IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) Sumatera Utara) SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara)

SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh: Andika Putra 040903050

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Yang Maha Berkehendak dan Maha Perkasa. Allah Yang Maha Pencipta. Allah lah yang telah memberikan nikmat islam dan sunnah. Allah satu-satunya yang wajib diibadahi dengan sesuai sunnah Rasulullah. Kemerdekaan hakiki adalah dengan penghambaan kepada Allah saja. Kehinaan adalah pengikutan kepada hawa nafsu dan bisikan setan. Dia menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada-Nya dan mengkufuri thogut. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah Shalallahu ‘alihi Wa Salam, ahli bait, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Penyelesaian skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dan berperan penting karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa pihak-pihak tersebut mungkin penulis tidak dapat dengan lancar dan baik menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada: 1. Kedua orang tua ku Bapak Iskandar Yacoub dan Ibu Suhartini yang telah sangat bersabar membesarkan seorang anak yang belum membuktikan kegunaannya dan cuma bisa merepotkan. Terima kasih sangat kepada keduanya atas segala kasih sayang, perhatian, dan kesabarannya.

Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

2. Terima kasih kepada adik-adikku (Jaka dan Tika), kakakku (Ayu Chandra), buklek Suratmi, dan pak Yunan atas perhatiannya dan persaudaraannya. 3. Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Drs. Humaizi, MA., selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Prof. DR. Marlon Sihombing, MA., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 6. Ibu Dra. Beti Nasution MSI., selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 7. Bapak Drs. Kariono, MSI., selaku dosen pembimbing. 8. Seluruh staf pengajar dan dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis selama kuliah. 9. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang telah membantu segala urusan administrasi penulis selama kuliah sampai selesai, khususnya kepada staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Kak Mega, yang telah membantu penulis untuk urusan administrasi di kantor departemen dari mulai masuk sampai selesai selama penulis kuliah. Kak Emi Triani, yang telah membantu administrasi di Bagian Pendidikan. 10. Lurah Sei Sikambing B Bapak Rudy Asriandy. S. STP yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kelurahan Sei Sikambing B. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

11. Fasilitator Kelurahan Bang Abdul Husen yang telah membantu penulis mendapatkan data-data penelitian. 12. Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ikhlas Persatuan Ibu Zaharawati yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian. 13. Seluruh Ulama Ahli Sunnah wal Jama’ah di seluruh dunia yang sudah wafat maupun yang masih hidup; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Baaz, Al-Albani, Ibnu Utsaimin, Syaikh Muqbil, Syaikh Rabi’. Terima kasih juga kepada seluruh ustadz salafi di Indonesia khususnya di Kota Medan; Ustadz Ali Nur, Ustadz Abu Ihsan, Ustadz Abdul Fattah, Ustadz Faisal, Ustadz Yunus, Ustadz Yulnaidi, Ustadz Bukhori, dan lainnya. 14. Kawan-kawan seperjuangan, salafiyun di USU terkhusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU; Iqbal As-Salafy, Buyamin, Mirza Al-Muwahhid, Jaka Al-Langkaty (Ibnu Sunny), Tyas As-Salafy, Rizky As-Salafy, Dedek As-Salafy, Jairun As-Salafy, Irwanto, dan Ibnu Tawakkal. Salafiyun di Fakultas Ekonomi USU; Rahmadi, Novri, Suheri, Septian, Halim, dan Bang Habibi. Kawan-kawan salafiyun di USU; Bang Rusdi, Rozy, Roby, Revin, Saiful, dan lainnya dari para aktivis dakwah tauhid dan sunnah di USU. Teruskan harokah kita di manapun kita ada dan semampu kita. Tegakkan Tauhid dan Sunnah, Hancurkan Syirik dan Bid’ah. 15. Kawan-kawan anak musholla As-Siyasah FISIP USU; Rais Asy-Syafi’i, Anas, Bang Jul Bancin, Ismuhar, Haikal, Afwan, Koto, Syahrifin, dan lainnya. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

16. Kawan-kawan KAMMI dan PKS yang ada di FISIP USU; Bang Rajab, Bang Arif, Bang Cipta Tarwono, Suyadi, Irawan, Saiful, dan lainnya. Agama adalah nasihat dan persatuan adalah di atas Al-Qur’an dan As-Sunnah ‘ala fahmi salaf. 17. Kawan-kawan Administrasi Negara; Mahfudz, Bukhari Akbar, Chandra, Mandar, Royan, Arief, Asfar, Rajab, Alex, Stevan, Yusuf, Roni, Frans, dan lainnya.

Untuk semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih saya sampaikan. Kiranya di lain waktu dan kesempatan, penulis dapat membantu dan memberikan partisipasi. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak yang membutuhkan. Segala kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini, saya mohon maaf dan maklum. Kiranya dapat menjadi pembelajaran di lain kesempatan. Terima kasih.

Medan, 10 Februari 2009 Penulis

(Andika Putra)


ABSTRAKSI Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan) Skripsi ini disusun oleh: Nama : Andika Putra NIM : 040903050 Departemen : Ilmu Administrasi Negara Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dosen Pembimbing : Drs. Kariono, MSI. Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang sudah sangat lama ada dalam kehidupan manusia. Berbagai teori telah dikemukakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun hampir semua teori tersebut kurang menyentuh akar permasalahan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu P2KP hadir untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ada dua alasan mengapa penulis tertarik meneliti tentang P2KP yaitu; kemiskinan adalah masalah yang selalu menarik dibahas untuk menemukan solusi pemecahannya dan karena P2KP menawarkan pendekatan baru dalam mengentaskan kemiskinan. Lokasi penelitian ini penulis pilih di Kelurahan Sei Sikambing B. Dana P2KP yang sudah dialokasikan di kelurahan ini adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pengimplementasian P2KP di lapangan dan apa-apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tentu sangat memerlukan informan, oleh karena itu penulis memilih Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Fasilitator Kelurahan, dan Lurah sebagai informan kunci, dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai informan biasa. Setelah melakukan penelitian di lapangan maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B berjalan baik dan dapat dikatakan membawa perubahan yang cukup positif, baik dalam masalah lingkungan dan perihal keberdayaan masyarakat. Namun meskipun begitu masalah-masalah dan hambatan selalu akan ada dalam setiap pelaksanaan setiap program. Dalam penelitian ini penulis menemukan masalah yang cukup menarik perhatian, yaitu adanya lingkungan-lingkungan yang tidak ikut berperan serta secara aktif dalam memanfaatkan P2KP. Masalah ini lebih diakibatkan paradigma berpikir masyarakat yang cenderung apatis dan pragmatis dalam menilai program dari pemerintah. Dan satu-satunya cara mengatasi masalah ini adalah membuktikan ke masyarakat bahwa P2KP di kelurahan ini dapat dilaksanakan secara baik dan membawa perubahan positif. Saran penulis dalam pelaksanaan P2KP adalah agar pihak BKM lebih aktif dan tetap semangat dalam bekerja sehingga mampu membawa masyarakat ikut berperan aktif dalam usaha mengatasi kemiskinan di masyarakat kelurahan mereka sendiri. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i ABSTRAKSI …………………………………………………………………….. v DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. vi DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. ix DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………….. x DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………. xi

BAB I. Pendahuluan ……………………………………………………………. 1 1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………………………… 1 1.2. Perumusan Masalah ……………………………………………………….. 4 1.3. Tujuan Penelitian ……………………………………….………………….. 5 1.4. Manfaat Penelitian ………………………………….……………………… 5 1.5. Kerangka Teori ……………………………………………………………. 5 1.5.1. Kebijakan Publik…………………………………………………… 6 1.5.2. Implementasi Program... ..…………………………………………..7 1.5.3. Kemiskinan ………………………………………………………… 12 1.5.4. P2KP …………………………………………………………………. 14 1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat ……………………………………….. 20 1.5.6. Partisipasi Masyarakat …………………………………………….. 24 Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

1.6. Definisi Konsep ………………………………………………………………. 26 1.7. Definisi Operasional ……………………………………………………….. 27 1.8. Sistematika Penulisan ……………………………………………………… 28

BAB II. Metode Penelitian ……………………………………………………... 30 2.1. Bentuk Penelitian ………………………………………………………….. 30 2.2. Lokasi Penelitian …………………………………………………………... 30 2.3. Informan ……………………………………………………........................ 30 2.4. Teknik Pengumpulan Data ………………………………………………… 31 2.5. Teknik Analisa Data ……………………………………………………….. 31

BAB III. Deskripsi Wilayah …………………………………………………….. 33 3.1. Kelurahan ………………………………………………………………….... 33 3.1.1. Letak Geografis ……………………………………………………... 33 3.1.2. Penduduk ……………………………………………………………. 33 3.1.3. Struktur Organisasi Kelurahan …………………………………… 36 3.2. P2KP …………………………………………………………………………. 37

BAB IV. Penyajian Data ………………………………………………………… 40 4.1. Latar belakang P2KP ……………………………………………………….. 43 4.2. Visi, Misi, Nilai, dan Prinsip P2KP ………………………………………… 46 4.3. Tujuan, sasaran, dan strategi P2KP ………………………………………. 47 Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

4.4. Komponen Program dan Bantuan Teknis ………………………………… 49 4.5. Siklus P2KP …………………………………………………………………. 52 4.6. Landasan Hukum P2KP ……………………………………………………. 55 4.7. Alokasi Dana BLM I ………………………………………………………… 56

BAB V. Analisis Data ……………………………………………………………. 62 5.1. Implementasi P2KP …………………………………………………………. 62 5.1.1. Penafsiran Program ………………………………………………… 62 5.1.2. Pengorganisasian ……………………………………………………. 63 5.1.3. Penerapan …………………………………………………………… 68 5.2. Masalah-masalah dan hambatan …………………………………………… 71 5.3. Perubahan-perubahan di masyarakat ……………………………………... 73

BAB VI. Penutup ………………………………………………………………… 75 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 75 6.2. Saran ………………………………………………………………………… 77

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………. xii LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Halaman 1. Profil Kependudukan Kelurahan Sei Sikambing B

33

2. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

34

3. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Umur

34

4. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

35

5. Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Agama

35

6. Profil Keanggotaan BKM Ikhlas Persatuan

38

7. Profil Keanggotaan BKM Ikhlas Persatuan

45

8. Alokasi Kegiatan Sosial

57

9. Alokasi Kegiatan Ekonomi

58

10. Alokasi Kegiatan Lingkungan

59


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 2

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3

Jadwal Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran 4

Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal

Lampiran 5

Berita Acara Seminar

Lampiran 6

Surat Izin Balitbang

Lampiran 7

Surat Izin Kecamatan

Lampiran 8

Hasil wawancara dengan informan kunci

Lampiran 9

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Lampiran 10 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 23/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lampiran 11 Realisasi Kegiatan Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Papan Informasi Proyek Betonisasi Jalan di Jl. Tempua

Gambar 2.

Papan Proyek Betonisasi Jalan di Jl. Gelatik

Gambar 3.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Tempua

Gambar 4.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Gelatik

Gambar 5.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Balam

Gambar 6.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Belibis

Gambar 7.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Merak

Gambar 8.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Kiwi

Gambar 9.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Kadar

Gambar 10.

Jalan yang telah diaspal di Jl. Merpati

Gambar 11.

Kantor Kelurahan Sei Sikambing B

Gambar 12.

Kantor Sekretariat BKM Ikhlas Persatuan


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahankemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan. Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Hingga saat ini Bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari persoalan kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Oleh karena itu program P2KP hadir untuk melaksanakan amanah Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun sebuah gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. P2KP memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilainilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip

universal

kemasyarakatan

(transparansi,

akuntabilitas,

partisipasi,

demokrasi, dll).


P2KP

sebagai

program

penanggulangan

kemiskinan

di

perkotaan

lebih

mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif ini dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai pada tahun 1999, pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Pada intinya dalam perspektif P2KP, penyebab tingkat pertama terjadinya kemiskinan adalah individu yang tidak baik dan murni. Apabila orang-orang yang tidak baik ini mendominasi institusi pengambil keputusan maka institusi itu akan menjadi institusi yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Apabila sudah seperti ini maka kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang tidak berpihak atau adil kepada masyarakat. Kebijakan yang seperti ini mengakibatkan kerusakan pada aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Dan hasil dari kerusakan pada keempat aspek ini adalah kemiskinan. Dalam pelaksanaan P2KP ada dua tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pertama ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu secara mandiri untuk Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kelompok peduli untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh gerakan bersama untuk terwujudnya sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menarik untuk dibahas. Pertama, masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya. Alasan kedua mengapa Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ini menarik untuk dibahas adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Kelurahan ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena daerah ini adalah salah satu dari kelurahan yang menerima dana P2KP di Kota Medan. Dana P2KP yang sudah diberikan kepada kelurahan ini adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I. Dana BLM I ini dialokasikan untuk kegiatan tridaya yang mencakup kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial.

1.2.Perumusan Masalah Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Untuk mengarahkan penelitian dan memperlancar data dan fakta ke dalam bentuk penulisan ilmiah, maka perlu perumusan masalah dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman arah penelitian. Setiap penelitian dimulai dengan perumusan masalah, yaitu yang memberikan gambaran ada sesuatu yang perlu di selesaikan atau dipecahkan dalam arti dicari jawabannya. (Nawawi 1990:42). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi P2KP dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing B, kecamatan Medan Sunggal”?

1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah a. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi P2KP di kelurahan Sei Sikambing B. b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam implementasi P2KP di kelurahan Sei Sikambing B.

1.4.Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.


b. Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

1.5. Kerangka Teori Sebagai kerangka teori untuk dapat menjelaskan mengenai pengimplementasian P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal maka penulis mengutip beberapa teori para ahli. Menurut Sugiono (2005:55), kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Teori adalah konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.

1.5.1. Kebijakan Publik. Kebijakan

(policy)

hendaknya

dibedakan

dengan

kebijaksanaan,

karena

kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Kebijakan publik membahas mengenai soal bagaimana isu-isu dan persoalanpersoalan publik itu disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Menurut Sofyan Effendi (Syafiie, 1999:107) pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijaksanaan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan. Proses kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yang adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. 3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. 4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil. 5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

1.5.2. Implementasi Program. Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang benar dan baik maka tidak akan banyak berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus di atas kertas kalau tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Udoji (Wahab, 1991:45) menyatakan bahwa pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah sesuatu yang lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Pressman dan Wildavsky (Hessel Nogi, 2003:17) mengartikan implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Definisi lain tentang implementasi diberikan oleh Lineberry. Menurut Lineberry (Putra, 2003:81) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.


Mazmanian dan Sabatier (Putra, 2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatankegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usahausaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dari sebuah Undang-Undang muncul sebuah peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, adalah bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Kelihatannya implementasi merupakan hal yang mudah, namun kenyataannya sangatlah kompleks. Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahaptahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab,1991:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap I: Terdiri atas kegiatan-kegiatan: Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas. 2. Menentukan standar pelaksanaan. 3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya, prosedur, biaya, serta metode. Tahap III: Merupakan Kegiatan-kegiatan: 1. Menentukan jadwal. 2. Melakukan pemantauan. 3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada dalam tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut. 3. Adanya peraturan-peraturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

5. Adanya strategi anggaran yang dibutuhkan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Lebih lanjut Jones (1991:296), memberikan pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membaawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program itu talah gagal dilaksanakan. Berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Maka unsur pelaksana ini merupakan unsur ketiga. Jones (Hessel Nogi, 2003:32) menyebutkan apakah suatu program terimplementasi dengan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penilaian yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. a. Interpretasi. Interpretasi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan. Tahap ini yaitu bagaimana menafsirkan agar program dapat menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Organisasi. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Pelaksanaan dilakukan dengan pembentukan badan-badan atau unit-unit untuk menyelenggarakan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hal ini dapat dilihat melalui: 1. Struktur organisasi, yang berkaitan dengan interaksi, hirarki, tujuan, dan sifat-sifat. 2. Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Sumber dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif. 4. Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan dengan sistem dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerja secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif. 5. Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturanperaturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal. Dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum. 6. Anggaran dana.

c. Penerapan. Penerapan

segala

keputusan

dengan

melakukan

kegiatan-kegiatan

untuk

terealisasinya tujuan dari program.

1.5.3. Kemiskinan


Berbicara

persoalan

kemiskinan

merupakan

fenomena

yang

bersifat

multidimensional. Pada prinsipnya kemiskinan bukan sekedar fenomena, tetapi merupakan proses yang tereduksi dari berbagai faktor (Sulistiyani:2004). Kemiskinan menjadi isu yang sangat sentral dan menjadi fenomena dimana-mana. Selama ini kemiskinan diasumsikan bahwa orang miskin tidak mampu menolong dirinya sendiri. Kemiskinan dipandang sebagai gejala rendahnya kesejahteraan. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk.,2004:6). Menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004) kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses peluang kerja, ketergantungan tinggi, dan rendahnya akses pasar. Sebab-sebab kemiskinan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut : -

Perbedaan pemilikan kekayaan. Sebagian orang memperoleh kekayaan dari hak warisan dengan bentuk piramid kekayaan dan kekuasaan. Piramid kekayaan dan kekuasaan akan menjadi hak warisan kepada anak keturunannya. Kelompok orang-orang yang hidup melimpah ruah harta


kekayaannya, namun disekitar kehidupan

kelompok yang hidup kekayaan yang

melimpah ruah dan kekuasaan disana terdapat kelompok-kelompok rentan, orang-orang yang lahir hanya membawa teriakan tangis dan pergi hanya dengan meninggalkan beberapa kenangan buat anak-anaknya. Mereka hanya sedikit memiliki barang-barang material dan tidak memperoleh pendapatan apa-apa dari akumulasi kekayaan yang sebenarnya tidak ada. -

Perbedaan dalam kemampuan pribadi. Perbedaan mental (kemampuan mental dan fisik) yang dimiliki masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan ini disebabkan oleh faktor keturunan yang diwariskan dan dari lingkungan yang dimiliki oleh seseorang. Bakat selain dipengaruhi gen (bibit) orang tua, juga dari faktor lingkungan. Dalam hal mencari uang/kekayaan yang terpenting adalah punya gaya dan modal, ini semua tidak dimiliki oeh setiap orang.

-

Perbedaan dalam bidang dan pengalaman. Faktor kurangnya pendidikan merupakan salah satu rintangan terbesar sepanjang sejarah, usaha mencapai pemerataan/keseimbangan perbedaan tingkat pendidikan juga dipengaruhi oleh kepemilikan ekonomi mereka. Bagi orang-orang yang memiliki ekonomi tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikanya pada pernguruan tinggi. Kemiskinan menjadi suatu lingkaran setan dari kurangnya pendidikan, tingginya

pengangguran, rendahnya pendapatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjadi sumber daya yang tidak produktif. Ini diperlukan satu program yang dapat memecahkan


lingkaran setan, maka program pemecahan yang dicanangkan harus dapat memecahkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat miskin.

1.5.4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu

pada

nilai-nilai

luhur

dan

prinsip-prinsip

universal.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas

perumahan

dan

permukiman

yang

jauh

dibawah

standar

kelayakan.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain : •

Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga


mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi; •

Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;

•

Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;

•

Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan

•

Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan.

Kepada

kelembagaan

masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.


Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran. Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena P2KP ini adalah gerakan kemasyarakatan maka bentuk sederhana pelaksanaan P2KP dilapangan oleh masyarakat adalah:

1. Masyarakat menentukan menolak atau menerima P2KP. 2. Masyarakat menentukan siapa kelompok sasaran. 3. Masyarakat menentukan rencana bagaimana cara menanggulangi kemiskinan yang disandang oleh kelompok sasaran. 4. Masyarakat mendapatkan sumber daya untuk berlatih mengimplementasikan rencana mereka dalam menanggulangi kemiskinan. 5. Masyarakat menentukan siapa dan bagaimana mengelola sumber daya yang diperolehnya. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Bentuk yang lebih kongkrit adalah siklus P2KP yaitu langkah-langkah pelaksanaan program kemiskinan yang dijabarkan di bawah ini: 1. Sosialisasi substansi P2KP dilakukan secara personal maupun melalui forumforum pertemuan warga di tingkat RT, RW, dusun. Sosialisasi juga dilakukan melalui media komunikasi elektronik, melalui poster, brosur, atau spanduk. Strategi sosialisasi dilaksanakan mengacu pada hasil pemetaan sosial tim fasilitator. 2. RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat) untuk mengkonfirmasikan kembali apakah masyarakat desa/kelurahan siap menerima atau menolak melaksanakan P2KP dengan segala konsekuensi partisipasi dan kontribusinya. 3. FGD (Focus Group Discussion) Refleksi Kemiskinan memiliki tujuan utama mengidentifikasi kriteria, karakteristik, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan menggalang kepedulian untuk warga miskin. Refleksi Kemiskinan merupakan langkah awal membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kemiskinan. 4. Pemetaan Swadaya, sebagai proses pemetaan dan analisis potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat (need assessment) diklasifikasikan dalam: a. Prasarana lingkungan (fisik), berkaitan dengan kebutuhan pembangunan prasarana pemukiman. b. Ekonomi produktif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha kecil ekonomi produktif sektor informal. c. Pengembangan sosial dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketrampilan dan kelompok potensial, di samping pemenuhan Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

kebutuhan warga miskin terhadap bantuan maupun santunan sosial. Pemetaan swadaya adalah upaya menemukan kondisi nyata dilapangan dari apa yang sudah direfleksikan sehingga terjadi penajaman dari apa yang sudah dirumuskan di Refleksi Kemiskinan. 5. Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai proses pengorganisasian masyarakat dilaksanakan melalui rembug warga. BKM adalah lembaga pimpinan kolektif representatif masyarakat kelurahan/desa, wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat berdasarkan nilai-nilai universal. Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai norma utama dalam proses pengambilan keputusan. BKM dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk memfasilitasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam proses penanggulangan kemiskinan partisipatif. BKM diperankan sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali modal sosial berupa nilai-nilai sosial kejujuran, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, yang berpotensi menjalin jaringan sosial. 6. Perencanaan partispatif diwujudkan dalam proses untuk menyusun PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan). Penyusunan PJM Pronangkis adalah substansi utama dalam Perencanaan Pronangkis. PJM Pronangkis dirumuskan berdasarkan data-data tabulasi potensi dan masalah melalui kegiatan pemetaan swadaya (survey kampung Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

sendiri). PJM Pronangkis selanjutnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kelurahan setempat. Permasalahan dan potensi yang dapat diinventarisir dalam PJM Pronangkis diharapkan dapat mendorong pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat. 7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terbentuk dan tumbuh bersama masyarakat. Pembentukannya didasarkan pada data-data kebutuhan masyarakat di dalam PJM Pronangkis dilengkapi dengan usulan-usulan (proposal) kegiatan yang diajukan kepada BKM. KSM mengakses dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) P2KP melalui kegiatan tridaya. Rencana kegiatan KSM disesuaikan dengan daftar kebutuhan yang telah tertuang dalam PJM Pronangkis, dan diseleksi berdasarkan skala prioritas. KSM dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan apabila termasuk dalam kualifikasi dan prioritas yang disetujui melalui rapat BKM.

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan pembangunan yang sedang popular pada saat ini adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan peningkatan keberdayaan manusia/masyarakat yang disebut pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development). Menurut Korten (2002:110) pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat

meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk

memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Definisi ini menekankan pada proses pembangunan dan fokus utamanya adalah pada peningkatan kapasitas perorangan dan institusional. Definisi ini mencakup asas keadilan, berkelanjutan, dan pemerataan. Diakui bahwa masyarakat sendiri yang bisa menentukan apa yang sebenarnya yang mereka anggap perbaikan dalam kualitas hidup mereka. Pembangunan sosial merupakan sumber gagasan dari awal konsep pemberdayaan masyarakat, bermaksud membangun keberdayaan yaitu membangun kemampuan manusia dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Dalam pembangunan sosial ditekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Menurut Hadiman dan Midgley (Suharto, 2005:5) model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui: 1. Menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu asset tenaga kerja. 2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan, serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan

produktivitas

dan

partisipasi

sosial

dalam

kehidupan

masyarakatnya. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan cara menumbuhkan potensi diri dari masyarakat yang lemah ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja, dalam setiap kegiatannya menggunakan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat setempat.


Dasar dari proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya dan ini berguna untuk mendorong masyarakat agar menjadi lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya atau bangkit dari keterpurukan dengan menggunakan dan mengakses sumber daya yang ada, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Seperti pendapat Hikmat (2001:100) yang menyatakan pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tapi juga peningkatan harkat martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, serta terpeliharanya budaya setempat. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lebih lanjut, harapan dari proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Dalam proses pemberdayaan perlu juga ditingkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang bukan,

apa

yang

boleh

dan

apa

yang

tidak

boleh

dilakukan,

termasuk

menumbuhkembangkan perilaku yang berbudaya. Masyarakat sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapi, atas dasar pandangan hidup bahwa segala sesuatu merupakan nasib buruk dirinya, karenanya masyarakat harus didorong untuk dapat bangkit kembali menata kehidupannya setelah mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya. Pemberdayaan adalah suatu proses yang

berjalan terus menerus untuk

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Adanya proses perubahan sosial dalam proses pemberdayaan, dari yang pasif Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

akhirnya menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, lebih semangat untuk merubah nasibnya. Suharto (2005:60) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu

yang

mengalami

masalah

kemiskinan.

Sebagai

tujuan,

maka

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Dalam memberdayakan masyarakat ada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan mereka, yang saat ini merupakan kelompok lemah. Proses pemberdayaan ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga harapan kedepannya untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat, mampu menyampaikan aspirasinya dan mempunyai mata pencaharian yang merupakan sumber penghasilan mereka, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan yang penting adalah masyarakat menjadi mandiri dalam kehidupannya sehari-harinya. Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk dapat memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Sumodiningrat (1993:131) dalam Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

rangka perencanaan, penentuan kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan umum dan pendekatan khusus. Dalam pendekatan umum bantuan dapat saja berupa dana, prasarana, dan sarana diberikan kepada semua daerah dan semua penduduk secara sama. Sementara pendekatan khusus bantuan diberikan kepada penduduk atau daerah yang benar-benar memerlukannya. Berdasarkan pendekatanpendekatan ini, perencanaan dala pembangunan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Syarat yang harus dipenuhi adalah kelengkapan indikator dan kejelasan mengenai kriteria alokasi bantuan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan berpusat pada rakyat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaaan masyarakat, agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Menurut Hikmat (2001:3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketidakberdayaan.

1.5.6. Partisipasi Masyarakat Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka (Yusran 2006:11).


Definisi ini mengandung tiga gagasan penting. Pertama, partisipasi lebih merupakan keterlibatan mental maupun emosional ketimbang kegiatan otot semata-mata. Keterlibatan diri, dari pada sekedar keahlian, merupakan produk ingatan dan emosi. Masyarakat mengetahui bahwa pemimpin mereka merupakan seorang otorat yang tidak menginginkan gagasan mereka. Masyarakat tidak melibatkan diri pada jenis situasi seperti ini. Kedua, mendorong adanya dukungan. Individu diberi kesempatan untuk menciptakan prakarsa dan kreatifitas demi tujuan kelompok. Dengan cara ini, partisipasi berbeda dengan perizinan, yang hanya menggunakan kreatifitas dan gagasan pemimpin yang menyodorkan idenya kepada kelompok demi kebenaran. Partisipasi membutuhkan lebih dari sekedar kebenaran yang siap diputuskan. Ketiga, mendorong masyarakat untuk menerima tanggung jawab untuk suatu kegiatan. Karena mereka melibatkan diri dalam kelompok, mereka juga ingin melihat pekerjaannya berhasil. Partisipasi membantu mereka menjadi warga yang bertanggung jawab. Individu yang mulai menerima tanggung jawab untuk aktivitas kelompok, mereka menjadi berminat untuk bekerjasama, karena tahu inilah sarana untuk menyelesaikan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan membuat dirinya bertanggung jawab, ia akan memperoleh rasa kebebasan sebagai seorang individu yang membuat keputusan sendiri, meskipun dipengaruhi lingkungan kelompoknya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterikatan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat tersebut.


Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai pengikutsertaan atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Seseorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara fisik maupun mental.

1.6. Definisi Konsep Konsep merupakan istilah atau definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun:1995:37). Agar memperoleh pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan definisi konsep sebagai berikut: a. Implementasi adalah implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dari sebuah Undang-Undang muncul sebuah peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, adalah bagaimana mengantarkan Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Kelihatannya implementasi merupakan hal yang mudah, namun kenyataannya sangatlah kompleks. b. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat

terbangun

"gerakan

kemandirian

penanggulangan

kemiskinan

dan

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsipprinsip universal.

1.7.Definisi Operasional. Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memeberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dalam pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator

pendukung

apa

saja

yang

diukur

dari

variabel

tersebut

(Singarimbun:1995:46). Suatu definisi operasional merupakan spesialisasi kegiatan penelitian dalam mengukur variabel. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk deskripsikan implementasi P2KP adalah: 1. Pengorganisasian. Indikatornya adalah: a. Prosedur kerja yang jelas. b. Sumber-sumber yang meliputi: •

Sumber Daya Manusia.

•

Sumber keuangan.


•

Fasilitas.

c. Komitmen pemerintah. d. Komunikasi dan koordinasi unit. 2. Interpretasi. Indikatornya meliputi: c. Latar belakang. d. Kejelasan tujuan. e. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program 3. Penerapan. Indikatornya adalah: a. Kejelasan program kerja dalam proses pelaksanaan. b. Jadwal yang disiplin dalam pelaksanaan program.

1.8. Sistematika Penulisan.

BAB I. Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II. Metode Penelitian Bab ini secara umum berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.


BAB III. Deskripsi Lokasi penelitian Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV. Penyajian Data Bab ini berisikan tentang penyajian data yang diperoleh.

BAB V. Analisa Data Bab ini berisikan pembahasan terhadap data yang diperoleh melalui interpretasi data.

BAB VI. Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.


BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Bentuk Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (1990:64) bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomenafenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat actual, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta tentang bagaimana proses pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal.

Lokasi Penelitian Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Daerah ini dipilih karena merupakan salah satu daerah sasaran P2KP.

Informan Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Fasilitator Kelurahan, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, dan Lurah. Informan biasa adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data. Berikut ini diuraikan kedua teknik pengumpulan data tersebut. a. Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Data primer dilakukan dengan instrument: 1. Observasi. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empiris yang kasat mata dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti yang terlihat di kancah penelitian. 2. Wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. b. Data Sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, Koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topic penelitian. 2. Studi dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Teknik Analisa Data Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan penulis adalah teknik analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi.


BAB III DESKRIPSI WILAYAH

3.1. KELURAHAN. 3.1.1. Letak Geografis Kelurahan Sei Sikambing B terletak di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kelurahan Sei Sikambing B adalah ± 243 Ha. Batasbatas wilayah kelurahan Sei Sikambing B adalah sebagai berikut: •

Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tanjung.

•

Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Rejo.

•

Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sunggal.


•

Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sei Sikambing D.

3.1.2. Penduduk Berdasarkan data yang penulis dapat, profil kependudukan Kelurahan Sei Sikambing B dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Profil Kependudukan Kelurahan Sei Sikambing B (Berdasarkan data monografi Kel. Sei Sikambing B tahun 2008) No.

Uraian

Jumlah

1.

Jumlah Penduduk

29.552 jiwa

2.

Jumlah Penduduk Laki-Laki

15.663 jiwa

3

Jumlah Penduduk Wanita

13.889 jiwa

4.

Jumlah KK

7661 KK

5.

Jumlah KK miskin

760 KK

6.

Jumlah Lingkungan

22 lingkungan

Tabel 2. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1.

Drop Out SD

300 orang

1,05 %

2.

SD

480 orang

1,62 %

3.

SMP

505 orang

1,70 %

4.

SMA

1860 orang

6,29 %


5.

Diploma

8454 orang

28,6 %

6.

Sarjana

250 orang

0,84 %

7.

Pasca Sarjana

150 orang

0,5 %

Tabel 3. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Umur No.

Umur

Jumlah

Persentase

1.

<6 Th

2751

1,85 %

2.

6 – 12 Th

3069

10,2 %

3.

13 – 20 Th

4098

13,73 %

4.

21 – 30 Th

4543

15 %

5.

30 – 40 Th

5523

18,5 %

6.

>40 Th

13,034

40,9 %

Tabel 4. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian. No.

Mata Pencaharian

Jumlah

1.

PNS, TNI/POLRI

700 orang

2.

Swasta

890 orang

3.

Wiraswasta

7100 orang

4.

Petani

400 orang

5.

Nelayan

6.

Buruh

7.

Pengrajin

5 orang 1500 orang 60 orang


8.

Pedagang

700 orang

Tabel 5. Tabel Kualifikasi Penduduk Berdasarkan Agama No.

Agama

Jumlah

Persentase

1.

Islam

25.170 orang

85,8 %

2.

Kristen

1.470 orang

4,9 %

3.

Katolik

902 orang

3,1 %

4.

Budha

210 orang

0,02 %

5.

Hindu

260 orang

0,08 %

6.

Konghuchu

-

-

3.1.3. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Kelurahan Sei Sikambing B dipimpin oleh seorang Lurah Bernama Rudi Asriady yang membawahi beberapa pegawai sebagai berikut: •

Sekretaris lurah

•

Kepala Urusan Pemerintahan : Nasran Hasnun

•

Kepala Urusan Ekbang

: Hasnan Sembiring

•

Kepala Urusan Kesra

: Rosita

•

Kepala Urusan Umum

: Eliana

: Irwan B. Rangkuti


Selain itu Kelurahan Sei Sikambing B terdiri atas 22 lingkungan yang masingmasing dipimpin oleh Kepala Lingkungan yang dibawahi oleh Lurah. Kepala Lingkungan tersebut adalah: 1. Kepala Lingkungan I

: Riswanto

2. Kepala Lingkungan II

: Ir. Embran NS. Daim

3. Kepala Lingkungan III

: P. Suprianto

4. Kepala Lingkungan IV

: Rahmatullah

5. Kepala Lingkungan V

: Abdullah Perangin angin

6. Kepala Lingkungan VI

: Sugiono

7. Kepala Lingkungan VII

: M. Sanip Hasibuan

8. Kepala Lingkungan VIII

: Ahmadi

9. Kepala Lingkungan IX

: Suparman

10. Kepala Lingkungan X

: T. Legiman

11. Kepala Lingkungan XI

: Syafrizal Nuh

12. Kepala Lingkungan XII

: Surtini

13. Kepala Lingkungan XIII

: S. Reno

14. Kepala Lingkungan XIV

: Syamsuddin

15. Kepala Lingkungan XV

: Basri

16. Kepala Lingkungan XVI

: Dhani Rahmat Nasution

17. Kepala Lingkungan XVII

: Amir B

18. Kepala Lingkungan XVIII

: Suyetno

19. Kepala Lingkungan XIX

: Yan Witarsa


20. Kepala Lingkungan XX

: Suwarti

21. Kepala Lingkungan XXI

: Makmur Hutabarat

22. Kepala Lingkungan XXII

: Susanti

3.2. P2KP Dalam usaha mengatasi kemiskinan di daerahnya, Kelurahan Sei Sikambing B diketahui juga ikut dalam salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan di kota Medan saat ini. Program tersebut adalah P2KP. P2KP sebagai salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan melalui konsep memberdayakan masyarakat serta pelaku pembangunan lokal lainnya yang mengusung nilai-nilai universal. Adapun di Kelurahan Sei Sikambing B, yang terlibat dalam program ini tersusun dalam suatu perangkat organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM di Kelurahan Sei Sikambing B bernama BKM IKHLAS PERSATUAN yang dibentuk pada 04 Desember 2007 yang dicatatkan pada Notaris DIRHAMSYAH ARSYAD, SH nomor 59/W/2007 tanggal 04 Desember 2007. Profil keanggotaan BKM IKHLAS PERSATUAN dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 6. Profil Keanggotaan BKM IKHLAS PERSATUAN No.

Nama

L/P

1.

Zaharawati

P

Umur (thn) 50

2.

Habsyah

P

54

Alamat

Pendidikan

Jl.Gelatik

SMA

Jabatan (BKM) Koordinator

Jl.Gatot Subroto

SMA

Pengurus

Pekerjaan IRT IRT


3.

Saiyem

P

58

Jl.Kiwi

SMP

Pengurus

IRT

4.

Saimun

L

42

Jl.Elang

SMA

Pengurus

Wiraswasta

5.

Sade

P

35

Jl.Elang

S1

Pengurus

IRT

6.

Linda

P

25

Jl.Elang

SMA

Pengurus

IRT

7.

Sujarwanto

L

32

Jl.Gelatik

S1

Pengurus

Wiraswasta

8.

Hamidah

P

35

Jl.Belibis

SMA

Pengurus

IRT

9.

Rusli

L

52

Jl.Belibis

SMA

Pengurus

Wiraswasta

10.

Askana

L

48

Jl.Balam

SMP

Pengurus

Wiraswasta

11.

Ida Bulan

P

56

Jl.Kiwi

SMA

Pengurus

IRT

12.

Nining

P

38

Jl.Merak

SMA

Pengurus

IRT

13.

Alm. Effendi

L

57

Jl.Merpati

SMP

Pengurus

Wiraswasta

Adapun deskripsi yang lebih rinci tentang tugas pokok dan fungsi BKM dan perangkat BKM adalah sebagai berikut: 1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. Tugas pokok BKM adalah: 1. Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

2. Mengorganisasi masyarakat untuk memutuskan visi,misi,rencana strategis dan pronangkis. 3. Memonitor, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil. 4. Mendorong proses pembangunan partisipatif. 5. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan Unit Pengelola. 6. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten. 7. Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan. 8. Memfasilitasi jaringan dengan pihak lain. 9. Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh unit pengelola. 10. Memonitor, memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal. 11. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat. 12. Membangun transparansi. 13. Membangun akuntabilitas. 14. Melakasanakan rapat anggota tahunan. Fungsi BKM adalah: 1. Pusat

penggerak

dan

pertumbuhan

kembali

nilai-nilai

kemanusiaan,

kemasyarakatan, demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat. 2. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dan sebagainya) Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan. 4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan. 5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat. 6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan serta 7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah.

2. Perangkat Organisasi BKM. a. Unit Pengelola Keuangan (UPK) •

Dipimpin oleh seorang manajer yang dipilih melalui rapat anggota BKM.

•

Anggota sesuai kebutuhan.

•

Pengawasan pelaksanaan Unit Pengelola oleh BKM.

•

Pelayanan Unit Pengelola berorientasi pada masyarakat.

•

Tidak diperbolehkan dirangkap oleh BKM.

b. Unit Pengelola Sosial (UPS) & Unit Pengelola Lingkungan (UPL) •

Masing-masing unit pengelola berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana.

•

Bertanggung jawab kepada BKM.

•

Berkewajiban memberi informasi dan laporan perkembangan masing-masing kegiatan.


•

Memberikan pertanggungjawaban berkala dan pertanggungjawaban akhir.

•

Memberikan masukan bagi pertimbangan keputusan BKM.

c. Sekretariat •

Pelaksana operasional dan administrasi kegiatan sehari-hari.

•

Maksimum 3 orang, bekerja paruh waktu.

•

Tidak diperkenankan dirangkap oleh BKM atau UP.

d. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) KSM adalah sekumpulan warga, baik laki-laki maupun perempuan yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan yang menyangkut sarana dan prasarana dasar, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi. Tugas KSM/panitia adalah: 1. Membentuk KSM 2. Membuat kesepakatan/aturan main yang menjadi acuan KSM termasuk susunan kepengurusan. 3. Menyusun usulan kegiatan/proposal KSM secara rinci dan masuk akal sesuai dengan aturan. 4. Melaksanakan kegiatan yang sudah diverifikasi oleh BKM. 5. Menggalang kepedulian dengan menumbuhkembangkan swadaya masyarakat. 6. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

7. Menjaga dan memelihara keberlangsungan kegiatan.

BAB IV PENYAJIAN DATA

4.1. Latar Belakang P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakanmasyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai pada tahun 1999, pada awalnya dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kelurahan Si Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal secara khusus belakangan ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri (pihak tertentu saja), karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab yaitu masyarakat itu sendiri, Pemerintah, dan pihak-pihak peduli lainnya. Menurut Abdul Husen (27 thn) selaku Fasiltator Kelurahan latar belakang dilaksanakannya P2KP di Sumatera Utara adalah “P2KP dilakukan karena melihat garis kemiskinan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang cukup banyak. Oleh karena itu dibutuhkan programprogram yang realisasinya langsung ke masyarakat. Sebenarnya program kemiskinan itu banyak, Cuma pelakunya adalah pemerintah dan sering terjadi salah sasaran. P2KP dibentuk supaya sasaran program penanggulangan kemiskinan tepat.” (wawancara tanggal 11 Desember 2008)


Melalui P2KP yang ada di Kelurahan Sei Sikambing B ini pada tahapan siklusnya dimulai dari Sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis), sampai pada Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada tahapan Refleksi Kemiskinan (RK) masyarakat membuat Kriteria Kemiskinan, mencari dan mengenali permasalahan sampai pada penyebab kemiskinan di Kelurahan Sei Sikambing B. Beberapa penyebab kemiskinan yang terjadi di kelurahan Sei Sikambing B antara lain adalah: •

Rendahnya pendidikan masyarakat (SDM).

•

Kurangnya lapangan pekerjaan.

•

Kurangnya keahlian.

•

Kurangnya modal untuk berusaha. Langkah yang ditempuh selanjutnya adalah Pemetaan Swadaya (PS) dimana

masyarakat mulai menggali potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri yang dapat digunakan untuk menggulangi kemiskinannya dan mulai mendata profil masyarakat miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam proses Refleksi Kemiskinan (RK). Pada tahapan pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), masyarakat melakukan sesuai yang diarahkan oleh Fasilitator Kelurahan sebagai wakil P2KP. Anggota BKM dipilih langsung oleh masyarakat Sei Sikambing B. Mereka memilih orang-orang yang selama ini dianggap cukup baik kehidupan sosialnya di masyarakat. Pada akhirnya di Kelurahan Sei Sikambing B terbentuklah suatu lembaga kemasyarakat yang diberi nama Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

BKM IKHLAS PERSATUAN. BKM IKHLAS PERSATUAN dibentuk pada 04 Desember 2007 yang dicatatkan pada Notaris DIRHAMSYAH ARSYAD, SH nomor 59/W/2007 tanggal 04 Desember 2007. Profil keanggotaan BKM IKHLAS PERSATUAN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Profil Keanggotaan BKM IKHLAS PERSATUAN No.

Nama

L/P

1.

Zaharawati

P

Umur (thn) 50

Alamat

Pendidikan

Jl.Gelatik

SMA

Jabatan (BKM) Koordinator

2.

Habsyah

P

54

3.

Saiyem

P

58

Jl.Gatot Subroto Jl.Kiwi

SMA

Pengurus

IRT

SMP

Pengurus

IRT

4.

Saimun

L

42

Jl.Elang

SMA

Pengurus

Wiraswasta

5.

Sade

P

35

Jl.Elang

S1

Pengurus

IRT

6.

Linda

P

25

Jl.Elang

SMA

Pengurus

IRT

7.

Sujarwanto

L

32

Jl.Gelatik

S1

Pengurus

Wiraswasta

8.

Hamidah

P

35

Jl.Belibis

SMA

Pengurus

IRT

9.

Rusli

L

52

Jl.Belibis

SMA

Pengurus

Wiraswasta

10.

Askana

L

48

Jl.Balam

SMP

Pengurus

Wiraswasta

11.

Ida Bulan

P

56

Jl.Kiwi

SMA

Pengurus

IRT

12.

Nining

P

38

Jl.Merak

SMA

Pengurus

IRT

13.

Alm. Effendi

L

57

Jl.Merpati

SMP

Pengurus

Wiraswasta

Pekerjaan IRT

Sumber: BKM IKHLAS PERSATUAN


Tahap selanjutnya adalah Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis). Pada tahapan ini masyarakat Kelurahan Sei Sikambing B mulai belajar untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan rencana kegiatan sebagai jawaban dari permasalahan yang diperoleh pada tahap RK dan PS. Penyusunan ini dilakukan oleh masyarakat dan BKM IKHLAS PERSATUAN dan hasilnya dituangkan dalam PJM-Pronangkis dengan dasar nilai-nilai universal (ikhlas, jujur, adil, kerelawanan, dan perduli) dan prinsip kemasyarakatan (demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta desentralisasi) untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang “madani” di Kelurahan Sei Sikambing B. Tahapan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I yang telah dikucurkan ke Kelurahan Sei Sikambing B sebesar Rp 100.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan Tridaya (sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat yang merupakan panitia pelaksana program yang telah ditetapkan.

4.2. Visi, Misi, Nilai, dan Prinsip P2KP Sebagai sebuah program yang terintegrasi, P2KP dirancang untuk memiliki Visi, Misi, Nilai-nilai, dan Prinsip-prinsip agar implementasi dapat dilakukan secara optimal dan dapat memenuhi harapan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabarannya: •

Visi P2KP. Melalui implementasi P2KP dapat diwujudkan masyarakat madani yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif, dan lestari.


•

Misi P2KP adalah membangun masyarakat madani yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya

lingkungan

permukiman

yang

tertata,

sehat,

produktif,

dan

berkelanjutan. •

Nilai-Nilai P2KP. Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dilaksanakan P2KP adalah; jujur, dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, dan kesatuan dalam keragaman.

•

Prinsip-Prinsip P2KP. Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan yang mengacu pada tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (masyarakat, konsultan, maupun pemerintah) dengan menerapkan prinsip-prinsip; partisipasi, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan demokrasi. Prinsip-prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tercakup dalam konsep tridaya sebagai berikut; Perlindungan Lingkungan (Enviromental Protection), Pengembangan Masyarakat (Social Development), dan Pengembangan Ekonomi (Economic Development).

4.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi P2KP Tujuan P2KP adalah: a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu secara mandiri untuk mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

b. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan mendorong kelompok peduli untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat agar tumbuh gerakan bersama untuk terwujudnya sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Kelompok sasaran P2KP antara lain adalah: a. Masyarakat, yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat langsung adalah keluarga miskin (sesuai dengan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati). b. Pemerintah Daerah, yaitu perangkat pemerintah dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. c. Para pihak lainnya, yaitu seluruh pihak terkait seperti LSM, dunia usaha, perguruan tinggi/cendikiawan, dan lain-lain.

Lokasi sasaran P2KP adalah: •

P2KP-1 dilaksanakan dari tahun 1999-2004 di 6 propinsi, yang tersebar di wilayah Pantura Jawa, Kabupaten dan Kota Bandung, D.I.Yogyakarta, Kabupaten dan Kota Malang, dengan lokasi sasaran 2.621 kelurahan.

•

P2KP-2 dilaksanakan dari tahun 2004-2008 di 13 propinsi yang tersebar di Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Jawa bagian Selatan dengan lokasi sasaran 2.059 kelurahan.


•

P2KP-3 dilaksanakan dari tahun 2005-2011 di 15 propinsi yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, NTT, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat, dan Papua dengan lokasi sasaran 1.726 kelurahan.

Strategi pelaksanaan P2KP adalah: a. Mendorong proses trasnformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya. Proses ini antara lain: •

Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal.

•

Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok.

•

Pembelajaran penerapan konsep tridaya dalam penanggulangan kemiskinan.

b. Pengembangan kapasitas, yaitu dengan membangun kemampuan masyarakat untuk menyiapkan rencana-rencana kegiatan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi maupun kemandirian masyarakat. c. Membangun dan memberdayakan kelembagaan lokal (institutional building) untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal masyarakat di kelurahan. d. Membangun kemitraan (partnership), menjalin sinergi melalui kemitraan antara masyarakat dengan pelaku pembangunan di daerah, khususnya pemerintah daerah di tingkat lokal, kelompok-kelompok keahlian dan stakeholder terkait.

4.4. Komponen Program dan Bantuan Teknis Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Pada pelaksanaannya, P2KP berorientasi pada beberapa komponen yang direalisasikan ke dalam bentuk pelaksanaan pendampingan masyarakat, yaitu: 1. Pengembangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam P2KP tidak berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana, namun justru memperhatikan nuansa pembelajaran, dinamika proses, kesadaran kritis, pelembagaan nilai-nilai dan proses perubahan perilaku/sikap masyarakat. 2. Relawan-relawan masyarakat. Relawan adalah pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, maupun bentuk pengorbanan lainnya untuk mengabdikan diri bagi perjuangan memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta kelompok masyarakat rentan (anak yatim piatu, jompo, korban bencana alam). Keberadaaan relawan untuk membantu masyarakat, terutama warga miskin, agar mampu melakukan proses pembelajaran dan menjadi motor penggerak bagi tercapainya kemandirian masyarakat. Relawan mendapat pendampingan serta penguatan kapasitas, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Tim Fasilitator. 3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah lembaga pimpinan kolektif representatif masyarakat kelurahan/desa, wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat berdasarkan nilai-nilai universal. Setiap keputusan BKM dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat sebagai norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.


4. Perencanaan Partisipatif menyusun Pronangkis. Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penangggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) adalah substansi utama dalam perencanaan pronangkis. Perencanaan partisipatif dibuat dengan mempertimbangkan hasil-hasil pemetaan swadaya masyarakat, keterpaduan dengan rencana dan program kelurahan maupun kebijakan Pemda setempat. 5. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). BKM menjadi motor penggerak dalam membangun forum pembelajaran dalam bentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dipelopori para relawan setempat. Sebagai wadah melembagakan dan menumbuhkembangkan proses pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best practice dan tukar pikiran mengenai berbagai persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal. Hasil-hasil kajian dari KBK menjadi masukan bagi BKM untuk meningkatkan kinerjanya dan juga masukan bagi pemerintah kelurahan hingga pemerintah kota/kabupaten. 6. Forum Komunikasi antar BKM (FKA BKM). Untuk saling menunjang proses belajar dan fungsi kontrol sosial, BKM juga membangun forum pembelajaran di tingkat Kecamatan dan Kota/kabupaten dalam bentuk FKA BKM. BKM memegang peranan strategis sebagai media perencanaan dari bawah (bottom up planning). FKA BKM tingkat Kabupaten berfungsi penting dalam bersinergi dengan Pemda dalam menyusun SKPD (strategi penanggulangan kemiskinan daerah). 7. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Makna dana stimulan BLM sebagai media pembelajaran masyarakat untuk membangun kapasitas sosial dan menumbuhkan Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar bersama dalam melakukan kegiatan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

4.5. Siklus P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B P2KP memiliki langkah-langkah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dikenal sebagai siklus P2KP, berikut ini penjabarannnya: 1. Sosialisasi substansi P2KP. Langkah ini dilakukan secara personal maupun melalui forum-forum pertemuan warga di tingkat kelurahan/desa maupun di tingkat RT, RW, dusun. Sosialisasi juga dilakukan melalui media komunikasi elektronik, diseminasi melalui poster, brosur spanduk maupun leaflet. Strategi sosialisasi dilaksanakan mengacu pada hasil pemetaan sosial Tim Fasilitator. Abdul Husen (27 thn) selaku Fasilitator Kelurahan mengungkapkan bagaimana proses sosialisasi awal di Kelurahan Sei Sikambing B “Sosialisasi awal oleh Faskel pastinya. Masyarakat di kelurahan ini dikumpulkan dengan bantuan Pak Lurah itu tadi. Setelah berkumpul maka dijelaskan apa itu P2KP. Dengan mengertinya masyarakat tentang P2KP maka program akan semakin mudah berjalan. Bentuk lain sosialisasi adalah dalam bentuk media seperti poster dan spanduk.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008) Hal yang serupa mengenai pelaksanaan sosialisasi juga dikatakan oleh Zaharawati selaku Koordinator BKM Ikhlas Persatuan


“Sosialisasi sering, masyarakat kumpul, dikasi pengarahan tiap minggu. Yang melaksanakan sosialisasi adalah Fasilitator Kelurahan.” (Wawancara tanggal 27 November 2008) 2. RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat). Langkah ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali, apakah masyarakat desa/kelurahan siap menerima atau menolak melaksanakan P2KP dengan segala konsekuensi partisipasi dan kontribusinya. 3. Refleksi kemiskinan. Langkah ini tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kriteria, karakteristik, faktor-faktor penyebab kemiskinan dan menggalang kepedulian untuk warga miskin. Mengenai tahapan ini Ibu Zaharawati menyatakan “Kita langsung terjun ke lapangan, yang menentukannya adalah korkot,contoh kriterianya seperti rumah yang terbuat dari papan, penghasilan di bawah standar, kita terjun langsung ke lingkunganlingkungan. Jadi kita melihat sendiri, kita tanya berapa penghasilan mereka,pekerjaannya apa, nah dari situ kita tau dia miskin atau tidak.” (wawancara tanggal 27 November 2008)

4. Pemetaan swadaya. Langkah ini sebagai proses pemetaan dan analisis potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat diklasifikasikan dalam: •

Prasarana lingkungan (fisik), berkaitan dengan kebutuhan pembangunan prasarana permukiman.

•

Ekonomi produktif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha kecil ekonomi produktif sektor informal.

•

Pengembangan sosial dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketrampilan dan kelompok potensial, disamping pemenuhan kebutuhan warga miskin terhadap bantuan maupun santunan sosial.


5. Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Langkah ini dimaksudkan sebagai proses pengorganisasian masyarakat yang dilaksanakan melalui rembug warga. BKM dibentuk dari,oleh, dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya untuk memfasilitasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara partispatif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam proses penanggulangan kemiskinan partisipatif. BKM diperankan sebagai motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali modal sosial berupa nilai-nilai sosial kejujuran, solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, yang berpotensi menjalin jaringan sosial. Proses pemilihan anggota BKM di Kelurahan Sei Sikambing B dikemukakan oleh Zaharawati selaku Koordinator BKM Ihlas persatuan “Pemilihan mereka dilakukan dilingkungan masing-masing. Caranya kita tidak diberitahu secara terbuka dan tidak ada calon, maksudnya tidak ada kampanye untuk calon aggota BKM. Masyararakat yang diambil penilaiannya siapa yang mereka anggap cocok untuk duduk di BKM. Jadi mereka menunjuk. Jadi yang terpilih itu harus bertanggung jawab. Waktu pemilihan ada 11 lingkungan yang ikut dari 22 lingkungan. Alasan yang tidak ikut adalah karena mereka menganggap tidak ada manfaatnya dan Cuma rapat-rapat saja. Jadi terpilihlah dari lingkungan ini dan dibawa ke kelurahan untuk dipilih lagi diantara calon dari lingkungan lain. Jadi tidak ada rekayasa. Anggota BKM diangkat dari calon-calon koordinator yang dipilih tadi.” (Wawancara tanggal 27 November 2008) 6. Perencanaan partisipatif sebagai wujud dalam proses untuk menyusun PJM-Pronagkis (perencanaan

jangka menengah program penanggulangan kemiskinan). PJM-

Pronangkis dirumuskan berdsarkan data-data tabulasi potensi dan masalah melalui kegiatan pemetaan swadaya (survey kampung sendiri). PJM-Pronangkis selanjutnya dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa setempat. Permasalahan dan potensi yang telah diinventarisir dalam Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

PJM-Pronagkis diharapkan dapat mendorong pemecahan masalah berbasis kebutuhan masyarakat. 7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM terbentuk dan tumbuh bersama masyarakat. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Zaharawati selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat

“KSM dibentuk oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Mereka rapat di kelurahan dan kadang-kadang di lingkungan masing-masing. Anggota KSM juga termasuk pemanfaat dana. Jadi masyarakat lingkungan yang memilih, kira-kira siapa yang dapat bertanggung jawab untuk mengelola dana BLM dari lingkungan mereka. Jadi masyarakat lingkungan itu sendirilah yang memilih. Mereka mengadakan rapat di lingkungan masing-masing untuk memilih anggota KSM. Intinya masyarakat sendirilah yang memilih siapa yang dapat mereka percaya untuk mengelola dana BLM. Kemudian dipillihlah ketua, sekretaris, dan bendahara. Contohnya KSM pelatihan menjahit ada sebelas orang. Kesebelas orang ini membentuk KSM. KSM itu cuma tiga orang, ketua, sekretaris, dan bendahara.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

Pembentukannya didasarkan pada data-data kebutuhan masyarakat di dalam PJMPronangkis dilengkapi dengan usulan-usulan (proposal) kegiatan yang diajukan kepada BKM. KSM mengakses dana BLM (bantuan langsung masyarakat) P2KP melalui kegiatan Tridaya (kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan). Rencana kegiatan KSM disesuaikan dengan daftar kebutuhan yang telah tertuang dalam PJM-Pronangkis, dan diseleksi berdasarkan skala prioritas. KSM dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan apabila termasuk dalam kualifikasi dan prioritas yang disetujui melalui rapat BKM. KSM dalam mendapatkan dana dari BKM harus melalui tahapan-tahapan. Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Ibu Zaharawati selaku Koodinator BKM


“Untuk betonisasi jalan KSM mengambil dana melalui tiga tahapan, tahap pertama pencairan dana sebesar 10% yang harus mereka gunakan untuk membeli bahan-bahan, apabila sudah terbeli maka diberikan lagi 60% untuk pelaksanaan tahap awal, jika betonisasi sudah setengah jalan atau hampir siap diberi lagi 30% untuk penyelesaian proyek. Kalau KSM pelatihanpelatihan cuma dua kali tehap pencairan dana. Masing-masing tahap 50%. Jadi KSM tidak langsung diberikan semua uang sekaligus, hal ini gunanya agar penggunaan dana lebih terarah dan jelas.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

4.6. Landasan Hukum P2KP Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: •

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

•

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

•

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

•

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah: •

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah: •

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


4.7. Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I di Kelurahan Sei Sikambing B. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahap I yang telah dikucurkan ke Kelurahan Sei Sikambing B sebesar Rp 100.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan Tridaya (sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat yang merupakan panitia pelaksana program yang telah ditetapkan. Uraian yang lebih rinci mengenai dana BLM dikemukakan oleh Abdul Husen (27 thn) “Dana P2KP dari Bank Dunia 50% dan APBN 50%. BLM I, tahun pertama ada Rp 500.000.000,00. BLM I dananya dari yaitu Rp 100.000.000,00. BLM II dananya dari APBD 250.000.000,00. BLM III dananya dari Bank Dunia 150.000.000,00.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

II, III untuk Bank Dunia sekitar Rp sekitar Rp

Adapun perincian BLM I dikemukakan oleh Zaharawati selaku Koordinator BKM Ikhlas Persatuan “Dana BLM berasal dari Bank Dunia dan APBD. Disalurkan ke rekening BKM yang ada di BANK SUMUT cabang Sei Sikambing B. Jumlah BLM I 100 juta, dibagi untuk tiap kegiatan tridaya. Lingkungan 70%, sosial 10%, dan ekonomi 20%.” (Wawancara tanggal 27 November 2008) •

Alokasi Dana BLM 1 untuk Kegiatan Sosial. Dana BLM I yang dialokasikan untuk kegiatan sosial di Kelurahan Sei Sikambing B

adalah sebesar Rp. 15.150.000,00. Dana ini dibagi menjadi dua yang digunakan untuk kegiatan santunan jompo dan kegiatan santunan anak kurang mampu. Dalam melaksanakan kegiatan sosial ini ada dua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak pada Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

bidang kegiatan masing-masing yang telah ditetapkan dalam tahap pembentukan KSM oleh BKM.

Tabel 8. Alokasi Kegiatan Sosial No.

Jenis Kegiatan

1.

Santunan Orang Jompo

2.

Santunan Anak Kurang Mampu

Nama KSM

Jumlah Alokasi Dana

Jumlah Pemanfaat

Rp. 5.150.000,00

103 orang

Rp. 10.000.000,00

100 orang

Rp 15.150.000,00

203 orang

KSM Ikhlas Beramal. Ketua: Elpina S.Ag KSM Karya Bakti. Ketua: Susanti

TOTAL Sumber: Sekretariat BKM Ikhlas Persatuan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa santunan untuk orang jompo adalah sebesar Rp. 5.150.000,00 yang harus dibagikan kepada 103 orang pemanfaat yang dalam hal ini adalah orang-orang jompo. Setiap orang jompo mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000,00. Adapun dana yang dialokasikan untuk kegiatan santunan anak kurang mampu adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 yang harus dibagikan kepada 100 orang pemanfaat dana BLM yang dalam hal ini adalah anak yatim piatu. Setiap anak kurang mampu mendapatkan santunan dana sebesar Rp. 100.000,00.

•

Alokasi Dana BLM I untuk Kegiatan Ekonomi


Dana BLM I yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi adalah sebesar Rp. 34.800.000,00. Ada lima kegiatan yang kesemuanya adalah merupakan kegiatan pelatihan kemampuan bekerja. Kelima pelatihan tersebut meliputi pelatihan menjahit, mengemudi, montir, salon, dan reparasi HP. Dalam menjalankan kegiatan pelatihan ini ada lima KSM yang bergerak untuk menggunakan dana yang telah dialokasikan.

Tabel 9. Alokasi Kegiatan Ekonomi. No.

Jenis Kegiatan

1.

Pelatihan Menjahit

2.

Pelatihan Mengemudi

3.

Pelatihan Montir

4.

Pelatihan Salon

5.

Pelatihan Reparasi HP

TOTAL

Nama KSM KSM Anggrek. Ketua: Anna Novitri Lase KSM Surya Makmur. Ketua: Muhari KSM Buana Jaya. Ketua: Dedi Kurniawan KSM Nusa Indah. Ketua: Siti Rahma KSM Putra Terampil. Ketua: Boy Pratama

Jumlah Alokasi Dana

Jumlah Pemanfaat

Lama Pelatihan

Rp 7.000.000,00

11 peserta pelatihan

2 bulan

Rp 11.500.000,00


1 bulan

Rp 2.000.000,00

4 peserta pelatihan

2 bulan

Rp 11.000.000,00


2 bulan

Rp 3.300.000,00

3 peserta pelatihan

1 bulan

Rp 34.800.000,00


Sumber: Sekretariat BKM Ikhlas Persatuan


•

Alokasi Dana BLM I untuk Kegiatan Lingkungan Dana BLM I yang dialokasikan untuk kegiatan lingkungan adalah sebesar Rp

48.050.000,00. Fokus dari pelaksanaan kegiatan lingkungan adalah proyek betonisasi jalan. Dalam tahap ini masih 10 lingkungan yang ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Dana yang diberikan kepada masing-masing lingkungan berbeda-beda sesuai dengan panjang dan lebar masing-masing jalan yang ada di tiap-tiap lingkungan.

Tabel 10. Alokasi Kegiatan Lingkungan No.

Jenis Kegiatan

1.

Betonisasi Jalan

2.

Betonisasi Jalan

3.

Betonisasi Jalan

4.

Betonisasi Jalan

5.

Betonisasi Jalan

6.

Betonisasi Jalan

7.

Betonisasi Jalan

Nama KSM Melati III Ketua: Ester Balam Bersemi Ketua: Sopianto Gelatik Bestari Ketua: Abdul Azki Tempua II Ketua: Sukardi Balam Bersatu Ketua: Sofyan Merpati Jaya Ketua: Syahrul Bersama Ketua: Bechhower Tobing

Volume Fisik

Lokasi Lingkungan

Jumlah Dana

Jumlah Pemanfaat

14 m³

Jl. Belibis

Rp 5.275.000,00

20 kk

12 m³

Jl. Balam

Rp 4.962.000,00

32 kk

19,2 m³

Jl. Gelatik

Rp 7.236.000,00

29 kk

8 m³

Jl. Tempua

Rp 3.015.000,00

18 kk

4,8 m³

Jl. Balam

Rp 1.809.000,00

26 kk

9,6 m³

Jl. Merpati

Rp 3.618.000,00

30 kk

12 m³

Jl. Kiwi

Rp 3.618.000,00

21 kk


8.

Betonisasi Jalan

9.

Betonisasi Jalan

10.

Betonisasi Jalan

11.

Betonisasi Jalan

12.

Betonisasi Jalan

Melati IV Ketua: T. Hamzah Damai Ketua: Wahyudi Amal Ketua: Kasman Bonsai Ketua: Diah Lestari Kadar Jaya Ketua: H. Darsono

16 m³

Jl. Belibis

Rp 6.029.000,00

16 kk

8 m³

Jl. Gelatik

Rp 3.116.000,00

27 kk

8 m³

Jl. Merak

Rp 3.015.000,00

20 kk

4 m³

Jl. Merak

Rp 1.357.000,00

30 kk

14 m³

Jl. Kadar

Rp 5.000.000,00

36 kk

Rp 48.050.000,00

305 kk

TOTAL Sumber: Sekretariat BKM Ikhlas Persatuan

Proses pembangunan jalan memakan waktu sekitar dua sampai tiga hari. Dalam pembangunannya masyarakat ikut bergotong-royong sehingga pembangunan jalan dapat selesai dalam waktu yang relatif cepat. Masyarakat juga membayar seorang tukang yang membantu mereka membeton jalan. BAB V ANALISIS DATA

5.1. Implementasi P2KP 5.1.1. Penafsiran Program/Interpretasi Penafsiran program dapat dilihat dari pemahaman tentang P2KP yang merupakan program pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana para pelaksana program ini mengerti dan memahami betul tujuan akhir dari program yang dikeluarkan. Sehingga dalam


pelaksanaan program ini para pelaksana memiliki arah yang jelas dan mampu melaksanakan program sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B yang menjadi pelaksana adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam hal ini BKM dari awal tahap pelaksanaan P2KP selalu didampingi oleh Fasilitator Kelurahan. Dari latar belakang program P2KP yang telah dipaparkan dapat lebih dipahami tujuan dari dikeluarkannya program ini serta hasil yang akan diperoleh dari berhasilnya program ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan juga dapat diketahui sejauh mana tingkat pemahaman para pelaksana P2KP akan tujuan dan prinsip-prinsip P2KP. Pemahaman dari pihak pelaksana dapat dilihat dari pernyataan Fasilitator Kelurahan yaitu Abdul Husen akan latar belakang dilaksanakannya P2KP “P2KP dilakukan karena melihat garis kemiskinan di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang cukup banyak. Oleh karena itu dibutuhkan programprogram yang realisasinya ke masyarakat. Sebenarnya program kemiskinan itu banyak, Cuma pelakunya adalah pemerintah dan sering salah sasaran. P2KP dibentuk supaya sasaran program penanggulangan kemiskinan tepat.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

Beliau juga menyatakan apa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dilakukan dalam pelaksanaan P2KP “Nilai-nilai luhur yang jujur, ikhlas, proaktif, dan rasa kebersamaan.” Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa prinsip dan nilai P2KP telah diterapkan dilapangan. Para pelaksana dalam hal ini BKM adalah orang-orang yang jujur dalam melaksanakan P2KP. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Zaharawati selaku Koordinator BKM Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

“Insya Alloh. Yang saya lihat selama ini mereka para anggota BKM mudahmudahan adalah orang-orang yang ikhlas.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh perkataan Rudy Asriandy.S.STP sebagai Lurah di Kelurahan Sei Sikambing B mengenai pelaksanaan P2KP di lapangan “Sangat transparan dan dalam kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan.” (Wawancara tanggal 24 November 2008)

5.1.2. Pengorganisasian Untuk melaksanakan suatu program secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang terkadung maka perlu adanya pembentukan suatu badan yang bertindak sebagai pelaksana yang juga sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Pengorganisasian ini bukan hanya sekedar menyangkut pembentukan unit/badan tetapi juga metode yang digunakan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat terwujud program yang terstruktur dan terarah, sehingga bantuan dana yang diberikanpun dapat mengalir tepat pada sasaran. Untuk melaksanakan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B maka dibentuklah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini merupakan salah satu tahap dari siklus P2KP. BKM ini adalah suatu badan kolektif masyarakat yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan P2KP pada tingkat kelurahan. BKM di Kelurahan Sei Sikambing B diberi nama BKM Ikhlas Persatuan. Ibu Zaharawati selaku Koordinator BKM menceritakan bagaimana proses pembentukan dan pemilihan anggota BKM “Pemilihan mereka dilakukan dilingkungan masing-masing. Caranya kita tidak diberitahu secara terbuka dan tidak ada calon, maksudnya tidak ada kampanye untuk calon aggota BKM. Masyararakat yang diambil Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

penilaiannya siapa yang mereka anggap cocok untuk duduk di BKM. Jadi mereka menunjuk. Jadi yang terpilih itu harus bertanggung jawab. Waktu pemilihan ada 12 lingkungan dari 22 lingkungan. Alasan yang tidak ikut adalah karena mereka menganggap tidak ada manfaatnya dan cuma rapatrapat saja. Jadi terpilihlah dari lingkungan ini dan dibawa ke kelurahan untuk dipilih lagi diantara calon dari lingkungan lain. Jadi tidak ada rekayasa. Anggota BKM diangkat dari calon-calon koordinator yang dipilih tadi.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

Dari apa yang diceritakan oleh Ibu Zaharawati dapat kita ketahui bahwa pembentukan dan pemilihan anggota BKM sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi prosedur P2KP. Dalam prosedur P2KP anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusanutusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau track record perbuatan baiknya. Mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan dilakukan secara tertulis serta rahasia. Anggota –anggota pimpinan kolektif tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin. Kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat dari masyarakat merupakan imbalan yang tidak ternilai harganya untuk dapat berbuat terhadap sesama khususnya kaum miskin dan tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Koordinator BKM, yaitu Ibu Zaharawati “Bekerjalah untuk betul-betul membantu masyarakat. Tunjukkan bahwa kita betul-betul mau membantu mereka.” (Wawancara tanggal 27 November 2008) BKM membawahi beberapa unit pengelola. Mengenai unit pengelola Ibu Zaharawati berkata “Ada tiga unit. Unit lingkungan, sosial, dan keuangan. Unit lingkungan diketuai Deni, unit sosial diketuai bu Sondang, dan unit keuangan diketuai bu Siti. Tiap-tiap bidang mengurus urusannya masing-masing. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

(Wawancara tanggal 27 November 2008)

Dari pernyataan Ibu Zaharawati dapat diketahui bahwa ada tiga unit yang dibawahi oleh BKM yaitu Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Setiap unit mengelola urusannnya masing-masing. Dengan adanya unit-unit pengelola maka prosedur kegiatan P2KP menjadi jelas dan tidak tumpang tindih. Tanggung jawab masalah sosial ada pada Unit Pengelola Sosial, tanggung jawab masalah lingkungan ada pada Unit Pengelola Lingkungan, begitu juga tanggung jawab masalah keuangan ada pada Unit Pengelola Keuangan. Ketiga unit ini pada akhirnya akan bertanggung jawab kepada Koordinator BKM. Suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan P2KP ini adalah sumberdaya yang terdapat dalam BKM. BKM adalah lembaga kolektif yang menjalankan P2KP di lingkungan kelurahan. Sumber daya yang harus ada adalah sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas yang dimiliki dalam bekerja. Mengenai sumber daya manusia, Abdul Husen selaku Fasilitator Kelurahan menyatakan “Yang duduk di sini di BKM menurut saya adalah orang-orang yang pantas, memang dari awal masuknya P2KP agak kacau. Setelah terpilih menjadi anggota BKM saya lihat kinerja mereka agak bagus. Untuk melakukan team work mereka betul-betul mampu dan bekerja sesuai tupoksi. Jadi tupoksi ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan Alhamdulillah ketika ada LPJ masyarakat tidak ada yang komplain karena BKM menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan lancar.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa anggota BKM yang terpilih adalah orang-orang yang tepat. Mereka adalah orang-orang yang mampu bekerja dengan baik. Namun ada beberapa saat sebagian dari mereka tidak aktif mengikuti rapat anggota BKM. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Hal ini dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak digaji dan juga mempunyai pekerjaan lain. Hal ini seperti apa yang diutarakan oleh Ibu Zaharawati “Anggota BKM sekarang yang aktif tidak semua, karena tidak bergaji. Biarpun tidak tiap rapat ikut tapi minimal mereka datang tiap bulan sekali. Dan jika ada pelaksanaan dilapangan mereka ikut. Jadwal rapat kita sudah ada, jadi mana yang mau kerja ayo kerja dan tidak ada yang mengeluh.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

Selain BKM lembaga lain yang penting adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM bertindak sebagai panitia pelaksana proyek yang sudah direncanakan. KSM terdiri dari tiga orang panitia, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. KSM juga termasuk pemanfaat dana. Anggota KSM adalah orang-orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat dilingkungan untuk mengelola dana BLM yang dicairkan dari BKM. Dalam mencairkan dana dari BKM pihak KSM harus melalui tiga tahapan seperti yang diutarakan oleh Ibu Zaharawati selaku Koordinator BKM “Untuk betonisasi jalan KSM mengambil dana melalui tiga tahapan, tahap pertama pencairan dana sebesar 10% yang harus mereka gunakan untuk membeli bahan-bahan, apabila sudah terbeli maka diberikan lagi 60% untuk pelaksanaan tahap awal, jika betonisasi sudah setengah jalan atau hampir siap diberi lagi 30% untuk penyelesaian proyek. Kalau KSM pelatihanpelatihan cuma dua kali tehap pencairan dana. Masing-masing tahap 50%. Jadi KSM tidak langsung diberikan semua uang sekaligus, hal ini gunanya agar penggunaan dana lebih terarah dan jelas.”

Mengenai jumlah nominal sumber daya keuangan atau BLM tahap I ini Abdul Husen selaku Fasilitator Kelurahan menyatakan “Kurang cukup menurut saya. Jumlah KK miskin banyak, sementara untuk dana sosial saja perorangnya Cuma Rp 100.000,00 sementara KK miskin masih banyak yang belum terbantu, tapi sebenarnya bukan dana bantuan itu yang kita harapkan, ini Cuma dana rangsangan saja, yang kita harapkan adalah perubahan moral masyarakat itu tadi. Kita harus bersyukur juga, Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

dengan adanya program ini masyarakat cukup terbantulah. Kalau keluhankeluhan dan masalah-masalah pastilah ada. Masyarakat ini kan tidak pernah puas, dikasi uang segunung mau minta dua gunung, masyarakat ini seperti itu, tidak pernah puas. Tetapi masyarakat sudah merasakan sudah cukup membantu, dan ada proses pembelajaran. Masyarakat mendapatkan dana ini bukan gampang, ada prosesnya, bukan dipersulit, maksudnya bikin proposal, dan ini termasuk proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran, baik moral maupun intelektual.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

Meskipun dana yang dikucurkan dianggap kurang memadai, masyarakat sudah cukup merasa terbantu dan bersyukur seperti apa yang diutarakan oleh Ibu Zaharwati selaku Koordinator BKM “Menurut saya sudah cukup. Apa yang diberi dimanfaatkan.” Adapun mengenai fasilitas pekerjaan, penulis melihat bahwa fasilitas yang ada kurang maksimal. BKM mempunyai Kantor Sekretariat di Kantor Kelurahan yang difasilitasi oleh Pak Lurah. Namun hal ini tidak didukung oleh fasilitas lain yang dapat membantu lebih baik dalam bekerja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Abdul Husen selaku Fasilitator Kelurahan “Kalau fasilitas kurang cukup. Sebenarnya BKM harus punya komputer supaya program-program ke depan berjalan lebih lancar seperti untuk administrasi. Segalanya sebenarnya tidak boleh pakai tulis tangan. Printer juga seharunya ada. Tapi kita jugakan harus melihat dana yang diberikan oleh P2KP ini bukanlah sangat besar biarpun bermanfaat.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

Namun kekurangan fasilitas tersebut tidaklah menghalangi BKM dalam bekerja. Selama ini dalam bekerja mereka memakai note book milik Fasilitator Kelurahan yang mereka gunakan untuk menyimpan data dan mengetik data-data dan laporan pertanggung jawaban. Dalam berjalannya P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B ini didukung juga oleh Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

pihak pemerintah. Dalam penelitian ini penulis dapat melihat peran dari pemerintah, dalam hal ini adalah pihak kelurahan. Pihak kelurahan selain memberi fasilitas kantor sekretariat BKM juga menjadi tempat para anggota BKM meminta pengarahan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Zaharawati “Peran kelurahan banyak. Kita selalu meminta arahan dari pak lurah. Kami juga diberi fasilitas kantor sekretariat.” (Wawancara tanggal 27 November 2008) Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Abdul Husen “Kalau dari pemda pasti ada, karena apapun ceritanya mereka harus menyediakan dana untuk P2KP. Contoh partisipasi mereka seperti pihak kelurahan. Pak lurah harus memfasilitasi tempat, juga untuk mengumpulkan masyarakat. Dengan tanpa adanya bantuan dari pak lurah dan kepling maka program ini tidak berjalan. Dari kecamatan ada PJOK yang menjadi pengawas.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

5.1.3. Penerapan. Penerapan adalah mengenai bagaimana mengatarkan rencana-rencana yang telah ditetapkan bersama dalam bentuk nyata. Hal yang dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana Dana Bantuan Masyarakat itu teralokasikan dengan baik dan tepat sasaran. Dana Bantuan Langsung I di Kelurahan Sei Sikambing B berasal dari Bank Dunia, dan pembagiannya adalah sebagai mana yang diungkapkan oleh Ibu Zaharawti “Dana BLM berasal dari Bank Dunia dan APBD. Disalurkan ke rekening BKM. Jumlah BLM I 100 juta, dibagi untuk tiap kegiatan tridaya. Lingkungan 70%, sosial 10%, dan ekonomi 20%.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)


Dana yang BLM I yang disalurkan pada kelurahan Sei Sikambing B adalah Rp 100.000.000,00. Dari tabel-tabel alokasi dana yang penulis cantumkan pada penyajian data dapat dilihat jumlah konkrit dari pembagian dana BLM I yang dialokasikan untuk tiga bidang tridaya, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk kegiatan sosial yang berupa santunan anak kurang mampu dan orang-orang jompo realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan laporan keuangan KSM adalah sebesar Rp 15.150.000,00. Untuk kegiatan ekonomi dana dipergunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti; pelatihan menjahit, pelatihan mengemudi, pelatihan montir, pelatihan salon, dan pelatihan reparasi HP. Dana untuk kegiatan ekonomi ini sebesar Rp 34.800.000,00 yang perinciannya dapat dilihat di penyajian data. Adapun dana untuk kegiatan lingkungan adalah sebesar Rp 48.050.000,00. Dana ini digunakan untuk proyek betonisasi jalan yang diadakan di 10 lingkungan. Masing-masing lingkungan mendapat dana sesuai dengan ukuran jalan yang akan dibeton dan perinciannya dapat dilihat di tabel alokasi lingkungan yang ada di penyajian data. Jika ketiga dana yang dipakai untuk masing-masing bidang pelaksanaan tersebut dijumlahkan maka jumlah totalnya adalah sebesar Rp 98.000.000,00 dari total dana BLM I yang berjumlah Rp 100.000.000,00. Maka akan didapat sisa dana Rp 2.000.000,00. Setelah penulis menanyakan ke mana alokasi dana sisa itu disalurkan maka Koordinator BKM mengatakan bahwa dana tersebut digunakan sebagai dana operasional kegiatan mereka, seperti untuk uang transportasi dan lainnya. Dan hal ini adalah suatu hal yang dapat dimaklumi menurut penulis.


Dengan kejelasan jumlah alokasi dana tersebut maka panitian pelaksana yang dalam hal ini adalah KSM melaksanakannya sesuai apa yang telah ditetapkan. Program dilaksanakan dengan jelas, lancar, dan baik tanpa adanya penyelewengan dana. Dengan kata lain alokasi dana berjalan dengan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Rudy Asriandy selaku Lurah Sei Sikambing B “Program P2KP merupakan program yang sangat jelas, transparan dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Wawancara tanggal 24 November 2008)

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Fasilitator Kelurahan yaitu Abdul Husen “Sampai saat ini Alhamdulillah transparan karena bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari print out Bank kita photo copy dan ditempelkan di papan informasi di sekretarian dan di tempat-tempat yang gampang dilihat masyarakat. Misalnya di gang-gang dibuat papan informasi dan itu menjadi sebuah uji publik. Nama-nama yang mendapat bantuan ditempelkan di situ, jadi ada tanggapan dari masyarakat, misalnya jika ada yang dianggap kaya oleh masyarakat maka mereka bisa melapor. Selama ini ada laporan seperti itu, tapi setelah diinvestigasi itu cuma sentiment saja, dan tidak ada salah sasaran.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

Dalam pelaksanaannya di lapangan masyarakat menyambut positif dan bersikap disiplin dalam melaksanakan proyek-proyek P2KP. Hal ini dinyatakan oleh Koordinator BKM Ibu Zaharawati “Masyarakat cukup disiplin, mereka benar-benar gotong royong, mereka sangat bersyukur.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)


Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini juga cukup maksimal dan sangat mendukung terlaksananya program ini. Ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh Pak Lurah mengenai partisipasi masyarakat “Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program P2KP ini sangat mendukung. Baik dari fisik/tenaga atau tanah.” (Wawancara tanggal 24 November 2008)

Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah swadaya masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Koordinator BKM “Selain itu juga ada swadaya masyarakat. Misalnya ada kegiatan mereka menyumbang makanan dan tenaga. Untuk lingkungan ada tukang yang dibayar sekedarnya dan dibantu masyarakat.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

5.2. Masalah-masalah dan hambatan yang timbul. Dalam setiap pelaksanaan suatu program tentu dapat dipastikan ada masalahmasalah dan hambatan yang timbul. Di sini penulis akan mencantumkan masalah-masalah apa saja yang timbul. Ibu Zaharawati selaku Koordinator BKM menyatakan masalahmasalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan P2KP “Ada lingkungan-lingkungan yang tidak berpartisipasi. Tapi setelah melihat BLM I ini berjalan baik masyarakat mulai percaya. Mereka marah kepada keplingnya karena tidak berperan aktif dalam mengikuti P2KP.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

Dalam pelaksanaan P2KP tahap pertama ini ada sekitar 11 lingkungan yang ikut dari 22 lingkungan yang ada di kelurahan Sei Sikambing B. Sosialisasi sudah dilakukan di setiap kelurahan, namun akibat kepala lingkungan yang tidak kooperatif dalam menanggapi


program ini masyarakat di lingkungan tersebut tidak diikut sertakan dalam program ini. Sikap tidak kooperatif ini digambarkan oleh Ibu Zaharawati seperti berikut ini “Sebabnya yang pasti karena dia gak perduli sama masyarakat lingkungannya sendiri, yang gak mau ngomong kayak gini, ‘mana ada tu, buat capek aja, dulu pun ada kayak gitu, cakap-cakap aja program ini, tapi kenyataannya gak ada’. Bahkan faskel sendiri sempat berdebat sama yang ngomong kayak gitu tadi, tapi faskel gak mau kasi tau namanya. Ada kepling yang bilang, ‘Ngapain susah-susah kasi masyarakat, kasi aja sama kami, biar kami yang urus’, sementara program ini kan gak boleh pegawai pemerintah yang megang, harus masyarakat sendiri yang urus. Ada diundang kepling-kepling ke kelurahan, atau ada juga kepling yang kirim wakil dari lingkungan dia, pernah kepling yang gak ikut itu di undang, tapi dia merasa lebih tinggi dari kami, kami gak dianggap, kayak orang gak berpendidikan dianggap kami ini. Kami dating ke lingkungan nawarkan bantuan P2KP, masyarakatpun dah mau. Jadi kami suruh bikin proposal, kalo gak bisa kami Bantu. Waktu dah siap mereka bikin. Kami minta mereka jumpa kepling untuk minta tanda tangan. Tapi kepling malah suruh kami yang datang jumpai dia. Masyarakat bilang ke kepling, ‘gak mungkin orang BKM jumpa bapak minta teken, kan kami yang minta sama BKM, masa malah BKM jumpai bapak’. Terakhir keplingnya tetap gak mau teken. Mereka kepling itu juga kadang-kadang fitnah kami. Pernah kami bakarbakar ikan malah dituduh pake uang BLM.” (Wawancara tanggal 27 November 2008)

Permasalahan lain yang timbul adalah seringnya masyarakat menanyakan kapan BLM tahap I dapat sampai kepada mereka, dengan kata lain mereka menunjukkan sikap tidak sabar.

Dalam hal ini solusinya adalah dilakukan pendekatan dan diberikan

pemahaman bahwa pencairan dana BLM I butuh waktu dan ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti penyusunan proposal. Kendala lain yang ada ketika pelaksanaan kegiatan adalah adanya masyarakat yang protes/keberatan menanyakan mengapa mereka tidak mendapat bantuan dana. Dalam hal ini pihak BKM memberi penjelasan bahwa masyarakat yang mendapat santunan sesuai dengan kesepakatan di siklus pemetaan swadaya. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

5.3. Perubahan-perubahan di masyarakat setelah pelaksanaan P2KP tahap I. Hal sebenarnya yang ingin dicapai dalam P2KP adalah perubahan-perubahan positif yang menjadikan masyarakat yang berdaya. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Husen sebagai Fasilitator Kelurahan “Dalam P2KP yang dilakukan adalah pembelajaran. Diberikan kepada mereka muatan-muatan agar menjadi berdaya. Jadi dalam P2KP bukan bantuannya yang dilihat tapi perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi di masyarakat. Yang tadinya masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya, tidak jujur menjadi jujur, rasa kebersamaan lebih kuat, rasa partisipasi menguat, ini harapan kita, sehingga nanti jika ada program pengentasan kemiskinan lain yang disalurkan pemerintah akan gampang menyalurkan bantuan, tidak lagi bentuk instant.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008) Perubahan-perubahan yang diharapkan di atas sudah dapat dilihat di masyarakat seperti yang dikatakan oleh Abdul Husen “Contoh perubahan di masyarakat adalah yang tadinya tidak bisa membentuk forum diskusi dan berbicara di dalamnya sekarang sudah tidak seperti itu lagi, sudah mulai kritis, masyarakat sudah bisa melakukan monitoring dan evaluasi, mereka bisa melihat cara kerja P2KP dan BKM. Berarti ini menunjukkan adanya perubahan. Tadinya masyarakat apatis dan memiliki mindset yang tidak baik terhadap program pemerintah, dan sejak P2KP ini dilaksanakan maka sudut pandang masyarakat sudah mulai berubah, mereka sudah lebih bersikap positif karena mereka menganggap P2KP ini adalah program yang bisa membuat mereka lebih baik.” (Wawancara tanggal 11 Desember 2008)

Meskipun menurut penulis dana BLM I masih kurang cukup banyak, tapi penulis melihat masyarakat sudah sangat bersyukur bisa merasakan manfaat dari pengalokasian Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

dana BLM I ini. Bapak Abdul Azki selaku ketua KSM Gelatik Bestari yaitu salah satu KSM dalam proyek betonisasi jalan berkata “Alhamdulillah, kami masyarakat lingkungan ini sangat senang mendapat bantuan dari BKM, jalan dilingkungan kami ini sudah sangat jelek, dari dulu gak pernah di aspal, mau kami aspal pun gak ada duit. Sekarang jalan kami ini sudah bagus, ini akan kami jaga seterusnya agar kondisi jalan ini tetap baik karena kami sendirilah masyarakat sini yang membangunnya, gotong royong, jadi ini hasil kerja kami bersama.” (Wawancara tanggal 23 Desember 2008)

Pernyataan lain diberikan oleh Muhari selaku Ketua KSM Surya Makmur yang merupakan salah satu KSM dalam bidang pelatihan, yaitu pelatihan mengemudi “Ya, saya sudah bisa menyetir, kawan-kawan yang lain juga seperti itu, saya sendiri mungkin mau cari kerja yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan ini, mau kerja jadi sopir angkot, saya ada saudara yang bisa usahakan, yang penting saya sudah bisa bawa mobil lah.” (Wawancara tanggal 24 Desember 2008) Penulis pribadi melihat perubahan-perubahan dalam bentuk fisik seperti jalan-jalan yang sudah di aspal. Masyarakat sekitar merasa sangat bersyukur dan merasakan manfaatnya. Mereka menjadi merasa bertanggung jawab, hal ini karena merekalah yang membangun jalan tersebut. Jadi penulis melihat ada semacam perasaan sama-sama memiliki di antara masyarakat terhadap jalan-jalan yang sudah di aspal. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah mendapat pelatihan mereka sangat merasakan manfaatnya. Kepercayaan diri mereka telah lebih meningkat setelah sebelumnya mereka merasa sangat tidak produktif. Mereka-mereka yang sudah punya keahlian mempunyai rencana untuk meminjam dana bergulir yang menjadi prioritas pelaksanaan P2KP tahap BLM II nantinya. Diantara mereka ada yang berkeinginan untuk meminjam dana untuk membuka usaha sesuai keahlian yang sudah ia miliki, seperti yang diutarakan oleh Anna Novitri Lase selaku Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

ketua KSM Anggrek yang merupakan salah satu KSM yang bergerak dalam bidang pelatihan, yaitu pelatihan menjahit “Saya rencana mau sama kawan-kawan di sini mau buka usaha tukang jahit. Minjam nanti kalo BLM II keluar, ya gabung juga lah sama uang dari kita juga. Sayang punya keahlian gak dimanfaatkan, apalagi sekarang cari kerja susah minta ampun, syukur juga lah ada P2KP di sini.” (Wawancara tanggal 24 Desember 2008) BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian ini maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai P2KP. 1. Masalah kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan telah sangat lama ada dan dicari berbagai usaha untuk mengentaskannya. Usaha-usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan selama ini dianggap belum menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri, yaitu keberdayaan masyarakat sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itulah timbul program pengentasan kemiskinan yang dinamakan P2KP. P2KP sendiri merupakan salah satu dari banyak program yang dibawahi oleh PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Dalam P2KP yang sangat diharapkan adalah perubahan-perubahan positif yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dana P2KP dianggap hanyalah sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah, namun juga dengan bantuan pemerintah tersebut mereka bisa menjadikan diri mereka sendiri


berdaya. Hal ini seperti perumpamaan yang pernah penulis dengar, “Jangan beri ikan kepada masyarakat, tetapi beri pancing agar mereka mencari ikan sendiri.” 2. P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B sudah berjalan cukup baik dan terlaksana sesuai alur siklus P2KP. Dana BLM yang sudah diberikan kepada masyarakat P2KP adalah dana BLM I. Dana ini berasal dari Bank Dunia. Dana BLM I ini sudah dialokasikan sesuai perencanaan yang dibuat bersama oleh masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di kelurahan Sei Sikambing B. Dana BLM I ini penggunaannya lebih diprioritaskan untuk kegiatan lingkungan, hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang memang cukup buruk. 3. P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B dilaksanakan oleh BKM yang selalu didampingi oleh Fasilitator Kelurahan. Anggota BKM adalah orang-orang yang memang tepat untuk melaksanakan P2KP di kelurahan mereka. Penulis tidak menjumpai adanya ketidakjujuran dan sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh anggota BKM. Semua dana dicatat dengan transparan dan jelas. 4. Sikap masyarakat terhadap P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B terbagi dua. Sebagian besar masyarakat menyambut positif kegiatan ini dan sebagian lagi bersikap apatis. Namun setelah BLM I berhasil berjalan dengan baik maka masyarakat yang bersikap apatis tadi akhirnya mulai percaya dan berharap akan dapat ikut berpartisipasi dalam pengalokasian dana BLM selanjutnya. 5. Peran pemerintah daerah dalam hal ini penulis lihat masih terbatas pada peran pihak Kelurahan. Meskipun demikian hal ini penulis anggap cukup dapat dimaklumi karena


BLM I ini masih dianggap sebagai proses awal dari pembelajaran masyarakat itu sendiri. Pihak Kelurahan sendiri sudah berperan dan berpartisipasi dengan cukup aktif. 6. Penulis mendapati ada beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B. Namun masalah-masalah itu dapat diatasi dengan sikap kepala dingin pihak BKM. Hal ini sekali lagi menunjukkan sikap profesionalitas pihak BKM. 7. Dapat diketahui adanya perubahan-perubahan yang cukup positif dari pola sikap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan P2KP. Mereka merasa punya kemampuan dan lebih mampu berpikir positif.

6.2. Saran. Melihat dari pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B, ada beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk dipertimbangkan: 1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B. 2. Perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat akan sikap positif masyarakat sehingga mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan, hal ini dilakukan dapat dilakukan oleh pihak BKM yang dibantu oleh masyarakat yang telah merasakan keberhasilan implementasi BLM tahap I. 3. Perlunya peningkatan peran Pemda dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Sei Sikambing B.


4. Perlunya sikap komitmen yang lebih tinggi dari anggota BKM dalam menjalankan tugas kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU: Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005

Hikmat, Harry. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung, Humaniora Utama Press,2001.

Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, PT. Raja Hrasindo Persada, 1991.

Korten, C. David. Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 2002. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 1990

Putra, Fadillah. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Singarimbun, Masri. Metode Penelitian Survey. Jakarta, LP3ES, 1995.

Subarsono,AG. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, C.V. Alfabeta, 2005

Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung, Alfabeta, 2005.

Suharto, Edi. dkk., Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, Bandung: STKSPress, 2004.

Sulistyani, Ambar Teguh, “Penyaluran Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan”, Gava Media, Yogyakarta,2004.

Sumodiningrat, Gunawan. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta, Gramedia, 1999.

Syafiie, Inu Kencana., Tandjung, Djamaludin., Modeong, Suparadan., Ilmu Administrasi Publik. Jakarta, Rineka Cipta, 1999.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta, YPAPI dan Lukman Offset, 2003. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta, YPAPI, 2003.

Yusran, Andi. Kelembagaan Partisipasi Kewenangan. Suska Press, Riau, 2006.

INTERNET: http://www.pu.go.id/publik/P2KP/Des/memahami99.htm www.p2kp.org www.pemkomedan.go.id www.pnpm.org

HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Abdul Husen (27 thn) selaku Fasilitator Kelurahan. Wawancara tanggal 11 Desember 2008

A. Penafsiran. •

Menurut bapak apakah latar belakang dilaksanakannya P2KP? Jawab: P2KP dilakukan karena melihat garis kemiskinan di Indonesia khususnya Sumatera Utara yang cukup banyak. Oleh karena itu dibutuhkan program-program yang


realisasinya ke masyarakat. Sebenarnya program kemiskinan itu banyak, Cuma pelakunya adalah pemerintah dan sering salah sasaran. P2KP dibentuk supaya sasaran program penanggulangan kemiskinan tepat. •

Menurut bapak prinsip-prinsip apa saja yang harus dipegang dalam pelaksanaan P2KP? Jawab: Nilai-nilai luhur yang jujur, ikhlas, proaktif, dan rasa kebersamaan.

B. Pengorganisasian. •

Apakah pelaksanaan P2KP di kelurahan ini memiliki program kerja yang jelas? Jawab: Menurut hemat saya sudah sangat jelas, karena mulai dari persiapan administrasi masyarakat sudah diajari cara membuat proposal. BKM membuat rencana anggaran biaya, dan setiap pembelian sekecil apapun itu harus ada bonnya. Inilah letak transparansi itu tadi, atau tertib administrasi. Yang memberi penjelasan untuk halhal itu tadi adalah saya sebagai fasilitator kelurahan dan dilakukan ketika sosialisasi awal. Tapi setelah adanya BKM pihak masyarakat jika ingin bertanya, maka bertanya kepada pihak BKM saja dan BKM bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat. Tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh BKM maka tidak ada salahnya saya harus turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keluhan-keluhan masyarakat ini.

•

Apakah sumber daya yang ada baik SDM, keuangan, dan fasilitas cukup mendukung terlaksananya P2KP dengan baik?


Jawab: Menurut saya sudah cukup baik. •

Menurut bapak apakah anggota BKM yang terpilih adalah orang-orang yang tepat dan berkomitmen tinggi untuk berperan dengan maksimal dalam pelaksanaan P2KP? Jawab: Yang duduk di sini di BKM menurut saya adalah orang-orang yang pantas, memang dari awal masuknya P2KP agak kacau. Setelah terpilih menjadi anggota BKM saya lihat kinerja mereka agak bagus. Untuk melakukan team work mereka betul-betul mampu dan bekerja sesuai tupoksi. Jadi tupoksi ini berjalan sesuai dengan aturanaturan yang ada dan Alhamdulillah ketika ada LPJ masyarakat tidak ada yang komplain karena BKM menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan lancar.

•

Bagaimana dengan fasilitas yang tersedia di BKM, apakah sudah cukup baik? Jawab: Kalau fasilitas kurang cukup. Sebenarnya BKM harus punya computer supaya program-program ke depan berjalan lebih lancer seperti untuk administrasi. Segalanya sebenarnya tidak boleh pakai tulis tangan. Printer juga seharunya ada. Tapi kita jugakan harus melihat dana yang diberikan oleh P2KP ini bukanlah sangat besar biarpun bermanfaat. Makanya diharapkan BKM bisa melakukan channeling, misalnya ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan programprogram ini, swasta maupun BUMN. Dan arah ke sana sudah ada, kita kemarin sudah berbicara dengan pihak jamsostek, jadi mereka ada program juga untuk


pemberdayaan masyarakat sekitar 2,5 % atau 2%, itulah yang ingin kita ambil, jadi untuk sementara masih pada tahap lobi-lobi saja. •

Darimana dana Bantuan Langsung Masyarakat ini berasal? Jawab: Dana P2KP dari Bank Dunia 50% dan APBN 50%. BLM I, II, III untuk tahap pertama ada Rp 500.000.000,00. BLM I dananya dari Bank Dunia yaitu Rp 100.000.000,00. BLM II dananya dari APBD sekitar Rp 250.000.000,00. BLM III dananya dari Bank Dunia sekitar Rp 150.000.000,00.

•

Apakah menurut bapak dana yang didapat sudah mencukupi untuk melaksanakan P2KP dengan efektif? Jawab: Kurang cukup menurut saya. Jumlah KK miskin banyak, sementara untuk dana social saja perorangnya Cuma Rp 100.000,00 sementara KK miskin masih banyak yang belum terbantu, tapi sebenarnya bukan dana bantuan itu yang kita harapkan, ini Cuma dana rangsangan saja, yang kita harapkan dalaha perubahan moral masyarakat itu tadi. Kita harus bersyukur juga, dengan adanya program ini masyarakat cukup terbantulah. Kalau keluhan-keluhan dan masalah-masalah pastilah ada. Masyarakat ini kan tidak pernah puas, dikasi uang segunung mau minta dua gunung, masyarakat ini seperti itu, tidak pernah puas. Tetapi masyarakat sudah merasakan sudah cukup membantu, dan ada proses pembelajaran. Masyrakat mendapatkan dana ini bukan gampang, ada prosesnya, bukan dipersulit, maksudnya


bikin proposal, dan ini termasuk proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran, baik moral maupun intelektual. •

Manakah di antara bidang pelaksanaan yang mendapat perhatian lebih besar dalam berjalannya P2KP di sini? Jawab: Lingkungan lebih banyak, soalnya dikelurahan ini kalau hujan sering banjir, ganggang juga belum dibeton jalannya.

•

Bagaimana bapak melihat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan ini dan bagaimana bentuk komitmennya? Jawab: Kalau dari pemda pasti ada, karena apapun ceritanya mereka harus menyediakan dana untuk P2KP. Contoh partisipasi mereka seperti pihak kelurahan. Pak lurah harus memfasilitasi tempat, juga untuk mengumpulkan masyarakat. Dengan tanpa adanya bantuan dari pak lurah dan kepling maka program ini tidak berjalan. Dari kecamatan ada PJOK.

C. Penerapan •

Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang P2KP kepada masyarakat dan siapakah yang mensosialisasikannya? Jawab: Sosialisasi awal oleh faskel pastinya. Masyarakat di kelurahan ini dikumpulkan dengan bantuan pak lurah itu tadi. Setelah berkumpul maka dijelaskan apa itu


P2KP. Dengan mengertinya masyarakat tentang P2KP maka program akan semakin mudah berjalan. Bentuk lain sosialisasi adalah dalam bentuk media seperti poster dan spanduk. •

Apakah menurut bapak P2KP di kelurahan ini dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Jawab: Sampai saat ini Alhamdulillah transparan karena bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari print out Bank kita photo copy dan ditempelkan di papan informasi di sekretarian dan di tempat-tempat yang gampang dilihat masyarakat. Misalnya di gang-gang dibuat papan informasi dan itu menjadi sebuah uji publik. Nama-nama yang mendapat bantuan ditempelkan di situ, jadi ada tanggapan dari masyarakat, misalnya jika ada yang dianggap kaya oleh masyarakat maka mereka bisa melapor. Selama ini ada laporan seperti itu, tapi setelah diinvestigasi itu cuma sentiment saja, dan tidak ada salah sasaran.

•

Bagaimana bapak melihat partisipasi masyarakat di kelurahan ini? Jawab: Saya nilai cukup maksimal. Meskipun tanggapan negatif selalu ada. Cuma bagaimana yang penting program ini dilakukan dengan benar sesuai aturan-aturan yang ada di P2KP. Contoh tanggapan sinis masyarakat biasanya berupa ucapanucapan seperti “apa tuh P2KP, cuma rapat-rapat saja”. Hal itu lebih karena masyarakat sudah terbiasa dengan bantuan-bantuan instant dan cara berpikir mereka yang agak pragmatis. Dalam P2KP yang dilakukan adalah pembelajaran. Diberikan


kepada mereka muatan-muatan agar menjadi berdaya. Jadi dalam P2KP bukan bantuannya yang dilihat tapi perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi di masyarakat. Yang tadinya masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya, tidak jujur menjadi jujur, rasa kebersamaan lebih kuat, rasa partisipasi menguat, ini harapan kita, sehingga nanti jika ada program pengentasan kemiskinan lain yang disalurkan pemerintah akan gampang menyalurkan bantuan, tidak lagi bentuk instant. Contoh perubahan di masyarakat adalah yang tadinya tidak bisa membentuk forum diskusi dan berbicara di dalamnya sekarang sudah tidak seperti itu lagi, sudah mulai kritis, masyarakat sudah bisa melakukan monitoring dan evaluasi, mereka bisa melihat cara kerja P2KP dan BKM. Berarti ini menunjukkan adanya perubahan. Tadinya masyarakat apatis dan memiliki mindset yang tidak baik terhadap program pemerintah, dan sejak P2KP ini dilaksanakan maka sudut pandang masyarakat sudah mulai berubah, mereka sudah lebih bersikap positif karena mereka menganggap P2KP ini adalah program yang bisa membuat mereka lebih baik. •

Apa saja kendala-kendala yang bapak lihat dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan ini? Jawab: Kendalanya dari BKM tidak ada. Dari masyarakat ada, untuk mengisi proposal itu masyarakat itu malas. Tapi itu bisa diatasi oleh BKM.

•

Apakah menurut bapak P2KP sudah memberi perubahan yang positif di kelurahan ini? Jawab:


Perubahan di sini sudah terlihat, baik moral maupun intelektual. Maka ketika mau BLM II mereka mulai berebut karena sudah melihat hasil BLM I. •

Apa saran bapak mengenai pelaksanaan P2KP di sini? Jawab: Saran saya untuk BKM adalah tetap bekerja dan konsisten dan jangan luntur semangat juang. Masyarakat teruslah mendukung program ini dan berpikir positif.

Hasil wawancara dengan Ibu Zaharawati selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Wawancara tanggal 27 November 2008. Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

A. Penafsiran. •

Menurut ibu apa latar belakang dilaksanakannya P2KP di kelurahan ini? Jawab: Untuk pemberantasan kemiskinan.

•

Apa kriteria kemiskinan yang disepakati, siapa yang menetapkannya, dan bagaimana cara menetapkannya. Jawab: Kita langsung terjun ke lapangan, yang menentukannya adalah korkot,contoh kriterianya seperti rumah yang terbuat dari papan, penghasilan di bawah standar, kita terjun langsung ke lingkungan-lingkungan. Jadi kita melihat sendiri, kita Tanya berapa penghasilan mereka,pekerjaannya apa, nah dari situ kita tau dia miskin atau tidak.

B. Pengorganisasian. •

Menurut ibu apakah pelaksanaan P2KP ini sudah memiliki prosedur yang jelas? Jawab: Jelas, ditangani oleh masing-masing bidang. Tanggung jawab masalah sosial ada di UPS, dananya adalah dana hibah, tidak dikembalikan karena bukan berupa pinjaman. Ekonomi tahap pertama adalah pelatihan-pelatihan, kalau lingkungan untuk betonisasi jalan. Selain itu juga ada swadaya masyarakat. Misalnya ada kegiatan mereka menyumbang makanan dan tenaga. Untuk lingkungan ada tukang yang dibayar sekedarnya dan dibantu masyarakat.


•

Menurut ibu apakah anggota BKM yang terpilih adalah orang-orang yang tepat dan berkomitmen tinggi untuk berperan dengan maksimal dalam pelaksanaan P2KP? Jawab: Insya Alloh. Yang saya lihat selama ini mereka mudah-mudahan adalah orangorang yang ikhlas. Pemilihan mereka dilakukan dilingkungan masing-masing. Caranya kita tidak diberitahu secara terbuka dan tidak ada calon, maksudnya tidak ada kampanye untuk calon aggota BKM. Masyararakat yang diambil penilaiannya siapa yang mereka anggap cocok untuk duduk di BKM. Jadi mereka menunjuk. Jadi yang terpilih itu harus bertanggung jawab. Waktu pemilihan ada 12 lingkungan dari 22 lingkungan. Alasan yang tidak ikut adalah karena mereka menganggap tidak ada manfaatnya dan Cuma rapat-rapat saja. Jadi terpilihlah dari lingkungan ini dan dibawa ke kelurahan untuk dipilih lagi diantara calon dari lingkungan lain. Jadi tidak ada rekayasa. Anggota BKM diangkat dari calon-calon koordinator yang dipilih tadi. Anggota BKM sekarang yang aktif tidak semua, karena tidak bergaji. Biarpun tidak tiap rapat ikut tapi minimal mereka datang tiap bulan sekali. Dan jika ada pelaksanaan dilapangan mereka ikut. Jadwal rapat kita sudah ada, jadi mana yang mau kerja ayo kerja dan tidak ada yang mengeluh.

•

Bagaimana proses pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)? Dan apakah anggota KSM juga termasuk pemanfaat dana? Jawab: KSM dibentuk oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Mereka rapat di kelurahan dan kadang-kadang di lingkungan masing-masing. Anggota KSM juga


termasuk pemanfaat dana. Jadi masyarakat lingkungan yang memilih, kira-kira siapa yang dapat bertanggung jawab untuk mengelola dana BLM dari lingkungan mereka. Jadi masyarakat lingkungan itu sendirilah yang memilih. Mereka mengadakan rapat di lingkungan masing-masing untuk memilih anggota KSM. Intinya masyarakat sendirilah yang memilih siapa yang dapat mereka percaya untuk mengelola dana BLM. Kemudian dipillihlah ketua, sekretaris, dan bendahara. Contohnya KSM pelatihan menjahit ada sebelas orang. Kesebelas orang ini membentuk KSM. KSM itu cuma tiga orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. •

Dari mana dana BLM untuk pelaksanaan P2KP ini didapat dan berapa jumlahnya? Jawab: Dana BLM berasal dari Bank Dunia dan APBD. Disalurkan ke rekening BKM yang ada di BANK SUMUT cabang Sei Sikambing B. Jumlah BLM I 100 juta, dibagi untuk tiap kegiatan tridaya. Lingkungan 70%, sosial 10%, dan ekonomi 20%.

•

Apakah menurut ibu dana yang didapat sudah mencukupi untuk melaksanakan P2KP dengan efektif? Jawab: Menurut saya sudah cukup. Apa yang diberi dimanfaatkan.

•

Siapakah yang memfasilitasi terbentuknya BKM dan berjalannya kinerja BKM? Jawab: Yang memilih masyarakat dan yang memfasilitasi faskel.

•

Ada berapa jumlah unit pelaksana yang dibawahi BKM? Jawab:


Ada tiga unit. Unit lingkungan, sosial, dan keuangan. Unit lingkungan diketuai Deni, unit sosial diketuai bu Sondang, dan unit keuangan diketuai bu Siti. •

Bagaimana ibu melihat komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan ini? Jawab: Komitmen mereka ada. Mereka memantau dan kami harus bertanggung jawab kepada mereka juga. Mereka datang setiap selesai kegiatan. Kalau dari kecamatan adan PJOK.

•

Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara BKM dengan unit-unit pelaksana dan antara unit pelaksana sendiri? Jawab: Tiap-tiap bidang mengurus urusannya masing-masing. LPJ dibikin oleh tiap-tiap KSM dan terakhir dirangkum oleh faskel dan dikirim ke KORKOT, kemudian mereka turun memantau apa yang sudah dilakukan.

•

Bagaimana dengan peran pihak kelurahan dalam pelaksanaan P2KP? Jawab: Peran kelurahan banyak. Kita selalu meminta arahan dari pak lurah. Kami juga diberi fasilitas kantor sekretariat.

C. Penerapan. •

Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang P2KP kepada masyarakat dan siapakah yang mensosialisasikannya? Jawab:


Sering, masyarakat kumpul, dikasi pengarahan hampir tiap minggu. Yang melaksanakan sosialisasi adalah faskel. •

Apakah menurut ibu pelaksanaan P2KP ini memiliki program kerja yang jelas? Jawab: Program kerja jelas dan kami berani mempertanggungjawabkannya.

•

Apakah jika rapat BKM, KSM juga diikutkan? Jawab: Jika BKM rapat anggota KSM juga diundang. Kalau gak bisa datang semuanya ketuanya aja pun jadi. Umpamanya ada yang harus mereka ketahui. Ini agar mereka juga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat.

•

Bagaimana prosedur pencairan dana dari BKM kepada KSM? Jawab: Untuk betonisasi jalan KSM mengambil dana melalui tiga tahapan, tahap pertama pencairan dana sebesar 10% yang harus mereka gunakan untuk membeli bahanbahan, apabila sudah terbeli maka diberikan lagi 60% untuk pelaksanaan tahap awal, jika betonisasi sudah setengah jalan atau hampir siap diberi lagi 30% untuk penyelesaian proyek. Kalau KSM pelatihan-pelatihan cuma dua kali tehap pencairan dana. Masing-masing tahap 50%. Jadi KSM tidak langsung diberikan semua uang sekaligus, hal ini gunanya agar penggunaan dana lebih terarah dan jelas.

•

Apakah lulusan pelatihan punya sertifikat? Jawab:


Sertifikat mereka dapat, kalau pelatihan menjahit pesertanya dapat sertifikat dari tempat menjahitnya, begitu juga pelatihan yang lain. Tapi ada juga peserta yang belum mengambil sertifikat yang ada sama BKM. Ada yang udah pergi dan kerja. •

Bagaimana dengan partisipasi masyarakat terhadap jalannya P2KP di kelurahan ini? Jawab: Gimana ya, sambutan mereka bagus, dan sangat mendukung. Sebelum memulai semuanya kita mendata siapa-siapa saja yang kurang mampu dan tidak ada KKN. Gak ada istilah saudara saya yang duluan dapat.

•

Bagaimana kedisplinan masyarakat dalam melaksanakan P2KP ini? Jawab: Masyarakat cukup disiplin, mereka benar-benar gotong royong, mereka sangat bersyukur.

•

Apakah menurut sepengetahuan ibu P2KP di kelurahan ini dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan? Jawab: Insya Alloh transparan, contohnya saja untuk pembangunan lingkungan harus dicatat segala pengeluaran dan ada papan proyek yang harus ada sebelum betonisasi jalan agar masyarakat tau bakal ada betonisasi jalan. Jadi berapa dana P2KP masyarakat harus tau, sehingga masyarakat sendiri tidak bisa melakukan penyimpangan. Kalau untuk pelatihan salon juga ada hal yang seperti itu. Dan untuk kegiatan sosial diadakan di kantor kelurahan baik santunan anak kurang mampu dan jompo. Untuk anak kurang mampu berupa tas dan buku, sedangkan jompo diberikan


sembako. Acara itu dihadiri lurah dan PJOK dari kecamatan. Jadi mereka menyaksikan pelaksanaan itu. Laporan keuangan ada di sekretariat, ada sekretaris yang tugasnya mencatat pendanaan, dan itu diperiksa oleh utusan dari KORKOT I. •

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak BKM kepada pemerintah daerah dan masyarakat? Jawab: Waktu LPJ masyarakat dikumpulkan di kelurahan. Ada camat, lurah. Kami melaporkan apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan dan berapa dana yang dihabiskan untuk itu. Kalo ke masyarakat ada selebaran berisi LPJ singkat, itu cuma 1 lembar saja.

•

Apa saja kendala-kendala yang ibu lihat dalam pelaksanaan P2KP di sini? Jawab: Ada lingkungan-lingkungan yang tidak berpartisipasi. Tapi setelah melihat BLM I ini berjalan baik masyarakat mulai percaya. Mereka marah kepada keplingnya karena tidak berperan aktif dalam mengikuti P2KP.

•

Sepengetahuan ibu apa sebab kepling-kepling itu tidak ikut berpartisipasi? Jawab: Sebabnya yang pasti karena dia gak perduli sama masyarakat lingkungannya sendiri, yang gak mau ngomong kayak gini, ‘mana ada tu, buat capek aja, dulu pun ada kayak gitu, cakap-cakap aja program ini, tapi kenyataannya gak ada’. Bahkan faskel sendiri sempat berdebat sama yang ngomong kayak gitu tadi, tapi faskel gak mau kasi tau namanya. Ada kepling yang bilang, ‘Ngapain susah-susah kasi


masyarakat, kasi aja sama kami, biar kami yang urus’, sementara program ini kan gak boleh pegawai pemerintah yang megang, harus masyarakat sendiri yang urus. Ada diundang kepling-kepling ke kelurahan, atau ada juga kepling yang kirim wakil dari lingkungan dia, pernah kepling yang gak ikut itu di undang, tapi dia merasa lebih tinggi dari kami, kami gak dianggap, kayak orang gak berpendidikan dianggap kami ini. Kami dating ke lingkungan nawarkan bantuan P2KP, masyarakatpun dah mau. Jadi kami suruh bikin proposal, kalo gak bisa kami Bantu. Waktu dah siap mereka bikin. Kami minta mereka jumpa kepling untuk minta tanda tangan. Tapi kepling malah suruh kami yang datang jumpai dia. Masyarakat bilang ke kepling, ‘gak mungkin orang BKM jumpa bapak minta teken, kan kami yang minta sama BKM, masa malah BKM jumpai bapak’. Terakhir keplingnya tetap gak mau teken. Mereka kepling itu juga kadang-kadang fitnah kami. Pernah kami bakar-bakar ikan malah dituduh pake uang BLM. •

Apa menurut ibu P2KP sudah membawa perubahan di kelurahan ini? Jawab: Masyarakat semakin percaya kepada program P2KP. Yang sudah punya skill mungkin bisa pinjam dana bergulir pada BLM II untuk membuka usaha sendiri.

•

Apa saran ibu mengenai pelaksanaan P2KP di sini? Jawab: Bekerjalah untuk betul-betul membantu masyarakat. Tunjukkan bahwa kita betulbetul mau membantu mereka.


Hasil wawancara dengan Bapak Rudy Asriandy selaku Lurah di Kelurahan Sei Sikambing B. Wawancara tanggal 24 November 2008.

Penafsiran •

Menurut bapak apa latar belakng dilaksanakannya P2KP di kelurahan ini? Jawab: Latar belakangnya adalah kemiskinan yang sangat kompleks, baik dari segi budaya, ekonomi, dan lingkungan.

•

Menurut bapak apa-apa saja nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam P2KP ini? Jawab: Banyak, seperti kejujuran, ikhlas, kebersamaan, demokrasi, dan tanggung jawab.

•

Apakah menurut bapak P2KP dalam pelaksanaannya di kelurahan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Jawab: Sudah, menurut saya P2KP di sini dilaksanakan secara transparan dan tanggung jawab. LPJ nya ada sama saya. Bahkan waktu pembacaan LPJ saya, camat, dan masyarakat juga diundang.


Pengorganisasian •

Apakah menurut bapak program P2KP ini jelas dalam pelaksanaannya? Jawab: Menurut saya P2KP dalam pelaksanaanya sudah memiliki program yang jelas dan baik. Saya sudah melihat sendiri rancangan kegiatan mereka, dan bagi saya itu cukup jelas.

•

Apa fungsi kelurahan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan ini? Jawab: Fungsinya ya untuk mendukung terlaksananya P2KP di sini. Baik SDM dan fasilitas saya rasa sudah cukup baik.

•

Apa bentuk komitmen pemerintah kelurahan terhadap berjalannya P2KP di sini? Jawab: Bentuk komitmennya adalah bahwa pemerintah serius mendukung program ini dan contoh bentuk komitmennya adalah menyediakan kantor untuk dijadikan secretariat oleh BKM, mengajak warga jika ada pertemuan P2KP.

Penerapan •

Apakah sebelumnya pihak kelurahan sudah mendapat sosialisasi tentang P2KP/ Jawab: Sudah pernah. Yang mensosialisasikannya dari pihak pemerintah kota, kecamatan, dan P2KP sendiri. Isinya adalah penjelasan mengenai P2KP ini.

•

Bagaimana bapak menilai kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan P2KP?


Jawab: Menurut saya masyarakat sudah cukup baik disiplinnya, Cuma perlu ditingkatkan lagi. Tapi saya liat cukup baik lah. •

Kendala apa yang bapak lihat dalam pelaksanaan P2KP di sini? Jawab: Kendala ada. Contohnya yang saya liat ada masyarakat yang juga mengeluh tentang dana BLM, kenapa belum cair, tapi saya konfirmasi lagi ke BKM ternyata memang belum bisa turun karena proposalnya belum siap.

•

Apakah menurut bapak P2KP sudah memberikan perubahan yang positif di kelurahan ini? Jawab: Menurut saya sudah memberikan perubahan yang cukup positif. Seperti jalan-jalan yang sudah dibeton dan diberikannya bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu.

•

Apa saran bapak kepada pelaksana P2KP di kelurahan ini? Jawab: Saran saya semoga anggarannya ditambah lagi, masih kurang menurut saya. Dan kalau bisa ada honor untuk petugas P2KP agar mereka lebih semangat dalam bekerja sehingga tujuan P2KP terlaksana dengan baik.


DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Papan Informasi Proyek Betonisasi Jalan di Jl. Tempua

Gambar 2. Papan Proyek Betonisasi Jalan di Jl.Gelatik


Gambar 3. Jalan yang telah diaspal di Jl. Tempua

Gambar 4. Jalan yang telah diaspal di Jl.Gelatik Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009

Gambar 5. Jalan yang telah diaspal di Jl.Balam


Gambar 6. Jalan yang telah diaspal di Jl.Belibis


Gambar 7. Jalan yang telah diaspal di Jl. Merak

Gambar 8. Jalan yang telah diaspal di Jl. Kiwi


Gambar 9. Jalan yang telah diaspal di Jl. Kadar.

Gambar 10. Jalan yang telah diaspal di Jl. Merpati


Gambar 11. Kantor Kelurahan Sei Sikambing B

Gambar 12. Kantor Sekretariat BKM Ikhlas Persatuan Andika Putra : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara), 2009. USU Repository © 2009


IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) Sumatera Utara) SKRIPSI

Recommend Documents