidak
39
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Dari 86.6% yang memiliki jamban, ada 85% jenis jamban yang memiliki septictank dan 15% jenis jamban cemplung. Jenis jamban ini sudah memenuhi syarat STBM di mana masyarakat sudah ODF (Open Defication Face) atau bebas dari BAB Sembarang tempat (BABS). Grafik 4.14. Jenis Jamban yang Dimiliki
Jenis Jamban yang dimiliki 15%
85%
wc tangki septik tank
wc cemplung
40
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 5 ASPEK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
5.1.
Aspek Ekonomi Rumah Tangga dalam Pekerjaan dan Pendapatan serta Pola Pengeluaran Rumah Tangga
Aspek ekonomi dilihat melalui bagaimana mereka melakukan kegiatan produktif yang tercermin pada sektor pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari. Paling banyak masyarakat Kutai Timur bekerja sebagai petani padi dan palawija (42.2%) dan petani perkebunan (22.8%). Pekerjaan lainnya (15.4%) sering mereka katakan pekerjaan tidak menentu, atau tidak termasuk dalam kategori pekerjaan tetap yang menghasilkan suatu produk. Sementara itu hanya ada 7.6% bekerja dengan menjual jasa, dan 3,4% perdagangan. Grafik 5.1. Sektor Pekerjaan Utama (1)
Sektor Pekerjaaan Utama Responden Lainnya
15.4
Tidak bekerja
3.4
Jasa
7.6
Angkutan
2
Perdagangan
3.4
Industri kecil/rumah tangga
1.8
Perikanan
0.8
Peternakan
0.6
Perkebunan
22.8
Pertanian padi dan palawija
42.2 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sektor pekerjaan di atas dilihat dari pekerjaan secara sektoral, tabel di bawah ini menunjuk pada kedudukan dalam pekerjaan sektor di atas. Hasil survei menunjukkan bahwa
41
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
kebanyakan (68%) mereka bekerja sendiri artinya mereka memiliki lahan garapan sendiri dan tidak menjadi bagian dari bekerja dengan orang lain.
Ada 14.8% bekerja sebagai
karyawan/pegawai swasta. Grafik 5.2. Sektor Pekerjaan Utama (2)
Status pekerjaan Utama Lainnya
5.2
Pekerja bebas non pertanian
1.8
Pekerja bebas pertanian
3.8
Karyawan/pegawai swasta
14.6
Berusaha dengan buruh bayar
7.4
Berusaha dengan buruh gratis
1
Berusaha sendiri
66.2 0
10
20
30
40
50
60
70
Dari hasil survei menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengatakan tidak memiliki pilihan lapangan kerja (9.8%), namun demikian ada yang mengatakan masih ada lapangan kerja lebih dari satu sektor (38.6%). Artinya peluang kerja masih ada. Sementara itu mereka yang mengatakan peluang kerja hanya ada satu pilihan peluang kerja yang ada sebesar 51.6%. Data ini menunjukkan bahwa di Kutai Timur masih memberikan peluang kerja dan hanya sedikit orang yang menyatakan tidak memiliki pilihan lapangan kerja. Kondisi ini juga didukung sumber daya alam yang kaya dan kondisi ini merupakan peluang kerja. Status pekerja masyarakat yang paling banyak sebagai usaha sendiri ini menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan produktif itu dikerjakan sendiri tanpa ketergantungan orang lain, dalam arti masyarakat bekerja bukan sebagai karyawan.
Mereka bekerja untuk kehidupannya
sendiri bersama keluarga.
42
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 5.3. Ketersediaan Pilihan Pekerjaan
Ketersedian Pilihan Pekerjaan 9.8 38.6
51.6
Lebih dari satu pilihan
Satu pilihan
Tidak ada pilihan
Dengan pilihan pekerjaan yang cukup satu pilihan maka dinamika perpindahan pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain tidak sering dilakukan (43.4%), bahkan ada 37% yang mengatakan tidak pernah pindah/berubah pekerjaan. Akan tetapi ada 3.6% (walau kecil) menunjukkan seringnya berpindah-pindah kerja. Grafik 5.4. Sering Tidaknya Berubah Pekerjaan
Sering tidaknya Berubah Pekerjaan 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
43.4 37
16 3.6
Sangat Sering
Cukup Sering
Tidak Sering
Tidak Pernah
Pada aspek ekonomi, sektor dan status pekerjaan akan memberikan hasil untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kebutuhan lain yang sifatnya sekunder atau bahkan kebutuhan tersier seperti hiburan. Data di bawah menunjukkan bahwa kebutuhan dasar yang dimiliki seperti rumah, pekarangan sangat tinggi, di atas 80%. Begitu juga kondisi rumah dengan fasilitas dasar seperti lantai, atap, kamar, listrik yang memadai sebagian masyarakat sudah memiliki. Begitu juga sarana
43
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
kebersihan seperti jamban dan sumber air bersih. Dari semua kebutuhan dasar tersebut yang cukup menarik perhatian adalah sumber air minum justru diperoleh dari air kemasan (35.8%), artinya masyarakat mampu membeli air minum yang bersih, tetapi di sisi lain masyarakat terpaksa membeli karena tidak adanya sumber air yang lain seperti PDAM, sumur gali terlindung maupun pipa air bersih. Selain kebutuhan dasar tersebut, ternyata lebih dari 80% masyarakat memiliki sarana hiburan berupa televisi dan handphone. Angka ini luar biasa, dalam arti masyarakat sebagain besar sudah melek informasi dengan pemilikan televisi dan handphone. Pengeluaran atau belanja rumah tangga merupakan keputusan dari keluarga mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kemungkinan untuk belanja di luar kebutuhan sehari hari. Pengeluaran kebutuhan sehari–hari tercermin dari dua hal yaitu kebutuhan makan dan minum dan kebutuhan dasar lain berupa biaya untuk listrik, pendidikan, yang
kesehatan
sebenarnya
tidak
dan
transportasi
mendesak
tapi
sehari-hari.
Selain
itu adalah
dikonsumsi
setiap
hari
seperti
biaya-biaya membeli
rokok/tembakau dan saat ini berkembang satu item belanja yaitu pembelian pulsa. Grafik 5.5. Status Pemilikan
Status pemilikan Hiburan HP hiburan TV transpotasi sepda motor punya hp punya sepeda motor punya tv jamban septik tank punya jamban sumur terlindung untuk mandi dan cuci sumber air minum kemasan dinding kayu lantai kayu daya 900 watt listrik PLN ada listrik Atap seng luas bangunan 31-60m2 jumlah kamar Rumah Milik sendiri Lahan milik sendiri
81.4 81.4 81.4 80.4 73 83.4 75.1 86.6 40.6 35.8 89 81.8 60.2 65.9 89.2 86.4 62.2 46 83.4 80.2 0
20
40
60
80
100
44
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Data di bawah masih menunjukkan rata-rata belanja paling banyak (Rp 6.686.596/tahun) adalah makan dan minum, artinya bahwa masyarakat Kutai Timur masih dalam posisi memenuhi kebutuhan dasar, karena porsi belanja makan dan minum lebih besar dari konsumsi di luar itu. Rata-rata belanja yang lain adalah biaya transportasi (Rp 1.782.648), biaya pendidikian (Rp 1.579. 967). Dari data di bawah, ada yang cukup menarik bahwa ada pengeluaran yang digunakan untuk cicilan pinjaman (Rp 1.843.579), namun di sisi lain ada tabungan yang dimiliki rata-rata Rp 2.038.100. Sementara itu kebutuhan lain yang bersifat hiburan atau kesenangan adalah pengeluaran untuk membeli rokok, rata-rata setahun Rp 1.118.748. Grafik 5.6. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga
Rata-rata pengeluaran rumah tangga Tembakau/sirih
1,118,748
Pulsa
624,986
Uang tabungan
2,038,100
Biaya sosial
1,852
Cicilan pinjaman
1,843,579
Biaya kesehatan
48,508
Pakaian
933,705
Biaya Pendidikan
1,579,967
Sewa dan biaya perumahan
65,976
Tagihan listrik,air,telepon,gas
1,228,710
Biaya Transportasi
1,782,648
Makan dan minum
6,686,595 -
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
Dari rata-rata uang yang dibelanjakan yang tertera pada grafik di atas, sedangkan grafik di bawah ini menunjukkan besarnya perbandingan alokasi pada masing-masing jenis pengeluaran. Tidak jauh berbeda dengan data di atas bahwa alokasi pengeluaran tertinggi ada pada belanja makan dan minum, kemudian diikuti alokasi pengeluaran untuk transpotasi, pendidikan, cicilan pinjaman, tagihan listrik dan air serta konsumsi tembakau/rokok.
45
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 5.7. Perbandingan Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dalam Setahun
Perbandingan alokasi pengeluaran rumah tangga dalam setahun Tembakau/sirih
6.2%
Pulsa
3.5%
Uang tabungan
11.4%
Biaya sosial
0.0%
Cicilan pinjaman
10.3%
Biaya kesehatan
0.3%
Pakaian
5.2%
Biaya Pendidikan
8.8%
Sewa dan biaya perumahan
0.4%
Tagihan listrik,air,telepon,gas
6.8%
Biaya Transportasi
9.9%
Makan dan minum
37.2% 0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Pada Aspek ekonomi, masyarakat Kutai Timur dalam mengembangkan usahanya atau dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari sudah bersentuhan dengan lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk pinjaman dana. Grafik di bawah menunjukkan bahwa ada 27.2% yang memiliki pinjaman pada tahun lalu dan pada tahun ini (2014) jumlah peminjam meningkat menjadi 30.2%. Grafik 5.8. Kepemilikan Pinjaman
Punya Pinjaman 72.8
80
69.8
60 40
30.2
27.2
20 0 ya tahun lalu punya pinjaman
tidak tahun ini punya pinjaman
46
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Besarnya pinjaman dibanding dengan tahun lalu, kebanyakan mereka mengatakan sama (68%), sedangkan yang mengatakan lebih besar dari tahun lalu 21.3%. Angka ini lebih besar dibanding mereka yang mengatakan pinjaman tahun lebih kecil dari tahun lalu (10%). Grafik 5.9. Perbandingan Besar Pinjaman Tahun Lalu dan Tahun Sekarang
Perbandingan Besar Pinjaman Tahun lalu dan Tahun Sekarang 80
68
60 40 21.3 20
10.7
0 Lebih Kecil
Pada
Sama
Lebih Besar
masyarakat yang meminjam (30%), mereka memiliki bermacam-macam tempat
mendapatkan pinjaman dana. Dari hasil survei, paling banyak mereka meminjam uang kepada saudara (38.7%), disusul kemudian meminjam uang di Bank (25.2%), meminjam pada teman (16%), di koperasi simpan pinjam (10.8%) dan di PNPM Mandirir Pedesaan ada 7.4%. Grafik 5.10. Lembaga Peminjam
Lembaga Peminjam BMT Leasing/Lembaga Penjamin Pegadaian PNPM Mandiri Perdesaan Bank BPR Koperasi Simpan Pinjam Saudara ( keluarga ) Teman Rentenir
0 0.6 0.4 7.4 25.2 0.4 10.8 38.7 16 2 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Dana pinjaman tersebut kebanyakan digunakan untuk modal usaha, pendidikan anak dan biaya kesehatan. Ada juga yang digunakan untuk cicilan motor. Dengan melihat data di bawah ini, menunjukkan bahwa masyarakat meminjam uang digunakan untuk menambah atau
47
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
memperbaiki kehidupan mereka dengan cara berusaha/berproduksi, baik itu berupa barang maupun jasa. Artinya masyarakat tidak meminjam dan tidak sisa-sia bahkan memiliki harapan agar bisa berkembang. Begitu juga pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, merupakan pola pengeluaran investasi masa depan. Keluarga (anak) menjadi pintar dan sehat merupakan investasi yang dapat dipetik hasilnya di kemudian hari. Grafik 5.11. Kebutuhan Pinjaman
Kebutuhan Pinjaman Lainnya
24.5
Uang muka kredit motor
7.3
Membeli peralatan elektronik
0.7
Membeli peralatan ruang tamu
0
Membeli peralatan dapur
3.3
Kesehatan
26.5
Pendidikan Anak
35.8
Modal Usaha
42.4 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Dari pengalaman mereka meminjam uang yang kebanyakan masih berkisar pada keluarga dan teman, sebetulnya masyarakat juga mengetahui lembaga-lembaga peminjam formal atau legal seperti Bank, Koperasi atau lembaga lain yang mereka anggap resmi berupa program dari pemerintah seperti program PNPM Mandiri Pedesaan. Data di bawah menunjukkan bahwa Bank merupakan lembaga peminjam formal dan banyak diketahui oleh masyarakat.
Begitu juga Koperasi dan Pegadaian juga sebagai lembaga
peminjam yang diketahui oleh masyarakat. Data di bawah cukup menarik di mana masyarakat mengetahui ada program dari pemerintah yang juga memberikan pinjaman dana yaitu program PNPM Mandiri Perdesaan dan yang di dalamnya adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan).
48
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 5.12. Pengetahuan Mengenai Lembaga Peminjam Formal
Pengetahuan Lembaga Peminjam Formal UPK Kecamatan/PNPM Mandiri Perdesaan
10.4
Finance/Leasing
12
PNPM Mandiri Perdesaan
18.8
Koperasi Simpan Pinjam
31
Pegadaian
28.2
BKD
3.8
BMT
2
BPR
9.2
Bank
83 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Selain lembaga peminjam formal, di sekitar masyarakat juga diketahui adanya peminjam yang non-formal, artinya lembaga tersebut tidak memiliki legalitas dan menyatakan dirinya sebagai lembaga peminjam yang memiliki sistem. Lembaga-lembaga yang non formal yang diketahui masyarakat adalah rentenir, tuan tanah, tengkulak dan dari kalangan terdekat dari mereka adalah keluarga dan teman. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa rentenir masih banyak disebut (57.2%), artinya keberadaan rentenir di tengah masyarakat masih tinggi. Grafik 5.13. Sumber Pinjaman Non Formal
Sumber Pinjaman Non Formal Tuan tanah
14.4
Tengkulak/pengepul
21.8
Saudara/keluarga
39.4
Teman
34.8
Rentenir
57.2 0
10
20
30
40
50
60
70
49
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Dari data pengetahuan masyarakat tentang lembaga formal dan pengalaman mereka pernah meminjam uang, pada kenyataannya masyarakat melihat bahwa lembaga-lembaga yang formal dan non formal tadi memberikan gambaran tentang seringnya masyarakat meminjam, dalam hal ini masyarakat mengatakan lembaga yang sering dimanfaaatkan untuk meminjam uang adalah rentenir (39.6%) dibanding dengan yang lain seperti Bank (27%). Ini menunjukkan lembaga non formal masih mendominasi dalam fasilitasi peminjaman uang. Kehadiran PNPM Mandiri melalui UPK menjadi salah satu alternatif lembaga yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Grafik 5.14. Lembaga yang Sering Dimanfaatkan Untuk Meminjam Uang
Lembaga yang Sering Dimanfaatkan Untuk Meminjam Uang Lainnya Rentenir UPK Kecamatan/PNPM Mandiri Perdesaan Finance/Leasing PNPM Mandiri Perkotaan Koperasi Simpan Pinjam Pegadaian BPR BKD Bank
10.8 39.6 9.8 0.6 2.6 0.8 1.2 6.2 1.4 27 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Konsep kemiskinan di mata masyarakat berbeda dengan pemahaman konsep kemiskinan para pemikir atau bahkan pemerintah, di mana mereka mungkin tidak mengalami kemiskinan. Jadi, konsep berpikir masyarakat tentang miskin adalah apa yang dilihat dan dirasakan sehari-hari. Masyarakat berpikir, kemiskinan disebabkan oleh macam-macam sebab, di antaranya adalah kelangkaan kesempatan kerja, pendidikan rendah, banyak jiwa yang ditanggung sehingga pendapatan yang diperoleh tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Dari pengertian-pengertian masyarakat tentang penyebab miskin, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa orang miskin itu terjadi karena kesulitan mencari kerja (63.6%), peluang kerja sangat sedikit, sehingga peluang sangat kecil. Alasan yang kedua terbanyak yaitu karena manusianya yang malas (58.6%), malas di sini kemungkinan mereka sebenarnya ada peluang
50
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
kerja, bahkan ada sumber daya alam yang bisa dikerjakan seperti lahan, kolam dan sebagainya tetapi karena kemalasannya tidak dikerjakan kebutuhan mereka sehari-hari kemungkinan sudah puas kalau kebutuhan makan dan minum sudah tercukupi. Alasan lain, yang cukup menarik adalah orang miskin karena tanggungan jiwa banyak, di mana pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh keluarga. Grafik 5.15. Penyebab Orang Miskin
Penyebab Orang Miskin Sakit –sakitan
41
Pendidikan rendah
43.4
Tidak ada modal
41
Tanggungan banyak
45.8
Malas
58.6
Orang susah mencari kerja
63.6 0
5.2.
10
20
30
40
50
60
70
Aspek Keadilan dalam Akses Lembaga yang Ada di Masyarakat
Kondisi masyarakat yang aman tentram merupakan syarat untuk bisa mengembangkan diri, mereka akan dengan mudah mendapatkan rasa aman dan nyaman melalui lembaga yang ada di masyarakat. Tokoh-tokoh adat, tokoh agama, lembaga resmi negara tentu saja mampu menjamin rasa aman dan memberi keadilan bagi setiap warganya. Kondisi ini merupakan kekayaan tatanan sosial (Social Capital) yang dimiliki masyarakat, keberadaannya bisa berubah menjadi lebih baik tetapi juga kemungkinan akan rusak karena masuknya pemahamanpemahaman lain yang berlawanan dengan tatatan yang ada. Di sisi lain, memang ada pihakpihak yang diuntungkan dengan kondisi saat ini, dalam arti mereka merasa nyaman dengan kedudukan yang ada sekarang ini sehingga upaya mempertahankan menjadi keharusan.
51
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Data di bawah ini menunjukkan bahwa lembaga non formal di desa-desa masih dipercaya memberi perlindungan dan keadilan di masyarakat. Ketua Adat masih dipercaya (37%) dapat memberi rasa nyaman dan adil dalam menyeselesaikan masalah di masyarakat, begitu juga tokoh agama (25%). Kedua tokoh ini juga paling banyak yang pernah dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan keadilan dan masalah hukum. Lainnya halnya dengan polisi yang merupakan lembaga resmi pemerintah untuk memberikan rasa aman dan keadilan. Masyarakat banyak (31%) yang mengetahui bahwa polisi merupakan tempat memperoleh rasa aman dan keadilan hukum, tetapi dalam pemanfaatanya tidak begitu banyak, mereka memilih kepada Ketua Adat atau tokoh agama. Grafik 5.16. Lembaga Tempat Memperoleh Keadilan dan Hukum
Lembaga tempat Memperoleh Keadilan dan Hukum Lainnya
0.8
Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan
0.4
3.2 3.6
1.4
Babinsa
12.6
0.6
LBH
4.4 5.8
Polsek
31
Aparat Desa
8
Tokoh Agama/Adat
7.2
20.6 25.6
1.6 3.2
KUA
14.2
Ketua Adat 0
5
lembaga yang pernah dimintai
10
15
37.6 20
25
30
35
40
lembaga yang diketahui
Untuk mendapatkan rasa nyaman, masyarakat masih banyak menggunakan komunikasi langsung (54%). Sangat mungkin ini dikarenakan tata etika masyarakat pada saat menyampaikan keluhan pada Ketua Adat atau tokoh agama lebih sopan berhadapan langsung. Ada juga yang memanfaatkan lembaga-lembaga aduan, ada 28% yang menggunakan lembaga pengaduan masyarakat. Di sini terlihat ada potensi di mana masyarakat mendapatkan rasa
52
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
aman dan keadilan hukum melalui lembaga-lembaga pengaduan atau lembaga hukum. Artinya bahwa sudah ada sebagian masyarakat yang melek hukum positif di Indonesia dengan berbagai prosedurnya. Kemajuan jaman dan tata cara penyampaian juga sudah ada yang lebih mudah dan efisien, yaitu dengan cara bertelepon atau menggunakan pesan singkat/sms (short message services) walau masih sangat sedikit. Grafik 5.17. Cara Menyampaikan Keluhan
Cara menyampaikan Keluhan 60
51.4
50 40 30
28
20 10
3.6
2
0.2
2.6
Telepon
SMS
Mengakses Internet
Lainnya
0 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Langsung
Data di atas memberi gambaran bahwa di antara berbagai lembaga non formal/tradisional sampai lembaga resmi pemerintah, ternyata lembaga non formal masih banyak yang dipahami dan dimanfaatkan dalam mendapatkan rasa keadilan dan hukum. Kondisi ini didukung oleh pengakuan masyarakat, bahwa di antara lembaga yang ada, ternyata melalui Ketua adat dan tokoh Agama sangat mudah dalam mendapatkan keadilan (15%) atau tidak memerlukan proses panjang. Sementara itu hanya 8% yang mengatakan lembaga kepolisian sangat mudah dalam mendapatkan keadilan. Namun demikian, lembaga-lembaga yang ada dikatakan mustahil atau sangat sulit mendapatkan keadilan hukum, walau hanya sedikit masyarakat yang menyatakan demikian.
53
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 5.1. Kemudahan Meminta Bantuan Keadilan dan Hukum
LEMBAGA Ketua Adat KUA Tokoh Agama/Adat Aparat Desa Polsek LBH Babinsa Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Lainnya
Menurut Bpk/Ibu/Sdr ,mudahkah mencari dan meminta bantuan keadilan dan hukum pada lemmbaga yang telah disebutkan sebelumnya Tidak Ada Sangat Mudah Cukup Mudah Cukup Sulit Sangat Sulit Mustahil Total N % N % N % N % N % N % N % 153 30,6 78 15,6 215 43,0 50 10,0 2 0,4 2 0,4 500 100,0 254 50,8 32 6,4 164 32,8 45 9,0 3 0,6 2 0,4 500 100,0 197
39,4
64
12,8
191
38,2
44
8,8
2
0,4
2
0,4
500
100,0
166 156 260 242
33,2 31,2 52,0 48,4
55 40 26 30
11,0 8,0 5,2 6,0
228 241 153 172
45,6 48,2 30,6 34,4
47 59 57 51
9,4 11,8 11,4 10,2
2 2 2 3
0,4 0,4 0,4 0,6
2 2 2 2
0,4 0,4 0,4 0,4
500 500 500 500
100,0 100,0 100,0 100,0
266
53,2
25
5,0
150
30,0
55
11,0
2
0,4
2
0,4
500
100,0
495
99,2
3
,6
1
,2
499
100,0
Perlakuan para tokoh Adat atau tokoh agama dan juga lembaga resmi pemerintah (aparat desa, polisi) sebagian besar mengatakan tidak ada bedanya pada perempuan atau laki-laki. Hampir semua mengatakan 60-70% sama saja perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam mencari keadilan. Tetapi ada 7.8% masyarakat yang mengatakan bahwa untuk laki-laki jauh lebih baik dibanding perempuan jika mengadui pada Ketua Adat. Tabel 5.2. Perlakuan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Keadilan dan Hukum
LEMBAGA Ketua Adat KUA Tokoh Agama/Adat Aparat Desa Polsek LBH Babinsa Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Lainnya
Menurut Bpk/Ibu, apakah LAKI - LAKI mendapat perlakuan lebih baik, sama, atau lebih buruk dalam hal keadilan dan hukum dibandingkan dengan kaum PEREMPUAN , oleh LEMBAGA tersebut di bawah ini Sedikit Lebih Tidak Ada Jauh Lebih Baik Baik Sama saja Lebih Buruk Total N % N % N % N % N % N % 97 19,4 39 7,8 16 3,2 347 69,4 1 0,2 500 100,0 174 34,8 6 1,2 2 0,4 318 63,6 0 0,0 500 100,0 126 25,2 23 4,6 9 1,8 342 68,4 0 0,0 500 100,0 128 25,6 18 3,6 8 1,6 346 69,2 0 0,0 500 100,0 136 27,2 12 2,4 14 2,8 338 67,6 0 0,0 500 100,0 183 36,6 2 ,4 3 0,6 312 62,4 0 0,0 500 100,0 166 33,2 12 2,4 3 0,6 319 63,8 0 0,0 500 100,0 182
36,4
12
2,4
2
0,4
304
60,8
0
0,0
500
100,0
499
99,8
0
,0
0
0,0
1
,2
0
0,0
500
100,0
54
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
5.3.
Aspek Politik Masyarakat dalam Keterlibatannya dalam Pengambilan Keputusan
Aspek politik yang dimaksud di sini adalah partisipasi masyarakat dalam menentukan pimpinan dan juga kemungkinan warga juga ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan, bukan pada pengertian politik praktis mengikuti salah satu partai politik. Lebih jauh dari itu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang bersinggungan dengan kebutuhan mereka terutama permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Data di bawah ini menunjukkan partisipasi masyarakat, ketertarikannya dalam proses menentukan pilihan pengurus atau pimpinan desa. Ternyata tidak ada separuh (46.6%) yang mengatakan tertarik pada proses pemilihan pengurus atau pimpinan desa. Hal ini menjadi pertanyaaan karena angka kurang dari separuh artinya masyarakat lebih banyak yang enggan berpolitik atau dengan kata lain rendahnya pengertian mereka dalam proses pemilihan pengurus atau pimpinan desa. Grafik 5.18. Ketertarikan Warga dalam Proses Pemilihan Pengurus / Perangkat Desa
Ketertarikan warga dalam Proses Pemilihan Pengurus/Perangkat Desa
46.6 53.4
ya
tidak
Dari mereka yang tertarik dalam proses politik dalam memutuskan pilihannya, mereka kebanyakan mengatakan memutuskan sendiri (48%). Ada 16.4% yang mengatakan dalam memutuskan pilihannya dipengaruhi oleh pimpinan/tokoh yang
mengatakan
mempertimbangkan
bahwa masukan
mereka dari
memutuskan keluarga,
suatu
suami/istri
masyarakat. Ada juga pilihan
(14.8%).
politis Terdapat
dengan 9.4%
55
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang mengatakan bahwa keputusan politis dalam menentukan pilihan pimpinan desa adalah rahasia, hal ini mengikuti apa yang menjadi jargon pemilihan umum yaitu bersih, langsung dan rahasia. Grafik 5.19. Keputusan Memilih Pengurus / Perangkat Desa
Keputusan Memilih Pengurus/Perangkat Desa Rahasia
9.4
Pimpinan kelompok membantu memutuskan
3.6
Pemimpin masyarakat/tokoh membantu memutuskan
16.4
Memutuskan dengan suami/istri
14.8
Memutuskan sendiri
48.2 0
10
20
30
40
50
60
Akan tetapi ketika mereka ditanya tentang masa depan yang berkait dengan proses pemilihan pengurus atau pimpinan desa mereka kebanyakan mengatakan “ya akan ikut berpartisipasi” sebesar 57.4%, sementara itu yang tetap akan netral saja sebesar 30.6%, artinya tidak ikut berpihak ke sana kemari, sedangkan yang sama sekali menyatalan tidak ikut berpartisipasi sebesar 12%, angka bisa disebut kelompok “golongan putih”. Grafik 5.20. Keinginan di Waktu Mendatang dalam Proses Pemilihan Pengurus / Perangkat Desa
Keinginan di Waktu Mendatang Dalam Proses Pemilihan Pengurus/Perangkat Desa
30.6
12
Berpartisipasi
57.4
Tidak Berpartisipasi
Netral
56
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Kebijakan atau program berkait dengan permasalahan lingkungan sering kali menjadi permasalahan berkait dengan siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang menentukan kebijakan, terutama dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat secara demokratis diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkait dengan permasalahan lingkungan di sekitar. Data di bawah ini menunjukkan bahwa, permasalahan di sekitar seperti keamanan, sampah dan air bersih masih didominasi perangkat desa (67.6) dalam memutuskan perkara atau strategi yang diambil. Di sisi lain, peran tokoh masyarakat juga masih ada (48.2%), sehingga keutusan desa masih diwarnai oleh pendapat-pendapat tokoh masyarakat. Sementara itu, keputusan-keputusan berkait masalah lingkungan sekitar juga bisa ditentukan sendiri oleh masyarakat, ada 41.4% yang menyatakan bahwa keputusan untuk menyelesaikan berkait lingkungan sekitar diambil sendiri oleh masyarakat. Grafik 5.21. Pengambil Keputusan berkait masalah lingkungan sekitar (keamanan, sampah, air bersih dll)
Pengambil Keputusan berkait masalah lingkungan sekitar (keamanan, sampah, air bersih dll) Lainnya
1.4
Diri sendiri
41.4
Babinsa
15.4
Tokoh Masyarakat
48.2
Perangkat Desa
67.6
Pemda
36 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Data di bawah menggambarkan bahwa hanya ada 22% yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan lingkungan sekitar. Akan tetapi dari keinginan mereka ternyata mereka yang ingin terlibat sebesar 28.4%. Angka ini memang masih kecil, tidak ada 30% masyarakat yang mau terlibat dalam pengambilan keputusan.
Ini menunjukkan
partisipasi masyarakat dalam kaitannya permasalahan sekitar masih banyak yang belum
57
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
memiliki kepekaan atau merasa bahwa permasalahan lingkungan sekitar
bukan tanggung
jawabnya. Grafik 5.22. Keterlibatan dan Keinginan Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Berkait dengan Masalah Lingkungan Desa
Keterlibatan dan Keinginan Terlibat dalam Pengambilan Keputusan Berkait dengan Masalah Lingkungan Desa 100 78
80
71.6
60 40
28.4
22
20 0 terlibat
ingin terlibat
ya
tidak
Data di bawah ini juga mencerminkan kecilnya partisipasi masyarakat dan kepeduliannya pada masyarakat miskin. Hanya 10.4 % yang terlibat dalam penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), bahkan yang ingin terlibatpun masih sedikit (18.4%). Grafik 5.23. Keterlibatan dan Keinginan Terlibat Dalam Penyusunan PJM Pronangkis
Keterlibatan dan Keinginan Terlibat Dalam Penyusunan PJM Pronangkis 100 80 60 40 20
18.4
10.4
0 terlibat
ingin terlibat ya
tidak
58
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Dalam hingar bingar politik desa terutama pada pemilihan kepala desa atau kepala daerah (bupati), masyarakat bisa menentukan sendiri pilihannya. Akan tetapi dengan adanya pemilihan langsung ini, banyak petualang-petualang yang menjadi kader salah satu pimpinan yang datang ke masyarakat untuk menggalang suara. Termasuk Ketua Adat/Suku atau Tokoh Agama juga terlibat atau dilibatkan di dalamnya. Akan tetapi tidak semua masyarakat diajak bicara oleh tokoh adat tersebut. Hampir separuh (49.2%) yang diajak bicara oleh tokoh masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa atau kepala daerah/Bupati. Sementara itu separuh masyarakat mengatakan tdak diajak bicara oleh tokoh adat dalam hal pemilihan kepala desa atau kepala daerah/bupati. Grafik 5.24. Keterlibatan dan Keinginan Terlibat Dalam Penyusunan PJM Pronangkis
Ketua Adat/Suku tokoh Agama pernah membicarakan calon pimpinan desa atau Bupati
49.2 50.2
Ya
5.4.
Tidak
Aspek Sosial Keluarga dalam Pengambilan Keputusan
Pemahaman tentang partisipasi, demokrasi dan keterbukaan bisa dimulai di dalam keluarga. Nilai-nilai tersebut bisa ditanamkan dalam keluarga sehingga perilaku-perilaku seseorang dipengaruhi keputusan-keputusan yang ada di dalam keluarga.
Di sisi lain, keputusan-
keputusan dalam keluarga memperlihatkan pihak atau siapa yang dominan di antara anggotaanggota keluarga. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa kepala keluarga hampir dominan di semua pengambilan keputusan, baik di bidang belanja, pendidikan, agama dan politik. Dengan demikian gambaran masyarakat di Kutai Timur memperlihatkan bahwa kepala keluarga mempunyai wewenang yang luas dalam setiap keputusan penting di dalam keluarga. Dominasi
59
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang paling tinggi ada pada keputusan-keputusan politik, agama, pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk belanja rumah tangga tidak begitu dominan, dalam hal ini perempuan memiliki posisi yang sama dengan kepala rumah tangga dan akan dominan penuh jika kepala rumah tangganya adalah perempuan. Grafik 5.25. Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga
Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga 50
46.4
45 40 35 30
28.2
28.4
26.6
23.8
25
19.4
20 15 10
5.8
5
0.8
0.8
8.8
6.6
3.6 0.6
0.2
0 Kepala Rumah Tangga
Pria dewasa anggota rumah tangga
Wanita kepala rumah tangga
belanja rumah tangga
Wanita dewasa anggota rumah tangga
Pria dan wanita kepala rumah tangga
pendidikan dan kesehatan
politik
Semua orang dewasa anggota rumah tangga
Semua anggota rumah tangga, termasuk anak – anak
agama
Dalam pengambilan keputusan penting yang dilakukan oleh kepala keluarga yang kebanyakan laki-laki,
ternyata juga tercermin pada pilihan-pilihan pekerjaan laki-laki ketika berada
di dalam rumah. Pekerjaan-pekerjaan tersebut kebanyakan yang berkategori berat seperti memperbaiki rumah maupun mengambil air. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ringan dan sangat domestik seperti mencuci pakaian, menyetrika dan berbelanja sangat jarang dikerjakan laki-laki. Tetapi ada 23% yang menyatakan bahwa ketika mereka berada di rumah dia melakukan merawat anak.
60
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 5.3. Jenis Pekerjaan Rumah Tangga Apa yang Biasa Dikerjakannya Suami Bila Ada di Rumah Ketika pihak SUAMI ada di rumah,jenis pekerjaan rumah tangga apa yang biasa dikerjakannya Tidak Ada
Sering
Kadang Kadang
N 72
% 14,4
N 117
% 23,4
N 219
% 43,8
Mencuci pakaian
65
13,0
31
6,2
236
Menyetrika Pakaian
72
14,4
17
3,4
128
Memasak
54
10,8
35
7,0
Membersihkan rumah
58
11,6
80
16,0
Memelihara/memperbaiki rumah
26
5,2
214
Menampung air
36
7,2
246
Pengumpulan kayu bakar/bahan bakar
30
6,0
Belanja
58
Lainnya
452
Merawat Anak
Tidak Pernah N
Total
92
% 18,4
N % 500 100,0
47,2
168
33,6
500 100,0
25,6
283
56,6
500 100,0
242
48,4
169
33,8
500 100,0
295
59,0
67
13,4
500 100,0
42,8
232
46,4
28
5,6
500 100,0
49,2
168
33,6
50
10,0
500 100,0
165
33,0
74
14,8
231
46,2
500 100,0
11,6
45
9,0
265
53,0
132
26,4
500 100,0
90,4
0
,0
0
,0
48
9,6
500 100,0
Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis-jenis pekerjaan seakan ditentukan oleh jenis kelamin, hal ini dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Laki-laki lebih banyak mengerjakan pekerjaan berat, sedangkan pekerjaan ringan yang biasa dilakukan perempuan tidak mereka lakukan. Pernyataan ini didukung angka-angka yang ada pada kolom sering dan tidak pernah sedangkan pada kolom kadang-kadang merupakan pendapat moderat yang diabaikan untuk membandingkan pernyataan yang tegas (extreem).
61
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 6 KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6.1.
PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kutai Timur
6.1.1. Konsep PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebuah program nasional yang memusatkan kegiatannya bagi masyarakat miskin di wilayah Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Karena mempunyai prinsip dasar bertumpu pada pembangunan manusia dan proses demokratisasi, maka program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Adapun tujuan umum dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Perdesaan, dengan mendorong kemandirian
dalam
pengambilan
keputusan
serta
pengelolaan
pembangunan
yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan patisipasi seluruh masyarakat dalam perencanaan, di
masyarakat
pelaksanaan, Perdesaan;
pemantauan
dan
melembagakan
pelestarian
pengelolaan
kegiatan pembangunan
pembangunan partisipatif;
menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif dengan sistem pembangunan reguler; menyediakan prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; melembagakan pengelolaan dana bergulir; mendorong terbentuk dan berkembangnya
kerjasama antar desa dan mengembangkan kerjasama antar pemangku
kepentingan.
62
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Pada proses kegiatannya seluruh anggota masyarakat di lokasi program terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya hingga pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Prinsip dasar yang dikembangkan pada program ini, selain bertumpu pada pembangunan manusia dan proses demokratisasi adalah Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin, Otonomi, Partisipasi/Pelibatan Masyarakat, Prioritas Usulan, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kolaborasi, Keberlanjutan. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk mengacu dan berpegang pada prinsip tersebut pada seluruh tahapan kegiatan pembangunan demi kemandiriannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Setiap tahunnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, para pihak yaitu PNPM MPd Pusat/ Penanggungjawab Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebagai Institusi Pelaksana Program dan Kegiatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (disingkat PNPM Mandiri Perdesaan) dengan Bupati Kabupaten Kutai Timur menyepakati bahwa penanggulangan kemiskinan adalah Urusan Bersama, yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB). Dengan memahami, mempedomani dan mentaati peraturan perundangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh seperti yang tertuang dalam NPUB tahun 2011, antara lain : 1.
Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010,
2.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
63
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
4.
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
5.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional,
6.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
7.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
8.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025,
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008, 19. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
64
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
20. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Departemen Dalam Negeri. 6.1.2. Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kutai Timur Sejak digulirkan pada 2007 hingga 2014, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Kutai Timur sudah menelan dana mencapai Rp.195,5 miliar, sumber dana APBN dan APBD, memunculkan swadaya dari masyarakat sendiri s/d 2013 sebesar Rp.7,96 miliar atau 4 %. Dana itu untuk pembangunan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan modal usaha kaum perempuan. Pada 2014, dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kutai Timur dialokasikan untuk 18 kecamatan, senilai Rp 25,87 miliar, yakni dari APBN senilai Rp 15,72 miliar dan dari APBD kabupaten senilai Rp 10,15 miliar. Dana PNPM yang disalurkan terbesar pada 2010 yang mencapai Rp 37,95 miliar dialokasikan untuk 18 kecamatan dan paling sedikit pada awal PNPM tahun 2007 yang hanya Rp 5 miliar untuk 5 kecamatan saja. Alokasi dana PNPM MPd sejak 2007 sampai dengan 2014, menghasilkan terlembaganya pengelolaan simpan pinjam di tingkat masyarakat dari tingkat kelompok sampai dengan tingkat kecamatan, juga peningkatan kapasitas para pelaku di tingkat kelompok, desa dan kecamatan dalam pengelolaan sebuah program pembangunan di wilayahnya didampingi oleh pemerintah lokal. Hal lainnya sebagai hasil yang benar-benar terukur adalah terbangunnya
65
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
sarana prasarana sosial dasar, listrik desa, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta dana perguliran di masyarakat yang sampai saat ini bisa bergulir dengan baik. Tabel di bawah adalah realisasi pelaksanaan PNPM MPd dari kan tahun 2007 sampai dengan 2013. Sedangkan tahun 2014 masih dalam proses pelaksanaan kegiatan. Tabel 6.1. PNPM MPd di Kabupaten Kutai Timur Thn 2007 s/d 2013 Kegiatan
A. Sarana Prasarana
Usulan
Panjang
Luas
Unit
PNPM MPd
Swadaya
-
-
-
-
-
-
1. Jalan dengan Beton
94
50.971
-
-
23.693.758.275
2. Jalan dengan Telford
11
12.900
-
-
2.897.651.500
122
159.469
-
-
30.859.926.700
2
4.510
-
-
425.817.500
2.910.000
17
38.182
-
-
3.983.819.200
8
1.749
-
9
1.215.778.400
7. Jembatan Kayu untuk Roda 2 (Titian)
34
10.824
-
8
6.660.052.750
8. Pembuatan Tambatan Dermaga Sungai
10
590
-
-
9. Peningkatan Parit Tepi Jalan
11
9.082
-
-
10. Pembuatan Saluran Drainase 11. Pembuatan Pasar Umum berbentuk Los/ Lapak
16
6.200
-
3. Jalan dengan Sirtu 4. Perbaikan Jalan dengan Aspal 5. Pembukaan atau Penimbunan Jalan 6. Jembatan Kayu untuk Roda 4
L
P
RTM
-
-
-
533.333.100
32.076
85.538
29.950
111.236.000
4.719
4.252
1.193
2.551.705.600
46.553
41.238
45.417
508
358
428
249.500.000
7.893
7.435
10.194
58.093.000
3.187
2.550
1.321
177.292.500
13.428
10.718
14.297
1.668.171.900
21.033.000
5.579
4.511
4.154
2.862.277.700
125.114.000
2.254
2.017
2.333
-
3.632.732.500
73.904.700
4.301
4.734
3.828
5
-
1.203
5
1.319.945.250
41.004.000
1.097
1.167
2.087
12. Pembuatan Pasar Umum
4
-
685
13
899.129.600
31.497.000
1.103
1.138
580
13. Pembuatan Bangunan MCK
5
-
4.648
48
571.676.000
84.185.000
744
645
974
47
16.366
17.712
29
10.612.942.000
483.760.500
26.220
23.441
25.638
-
-
-
-
-
-
-
38
-
3
44
10.651.398.800
14.540
12.758
14.709
2
-
-
2
511.020.000
27.404.000
265
274
334
22
-
-
780
6.231.585.000
88.591.000
10.005
8.666
7.309
4. Peningkatan Jaringan Kabel Listrik
4
20.995
-
-
1.390.586.700
179.826.875
1.229
1.064
1.449
C. Pendidikan
-
-
-
-
-
-
-
14. Prasarana Umum Lainnya
B. Listrik Desa 1. Instalasi Genset 2. PLTMH 3. Instalasi PLTS
1. Pembuatan Gedung Taman Kanak-kanak
-
-
1.465.482.179
-
37
-
4.213
37
8.041.431.500
408.453.000
8.239
12.987
8.154
3. Pembuatan Gedung SMP/ Tsanawiyah
2
-
520
2
570.472.000
50.000.000
778
804
182
4. Pembuatan Gedung SD
1
-
200
1
311.456.200
14.750.000
42
40
60
5. Pembuatan Prasarana Pendidikan
4
33
410
81
1.297.606.000
13.920.000
670
647
862
21
-
-
476
2.107.969.900
8.950.000
401
1.412
887
6. Kegiatan Pendidikan Lainnya
D. Kesehatan 1. Pembuatan Gedung Pustu 2. Pembuatan Gedung Polindes/Poskesdes
-
-
-
-
-
-
-
13
-
1.238
13
3.454.154.400
-
30.710.000
-
4.663
4.644
4.068
8
-
696
8
1.859.679.850
94.152.000
5.139
4.753
3.518
28
-
1.602
35
4.903.361.500
63.060.000
6.218
8.807
7.264
4. Pembuatan Prasarana Kesehatan Lainnya
5
1.806
-
205
1.026.794.700
2.500.000
4.988
4.707
2.670
5. Pembuatan Sumur Bor
1
-
-
10
251.357.500
5.935.000
700
698
250
6. Sumur Gali
2
-
-
51
475.661.000
47.300.000
473
595
648
56
54.125
-
99
10.446.533.275
821.993.100
19.778
18.736
20.564
-
-
-
-
-
-
-
3. Pembuatan Gedung Posyandu
6. Pembuatan Perpipaan & Bangunan AB
E. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 1. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Total
-
-
426
-
-
759
24.165.252.400
99.949.000
1.056
387.802
33.130
2.715
169.000.000.000
7.967.544.554
99
7.406
6.113
227.889
278.740
221.435
66
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.1. Perubahan yang dirasakan setelah ada PNPM
Perubahan yang dirasakan setelah ada PNPM Ada Sharing keahlian antar warga
24.3
Komunikasi antar warga menjadi lebih luas…
37.8
Labih sering Kerja bakti
24.3
Ada Tabungan kelompok
27
Muncul Jimpitan/sumbangan sukarela
8.1
Ronda bersama
8.1
Masyarakat menjadi lebih suka…
45.9
Bila ada masalah selalu dimusyawarahkan
59.4
Aktifitas ekonomi menjadi semakin banyak
51.4 0
10
20
30
40
50
60
70
Seluruh aktivitas pembangunan sarana prasarana tersebut di atas melibatkan masyarakat selain dalam bentuk gotong royong juga melibatkan masyarakat berkeahlian khusus sebagai pekerja sebanyak 620 orang, termasuk 460 orang RTM dengan jumlah HOK total 11.593, termasuk HOK RTM sebesar 6.118. Jadi rata – rata per orang RTM terlibat dalam pekerjaan selama 13 hari. Grafik 6.2. Hari Orang Kerja / HOK
67
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.3. Pekerja
Sebagai daya ungkit peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pelibatan RTM sebagai pekerja masih sangat sedikit, sebesar 1,89% dari RTM yang ada di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 24.295 jiwa. Hal ini sangat relevan dengan hasil survei di mana masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi sebanyak 39% dari total responden, namun yang terlibat hanya 7,4%, termasuk di dalamnya 1,89% RTM. Artinya hasil cakupan sosialisasi tersebut hanya menghasilkan pelibatan sebanyak 18,9%. Kenyataan ini bisa jadi karena strategi, materi, metode dan media sosialisasi yang belum efektif dan terencana secara baik yang berdampak secara signifikan pada pelibatan masyarakat target sosialisasi. Strategi sosialisasi hanya mengandalkan musyawarah-musyawarah serta papan informasi di tingkat kecamatan, desa dan dusun. Hal ini bisa jadi karena pengembangan strategi sosialisasi tidak pernah menjadi topik penting dibandingkan target tercapainya target kuantitatif yang secara langsung terukur sebagai progres kegiatan keproyekan dan juga secara langsung berdampak pada penilaian kinerja bagi para konsultan pendampingnya. Materi sosialisasi bisa saja sangat standar tentang ke PNPM MPd-n dan pelaporan kegiatannya tanpa ada kreativitas baik bentuk penyajian maupun kedalaman serta ketajamannya, di mana masyarakat bisa paham tentang maksudtujuan PNPM MPd yakni agar masyarakat bisa menyadari bahwa dirinya harus terlibat secara penuh demi kemajuan masyarakatnya sendiri. Kemungkinan juga isi laporan bulanan langsung ditempelkan di papan informasi tanpa dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang menarik untuk diketahui. Belum termasuk peletakan papan informasi itu sendiri tidak ditempatkan pada lokasi lokasi di mana banyak orang sering beraktifitas, tetapi diletakkan
68
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
di balai desa dan UPK. Sedangkan metodenya kemungkinan lebih banyak satu arah, karena targetnya hanya tersosialisasikan bagi sejumlah angka tertentu sesuai targetnya. Bila dalam berbagai musyawarah tidak dimanfaatkan sebagai ajang peningkatan kapasitas dengan sangat terencana baik, misal menyusun modul lengkap untuk sosialisasi yang didasari dari hasil jajag kebutuhan lokal kecamatan sasaran program, sehingga masyarakat yang hadir sudah mulai diajak berproses pada seluruh proses kegiatan selanjutnya, bagi kemajuan masyaarakatnya sendiri. Sosialisasi tidak sekedar PNPM MPd ädalah”, namun sosialisasi adalah strategi internalisasi proses pemberdayaan masyarakat yang bertahap dalam proses serta berkelanjutan sehingga masyarakat mengetahui, menyadari dan melakukan
proses
pengelolaan pembangunan bagi kemandirian masyarakatnya sendiri. Grafik 6.4. Keterlibatan dalam PNPM M Perdesaan
Keterlibatan dalam PNPM 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
39 %
7.4 % Pernah mendapat sosialisasi program PNPM
Terlibat dalam program PNPM
Dari total yang terlibat dalam PNPM yaitu 27 orang responden tersebut, lebih banyak yang paham tentang SPP, 73% dan paham kegiatan pembangunan jalan sirtu/rabat beton sebanyak 27%. Jelas bahwa SPP lebih mudah dipahami karena dekat dengan keseharian kegiatannya, selain itu jalan/rabat juga termasuk lebih sering berinteraksi dengan aktifitasnya. Sedangkan kegiatan lainnya memang tidak sebanyak SPP dan jalan/rabat beton, pelibatannya kepada masyarakat. Pada sisi lain, UPK memang kenyataannya lebih banyak intensitasnya bersosialisasi tentang SPP daripada kegiatan lainnya, walaupun baru tercakup 39% saja.
69
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.5. Pemahaman Tentang PNPM
Pemahaman Tentang PNPM Kegiatan pembangunan tambatan…
8.1
Kegiatan pembangunan Jalan Sirtu/rabat…
27
Kegiatan Pembangunan MCK
2.7
Kegiatan Pengadaan Air Bersih
2.7
Pembangunan Gedung PAUD/TK/sekolah
10.8
Usaha Ekonomi Produktif
10.8
Simpan Pinjam Khusus Perempuan
73 0
10
20
30
40
50
60
70
80
Dari fakta ketidakberimbangan pemahaman tentang jenis kegiatan yang ada di PNPM MPd, menyatakan bahwa materi sosialisasi tidaklah sestrategis dan seintensif UPK tentang SPPnya. Bisa juga karena materi, metode dan media sosialisasinya tentang kegiatan selain SPP, tidaklah seefektif SPP. Grafik 6.6. Keterlibatan Dalam Jenis Kegiatan PNPM
Keterlibatan Dalam Jenis Kegiatan PNPM Lainnya
8.1
Tenaga Kerja pada kegiatan Sarpras
18.9
Anggota Masyarakat pemanfaat
16.2
Badan Kerjasama Antar Desa
0
Tim Verifikasi
0
UPK
0
Pengurus Kegiatan Sarpras
2.7
Pengurus Kelompok Simpan Pinjam
5.4
Anggota Kelompok Simpan Pinjam
48.6 0
10
20
30
40
50
60
Sedangkan dari 7,4% yang terlibat, pada kegiatan kerja bakti/gotong royonglah yang paling banyak terlibat sebesar 62,2%, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan pertemuan kelompok yaitu 56,8%. Terlihat pada kenyataan juga pada tingkat keswadayaan. Terkait dengan
70
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
keterlibatan dan keswadayaan yang memerlukan komitmen lebih lanjut dalam kegiatan PNPM MPd terlihat rendah partisipasinya, bisa dimungkinkan juga faktor usia, tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, keterbatasan waktu/kesibukan warga masyarakat. Strategi identifikasi dan pendekatan khusus kepada beberapa masyarakat yang belum terlibat dan sekaligus memiliki komitmen lebih lanjut baik daya dan dana, serta tidak terlalu terkendala oleh beberapa faktor tersebut di atas, perlu dikembangkan lebih lanjut. Pada sisi lain, keterlibatan pada pertemuan kelompok SPP bukan sekedar aktivitas seperti kerja bakti/gotong royong namun sebenarnya adalah bahwa yang ikut dalam pertemuan kelompok adalah anggota SPP sehingga bukan sekedar kesadaran keterlibatannya, namun sebagai sebuah konsekuensi yang harus dilakukan baik karena sebagai anggota kelompok SPP juga hal lain karena sebagai peminjam yang harus ikut dalam pertemuan rutin sekaligus melakukan pengembalian pinjaman dalam pertemuan tersebut. Juga tampak dari hasil survei tentang keswadayaan, di mana iuran wajib ada pada peringkat ketiga yaitu 45,9% di bawah kerja bakti dan melayat orang meninggal, di mana kedua kegiatan tersebut hanya sesaat tanpa komitmen berkelanjutan, sedangkan keswadayaan lainnya memerlukan komitmen berkelanjutan baik daya maupun dana dan ini sedikit yang terlibat serta sedikit tingkat keswadayaannya. Grafik 6.7. Jenis Keterlibatan dalam Kegiatan PNPM
Jenis Keterlibatan dalam Kegiatan PNPM Musyawarah Desa
32.4
Musyawarah Dusun
27
Evaluasi
10.8
Rencana Kerja
10.8
Pelatihan
27
Pemilihan Pengurus
27
Padat Karya
8.1
Kerja Bakti/Gotong Royong
62.2
Pertemuan kelompok
56.8 0
10
20
30
40
50
60
70
71
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.8. Keswadayaan Masyarakat
Keswadayaan Masyarakat j. Lainnya
0
i. Sharing keahlian
16.2
h. Iuran kematian
24.3
g. Kerja bakti
51.4
f. Tabungan kelompok
27
e. Jimpitan/sumbangan sukarela
16.2
d. Ronda bersama
21.6
c. Iuran sukarela kelompok
27
b. Iuran wajib kelompok
45.9
a. Melayat orang meninggal
70.3 0
10
20
30
40
50
60
70
80
6.1.3. Kontribusi Pusat dan Daerah dalam Program Reguler PNPM Mandiri Perdesaan di Kutai Timur Sejak tahun 2007 hingga 2014, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di
Kabupaten Kutai Timur
sudah teralokasikan dana sebesar
Rp 194,87 miliar, di mana sumber dana APBN sebesar Rp.117,3 miliar berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/DIPA-APBN tahun anggaran berjalan, disebut Dana Urusan Bersama/DUB dan sumber dana APBD sebesar Rp 77,57 miliar. Sumber dana APBD tersebut sering disebut sebagai Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB, di mana dana tersebut adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Provinsi bersumber dari APBD untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana dua pihak tersebut dialokasikan khusus untuk Bantuan Langsung Masyarakatnya/BLM, sedangkan dana pendukung program lainnya dari APBN sejak 2007 s/d 2014 adalah Dana Operasional Kegiatan bagi para pelaku tingkat kecamatan beserta operasional kegiatannya dan Dana Teknikal Asisten/bantuan teknis bagi para konsultan pendamping/fasilitator tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan propinsi yang besarannya ditentukan oleh Pusat.
72
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Bila ditilik dari ketentuan PNPM MPd Pusat di mana kontribusi dana daerah ditentukan minimal sebesar 20% alokasi BLM dari APBN, maka terlihat nyata bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap penanggulangan kemiskinan. Bila dari total BLM yang ada, di mana APBN sebesar 57% sedangkan APBD sebesar 43%, artinya kontribusi daerah besar. Grafik 6.9. Kontribusi Dana PNPM
Kontribusi Dana PNPM 40,000,000,000.00 35,000,000,000.00 30,000,000,000.00 25,000,000,000.00 20,000,000,000.00 15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 5,000,000,000.00 2007
2008
2009
APBD
2010 APBN
2011
2012
2013
2014
TOTAL
Grafik 6.10. Kontribusi APBN dan APBD dalam Pembiayan Dana Reguler PNPM
Kontribusi APBN dan APBD dalam pembiayan dana reguler PNPM
APBD 43% APBN 57%
APBD
APBN
73
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
6.1.4. Kontribusi Pusat dan Daerah dalam Program Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kutai Timur PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai persoalan eksklusivitas program yaitu dalam proses perencanaan partisipatif sampai dengan pelaksanaannya, tidak bisa menyatu dengan perencanaan reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri di tingkat lokal. Maka sebagai upaya untuk mengintegrasikan program PNPM Mandiri Perdesaan dengan sistem perencanaan reguler, dilaksanakanlah PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi. Dana PNPM MPd Integrasi yang dialokasikan ke Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2012 s/d 2014 adalah sebesar Rp 26,282 miliar. Grafik 6.11. Kontribusi APBN dan APBD dalam Pembiayan Dana Reguler PNPM
Kontribusi Dana Integrasi PNPM 12,000,000,000.00 10,000,000,000.00 8,000,000,000.00 6,000,000,000.00 4,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2012 APBD
2013 APBN
2014
TOTAL
Dari total BLM yang telah dialokasikan di Kabupaten Kutai Timur tersebut, terlihat sangat nyata bahwa dari tahun ke tahun komitmen daerah meningkat tajam. Hal ini mengandung arti bahwa sebenarnya Kabupaten Kutai Timur telah mampu menjalankan secara berkelanjutan apa yang dimaksud sebagai tujuan pada PNPM MPd Integrasi. Kabupaten Kutai Timur akan mampu melanjutkan proses integrasi perencanaan partisipatif bersama masyarakat ke dalam sistem perencanaan reguler, sampai pada tataran munculnya swadaya yang tinggi terhadap pembangunan di daerah, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan APBDnya terhadap ajakan/tantangan keswadayaan daerah. Partisipasi dalam arti keswadayaan masyarakat meningkat tajam bahkan hanya dalam kurun waktu 3 tahun saja,
74
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
dari 15% menjadi 50%. Bila hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap masyarakatnya akan sangat luar biasa dampaknya. Pada saatnya nanti tidak hanya berswadaya pada pembangunan berdasarkan perencanaan daerah, namun di luar perencanaan daerahpun bila masyarakat merasakan sebagai kebutuhan akan melakukan kegiatan proses pembangunannya secara mandiri, didukung oleh swadaya di kalangan masyarakat sendiri tanpa campur tangan Pemerintahnya. Hal ini mengacu pada sistem, mekanisme & proses kegiatan, tahap demi tahap dari sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan juga termasuk sampai pada pengendaliannya, seperti yang telah dilakukan oleh PNPM MPd, beserta prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini yang secara serius perlu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
yang tidak berhenti pada partisipasi hadirnya masyarakat pada
tahapan perencanaan daerah saja dan dianggap berhasil, namun lebih dari itu haruslah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghantarkan masyarakatnya sampai pada tataran kemandirian mengelola kegiatan pembangunan sesuai kemampuannya. Grafik 6.12. Kontribusi Dana Intergrasi PNPM
Kontribusi Dana Intergrasi PNPM 60% 50% 40%
50% 38%
35% 31%
30%
31%
20% 15% 10% 0% 2012
2013 APBD
6.2.
2014 APBN
Program Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
6.2.1. Konsep Dasar Kelompok SPP Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Ada beberapa tujuan yang mendasar dari kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan yaitu
75
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
a). mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam Perdesaan, b). kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, c). pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan d). memperkuat kelembagaan kegiatan khususnya kaum perempuan, serta e). mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di Perdesaan. Di samping itu kegiatan ini juga mempunyai tujuan yang lain yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Sasaran kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan ini adalah rumah tangga miskin produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan dari SPP ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja/usaha bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Dana kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dengan alokasi maksimal 25% dari total alokasi BLM per kecamatan. Hal penting yang perlu dipilih dan tidak perlu mengalami kesulitan tinggi seperti masa PPK, yaitu ditentukannya SPP/perempuan bukan Usaha Ekonomi Produktif/campuran lakiperempuan, karena era tahun 1998–2002 PPK masih menerapkan UEP, dan kemacetan terlalu tinggi. Setelah tahun 2003 kegiatan SPP ini diterapkan justru sebaliknya sebagian besar berjalan lancar. 6.2.2. Pelaksanaan Program SPP di Kutai Timur Sejak tahun 2007 hingga 2014, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di
Kabupaten Kutai Timur
yang sudah mengalokasikan dana
sebesar Rp 195,5 miliar seperti tersebut di atas, dialokasikan untuk kegiatan SPP sampai 2013, sebesar Rp 24,166 miliar dan setelah berjalan beberapa tahun, telah bergulir dan berkembang aset produktifnya saat ini menjadi Rp 36.060 miliar. Rasio pertumbuhannya adalah 49%, dengan tunggakan saat ini mencapai Rp 5,509 miliar atau sama dengan 15%.
76
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.13. Perkembangan SPP 2007 – 2014
Perkembangan SPP 2007 -2014 40,000,000,000.00 36,060,834,260. 00
35,000,000,000.00 30,000,000,000.00
49%
25,000,000,000.00 20,000,000,000.00
24,443,340,000. 00
15,000,000,000.00 10,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -
Dana Awal
Aset Produktif
Tabel 6.2. Alokasi BLM SPP Kabupaten Kutai Timur PNPM PPK dan PNPM MP di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 s/d 2013 ALOKASI No
DANA
Kecamatan Pinjaman
OPS UPK
OPS TPK
JUMLAH
1
MUARA BENGKAL
2.393.998.500
50.388.000
75.587.400
2.519.973.900
2
MUARA ANCALONG
1.482.175.000
31.209.900
46.802.000
1.560.186.900
3
BENGALON
1.464.244.500
30.847.800
46.273.600
1.541.365.900
4
SANGKULIRANG
2.114.999.700
44.147.520
66.236.780
2.225.384.000
5
KALIORANG
651.975.000
13.598.900
20.400.000
685.973.900
6
MUARA WAHAU
1.294.926.000
26.915.200
40.641.200
1.362.482.400
7
SANDARAN
638.000.000
13.432.000
20.146.000
671.578.000
8
SANGATTA UTARA
1.316.809.700
27.722.100
41.580.800
1.386.112.600
9
SANGATTA SELATAN
1.290.750.650
27.170.750
40.757.400
1.358.678.800
10
TELUK PANDAN
1.655.999.500
34.245.500
51.370.100
1.741.615.100
11
RANTAU PULUNG
1.657.418.500
34.893.100
52.337.000
1.744.648.600
12
BATU AMPAR
900.000.000
18.944.400
28.417.500
947.361.900
13
LONG MESANGAT
1.277.500.000
26.882.900
39.934.000
1.344.316.900
14
KAUBUN
1.661.529.000
34.516.700
51.783.900
1.747.829.600
15
KARANGAN
753.000.000
15.437.000
23.005.000
791.442.000
16
BUSANG
1.369.000.000
28.830.700
43.222.000
1.441.052.700
17
KONGBENG
1.237.000.000
26.035.100
39.053.100
1.302.088.200
18
TELLEN
1.007.500.000
21.210.100
31.817.700
1.060.527.800
506.427.670
759.365.480
JUMLAH
4.166.826.050
25.432.619.200
77
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.14. Pertumbuhan Kelompok 2007 s/d 2014
Pertumbuhan Kelompok SPP 2007 - 2014
24% 905
727
2007
2013
Adapun jumlah pemanfaatnya sejak awal 727 kelompok dan sekarang telah berkembang menjadi 905 kelompok aktif, artinya terdapat pertumbuhan sebesar 24%. Bila dibandingkan antara pertumbuhan aset sebesar 49% sedangkan pertumbuhan kelompok sebesar 24% hal ini bisa menunjukkan bahwa nilai pinjaman pada setiap kelompoknya meningkat cukup tajam atau justru asetnya tidak selalu bisa terserap dengan baik sehingga ada idle money/dana mengendap tidak produktif, atau keduanya memang sedang terjadi. Karena tunggakan yang tinggi sehingga UPK kuatir akan resiko pinjaman maka penyaluran dana hanya kepada kelompok-kelompok yang diyakini aman, sehingga nilai pinjaman di masing-masing kelompok dinaikkan, tetapi juga masih belum memenuhinya maka masih banyak dana yang mengendap sebagai idle money. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah dengan adanya tunggakan yang cukup tinggi. Hal ini bisa dipastikan akan terus terjadi peningkatan tunggakan karena bisa saja terjadi di beberapa kecamatan lokasi survei ditemukan kelemahan pengelolaan dana bergulir ini. Kelemahan tersebut kemungkinannya itu antara lain: tidak optimalnya peran dan fungsi Badan Kerjasama Antar Desa, Unit Pengelola Kegiatan tidak melakukan pendampingan terhadap kelompok secara terstruktur dan terukur.
78
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
6.2.3. Perkembangan Jumlah Kelompok dan Jenis Usaha Dari sejak awal 727 kelompok dan sekarang telah berkembang menjadi 905 kelompok aktif, artinya pertumbuhannya sebesar 24%, bila direntangkan sejak dimulainya PNPM MPd di 5 kecamatan tahun 2007 kemudian pada tahun 2010 telah ada di 18 kecamatan, pertumbuhannya termasuk sangat lambat. Walaupun bila dilihat dari proses demokratisasi telah berjalan baik di mana masyarakat lebih banyak melaksanakan musyawarah ketimbang voting dalam proses pemilihan pengurus. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sebenarnya merasa nyaman dalam berkelompok karena dapat
membangun
kebersamaan
dalam
musyawarah
serta
kemufakatan
untuk
mewujudnyatakan kesejahteraannya. Pada sisi masyarakat ada kebutuhan berkelompok, namun pertumbuhan kelompoknya lambat, jangan-jangan justru pada sisi pendamping dalam hal ini adalah UPK, belum mempunyai strategi pengembangan/perekrutan kelompok yang efektif agar kelompok-kelompok yang membutuhkan pendampingan masuk ke dalam target pendampingannya. Bisa juga karena UPK belum memiliki renstra, visi, target tahunan yang jelas dan konkret. Langkah-langkah visioner yang cukup antisipatif, mengingat pertumbuhan asetnya haruslah berimbang dengan pertumbuhan kelompok sebagai pemanfaat langsungnya. Bila tidak merencanakan perkembangan aset produktifnya seiring dengan kebutuhan penyerapan, maka akan terjadi pembengkakan dana mengendap/idle money, yang selanjutnya akan menghambat pertumbuhan UPK itu sendiri. Grafik 6.15. Tata Cara Pemilihan Pengurus
Tata Cara Pemilihan Pengurus
27
10.8
62.2
Ditunjuk
Musyawarah dan Mufakat
Voting
79
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Di Kabupaten Kutai Timur belum ada data Kelompok Usaha Bersama, semuanya masih bersifat individual. Berdasarkan data dari sekretariat PNPM MPd ada beberapa usaha unggulan, yang artinya pemanfaat pinjaman UPK menggunakan dana pinjamannya benar-benar untuk pengembangan usaha. Usahanya bertumbuh kembang bagus karena pinjaman UPK, walaupun tidak selalu karena pendampingan UPK. Jadi bukan usaha yang sudah maju dan kemudian meminjam ke UPK, dianggap sebagai usaha unggulan. Dari sisi umur, bila dikelompokkan anggota kelompok yang paling banyak adalah golongan usia produktif
antara 20-29 tahun ada 19,8% dan 30-39 tahun ada 37,6% sedangkan
40-49 tahun ada 30,7%, pada kategori usia 20-39 tahun termasuk pada usia yang masih potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Grafik 6.16. Kelompok Umur
KELOMPOK UMUR 37.6
40 35
30.7
30 25 20
19.8
15
11.9
%
10 5 0 20 – 29 Tahun
30 – 39 Tahun
40 – 49 Tahun
≥50 Tahun
Tetapi bila dilihat dari tingkat pendidikannya rata-rata setidaknya SLTP sehingga pengembangan usaha perlu energi lebih dalam pendampingannya agar dapat bertumbuh kembang dengan baik yang memang terbanyak usaha perdagangan.
80
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.17. Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan 40
36 32.7
35 27.4
30 25 20
%
15 10 5
3
0.9
0 Tidak lulus SD
SD
SMP
SMA
PT
Dari banyaknya yang usaha perdagangan tentunya UPK melihat sebagai peluang ekspansi kelompok-kelompok baru. Di samping juga strategi pengembangan kelompok yang sudah ada tetap menjadi perhatian juga Grafik 6.18. Jenis Usaha
JENIS USAHA 80 70 60 50 40 30 20 10 0
%
Industri Pengolahan
Usaha Perdagangan
Usaha Jasa
Tidak punya usaha
Ada dua cara pandang berbeda menanggapi data yang ada, pertama bila kelompok terbentuk setelah PNPM MPd ada, maka daya tarik pinjaman menjadi magnit yang kuat sehingga beramai-ramai membentuk kelompok. Kedua bisa terjadi munculnya kelompok setelah adanya PNPM MPd, karena memang bimbingan dan dampingan UPK dalam penyadaran kepada masyarakat bahwa berkelompok itu banyak manfaatnya.
81
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.19. Kelompok Mulai Beraktivitas
KELOMPOK MULAI BERAKTIVITAS 71
80 60 40 20
22
%
7
0 Satu tahun sebelum Bersamaan dengan Setelah PNPM Mpd PNPM MPd ada adanya PNPM Mpd ada
Manfaatnya berkelompok adalah maju bersama dan memang magnit pinjaman sehingga masyarakat berbondong–bondong membentuk kelompok. Walaupun syaratnya mendapatkan pinjaman adalah kelompok yang telah terbentuk minimal satu tahun, dipenuhi atau tidak, belum ada data pendukungnya. Setidaknya ini berkaitan langsung dengan tingkat tunggakan yang cukup tinggi, bisa dimungkinkan bahwa kelompok yang ada berupa kelompok karbitan. Grafik 6.20. Alasan Kelompok ini Dibentuk
ALASAN KELOMPOK INI DIBENTUK Lainnya, Dimandirikan dari kelompok kegiatan kemasyarakatan, sbg… Keinginan untuk maju bersama dalam usaha Ada tawaran pinjaman dari PNPM MPd 0
%
20
40
60
80
100
Masih bersyukur bila terbentuknya kelompok ada motivasi bahwa dengan cara berkelompoklah maka akan dapat maju bersama. Selain juga ada adanya kelompok bertujuan agar mendapatkan pinjaman dari UPK.
82
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.21. Tujuan Kelompok ini Dibentuk
TUJUAN KELOMPOK INI DIBENTUK Lainnya,
2.1
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru Berkeinginan mengembangkan usaha dengan cara berkelompok Agar lebih akrab dengan sesama orang usaha Mendapatkan pinjaman dari PMPN MPd
44.3 78.4 % 38.1 63.9 0
20
40
60
80
100
Walaupun pemahaman tentang tujuan didirikannya kelompok cukup sederhana, misalnya tahu tentang tujuannya untuk kemajuan bersama. Tetapi sudah lumayan baik daripada mengikuti kelompok namun tidak tahu sama sekali, mau dibawa ke mana atau untuk apa. Hanya saja memang seharusnya bisa lebih mendalam tentang visi kelompok yang telah disusun secara sistematis bersama anggota sendiri. Grafik 6.22. Banyaknya Anggota yang Paham Tujuan Kelompok
BANYAKNYA ANGGOTA YANG PAHAM TUJUAN KELOMPOK 70
60.8
60 50 36.1
40 30
%
20 10
3.1
0 Tidak ada yang paham
Setengah dari jumlah anggota,pahamSebagian besar anggota paham
83
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.23. Aturan dan Sanksi Tertulis
AT U R A N DA N S A N K S I T E R T U L I S % 80
75
60 40
25
20 0 Ya
Tidak
Sebagai langkah yang baik secara menyeluruh bila disusun aturan dan sanksi tertulis, walaupun itu hadirnya dari format baku dari program, tetapi alangkah baiknya bila disusun dan disepakati oleh semua anggota dalam kelompok dan kemudian benar-benar diterapkan. Rangsangan agar muncul gagasan-gagasan baru untuk kemajuan kelompok bila tidak ada stimulan pembahasan yang terencana, sebagai upaya menyeluruh atau semacam kurikulum pendampingan perkembangan kelompok, maka gagasan itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Gagasan baru akan muncul bila itu diperlukan/dibutuhkan sebagai aktivitas yang harus dilakukan sebagai langkah strategis dalam pencapaian visi kelompok. Bila gagasan baru hanya kadang–kadang muncul ketika ada semacam triger atau ada percikan api, maka tidak akan terpacu untuk selalu bisa muncul bahkan bisa tidak ada sama sekali. Grafik 6.24. Pembahasan Gagasan Baru Untuk Kemajuan Kelompok
Pembahasan Gagasan Baru Untuk Kemajuan Kelompok Sering dibahas dengan agenda yang sdh terencana Kadang –kadang, bila muncul gagasan baru saja Tidak pernah didiskusikan, cukup hanya pengurus saja
%
Tidak pernah
0
10
20
30
40
50
60
84
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.25. Pembahasan Pembaharuan Kelompok
Pembahasan Pembaharuan Kelompok DIBAHAS SECARA BERKALA DAN TERJADWAL
10
KADANG –KADANG, SESUAI KEBUTUHAN
53
TIDAK PERNAH DIDISKUSIKAN, CUKUP HANYA PENGURUS SAJA
7
TIDAK PERNAH
30 0
%
20
40
60
Sedangkan gagasan baru untuk kemajuan kelompok hanya kadang-kadang saja bila ada hal baru, biasanya seperti ini tidak pernah berkelanjutan. Gagasan tersebut hanya pembahasan sesaat saja dan seiring berjalannya waktu kemudian terlupakan. Cenderung tidak pernah ada gagasan baru, ini terlihat bahwa para anggota kelompok lebih fokus pada apa yang sedang berjalan, bukan apa yang akan berjalan. Juga terkait dengan pembaharuan kelompok akan menemui kendala yang sama, sehingga bila terkait dengan pengembangan usaha akan memerlukan proses penyadaran yang cukup lama. Grafik 6.26. Pembahasan Pembaharuan Produk dan Jasa Layanan Kelompok
Pembahasan Pembaharuan Produk Dan Jasa Layanan Kelompok DIBAHAS SECARA BERKALA DAN TERJADWAL
11
KADANG –KADANG, SESUAI KEBUTUHAN
41
TIDAK PERNAH DIDISKUSIKAN, CUKUP…
8
TIDAK PERNAH
40 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
%
85
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Sama halnya dengan pembaharuan produk dan jasa dari anggota, pasti akan bernasib sama dengan pembaharuan–pembaharuan lainnya. Kelompok dan anggotanya lebih fokus kepada persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Pada pembahasan tata kelola kelompokpun masih bersifat pembaharuan, tentunya bukan prioritas juga. Grafik 6.27. Pembahasan Tata Kelola Kelompok
Pembahasan Tata Kelola Kelompok Dibahas secara berkala dan terjadwal
16
Kadang –kadang, sesuai kebutuhan
47
Tidak pernah didiskusikan, cukup hanya pengurus saja
8
Tidak pernah
29 0
10
20
30
40
50
%
Grafik 6.28. Pembahasan Pengembangan Jaringan Usaha/Kemitraan Usaha
Pembahasan Pengembangan Jaringan Usaha/Kemitraan Usaha Dibahas secara berkala dan terjadwal
8
Kadang –kadang, sesuai kebutuhan
21
Tidak pernah didiskusikan, cukup hanya pengurus saja
16
Tidak pernah,karena banyak anggota yang TIDAK SETUJU
10
Tidak pernah karena tidak tahu caranya
45 0
10
20
30
40
50
Strategi pendampingan para pihak yang berwenang misal UPK, Konsultan pendamping bisa juga tidak pernah konsentrasi pada pengembangan jaringan. Karena hal pengembangan
86
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
jaringan dipandang banyak orang memerlukan daya dan dana cukup intensif terkait kerelaan serta perencanaan khususnya pada pengembangan jejaring atau kemitraan. Grafik 6.29. Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang
Pe ny u s u n a n Pe re n c a n a a n J a n g ka Pa n j a n g Ya , dibahas bersama anggota
%
20
Ya , tetapi tidak didiskusikan dengan anggota, cukup hanya disusun pengurus
34
Tidak pernah,karena belum memerlukannya
18
Tidak pernah karena tidak tahu caranya
28 0
10
20
30
40
6.2.4. Modal Pinjaman dan Perkembangan SPP Mungkin memang pendapat umumnya anggota kelompok bahwa perencanaan jangka panjang bukanlah urusannya, itu urusannya pengurus, karena tidak mau tahu, maka menjadi tidak tahu. Proses pendidikan kelompok terhadap perencanaan jangka panjang bisa menjadi prioritas juga bagi UPK, hanya persoalannya apakah UPK memandang bahwa perencanaan jangka panjang itu penting ataukah tidak. Karena tidak menganalisa dampak akhirnya yaitu tunggakan maka perencanaan jangka panjang menjadi bukan hal penting. Grafik 6.30. Kebiasan Baik Dalam Kelompok Untuk Dilakukan Bersama
Kebiasan Baik Dalam Kelompok Untuk Dilakukan Bersama Ya , dibahas bersama anggota untuk dilakukan
38
Ya , tetapi tidak didiskusikan dengan anggota, cukup hanya disusun pengurus
15 %
Tidak punya
47 0
10
20
30
40
50
87
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Menyangkut soal tata nilai/hal baik, tentunya ketrampilan pengurus diuji, kepedulian/ kepekaan akan tata nilai di lingkungannya dirasakan. Tidak mudah untuk peka terhadap tata nilai penting atau tidak, karena dalam kesehariannya sudah disibukkan dengan nilai usaha dan nilai pinjaman sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana penguatan dalam pengorganisasian kelompok, justru tidak terpakai. Grafik 6.31. Administrasi Yang Dimiliki Kelompok
Administrasi Yang Dimiliki Kelompok h. Lainnya,
2
g. Berkas/kumpulan Laporan Rutin…
66
f. Berkas Perencanaa Jangka Panjang
25
e. Buku Tamu
24
d. Buku/kartu simpan pinjam…
77
%
c. Buku Simpan Pinjam Kelompok
90
b. Buku Kas
91
a. Buku Pencatatan Notulensi
69 0
20
40
60
80
100
Sistem administrasi di kelompok sudah memadai untuk tumbuh kembang sebuah kelompok, hanya diperlukan pendampingan sehingga mencapai kualifikasi kelompok yang executing. Grafik 6.32. Jajaran Pengurus Yang Mampu Melaksanakan Tugasnya
Jajaran Pengurus Yang Mampu Melaksanakan Tugasnya
70 60
63
50 40 36
30 20 10 1 0 Semua tidak mampu
Sebagian mampu
Semua mampu
88
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.33. Cara Pemilihan Pengurus Kelompok
Cara Pemilihan Pengurus Kelompok
Keterwakilan Seluruh Anggota Kelompok
87
100 80 60 40 20 0
Grafik 6.34. Keterwakilan Seluruh Anggota Kelompok
25
71
24
5
TIDAK TAHU
TIDAK TERWAKILI SAMA SEKALI
% Ditunjuk oleh Dipilih bersama pengurus lama seluruh anggota
SEBAGIAN TERWAKILI
%
Grafik 6.35. Cara Menyiapkan Calon Pengurus
Cara Menyiapkan Calon Pengurus
Grafik 6.36. Kesulitan Mencari Calon Pengurus
Kesulitan Mencari Calon Pengurus
%
%
71
64 11 Tidak tahu
25 Disiapkan ketika Telah disiapkan mendekati kader sebagai pemilihan calon berikutnya
29 Ya
Tidak
Cara pemilihan kepengurusan cukup demokratis dan cukup mewakili semua kelompok masyarakat yang ada di sekitar anggota kelompok,walaupun penyiapan kepengurusan dirasakan tidak sulit, karena saat mendekati pemilihan baru kemudian disiapkan calonnya. Ternyata yang dipilih pun cukup mampu mengelola kelompok, meskipun masih pada tataran standar kelompok dan belum menemui kesulitan bila nantinya akan dikembangkan lebih lanjut menjadi kelompok executing. Dinamakan kelompok executing artinya kelompok tersebut telah mampu mengelola simpan pinjam dengan aset produktifnya sendiri, untuk mencukupi kebutuhan pengembangan modal anggota dan dapat menyajikan laporan sesuai kriteria
89
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang ada di PNPM MPd. Sedangkan saat ini kelompok SPP masih pada tataran sebagai kelompok chanelling. Artinya masih sebagai penghubung dan penyalur pinjaman saja. Grafik 6.37. Pemimpin : Inovatif Adaptif-Demokratis
Pemimpin : Inovatif Adaptif-Demokratis 3 Lainnya,sebutkan......... Bertindak sebagai pemimpin yang senantiasa berupaya suasana persaudaraan yang demokratis Bertindak sebagai pemimpin yang senantiasa menjajagi kebutuhan anggota untuk pengembangan usaha dan…
77 %
86
Bertindak sebagai pemimpin yang kreatif dan terbuka akan perubahan & tantangan
80 0
20
40
60
80
100
Grafik 6.38. Pendelegasian
Pendelegasian % Lainnya
2
Didelegasika kepada anggota pengurus yang lain…
67
Sebelumnya dibahas bersama seluruh pengurus
64
Selalu diputuskan oleh dirinya sendiri
2 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.39. Pengurus Dapat Mengatasi Kebutuhan Anggota Pengurus Dapat Mengatasi Kebutuhan Anggota 100 80 60 40 20 Sebagian 0
Grafik 6.40. Pengurus Bisa Dievaluasi Dan Dikritik
Pengurus Bisa Dievaluasi Dan Dikritik
100
83
90
%
80 60 10
40
besar para pengurusnya cukup baik, ditilik dari intensitas penjajagan kebutuhan
anggota dan
Sudah berusaha
Belum memenuhinya,
17
20
lebih banyak yang terbuka terhadapa perubahan dan 0
bersedia untuk dievaluasi serta dikritik. Delegasi kewenanganpun cukup baik. Secara % YA
TIDAK
keseluruhannya dapat diartikan bahwa sebenarnya kelompok baik pengurus maupun anggotanya sangat antusias terhadap kemajuan dirinya, sekali lagi hanya strategi peningkatan kapasitasnya yang perlu dicermati dan dikembangkan lagi dari materi, metode dan media latihnya. Grafik 6.41. Kelompok Yang Telah Memiliki AD/ART
Ke l o m p o k Ya n g Te l a h M e m i l i k i A D /A RT
Grafik 6.42. Pertemuan Kelompok
Pertemuan Kelompok
% 100 50 0
69 31
Sudah
48
51
KADANG – KADANG
RUTIN DI LAKUKAN
1 Belum
TIDAK PERNAH
Kualifikasi kelompok secara keseluruhan cukup baik, meskipun masih perlu banyak ditingkatkan baik pada aspek legal formalnya, maupun strategi pencapaian kemajuan kelompok denngan langkah-langkah awal yaitu kualitas pertemuan yang tidak hanya bahkan lebih banyak membahas pengembalian pinjaman serta masalah-masalah yang ada, namun hendaknya menentukan target/tujuan/visi dengan waktu pencapaian tertentu. Sehingga pada setiap kali pertemuan akan padat pembahasan dan padat aktifitas efektif demi kemajuan kelompoknya.
91
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.43. Jalannya Pertemuan
Jalannya Pertemuan % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
43.4 36.4 20.2
HANYA MEMBAHAS PENGEMBALIAN PINJAMAN
MEMBAHAS BEBERAPA MASALAH YANG MUNCUL SAAT ITU, TANPA PERENCANAN AGENDA PERTEMUAN
PEMBAHASAN SESUAI AGENDA , DITAMBAH MEMBAHAS PERMASALAHAN YG MUNCUL
Sehingga pada setiap pertemuan, pokok bahasannya akan lebih banyak membahas tentang upaya peningkatan anggota dan kelompok. Sedangkan pada setiap pertemuan, pelaporannya tidak hanya didominasi dengan laporan keuangan saja namun akan menyajikan laporan perkembangan, evaluasi pencapaian dan target masa depannya.
Grafik 6.44. Laporan Pengurus
Grafik 6.45. Pembicaraan Upaya Peningkatan Anggota Kelompok
Pembicaraan Upaya Peningkatan Anggota Kelompok
Laporan Pengurus 40 35 30 25 20 15 10 5 0
38
37
16 9
Ya dibicarakan, ditindak lanjuti dgn kegiatan menjawab kebutuhan… Ya dibicarakan, tetapi tindak lanjutnya tidak jelas
33
51
Tidak pernah
16
% 0
20
40
60
92
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Pada penilaian perkembangan kelompok, bila kelompok tersebut sudah memiliki sistem administrasi dan tertulis – dibakukan maka mendapatkan 30% dari total nilainya setelah kecukupan modal serta kualitas pertemuan rutinnya. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Kutai Timur untuk pembinaan kelompok pada aspek pada sistem adminstrasi sedikit baik, meskipun terdapat 46% kelompok masih perlu penegasan lagi tentang perlunya sistem administrasi pengelolaan kelompok SPP. Grafik 6.46. Sistem Administrasi
Sistem Administrasi 60
54
50
40
40 30 20 6
10 0
Tidak punya
Ada, tidak tertulis, hanya menjalankan kebiasaan
Ada ,tertulis dan dibakukan
Pada tingkat kelompok yang tujuan utamanya untuk mengelola pinjaman bagi anggota, maka 95% dananya untuk pinjaman anggota yang dimanfaatkan untuk modal usaha anggota. Bila digunakan untuk modal usaha kelompok, dari laporan yang ada di PNPM MPd bahwa di Kabupaten Kutai Timur belum ada Kelompok Usaha Bersama. Grafik 6.47. Penggunaan Dana dari UPK
Penggunaan Dana dari UPK 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
95 63
a. Pinjaman anggota b. Modal usaha kelompok (simpan pinjam/usaha bersama)
a. Pinjaman anggota
b. Modal usaha kelompok (simpan pinjam/usaha bersama)
5
6
c. Disimpan di Bank
d. Disimpan di kecamatan/UPK
c. Disimpan di Bank d. Disimpan di kecamatan/UPK
93
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Salah satu tujuan utama dari adanya pinjaman bergulir adalah meningkatnya pendapatan para pemanfaat pinjaman dalam hal ini adalah anggota SPP. Namun kenyataannya oleh sebagian besar anggota SPP, pinjaman tidak hanya untuk menambah modal usaha, melainkan untuk keperluan lainnya. Dari hasil survei ditemukan dana untuk menambah modal usaha sebesar 42,4%, untuk pendidikan anak 35,8%, untuk kesehatan 26,5%, untuk lainnya 24,5%. Walaupun ditemukan di beberapa kecamatan pinjaman dari UPK sangat bermanfaat bagi anggota SPP terutama pengembangan usahanya yang kemudian ternyata dapat mengatasi kebutuhan lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarganya. Grafik 6.48. Tunggakan Pinjaman
Tunggakan Pinjaman 120 100 80 60 40 20 0
96
4 Ada
Tidak Ada %
Dari hasil survei, ada tunggakan sebesar 4% namun dari data laporan PNPM MPd ada tunggakan sebesar 15%. Selisih ini kemungkinan terjadi karena ketidakpahaman anggota terhadap kemacetan pinjaman. Bisa juga menunjukkan bahwa laporan perkembangan pinjaman tidak terlalu menarik bagi anggota.
94
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.49. Kegiatan Yang Menunjang Pengembangan Usaha Anggota
Grafik 6.50. Kegiatan Yang Menunjang Pengembangan Usaha Kelompok
Kegiatan Yang Menunjang Pengembangan Usaha Anggota
Kegiatan Yang Menunjang Pengembangan Usaha Kelompok
% 50 40 30 20 10 0
42
%
42 16
Tidak ada
Ada karena bantuan PNPM MPd
Ada, karena diupayakn sendiri
60 40 20 0
44
41 14
1
Tidak ada Ada karena Ada , karena Ada, karena bantuan bantuan diupayakn PNPM MPd Pemda sendiri
Upaya pengembangan usaha anggota maupun kelompok masih sangat tergantung dengan dukungan program. Walaupun pengurusnya cukup inovatif namun masih perlu dilatihkan kepada kelompok agar mampu mengakses sumber bantuan bagi pengembangan usaha anggota dan pengembangan usaha kelompok. Potensi menabung cukup baik, meskipun secara mekanis masih setengah dipaksa dengan metode gabungan dengan bunga, yakni membayar bunga 1,5% plus 0,5% tabungan. Metode ini cukup ampuh ditilik dari jumlah tabungan di kelompok yang dari hari ke hari bertambah banyak. Sedangkan jenis tabungannya sudah cukup baik, meliputi simpanan pokok, wajib dan sukarela. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada kelompok yang sama sekali tidak mempunyai tabungan dan ada juga yang menghimpun tabungan tetapi setiap tahun dibagi dan bukan dihimpun sebagai modal kelompok untuk simpan pinjam. Grafik 6.51. Anggota Memiliki Tabungan
Anggota Memiliki Tabungan 53 52 51 50 49 48 47 46
52
Grafik 6.52. Tempat Menabung
Tempat Menabung E. LAINNYA
48
1.9
D. BANK PEMERINTAH
32.7
C. BANK SWASTA
11.5
B. DI UPK/KECAMATAN
17.3
A. DI KELOMPOK
80.8 0
Ya
Tidak
20 40 60 80 100 %
95
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.53. Dana Lain Yang Disimpan Di Kelompok
Dana Lain yang Disimpan di Kelompok e. Lainnya
4
d. Kelompok Simpan Pinjam (Laki-Perempuan)
11
c. Simpanan Sukarela
41
b. Iuran Wajib
70
a. Simpanan Pokok
70 0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
Grafik 6.54. Status Kelembagaan Kelompok
Status Kelembagaan Kelompok Proses Pemberkasan persyaratan Badan Hukum kelompok
5
Merintis/mengusahakan dukungan legal formal kelompok/badan hukum, dengan dukungan PNPM MPd
19
Merintis/mengusahakan dukungan legal formal kelompok/badan hukum, dengan dukungan Pemda
5
Belum menyiapkan apapun
71 0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
Untuk status kelembagaan kelompok masih belum sama sekali disentuh karena memang belum menjadi prioritas kebutuhan saat ini, baik oleh kelompok sendiri maupun oleh pendampingnya yaitu UPK. Mungkin masih ada tarik ulur kepentingan. Di sisi UPK bila kelompok menjadi kuat dan mandiri, ada kekuatiran tidak akan menjadi nasabah UPK lagi. Sedangkan di tingkat kelompok sendiri masih sibuk dengan memastikan pinjamannya agar tidak macet, targetnya harus terus lancar pengembalian maka lancar pinjaman berikutnya.
96
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Meskipun dengan berbagai upaya antara lain peningkatan ketrampilan anggota, melalui pemanfaatan pertemuan sebagai ajang peningkatan kapasitas, karena hal ini langkah/kegiatan yang tidak memerlukan dukungan banyak terutama dana. Penting untuk mengupayakan pelatihan ketrampilan dengan memanfaatkan kegiatan pelatihan dari program lain dan pemerintah. Pengertian dengan dana sendiri artinya dari program sering mengikutsertakan anggota SPP untuk mengikuti pelatihan berbagai ketrampilan. Grafik 6.55. Peningkatan Ketrampilan Anggota
Peningkatan Ketrampilan Anggota LAINNYA
2
MENCARI KESEMPATAN DI LUAR KELOMPOKNYA DAN MEMBERIKAN KESEMPATAN PELATIHAN BAGI ANGGOTA DAN PENGURUS KE LUAR
45
MENGADAKAN PELATIHAN TERPROGRAM, DANA SENDIRI/KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
52
MENCIPTAKAN KREATIFITAS PERTEMUAN SEBAGAI AJANG PELATIHAN ANGGOTA DAN PENGURUS SESUAI KEBUTUHAN
70 0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
Untuk merk dagang, penggunaan teknologi tepat guna dan perijinan misal PIRT, masih jauh dari harapan, walaupun sudah ada yang memulai menggunakannya. Hal ini sangat tergantung dengan kekuatan serta kualitas pendampingan UPK yang mampu melihat peluang serta ketajaman UPK menelisik kebutuhan pengembangan kelompok. Secara berantai bahwa UPK sangat dipengaruhi oleh kinerja program. Bila program beserta pendampingnya tidak/belum mampu melakukan gebrakan/gerakan langkah visioner, tentu masyarakat binaannya belum mampu juga menapaki wilayah/kualitas tersebut.
97
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.56. Penggunaan Teknik Tepat Guna
Grafik 6.57. Merk Dagang
Penggunaan Teknik Tepat Guna 80
M e r k D a ga n g % 86
100
60 40
50
14
20 0
0 Sudah
Belum
Ya
Tidak
Sebenarnya dari daya dukung merk dagang, penggunaan teknologi tepat guna dan adanya perijinan akan sangat membantu terbukanya pasar serta terbukanya jaringan, bagaikan matarantai yang tidak terpisahkan. Grafik 6.58. Pemantauan Pengurus Terhadap Anggota
Grafik 6.59. Perijinan
Pemantauan Pengurus Terhadap Anggota
Perijinan % 74
%
26
68 32 Ya
Tidak
YA
TIDAK
98
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.60. Memiliki Akses Jaringan Lokal
Grafik 6.61. Membuka Akses Pasar
Memiliki Akses Jaringan Lokal %
51
49 Ya
Membuka Akses Pasar % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tidak
85
15
Sudah
Belum
Ketika kelompok mengambil langkah strategis yaitu aktif dalam berjejaring, maka berikutnya adalah peran strategis dalam pengambilan keputusan baik di tingkat lokal maupun lebih luas lagi. Memang tidak secara otomatis berhubungan langsung, tetapi ketrampilan berjejaring inilah yang akan meningkatkan eksistensi kelompok itu sendiri diakui sehingga akan menempatkan kelompok tersebut pada posisi penting. Grafik 6.62. Kelompok Aktif Berjejaring
Grafik 6.63. Peran Strategis Dalam Pengambilan Keputusan
Peran Strategis Dalam Pengambilan Keputusan
Kelompok Aktif Berjejaring 80
63
60 40
37
20 0 Ya
Tidak %
60 50 40 30 20 10 0
55 45
Ya
Tidak %
99
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Terdapat 34% kelompok sudah tidak hanya melayani anggota, maka secara positif bisa dilihat sebagai titik terang peningkatan, baik nilai sosial maupun kualitas kelompok itu yang sudah berekspansi dalam pengelolaan simpan pinjamnya. Mungkin karena anggota sudah tercukupi sehingga dana kelompok dikuatirkan mengendap tidak tercapai, mungkin karena ada kepedulian atau dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di sekitar kelompok itu. Grafik 6.64. Kelompok Hanya Melayani Anggota
Kelompok Hanya Melayani Anggota % 80
66
60 34
40 20 0 Ya
Tidak
Sudah ada bukti bahwa ternyata masyarakat merasa nyaman dalam berkelompok, dilihat dari interaksi sosial dan pengelolaan kelompoknya lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Artinya dalam hal ini sudah cukup baik proses pembelajaran demokratisasinya. Jika dilihat bahwa di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak anggota masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan, ada 54,8% di bawahnya adalah karyawan/pegawai ada 18,8% dan wiraswasta/warung hanya 11,2%. Warung lebih mudah menambah aset produktifnya yang mengandalkan volume usahanya, lebih tidak terbatas oleh lokasi/lahannya ketimbang petani yang sangat terbatasi aset produktifnya yaitu lahan. Di sisi lain tingkat pendidikan penduduk yang rata-rata yang hanya bersekolah di SD sebanyak 41%, SLTP sebesar 23% dan SLTA sebesar 12,8%. ini merupakan tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari hasil survei ditemukan bahwa mereka yang mempunyai pinjaman saat ini 30,2% sedangkan pada tahun lalu peminjam sebesar 27,2%. Nilai pinjaman saat ini dibandingkan tahun lalu adalah sama, ada 68% sedangkan lebih besar 21,3% dan yang lebih kecil ada 10,7%.
100
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Artinya bahwa kelompok yang rutin setiap tahunnya meminjam dalam jumlah yang hampir sama, namun lebih banyak yang meminjam sama besarnya dengan tahun lalu. Bisa diperkirakan bahwa UPK bersama Tim Verifikasi menganalisa usaha sebagai daya dukung pengembalian masih tetap sama, maka pinjamannya tidak bisa lebih besar, atau juga karena kelompok sudah tahu diri, bahwa kemampuan dirinya masih tetap sama dengan tahun lalu. Untuk amannya maka kelompok hanya mengajukan pinjaman sama besarnya dengan tahun lalu. Dari survei ini didapati kenyataan bahwa yang mengetahui sumber kredit formal yaitu Bank ada 83% sedangkan yang mengetahui ada sumber kredit di PNPM MPd ada 18,8%, kemudian Pegadaian ada 28,2% dan Koperasi Simpan Pinjam ada 31%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang dari UPK kurang tersosialisasi. Bahkan kalah jauh dengan rentenir ada 57,2% justru lebih banyak diketahui sebagai sumber kredit walaupun merupakan sumber modal non formal. Lebih memprihatinkan lagi karena yang paling sering dimanfaatkan justru rentenir, ada 39,6%, sedangkan UPK - PNPM MPd ada 9,8%. Padahal sama-sama tanpa jaminan, namun persentase meminjam ke UPK yang sesungguhnya bisa jauh lebih besar dan bunganya lebih rendah, hanya 1,5%/bulan dan menabung 0,5% ke kelompok. Sedangkan meminjam di rentenir bunga pinjaman bisa mencapai 20% dengan masa pinjaman 30 hari. Artinya masyarakat masih banyak yang belum paham keuntungan juga pentingnya berkelompok dan melakukan simpan pinjam Dari Oleh Untuk Masyarakat sendiri dengan pendanaan UPK, sesuai motto PNPM MPd yaitu DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat). Kalau dicermati bahwa Bank ada 27% juga sering dimanfaatkan untuk meminjam namun sangat berbeda dengan UPK maupun rentenir, karena Bank mensyaratkan jaminan. Maka pesaing utama dari UPK di Kabupaten Kutai Timur sebenarnya adalah rentenir. Bisa dimungkinkan bahwa UPK oleh konsultan pendamping belum diajak menggali potensi/kelebihan lembaganya, selain kelebihan dalam hal suku bunga juga ada tambahan pelatihan serta pendampingan. Pada sisi lain masyarakat sebenarnya bila ingin pinjam sama-sama tanpa jaminan, prosedurnya tidak berbelit-belit, bunga lebih rendah lebih memilih UPK, ada 7,4% sedangkan memilih rentenir hanya 2%. Ini adalah sebuah peluang yang cukup menantang. Kesimpulannya bahwa pada strategi promosi UPK masih
101
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
lemah, dengan strategi yang tepat serta efektif mengingat tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai Timur terbanyak adalah SD dan SLTP. Bila dicermati dari data yang tersedia yaitu Laporan Perkembangan Pinjaman, pertumbuhan kelompok yang cukup bagus hanya ada
di empat kecamatan saja yaitu Kecamatan
Sangatta Utara, Sangkulirang, Bengalon dan Telen, sedangkan kecamatan lainnya ada yang stagnan serta ada yang justru berkurang. Hal ini semakin menegaskan bahwa pendampingan kelompok sangatlah lemah, kalaupun tidak bisa dikatakan tidak ada pendampingan, juga termasuk strategi penyiapan kelompok baru belum dilakukan sepenuhnya. Bisa dimungkinkan ada hal lain yang cukup signifikan artinya di lapangan bahwa semua UPK tidak tahu cara pendampingan kelompok, di mana hal ini merupakan tugas pokok UPK yang kemungkinan tidak pernah dilatihkan oleh FK dan FasKeuKabnya, tetapi justru Fasilitator melakukannya sendiri sampai ke tingkat kelompok di desa. Sedangkan materi pelatihan standar bagi Fasilitator Kecamatan juga Fasilitator Keuangan Kabupaten, seharusnya sudah lengkap dalam pelatihannya, termasuk di dalamnya adalah strategi pendampingan kelompok berikut aspek pertumbuhan dan indikator perkembangannya. Kenyataan ini
bisa jadi sangat terkait dengan rendahnya pertemuan rutin kelompok
di tingkat kelompok SPP sebagai pemanfaat UPK, dan terkait langsung dengan tunggakan saat ini yang telah mencapai Rp 5,509 miliar atau sama dengan 15%. Sungguh sebagai performa pinjaman yang cukup mengkhawatirkan. Bila ketentuan PNPM MPd pada penjelasan Petunjuk Teknis Operasionalnya ada mekanisme penilaian perkembangan kelompok SPP, itu mungkin tidak terlaksana penilaian dan pendampingan perkembangannya di Kabupaten Kutai Timur, maka data tingkatan kategorial kelompok pada laporan rutin program, mungkin saja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya laporan itu seharusnya didapat dari kelompok SPP menilai dirinya sendiri didampingi oleh UPK, tetapi mungkin karena semua UPK tidak tahu hal tersebut jadi pengkategorian kelompok pemula, berkembang dan matang tidak berdasarkan prosedur dan tata cara penilaian yang seharusnya.
102
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.65. Kelompok Hanya Melayani Anggota
Kelompok Hanya Melayani Anggota % 66
80 60 40 20 0
34
Ya
Tidak
Grafik 6.66. Pendamping dalam Setiap Pertemuan Kelompok
Pendamping dalam setiap Pertemuan Kelompok Lainnya Tokoh Masyarakat Aparat Pemda Aparat Desa Pendamping lokal Pengurus UPK Fasilitator
2.7 29.7 2.7 37.8 0 37.8 45.9 0
10
20
30
40
50
Secara naluripun kecenderungan sebuah kelompok walaupun pendampingannya kurang sekalipun, pasti tetap memikirkan kemajuan dirinya. Rencana kerja pasti dibahas, meskipun pembahasannya belum semaksimal seperti yang diidealkan oleh PNPM MPd. Mekanisme simpan pinjam juga otomatis menjadi kebutuhan untuk dibahas secara rutin karena terkait dengan tanggung jawab kelancaran pinjamannya. Sedangkan pembakuan AD/ART sudah dibahas, itu saja sudah sebuah awal kemajuan yang lumayan baik.
103
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.67. Materi yang Dibahas Dalam Pertemuan Kelompok
Materi yang Dibahas Dalam Pertemuan Kelompok Lainnya
5.4
Tata cara kemitraan
16.2
Tata cara membuat proposal
13.5
Tata cara membuat laporan
29.7
Tata cara simpan pinjam
37.8
Rencana kerja
54.1
AD/ART
35.1 0
10
20
30
40
50
60
Bila ditilik dari azas manfaat adanya SPP pada tahap awal sudah lumayan baik, yaitu adanya akses bantuan pinjaman yang mudah diraih oleh masyarakat khususnya perempuan. Kaum perempuan dalam versi cara pandang PNPM MPd adalah orang yang paling dekat dengan resiko kemiskinan. Kemudian dari kenyataan yang ada ternyata bahwa manfaat adanya kelompok SPP, termasuk juga bermanfaat bagi adanya peningkatan pendapatan, selain juga ada manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya ketrampilan usaha melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan bersama UPK PNPM MPd. Grafik 6.68. Manfaat yang diperoleh dalam kelompok PNPM
Manfaat yang diperoleh dalam kelompok PNPM Lainnya Peningkatan kesehatan Peningkatan pendapatan Ketrampilan membuat rencana kerja Ketrampilan membuat proposal Ketrampilan organisasi Ketrampilan pemasaran Ketrampilan usaha Ketrampilan manajemen Bantuan sosial Dapat pinjaman/kredit
2.7 8.1 32.4 10.8 10.8 18.9 8.1 27 10.8 27 67.6 0
10
20
30
40
50
60
70
80
104
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Selain ada perubahan penguatan kelembagaan dan terlembaganya sistem pembangunan partisipatif oleh masyarakat, juga pada tingkat kelompok muncul kekuatan yaitu musyawarah dalam mengatasi persoalan-persoalan kelompok, muncul embrio kekuatan kelompok yaitu tabungan kelompok, yang nantinya diharapkan dapat berkembang sebagai aset produktifnya kelompok itu sendiri dalam pengelolaan simpan pinjamnya. Hubungan secara langsung dari pertumbuhan – perkembangan kelompok adalah aktivitas ekonomi menjadi semakin banyak karena masyarakat sudah mulai berani serta mampu melihat peluang pasar, hal ini karena didukung oleh kekuatan aset produktifnya kelompok yang mampu mendukung permodalan usaha dari anggota kelompok. Faktor pendukung utama yang menyebabkan kelompok SPP masih bertahan adalah manfaat yang cukup bisa dirasakan secara langsung oleh anggota dan kelompoknya. Dalam hal ini para pendamping memang harus terus secara berkesinambungan mendampingi agar kelompok selalu berkreasi menganeka ragamkan kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya, sehingga anggota-anggotanya tetap dapat bertahan untuk maju bersama. Kesadaran kepentingan bersama terus perlu diupayakan agar kebersamaan tetap dapat terus terjaga dengan baik. Grafik 6.69. Faktor yang Menyebabkan Kelompok PNPM Masih Bertahan
Faktor yang menyebabkan Kelompok PNPM masih bertahan 70 60 50 40 30 20 10 0
64.9 51.4 40.5
8.1
Adanya kepentingan yang sama diantara para anggota
Adanya bantuan pemerintah
Adanya kegiatan Adanya tekanan kelompok yang dapat keluarga menjadi dirasakan anggota manfaatnya kelompok,sehingga anggotanya msh ada
105
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
6.3. Program Keluarga Harapan 6.3.1. Konsep dasar PKH Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Hak atas RTSM adalah mendapatkan bantuan uanng secara tunai, dan RSTM bertanggung jawab Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll). Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan Skema dana yang diberikan kepada RSTM dalam waktu satu tahun Tabel 6.3. Dana PKH
6.3.2. Pelaksanaan PKH dan Capaian Sasaran di Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan program PKH masih baru, dimulai tahun 2013. PKH diberikan untuk kabupaten Kutai Timur tahun 2013 di delapan (8) kecamatan yaitu:
106
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Sangatta Utara, Bengalon, Sandaran, Teluk Pandan, Muara Ancalong, Batu Ampar, berdasar SK Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI NO 22/LJS/2013 tanggal 04 Februari 2013. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) di kabupaten Kutai Timur yang masuk dalam daftar PKH dari kementrian Sosial berjumlah 2002 RTSM. Jumlah ini oleh Dinas Sosial dikatakan terlalu besar, kemudian dilakukan validasi dan verifikasi. Setelah dilakukan validasi dan verifikasi oleh pendamping PKH masing-masing kecamatan jumlahnya menurun menjadi 1.389 RTSM. Di sini terlihat permasalahan utama pada PKH adalah pendataan sasaran. Seringkali pendataan ini tidak tepat jumlah dan tidak tepat orang sehingga diperlukan pendataan ulang yang tentu saja memakan waktu dan biaya. Di samping itu untuk menetapkan jumlah sasaran dan tempat tinggal serta nama sasaran dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah paling tidak setingkat SK Bupati yang diterbitkan setiap tahun. Grafik 6.70. Keluarga Penerima PKH
Keluarga Penerima PKH 5.4
94.6
ya
tidak
PKH merupakan program yang membantu masyarakat miskin untuk mengatasi masalah kesehatan keluarga (ibu hamil, bersalin, kesehatan balita dan pendidikan. Survei ini menunjukkan bahwa penerima PKH terbanyak adalah karena rumah tangga tersebut memiliki anak yang masih bersekolah, sebesar 92.6%. Alasan lain yang diketahui mengapa rumah tangga tersebut menerima bantuan bersyarat tersebut adalah karena merereka memiliki anak balita (25.9%) dan mereka termasuk dalam kategori rumah tangga miskin/prasejahtera (18.5 %).
107
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.71. Alasan Menerima PKH
Alasan Menerima PKH Tidak tahu
7.4
Ada Ibu hamil
0
Masuk dalam kategori keluarga miskin/pra…
18.5
Punya anak masih sekolah
92.6
Punya anak balita
25.9 0
20
40
60
80
100
Selain berupa bantuan dana, dalam PKH juga ada pendampingan yang dilaksanakan oleh fasilitator. Jenis layanan yang terbanyak yang diterima peserta PKH ada dana, sebesar 92.6%. Sedangkan pendampingan sebesar 3.7%, lebih kecil dari pada jenis yang juga diterima oleh peserta PKH yakni sosialisasi (7.4%). Grafik 6.72. Jenis yang Diterima dalam PKH
Jenis yang Diterima dalam PKH 100 80 60 40 20 0
92.6
7.4
3.7
a. Sosialisasi
b. Pendampingan
c. Dana
Dana yang paling banyak diterima beneficiaries PKH sebesar Rp 600.000 (31.5 %) dan penerima dana sebesar Rp 750.000 sebesar 26.3 %.
108
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.73. Besar Dana Yang Diberikan 1 Tahun Terakhir
Besar Dana Yang Diberikan 1 tahun terakhir 35
31.5
30
26.3
25 20
15.8
15
10.5
10
10.5 5.3
5 0 150
250
300
500
600
750
PKH bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan di sektor pendidikan dan kesehatan. Survei ini menunjukkan bahwa PKH relevan dengan kebutuhan masyarakat. Gambaran ini tampak di grafik di bawah ini. Dana yang diperoleh dari PKH, dimanfaatkan oleh 22.2% penerima untuk membayar SPP, untuk mengurus pelayanan kesehatan (14.8%), tambahan modal usaha (11.1 %). Grafik 6.74. Penggunaan Dana PKH
Penggunaan Dana PKH Tambahan modal usaha
11.1
Makan
3.7
Pelayanan kesehatan
14.8
Periksa hamil
3.7
Membayar SPP
22.2 0
5
10
15
20
25
6.3.3. Jumlah Dana Dan Sebaran Sasaran PKH Di Kutai Timur PKH di Kutai Timur didistribusikan pada 8 kecamatan pada tahun 2013. Kecamatan penerima PKH adalah (1) Kecamatan Sangatta Utara, (2) Kecamatan Sangatta Selatan, (3) Kecamatan Bengalon, (4) Kecamatan Kaubun, (5) Kecamatan Sandaran, (6) Kecamatan Teluk Pandan,
109
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
(7) Kecamatan Muara Ancalong dan (8) Kecamatan Batu Ampar. Dana yang didistribusikan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.005.200.000 (Satu Milyar Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dana sharing dari APBD-P sebesar Rp 750.000,-. Pada tahun 2014 ada 6 kecamatan baru penerima PKH di Kabupaten Kutai Timur. Keenam kecamatan tersebut meliputi (1) Kecamatan Rantau Pulung, (2) Kecamatan Kongbeng, (3) Kecamatan Kaliorang, (4) Kecamatan Muara Bengkal, (5) Kecamatan Long Mesangat dan (6) Kecamatan Busang. Dana APBD yang masuk ke dalam anggaran SKPD untuk implementasi PKH tahun 2014 sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan dana sharing yang berasal dari APBD-P 2014 untuk pelaksanaan di 6 Kecamatan baru tersebut sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh Juta Rupiah). Tabel 6.4. Penyaluran Bantuan PKH Tahap I dan II Tahun 2014 No
Kecamatan
Tahap II
Tahap I KSM
Nominal
Nominal
KSM
1
Bengalon
160
71.000.000
160
109.400.000
2
Kaubun
157
58.250.000
156
94.091.000
3
Muara Ancalong
202
78.625.000
202
127.105.000
4
Sandaran
228
91.375.000
228
146.095.000
5
Sangatta Selatan
159
66.625.000
158
104.545.000
6
Sangatta Utara
101
43.000.000
101
67.240.000
7
Teluk Pandan
199
82.875.000
199
130.635.000
6.4. Program Bantuan Langsung Masyarakat berupa Beras Miskin 6.4.1. Konsep Dasar Program BLM Raskin Raskin merupakan program bantuan pangan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program yang sebelum 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK) ini awalnya merupakan program darurat bagian dari jaring pengaman sosial (social safety net), namun
110
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
kemudian fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan sosial, khususnya program penanggulangan kemiskinan klaster pertama. Sebagai program bantuan beras, Raskin merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan, utamanya bagi rumah tangga sasaran. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah rumah tangga miskin (RTM) yang pada kurun waktu 1998 – 2005 didefinisikan sebagai rumah tangga pra sejahtera dan rumah tangga sejahtera 1 berdasarkan hasil pendataan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak 2006, RTS-PM Raskin didefinisikan sebagai rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 dan hasil verifikasinya, yang kemudian diperbarui melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Melalui program Raskin, setiap RTS-PM dapat “membeli” sejumlah beras di titik distribusi dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran (bersubsidi). Selama pelaksanaan program, jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap RTS-PM mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap pada kisaran 10-20 kg per distribusi; dan pada 2011 berjumlah 15 kg. Harga beras bersubsidi yang harus “dibayar” RTS-PM pada awal pelaksanaan program adalah Rp 1.000 per kg di titik distribusi. Sejak 2008 harganya dinaikkan menjadi Rp 1.600 per kg. Frekuensi distribusi juga mengalami perubahan antara 10-13 distribusi per tahun atau rata-rata satu kali setiap bulan. Pelaksanaan program Raskin melibatkan berbagai lembaga di semua tingkat pemerintahan, dengan
Kementerian
Koordinator
Kesejahteraan
Rakyat
(Menko
Kesra)
sebagai
penanggungjawab utama program. Secara teknis, penanggungjawab pelaksanaan distribusi beras sampai dengan titik distribusi (umumnya di kantor desa/kelurahan) adalah BULOG dan penanggungjawab untuk menyampaikan beras dari titik distribusi ke setiap RTS-PM adalah pemerintah daerah. Sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2011 yang menyatakan bahwa indikator kinerja Program Raskin adalah tercapainya target “Enam Tepat”. yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat kualitas
111
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
1.
Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1)--hasil verifikasi data PPLS 2008 BPS melalui musyawarah desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.
2.
Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
3.
Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600/kg netto di titik distribusi.
4.
Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
5.
Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6.
Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
6.4.2. Pelaksanaan Progran BLM Raskin di Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan program BLT Beras Miskin (Raskin) mendasarkan pada SK Bupati yang diterbitkan setiap tahun. Pada tahun ini diterbitkan SK Bupati No 500/K.2006/2014 tentang Penetapan Pagu Beras untuk rumah Tangga Miskin Tahun 2014. Di samping itu untuk menjalankan program Raskin, diterbitkan pula Buku Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Penanggung jawab teknis pelaksanakan Raskin di bawah Sekretariat Daerah (Sekda) bidang Perekonomian. Tujuan adanya program beras miskin oleh pemerintah daerah Kutai Timur disebutkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran Program Raskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 13.149 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/ bulan atatu setara 180 kg/RTS/tahun dengan “harga tebus” Rp 1.600/kg netto dari titik distribusi (TD).
Ada 18 Titik Bagi sesuai dengan jumlah
kecamatan di Kutai Timur.
112
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Pandangan normatif, raskin sebagai program bermanfaat pada : 1. Stabilisasi harga beras di pasaran wilayah Kabupaten Kutai Timur 2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi Rp 1600/kg dan menjaga stok pangan wilayah Kutai Timur. 3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 4. Peningkatan akses pangan baik fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi kepada RTS. 5. Membantu pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Distribusi Raskin dari tahun ketahun mengalami penurunan. Dari laporan bidang perekonomian menyebutkan bahwa pada tahun 2012 rencana dan realisasi distribusi raskin sebanyak 3.324.675kg terealisasi semuanya. Pada tahun 2013 jumlah rencana menurun menjadi 2.336.820 kg dan tidak terealisasi seluruhnya, didistribusikan sebesar 2.324.540 kg dan pada tahun 2014 rencana distribusi beras tetap sama dengan tahun 2012 2.336.820 kg dan pada bulan September 2014 sudah terealisasi lebih dari separuh (1.267.600 kg). Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah raskin. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah RTS juga menurun, akan tetapi pada tahun 2014 tidak mengalami penurunan, masih sama, artinya jumlah RTS tidak berkurang. Grafik 6.75. Laporan Rencana dan Realisasi Raskin
Laporan Rencana Dan Realisasi Raskin 4,000,000 3,500,000
3,324,675
3,000,000
2,366,820
2,500,000
2,366,820
2,000,000 1,500,000
3,324,675 2,324,540
1,000,000
1,267,600
500,000 2012
rencana
2013
realisasi
2014
Linear (realisasi)
113
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Dari hasil survei menujukkan bahwa masyarakat yang pernah menerima raskin banyak, lebih dari separuh (66.8%) pernah menerima raskin. Akan tetapi sampai dengan saat ini yang masih menyatakan menerima raskin menjadi berkurang menjadi 57.2%.
Artinya bahwa terjadi
penurunan RTS pada tahun ini akan tetapi jumlahnya masih banyak. Grafik 6.76. Keluarga Penerima Raskin
Keluarga Penerima Raskin 70
66.8
65 60
57.2
55 50 pernah menerima Raskin
masih menerima Raskin
Dari mereka yang menerima raskin mengaku bahwa alasan mereka menerima raskin karena masuk kategori keluarga pra sejahtera (70.6%). Sedangkan yang beralasan tidak mempunyai beras hanya 3.1%. Sementara itu, ada 26.2% yang menyatakan bahwa mereka menerima raskin karena tidak tahu alasannya. Sangat mungkin ini karena sosialisasi program raskin yang tidak jelas atau memang 26.2% tersebut salah sasaran. Grafik 6.77. Alasan Menerima Raskin
Alasan Menerima Raskin 80
70.6
60 40
26.2
20
3.1
0 Termasuk keluarga Pra Sejahtera
Tidak Punya Beras
Tidak Tahu
Jumlah beras yang diterima setiap keluarga seharusnya 15kg/bulan atau 180 kg/kg pertahun, akan tetapi dalam pelaksanaanya tidak setiap bulan mereka menerima atau mengambil raskin setiap bulan. Data dibawah ini menyebutkan bahwa beras yang mereka terima dalam 1 tahun
114
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
terkahir 50.7% menyebutkan 2 kali menerima raskin dalam 1 tahun, sebanyak, 39.9% yang mengatakan 1 kali menerima beras dalam 1 tahun, dan hanya 9.4% menerima beras 3 kali dalam setahun. Artinya bahwa apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat dalam survei ini. Terbukti bahwa mereka tidak setiap bulan menerima beras miskin. Grafik 6.78. Frekuensi Terima Raskin 1 Tahun Terakhir
Frekuensi Terima Raskin 1 tahun terakhir 60
50.7
50
39.9
40 30 20 9.4
10 0 1 kali
2 Kali
≥3 kali
Dari sisi jumlah beras dalam kilogram, mereka terima setiap kali penerimaan jumlahnya bervariasi. Tetapi yang paling banyak (72%) mengatakan bahwa jumlah beras yang dia terima setiap kali penerimaan adalah 15 kg tetapi ada juga yang diterima lebih dari itu, seperti tabel di bawah disampaikan ada yang menerima 50kg sekali terima (5.2%), tetapi ada yang menerima 10 kg setiap kali menerima raskin (6.6%) Grafik 6.79. Jumlah Beras (Kg) Setiap Kali Menerima
Jumlah Beras (Kg) setiap kali menerima 80
72
70 60 50 40 30 13.3
20 10
6.6
5.2
2.8
0 10
15
20
25
50
115
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Ketika
survei
menanyakan
apakah
beras
raskin
merupakan
satu-satunya
beras
yang dikonsumsi, ternyata 77.6% mereka menjawab tidak, artinya bahwa banyak warga masyarakat yang tidak menggantungkan pada datangnya raskin. Grafik 6.80. Raskin Satu-satunya Beras yang Dikonsumsi
Raskin Satu satunya Beras yang dikonsumsi
22.4
77.6
Ya
Tidak
Hal tersebut di atas juga tercermin di sini bahwa sumber beras yang dikonsumsi sehari-hari lebih banyak banyak dari sumber di luar beras miskin. Ada 86.4% yang mengatakan bahwa sumber beras yang dikonsumsi setiap hari berasal dari tempat lain dan bukan dari raskin. Grafik 6.81. Perbandingan Sumber Utama Beras
Perbandingan Sumber Utama Beras 13.6
86.4
Raskin
Sumber Lain
Dari warga masyarakat yang mengatakan beras yang dikonsumsi bukan dari raskin, 62.9% mengatakan beras diperoleh dari membeli, sedangkan 34.6% mengatakan bahwa beras diperoleh dari hasil panen, dan 2.4% beras diperoleh dari pemberian. Data ini mengindiasikan
116
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
akses beras terhadap kebutuhan pokok beras masih bisa diakses dan sangat mungkin semua mayarakat melalukannya. Grafik 6.82. Sumber Beras di Luar Raskin
Sumber Beras diluar Raskin 2.4
34.6
62.9
Beli
Hasil Panen
Diberi
Data di bawah ini semakin mempertegas bahwa jika program raskin tidak ada apakah masyarakat mampu mendapatkan beras dengan cara beli, panen dll, ternyata 92.% mengatakan mampu dan hanya 8% mengatakan tidak mampu. Angka 8% ini kecil, apakah angka ini mencerminakan konsisi masyarakat sangat miskin dan bantuan yang diberikan bersifat emergency. Grafik 6.83. Mampu tidaknya Keluarga mendapatkan Beras Jika Raskin Tidak Ada
Mampu tidaknya Keluarga mendapatkan Beras Jika Raskin Tidak Ada
8
92
Ya
Tidak
117
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
6.4.3. Jumlah Beras dan Sebaran Beras di Kutai Timur Berdasar SK Bupati No. 500/K.206/Tahun 2014 menyebutkan saat ini pada tahun 2014 telah direncanakan raskin yang disitribusikan sebanyak 2.366.820 untuk seluruh kecamatan yang ada di Kuati Timur. Jumlah RTS yang menerima sebanyak 13.149 keluarga. Rencananya beras yang akan terdistribusi setiap bulannya rata-rata 197.235 kg yang tersebar di 18 kecamatan. Tabel 6.5. Distribusi Raskin di Kabupaten Kutai Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KECAMATAN
JUMLAH RTS
Muara ancalong Busang Long Mesaat Muara Wahau Telen Kombeng Muara Bengkal Batu Ampar Sangata utara Bengalon Teluk Pandan Sangata Selatan Rantau Pulung Sangkulirang Kaliorang Sandaran Kaubun Karangan
1,435 518 703 554 294 580 767 718 1,138 1,136 1,040 1,158 793 358 647 554 621 135
PAGU RASKIN/TAHUN 258,300 93,240 126,540 99,720 52,920 104,400 138,060 129,240 204,840 204,480 187,200 208,440 142,740 64,440 116,460 99,720 111,780 24,300
PAGU/BULAN 21,525 7,770 10,545 8,310 4,410 8,700 11,505 10,770 17,070 17,040 15,600 17,370 11,895 5,370 9,705 8,310 9,315 2,025
6.5. Program Rumah Layak Huni 6.5.1. Konsep Dasar Rumah Layak Huni Progran Rumah layak Huni (PRLH) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam kluster IV. Pada area ini, PRLH merupakan bentuk perhatian khusus dari pemerintah tentang pentingnya menanggulangi kemiskinan dari sisi kondisi rumah. BPS menggunakan rumusan kemiskinan beberapa ukuran dengan menggunakan tolok
118
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
ukur rumah. Oleh karena itu PRLH dipakai oleh Pemerintah Kutai Timur sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kemsikinan. Dalam penyelanggaraan PRLH, Kabupaten Timur mendasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Timur Nom 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan dan penyaluran Dana Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni. Pada tahun 2013, Pemerintah Kutai Timur menerbitkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pembangunan Rumah Layak Huni (PDPM-MPd-PRLH). Di dalam penyelenggaraannya PDPM-MPd-PERLH diselenggarakan oleh Bapermas. Tujuan umum dari PDPM-MPd-PRLH adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian
masyarakat melalui peningkatan kapasitas
masyarakat dan pemerintah lokal, serta penyediaan sarana prasarana sosial dasra dan ekonomi. Tujuan khusus , meliputi : 1. Memulihkan
dan
memperkuat
organisasi/kelembagaan
masyarakat
melalui
pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan secara partisipatif. 2. Memulihkan kembali kepercayaan dan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pembangunan 3. Menumbuhkembangkan budaya swadaya pada kegiatan pembangunan perumahan dan prasarana pendukungnya. 4. Memberikan pendapataan bagi rumah tangga melalui pembayaran upah dari pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni masyarakat perdesaan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas rumah yang sebelumnya dinilai tidak layak huni menjadi layak huni. Sasaran penerima manfaat PRLH adalah Rumah Tangga Miskin (keluarga Inti) yang telah memiliki rumah di atas lahan milik sendiri namun kondisi bangunannya dinilai sudah tidak layak huni, serta kondisi sosial ekonomi masuk dalam kategori miskin/tidak mampu. (disarikan dari buku PTO PDPM-MPD-PRLH Kabupaten Kutai Timur 2013)
119
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
6.5.2. Pelaksanaan Rumah Layak Huni di Kutai Timur Berdasar pada pada Basis data Terpadu untuk perlindungan sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-2011) tercatat bahwa kabupaten Kutai Timur memilik 19000 rumah yang dinyatakan tidak layak huni. Data ini terlalu besar, kemudian oleh pemerintah dilakukan verifikasi sampai dengan tingkat desa, akhirnya ditetapkan bahwa hanya ada 5000 rumah yang tidak layak huni.
Jumlah tersebut oleh
pemerintah dijadikan patokan untuk menyusun PRLH. Ada dua model yang dikerjakan berkait dengan PRLH yaitu PRLH yang disebut dengan PDMP-MPd – PRLH diselenggarakan oleh masyarakat didampingi oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan secara teknis berada di Bapermas, dan model kedua adalah dilakukan oleh CSR (Corporate Social Responsibility) di bawah koordinasi Asosiasi CSR, dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan tentara dalam hal dari tingkat KODIM sampai KORAMIL dan Babinsa. Sebenarnya ada program lain yang sama tetapi pendanaan dari pemerintah provinsi, tetapi dalam hal ini tidak diikutkan dalam penelitian karena datanya tidak bisa diperoleh, mekanismenya langsung dari provinsi ke masyarakat. Data yang diperoleh dari kedua pihak penyelenggara, dana yang telah dikeluarkan untuk PRLH 56% berasal dari APBD sedang dari CSR 44%. Harga atau unit cost PRLH pada tahun 2013 ditetapkan Rp 50.000.000/rumah kemudian pada tahun 2014 ditetapkan menjadi Rp 55.000.000/rumah. Grafik 6.84. DATA PRLH 2012-2015
DATA PRLH 2012-2015 44 56
CSR
APBD
Sampai dengan saat ini sudah terbangun 979 RLH, terdiri dari 429 dari dana CSR dan 550 dari dana APBD. Perkiraan dana yan telah dikeluarkan sebesar Rp 51.397.500.000
120
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
untuk semua RLH , terdiri dari dana APBD Rp 28.875.000.000 dan dari CSR Rp 22.522.500.000. Tabel 6.6. Distribusi Rumah PRLH No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Sangatta Utara Sangatta Selatan Teluk Pandan Rantau Pulung Bengalon Kaliorang Kaubun Karangan Sangkulirang Sandaran Muara Wahau Kongbeng Telen Long Mesangat Busang Muara Ancalonng Batu Ampar Muara Bengkal
CSR 2013-2015 25 26 47 39 38 30 25 6 0 36 30 33 24 10 5 50 10 50 484
2012 40
APBD 2013
2014
69
27 40 76 105
55
65
200
40 250
33 100
Sumber : Bappeda Kutai Timur , 15 Desember 2014
Pola kerja dari CSR yang dikomandani oleh KODIM sudah terbangun 429 sudah merata di 18 kecamatan, sementara untuk APBD dari 500 RLH tidak tersebar di semua kecamatan. Dari seluruh target PRLH sebanyak 5000 rumah sampai dengan tahun ini baru tergarap 979 (19%), masih dibutuhkan waktu lama, sekitar 10 tahun, untuk bisa mencapai jumlah 5000. Program PRLH sebelum seluruhnya dikenal oleh masyarakat, ada yang menyebut program ”bedah rumah” sehiingga tidak diketahui dari mana asal program tersebut. Dari seluruh responden yang didatangi, hanya ada 20.8% yang memperoleh sosialisasi PRLH, dan hanya 6.2% (31 KK) yang menerima PRLH. Jumlah ini relatif kecil, karena masih banyak rumahrumah di perdesaan yang tidak layak huni, dari hasil verifikasi data PPLS diperoleh 5000 rumah yang ditetapkan sebagai program PRLH.
121
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Grafik 6.85. Penerima Program PRLH
Penerima Program PRLH 25 20.8 20 15 10 6.2 5 0 sosialisasi
penerima
Dari mereka yang menerima PRLH, pemahaman tentang program tersebut bermacammacam. Terbanyak dipahami adalah meningkatkan rumah dari tidak layak menjadi layak huni (61.3%). Akan tetapi ada 45% yang mengatakan mereka tidak tahu tentang PRLH. Di sisi lain 35% mengatakan bahwa PRLH merupakan program untuk meningkatkan status dari miskin menjadi tidak miskin. Dalam hal ini menajdi penting peranan sosialisasi sehingga masyarakat paham akan program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan dapat menjadi dasar pelaksanaan dalam mewujudkan program tersebut. Grafik 6.86. Pemahaman tentang PRLH
Pemahaman tentang PRLH Meningkatkan status kemiskinan
35.5
Meningkatkan tempat tinggal menjadi layak
61.3
Tidak tahu
45.2 0
10
20
30
40
50
60
70
Mereka yang mendapatkan PRLH menyebutkan bahwa mereka mendapatkan program tersebut karena rumah yang ditempati sudah tidak layak huni (80.6%), dan mereka
122
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang menyebut dirinya miskin (67.7%), sementara itu 12.9% alasan yang disampaikan karena tidak punya rumah. Grafik 6.87. Alasan Mendapat PRLH
Alasan Mendapat PRLH Rumah yang dihuni tidak layak
80.6
Tidak punya rumah
12.9
Miskin
67.7 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Data di bawah juga menunjukkan bahwa ada 12.9% penerima manfaat yang rumahnya jauh dari rumah dahulu. Dengan demikian data di atas yang menyebut tidak punya rumah (12.9%) sama dengan mereka yang mendapat PRLH letak rumahnya jauh dari yang ditempati semula. Grafik 6.88. Letak Rumah PRLH jauh Dari Rumah Sebelumnya
Letak rumah PRLH jauh Dari Rumah Sebelumnya 12.9
Ya
Tidak
Partisipasi masyarakat dalam PRLH adalah berperan aktif selama perencanaan dan pelaksananaan pembangunan RLH. Penerima PRLH juga memiliki rasa memiliki di mana pada penerimaannya selalu menjaga dan merawat rumah yang diterima. Dalam hal ini rumah tersebut ketika dalam keadaan jadi, diserahkan belum sempurna sehingga masih perlu tambahan atau perbaikan. Dari mereka yang menerima baru 22.6% yang pernah melakukan renovasi.
123
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Dari mereka yang menerima PRLH menyatakan 95% bagian-bagian yang diberikan adalah kamar, dapur dan jamban. Ada 95% yang menyatakan bahwa ada kamar dalam RLH, 87.1% ada jamban, 77.4% ada dapur. Sedangkan fasilitas yang tidak diberikan pada PRLH adalah air bersih dan listrik. Dalam perkembangannya masyarakat mengupayakan adanya listrik di RLH, ada 48.4% yang mengatakan bahwa di rumahnya sudah ada listrik, sedangkan untuk air ada 41.9%. Grafik 6.89. Bagian yang Ada pada PRLH
Bagian yang ada pada PRLH Listrik
48.4
Dapur
77.4
Kamar
93.5
Jamban
87.1
Sumber Air Bersih
41.9 0
20
40
60
80
100
Letak RLH yang ditempati sekarang jangan sampai menjauhkan dari fasilitas publik di sekitarnya, sehingga PRLH diharapkan dapat mendekatkan akses fasilitas publik seperti pasar, sekolahan, layanan kesehatan dan tempat kerja. Grafik di bawah menunjukkan bahwa rumah yang ditinggali sekaranag (RLH) 38.7% yang menerima manfaat menyatakan dekat dengan sekolahan. Sementara 35% menyatakan dekat dengan layanan kesehatan, dan 16,1 % yang menyatakan dekat dengan tempat kerja. Grafik 6.90. Kemudahan Akses Fasilitas Publik dari Tempat Tinggal PRLH
Kemudahan Akses Fasilitas Publik dari Tempat Tinggal PRLH Tempat kerja Pasar Sekolah Bidan praktek Pelayanan kesehatan
16.1 22.6 38.7 25.8 35.5 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
124
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 7
DISKUSI
Ujung dari suatu pembangunan adalah menuju masyarakat sejahtera, ukuran sejahtera relatif karena setiap orang atau wilayah menyatakan dirinya sebagai orang atau daerah sejahtera dengan ukuran sendiri. Ada ukuran pembangunan manusia yang diadposi dari kesepakataan dunia, dalam hal ini United Nations Development Program (UNDP) salah satu lembaga PBB yang selalu mengukur hasil pembangunan manusia yang disebut dengan Human Development Index/Indek Pembangunan Manusia (HDI/IPM). IPM merupakan komposit dari angka melek huruf, umur harapan hidup dan pendapatan (PDRB). Metode ukuran ini sudah dilakukan lama dan menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan suatu negara. Dalam setiap tahunnya negara yang termasuk dalam anggota PBB, diukur dan diumumkan. Begitu seterusnya, setiap negara juga mengukur IPM provinsi , yang juga diumumkan pada setiap tahunnya. IPM Indonesia menempati urutan ke-124 dari 180 negara, dan Kalimatan Timur menempati urutan ke-4 setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta (Data BPS Tahun 2013). Sedangkan laporan dari Pemerintah Daerah Kutai Timur menyebutkan bahwa IPM Kabupaten Kutai Timur 75.46, berada di bawah angka provinsi. Prestasi ini dapat digolongkan sebagai wilayah yang pembangunannya baik, karena IPM berada di atas angka 75, angka tersebut menunjuk pada daerah-daerah maju pembangunannya. IPM disepakati sebagai variabel goal, yaitu suatu kondisi yang akan dituju dan untuk mencapai tujuan tersebut ada variable-variable pendukung yang dipakai sebagai indek komposit IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Hasil laporan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa UHH (Umur Harapan Hidup) 68.8 tahun, Angka Melek Huruf 98.28% dan Pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 639.33. Dari sisi pengeluaran, dapat dikatakan bahwa pendapatan mereka dalam satu bulan sama dengan
125
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
pengeluarannya, artinya bahwa setiap hari pengeluaran sebesar Rp 21.311. atau sama dengan satu dollar AS lebih. Dengan demikian pendpaatan masyarakat Kutai Timur sudah melebihi 1$/per kapita setiap harinya. Sementara itu data dari hasil survei menggunakan variabel tidak langung yang merupakan bagian dari variabel indek komposit IPM, sebagai ukuran keberhasilan program penaggulangan kemiskinan. Variabel tersebut adalah tingkat pendapatan per kapita/per hari, tingkat pendidikan responden dan anak usia sekolah yang masih sekolah, serta ukuran kesehatan dengan mengambil dua ukuran yaitu Balita yang menderita gizi buruk dengan ukuran Bawah Garis Merah (BGM) dan kejadian sakit pada satu bulan terkahir. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden (yang kebanyakan kepala Keluarga dengan jenis kelamin laki-laki) 41% berpendidikan SD/MI, bahkan ada yang tidak sekolah atau tidak lulus SD. Ukuran kedua bidang pendidikan adalah Usia Anak sekolah Yang masih Sekolah, sebesar 69%, jadi masih ada 31% anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi. Usia anak sekolah yang seharusnya masih sekolah tersebut kebanyakan adalah anak-anak usia sekolah menengah (SMP/SMA). Pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk meningkatkan tingkat pendidikan dengan program wajib belajar 12 tahun, tetapi hasilnya belum maksimal, terbukti masih banyak drop out pada usia anak sekolah SMP dan SMA. Dengan demikian pendidikan sebagai tolok ukur pembangunan manusia masih belum menunjukkan hasil yang baik, terbukti dari dua ukuran tersebut. Tentu saja angka ini berbeda dengan indikator pendidikan yaitu melek huruf pada indek komposit IPM, di mana Kutai Timur hampir semua penduduk melek huruf. Sangat mungkin metode pengukuran yang berbeda, dalam survei ukuran lebih tinggi ukurannya, karena ukuran pendidikan tidak pada tingkat melek huruf saja tetapi sudah pada jenjang atau kualitas pendidikan. Data tentang kesehatan, tidak diukur dengan umur harapan hidup, tetapi variabel yang digunakan adalah angka BGM pada balita dan angka kesakitan. Data menunjukkan bahwa prevalensi balita dengan BGM sebesar 16.7%, angka ini di bawah rata-rata Indonesia tahun 2013 sebesar 19% (Riskesdas tahun 2013). Prestasi ini dapat dikatakan baik, namun perlu ditingkatkan karena angka tersebut masih berada di atas 10%. Saat ini gizi buruk terendah ada di provinsi Bali, DKI dan Bangka Belitung dengan kisaran angka 10%. Di sisi lain diperoleh data bahwa angka kesakitan mencapai 30%, di mana kondisi sakit itu dialami pada
126
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
sebulan terakhir. Angka ini cukup tinggi, karena dari 100 orang, tiga puluh di antaranya menderita sakit, walau sakit yang diderita kebanyakan ringan sifatnya, yaitu batuk pilek dan pusing. Jenis penyakit ini sering dianggap ringan karena mudah sembuh dengan diobati sendiri. Tetapi menjadi berat jika jenis penyakit tersebut merupakan tanda-tanda itu sebagai symtomp/gejala dari penyakit lain seperti darah tinggi, demam berdarah, flu burung, dll. Ukuran ketiga adalah tingkat pendapatan, hasil survei menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga per bulan sebesar Rp 2.568.044, per bulan sebesar Rp 739.104.
atau kalau dihitung per kapita
Angka ini sudah melampaui dari angka yang dilaporkan
Pemerintah Daerah Kutai Timur tentang pengeluaran per bulan sebesar Rp 639.000/kapita. Jika dihitung lagi diperoleh angka Rp 24.647/hari/per kapita. Angka ini sungguh luar biasa karena rata-rata penduduk Kutai Timur berpendapatan lebih dari 2$ sehari.
Akan tetapi
setelah dilakukan pengelompokan tingkat pendapatan, ternyata banyak warga yang masih berpendapatan di bawah 1$ /hari/kapita yaitu sebesar 37.6%. Angka tersebut semakin besar apabila ukuran yang digunakan 2$/hari/kapita, diperoleh angka sebesar 68.4%. Artinya bahwa sebaran angka pendapatan tersebut masih banyak yang berada di posisi rendah, kurva histogram menunjukkan bahwa ada angka extrem ke arah kanan yang menggangu sehingga angka rata-rata Rp 2.568.044 tidak akurat. Dengan demikian, kondisi masyarakat dari sisi pendapatan masih banyak yang rendah, kurang dari 1$ (37.6%). Inilah gambaran kondisi kabupaten Kutai Timur, yang masih perlu ditingkatkan terutama pada tiga indikator tersebut yaitu pendidikan, pendapatan dan kesehatan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa program pembangunan khususnya untuk penanggulangan masyarakat miskin belum memberikan hasil yang optimal?
7.1.
Relevansi Program Masyarakat
Program penanggulangan
Penanggulangan
Kemiskinan
Pada
Kebutuhan
kemiskinan yang dimaksud dalam hal ini adalah program
yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat
yang dikuatkan dalam Perpres No. 15
tahun 2010, dengan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah kendali Wakil Presiden. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan di semua daerah dan
127
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
daerah menyambut dengan mensinergikan program sejenis yang telah disusun di daerah. Pola kerja program ini adalah sharing pendanaan, di mana daerah memberikan kontribusi sesuai kemampuan fiskal daerah. Kontribusi daerah ditujukan untuk memberi tambahan atau mengalokasikan pada bagian-bagian yang tidak didanai pusat (APBN). Di samping itu, pemerintah pusat memberikan sistem pengelolaan program dengan memberikan metode, sumber daya manusia untuk melancarkan program. Dari sisi kebutuhan dan kondisi masyarakat Kutai Timur memperlihatkan masih relevan dan sangat dibutuhkan program-program penanggulangan kemiskinan. Walau menurut laporan Pemerintah daerah, jumlah masyarakat miskin sangat sedikit 21.158 jiwa (5.87%) tetapi setelah melihat kenyataan di lapangan masih diperlukan program penaggulangan kemiskinan. Hasil survey yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan paling banyak SD/MI 41% dan 30% anak tidak bersekolah pada saat umur sekolah dan pendapatan di bawah 1$ masih 37.%, serta angka kesakitan 30% menjadi alasan utama mengapa program ini masih sangat relevan dan diperlukan.
7.2.
Efikasi Metode Program Penanggulangan Kemiskinan
Efikasi merupakan pilihan cara atau metode yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan perlu dikaji ulang, karena berbagai metode dan kebijakan selama ini belum menampakkan hasil yang optimal. Memang ada sebagian prestasi yang dapat ditunjukkan seperti Program Rumah Layak Hidup (PRLH) dan juga program Keluarga Harapan (PKH). Kita lihat model atau cara penanggulangan kemiskinan dengan sasaran keluarga, seperti PKH, Raskin dan PRLH. Pertama, PKH merupakan program untuk meringankan beban keluarga ketika sebagian pendapatannya dihabiskan untuk biaya makan dan minum sementara untuk kesehatan dan pendidikan terabaikan. Program ini sangat bermanfaat ketika bantuan yang diberikan itu bersyarat, yaitu keluarga miskin dan memiliki anak usia sekolah dan atau punya anak balita dan ibu hamil. Dengan bantuan dana tunai, mereka merasa bahwa biaya untuk pendidikan dan kesehatan tidak lagi menjadi penghalang pada anak untuk sekolah atau tidak lagi menjadi penghalang ketika ibu memeriksakan kehamilan dan memeriksakan bayinya
128
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
atau memberi makan yang cukup bergizi pada anak balitanya. Dari hasil survei menunjukkan bahwa keluarga yang menerima PKH sudah tidak berpikir lagi pada
permasalahan
yang berhubungan dengan biaya kesehatan dan pendidikan anak. Mereka sangat terbantu dengan adanya dana langsung yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka untuk kesehatan dan pendidikan. Jawaban dari masyarakat ini memang benar dan sangat normatif karena masyarakat tidak akan mungkin mengatakan tidak bermanfaat. Pertanyaannya adalah apakah PKH ini dapat memotong rantai permasalahan berkait dengan tujuan penanggulangan kemiskinan? Tentu saja tidak sesederhana itu, karena tidak serta merta bahwa dengan tidak adanya permasalahan biaya pendidikan dan kesehatan apakah kemudian semua pendapatan dialihkan untuk kegiatan peningkatan ekonomi? Di sini masyarakat miskin masih memiliki permasalahan untuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Kita lihat pada hasil survei bahwa pengeluaran keluarga paling banyak masih pada kebutuhan makan dan minum. Artinya program PKH belum mampu memotong permasalahan kemiskinan, tetapi baru pada tahap meringankan beban. Program BLM berupa Beras Miskin, pada dasarnya program ini sebagai bentuk bantuan yang bersifat emergency, yang diberikan karena kondisi mendesak, kelaparan, terisolir, gagal panen massal dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan makanan pokok berupa beras. Tetapi oleh pemerintah kondisi ini tidak menjadi alasan utama, seakan dengan bantuan beras maka masyarakat miskin tidak akan lagi berpikir masalah makanan pokok berupa beras. Program Raskin dalam pelaksanaannya tidak begitu saja diterima secara gratis, tetapi ada dana “tebus” sebesar Rp 1.600/kg yang dikeluarkan oleh warga miskin. Pemerintah daerah membantu dalam distribusi sebesar Rp 400/kg.
Program raskin disebut beras
“bersubsidi” karena masyarakat “membeli” dengan harga murah dibanding dengan harga pasaran Rp 7.000 - Rp 10.000. Melihat hasil survei, sebenarnya masyarakat mampu untuk mendapatkan beras dengan cara membeli dan dari hasil panen. Kontribusi Raskin dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok relatif kecil, terbukti mereka lebih banyak mengkonsumsi beras yang bukan berasal dari raskin. Dengan demikian program raskin sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan kurang tepat, akan lebih baik kalau masyarakat diberi fasilitas untuk mengembangkan pertanian seperti ketersediaan lahan,
129
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
irigasi, bibit, pupuk dan teknologi bertanam. Kembali lagi bahwa secara metodologi raskin lebih tepat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar emergency. Program Rumah Layak Huni (PRLH) merupakan program yang secara khusus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin tetapi bersyarat di mana lahan yang ditempati adalah milik sendiri dan kondisi rumah yang ditinggali benar-benar sudah tidak layak lagi. Program ini lebih bersifat karitatif, karena masyarakat diberi bangunan rumah begitu saja dan kemudian rumah tersebut ditempati. Walau ada semacam proses pemberdayaan yang menyangkut nilai-nilai keterbukaan, gotong royong, partisipasi, tetapi pada dasarnya adalah warga penerima mendapatkan rumah tersebut secara gratis. Kalau kita amati, bahwa PRLH merupakan program yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara memperbaiki kondisi fisik sehingga terhindar dari pengukuran indikasi miskin. Dalam hal ini BPS memiliki 14 kriteria di mana 4 kriterianya adalah ukuran-ukuran yang berkait dengan bangunan fisik rumah yaitu luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas BAB, maka bisa dipastikan bahwa dengan PRLH jumlah warga miskin akan menurun. PRLH bisa dipastikan sebagai cara pintas untuk memangkas atau menurunkan angka kemiskinan. Program ini tidak salah, tetapi harus diikuti secara integrated dengan program lain, karena PRLH dalam pengerjaannya konkrit, cepat terlihat hasilnya, lain lagi dengan program lain menekankan pada pemberdayaan, peningkatan pendapatan
yang lebih
melalui usaha kelompok,
pendidikan yang baru dirasakan setelah mereka lulus dan kemudian bekerja dan kesehatan yang hasilnya tidak cepat dirasakan. Goal setting yang diancang oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah sesuai dengan judul program itu
sendiri
yaitu
KESEJAHTERAAN
&
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
MISKIN
PERDESAAN. Walaupun awalnya bernama Program Pengembangan Kecamatan/PPK, namun dengan adanya arah kebijakan pembangunan yang baru di mana desa menjadi bagian penting dalam proses pembangunannya, maka PPK kemudian melakukan reorientasi pada pengembangan
desa,
sehingga
menjadi
PNPM
Mandiri
Perdesaan
yang
orientasi
pendampingannya pada masyarakat desa, meskipun pola pengelolaan kegiatannya masih mengacu pada pola PPK, yaitu dimulai dari tingkat kecamatan. Ancangan program tersebut adalah kemandirian masyarakat desa. Maka salah satu prinsip dasar yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan adalah bertumpu pada pembangunan manusia sehingga apapun
130
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang dilakukan oleh program haruslah berdampak pada pembangunan manusia yaitu masyarakat perdesaan. Maka metode yang dikembangkan adalah mengajak masyarakat desa berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandiriannya dengan proses belajar mengelola kegiatan pembangunan melalui serangkaian tahapan kegiatan dari awal perencanaan, pelaksanaan termasuk pengendaliannya. Harapannya pada akhirnya nanti masyarakat perdesaan akan mampu secara mandiri mengelola kegiatan pembangunan serta mampu mengakses sumber bantuan untuk mewujudkan kesejahteraannya. Untuk mendukung metode yang dikembangkan tersebut maka PNPM Mandiri Perdesaan menyiapkan alat kelengkapan sebagai pendukung/alat bantunya antara lain : 1.
Petunjuk Teknis Operasional/PTO sebagai pedoman semua pihak yang mendukung program ini, termasuk masyarakat sebagai pelaku utamanya.
2.
Dana Bantuan Langsung Masyarakat/BLM,dan dana pendukung lainnya.
3.
Pendampingan Pemerintah Pusat, Daerah sampai tingkat kecamatan sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara berjenjang.
4.
Tenaga Pendamping/konsultan, dari pusat hingga kecamatan
7.3.
Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya dalam Penanggulangan Kemiskinan
Efisiensi merupakan cara untuk menjawab apakah beberapa aktivitas yang telah dilakukan sudah berjalan dengan rasio (perbandingan) terbaik antara input yang digunakan dengan output yang dicapai? Sedangkan Efektivitas berupaya menjawab apakah semua output yang ditetapkan untuk menghasilkan outcome tertentu telah dicapai sesuai yang diharapkan? Atau apakah outcome yang ditetapkan untuk mencapai impact tertentu telah dicapai sesuai yang diharapkan? Dua hal ini saling berkait, di mana input yang tersedia dapat secara baik memberikan pada output yang nantinya dapat menjamin terjadinya outcome bahkan sampai pada impact. Pemikiran linear ini tentu tidak mudah dalam praktek di lapangan, beberapa kendala menjadi tidak efiseien bahkan boros, dan akhirnya out pun tidak sesuai dengan tujuan. Kita lihat pada program PKH dan Raskin yang masuk dalam kluster I, dan PRLH yang masuk dalam kluster IV. Tetapi pada unit sasarannya PRLH hampir sama dengan Program Raskin dan PKH, karena yang diberi bantuan adalah unit keluarga atau individu. Untuk melihat
131
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
efisiensi dan efektifnya program-program tersebut maka ada prinsip dasar yang berkait pada model bantuan dengan unit keluarga atau individu, yaitu ada 5 tepat (diadopsi dari pedoman Raskin), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan kualitas yang tepat. Dengan mendasarkan 5 tepat tadi yang perlu diperhatikan adalah, pertama, ketepatan sasaran, yaitu siapa sebenarnya yang berhak mendapatakan bantuan. Dalam hal ini tentu saja ada otoritas yang memutuskan bahwa seseorang dapat menerima atau tidak. Kriteria yang dibuat dalam tataran pedoman atau PTO sangat jelas dan ini menuntun berbagai pihak bagaimana menentukan siapa yang berhak. Tahapan pertama adalah kebijakan dari pusat yang menyebut kriteria sasaran dan kemudian diikuti jumlah. Kriteria yang diberikan pusat dalam buku petunjuk untuk menentukan siapa yang menjadi sasaran tidaklah mudah karena kriteria di atas tidak selalu sama persis kriteria yang ada di lapangan, belum termasuk pertimbangan-pertimbangan lokal yang menjadikan kriteria semakin tidak menentu. Kedua, Kita bisa memahami jumlah menjadi penting karena sebagai dasar ukuran pembiayaan yaitu volume (jumlah) x unit cost. Dalam hal ini BPS selaku pemegang otoritas dalam menentukan jumlah bahkan sampai kepada siapa dan di mana. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kutai Timur tidak semulus apa yang diperkirakan oleh BPS, karena data BPS melalui PPLS 2011 direvisi oleh daerah karena dianggap kurang tepat, baik dari sisi jumlah maupun kriteria yang ada di lapangan. Sebagai contoh, pada program PRLH, BPS menetapkan jumlah sasaran 19.000 setelah direvisi melalui berbagai cara dan tahapan maka terjadi pengurangan sehingga jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi 5000 KK. Ketiga, tepat waktu, hal ini berkait dengan relevansi ketepatan ketika masyarakat membutuhkan maka segera bantuan tersebut sampai di tempat. Sistem pengaturan dalam waktu ini yang sulit dilaksanakan karena menyangkut masalah birokrasi dan administrasi, letak geografis dan kesulitan dalam hal transportasi. Sebagi contoh yang terjadi di lapangan, raskin yang semestinya diberikan setiap bulan sulit sekali ditepati karena berbagai kendala administrasi dan geografis yang sulit di pedalaman Kutai Timur. Begitu juga untuk program PKH, transfer uang untuk setiap penerima belum bisa diberikan tepat waktu karena infrastruktur lembaga bank belum memungkinkan dan jarak antara desa dengan kecamatan atau kantor pos kecamatan jauh membutuhkan waktu lama. Di Kutai Timur ketepatan waktu
132
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
menjadi kemustahilan, karena letak geografis dan administrasi yang sering terlambat. Keempat, ketepatan administrasi, dalam hal ini ketepatan administrasi yang paling dasar adalah data tentang sasaran dan ketetepan yang dipakai sebagai landasan hukum. Program tidak akan terbiayai jika landasan hukum tidak ada, kementrian keuangan akan kesulitan ketika harus menganggarkan tanpa landasan hukum yang jelas. Begitu juga di daerah, landasan hukum harus jelas sehingga bagian keuangan akan dengan mudah menganggarkan. Permasalahan anggaran dan landasan hukum sering menjadi perdebatan antara eksekutif dan legislatif (DPRD) sering kali berakibat program tidak berjalan sesuai dengan waktu.
Otoritas
penetapan sasaran juga mensyaratkan dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini Pemerintah Kutai Timur setiap tahun menerbitkan SK Bupati atau PerBup untuk mengawal jalannya program. Kinerja administrasi sudah berjalan dengan baik sehingga semua program semestinya dapat dilaksanakan. Beberapa buku pedoman teknis (PTO) juga diterbitkan oleh pemerintah Kutai Timur. Kalau melihat hasil lapangan dalam pelaksanaan PRLH, Raskin dan PKH nampaknya sudah selaras dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kelima, kualitas yang tepat, yang dimaksud adalah ketika bantuan tersebut diterimakan paling tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Misalnya raskin yang diberikan setiap KK jumlahnya tidak boleh kurang dari 15 kg dan beras tersebut layak untuk dikonsumsi. Begitu juga untuk program PRLH, rumah yang dibangun sesuai dengan spesifikasinya dan siap untuk dihuni, jangan sampai ketika hendak dihuni ada kekurangan dari spesifikasinya. Untuk PKH, karena ini menyangkut dana langsung maka paling tidak jumlah yang diberikan sesuai dengan aturan, sedangkan besarnya jumlah yang diberikan masih relatif pada setiap warga, sehingga ukuran kualitas dalam PKH masih relatif, artinya dana yang diterima “sudah cukup” untuk keluarga A, sedang keluarga B masih merasa kurang atau keluarga C mengatakan sudah “lebih”. Pada pelaksanaannya, masyarakat mengatakan bahwa raskin yang diterima langsung dikonsumsi dan tidak dibuang atau diberikan pada ternak, artinya bahwa beras yang diterima secara kualitas layak untuk dimakan. Pada PRLH, walaupun belum diberi fasilitas listrik dan air, tetapi sudah layak untuk dihuni, terutama dibanding dengan rumah dulu ditempati. Untuk PKH dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana yang diterima kebanyakan digunakan
untuk
biaya
pendidikan
dan
kesehatan,
walau
ada
satu
dua
warga
133
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
yang menggunakan dana PKH untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang untuk membeli barang lain di luar tujuan PKH. Dari kelima “5 tepat” di atas, nampaknya permasalahan daftar sasaran dan ketepatan waktu menjadikan tidak efisien karena berakibat pada relevansi kebutuhan dan salah sasaran atau kelebihan sasaran sehingga anggarannya lebih dan akhirnya tidak dimanfaatkan. Inefisiensi ini terlihat pada program raskin, di mana jumlah sasaran dan ketepatan waktu distribusi tidak terjamin. Begitu juga dengan PKH, jumlah sasaran yang selalu direvisi/update tiap tahun semestinya harus dijalankan, selama ini belum ada sistem updating yang benar-benar valid. Lain halnya pada program PRLH paling tidak sudah dikeluarkan dana Rp 52 Milyar dalam kurun waktu 3 tahun, dana ini cukup besar. Beruntung karena penggunaan dana tersebut sesuai peruntukkannya dan sesuai jumlah rumah yang dibangun. PRLH memang lebih mudah diawasi, karena program jelas dan konkrit bentuk fisiknya. Catatan untuk PRLH adalah target 5000 baru bisa tercapai pada 10 tahun mendatang, karena dana yang dikucurkan dan tenaga yang dikerahkan terbatas. Apabila hal ini terjadi dan tujuan PRLH salah salah satunya untuk mempercepat penurunan kemiskinan sepertinya tidak efisien. PTO yang dipakai sebagai pedoman program mengisyaratkan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang perlu dikembangkan secara terus menerus pada semua tahapan kegiatan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan juga dalam proses pengendaliannya. Prinsip dasar ini antara lain adalah : 1.
Bertumpu pada pembangunan manusia
2.
Otonomi
3.
Desentralisasi
4.
Berorientasi pada masyarakat miskin
5.
Partisipasi
6.
Kesetaraan dan keadilan gender
7.
Demokratisasi
8.
Transparansi dan akuntabel
9.
Prioritas
10. Keberlanjutan
134
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Berpedoman prinsip dasar tersebut di atas, maka ketika memulai tahapan kegiatan yang paling awalpun sudah harus menerapkannya. Konsekuensi dari prinsip-prinsip tadi adalah masyarakat secara partisipatif akan memprioritaskan apa yang dibutuhkannya saat ini. Semua kebutuhan yang harus didanai dan ada di depan mata dalam keseharian mereka. Meskipun ïntervensi pemahaman dari para pendampingnya, melalui berbagai metodologi dan media, termasuk Pengkajian Keadaan Desa juga PRA, dengan cara pandang visioner yang dikenal dengan Menggagas Masa Depan Desa juga upaya penyempurnaan RPJM Des dlsb. Tetap saja masyarakat akan memprioritaskan yang dibutuhkannya saat ini, apalagi kalau bukan sarana prasarana sosial dasar yaitu sarana fisik/infrastruktur antara lain jalan, jembatan, gedung, dermaga, dll. Pada awal program masih bisa mengusulkan usulan kegiatan ekonomi yaitu untuk pinjaman dana melalui kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan, tetapi karena persoalan pengelolaan di tingkat kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan yang tidak optimal, akhirnya prioritas untuk kegiatan ekonomi dibatasi hanya maksimal 25%, yang akhirnya kegiatan sarana prasarana menjadi minimal 75%nya. Kabupaten Kutai Timur, di mana alokasi BLM sejak digulirkan pada 2007 hingga 2014, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai Rp 195,5 milyar, untuk kegiatan SPP sampai 2013, terpantau sebesar Rp 24,166 milyar dan setelah berjalan beberapa tahun telah bergulir dan berkembang aset produktifnya saat ini menjadi Rp 36.060 milyar. Sisa alokasi dana untuk SPP, tentunya teralokasikan untuk sarana prasarana yaitu kurang lebih sekitar Rp 171,3 milyar. Kita bandingkan jika dana SPP yang Rp 24,166 milyar, bermanfaat selama 7 tahun bagi ± 850 kelompok (di awal sebesar 727 dan saat ini sebanyak 905 kelompok), atau kalau dihitung rata–rata anggotanya per kelompok 10 orang, jadi bermanfaat bagi 8.500 jiwa selama kurun waktu 7 tahun/2.555 hari bergulir terus menerus, dan berkembang dananya menjadi Rp 36.060 milyar atau sebesar 49% pertumbuhannya. Sedangkan dana sarana prasarana teralokasikan sebesar Rp 171,3 milyar, plus swadaya masyarakat ada Rp 7,96 milyar tidak termasuk kerja bakti/gotong royong, selain manfaat ekonomis yang tidak langsung yang jumlahnya memang besar dan tidak terhitung, namun manfaat secara ekonomis langsung adalah pekerja sejumlah 620 orang selama 11.593 HOK.
135
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Pada sisi aset yang telah terbangun, sarana prasarana lebih besar, tetapi efektfitas dan efisiensi dana yang dialokasikan bagi masyarakat miskin secara langsung jauh lebih efektif dan efisien SPP (bukan UEP). Dari sisi efektivitas program belum memberikan kontribusi langsung pada dampak atau goal yang akan dituju yaitu penurunan angka kemiskinan dan terjadi peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan masih berkutat pada kinerja output, seperti jumlah raskin yang diberikan dan ketepatan sasaran raskin. Pada PNPM juga masih berkutat pada output, seperti berapa jalan yang dibangun, posyandu yang dibangun, berapa jumlah kelompok SPP yang berkembang. Begitu juga pada PKH, masih berkutat berapa jumlah sasaran, mekanisme pemberian dana, dan peruntukkan dana. Dalam PRLH juga demikian, masih berkutat pada berapa uang yang telah dikeluarkan, berapa jumlah rumah yang dibangun. Walaupun demikian, utilisasi dari semua program telah dirasakan, semua program bantuan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya.
7.4.
Hubungan Antara Pendapatan
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
dengan
Untuk melihat hubungan program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat pendapatan masyarakat, kita gunakan analisis statistik hubungan dua variabel yaitu masing-masing program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat pendapatan. Analisis yang digunakan adalah analisis uji beda mean antara mereka yang ikut/terlibat/ menjadi sasaraan program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat pendapatan. Tabel di bawah ini adalah uji beda mean pada masyarakat yang ikut/sasaran raskin kaitannya dengan tingkat pendapatan mereka. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada perbedaaan yang significant (p value 0.000) di mana mereka yang menerima raskin benarbenar memiliki pendapatan yang rendah dibanding dengan mereka yang tidak menerima raskin. Dapat dikatakan di sini bahwa program raskin memang benar tepat diberikan kepada mereka yang berpendapatan rendah.
136
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 7.1. Sasaran Raskin dengan Tingkat Pendapatan Keluaga Pernah Menjadi Sasaran Raskin
Pendapatan Rumah Tangga N
Mean
Std Deviasi
Mean Difference
Ya
276
1.696.243
1.633.383
-2.404.394
Tidak
157
4.100.637
3.700.996
-2.404.394
Sedangkan pada tabel di bawah ini, menunjukkan tidak adanya perbedaan
Sig 0,000
pendapatan
(p value 0.452) antara mereka yang menerima progran PNPM Mandiri dengan yang tidak menerima program PNPM Mandiri. Dapat dikatakan, walaupun program PNPM diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, akan tetapi adalah community based
sifatnya
dan bukan individual based, maka program tersebut tidak lagi
memandang apakah masyarakat terkena sasaran miskin atau tidak, tetapi di kawasan komunitas desa tersebut semua menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan dapat dinikmati tidak saja masyarakat miskin tetapi juga masyarakat yang sudah mampu. Hal ini terlihat bahwa kebanyakan mereka yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan kebanyakan adalah mereka yang mendapat fasilitas pinjaman kelompok berupa SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Tabel 7.2. Penerima progran PNPM MP dan Pendapatan Pendapatan Rumah Tangga
Terlibat dalam Programn PNPM mandiri Pedesaan
N
Mean
Std Deviasi
Mean Difference
Ya
36
2.228.278
2.634.026
-370.576
Tidak
397
2.598.854
2.843.407
-370.576
Sig 0,452
Tabel di bawah ini menunjukkan angka significant (p value 0.016) antara mereka yang menerima PKH dengan rata-rata pendapatan. Dengan demikian, mereka yang menerima PKH memiliki pendapatan yang lebih rendah dibanding mereka yang tidak ikut PKH. Program dapat dikatakan tepat sasaran karena masyarakat benar-benar masyarakat miskin yang menerima.
137
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 7.3. Sasaran PKH dan Pendapatan Pendapatan Rumah Tangga
Keluaga Menjadi Sasaran Pinjaman PKH
N
Mean
Std Deviasi
Mean Difference
Ya
25
1.246.000
546.184
-1.403.051
Tidak
408
2.649.051
2.888.374
-1.403.051
Sig 0,016
Tabel di bawah ini juga menunjukkan angka significant (p value 0.008), di mana mereka yang menerima program rumah layak huni (PRLH) memiliki pendapatan yang lebih rendah dibanding keluarga yang tidak menerima PRLH. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran PRLH sudah tepat, di mana mereka yang benar miskin yang mendapatkan bantuan. Tabel 7.4. Penerima Program PRLH dan Pendapatan Menerima program Rumah Layak Huni
Pendapatan Rumah Tangga N
Mean
Std Deviasi
Mean Difference
Sig
Ya
29
1.224.138
748.286
-1.440.374
0,008
Tidak
404
2.664.512
2.894.848
-1.440.374
Dari seluruh tabel di atas menunjukkan bahwa pada program yang sifatnya bantuan untuk individual/rumah tangga yang masuk dalam kluster I dan IV memiliki angka siginifkansi yang tinggi, yang artinya bahwa program tersebut sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan derajat orang miskin. Tetapi di sisi lain, program yang bersifat massal atau pada wilayah suatu komunitas tersebut tidak menunjukkan angka yang siginifikan, di mana program PNPM Mandiri Perdesaan bisa diakses tidak ada perbedaan baik orang miskin maupun mereka yang tidak miskin.
7.5.
Hubungan Antara Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Kesehatan
Kesehatan di sini diukur dengan menggunakan variabel angka kesakitan dalam satu keluarga selama sebulan terakhir. Uji statistik yang digunakan untuk melihat kaitan antara program
138
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
penanggulangan kemiskinan dengan tingkat kesehatan adalah Qi Square dari hasil cross tabulation antara dua variabel dikotomi nominal. Tabel
di
bawah
ini
menunjukkan
bahwa
tidak
ada
hubungan
antara
mereka
yang menerima/terlibat dalam program PNPM dengan angka kesakitan (p value 0.602). Artinya bahwa PNPM Mandiri Perdesaan tidak memandang apakah orang itu sakit atau tidak ketika mendapatakan manfaat dari program PNPM. Model hubungan ini tidak menjelaskan apakah dengan mengkuti program PNPM lantas orang tidak lagi sakit. Tabel 7.5. Penerima/Terlibat Program PNPM dengan Angka Kesakitan Terlibat dalam Program PNPM Mandiri
Satu bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan
Ya
Total
P Value
Tidak
N
%
N
%
N
Ya
13
8,7
137
91,3
150
Tidak
24
6,9
326
93,1
350
0,602
Begitu juga tabel di bawah ini juga menunjukan bahwa tidak kaitannya antara mereka yang menerima raskin dengan tingkat kesehatan keluarga (p value 0.737). dengan demikian mereka yang menerima raskin tidak ada pertimbangkan apakah ada keluarga yang sakit atau tidak. Tetapi hanya mereka yang miskin saja yang bisa menjadi sasasaran raskin. Model hubungan di sini tidak menjelaskan bahwa apakah mereka yang menerima raskin kemudian tidak lagi sakit. Tabel 7.6. Penerima Raskin dengan Angka Kesakitan Satu bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan
Saat ini Menjadi Sasaran Raskin Ya
Tidak
Total
N
%
N
%
N
Ya
88
58,7
62
41,3
150
Tidak
198
56,6
152
43,4
350
P Value
0,737
Hampir sama dengan di atas, tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya antara mereka yang menerima PKH dengan angka kesakitan keluarga (p Value 0.142).
139
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Artinya bahwa program PKH diberikan kepada mereka yang miskin dan bersyarat (memiliki balita, anak sekolah dan ibu hamil) tidak ada pertimbangan apakah keluarga tersebut sakit atau tidak. Akan tetapi salah satu tujuan dari PKH ini adalah pembiayaan untuk kesehatan terutama ibu hamil dan balita. Harapannnya adalah dengan adanya PKH tidak ada lagi keluarga yang sakit, ataupun kalau sakit biaya sudah ditanggung oleh PKH. Tabel 7.7. Penerima PKH dengan Angka Kesakitan Satu bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan
Saat ini Menjadi Sasaran Pinjaman PKH Ya
Tidak
Total
n
%
n
%
n
Ya
12
8,0
138
92,0
150
Tidak
15
4,3
335
95,7
350
P Value
0,142
Pada program RLH juga tidak ada kaitan antara mereka yang menerima dengan kesehatan keluarga (p vakue 0.195). Mereka yang menerima PRLH adalah mereka yang rumahnya tidak layak huni dan memiliki lahan milik sendiri untuk dibangun PRLH. Hubungan dua variable ini hanya menjelaskan bahwa mereka yang menerima PRLH tidak ditentukan oleh angka kesakitan, tetapi harapannya bahwa dengan tinggal di rumah layak huni, penghuninya sehat tidak lagi sakit-sakitan. Tabel 7.8. Penerima PRLH dengan Angka Kesakitan Satu bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan
Menerima program Rumah Layak Huni Ya
Tidak
Total
N
%
N
%
N
Ya
13
8,7
137
91,3
150
Tidak
18
5,1
332
94,9
350
P Value
0,195
Mengkaji hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak ada kaitannya dengan angka kesakitan atau sakit yang diderita salah satu anggota keluarganya pada sebulan yang lalu. Akan tetapi harapannya adalah dengan adanya rumah layak huni maka tidak ada lagi keluhan sakit pada keluarga tersebut.
140
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
7.6.
Hubungan antara Program Pendidikan Keluarga
Penanggulangan
Kemiskinan
dengan
Variabel yang digunakan untuk mengukur pendidikan keluarga adalah angka partisipasi anak usia sekolah dalam keluarga yang masih bersekolah.
Dari hasil analisis univariate
menunjukkan anak usia sekolah yang seharusnya masih sekolah ternyata ada 30% lebih tidak lagi bersekolah. Angka drop out ini lebih banyak terjadi pada anak usia sekolah tingkat SMP dan SMA. Program penanggulangan kemiskinan seharusnya memberi kontribusi pada peningkatan pendidikan anak sekolah. Angka drop out ini semestinya tidak akan terjadi, sebab pemerintah Kutai Timur telah mencanangkan dan membiayai anak sekolah hingga 12 tahun. Tabel di bawah ini menunjukkan tidak ada kaitannya antara program PNPM Mandiri Perdesaan dengan partisipasi anak usia sekolah (p value 0.949), seharusnya PNPM memberi akses yang mudah kepada anak usia sekolah untuk tetap bersekolah. PNPM Perdesaann banyak membangun sarana-sarana untuk akses sekolah seperti jalan desa, sekolahan dan rumah belajar masyarakat. Akan tetapi program ini belum menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan anak tetap bersekolah. Tabel 7.9. Program PNPM MP dengan Partisipasi Anak Usia Sekolah Terlibat dalam Program PNPM Mandiri Usia anak Sekolah
Ya
Tidak
Total
N
%
N
%
N
Masih Sekolah
23
7,1
302
92,9
325
Tidak Sekolah
2
7,4
25
92,6
27
P Value
0,949
Begitu juga, program raskin semestinya bisa memberi kontribusi pada keluarga miskin agar tidak lagi berpikir tentang makan. Waktu dan dana yang ada digunakan untuk sekolah, tetapi pada kenyataannya bahwa tidak ada kaitannya antara anak usia sekolah dengan program raskin (p value 0.350).
141
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Tabel 7.10. Penerima Raskin dengan Partisipasi Anak Usia Sekolah Saat ini menjadi Sasaran Raskin Usia anak Sekolah
Ya
Total
Tidak
N
%
N
%
N
Masih Sekolah
132
40,6
193
59,4
325
Tidak Sekolah
14
51,9
`13
48,1
27
P Value 0,350
Tabel di bawah ini juga masih menunjukkan tidak ada kaitannya antara program PKH dengan anak sekolah (p value 0.423). Tabel di bawah menunjukkan bahwa di dalam keluarga yang menerima PKH tidak ada yang tidak bersekolah, semua bersekolah. Akan tetapi secara statistik menunjukkan bahwa angka tersebut tidak bisa menjelaskan hubungan antara penerima PKH dengan anak usia sekolah. Artinya bahwa PKH tidak ditentukan anak usia sekolah masih bersekolah atau tidak, tetapi ditentukan pada keluarga miskin yang memiliki anak yang masih sekolah. PKH bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan memberi fasilitas dana untuk keperluan sekolah. Keluarga miskin tidak perlu lagi berpikir biaya sekolah anak, energi yang dimiliki difokuskan pada peningkatan ekonomi keluarga. Tabel 7.11. Penerima PKH dan Anak Usia Sekolah Saat ini menjadi Pinjaman PKH Usia anak Sekolah
7.7.
Ya
Tidak
Total
N
%
n
%
N
Masih Sekolah
18
5,5
307
94,5
325
Tidak Sekolah
0
0,0
27
100.0
27
P Value
0,423
Sustainability Program Penanggulangan Kemiskinan
Keberlangsungan sebuah program sesungguhnya adalah representasi keberhasilan program itu sendiri. Program dan kegiatan kemiskinan telah diatur, dilaksanakan dan dikelola sedemikian rupa sesuai dengan aturan tertentu, baik dalam skala nasional maupun sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan daerah. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kutai Timur, program dan kegiatan tersebut mampu berjalan sesuai rencana. Meski belum mampu menghapus kemiskinan sama sekali namun data yang muncul menunjukkan
142
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
penurunan jumlah keluarga miskin secara signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, satu hal yang seringkali luput dari perhatian adalah isu sumber dana. Selama ini program dan kegiatan
untuk
mengangkat
keluarga-keluarga
miskin
tersebut
melibatkan
APBN.
Dana tersebut memang merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di Indonesia. Keberlanjutan program dan kegiatan mengurangi jumlah keluarga miskin pun, oleh sebab itu, dilaksanakan dengan sumber dana „dari pusat‟ tersebut. Beberapa wilayah di Indonesia, sesungguhnya memiliki kemampuan secara mandiri dalam menjalankan dan mengelola program dan kegiatan untuk memberdayakan keluarga-keluarga miskin di wilayahnya tersebut. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kemampuan tersebut. Setidaknya ada dua hal yang menunjukkan kemampuan tersebut. Pertama, persentase kontribusi Kabupaten Kutai Timur dalam program penanggulangan kemiskinan selalu di atas rata-rata aturan nasional (20%). Misalnya, sekedar untuk membuktikan hal itu, dalam PRLH tahun 2014, kontribusi Kabupaten Kutai Timur dalam PNPM Mandiri sebesar 43%, dan ADD rata-rata Rp 700,000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per desa dan bahkan bisa lebih dari Rp 1,000,000,000,00 (satu milyar rupiah). Kedua, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti, telah terjadi transfer of knowledge and values bersamaan dengan terlaksananya program penanggulangan kemiskinan tersebut. Proses tertransfernya pengetahuan dan nilai tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Grafik 7.1. Transfer Pengetahuan dan Nilai
Sumber: Hasil Survei Rumah-Tangga 2014
143
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Bagan di atas menunjukkan dua hal. Pertama, program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terorganisasi dengan baik. Kedua, hasilnya bukan hanya keberhasilan pelaksanaan program melainkan terinternalisasinya pengetahuan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima yang pasif melainkan juga mampu mengorganisir diri dalam setiap upaya untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Di samping itu, penguatan juga terjadi pada diri para pelaksana program itu sendiri. Melalui kontak dengan masyarakat yang frekuentif, terjalin komunikasi yang semakin terbuka di antara keduanya. Kenyataan ini – bersamaan dengan kemampuan Kabupaten Kutai Timur dalam berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan – dapat menjadi potensi yang baik dalam rangka menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan perkataan lain, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur tidak perlu lagi „menunggu‟ dana dari pusat karena – bersama-sama dengan masyarakat – sesungguhnya memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara mandiri.
144
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 8.1. 1.
Kesimpulan Pencapaian pada indikator utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi belum menunjukkan hasil yang baik. Pada bidang pendidikan masih banyak yang berpendidikan SD/MI dan 30% mereka yang masuk usia sekolah ternyata tidak sekolah. Pada bidang kesehatan, walaupun nilai BGM sudah di bawah rata-rata Indonesia 19.6, masih perlu ditingkatkan karena angka 16% Kabupaten Kutai Timur masih dikatakan tinggi. Begitu juga angka kesakitan juga masih tinggi di mana 30% keluarga merasakan mengeluh akibat sakit yang diderita pada 1 bulan terkahir. Pada bidang pendapatan, angka ini jauh dari ukuran MDGs, masih banyak warga yang berpendapatan kurang dari 1$/kapita/hari yaitu 37%. Kalau ukurannya 2 US$/kapita/hari jumlah warga yang tidak sampai pada ukuran tersebut semakin meningkat (68%).
2.
Program Penanggulangan kemiskinan sampai dengan saat ini masih berkutat pada tataran output program, di mana dari input yang telah diberikan baru bisa dikatakan baik pada tingkatan output, artinya program berjalan. Tetapi belum memberikan kontribusi pada tujuan utama yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendidikan, status kesehatan dan pendapatan.
3.
Program PKH masih memerlukan akurasi data dan sistem tranfer yang efektif, karena pendataan penerima PKH belum sepenuhnya tertata dengan baik.
4.
Program Raskin, masih belum optimal karena sistem distribusi mempengaruhi penerimaan yang rutin dan tepat waktu. Dari sisi kebutuhan, raskin bisa dikatakan tidak dibutuhkan, karena masyarakat mampu menyediakan beras di luar raskin.
5.
Program RLH merupakan program cepat dan pintas dalam menurunkan angka kemiskinan di mana bangunan rumah sebagai ukuran kemiskinan, akan tetapi jumlahnya
145
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
terlalu banyak sehingga lamban dalam pengerjaannya sehingga tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan juga lambat. 6.
Dari kontribusi daerah dalam bentuk DDUB, sebenarnya cukup besar. Bila dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara mandiri dengan pilihan metode yang efektif dan efisien sebenarnya sudah cukup memadai.
7.
Hasil yang telah ada dari PNPM Mandiri Perdesaan bisa dimanfaatkan sebagai modal dasar dan perlu dilanjutkan antara lain : a) Sistem dan mekanisme Pembangunan Partisipatif yang menganut beberapa prinsip dasar yang ada pada PNPM Mandiri Perdesaan b) Aset produktif yang ada di UPK. c) Nilai-nilai yang telah ada dari proses pembelajaran pengelolaan pembangunan bersama PNPM Mandiri Perdesaan.
8.
Pada program PNPM masih berada pada posisi output, di mana beberapa infrastrukutr sudah selesai dibangun, begitu juga untuk SPP masih berada pada jumlah dana yang beredar, jumlah kelompok yang berkembang.
9.
Program-program yang telah diterima oleh masyarakat telah dirasakan manfaatnya dan digunakan sebagimana mestinya (utilisasi).
10.
Metode Program penanggulangan kemiskinan, terutama PNPM MPd memberikan pemahaman dan pengetahuan teknis yang mungkin belum pernah diterima masyarakat maupun
pemerintahan
di
desa-desa,
hal
ini
memberikan
warna
tersendiri
pada kegairahan desa dalam setiap menghadapi permasalahan atau tantangan. 11.
Kondisi sosial masyarakat sangat kondusif karena merka memliki lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam menangani masalah keadilan dan hukum. Ketua Adat dan tokoh agama masih memegang peran dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
12.
Masih sedikit partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan baik pada keputusan politik maupun kebijakan yang berkait dengan masalah lingkungan dan kurang kepedulian pada program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis).
13.
Kontribusi pendanaan kabupaten melalui APBD tergolong tinggi yang tersebar pada
setiap
program
terutama
pada
program
PNPM
MPd
dan
PRLH.
146
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Kutai Timur memliki kepedulian dan dana yang cukup besar.
8.2. 1.
Rekomendasi Kebutuhan akan data yang valid untuk menetapkan sasaran warga miskin segera mungkin dapat direalisir, sebab data BPS merupakan data asumsi (survei) dan tidak tepat waktu (PPLS tahun 2011).
2.
Sistem pendataan desa menjadi pertimbangan untuk diwujudkan, sebisa mungkin sistem pendataan potensi desa dibuat dalam sistem jaringan komputer, sehingga ketepatan permasalahan dan relevansi waktu bisa diatasi dengan segera.
3.
Program PRLH diteruskan tetapi dalam jangka yang tidak lama, paling tidak 5 tahun dapat diselesaikan sejumlah 5000 rumah. Tentu saja hal ini butuh komitmen pemerintah dan juga CSR untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau tidak bisa dicapai komitmen tersebut, maka lebih baik PRLH dihentikan dan dana dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat seperti sekolah, layanan kesehatan, infrastruktur jalan antar desa, air bersih dan jaringan listrik.
4.
Program PKH dapat diteruskan dengan catatan adanya perbaikan data (up dating) sasaran setiap tahunnya, dan perlu ditambah kontribusi dari pemerintah daerah. Selain itu, sistem transfer dana perlu diefisienkan sehingga masyarakat penerima akan tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan kebutuhannya.
5.
Program raskin sebaiknya dihentikan, akan lebih baik kalau pemerintah memberi fasilitas yang menunjang pada terwujudnya kedaulatan pangan, seperti irigasi, pengadaan bibit, penyediaan lahan, pupuk dan teknologi pertanian.
6.
Pilih pendekatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, karena melalui metode pemberdayaan ekonomi masyarakat akan mampu meraih aspek kesejahteraan lainnya yaitu pendidikan dan kesehatan.
7.
Manfaatkan aset produktif yang ada di UPK sebagai kekuatan di masyarakat untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri.
147
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
8.
PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya dari pusat maupun provinsi, bisa dimanfaatkan sebagai daya dukung dan proses pembelajaran, termasuk hasilnya. Dengan syarat, bahwa DDUB tidak ada, karena ada program mandiri.
9.
Alihkan pendekatan pembangunan sarana-prasarana sosial dasar/fisik dari upaya program penanggulangan kemiskinan yang beralasan pembangunan partisipatif, kepada sektor pembangun sarana prasarana. Kabupaten Kutai Timur masih sangat membutuhkan pembangunan sarana prasarana/infrastruktur berskala besar, sedangkan masyarakat desapun tidak mampu berswadaya untuk pemeliharaannya.
10.
Pilahkan dengan tegas tanggung jawab masyarakat desa dengan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
11.
Libatkan masyarakat desa secara partisipatif pada pembangunan sarana prasarana yang berskala kecil, di mana masyarakat secara berkelanjutan mampu berswadaya dalam pemeliharaan. Hal ini perlu dilakukan supaya pemerintah tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal kecil yang seharusnya masyarakat desa sendiri mampu mengelolanya.
12.
Bangun aliansi strategis di tingkat kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas koordinasi dan bagi tugas, tetapi dibakukan yang tertuang dalam SK Bupati. Di bawah ini dapat digunakan sebagai pertimbangan : 12.1.
Penguatan tingkat UPK. Urusan pendampingan lumbung uang di tingkat kecamatan, milik masyarakat yang sudah cukup besar di bawah pengelolaan BKAD-UPK, oleh Bapermas, hingga pengembangan sistem dan mekanisme yang mengarah pada pelestariannya.
12.2.
Penguatan
tingkat
kelompok.
Serahkan pendampingan sepenuhnya
kelompok SPP dan pengembangan usaha anggota kepada DisPerindagkop. Yang dibutuhkan adalah pendampingan yang mengarah pada kekuatan kelompok untuk mencukupi kebutuhan kelompok. 12.3. Penguatan tingkat anggota. Arahkan Asosiasi CSR mendukung infrastruktur usaha anggota SPP dengan membuka peluang pasar, bila diperlukan pelatihan pengelolaan dan pengembangan ekonomi keluarga serta usahanya. 13.
PNPM sebagai model pemberdayaan dapat diadopsi untuk program-program layanan masyarakat atau program penaggulangan kemiskinan daerah. PNPM MPd sudah
148
Evaluasi Pengaruh Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Timur
memberikan kemampuan teknis dalam administrasi desa dan model-model penguatan masyarakat dan nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, demokratis dan partisipatif. 14.
Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten dengan kekuatan fiskal yang tinggi. Sebaiknya program-program yang sifatnya top down dari pusat lebih baik dibiayai sendiri. Karena program dari pusat mensyaratkan birokrasi dan administrasi yang rumit dan berjenjang. Optimalkan kekayaan Kabupaten Kutai Timur untuk program kerakyatan.
15.
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dipakai sebagai payung untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sumbangan dana yang berasal dari UU Desa ditambah ADD setiap desa yang relatif besar tersebut akan memampukan desa dalam membangun. Pemerintah kabupaten cukup memberi bimbingan teknis dan pengawasan.
149