PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENDANAAN DAN PELAPORAN PEMBUATAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPK-D) KABUPATEN/KOTA

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

I. UMUM Program Strategi Keberlanjutan (Exit Strategy) P2KP-1 Tahap I adalah sebuah program advance dari P2KP yang bertujuan agar hasil-hasil pelaksanaan P2KP-1 Tahap I dapat berkelanjutan, khususnya terhadap BKM-BKM agar dapat mencapai tahapan Mandiri. BKM yang mandiri antara lain dicirikan dengan (i) merupakan representasi warga, (ii) mampu menerapkan pendekatan TriDaya, (ii) menjadi wadah sinergi warga, dan (iv) mempu melakukan chaneling program dengan berbagai pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Output akhir tersebut menuntut adanya keterlibatan semua pihak di tingkat daerah, yakni masyarakat di tingkat kelurahan, kelompok peduli dan khususnya pemerintah Kota/Kabupaten. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program strategi keberlanjutan P2KP-1 Tahap I ini, salah satu sasaran programnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota melalui peningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten di lokasi P2KP 1 tahap 1, sehingga mampu berperan aktif pada pelaksanaan exit strategy di wilayahnya, sekaligus diharapkan mampu mereplikasikan pendekatan P2KP di wilayahnya maupun menjadi fasilitator dan mitra BKM-BKM setelah pendampingan P2KP berakhir. Peningkatan kapasitas pemerintah kota/kabupaten tersebut diarahkan pada upaya mendorong peran aktif Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK-D) setempat agar mampu merumuskan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK-D) di wilayahnya.

Peningkatan kapasitas KPK-D dilakukan dengan mendorong interaksi intensif antara KPK-D dengan pelaku-pelaku P2KP, termasuk masyarakat/BKM, sehingga KPK-D mampu menjadi sarana komunikasi, koordinasi, partisipasi, aksi refleksi, sumbang saran dan pengumpulan data-data P2KP khususnya, dan penanggulangan kemiskinan yang berbasis kebutuhan masyarakat (Community Driven and Participatory Development). Fasilitasi penyusunan SPK-D yang dilakukan bertujuan agar SPK-D yang disusun oleh masing-masing kota/kabupaten akan berbasis pada Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai universal yang menjadi landasan P2KP serta merupakan aspirasi/prakarsa/usulan masyarakat yang telah dirumuskan di dalam PJM Pronangkis. Untuk mendukung hal tersebut, Proyek P2KP akan menyediakan sejumlah dana bantuan (block grant) kepada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi sasaran P2KP-1. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan penyusunan SPK-D sebagaimana diuraikan berikut ini.

Juklak SPK-D_blockgrant_3 edit arief

Hal. 1

II. MEKANISME PEMBUATAN SPK-D MELALUI PENDANAAN P2KP Sesuai dengan Keppres RI nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Bab I Pasal 2 bahwa Komite Penanggulangan Kemiskinan merupakan forum lintaspelaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Penanggulangan Kemiskinan baik di pusat maupun di daerah perlu menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam mendukung kebijakan tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka P2KP dalam pelaksanaan program Strategi Keberlanjutan (Exit Strategy) P2KP 1 Tahap 1 akan secara khusus melakukan fasilitasi kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) dan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) di seluruh Kabupaten/Kota wilayah sasaran P2KP 1 Tahap 1. Sesuai dengan arahan Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional, maka dalam penyusunan SPK-D harus menerapkan prinsip-prinsip : 1. 2. 3. 4.

Partisipasi Transparansi Akuntabilitas Manfaat Bersama


Hal. 2

III. TAHAPAN KEGIATAN DAN RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN Guna mendukung mekanisme sebagaimana diuraikan pada bagian II sebelumnya, maka tahapan kegiatan dan ruang lingkup pembiayaan yang perlu dilaksanakan antara lain, namun tidak terbatas, sebagai berikut : No

Jenis Pembiayaan

Jumlah Satuan

Keterangan • •

1

Rekruitmen TA Kebijakan Publik

1 kali

2

Remunerasi TA Kebijakan Publik

6 orang bulan • •

Iklan pengumuman di media masa Sewa tenaga psikolog. Tugas untuk memfasilitasi KPKD dalam menyusun SPK-D Spesifikasi S1, pengalaman 3 tahun di pemberdayaan masyarakat.

3

Perjalanan Dinas TA Kebijakan Publik

2 kali per 6 bln

• •

Angkutan darat atau udara. Keperluan koordinasi dengan KMP, PMU atau Proyek.

4

Allowance Perjalanan Dinas TA Kebijakan Publik

3 hari per perjalanan

•

Akomodasi dan konsumsi.

5

Kunjungan Lapangan FGD RK

30 orang hari

• •

6

Kunjungan Lapangan PS

30 orang hari

• •

Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses refleksi kemiskinan. Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses pemetaan swadaya.

7

Kunjungan Lapangan PJM Pronangkis

30 orang hari

• •

Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses penysunan PJM Pronangkis.

8

Lokakarya Refleksi Kemiskinan Kota

1 kali

• • •

Lokakarya 1 hari. Peserta 50 orang Output kesepakatan mengenai kriteria, penyebab dan masalah kemiskinan di seluruh wilayah kota/kabupaten.


Hal. 3

IV. MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH KEPADA PEMDA Mekanisme dan tata cara pencairan dana bantuan Kabupaten/Kota (block grant) yang diperuntukkan bagi penguatan KPK-D tersebut diatur sebagai berikut : BAGAN 1. ALUR PENDANAAN KPK-D

Kontrak Penugasan

BAPPEDA/ TKPP

TA KEBIJAKAN PUBLIK

1

2

KPK-D Fasilitasi

3

RKTL PENGUATAN KPK-D 5

Verifikasi

KMW

4a

4b

Penyerahan RKTL yg diverifikasi KMW

PJOK KOTA/KAB. Penandatanganan SPPM & penerbitan Surat Permintaan Pembayaran

6 SPPB, RKTL & kelengkapannya

BENDAHARA PEMKOT/KAB

REKENING KAS DAERAH

7

KANTOR CABANG KPKN

Tranfer

SPM/Surat Perintah Membayar

9

KANTOR BI SETEMPAT

8

Keterangan: Alur Pendanaan Alur Permintaan/perintah pembayaran Garis Pendampingan/Fasilitasi Garis Verifikasi

DLN PMU KMW PJOK BKM BI

: Direktorat Luar Negeri, Depkeu : Project Management Unit : Konsultan Manajemen Wilayah (Koord. Kota: Staf KMW tingkat kota) : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan : Badan Keswadayaan Masyarakat : Bank Indonesia


Hal. 4

Keterangan Bagan 1.: 1. Pemerintah Kota/Kabupaten, yang dalam hal ini diwakili oleh Bappeda/TKPP, merekrut dan menandatangani kontrak penugasan dengan Tenaga Ahli Kebijakan Publik. Mekanisme rekrutment dan kualifikasi TA Kebijakan Publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan P2KP. 2. Selanjutnya atas dasar Kontrak Penugasan dari Pemerintah Kota/Kabupaten, TA Kebijakan Publik melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan KPK-Kota/Kabupaten dalam rangka memperkuat peran dan fungsi KPK setempat agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK-D) berbasis PJM Pronangkis. 3. KPK-D, difasilitasi TA Kebijakan publik, menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut Program Penguatan Kapasitas KPK-D dalam menyusun SPK-D secara parisipatif, demokratis dan representatif berbasis PJM Pronangkis. RKTL yang disusun KPK-D dan TA kebijakan Publik selanjutnya disampaikan ke KMW untuk diverifikasi. 4a/3b. KMW memverifikasi RKTL program penguatan KPK-D atas dasar kesesuaian RKTL dengan tujuan penyusunan PJM berbasis PJM Pronangkis dan kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP. RKTL yang dinilai belum layak, dikembalikan untuk disempurnakan oleh KPK-D dan TA kebijakan publik. Sedangkan RKTL yang telah diverifikasi dan dinilai layak oleh KMW dapat direkomendasikan untuk proses selanjutnya, yakni pencairan dana block grand penguatan KPK. 5.

Berdasarkan hasil verifikasi KMW, KPK-D dan TA kebijakan publik menyerahkan RKTL Penguatan KPK-D kepada Bendahara Pemerintah Kota/Kabupaten untuk ditindaklanjuti dengan proses pencairan dana block grand.

6.

Bendahara pemerintah kota/kabupaten bersama PJOK Kota/Kabupaten memproses administrasi pencairan dana block grand, dengan melampirkan SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan), RKTL serta lampiran-lampiran lainnya.

7.

Setelah dilakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung permohonan pencairan dana tersebut, dilakukan penandatangan SPPB antara Bendahara Pemerintah Kota/Kabupaten dan PJOK Kota/kabupaten, kemudian PJOK Kota/Kabupaten menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN setempat.

8.

Setelah menerima SPP dan dokumen pendukung lainnya dari PJOK Kota/Kabupaten, KPKN akan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung tersebut. Setelah verifikasi dan hasilnya sesuai persyaratan maka KPKN akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Bank Indonesia (BI) setempat untuk membayar sejumlah dana (sesuai nilai SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima (beneficiary) sebagaimana ditunjukkan SPM.

9.

Atas dasar SPM yang diterima dari KPKN, selanjutnya Kantor BI setempat akan segera melakukan transfer dana sebesar nilai SPM ke rekening kas daerah.


Hal. 5

DIAGRAM ALUR PELAPORAN

PMU/Pimpro P2KP

KMP Konsolidasi Laporan

KMW

Sub Team Leader Exit Strategi

- Copy Laporan - Copy SPK-D

Bupati/Walikota

Kontrak Kerjasama

Tenaga Ahli Kebijakan Publik

SK

Bappeda/PJOK - Laporan Bulanan

Fasiltasi

- Laporan Akhir

KPK-D Penyusunan

SPK-D

Alur Pelaporan Garis Pengendalian PMU KMP KMW KPK-D SPK-D

Project Management Unit Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Manajemen Wilayah Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah


Hal. 6

Untuk merealisasikan pencairan dana P2KP, Bendaharawan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pencairan dana kepada PJOK dengan melampirkan SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) dengan lampiran rencana kerja dan rencana biaya yang sudah diverifikasi KMW. 7

: Berdasarkan permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Bendaharawan Kabupaten/Kota, PJOK dan KMW memeriksa dan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan (seperti SPPB, Rencana Kegiatan, Rencana Biaya, No. Rekening, tanda tangan dan lain-lain). Setelah melakukan verifikasi, PJOK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN yang ditunjuk.

8

: Setelah menerima SPP dan dokumen pendukung lainnya dari PJOK, KPKN melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung tersebut. Setelah dilakukan verifikasi KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Bank Indonesia (BI) Cabang setempat untuk membayar sejumlah dana (sesuai nilai SPM yang diterbitkan) kepada pihak penerima (beneficiary) sebagaimana yang ditunjukkan dalam SPM-LS.

9a/9b

: Atas dasar SPM-LS yang diterima dari KPKN, selanjutnya Kantor BI Cabang setempat melakukan transfer dana sebesar nilai SPM ke rekening Kas Daerah. Pada saat yang sama Kantor BI Cabang setempat akan menerbitkan Nota Debet ke Kantor BI Pusat sebagai pemberitahuan bahwa Kantor BI setempat telah melakukan pendebetan atas rekening khusus P2KP.

10a/10b: Selanjutnya setelah menerbitkan SPP dan memastikan dana telah efektif di rekening Kas Daerah, maka PJOK bersama-sama KMW akan memberikan laporan atas pertanggungjawaban pencairan dana P2KP kepada PMU/KMP melalui KMW. 11

: PJOK (Bappeda) membuat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Ahli Kebijakan Publik setelah melakukan seleksi sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.

12

: Berdasarkan permohonan pembayaran yang diajukan oleh Tenaga Ahli Kebijakan Publik, PJOK (Bappeda) memeriksa dan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan lampiran yang dipersyaratkan (perjanjian kerjasama dan laporan kemajuan dan/atau laporan akhir). Setelah melakukan verifikasi, PJOK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendaharawan Kabupaten/Kota.

13

: Berdasarkan SPP yang diajukan PJOK, Bendaharawan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan. Selanjutnya Bendaharawan membuat SPM/SPMU kepada Rekening Kas Daerah untuk membayar sejumlah dana (sesuai SPP) kepada Tenaga Ahli Kebijakan Publik.

14

: Pembayaran ke Tenaga Ahli Kebijakan Publik dari rekening Kas Daerah sejumlah sesuai dengan SPM/SPMU yang dibayarkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.


Hal. 7


Hal. 8

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) SPK-D

Berdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_______/_____/200__ Tanggal :_____________

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………….. Jabatan : Bupati/Walikota …………….. dan atau Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Itu Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ……………..Nomor……………… Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ………………

MENYATAKAN 1.

Bahwa kami menyanggupi untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan serta mengelola dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pemerintah, yang dipergunakan untuk pembiayaan Peningkatan Kapasitas Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D).

2.

Bahwa dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Biaya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) dan penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) sebagaimana terlampir.

3.

Bahwa Rencana Kerja dan Rencana Biaya sebagaimana tersebut pada angka ‘2’ (dua) telah melalui pemeriksaan dan verifikasi dari KMW P2KP yang telah ditunjuk.

4.

Dana Bantuan Kabupaten/Kota tersebut disalurkan melalui rekening Kas Daerah.

5.

Bahwa kami bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir).

6.

Bahwa apabila kami melakukan penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan serta lampirannya, maka kami siap dan bertanggungjawab untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persayaratan umum surat perjanjian ini (lampiran 1 SPPB).

Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB SPK-D) P2KP ini kami sepakati dan ditandatangani pada hari…………… tanggal ………………...

Bupati/Walikota Dan Atau Pejabat Yang Ditunjuk

(___________________________)

Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran

Hal. 1

Lembar Verifikasi KMW

Pada Hari ini …………… tanggal ………. bulan …………….. tahun ………, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: ……………………………….. : Team Leader KMW P2KP-1 Tahap II Satuan Wilayah Kerja (SWK) ……….

Berkaitan dengan pelaksanaan komponen kegiatan ‘Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Program Strategi Keberlanjutan P2KP-1 Tahap I’, maka dengan ini :

MENYATAKAN 1.

Bahwa kami telah meneliti, mengkaji dan memeriksa Rencana Kerja dan Rencana Biaya penguatan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam program strategi keberlanjutan P2KP-1 Tahap 1 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota …………………..

2.

Bahwa dengan demikian kami ikut serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keakuratan terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas.

3.

Bahwa dengan demikian dana Bantuan Kabupaten/Kota dapat dicairkan sesuai dengan petunjuk di dalam SE DJA ……………..

Demikian verifikasi ini telah kami lakukan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bagian dari kelengkapan pencairan dana bantuan pemerintah Kabupaten/Kota.

KMW P2KP-1 Tahap II, SWK …. Team Leader

(………………………….)


Hal. 2

RENCANA KERJA DAN RENCANA BIAYA1 PELAKSANAAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DALAM PROGRAM STRATEGY KEBERLANJUTAN P2KP 1 Tahap 1 KABUPATEN/KOTA ………………………..

Nomor …………., Tanggal …………….. No

Jenis Pembiayaan

Jumlah Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Keterangan2

1


1 kali

• •

Iklan pengumuman di media masa Sewa tenaga psikolog.

2


6 orang bulan

• •

Tugas untuk memfasilitasi KPKD dalam menyusun SPK-D Spesifikasi S1, pengalaman 3 tahun di pemberdayaan masyarakat.

3


2 kali per 6 bln

• •


4



•


5


30 orang hari

• •

Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses refleksi kemiskinan.

6


30 orang hari

• •

Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses pemetaan swadaya.

7


30 orang hari

• •



Hal. 3

8


1 kali

• • •


………….., ………….2004

Diajukan Oleh ……………………..(jabatan)

Verifikasi KMW P2KP SWK ………………. Team Leader

(……………………..)

(……………………….)

Keterangan : 1 = Lampirkan jadwal dari Rencana Kerja yang diusulkan. 2 = Kolom ini hanya untuk panduan/penjelasan dalam menyusun rencana kerja dan memperkirakan kebutuhan biayanya. Pada format usulan yang akan diajukan nantinya, kolom ini dihilangkan (tidak ada). Dalam penyusunan Rencana Kerja juga harus berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Program Strategy Keberlanjutan P2KP-1 Tahap 1.


Hal. 4

Lampiran 1 SPPB SPK-D

PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN SPK-D Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB SPK-D dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A.

Definisi

Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut: 1.

“Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia;

2.

“SPPB” berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani;

3.

“Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPB ini;

4.

“Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat;

B.

Tanggungjawab

1. Tanggungjawab Penerima Bantuan: (a) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 dan tidak untuk kebutuhan selain hal tersebut. (b) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP dan/atau peraturan/perundangan yang berlaku. (c) Menjamin bahwa volume kegiatan dan harga satuan yang diajukan dalam rencana kerja dan rencana biaya untuk program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan Pemerintah dan atau harga pasar setempat. (d) Menjamin bahwa penggunaan dana bantuan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan rencana biaya yang diajukan. (e) Menjamin bahwa jumlah rencana biaya yang diajukan tidak melebihi pagu dalam DIPP. (f) Bersedia untuk dilakukan audit atas penggunaan dana bantuan oleh BPKP dan atau instansi pemeriksa lainnya yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah. (g) Jika hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi sesuai dengan penyimpangannya sebagaimana diuraikan dalam bagian sanksi pada Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan ini. (h) Menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diusulkan dalam rencana kerja dan rencana biaya dilaksanakan dengan mengikuti Panduan P2KP dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. (i) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah dan masyarakat secara terbuka.


Hal. 6

2.

Tanggung jawab KMW:

(a) Memfasilitasi penyiapan usulan rencana kerja dan rencana biaya yang disusun pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP, serta proses pembelajaran di tingkat Kabupaten/Kota. (b) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen untuk pencairan dana dan membantu dalam proses administrasi pencairan dananya. (c) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan. (d) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Pimpro P2KP secara berkala setiap bulan.

C.

Sanksi

1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP: (a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP (1)

Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pepihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.

(2)

Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola dana bantuan sesuai dengan prinsip standard, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antara lain:

o o

o o o o

Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan secara taat asas dan konsisten; dan/atau Pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan P2KP; dan/atau Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana dan KPK-D di Kabupaten/Kota tersebut; dan/atau Terdapat indikasi bahwa SPK-D dirumuskan dan disusun tidak sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannya

(b) Sanksi

i.

Apabila berdasarkan penilaian Pemerintah, pihak penerima bantuan dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan tahapantahapan kegiatan selanjutnya untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.


Hal. 7

ii.

Selama penghentian sementara waktu tersebut, pihak penerima bantuan diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP, sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

iii.

Selama penghentian sementara waktu tersebut, Pemerintah berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pendampingan, maupun langkahlangkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakan dengan baik oleh penerima bantuan.

iv.

Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengan difasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihak pertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak menghentikan pelaksanaan secara tetap/permanen di wilayah tersebut.

v.

Melalui penghentian yang bersifat tetap/permanen tersebut, maka penerima bantuan dianggap tidak berhasil dan berarti tidak diikutsertakan dalam seleksi lokasi sasaran PAKET P2KP.

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP: (a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP 1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. 2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: o o o o

Dana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atau Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan P2KP lainnya.

(b) Sanksi Selama Proyek P2KP i.

Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ii.

Selama masa penghentian sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khusus kepada pihak penerima bantuan.

iii.

Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah berhak menghentikan kegiatan secara tetap

iv.

Akibat dari huruf iii tersebut di atas, maka Pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku


Hal. 8

v.

Pihak penerima bantuan berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KP kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP 1) Sanksi Tindakan Hukum Terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukan pihak penerima bantuan pada periode setelah berakhirnya proyek P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Sanksi Pengembalian Asset Bantuan P2KP ke Kas Negara Pemerintah berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuan dan asset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Definisi: (a)

Untuk keperluan SPPB ini, “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan Pemerintah dan/atau penerima bantuan, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan Memaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.

(b)

Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.

2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB: Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu “Keadaan Memaksa”, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syarat SPPB.

3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil: a.

Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan dan/atau kerugian.

b.

Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan


Hal. 9

memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. c.

Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.

5. Konsultasi: Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.

E.

Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel

Para Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.

F.

Penyelesaian Perselisihan

1. Penyelesaian Secara Musyawarah: Para Pihak akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini . 2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku: Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Hal. 10

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB) SPK-D Berdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_______/_____/200__ Tanggal :_____________

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : A.

Nama : ……………………………….. Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP Kabupaten/Kota……… Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ……………..Nomor……………… Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

B.

Nama : ………………………………. Jabatan : Bendaharawan Kabupaten/Kota …………….. Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ……………… , selanjutnya disebut Pihak Kedua.

MENYATAKAN 1.

Bahwa Pihak Kedua menyanggupi untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan serta mengelola dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Pemerintah, yang dipergunakan untuk pembiayaan dukungan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D).

2.

Bahwa dana Bantuan Kabupaten/Kota yang diterima Pihak Kedua akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Biaya pelaksanaan dukungan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) sebagaimana terlampir yang besarnya tidak melebihi pagu di dalam DIPP.

3.

Bahwa Rencana Kerja dan Rencana Biaya yang disusun oleh Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada angka ‘2’ (dua) telah melalui pemeriksaan dan verifikasi dari KMW P2KP yang telah ditunjuk.

4.

Dana Bantuan Kabupaten/Kota tersebut disalurkan melalui rekening Kas Daerah dan dibayarkan dalam satu tahap (sekaligus/100%).

5.

Pihak Kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir).

6.

Tanggung jawab Pihak Kedua serta pihak-pihak terkait lainnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPPB serta Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini

7.

Apabila Pihak Kedua melakukan penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan serta lampirannya, maka kami siap dan bertanggungjawab untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persyaratan umum surat perjanjian ini (lampiran 1 SPPB SPK-D).

Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB SPK-D) P2KP ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di …………….. pada hari…………… tanggal ……… bulan………. tahun …….. Pihak Pertama PJOK Kab./Kota ……………..

Pihak Kedua Bendaharawan Kab./Kota ………………………..

(_______________________)

(______________________)

Juklak SPK-D_blockgrant_lampiran_2

Hal. 1

Lembar Verifikasi KMW

Pada Hari ini …………… tanggal ………. bulan …………….. tahun ………, Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: ……………………………….. : Team Leader KMW P2KP-1 Tahap II Satuan Wilayah Kerja (SWK) ……….

Berkaitan dengan pelaksanaan komponen kegiatan ‘Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Program Strategi Keberlanjutan P2KP-1 Tahap I’, maka dengan ini :

MENYATAKAN

1.

Bahwa kami telah meneliti, mengkaji dan memeriksa Rencana Kerja dan Rencana Biaya penguatan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam program strategi keberlanjutan P2KP-1 Tahap 1 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota …………………..

2.

Bahwa dengan demikian kami ikut serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keakuratan terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas.

3.

Bahwa dengan demikian dana Bantuan Kabupaten/Kota dapat dicairkan sesuai dengan petunjuk di dalam SE DJA ……………..

Demikian verifikasi ini telah kami lakukan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bagian dari kelengkapan pencairan dana bantuan pemerintah Kabupaten/Kota.

KMW P2KP-1 Tahap II, SWK …. Team Leader

(………………………….)


Hal. 2

RENCANA KERJA DAN RENCANA BIAYA1 PELAKSANAAN PENGUATAN PERAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DALAM PROGRAM STRATEGY KEBERLANJUTAN P2KP 1 Tahap 1 KABUPATEN/KOTA ………………………..

Nomor …………., Tanggal …………….. No

Jenis Pembiayaan

Jumlah Satuan

Harga Satuan

Jumlah

Keterangan2

1


1 kali

• •

Iklan pengumuman di media masa Sewa tenaga psikolog.

2


6 orang bulan

• •

Tugas untuk memfasilitasi KPKD dalam menyusun SPK-D Spesifikasi S1, pengalaman 3 tahun di pemberdayaan masyarakat.

3


2 kali per 6 bln

• •


4



•


5


30 orang hari

• •

Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses refleksi kemiskinan.

6


30 orang hari

• •

Transport & konsumsi Kunjungan ke kelurahan untuk melihat proses pemetaan swadaya.

7


30 orang hari

• •



Hal. 3

8


1 kali

• • •


………….., ………….2004

Diajukan Oleh ……………………..(jabatan)

Verifikasi KMW P2KP SWK ………………. Team Leader

(……………………..)

(……………………….)

Keterangan : 1 = Lampirkan jadwal dari Rencana Kerja yang diusulkan. 2 = Kolom ini hanya untuk panduan/penjelasan dalam menyusun rencana kerja dan memperkirakan kebutuhan biayanya. Pada format usulan yang akan diajukan nantinya, kolom ini dihilangkan (tidak ada). Dalam penyusunan Rencana Kerja juga harus berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Program Strategy Keberlanjutan P2KP-1 Tahap 1.


Hal. 4

Lampiran 1 SPPB SPK-D

PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN SPK-D Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB SPK-D dan memiliki ketentuan yang mengikat.

A.

Definisi

Kecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut: 1.

“Hukum yang berlaku” berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di Pemerintah Indonesia;

2.

“SPPB” berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani;

3.

“Persyaratan Umum” berarti persyaratan umum pada SPPB ini;

4.

“Pemerintah” berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat;

B.

Tanggungjawab

1. Tanggungjawab Penerima Bantuan: (a) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 dan tidak untuk kebutuhan selain hal tersebut. (b) Menjamin bahwa usulan rencana kerja dan rencana biaya yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP dan/atau peraturan/perundangan yang berlaku. (c) Menjamin bahwa volume kegiatan dan harga satuan yang diajukan dalam rencana kerja dan rencana biaya untuk program strategi keberlanjutan (exit strategy) P2KP 1 Tahap 1 sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan Pemerintah dan atau harga pasar setempat. (d) Menjamin bahwa penggunaan dana bantuan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan rencana biaya yang diajukan. (e) Menjamin bahwa jumlah rencana biaya yang diajukan tidak melebihi pagu dalam DIPP. (f) Bersedia untuk dilakukan audit atas penggunaan dana bantuan oleh BPKP dan atau instansi pemeriksa lainnya yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah. (g) Jika hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi sesuai dengan penyimpangannya sebagaimana diuraikan dalam bagian sanksi pada Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuan ini. (h) Menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diusulkan dalam rencana kerja dan rencana biaya dilaksanakan dengan mengikuti Panduan P2KP dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. (i) Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah dan masyarakat secara terbuka.


Hal. 6

2.

Tanggung jawab KMW:

(a) Memfasilitasi penyiapan usulan rencana kerja dan rencana biaya yang disusun pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP, serta proses pembelajaran di tingkat Kabupaten/Kota. (b) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen untuk pencairan dana dan membantu dalam proses administrasi pencairan dananya. (c) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan nilai-nilai P2KP dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan. (d) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Pimpro P2KP secara berkala setiap bulan.

C.

Sanksi

1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP: (a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP (1)

Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pepihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.

(2)

Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola dana bantuan sesuai dengan prinsip standard, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antara lain:

o o

o o o o

Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan secara taat asas dan konsisten; dan/atau Pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuan P2KP; dan/atau Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana dan KPK-D di Kabupaten/Kota tersebut; dan/atau Terdapat indikasi bahwa SPK-D dirumuskan dan disusun tidak sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannya

(b) Sanksi

i.

Apabila berdasarkan penilaian Pemerintah, pihak penerima bantuan dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan tahapantahapan kegiatan selanjutnya untuk sementara waktu sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.


Hal. 7

ii.

Selama penghentian sementara waktu tersebut, pihak penerima bantuan diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP, sebagaimana ditetapkan pada Buku-Buku Pedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

iii.

Selama penghentian sementara waktu tersebut, Pemerintah berhak menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pendampingan, maupun langkahlangkah lainnya yang dianggap perlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakan dengan baik oleh penerima bantuan.

iv.

Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengan difasilitasi oleh KMW ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihak pertama, ternyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan, maka pihak pertama berhak menghentikan pelaksanaan secara tetap/permanen di wilayah tersebut.

v.

Melalui penghentian yang bersifat tetap/permanen tersebut, maka penerima bantuan dianggap tidak berhasil dan berarti tidak diikutsertakan dalam seleksi lokasi sasaran PAKET P2KP.

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP: (a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP 1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuanketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya. 2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: o o o o

Dana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atau Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan P2KP lainnya.

(b) Sanksi Selama Proyek P2KP i.

Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP berhak melakukan penghentian kegiatan untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan sampai batas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ii.

Selama masa penghentian sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP, berhak menunjuk auditor independent untuk melakukan audit khusus kepada pihak penerima bantuan.

iii.

Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pemerintah berhak menghentikan kegiatan secara tetap

iv.

Akibat dari huruf iii tersebut di atas, maka Pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku


Hal. 8

v.

Pihak penerima bantuan berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KP kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP 1) Sanksi Tindakan Hukum Terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukan pihak penerima bantuan pada periode setelah berakhirnya proyek P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Sanksi Pengembalian Asset Bantuan P2KP ke Kas Negara Pemerintah berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuan dan asset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihak penerima bantuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Definisi: (a)

Untuk keperluan SPPB ini, “Keadaan Memaksa” (“Force Majeure”) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan Pemerintah dan/atau penerima bantuan, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itu termasuk, tapi tidak terbatas pada, perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan Memaksa), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.

(b)

Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.

2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPB: Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu “Keadaan Memaksa”, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan ketentuan dan syarat SPPB.

3. Langkah-Langkah Yang Harus Diambil: a.

Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan dan/atau kerugian.

b.

Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan


Hal. 9

memaksa tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. c.

Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian Keadaan Memaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.

5. Konsultasi: Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.

E.

Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel

Para Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.

F.

Penyelesaian Perselisihan

1. Penyelesaian Secara Musyawarah: Para Pihak akan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atau perselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiran atas SPPB ini . 2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku: Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Hal. 10

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

Recommend Documents