Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan KATA PENGANTAR

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

KATA PENGANTAR Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Hingga saat ini, pelaksanaan P2KP telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Mempertimbangkan perkembangan positif dari pelaksanaan P2KP, khususnya peningkatan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan sumber daya serta penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) melalui perencanaan partisipatif, menjadi modal besar bagi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Selama ini, P2KP hanya menjangkau kelurahan/desa administratif yang masuk dalam wilayah kecamatan perkotaan, kini berdasarkan kepedulian dan komitmen tinggi Pemerintah Daerah, P2KP dilaksanakan di wilayah Bali. Dengan melihat karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana terdapat kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Desa Adat atau Pakraman, maka menjadi tantangan P2KP untuk melaksanakan program khusus yang diharapkan menjadi potensi kekuatan masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun kemitraan sinergis, menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati diri. Program khusus tersebut adalah Program Replikasi P2KP Khusus BALI. Melalui buku petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus BALI dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amanat UUD'45. Semoga bermanfaat.

Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

i


Penanggungjawab : Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum Disusun Oleh : Tim Persiapan Program Replikasi Khusus BALI 1. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum 2. Ditjen Penanggulangan kemiskinan, BAPPENAS 3. Ditjen Bangda, DEPDAGRI 4. World Bank 5. P2KP Pusat 6. Project Management Team (PMT) 7. Riset & Development Team 8. KMP P2KP Diterbitkan oleh : PMU/P2KP Pusat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Lay out/Desain Grafis : 1. Maksudi 2. Dian Permana Cetakan Perdana : Januari 2008


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................……………………..............…………........... DAFTAR ISI ...................................……………………..............………….........….......... DAFTAR GAMBAR...........…………………………..............………................................... DAFTAR TABEL ...........…………………….............………........................................ DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN..............................................................................

i ii iii iv v

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Latar Belakang ……………......................……………........…………………. 1 Tujuan .......................……….......................……………….........……………………... 2 Hasil …….............….......................……………………..…………………….......... 2 Prinsip dan Pendekatan.............................................................................................. 3 Lokasi Sasaran Program Replikasi P2KP di Bali........................................................ 5

BAB II. POLA DAN MEKANISME PELAKSANAAN 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Penerima Manfaat...................................................................................................... 6 Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tridaya.......................................... 6 Bantuan Pendampingan………………….................................................................... 9 Strategi Pelaksanaan Pendampingan………………………….....................…………10

BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ............................................................................................................. 16 3.2. Pendanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali.................................................. 25 BAB IV. LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN 4.1. Tahap Persiapan ..................................................................................................... 27 4.2. Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat .............................................................. 28 4.3. Tahap Kegiatan Pencairan BLM.............................................................................. 31 4.4. Tahap Kegiatan di Tingkat Pemerintah Kota/Kab .................................................. 34 4.5. Tahap kegiatan yang Menerus atau Berkala ………………………………..…….... 35 BAB V. PENUTUP……………….................................................................................... 37


ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Dasar P2KP ..................................................................................... 11 Gambar 2. Diagram alir Kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus Bali Di Tingkat Masyarakat.................................................................................................. 12 Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Replikasi P2KP Tingkat Kota/Kabupaten ......................................................................................... 15 Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksanaan Replikasi Program P2KP....................... 16


iii


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Stimulan BLM Program Replikasi Khusus Wilayah Bali.................. 7 Tabel 2. Mekanisme Pencairan Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP............................ 8 Tabel 3. Distribusi Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Bali ............................ 8


iv


DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

APBD Bappenas BAPPUK BI BKM BLM BOP BPD BPKP CBD Dokumen SPK-D DPT Depdagri Dep.Keu Dep.PU Executing Agency Fasilitator FGD GBPP IPM KAK KBK KBP KE KMP KMW Korkot KPPN KSM Litbang LSM MDGs Musrenbang ND

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

NOL P2KP PAKET PBL PDMDKE PJM PJP PJOK

: : : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan Bank Indonesia Badan Keswadayaan Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Community Based Development Dokument Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Diskusi Partisipatif Terpadu Departemen Dalam Negeri Departemen Keuangan Departemen Pekerjaan Umum Penyelanggara Program Tenaga Pengembangan Masyarakat P2KP Focussed Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah Garis Besar Pokok Pembelajaran Indeks Pembangunan Manusia Kerangka Acuan Kegiatan Komunitas Belajar Kelurahan Komunitas Belajar Perkotaan Konsultan Evaluasi Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Manajemen Wilayah Koordinator Kota, KMW Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kelompok Swadaya Masyarakat Penelitian & Pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat Millennium Development Goals Musyawarah Rencana Pembangunan Neighbourhood Development, Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan No Objection Letter Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Program Jangka Menengah Program Jangka Pendek Penanggung Jawab Operasional Kegiatan


v


PPK Pej.PK PNPM Mandiri PPM PRONANGKIS PS PU Relawan

: : : : : : : :

Renta RK RKM RT/RW SA SATKER-P2KP SE-DJP SIM SKS SNVT SOP SP2D SPM SPP SPPB SPPP SWK TA TIM INTERDEPT

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

TKPP TKPK-D

: :

TPP TPF UKM UPP WB

: : : : :

Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitment Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Pemetaan Swadaya Pekerjaan Umum Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih Rencana Tahunan Refleksi Kemiskinan Rembug Kesiapan Masyarakat Rukun Tetangga/Rukun Warga Special Account (Rekening Khusus) Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Sistem Informasi Manajemen Satuan Kerja Sementara Satuan Kerja Non Vertikal di tingkat Propinsi Standard Operational Procedures Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Membayar Surat Permintaan Pembayaran Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Satuan Wilayah Kerja Technical Assistance Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tingkat Nasional Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten) Tim Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat Propinsi atau Kota/Kabupaten) Tim Pengelola Program di bawah Desa Adat Tim Pelaksana Replikasi Usaha Kecil Menengah Urban Poverty Project (P2KP) World Bank


v


BAB I . PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Upaya menumbuhkan gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui P2KP yang dimulai sejak Tahun 1999 dilakukan dengan membangun lembaga kepemimpinan kolektif warga di tingkat Kelurahan/Desa yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. P2KP dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dalam bentuk fasilitasi untuk perubahan sikap prilaku masyarakat, melalui metoda pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan proses transformasi sosial secara bertahap dari masyarakat miskin menuju masyarakat berdaya, masyarakat mandiri dan akhirnya tatanan masyarakat madani. Hingga periode Mei 2006, pelaksanaan P2KP hampir menjangkau seluruh Provinsi Indonesia, terkecuali Provinsi Bali. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber dana yang tersedia, sehingga sampai pelaksanaan P2KP-3 hanya mencakup wilayah dengan kriteria jumlah penduduk miskin lebih besar dari 30% dari total penduduk. Padahal, beberapa kota/kabupaten di Provinsi Bali berdasarkan data dari Bappeda Provinsi BALI tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, yaitu mencapai sekitar 25% hingga 35%, yakni di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Sementara di kabupaten Tabanan, Jembrana, Klungkung dan Bangli, tingkat kemiskinan penduduk di atas 10% hingga 19%. Hanya Kota Denpasar, Badung dan Gianyar menunjukkan tingkat kemiskinan cukup rendah, yakni antara 4% sampai 6%. Dengan demikian pada dasarnya Provinsi Bali, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia, tidak luput dari persoalan kemiskinan di beberapa wilayahnya. Persoalan kemiskinan di Bali malah diperkirakan menjadi persoalan yang semakin serius dan meningkat pasca Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Hal ini dikarenakan kondisi pariwisata sebagai andalan masyarakat Bali belum pulih pasca Bom bali tersebut. Selain itu, sebagai konsep alternatif penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dengan pendekatan, substansi dan konsep dasar P2KP yang berbasis pembelajaran nilai-nilai universal kemanusiaan (gerakan moral), nilai-nilai sosial kemasyarakatan (modal sosial) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Tridaya dapat dilaksanakan di provinsi Bali, melalui Program Replikasi P2KP . Karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana dari segi adat dan budaya, terdapat kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Pakraman atau Desa Adat. Di samping itu, sudah dilaksanakan pula program Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat (Community Based Development/CBD) untuk penanggulangan kemiskinan. Diupayakan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di provinsi Bali, tidak berbenturan dengan program CBD lainnya. Oleh karena itu, tantangan Program Replikasi P2KP di Bali adalah bagaimana Mendorong Desa Adat dan masyarakatnya beserta pemerintah daerah mensinergikan potensi nilai-nilai lokal yang mereka miliki dengan nilai-nilai universal yang melandasi pelaksanaan P2KP. Sinergi dan harmonisasi nilai-nilai inilah yang diharapkan akan menjadi potensi kekuatan masyarakat bersama pemda setempat untuk mampu mengorganisir diri dalam membangun kemitraan sinergis untuk menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya dan mengembangkan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati diri. Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

1


Dengan demikian, Pelaksanaan Program Replikasi P2KP di Bali akan dilaksanakan dengan penyempurnaan konsep secara khusus dengan menyesuaikan karakteristik sosial budaya masyarakat Bali, sehingga dapat disebut sebagai Program Replikasi P2KP Khusus Wilayah Bali. Sehubungan hal tersebut, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Program P2KP Replikasi khusus Wilayah Bali yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik khas budaya masyarakat Bali serta kearifan nilai-nilai lokal, yang juga mengacu pada buku pedoman khusus Replikasi Program P2KP.

1.2 Tujuan Tujuan Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran Pakraman dan pemerintah kota/kabupaten untuk mensinergikan nilai-nilai dan budaya lokal dengan pendekatan dan metodologi P2KP yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan, dan menerapkannya untuk seluruh penduduk di wilayah Pakraman 2. Memperkuat kapasitas Prakaman sebagai Motor Penggerak Masyarakat melalui penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya 3. Mendorong pemerintah kota/kabupaten untuk menyiapkan program-program yang berorientasi kemiskinan (pro poor program) dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan membangun kemitraan serta kerjasama dengan masyarakat Pakraman dan kelompok peduli setempat.dalam rangka sinergi berbagai potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing 4. Meningkatkan akses bagi warga miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.

1.3 Hasil Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sebagai berikut: 1. Terlaksana program replikasi P2KP khusus Bali dengan memperkuat kelembagaan Pakraman, terbangun kemitraan dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli 2. Terbangun Tim Pelaksana Program di bawah Pakraman yang transparan, aspiratif, dan akuntabel untuk melayani kebutuhan masyarakat serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat 3. Tersedia PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.


2


1.4 Prinsip dan Pendekatan 1.4.1. Prinsip Secara umum, sebagai program pemberdayaan masyarakat, maka prinsip dasar Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sama dengan P2KP regular yakni berbasis nilai universal yang sinergis dan harmonis dengan nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Untuk itu Prinsip-prinsip pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah sbb: 1. ”Pemberdayaan Manusia Seutuhnya” untuk menumbuhkan perilaku kebersamaan, kepedulian, kerelawanan dan berpihak pada masyarakat miskin dengan dilandasi keikhlasan memberikan prioritas kepada warga yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya, sebagai perwujudan dari nilai-nilai universal sbb: a. Nilai-nilai luhur kemanusiaan (perilaku/moral), yakni jujur, ikhlas, peduli, serta dapat dipercaya b. Nilai-nilai kemasyarakatan (modal sosial), yakni kebersamaan, solidaritas sosial, gotong royong, kekeluargaan serta kesatuan dalam keragaman; c. Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, kesehatan, dll) yang adil intra dan inter generasi. 2. Menghargai dan mensinergikan karakteristik khas dari lembaga, budaya dan nilai-nilai Lokal di wilayah Bali yang sesuai dengan nilai-nilai universal, yakni: a. Pasukadukaan: yang bermakna ’Saling memberi dan menerima dalam suka dan duka’ b. Tat Wam Asi: yang memiliki makna ’Senasib sepenanggungan dan kebersamaan dan kekeluargaan’ c. Medana Punia: yang bermakna ’Gotong royong dan kebersamaan’ d. Paras Paros: yang bermakna ’Tanpa pamrih, tulus dan ikhlas berbuat bagi sesama atau kerelawanan Dengan demikian nilai-nilai lokal masyarakat Bali pada prinsipnya sejalan serta harmonis dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan kemasyarakatan yang melandasi P2KP. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi ”Darma” yang sarat dengan “nilai kerelawanan, pengabdian dan kepedulian kepada sesama manusia, terutama pada kaum miskin dan yang lebih lemah”.

Pelaksanaan Replikasi P2KP berbasis Pakraman, bukan kelurahan/desa administratif atau dinas, serta memfungsikan Bendesa Pakraman sebagai “BKM” dengan membentuk (atau memperkuat jika telah ada yang dibentuk oleh kegiatan CBD sebelumnya) Tim Pelaksana Program (TPP) di bawah Bendesa. 3. Kesinambungan dan keberlanjutan upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan atas prakarsa dan inisiatif pemda di Bali, maupun kegiatan CBD lainnya yang telah dilaksanakan di Bali. Lokasi sasaran adalah Pakraman yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan P2KP Pusat, dan diutamakan yang telah menjadi lokasi CBD sebelumnya dengan kinerja baik.


3


1.4.2 Pendekatan Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai dalam Program Replikasi P2KP Khusus Wilayah Bali, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah: 1. Pembelajaran dan pelembagaan pendekatan serta metodologi P2KP kepada masyarakat dan pemda untuk mewujudkan pola-pola pembangunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui: a. Aktualisasi nilai-nilai universal yang menekankan proses pemberdayaan sejati (manusia-manusia-nya) yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan nilai-nilai lokal, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Mandiri yang mampu melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan permukiman secara berkelanjutan b. Pembangunan bertumpu pada kelompok (CBD) melalui penguatan lembaga pelaksana kegiatan masyarakat (TPP) yang transparan dan akuntabel untuk mampu optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di wilayahnya sesuai prinsip dan nilai P2KP c. Perencanaan Partisipatif dalam menyusun PJM-Pronangkis berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs dengan pendekatan Tridaya (meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi) oleh Masyarakat Desa Adat agar upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat dapat dilakukan secara komprehensif. 2. Penguatan peran dan kapasitas Pemda yang lebih mandiri dalam pelaksanaan replikasi P2KP khusus wilayah Bali, melalui: a. Revitalisasi dan Penguatan TKPK-D sehingga mampu menyusun SPK-D dan PJM Pronangkis kota melalui proses pengembangan KBP yang efektif b. Peningkatan kontribusi Pemda dalam pengembangan kapasitas (pelatihan dan lokakarya), bantuan teknis, biaya pendamping (Korkot, asisten korkot, Fasilitator, dll), serta Biaya Operasional 3. Menyediakan stimulan BLM Replikasi P2KP khusus Bali secara transparan dalam APBD dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja, melalui: a. Pembangunan sarana/prasarana lingkungan b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial c. Pengembangan ekonomi lokal dengan prasyarat tertentu 4. Memperkuat potensi keberlanjutan dan kemandirian program replikasi khusus Bali, melalui: a. Menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis, partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya. b. Pelembagaan pendekatan dan metodologi pembangunan bertumpu pada masyarakat pada pelaksanaan program-program Pemda selanjutnya c. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengembangan paska program untuk efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan.


4


1.5 Lokasi Sasaran dan Pembiayaan Program Replikasi P2KP di Bali Lokasi sasaran program Replikasi P2KP khusus Bali ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Kota/Kabupaten di Bali yang akan menjadi lokasi replikasi P2KP Khusus adalah Kota/Kabupaten yang MEMENUHI KRITERIA yang ditetapkan, sebagai berikut: a. Persentase kemiskinan minimal 10%. b. Telah membentuk TKPK-D dan menyusun SPK-D c. Bersedia mengalokasikan dana sharing BLM melalui APBD Bagi desa desa adat yang telah menjadi lokasi program CBD sebelumnya, dana yang telah dimanfaatkan dapat menjadi ’sharing’ program

d. Bersedia mengalokasikan dana untuk pengadaan konsultan replikasi/daerah. 2. Prakaman yang diusulkan pemda untuk menjadi lokasi sasaran Replikasi P2KP Khusus Bali adalah yang MEMENUHI KRITERIA yang ditetapkan P2KP Pusat sebagai berikut: a. Tingkat penduduk miskin minimal 10%; b. Memiliki PJP Kemiskinan sebagaimana disusun melalui program CBD c. Khusus Pakraman lokasi Program CBD Tingkat Pengembalian perguliran dana BLM minimal 80%


5


BAB II. POLA DAN MEKANISME PELAKSANAAN Pola pelaksanaan kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus Bali secara umum mengacu kepada Pedoman Umum P2KP-3 dan Pedoman Replikasi P2KP serta pedoman-pedoman teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang telah ada dengan penyempurnaanpenyempurnaan yang mengarah pada peningkatan IPM-MDGs serta penyesuaian dengan nilai dan budaya lokal di Bali, seperti: 1. Pedoman Teknis Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal 2. Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan RKM 3. Pedoman Teknis Pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (RK) 4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (PS) 5. Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis 6. Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 7. Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan Dana BLM dan 8. Pedoman Teknis, Petunjuk pelaksanaan serta SOP-SOP lainnya.

2.1. Penerima Manfaat Penerima manfaat Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah keluarga miskin yang diidentifikasi dan disepakati masyarakat sendiri dan ditetapkan bersama oleh Bendesa bersama pemerintah kelurahan/desa dan stakeholder setempat, melalui proses pemetaan swadaya berbasis IPM-MDGs. Dalam penetapan calon penerima manfaat program, masyarakat dan Bendesa serta perangkat kelurahan/desa harus berpedoman pada nilai-nilai universal, yakni tidak diskriminasi (pria atau wanita, tua atau muda, penduduk asli atau pendatang, dll), berpihak pada warga miskin, jujur, mengutamakan kepedulian dan lain-lainnya.

2.2. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Tridaya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis ‘Tridaya’ agar mandiri dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan mampu meningkatkan IPM serta mempercepat pencapaian MDGs di wilayahnya. Penyediaan ‘Stimulan’ Dana BLM sebagai pelengkap dana penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan Pemda maupun dana yang ada di masyarakat Pakraman untuk mendukung proses pembelajaran Tridaya secara proporsional. Dana BLM ini disalurkan langsung ke masyarakat melalui Tim Pelaksana Program (TPP) yang dibentuk masyarakat sendiri secara partisipatif di bawah Pakraman.


6


Tabel 1: Ketentuan Stimulan BLM Program Replikasi Khusus Wilayah Bali

No

Uraian

Ketentuan

Sharing Pemda / Dana CBD

Sharing Dana BLM Replikasi P2KP

1

Jumlah Alokasi Dana BLM tiap Pakraman

Rp 75 juta sampai Rp 225 juta sesuai ketentuan

Rp. 100.000.000 melalui APBD / sharing BLM CBD

Rp. 75 .000.000 - Rp. 125.000.000 (sesuai ketentuan)

2

Tahapan Pencairan Dana BLM

20% : 50% : 30%

Sharing Pemda dicairkan terlebih dahulu sesuai tahapannya Sharing Dana CBD telah dicairkan terlebih dahulu

Dana Replikasi P2KP dicairkan setelah dana Pemda dicairkan (sesuai tahapannya)

3

Mekanisme Pencairan Dana BLM

Sesuai Ketentuan dari alokasi dana yg dicairkan

Sesuai Mekanisme Pencairan daerah/dana CBD

Sesuai Pedoman P2KP/SE DPHLN Depkeu

4

Pemanfaatan Dana BLM

Aspek Tridaya sesuai kebutuhan

Aspek Tridaya secara Proporsional sesuai prioritas pronangkis

Aspek Tridaya sesuai prioritas pronangkis Lebih berorientasi untuk Kegiatan Kolektif/ kepentingan umum (non bergulir) dan kegiatan bergulir hanya dapat dengan syarat tertentu (lokasi CBD)

Lebih berorientasi pada kegiatan pinjaman bergulir (lokasi CBD)

5

Kriteria & Persyaratan Pencairan BLM

Sesuai dengan mekanisme Sesuai Pedoman P2KP/SE • TPP telah DPHLN Depkeu terbentuk secara pendanaan di Pemerintah Kota/Kabupaten representatif / telah dilakukan review (lokasi CBD) • Memiliki PJM Pronangkis berorientasi IPM/ telah mereview PJP (lokasi CBD) • Mengacu pada prioritas dalam PJM Prongnakis/ Sesuai Perencanaan jangka Pendek (PJP), untuk lokasi CBD

Tim Pelaksana Program (TPP) harus membuka rekening di Bank dengan 3 speciment terdiri dari Bendesa dan 2 anggota TPP Dana BLM Replikasi P2KP digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang ada dalam PJM Pronangkis, yang dibuat berdasarkan pemetaan swadaya berorientasi peningkatan IPM-MDGs. Pencairan Dana BLM Replikasi ke rekening Tim Pelaksana Program (TPP) yang dibentuk Bendesa dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50% dan Tahap III sebesar 30% dari alokasi dana BLM setiap Pakraman sasaran, dengan syarat pencairan seperti pada tabel 2. Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

7


Tabel 2. Mekanisme Pencairan Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Tahap Penyaluran

Pra-syarat

Tahap 1 : 20%

TPP terbentuk sesuai ketentuan P2KP PJM Pronangkis yang disusun berorientasi pencapaian target IPMMDGs, yang diverifikasi Koordinator Program Replikasi P2KP; SPPB ditandatangani Dana (BLM ) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan

Tahap 2 : 50%

Verifikasi Koordinator Khusus P2KP tentang kinerja, transparansi, akuntabilitas dan efesiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan hasil memuaskan 95% dana tahap I telah dimanfaatkan Penerima manfaat langsung termasuk dalam daftar KK miskin (PS-2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh Fasilitator dan Koordinator Program Replikasi P2KP khusus Provinsi Bali Proposal/usulan TPP untuk tahap 2 telah disetujui Koordinator Program Replikasi P2KP Khusus Bali Dana (BLM) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan

Tahap 3 : 30%

Verifikasi dan sertifikasi Koordinator pembukuan TPP dengan hasil baik

Khusus

Replikasi

terhadap

Verifikasi Koordinator Khusus terhadap kinerja transparansi akuntabilitas dana serta pelaksanaan kegiatan TPP/Masyarakat

dan

Penerima manfaat langsung termasuk dalam daftar KK miskin (PS-2) 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan Kegiatan-kegiatan yang diverifikasi Fasilitator

dilaksanakan

dan

yang

diusulkan

telah

Proposal kegiatan TPP untuk tahap 3 telah disetujui Koordinator Program Replikasi P2KP khusus Bali Dana (BLM) sharing Pemda/program CBD telah dicairkan

BLM Replikasi P2KP dapat dicairkan dalam waktu program replikasi ini berlangsung di wilayah masing-masing.

Alokasi stimulan BLM Program Replikasi P2KP bervariasi antara Rp 75 juta hingga Rp 225 juta, sesuai jumlah penduduk di Pakraman, seperti pada tabel 3 di bawah ini: Tabel 3. Distribusi Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP Bali Ukuran Pakraman

Kategori Jumlah penduduk Pakraman Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Alokasi Dana Stimulan BLM Replikasi P2KP

Kecil

Sedang

Besar

< 3.000 jiwa

3.000 s/d 10.000 jiwa

> 10.000 jiwa

≥ 10 % dari jumlah total penduduk

Rp 75 juta


Rp 125 juta

Rp 225 juta

8


2.3. Bantuan Pendampingan 2.3.1. Pendampingan Peningkatan Peran dan Kapasitas Pemerintah Daerah Komponen ini merupakan bantuan teknik P2KP kepada pemerintah kota/ kabupaten di Bali yang melaksanakan replikasi P2KP. P2KP akan memfasilitasi dan mengendalikan fasilitator-fasilitator pendamping serta koordinator kota dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah daerah. Adapun ketentuan bantuan teknis P2KP adalah sebagai berikut: ASPEK Pendampingan Pemda dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal

PEMDA ♦

♦

♦

Penguatan TKPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota

♦

♦

♦

♦ ♦

Seleksi & penugasan Korkot, Askorkot, Fasilitator sesuai ketentuan P2KP (mengacu pada pedoman khusus Replikasi P2KP, terlampir) Menyiapkan dana kegiatan sosialisasi, pelatihan dan coaching fasilitator Membiayai Honor Korkot, Askorkot, Fasilitator dan Fix cost yang dibutuhkan Menyiapkan dan Melaksanakan pelatihan dasar P2KP bagi masyarakat serta lokakarya orientasi P2KP tingkat kota/kabupaten Melaksanakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Menyiapkan dana operasional untuk KBP dan TKPKD dalam proses menyusun SPK-D & Pronangkis kota/ kabupaten

P2KP ♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Menyediakan Asmandat pemda Menyiapkan perangkat dan operator komputer utk keperluan SIM Replikasi P2KP

♦

Menempatkan konsultan provinsi Bali di bawah KMW P2KP Menyiapkan Pemandu dan Nara Sumber Pelatihan/coaching Fasilitator termasuk modulmodulnya Menyiapkan pedoman & sosialisasi kit untuk Fasilitator/Masyarakat Menyiapkan Pemandu dan Nara Sumber serta modul-modul untuk pelatihan dan lokakarya kota/kab Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan korkot dan pemda Menyiapkan pedoman dan SOP KBP serta SPK-D dan Pronangkis Kota/kabupaten Mendampingi kegiatan KBP & TKPK-D menyusun SPK-D & Pronangkis kota/kabupaten Menyiapkan Pedoman dan SOP SIM P2KP serta melatih operator SIM pemkot/kab terkait P2KP

Secara rinci bentuk-bentuk bantuan pendampingan untuk pemerintah daerah, antara lain mencakup: • Pertemuan/musyawarah di tingkat pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik bersifat rapat, diskusi tematik maupun sosialisasi • Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar • Penyediaan media-media sosialisasi • Kunjungan lapangan baik dalam rangka pendalaman pemahaman maupun penggalian aspirasi masyarakat • Pengorganisasian Monitoring, Fasilitasi, Supervisi dan Evaluasi bersama, dll.

Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan komponen penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah adalah pembelajaran dan pelembagaan pendekatan serta metodologi P2KP dalam pembangunan di wilayahnya serta mendorong reformasi kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada masyarakat miskin dan berbasis pemberdayaan masyarakat.


9


2.3.2. Bantuan Pendampingan di Tingkat Masyarakat Pakraman Komponen ini pada dasarnya dukungan P2KP terhadap masyarakat di Bali untuk mampu melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai yang harmonis dengan nilai-nilai lokal dalam rangka optimalisasi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Bentuk dukungan P2KP pada komponen Bantuan Pendampingan Masyarakat ini adalah penyediaan Fasilitator yang disiapkan Pemda untuk mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai universal yang harmonis dengan nilai-nilai lokal, melalui serangkaian kegiatan: • Membangun kesadaran kritis, dengan internalisasi harmonisasi nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal • Penguatan Tim Pelaksana Program (TPP), di bawah Bendesa • Penyusunan PJM Pronangkis berorientasi IPM-MDGs dengan reorientasi PJP Kemiskinan • Pembelajaran pelaksanaan kegiatan Tridaya • Penguatan kapasitas kemandirian masyarakat. Untuk itu, bentuk-bentuk bantuan pendampingan, antara lain mencakup: • Pertemuan-pertemuan/musyawarah di tingkat komunitas maupun pakraman, baik bersifat rapat maupun sosialisasi • Pelatihan dan bimbingan, termasuk penyediaan bahan dan media belajar • Penyediaan media-media sosialisasi dan bimbingan pengembangan media-media warga • Pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dll. Titik berat pelaksanaan bantuan pendampingan di tingkat masyarakat adalah membangun kesadaran kritis masyarakat, pelibatan sebanyak mungkin masyarakat termasuk kelompok perempuan, warga pendatang serta kelompok marjinal (kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses memadai, baik informasi, pengambilan keputusan, partisipasi, dan lainnya) dan reorientasi PJP kemiskinan menjadi PJM Pronangkis yang berorientasi pada peningkatan IPM-MDGs.

2.4. Strategi Pelaksanaan Pendampingan Strategi pelaksanaan pendampingan Program Replikasi P2KP khusus Bali terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran: pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan, bersamaan (paralel), atau menerus seperti antara lain pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi tahap persiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan lapangan) dan tahap pelaksanaan.

2.4.1. Pelaksanaan Pendampingan di Tingkat Masyarakat Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali pada tahap awal dimulai dengan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Community Empowerment), khususnya dalam pembelajaran masyarakat pakraman melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal. Siklus kegiatan untuk pelaksanaan tahap ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 18 bulan, dimana sekitar 6 bulan diantaranya dipergunakan untuk proses penyiapan pembelajaran masyarakat dan selama 12 bulan berikutnya untuk pelaksanaan kegiatan memanfaatkan berbagai sumber dana yang ada, termasuk pemanfaatan BLM Replikasi P2KP, pembelajaran transparansi & akuntabilitas pemanfaatan BLM dan review partisipatif. Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah BALI

10


Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku Replikasi Program P2KP khusus Bali dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat, adalah mempunyai tiga prinsip, yakni (1) Prinsip Membangun Dari Dalam (2) Prinsip Kerelawanan, dan (3) Prinsip Pertumbuhan Alamiah. Siklus dasar P2KP dan diagram alir proses pendampingan masyarakat untuk Program Replikasi P2KP khusus BALI, dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1: Siklus Dasar P2KP

Review, Refleksi Proses dan pencapaian pronangkis

Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal Rembug Kesiapan Masy dan penyiapan relawan

FGD RK & KEBERSAMAAN

Membangun KSM

Pemetaan Swadaya

PERENCANAAN PARTISIPATIF (Menyusun PJM PRONANGKIS & Renta Pronangkis Berorientasi IPM/MDGs)

Koordinasi dan sinergi dengan perencanaan daerah


Pembangunan Kelembagaan/ Pembentukan TPP

Mengelola BLM Replikasi P2KP

11


Gambar 2: Diagram Alir Program Replikasi P2KP Khusus Bali Di Tingkat Masyarakat Pembentukan TPP di Bawah Bendesa + 4 minggu

Pemetaan Swadaya-IPM + 4 minggu

•

Review Data KK miskin Identifikasi dan pencacahan KK miskin Kajian permasalahan, potensi sumber daya dan kebutuhan Kajian kelembagaan Pemetaan : sebaran KK miskin, kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi

•

•

FGD Refleksi Kemiskinan Dan FGD Kebersamaan + 4 minggu

•

Rembug/Musyawarah Kesiapan Masyarakat & Pendaftaran Relawan + 2 minggu

• • •

FGD Kelembagaan lokal dan Kepemimpinan Evaluasi Kinerja TPP CBD oleh Masyarakat, Bendesa & perangkat (bagi desa adat lokasi CBD BUIP/PEMDA) Pembentukan TPP Lingkungan, TPP Sosial dan TPP Ekonomi revitalisasi TPP ekonomi bagi lokasi CBD BUIP/APBD)

• • • • • •

Perencanaan Partisipatif menyusun PJM Pronangkis berorientasi Peningkatan IPM-MDGs

Koordinasi Rencana PJM Pronangkis dgn Rencana kelrhn/desa berbasis Kinerja IPM-MDGsMDGs

+ 4 minggu

+ 2 minggu

Review PJP Kemiskinan bagi lokasi/desa adat lokasi CBD BUIP/APBD Perumusan harapan kelurahan/desa Analisis persoalan, potensi dan kebutuhan berbasis data PS PriorItas program Rencana program 3 tahun dan 1 tahun Uji Publik dan Penetapan PJM pronangkis

Pengajuan dan administrasi pencairan dana BLM Replikasi

Penggalian akar persoalan kemiskinan Kriteria kemiskinan Harapan penanggulangan kemiskinan Kesadaran Kritis harmonisasi nilai universal dan nilai lokal

Sosialisasi ke seluruh stakeholder kel/desa Penyepakatan integrasi PJM Pronangkis sbg Program Kelurahan/Desa Matriks Klasifikasi Kontribusi Sumber Daya Masyarakat, Pemerintah, & Channeling Prgrm Marketing Sosial PJM Pronangkis

Pencairan dana BLM Replikasi dan Pembentukan KSM/ Panitia + Mulai Bulan ke-6

Pemetaan sosial, Penggalian Nilai-Nilai Lokal dan Sosialisasi Awal (+ 2 minggu)

Pelaksanaan Kegiatan

)


(+ 2 minggu)

12


Adapun Ketentuan-ketentuan pada setiap pelaksanaan kegiatan pendampingan di tingkat masyarakat dalam pelaksanaan Replikasi Program P2KP khusus Bali adalah sbb: NO

KEGIATAN

KETENTUAN KHUSUS REPLIKASI P2KP BALI

1

SOSIALISASI AWAL, RKM DAN RELAWAN

• Sosialisasi awal dihadiri seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang. Dilakukan Sosialisasi khusus pada kelompok wanita dan kelompok pendatang • RKM harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, pribumi atau pendatang, bendesa, perangkat desa/lurah dan perangkat pakraman, • Relawan-relawan terdaftar diutamakan wanita dan pemuda, dengan sepertiga diantaranya merupakan wanita dan penduduk pendatang • Relawan-relawan terlatih sepertiganya adalah wanita dan penduduk pendatang

2

REFLEKSI KEMISKINAN DAN KEBERSAMAAN

• Refleksi kemiskinan (RK) dan Kebersamaan dihadiri seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang. Dilakukan refleksi khusus dengan kelompok wanita dan pendatang • RK dan Kebersamaan tingkat pakraman harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, penduduk asli atau pendatang, perangkat desa/lurah atau perangkat pakraman, dll, • Hasil RK tingkat pakraman ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang

3

PEMETAAN SWADAYA (PS) OLEH TIM PS

• Tim PS terdiri dari relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang • Pelaksanaan PS melibatkan seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang dan wanita. Dilakukan Diskusi khusus PS dengan kelompok wanita & pendatang • Rembug PS tingkat pakraman harus dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat, baik pria atau wanita, pribumi atau pendatang, perangkat desa/lurah atau perangkat pakraman • Hasil PS tingkat Pakraman ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang

4

PEMBENTUKAN DAN/ATAU MEMFUNGSIKAN TPPLINGKUNGAN, TPP-SOSIAL DAN TPP-EKONOMI

• Perangkat Pakraman bersama relawan dan perangkat kelurahan/desa, serta wanita dan penduduk pendatang mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Program (khusus untuk lokasi CBD BUIP/APBD) • Penjaringan utusan/calon anggota TPP berbasis kriteria • Pembentukan TPP bidang Ekonomi, Lingkungan dan Sosial • Berita Acara pembentukan TPP-TPP dan hasil-hasil rapat ditandatangani oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita, penduduk pendatang dan Fasilitator

5

PJM PRONANGKIS

• Tim PJM terdiri atas relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang • Tim PJM mengkuti pelatihan perencanaan partisipatif • Penyusunan PJM Pronangkis berbasis IPM diawali dengan review PJP Kemiskinan yang telah ada dari hasil program CBD (jika pakraman menjadi lokasi CBD sebelumnya) • Penyusunan PJM melibatkan seluruh komponen penduduk, termasuk pendatang dan wanita. Dilakukan Diskusi khusus PJM dgn kelompok wanita & pendatang • Rembug PJM tingkat pakraman harus dihadiri oleh perangkat desa/lurah, perangkat pakraman, relawan, wanita dan pendatang • Hasil PJM tingkat Pakraman ditandatangani oleh Bendesa dan diketahui oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, wanita dan pendatang


13


6

BLM TRIDAYA

• Usulan kegiatan prasarana, sosial, dan ekonomi mencantumkan penerima manfaat yang melibatkan wanita dan pendatang • Dokumen-dokumen pencairan BLM yang diajukan Pakraman harus ditandatangani juga oleh relawan, perangkat kelurahan/desa, perangkat pakraman, wanita dan penduduk pendatang • Laporan pengelolaan dana BLM Tridaya secara rutin disampaikan ke PJOK, fasilitator, perangkat desa/kelurahan, perangkat pakraman, dan masyarakat pakraman secara transparan • Pemanfaatan dana BLM Tridaya oleh Pakraman melalui TPP-TPP, minimal sepertiganya harus disalurkan kepada kelompok wanita dan pendatang

7

KSM DAN PANITIA

• Pembentukan KSM hanya dapat dilegitimasi Bendesa apabila berita acara pembentukan ditandatangani oleh fasilitator, relawan, dan kelompok wanita serta penduduk pendatang • Anggota-anggota KSM atau Panitia, sepertiganya terdiri dari wanita dan penduduk pendatang

2.4.2. Pendampingan di Tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pelaku replikasi P2KP dalam pelaksanaan kegiatan penguatan peran dan kapasitas Pemerintah daerah, antara lain adalah: (1) Membangun Forum Stakeholder (Pemangku kepentingan) tingkat Kota/Kabupaten, (2) Pelembagaan KBP, serta (3) Pelembagaan pendekatan dan metodologi penangulangan kemiskinan berbasis masyarakat, agar Pemda mampu mandiri melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah yang berorientasi dan berpihak pada masyarakat miskin, baik perencanaan, penganggaran, kebijakan, program dan penganggaran dengan sumber dana APBD. Untuk itu, tahapan kegiatan di tingkat pemerintah daerah mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus penguatan perangkat pemda melalui pelatihan dasar dan lokakarya, pengembangan KBP, revitalisasi TKPKD, reorientasi penyusunan SPKD dan PJM Pronangkis Kota berorientasi peningkatan IPM-MDGs, serta pelaksanaan PAKET dan Channeling Program, termasuk upaya dalam rangka integrasi program masyarakat dengan program pembangunan kota/kabupaten melalui proses perencanaan dan pemrograman yang ada.


14


Gambar 3. Tahapan Kegiatan Program Replikasi P2KP khusus BALI Tingkat Kota/Kabupaten

Channeling Program dari berbagai

Review Program dan Penganggaran Pemkot/kab yg berpihak pada masy.miskin Silaturahmi sosial ke RE Walikota/Bupati & Lobby-lobby Kelompok Strategis (DPRD, Dinas, Klpk Peduli, dll)

Proses belajar Dari Lapangan

• Kunjungan lapang Pelatihan Dasar TKPKD/ TKPP & PJOK

Analisis Sosial Kemiskinan Kota

KBP (Pembelajaran Lapangan Tematik): • Diskusi Refleksi • VCD-VCD

Membangun Relawan Kota/Kab

• Lokakarya Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kota/kab

Lokakarya Orientasi P2KP Tkt.Kecamatan

Sosialisasi Tkt Kelurahan/Desa

Keterangan : Urutan Kegiatan dalam Siklus Hubungan Keterkaitan


Serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan Kota

Penguatan Kelembagaan dan Reorientasi KPK-Kota/kab

Serangkaian Rembug Kota untuk Pemetaan Kemiskinan Kota secara Partisipatif

Penyusunan /review Dokumen SPK-Kota/Kab.

Penyusunan Program Kemiskinan Kota/Kab. yg berpihak pada masy.miskin dan berbasis PJM PronangkisIPM/MDGs (melibatkan forum kecamatan yg beranggotakan desa adat dan dinas)

15


BAB III. ORGANISASI PELAKSANAAN 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran dalam Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI Struktur organisasi untuk pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI adalah sama dengan struktur organisasi P2KP secara keseluruhan, dengan beberapa penambahan struktur dan personil yang dibutuhkan. Untuk menetapkan Kota/Kabupaten sebagai pelaksana/penerima Program Replikasi P2KP khusus BALI dibentuk Tim Penilai Inter Departemen di tingkat pusat. Hal ini sesuai/mengacu pada pedoman khusus replikasi P2KP. Di tingkat kota/Kabupaten, Pemkot/kabupaten membentuk Tim Pelaksana Replikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah, Swasta dan kelompok/lembaga peduli, yang dalam pelaksanaan tugasnya akan berkoordinasi sehari-hari dengan badan/dinas yang membawahi program replikasi P2KP khusus BALI. Pemerintah Daerah juga mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat Kota/Kabupaten. Secara lengkap dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: Gambar 4. Struktur Organisasi Pelaksana Program Replikasi P2KP khusus BALI

DEPARTEMEN PU

Tim Teknis Penilai Replikasi Inter Departemen

Dirjen Cipta Karya

Pusat

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan

R & D dan Program Manager

Kepala PMU P2KP

SNVT P2KP

KE

KMP Provinsi KMW

SNVT PBL Prop

Bappeda Provinsi Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil Provinsi Bappeda Kota/Kab.

Kabupaten PPK P2KP

Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil Kota/Kab.

Tim Koordinasi P2KP Provinsi

Tim Koordinasi P2KP Kota/Kab. / Tim Pelaksana Replikasi

Koord.Kota/Kab PJOK Kec

Kecamatan Tim Fasilitator 5 org utk 7 Kel/Desa

Relawan

CAMAT

DESA ADAT TPP

Kelurahan MASYARAKAT DESA ADAT (KSM/PANITIA)


Forum Kecamatan

Garis pengendalian Garis fasilitasi Garis koordinasi Garis pelaporan

16


Sedangkan pembagian peran, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI secara umum adalah :

3.1.1. Pemerintah Peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus Bali adalah: (a) menumbuhkan iklim untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan (b) ‘melembagakan’ mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

i. Pemerintah Pusat Lembaga penyelenggara (executing agency) proyek P2KP di tingkat nasional adalah Departemen Pekerjaan Umum (PU), yang untuk kelancaran tugas membentuk Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) P2KP tingkat pusat dan provinsi. Secara khusus peran pemerintah pusat (P2KP pusat) dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI adalah (a) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemprov/kota/kabupaten dan pengendalian Konsultan Replikasi (b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (c) mengalokasikan stimulan dana BLM Replikasi. Departemen Pekerjaan Umum, dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI melibatkan seluruh interdepartemen dengan membentuk Tim Penilai PAKET & Replikasi Interdepartemen yang terdiri atas Bappenas, Depdagri dan Departemen PU. a. Tim Penilai Usulan PAKET dan Replikasi Program P2KP Tim penilai dibentuk untuk menilai usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program P2KP oleh Pemerintah Provinsi/Kota/Kab. Tugas dan tanggungjawab Tim penilai adalah sbb: • • • • •

Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam verifikasi lapangan Melakukan verifikasi di lapangan untuk melihat kesesuaian kondisi yang ada dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan PAKET dan Replikasi Program P2KP Membuat berita acara verifikasi lapangan Menyusun rekomendasi hasil penilaian terhadap usulan kegiatan PAKET dan Replikasi Program P2KP dan bentuk kerjasama yang diperlukan Melaporkan proses dan hasil penilaian kepada Direktur Jendral Cipta Karya yang akan digunakan sebagai dasar penetapan oleh Direktur Jendral Cipta Karya, yang selanjutnya sebagai dasar pembuatan Nota Kesepahaman (MOU) antara Direktur Jendral Cipta Karya dengan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

b. Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU Kepala SNVT Penanggulangan Kemiskinan Departemen PU berkedudukan di pusat, berperan sebagai penanggungjawab umum pelaksanaan P2KP dengan tugas pokok sebagai berikut: • Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis proyek P2KP • Menetapkan jumlah dan nama kelurahan sasaran • Menyiapkan Pedoman-pedoman pelaksanaan P2KP • Mengarahkan, memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana • Melaksanakan sosialisasi secara nasional.


17


c. Pejabat Pembuat Komitment P2KP Pejabat Pembuat Komitmen P2KP adalah penyelenggara dan sekaligus mewakili Departemen PU sebagai instansi pelaksana dan bertindak atas nama proyek di tingkat pusat, dengan tugas pokok sbb: • Menjamin kelancaran administrasi proyek P2KP • Menetapkan Kerangka Acuan Kerja Konsultan Pelaksana • Menyiapkan Dokumen pelaksanaan P2KP • Memantau, dan minilai kinerja konsultan pelaksana • Melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana.

ii. Di Tingkat Provinsi Pemerintah Provinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerjanya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: • • • •

•

•

Melakukan sosialisasi Program Replikasi P2KP ke instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bali Memfasilitasi koordinasi pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayah Bali Memantau pelaksanaan Program Replikasi P2KP dan menerima laporan tahunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menumbuhkembangkan pola pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan memadukan program yang disusun masyarakat dengan program pembangunan pemerintah dan tercermin dalam APBD Kabupaten/Kota Memperkuat peran dan fungsi TKPKD Provinsi dalam merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi, dan TKPKD sebagai pusat pembelajaran pengkajian masalah-masalah kemiskinan di wilayahnya berdasarkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan provinsi Bali Mendorong keberlanjutan pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayah provinsi Bali.

iii. Di Tingkat Kota/Kabupaten a.

Pemerintah Kabupaten/Kota Perangkat pemerintah daerah akan beralih peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah berperan sebagai katalis pembangunan dalam rangka mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Replikasi P2KP di tingkat kota/kabupaten, Pemerintah Kota/Kabupaten berperan menjamin kelancaran pelaksanaan Program Replikasi P2KP di wilayahnya, yang untuk kelancaran tugasnya dapat menunjuk Tim Pelaksana Replikasi, melalui Surat Keputusan Walikota/Bupati. Secara umum pemerintah kota/kabupaten melaksanakan tugas-tugas secara umum sebagai berikut:


18


•

Memverifikasi data calon lokasi sasaran serta menyampaikan hasilnya sebagai dasar pengajuan usulan lokasi sasaran Program Replikasi P2KP khusus BALI kepada Pemerintah Pusat • Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di tingkat kota/Kabupaten dan PJOK di tingkat kecamatan untuk membantu adminsitrasi pencairan dana BLM Replikasi • Mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana Program Replikasi P2KP khusus BALI, baik Tim Pelaksana Replikasi dari instansi pemerintah, konsultan daerah (Replikasi) maupun masyarakat • Mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Provinsi, dan pinjaman Bank Dunia • Mensosialisasikan Program Replikasi P2KP khusus BALI kepada instansi pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan, kelurahan/desa dinas maupun pakraman di wilayahnya • Memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat (PJM Pronangkis) melalui penetapan kebijakan program pemerintah kota/kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD Kota/Kabupaten • Memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI • Melakukan KBP, memfungsikan TKPK-D agar menyusun SPK-D & Pronangkis Kota secara partisipatif dan berpihak pada masyarakat miskin d. Medorong partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan kelompok peduli dalam penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada PJM Pronangkis • Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus BALI serta menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan Tim Pelaksana Replikasi dan PJOK Replikasi tingkat kecamatan. b.

PJOK Replikasi di tingkat Kecamatan Sebagai pelaksana proyek P2KP di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah kerjanya. PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dari perangkat Kecamatan terkait, dengan tugas sebagai berikut: • Memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan • Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Replikasi • Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani) kepada SNVT Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana BLM Replikasi sesuai alokasi yang ditetapkan • Melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: menandatangani SPPB, memproses SPP ke KPPN dll • Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas untuk diserahkan kepada bupati/walikota sebelum tanggal 15 setiap bulan, dan tembusan kepada Camat sebagai laporan • Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar


19


•

•

waktu, maka PJOK sebelumnya harus menyerahkan laporan kepada PJOK penggantinya. Laporan pertanggung-jawaban PJOK memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan konsultan replikasi dan atau Tim Fasilitator serta bersama-sama menangani penyelesaian persoalan/konflik dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerjanya Melakukan pemeriksaan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada Bendesa/TPP maupun KSM/Panitia dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang diajukan.

c. Bendesa Secara umum peran utama Bendesa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Program Replikasi P2KP di pakraman dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Bendesa dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP adalah sbb: • Membantu sosialisasi awal Program Replikasi P2KP ke seluruh masyarakat pakraman • Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai Program Replikasi P2KP khusus BALI • Memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel • Memfasilitasi penyelenggaraan FGD, rembug warga atau jenis pertemuan lainnya yang melibatkan perangkat bendesa, masyarakat, kelompok wanita, warga miskin, penduduk pendatang dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan Replikasi Program P2KP • Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan lembaga masyarakat di pakraman (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan P2KP) • Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan • Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat • Memfasilitasi review kinerja TPK CBD dan PJP (bagi pakraman yang telah melaksanakan CBD sebelumnya) • Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis dan program tahunan oleh masyarakat • Mendorong tumbuh-berkembangnya proses pembangunan partisipatif di wilayah pakraman • Memfasilitasi TPP dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja Mandiri • Memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta kontribusi potensi sumber daya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana, maupun informasi, dan lain-lain) di wilayah pakraman


20


• •

Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP Memfasilitasi keberlanjutan Program Replikasi P2KP di wilayah pakraman dengan mendukung TPP guna menggerakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang beranggotakan relawan-relawan setempat.

d. Peran Masyarakat Pakraman: a. Berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan TPP dan penyusunan PJM Pronangkis b. Berpartisipasi aktif dalam review kinerja TPK CBD dan revitalisasi PJP menjadi PJM Pronangkis c. Melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan bersinergi dengan pihak Pemda dan Kelompok Peduli setempat d. Melaksanakan Kegiatan Program Replikasi P2KP khusus BALI sesuai Ketentuan P2KP.


21


3.1.2. Konsultan i. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) KMP dipersiapkan oleh P2KP Pusat untuk mendukung upaya penguatan kapasitas kemandirian Koordinator Kota/Kabupaten (konsultan replikasi) dan Pemkot/Kabupaten di dalam pelaksanaan replikasi program P2KP, sehingga pada akhirnya dengan dukungan penguatan kapasitas tersebut tujuan yang diharapkan dari Program Replikasi P2KP Khusus BALI berhasil dicapai. KMP adalah konsultan P2KP di tingkat Pusat. Tugas dan kewajiban dari konsultan tersebut adalah sbb: • Menyusun dan menyiapkan seluruh pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program replikasi P2KP khusus BALI • Melakukan diseminasi/pelatihan/coaching kepada Koordinator Provinsi, Pemkot/Kab dan konsultan replikasi yang terkait dengan pedoman-pedoman Program replikasi P2KP khusus BALI • Mengendalikan KMW (Koordinator Provinsi) untuk menjamin pengendalian kepada Korkot/Korkab (konsultan replikasi) terhadap kualitas substansi • Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus Program Replikasi P2KP khusus BALI di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten • Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas konsultan kepada kepala SNVT secara berkala.

ii. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) KMW dipersiapkan oleh P2KP Pusat untuk mendukung upaya penguatan kapasitas pelaksana-pelaksana atau Korkot/kab (konsultan replikasi) dan Pemkot/Kabupaten di dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI. KMW P2KP ini wilayah kerjanya mencakup wilayah Bali. Tugas dan kewajiban dari KMW adalah sbb: • Mengendalikan Korkot/kab (konsultan replikasi) dan membentu pemda dalam pelaksanaan fasilitasi Program Replikasi P2KP • Melakukan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Korkot/kab (konsultan replikasi) dan Pemkot/Kab sebagai pelaksana Program Replikasi P2KP • Melakukan penguatan kapasitas Korkot/kab (konsultan replikasi) dan pemda dalam rangka optimalisasi pendampingan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayahnya • Melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus replikasi di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten untuk menjamin kualitas pelaksanaan program dan kinerja korkot/kab • Membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas KMW kepada KMP secara berkala.

iii. Koordinator Kota/Kabupaten (Konsultan Replikasi) Tugas Koordinator Kota/Kabupaten (Konsultan Replikasi) adalah sebagai pelaksana proyek di tingkat kota/kabupaten masing-masing dan sebagai pemberdaya pelaku P2KP di daerah. Untuk itu, Korkot/kab (konsultan replikasi) akan melakukan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugasnya konsultan replikasi bertanggungjawab


22


langsung dan berada di bawah koordinasi serta kendali Pemkot/kab di wilayahnya serta KMW. Konsultan replikasi setidaknya terdiri dari satu koordinator kota/kabupaten, yang dibantu asisten di bidang prasarana, manajemen keuangan dan manajemen data. Untuk pendampingan di tingkat masyarakat pakraman akan difasilitasi oleh Tim Fasilitator dengan komposisi satu Tim Fasilitator terdiri dari 1 (satu) Senior Fasilitator dan 4 (empat) Fasilitator yang akan memfasilitasi 7 (tujuh) pakraman. Peran Korkot/kab (konsultan replikasi) beserta jajarannya secara terinci adalah: • Sebagai pelaksana lapangan Program Replikasi P2KP khusus BALI di wilayah kerja masing-masing • Menjamin realisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat melalui manajemen dan fasilitasi yang benar kepada Tim fasilitator • Menjamin visi, misi, tujuan, strategi, sasaran dan pendekatan P2KP dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai Pedoman P2KP • Mengkondisikan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat serta kekuatankekuatan sosial yang ada, termasuk di dalamnya perangkat pemerintah kota/kabupaten, agar memahami esensi dan substansi P2KP, sehingga dapat memberikan dukungan maupun kontrol yang memadai • Mendorong keterlibatan berbagai pihak, khususnya relawan-relawan kemiskinan. di tingkat kelurahan, dalam ‘pembelajaran bersama’ penanggulangan kemiskinan, melalui pelembagaan Komunitas Belajar (KB) • Mendorong dan mengembangkan terbentuknya kelompok independen yang berfungsi sebagai kontrol sosial bagi replikasi program P2KP khususnya dan proyek-proyek lainnya yang disponsori pemerintah pada umumnya • Menumbuhkembangkan dan melembagakan kembali nilai-nilai dan prinsip P2KP, sebagai bagian organik proses pembangunan lokal, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan • Mendorong masyarakat untuk mampu mengakses berbagai peluang program • Melakukan upaya-upaya pada phase terminasi (minimal 6 bulan sebelum phase pendampingan berakhir) untuk menjamin kesiapan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten • Menjamin Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP di tingkat konsultan maupun tingkat Pemkot/Kabupaten berfungsi, melalui pengelolaan dan penyediaan input data yang akurat • Berkoordinasi dengan kota/kabupaten dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan konflik yang ada, penanganan pengaduan serta mendukung kelancaran pelaksanaan Program replikasi P2KP khusus BALI.

iv.

Tim Fasilitator Tugas utama Tim fasilitator adalah melaksanakan tugas Korkot/kab (konsultan replikasi) di tingkat masyarakat sebagai ’pelaksana proyek’ dan sebagai ’pemberdaya masyarakat’. Para fasilitator ini akan bekerja dalam satu Tim dan dipimpin oleh seorang fasilitator senior. Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai pelaksana proyek di tingkat masyarakat adalah sebagai berikut: • Melaksanakan Program Replikasi P2KP khusus BALI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP, buku pedoman khusus


23


• •

•

replikasi program P2KP dan petunjuk pelaksanaan Progran Replikasi P2KP Khusus BALI Menjaga proyek agar tidak terjadi salah sasaran dan salah penanganan Mencatat dan mendokumentasikan semua kemajuan proyek di lapangan sesuai dengan format pedoman P2KP, SIM dan yang disediakan Korkot/kab (konsultan replikasi) Melaporkan kemajuan proyek kepada Korkot/kab (konsultan replikasi) melalui koordinator kota sebagai input SIM.

Rincian tugas-tugas tim fasilitator sebagai agen pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat, termasuk didalamnya adalah: • Menyebarluaskan informasi mengenai replikasi program P2KP sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat dimana mereka bertugas • Menyebarluaskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai P2KP • Bersama relawan masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasikan masalah kemiskinannya dan perlunya menanggulangi masalah kemiskinan mereka secara terorganisasi dan sistematis • Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan replikasi program P2KP • Membangkitkan tumbuhberkembangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial pelaksanaan replikasi program P2KP di wilayahnya • Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kapital sosial (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk didalamnya adalah: • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawan-relawan masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat, termasuk diantaranya pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk pelatihan kelas, praktek di lapangan serta pendampingan intensif • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas Pakraman sebagai badan perwakilan masyarakat terpilih. Dalam hal ini difokuskan pada pelatihan dasar serta pendampingan dan on the job training secara intensif • Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik, termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposol usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk kelas maupun praktek dalam kelompok 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, mencakup: • Pengorganisasian Masyarakat, terutama dalam merevitalisasi TPP ekonomi yang telah terbentuk melalui CBD menjadi TPP bidang lingkungan, ekonomi dan sosial di bawah bendesa. Termasuk fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan KSM-KSM dan panitia dalam rangka menggalang potensi masyarakat serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan replikasi program P2KP (bagi pakraman lokasi CBD)


24


• •

•

• •

• •

Memfasilitasi pembentukan TPP secara partisipatif dan berbasis kriteria (bagi pakraman non lokasi CBD BUIP/APBD) Memfasilitasi Penyusunan Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi Bendesa untuk mengkoordinir pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat menyusun PJM Pronangkis Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan prasarana dan pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu merumuskannya dalam bentuk proposal yang layak Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen pinjaman bergulir, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan lain-lain Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar mampu mengikuti ketentuan Pedoman P2KP, pedoman khusus replikasi program P2KP dan juklak program replikasi P2KP khusus BALI dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Program replikasi P2KP Membangkitkan dan mengembangkan masyarakat pembelajar melalui fasilitasi relawan-relawan kelurahan setempat dalam Komunitas Belajar Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (networking) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lainnya.

Spesifikasi Persyaratan Fasilitator dalam Program Replikasi P2KP khusus BALI setidaknya memenuhi kualifikasi sebagai berikut: • Wajib bertempat tinggal di lokasi yang strategis untuk menjangkau lokasi sasaran yang menjadi tanggung jawab selama masa penugasan • Memahami budaya setempat, ditamakan yang dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat • Memilki komitmen dan keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat miskin. • Memiliki wawasan yang memadai tentang CBD • Syarat pendidikan minimal untuk Fasilitator adalah sarjana (S1) atau sarjana muda (D-3) dengan pengalaman bekerja minimal 3 tahun, dan lebih diutamakan yang telah memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan dapat mengoperasikan komputer (spreadsheet dan word processor). Khusus Senior Fasilitator, maka tambahan persyaratan adalah sbb: • Diutamakan pernah menjadi Fasilitator program CBD memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, atau yang kinerjanya dinilai baik jika pengalaman kerja kurang dari tiga tahun dalam kegiatan pengembangan masyarakat • Mempunyai kemampuan dalam membangun kerja kelompok • Mempunyai sifat kepemimpinan yang baik

3.2. Pendanaan Program P2KP Bali 3.2.1. Pendanaan Oleh P2KP Pusat 1. Stimulan Bantuan Langsung Masyarakat Replikasi P2KP 2. Bantuan Teknis Replikasi P2KP, untuk biaya Koordinator Provinsi, Asisten tingkat Provinsi


25


3.2.2. Pendanaan Oleh Pemerintah Kota/Kabupaten 1. Biaya Pendamping BLM Replikasi • Sharing BLM yang disediakan dalam APBD tahun berjalan sebagai pendamping BLM Replikasi dari pusat •

Sharing BLM CBD sebagai pendamping BLM Replikasi dari pusat (Pakraman lokasi CBD yang telah dilaksanakan sebelumnya)

2. Biaya Pengembangan Kapasitas (Pelatihan dan Sosialisasi) • Pelatihan dasar Pemda dan pelatihan-pelatihan tingkat kota/kab • Pelatihan bagi pelaku replikasi (Korkot dan fasilitator) • Pelatihan bagi masyarakat (bendesa), TPP-TPP, KSM, Relawan, dll • Lokakarya orientasi P2KP tingkat kota dan kecamatan • Sosialisasi tingkat kota, kecamatan dan masyarakat • Pengadaan media training dan sosialisasi • Penguatan TKPK-D dan KBP. 3. Biaya Bantuan Teknis Pendampingan •

Biaya Konsultan Replikasi sesuai ketentuan P2KP

4. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) P2KP Bali • • • • •

Administrasi proyek bagi TPR, PPK, PJOK, dan Bendesa serta Lurah Biaya rapat koordinasi, monitoring & supervisi Tim Koordinasi Biaya fasilitas SIM P2KP dan Penanganan Pengaduan Biaya penyusunan laporan dan profil perkembangan P2KP Biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan P2KP di Wilayahnya


26


BAB IV. LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN 4.1. Persiapan Tahap persiapan adalah untuk menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan Program replikasi P2KP khusus BALI dan mendorong integrasi serta sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat maupun di daerah. Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan (+ 1-2 bulan) No

KEGIATAN

1

Penetapan SK Bupati tentang TPR, PPK dan PJOK

Penyelenggara: Pemkot/Kab Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW P2KP setempat

Tersedia Tim Pelaksana Replikasi, PPK dn PjOK untuk pelaksanaan Replikasi P2KP khusus Bali

2

Pengadaan Konsultan Replikasi (Korkot, Askorkot dan Fasilitator)

Tersedia calon Konsultan Replikasi yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Lihat KAK Pengadaan Konsultan replikasi dan pengadaan Fasilitator

3

Pelatihan dasar P2KP bagi Konsultan replikasi ( korkotfasilitator)

Penyelenggara: Pemkot/Kab / TPR Peserta: calon konsultan replikasi Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW P2KP setempat Penyelenggara: Pemkot/Kab/TPR Peserta: calon Konsultan replikasi Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW setempat Penyelenggara: Pemkot/Kab Peserta: Perangkat Pemda, TKPKD, TPR, PPK, PJOK, dan kelompok peduli Fasilitator: P2KP Pusat dan KMW P2KP setempat Penyelenggara: Pemkot/ Kab/TPR Peserta: Camat, PJOK, Lurah/ Kades, Bendesa, Dinas/Instansi terkait & Tokoh-tokoh masyarakat/ kelompok strategis Nara Sumber: Alumni Pelatihan Dasar Pemda dan Konsultan Replikasi (kegiatan no. 4) Fasilitator: KMW & Tim Pelatih

Tersedia calon konsultan replikasi yang sesuai KAK dan siap melakukan pendampingan

Lihat KAK Pengadaan konsultan dan GBPP Pelatihan Dasar P2KP

Perangkat Pemda, TPR dan kelompok peduli siap menjadi fasilitator program Replikasi P2KP

Lihat GBPP Pelatihan Dasar Pemda Dapat dilakukan paralel dengan proses pengadaan konsultan & fasilitator

4

Pelatihan dasar P2KP bagi Perangkat Pemda dan TKPKD serta kelompok Peduli Lokakarya orientasi Program Replikasi P2KP tingkat Kota/Kabupaten

5

Lokakarya orientasi tingkat Kecamatan 6

PELAKU

HASIL

Camat, Lurah, Kades, Bendesa, Dinas/Instansi terkait & Tokoh Masyarakat/Kelompok Strategis paham dan terjadi persamaan persepsi, integrasi & sinkronisasi P2KP di daerah dgn CBD dan program lain Penyelenggara: Camat dan PJOK. Perangkat kecamatan, kelurahan/desa, pakraman, Peserta : Perangkat Kecamatan, Lurah/ Kades, Bendesa, Tokoh-tokoh tokoh masyarakat & kelompok strategis tingkat masyarakat & kelompok strategis kecamatan, paham dan Nara Sumber: Alumni Pelatihan terjadi persamaan Dasar Pemda dan Tim Fasilitator persepsi, integrasi & (kegiatan no. 4) sinkronisasi P2KP dengan Fasilitator: KMW & Pemda CBD dan program lain


KETERANGAN

Lihat KAK Lokakarya sebelumnya, perlu dilakukan dengar pendapat dgn DPRD oleh TKPP & difasilitasi KMW Dilakukan setelah pelatihan dasar pemda Lihat KAK Lokakarya, difasilitasi Konsultan Replikasi Dilakukan setelah lokakarya kota/ kabupaten

27


4.2. Kegiatan Di Tingkat Masyarakat Secara rinci beberapa kegiatan pokok pada tahap pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali adalah sbb: No 1.

2.

KEGIATAN Silaturahmi sosial dan sosialisasi awal kepada Bendesa, Perangkat Desa/Kelurahan serta kelompok strategis di tingkat Pakraman. Secara bersamaan dilakukan proses pengenalan pemetaan sosial dan budaya warga di wilayah setempat

Sosialisasi intensif substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan menuju masyarakat mandiri berbasis nilai-nilai universal yang harmonis dengan nilainilai lokal, proses penggalangan relawan, serta dilanjutkan dengan Rembug warga tingkat Pakraman untuk menyatakan kesiapan warga melaksanakan Replikasi P2KP sesuai proses dan ketentuan yang ditetapkan P2KP serta penetapan relawan-relawan, termasuk wanita dan pendatang.

PELAKU

HASIL

KETERANGAN

Penyelenggara: Bendesa dan kelompok strategis Peserta: Bendesa, Perangkat kelurahan, tokoh formal dan tokoh informal yang berpengaruh di Pakraman dan masyarakat setempat. Fasilitator: Bendesa & Tim Fasilitator

Pemahaman konsep Replikasi Program P2KP khusus Bali dan segala konsekwensinya Kesepakatan Rencana melaksanakan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) untuk menyatakan kesediaan atau menolak berpartisipasi dalam Replikasi P2KP Khusus Bali Teridentifikasi gambaran kondisi wilayah pakraman baik secara geografis, budaya serta lembagalembaga aktivitas masyarakat sebagai acuan dalam menyusun strategi sosialisasi Dipahami nilai-nilai lokal: Pasukadukaan, Tat Wam Asi, Medana Punia, serta Paras Paros Bendesa dan Masyarakat menyadari dan sepakat harmonisasi nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai universal yg melandasai pelaksanaan Replikasi P2KP Bali Tumbuh pemahaman dan kesadaran kritis warga tentang substansi P2KP sebagai proses pembelajaran dan pelembagaan prinsip serta nilai universal yang hamonis dan sinergis dengan nilai-nilai lokal setempat sebagai pondasi kokoh upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri, berkeadilan, efektif dan berkelanjutan Warga paham arti penting kerelawanan dalam mendorong tumbuhberkembangnya kesatuan & solidaritas sosial, kepedulian bersama serta kemandirian & keswadayaan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya Warga memahami hakekat kerelawan Masyarakat berdasarkan perbuatan baik seseorang dan yang dapat dipercaya, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu masyarakat miskin dalam pelaksanaan Replikasi P2KP, tanpa mempertimbangkan tingkat ekonomi, status sosial, pendidikan, jabatan, dll. Terdaftar relawan-relawan setempat,

• Tim Fasilitator menunjukkan surat tugas dari Pemda setempat • Mengacu pada Panduan Pemetaan Sosial & Sosialisasi Awal dalam Pedoman Pelaksanaan P2KP

Penyelenggara: Bendesa dan perangkat kelurahan/ desa Peserta: Masyarakat, para tokoh, relawanrelawan dan warga miskin Fasilitator: Fasilitator Replikasi


• Tim Fasilitator memfasilitasi Bendesa dalam proses rembug warga tingkat Pakraman • Dilakukan di bulan ke-1 stlh mobilisasi • Acuan pelaksanaan menggunakan buku Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan RKM

28


No

KEGIATAN

PELAKU

3.

Refleksi Kemiskinan dalam bentuk FGD guna mendorong masyarakat mampu merefleksi masalah kemiskinan di wilayahnya dan terutama menumbuhkan kesadaran kritis bahwa akar persoalan kemiskinan berkaitan erat dengan lunturnya nilai-nilai universal. Pada saat bersamaan juga dilakukan FGD Kebersamaan yang menekankan bahwa baik dalam nilai-nilai universal maupun nilainilai lokal senantiasa mendorong kepedulian, pengorbanan, memberi dan membantu kepada yang lebih miskin, lebih menderita dan lebih lemah, tanpa pandang bulu latar belakang, status, pendidikan, jenis kelamin atau jabatan dll.

Pelaksana: Bendesa & Relawan masyarakat (Tim refleksi Kemiskinan) Peserta: sebanyak mungkin warga pakraman setempat Fasilitator: Tim Fasilitator Replikasi

4.

Pelaksanaan kegiatan PS-IPM oleh Tim PS yang merupakan relawan-relawan masyarakat dan perangkat pakraman, melalui serangkaian kegiatan analisis sosial dan rembug-rembug warga masyarakat

Pelaksana: Relawanrelawan masyarakat (tim PS) dan Bendesa Peserta: Masyarakat Fasilitator : Fasilitator & TPP Pakraman

HASIL termasuk diantaranya wanita dan pendatang, akan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan siklus Replikasi P2KP Masyarakat paham bahwa RKM merupakan proses pembelajaran dalam membangun kebersamaan Kesepakatan bersama untuk menyatakan kesiapan atau menolak melaksanakan Replikasi P2KP.

KETERANGAN

Mulai dilaksanakan Masyarakat paham bahwa makna dibulan ke-2 stlh tim Refleksi Kemiskinan adalah fasilitator dimobilisasi mengenali dan mengevaluasi akar Acuan pelaksanaan penyebab kemiskinan. menggunakan buku Tumbuh kesadaran warga bahwa Pedoman Teknis upaya penanggulangan kemiskinan Pelaksanaan FGD harus dimulai dari diri sendiri melalui Refleksi Kemiskinan perubahan mental & perilaku kolektif dan FGD Kesepakatan langkah-langkah untuk Kebersamaan menanggulangi masalah kemiskinan secara bersama-sama Tumbuh kepedulian dan kesatuan warga melalui proses rembugrembug warga yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, baik warga miskin dan kaya, pribumi dan pendatang, wanita dan pria, warga peduli, dll untuk bersama-sama membahas persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya Tergali aspirasi & harapan warga miskin serta kelompok marjinal mengenai persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya Kesepakatan menjadikan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai lokal sebagai landasan pelaksanaan Replikasi P2KP khususnya dan upaya penanggulangan kemiskinan pada umumnya. • Mulai dilakukan • Review dan evaluasi partisipatif bulan ke-3 stlh tim terhadap data penduduk miskin di fasilitator pakraman yang disusun melalui replikasidimobilisasi Program CBD sebelumnya • Acuan • Tumbuh pemahaman bahwa makna pelaksanaan kegiatan PS adalah masyarakat menggunakan buku belajar merumuskan kebutuhan Pedoman Teknis nyata sesuai kondisi obyektif masaPelaksanaan Kajian lah dan potensi yang dimilikinya. PS • Pelaksanaan PS untuk kesepakatan: - Penyebab kemiskinan di wilayahnya, peta kemiskinan, kriteria kemiskinan, profil keluarga


29


No

KEGIATAN

5.

Pembentukan Tim Pengelola Program (TPP Bidang Lingkungan, TPP Bidang Sosial dan TPP bidang Ekonomi) di bawah Pakraman

PELAKU

Pelaksana: Relawanrelawan dan Bendesa Peserta: Seluruh Warga masyarakat Pakraman Fasilitator: Tim Fasilitator Replikasi

HASIL miskin, dll. (Untuk menetapkan kriteria dan daftar keluarga miskin penerima Replikasi P2KP) - Peta, profil persoalan serta potensi setempat (ekonomi, sosial, lingkungan, SDM, prasarana permukiman, dll) - Peta dan profil lembaga yang ada (potensi dan kendala) untuk menangani Replikasi P2KP. - Peta dan profil ’kebutuhan nyata masyarakat’ • Tumbuh kesadaran kritis dan kesepakatan bersama tentang bentuk serta kriteria lembaga pengelola program di bahwa pakraman yang benar-benar mencerminkan optimalisasi pelayanan pada masyarakat, khususnya warga miskin • Kesadaran kritis masyarakat akan kepemimpinan moral (kerelawanan, inklusif, kepemimpinan kolektif, partisipatif, akuntabel, aspiratif & mengakar)

KETERANGAN

Mulai dilaksanakan Bulan ke-4 setelah Tim Fasilitator Replikasi mobilisasi Acuan pelaksanaannya menggunakan buku Pedoman Teknis Pembentukan TPPTPP Pakraman

• Pakraman telah mengatur pembentukan TPP dan kebersamaan pelayanan kegiatan • Terbentuk dan terpilih pengelola TPP bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi di bawah pakraman. Bagi pakraman pelaksana CBD dapat menggunakan TPP yang telah terbentuk sebelumnya dengan meningkatkan kinerjanya sesuai persyaratan pelaksanaan Replikasi P2KP • Kesepakatan masyarakat dan bendesa untuk orientasi awig-awig bidang pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang lebih berorientasi pada optimalisasi pelayanan dan terbuka peluang bagi wanita serta penduduk pendatang 6.

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Partisipatif untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Jangka Menengah serta Rencana Tahunan Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat setempat (PJM Pronangkis dan Program Tahunan)

• Masyarakat paham bahwa makna PJM adalah belajar membuat program. Bagi pakraman pelaksana CBD sebelumnya dapat diawali dengan review dan reorientasi PJP Kemiskinan yang telah disusun Peserta: Representasi sebelumnya. warga masyarakat PJM Pronangkis Kelurahan: pakraman, warga miskin (Para KS& KS1), • Visi, Misi dan Strategi Penanggulangan kemiskinan wanita, penduduk pendatang, • Indikasi program jangka menengah kelompok/orang-orang Pelaksana: Bendesa, Tim Pemetaan Swadaya, Relawan Masyarakat dan TPPTPP


Dilakukan pada Bulan ke-5 stlh tim fasilitator replikasi dimobilisasi Acuan pelaksanaannya menggunakan buku Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis

30


No

KEGIATAN berbasis IPM MDGs

PELAKU peduli setempat Fasilitator : Tim Fasilitator replikasi

HASIL penanggulangan kemiskinan setempat (3 s/d 5 tahun)

KETERANGAN

• Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 1 • Klasifikasi & kesepakatan rencana kegiatan dengan sumber dananya: - Swadaya warga - BLM P2KP - Dana Pihak ke-3 (Channeling)

7.

Koordinasi Rencana PJM Pronangkis yang disusun Pakraman dengan Rencana Kelurahan/Desa berbasis IPM MDGs

Pelaksana: Bendesa, Relawan dan perangkat Lurah/Desa Peserta: Representasi masyarakat pakraman, warga miskin (Pra KS & KS1), wanita, penduduk pendatang, kelompok/ orang-orang peduli setempat, Bendesa dan TPP serta perangkat kelurahan/Desa Fasilitator: Tim Fasilitator replikasi

• Kesepakatan bendesa dan masyarakat, perangkat lurah/ desa dan kelompok peduli untuk mengintegrasikan PJM Pronangkis kedalam program kelurahan/desa • Penetapan Jenis Program Bersama berbasis peningkatan IPM yang akan dijadikan usulan kelurahan melalui Musrenbang • Uji Publik usulan yang akan diajukan ke Musrenbang

Dilakukan pada Bulan ke-6 stlh tim fasilitator replikasi dimobilisasi • Acuan pelaksanaan menggunakan Pedoman Teknis Koordinasi PJM Pronangkis dengan Rencana Program kelurahan/desa

8

Pembangunan KSM/ Panitia dan/atau pemanfaatan kelompok masyarakat yang ada sebagai KSM/Panitia untuk pelaksanaan kegiatan replikasi P2KP.

Pelaksana: Pakraman & TPP-TPP

• Tumbuh kesadaran kritis masyarakat tentang mengapa, untuk apa dan bagaimana berkelompok

• Rintisan kegiatan dapat dimulai setelah hasil PS dan difasilitasi intensif pada bulan ke-5 minggu ke-4 dan seterusnya secara berkelanjutan sesuai dinamika masyarakat setempat • Acuan pelaksanaan menggunakan Pedoman Teknis Pembentukan KSM

Peserta: Masyarakat miskin dan kelompok/ orang-orang peduli setempat Fasilitator: Relawanrelawan masyarakat

• KSM dibangun atas dasar komitmen, kepentingan dan kebutuhan bersama • Terbentuk KSM yg bercirikan visi,misi, prinsip dan nilai P2KP • Aturan main KSM terumuskan dan disepakati seluruh anggotanya

4.3. Pencairan BLM Program Replikasi P2KP di Bali bukan merupakan program sekedar bagi-bagi uang kepada masyarakat. Kedudukan dana bantuan P2KP hanyalah sebagai ‘pelengkap atau stimulus’ dari kesiapan, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat itu sendiri, khususnya yang ditunjukkan melalui program CBD. Dengan demikian, Program Replikasi P2KP hanya dilaksanakan di masyarakat dan Pakraman yang benar-benar telah menunjukkan kemampuan Insiatif, Prakarsa serta Kinerja dalam pengelolaan program CBD. Demikian pula halnya dengan komponen dana bantuan langsung masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan pokok komponen dana BLM secara umum adalah sbb:


31


No. 1

KEGIATAN Coaching Administrasi Pencairan dana BLM Replikasi P2KP

PELAKU

HASIL

KETERANGAN

• Seluruh para pihak terkait (dalam proses administrasi Pelaku: KPKN, SNVT/PPK pencairan dana BLM ReplikaProvinsi Bali, PJOK, TPP, si P2KP kepada masyarakat Pakraman & Relawan pakraman) memiliki Masy. pemahaman yang sama Fasilitator: Sub• Administrasi pencairan dan profesional financial KMW pelaporan penyaluran dana setempat BLM Tridaya tertata baik dan mudah • Dana BLM Tridaya dapat dicairkan ke masyarakat pakraman secara lancar, transparan, dan akuntabel.

Dilaksanakan bulan ke6 setelah fasilitator dimobilisasi

Pelaksana: KMP/KMW

Sangat diharapkan ada forum koordinasi intensif KMW, PPK, PJOK, dan KPPN setempat untuk penyamaan persepsi SE-DJA tentang pencairan dana BLM Replikasi P2KP

2.

Pengajuan pencairan BLM tahap I ke PJOK

Pelaksana: Bendesa & TPP Fasilitator: KMW/Tim Fasilitator replikasi

Permintaan pencairan dana oleh Bendesa/TPP ke PJOK dilampiri PJM, rencana tahunan Pronangkis

Dilaksankan bulan ke-6 setelah fasilitator dimobilisasi

3.

Pencairan dana BLM tahap I ke rekening TPP untuk kegiatan yang bersifat kolektif & non bergulir

Pelaksana: KPPN

Dana BLM Tahap I tersedia di rekening TPP

Tahap I, yakni 20% dari pagu BLM Replikasi Diharapkan pada bulan ke-6 setelah mobilisasi fasilitator replikasi

Proses penyusunan usulan kegiatan oleh KSM/ Panitia berdasarkan PJM Pronangkis dan Program Tahunan untuk pengajuan pencairan dana BLM replikasi tahap II/III

Pelaksana: TPP Pakraman dan Relawan Masyarakat

Usulan KSM/Panitia baik sesuai persetujuan TPP/Bendesa yang relah diverifikasi Fasilitator. Anggota KSM/Panitia diutamakan warga miskin, termasuk kelompok wanita dan penduduk pendatang

Lihat pedoman penyusunan usulan sederhana oleh KSM/ Panitia

5.

Proses analisis kelayakan usulan KSM/TPP

Pelaksana: TPP & Bendesa Fasilitator : Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat

Daftar usulan KSM/Panitia yang layak, yang perlu perbaikan dan yang tidak layak

Sesuai ketentuan SE Depkeu

6.

Proses penetapan prioritas usulan yang layak melalui rembug warga dimana yang berkepentingan diundang

Pelaksana: Bendesa Peserta: Tim Verifikasi TPP, KSM/Pantia & masyarakat Fassilitator : Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat

Daftar urutan prioritas usulan kegiatan

Pedoman prioritasi usulan secara sederhana disusun KMW setempat

7.

Verifikasi KMW setempat terhadap kinerja tahap sebelumnya untuk rekomendasi pencairan BLM tahapII (50%) atau BLM tahap III (30%)

Pelaksana: KMW

4.

Fasilitator: KMW & PJOK

Peserta : KSM-KSM/ Panitia Fasilitator : Tim Fasilitator

Fasilitator: Tenaga Ahli dan Tim Fasilitator

TPP dan masyarakat telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh dana BLM tahap berikutnya Menjamin kinerja TPP Bendesa sesuai ketentuan (termasuk telah melaksanakan audit oleh


KMW menyusun Pedoman Verifikasi sederhana tentang Kinerja, kegiatan, Kelembagaan, Keuangan serta Prinsip dan Nilai P2KP

32


No.

8.

KEGIATAN

PELAKU

Pengajuan pencairan BLM tahap II atau tahap III ke PJOK

Pelaksana: Bendesa & TPP-TPP

Pencairan dana BLM tahap II atau tahap III ke rekening TPP Pakraman

Pelaksana: KPKN

10.

Pencairan dana ke KSM/ Panitia

11.

Pemanfaatan dana oleh KSM/anggota atau Panitia/ Masyarakat sesuai usulan

9.

HASIL auditor independen dan mengisi data SIM P2KP)

KETERANGAN

Permintaan pencairan dana BLM tahap II atau BLM tahap III oleh TPP-TPP Bendesa ke PJOK, dilampiri: Verifikasi KMW mengenai kinerja tahap sebelumnya, proposal-proposal KSM, dan lampirannya.

Sesuai ketentuan SE

Dana BLM Tahap II atau tahap III tersedia di rekening Bendesa

Tahap II, yakni 50%, dan tahap III sebesar 30%

Penanggungjawab: Bendesa Pelaksana: TPP-TPP Peserta: KSMKSM/Panitia Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan

Dana diterima oleh KSM/Panitia

Format-format Surat Perjanjian antara BKM dengan KSM

Penanggungjawab: TPP Pakraman

Dana dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan dan dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh masing-masing KSM/Panitia dan terbuka bagi kelompok wanita serta pendatang

Fasilitator: KMW/Tim Fasilitator

Fasilitator: KMW & PJOK

Pelaksana: KSM/ panitia Fasilitator: Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat


33


4.5. Kegiatan Di Pemerintah Kota/Kabupaten Secara rinci beberapa kegiatan pokok penguatan peran dan kapasitas pemerintah kota/ kabupaten secara umum adalah sbb: N o 1 .

KEGIATAN Melestarikan Relawan Kemiskinan Tingkat Kota melalui kegiatankegiatan KBP yang dimotori oleh KPKD

PELAKU Pelaksana: Pemkot/ kabupaten. Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), TPP Pakraman, dan para pihak terkait lainnya. Fasilitator : TKPKD & KMW setempat

2 .

Mengokohkan peran TKPK-Kota/ Kab. melalui berbagai kegiatan yang telah disepakati bersama di dalam aktivitas KBP

Pelaksana: Pemkot/ kab. & relawan kota. Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-lompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Pergu-ruan tinggi, dll), relawan kota, para pihak lainnya.

HASIL • Pemda dan para-pihak di tingkat kota/kab. paham dan sadar tentang pentingnya melestarikan relawan kota sebagai strategi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan secaar komprehensif

Refleksi Kemiskinan Tingkat Kota/ Kabupaten melalui serangkaian FGD & Lokakarya Refleksi di tingkat kota/ kabupaten berdasarkan masukan hasilhasil refleksi kemiskinan di tingkat Pakraman

Pelaksana: TKPK-D & relawan-relawan kota. Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), Pakraman dan para pihak lainnya. Fasilitator: Korkot dan KMW setempat

Dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan dasar dan berkesinambungan selama masa replikasi P2KP

• Pemda dan para-pihak tingkat kota/kab. terus mendorong serta membuka peluang orang-orang peduli (berdasarkan kriteria perbuatan baik dan kualitas sifat kemanusiaan) menjadi relawanrelawan untuk memperjuangkan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. • TKPKD dapat menjadi motor penggerak dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan

Dilakukan pada Bulan ke-3 & 4 stlh KBP aktif Pemda & KMW mendorong para-pihak kota/kab untuk memantau, belajar & menerapkan proses, sistem & prinsip P2KP di tingkat pakraman KMW menyiapkan panduan FGD kepemimpinan moral & Pedoman TKPK (sesuai Keppres & SK Menko Kesra) KMP & KMW menyiapkan modul & GBPP pelatihan dasar P2KP bagi TKPK-D & relawan kota jauh sebelumnya. Pelatihan dilaksanakan pada Minggu akhir bulan ke-3 atau segera setelah TKPK-D terbentuk

• Tumbuh kesadaran & kesepakatan semua pihak di tingkat Kota/ kab bahwa akar persoalan kemiskinan multidimensi adalah karena lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsipprinsip kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. • Perumusan aspirasi & harapan warga miskin serta kelompok marjinal (kemanfaatan, keterlibatan, usulan pelaksanaan, dll) serta profil kemiskinan di kota/kab. (Kuantitas, karakteristik, jangkauan pelayanan & tingkat kemanfaatan program kemiskinan Pemkot/ kab, dll sesuai hasil masukan refleksi kemiskinan seluruh kelurahan) • Kesepakatan penerapan strategi & kebijakan pro poor berlandaskan nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyara-

Dilakukan setelah atau bersamaan dgn FGD refleksi Kemiskinan di tingkat pakraman

Fasilitator : TKPKD & KMW

3 .

KETERANGAN


TKPK-D & relawan kota memantau, belajar & terlibat dlm proses FGDFGD Refleksi Kemiskinan tkt. Pakraman KMP & KMW menyusun Pedoman Pelaksanaan refleksi kemiskinan kota/kab.

34


N o

KEGIATAN

PELAKU

HASIL

KETERANGAN

katan (Good Governance) dan pembangunan berkelanjutan (TRIDAYA) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP & penguatan peran serta fungsi TKPK di masing-masing kota/kabupaten 4 .

5 .

6 .

Pemetaan partisipatif tingkat Kota/ kabupaten melalui serangkaian FGD dan rembug kota membahas dan menyepakati peta masalah, potensi dan kebutuhan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota/Kab. setempat berdasarkan masukan hasilhasil pemetaan swadaya di tkt pakraman

Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.

Revisi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) di tingkat Kota/ Kab. secara Partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, & berbasis kebutuhan masya-rakat melalui serang-kaian rembug para pihak di tkt. Kota/ kabupaten

Pelaksana: KPK-D & relawan-relawan kota.

Evaluasi Kinerja Pemkot/Kab dalam rangka pengokohan TKPK-Kota/Kab dan Penyusunan Dokumen SPK-D Kota/Kab

Pelaksana: KMW & KMP.

Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), Desa Adat dan para pihak lainnya. Fasilitator: Korkot dan KMW

Peserta: Pemkot/kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi, camat, Kelompok Peduli (LSM, swasta, Pers, Perguruan tinggi, dll), Relawan-Relawan Masyarakat kelurahan, TPP Pakraman (bila telah terbentuk) & para pihak lainnya. Fasilitator: Korkot dan KMW

Peserta: Pemkot/kab & KPK setempat Fasilitator: PMU

• Tumbuh kesadaran & pemahaman substansi serta proses pemetaan kemiskinan melalui pembelajaran pelaksanaan pemetaan swadaya di tingkat pakraman & coaching teknik pemetaan kemiskinan oleh KMW • Disepakati peta kemiskinan kota/kab. (Peta Masalah, Potensi dan Kebutuhan nyata penanggulangan kemiskinan kota/kab) berdasarkan hasil-hasil pemetaan swadaya dari seluruh pakraman di wilayahnya.

Dilakukan bersamaan/ setelah dimulai pelaksanaan pemetaan swadaya di tingkat pakraman

• Tumbuh kesadaran & pemahaman substansi serta proses PJM Pronangkis melalui pembelajaran pelaksanaan perencanaan partisipatif menyusun Pronangkis & coaching teknik perencanaan partisipatif oleh KMW • Disepakati dan tersusun Dokumen SPK-D kota/kab. yang mencerminkan keberpihakan pada warga miskin & kelompok marjinal Pelayanan Publik yang baik serta nilai-nilai kemanusiaan • Kesepakatan Keterpaduan Pronangkis masyarakat dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota/Kabupaten sebagai Penjabaran SPK

Dilakukan setelah dimulai pelaksanaan perencanaan partisipatif penyusunan PJM & renta Pronangkis di tkt pakraman

• PMU/Satker P2KP menetapkan hasil penilaian kinerja TKPKKota/kabupaten & Dokumen SPK-D setempat dari masingmasing kota/kab. secara demokratis, partisipatif, transparan & akuntabel

Di Kota/Kab

TKPK-D & relawan kota memantau & terlibat dlm proses FGD Refleksi Kemiskinan tingkat pakraman

TKPK-D & relawan kota memantau & terlibat dlm proses penyusunan PJM & Renta Pronangkis masyarakat

Dilakukan pada Bulan ke-9 stlh KMW dimobiisasi KMP menyiapkan indikator penilaian kinerja TKPK-D & SPK-D

4.6. Kegiatan Menerus Atau Berkala Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan yang terus menerus atau berkala, antara lain adalah sebagai berikut: No

KEGIATAN

PELAKU

1.

Monitoring (pemantauan)

Pelaksana: KMP dan KMW, Tim Fasilitator dan Relawan Masyarakat

Perbaikan kualitas kinerja pelaksanaan program di lapangan

2.

Evaluasi

Pelaksana: Pihak-pihak yang ditunjuk P2KP, Pemda dan masyarakat

Data dampak pencapaian program proyek Saran perbaikan dan masukan kebijakan bagi


HASIL

KETERANGAN Dilakukan sesuai indikator kinerja P2KP Replikasi

35


No

KEGIATAN

PELAKU

3.

Penanganan pengaduan dan manajemen konflik

Pelaksana: P2KP Pusat, KMW, Pemda, Bendesa, dan TPP sesuai dengan tingkatannya

4.

5.

6.

Inventarisasi dan penyebarluasan contoh kasus sukses (Best Practice)

Pelaksana: Pemda

Sosialisasi secara terus menerus selama masa program replikasi ke berbagai kelompok sasaran di berbagai tataran.

Pelaksana: Pemda

Pelatihan (in class, coaching, on the job training, magang, dll)

Pelaksana: KMP, KMW dan Tim Fasilitator sesuai dengan wilayah kerjanya

Peserta: Bendesa, TPP, Pemda dan pihak terkait

Peserta: Bendesa, TPP, Pemda , fasilitator, relawan dan pihak terkait

Peserta: Masyarakat, Bendesa, dll

HASIL pemerintah Pengaduan masyarakat teridentifikasi dan tertangani Konflik terselesaikan

KETERANGAN Pedoman penanganan pengaduan oleh P2KP dan Pemda

Proses inventarisasi dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel

Pedoman inventarisasi kasuskasus sukses oleh Pemda dan P2KP

Meningkatnya kesadaran dan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap program replikasi P2KP dan program kemiskinan pada umumnya dan khususnya terhadap TPP-TPP dan KSMKSM/Panitia

Buku Pedoman teknis Sosialisasi

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas para pelaku pembangunan dlm menanggulangi kemiskinan pada umumnya dan menerapkan P2KP pada khususnya

Sesuai Juklak dan modul pelatihan yang disiapkan P2KP

Fasilitator: Tim Fasilitator, Korkot, KMW dan Pemda


36


BAB V. PENUTUP Keberhasilan dari pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ini akan sangat tergantung dari dukungan seluruh masyarakat baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan maupun yang tidak terlibat langsung. Salah satu bentuk dukungan yang penting dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP ini adalah komitmen dari seluruh pelaku untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Seluruh pelaku harus secara terbuka dan aktif untuk saling mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan ini terutama mengawasi dana BLM sebagai stimulan yang pemanfaatannya haruslah tepat sasaran sesuai program yang disiapkan oleh masyarakat dan memberikan prioritas bagi masyarakat miskin sebagai kelompok penerima manfaat dalam rangka upaya peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs. Transparansi dalam pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali harus dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak untuk mengetahui informasiinformasi mengenai pelaksanaan Program, mulai dari kebijakan, proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku Program. Penerapan transparansi secara konsisten oleh seluruh pelaku tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk: (1) mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, (2) menghindarkan mis komunikasi ataupun salah persepsi, (3) mendorong proses masyarakat belajar dan ‘melembagakan’ sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya, (4) membangun kepercayaan semua pihak terhadap pelaksanaan program replikasi P2KP secara keseluruhan, sehingga program diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai serta ketentuan yang ditetapkan. Selain hal tersebut diatas, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur kualitas capaian pelaksanaan kegiatan. Standar indikator Program Replikasi P2KP Khusus Bali mengacu pada indikator kinerja PNPM P2KP Mandiri 2007. Sedangkan untuk mengukur kinerja personil pendamping mulai fasilitator hingga tingkat pusat mengacu pada matriks akuntabilitas yang telah ditetapkan PMU P2KP Pusat. Melalui proses pengendalian kegiatan seperti tersebut di atas, diharapkan pelaksanaan Program Replikasi P2KP Khusus Bali ini dapat efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di wilayah sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


37

INDIKATOR KINERJA PROGRAM REPLIKASI P2KP KHUSUS BALI Indikator

Tahun I

Tahun 2

Sumber

20%

Uji petik

80%

Uji Petik/Survey

20%

Uji petik/Survey

INDIKATOR DAMPAK Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar dan sarana prasarana yang direncanakan secara partisipaitf

% Masyarakat miskin di lokasi sasaran (desa adat) menerima manfaat dan peningkatan pelayanan dari Prgram Replikasi P2KP khusus BALI 1. % Kegiatan sarana infrastruktur yang dibangun masyarakat mempunyai efisiensi 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola yang tidak berbasis masyarakat 2. % Tingkat kepuasan dari penerima manfaat dengan perbaikan pelayanan 3. % penerima manfaat pinjaman bergulir dapat meningkat pendapatannya 4. % Kelurahan dengan kegiatan sosialisasi berkelanjutan % TPP yang terbentuk, efektif, dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya

30% 80%

Uji Petik

70%

Uji Petik

30 %

30 %

SIM

30 % 30 % 10 %

30 % 30 % 20 %

SIM SIM Uji Petik

25 org 30 %

25 org

SIM SIM

INDIKATOR HASIL DARI MASING MASING KOMPONEN PROYEK

Terlaksananya program dengan dilandasi sinergi nilai-nilai lokal dengan nilai universal dalam penanggulangan kemiskinan,.

Komponen Pemberdayaan Masyarakat % penduduk berpartisipasi pada serangkaian proses musyawarah warga selama pelaksanaan Program % kelompok marjinal berpartisipasi % kelompok wanita yang berpartisipasi % penduduk sasaran program yang paham program dan tujuannya Minimal relawan setiap kelurahan / desa adat % Penduduk dewasa yang berpatisipasi memilih dalam pemilihan TPP % Wanita yang terpilih sabagai anggota TPP % PJM Pronangkis yang terealisir/diimplementasikan % Penduduk yang paham PJM Pronangkis Komponen Bantuan Langsung Masyarakat: Kegiatan Prasarana % keluarga miskin yang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur % hasil pembangunan infrastruktur memenuhi standart teknis dan berkualitas baik Kegiatan Ekonomi % keluarga miskin telah mengakses dana bergulir % wanita sebagai penerima manfaat dana bergulir % Pelaksana program (TPP) Ekonomi dengan tingkat pengembalian dana bergulir di atas 90% Kegiatan Sosial % Keluarga miskin yang menerima program sosial Komponen Dukungan/Bantuan Teknis %Desa adat/pengelola program yang menyelesaikan audit keuangan tahunan % akurasi dan pemuthakhiran data SIM yang dikirim konsultan Replikasi

20 % 10 %

90 %

10 % 20 %

SIM SIM Uji Petik

30 %

SIM/Uji petik

70 %

Uji Petik

20 % 30 % 70 %

SIM SIM SIM

10 %

SIM

90 %

SIM/Uji petik

90 %

SIM

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan KATA PENGANTAR

Recommend Documents