PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) (Studi Kasus di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)

34 Suminah, dkk: Partisipasi Masyarakat dalam...

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) (Studi Kasus di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten) Oleh: Suminah*, Sapja Anantanyu*, Arip Wijianto* Abstract This research is survey which focusing in participation community in urban poorness at P2KP Program. The purpose of this research is to studi how community participation in P2KP Program at Pedan Sub-District of Klaten District. Data were composed by: observation, interview technique with community, local elite, P2KP officers, and stakeholders; and studi document. Data were analysed by tabulation and statistic descriptive. The result shows that community participation in P2KP Program at Kaligawe Village in high category as according to each role because have given the contribution to attainment two from three target e.i.: (1) was establish BKM "Bina Sejahtera" in to promote development participation process by to facilitate in planning activities. The activities were decanted in PJM Pronangkis; and (2) opening in access of community services, specially poor population in Tridaya. This effort was supported by a Direct Community Fund (BLM) of P2KP and self-supporting of community. Keywords: Participation, urban poorness, and P2KP

PENDAHULUAN Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah yang laten dan kompleks, yang merupakan implikasi sosial dan kebudayaanya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan tetapi juga melibatkan masalahmasalah yang ada di pedesaan dan di kota-kota lainnya. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan BPS, UNDP

Agritexts No 23 Juni, 2008

dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah 27,0 juta jiwa. Bahkan, International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 2000 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 % dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 2000). Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat krisis mengindikasikan bahwa dalam masyarakat telah terjadi ketidakberdayaan (powerless) dalam menghadapi perubahan. Kondisi itu disebabkan upaya tersebut cenderung bersifat top down, parsial, sektoral dan charity, dimana masyarakat tidak


dilibatkan mulai dari proses perencanaan. Untuk itu, agar pembangunan dapat bermanfaat sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, maka strategi pembangunan yang partisipatif perlu dikembangkan. P2KP di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 1999 merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan pendekatan partisipatoris (participatory approach). Sedangkan di Kabupaten Klaten pelaksanaan P2KP dimulai Desember 2004. Meskipun lahir setelah krisis ekonomi, P2KP tidak dirancang untuk semata- mata mengatasi masalah kemiskinan akibat dampak krisis tersebut, namun P2KP memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan sustainibility development. Hal ini tampak dari konsep P2KP yang menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyara-kat (community empowering) melalui pembangunan kapasitas dan pengem-bangan kelembagaan serta penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan proses transformasi sosial menuju tatanan masyarakat madani (civil society). Sebagai proses pemberdayaan, pelaksanaan P2KP harus benar-benar mengembangkan keterlibatan masyarakat lokasi sasaran. Namun, sebagai proyek massal dan melibatkan pengucuran dana yang tidak sedikit (antara 150 hingga 500 juta per desa/kelurahan), kesungguhan P2KP dalam membangun partisipasi masyarakat juga tidak terbebas dari “kecurigaan” bahwa partisipasi yang tumbuh adalah partisipasi semu (pseudo participation). Disisi lain, meskipun masyarakat sudah diberi kesempatan yang banyak


untuk terjun dalam berbagai kegiatan pembangunan, namun masih sedikit masyarakat yang mau menggunakan kesempatan tersebut. Melihat fenomena dan permasalahan tersebut di atas perlu studi tentang partisipasi masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), guna untuk menggali lebih dalam bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2KP yang sedang berlangsung di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan konsep-konsep yang mengarah pada pengkayaan terhadap teori-teori yang sudah ada dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat explanatory

research,

dengan

menggunakan metode survei dan analisis data statistika deskriptif dan tabulasi silang. Pengambilan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive sampling dan tehnik pengambilan sampel secara random sampling. Sumber data dalam penelitian ini meliputi masyarakat umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan wakil lembaga- lembaga tingkat desa; petugas P2KP; dan peristiwa/aktivitas; tempat/lokasi; arsip dan dokumen resmi. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Lokasi Penelitian


Desa Kaligawe merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung utara. Batas-batas geografis wilayahnya di sebelah Selatan adalah Desa Troketon, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lemahireng, keduanya masuk wilayah Kecamatan Pedan. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sawahan (Kecamatan Juwiring) dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kupang (Kecamatan Karangdowo). Secara administratif, Desa Kaligawe terbagi menjadi 2 wilayah Kepala Dusun (Kadus), 9 RW serta 26 RT. Luas wilayah Desa Kaligawe 245,7120 ha dengan pemanfaatan lahan untuk tegalan atau ladang 119,9410 ha (48,81 %), sawah 46,7410 ha (19,02 %), permukiman 60,5730 ha (24,65 %), dan lain- lain 18,4570 ha (7,51 %). Desa Kaligawe memiliki ketinggian 95 meter dpl, suhu rata-rata harian 20–30 o C dan curah hujan 215 mm per tahun. Musim hujan berlangsung dari bulan OktoberMaret, musim kemarau berlangsung dari bulan April-September. Jumlah penduduk Desa Kaligawe tahun 2008 adalah 3.270 jiwa, laki- laki 1.466 jiwa dan perempuan 1.814 jiwa yang terbagi dalam 724 KK. Jumlah tenaga kerja 1.839 jiwa sementara secara aktual penduduk yang bekerja 1.264 jiwa. Sesuai dengan kondisi geografisnya, mayoritas mata pencaharian warga adalah di sektor pertanian baik sebagai petani pemilik maupun buruh tani. Selain pertanian, variasi atau jenis-jenis mata pencaharian di Desa Kaligawe tidak begitu banyak. Lahan pertanian dibedakan atas lahan basah (sawah) dan lahan kering (tegalan/ladang). Masalah yang dihadapi oleh petani lahan basah adalah pengairan dan serangan hama. Bagi


petani lahan kering, masalah yang mereka hadapi adalah kualitas produksi cabai yang menurun karena rendahnya kualitas bibit yang ditanam, serangan hama, penyakit, kualitas tanah yang menurun. Ada sebagian kecil petani yang menanam tembakau. Meski hasilnya cukup menguntungkan, tanaman ini sulit dikembangkan karena kendala pengolahan dan pemasaran. Saat ini generasi muda di Desa Kaligawe banyak yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik daripada turun ke sawah. Kondisi ini disebabkan hasil pertanian yang tidak menjanjikan, terbatasnya kepemilikan lahan dan lapangan kerja di desa. Pilihan tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya ketrampilan serta tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata tamat SLTP dan SMU. Dengan menggunakan indikator- indikator kesejahteraan keluarga, mayoritas masyarakat Desa Kaligawe berada pada tingkat atau KS 2 (374 KK), KS 1 sebanyak 117 KK, pra KS 181 KK dan KS 3 sebanyak 44 dan KS 3 plus hanya 8 KK. Hubungan sosial masyarakat Desa Kaligawe dapat dilihat melalui pranata-pranata yang masih bertahan di desa ini melalui kerjasama dalam bentuk tindakan kolektif yang mereka sebut dengan gotong royong. Ikatan sosial masyarakat juga dipelihara melalui kegiatan keagamaan menurut tradisi Jawa seperti Suroan dan Nyadran. Berbagai masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaligawe antara lain kurangnya pengetahuan tentang pengolahan lahan, penanganan hama dan penyakit; terbatasnya kemampuan dalam pengolahan hasil produksi dan pemasaran, khususnya hasil pertanian; terbatasnya sarana dan prasarana; terbatasnya ketrampilan dan lapangan


kerja, terbatasnya akses petani kepada kredit dan belum optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi dan sosial. Karakteristik Responden Sebagian besar umur responden masuk dalam kategori dewasa (usia produktif) yaitu 31-40 th. Sedangkan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 40,00 % dan yang berusia 20-30. tahun hanya sebesar10,00 %. Peserta P2KP tidak satupun peserta yang berumur 50 tahun atau lebih. Hal ini disebabkan karena umur 50 tahun lebih dianggap sudah tidak produktif lagi.Banyaknya usia produktif pada peserta P2KP di daerah penelitian me-rupakan salah satu pendukung dari sumber daya manusia yang berpeluang efektif untuk diberdayakan. Jenis kelamin responden dalam penelitian ini sebagaian besar adalah laki- laki yaitu 66,66 %, sedangkan selebihnya 33,33 % responden perempuan. Banyaknya kaum laki- laki dalam hal ini karena budaya masyarakat bahwa yang pantas untuk ikut kegiatan di luar rumah atau pertemuanpertemuan adalah bapak-bapak, sementara jika perempuan yang pergi rapat sedangkan bapaknya/suaminya di rumah dianggap tidak lumrah. Tingkat pendidikan responden relatif cukup baik, hal ini dapat terlihat bahwa hanya 13,33 % peserta program P2KP yang berpendidikan Sekolah Dasar, dan 23,33 % berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 46,66 % berpendidikan Sekolah Menengah Atas, dan bahkan ada 16,66 % orang yang berpendidikan Perguruan tinggi. Dengan cukup baiknya tingkat pendidikan peserta P2KP ini merupakan aset yang baik, sehingga dengan tingginya tingkat pendidikan responden akan mempermudah sosialisasi berbagai


kegiatan/program termasuk program P2KP. Pekerjaan peserta program P2KP sangat beragam. Keragaman pekerjaan responden tersebut di antaranya adalah PNS sebesar 20,00 %, yang dilibatkan dalam program P2KP, yang berwiraswasta ada 59,33 %, ibu rumah tangga (tidak bekerja secara finansial tetapi hanya bekerja di rumah seperti mengurus anak, mencuci dan memasak sebesar 16,66 %, meskipun di perkotaan masih ada yang bekerja sebagai petani yaitu sebesar 3,33 % atau ada satu orang petani yang ikut menjadi peserta program P2KP. Ditinjau dari tingkat penghasilan/pendapatan keluarga responden, ternyata sebagian besar pendapatannya sudah cukup baik yaitu sebesar 50,00 % responden mempunyai penghasil antara 500 ribu rupiah sampai dengan 1 juta rupiah termasuk golongan cukup baik, bahkan ada 16,66 % mempunyai pendapatan lebih dari dua juta rupiah per bulan, tetapi juga masih ada yang mempunyai penghasilan antara seratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah sehingga masuk dalam kategori miskin yaitu sebanyak 33,33 %. Masih banyak peserta yang tidak ikut pelatihan sama sekali yaitu sebesar 53,33 %, hal ini disebabkan karena peserta pelatihan dibatasi, masyarakat juga kurang berminat untuk mengikuti pelatihan. Mereka maunya hanya menerima dana bergulir saja. Dari Tabel di atas dapat dihat bahwa sebagian besar peran tokoh masyarakat dalam kategori cukup tinggi perannya yaitu sebesar 46,66 %, dan yang mengatakan bahwa peran tokoh masyarakat rendah hanya 10,00 %, selebihnya diantara responden 43,33 % mengatakan peran tokoh masyarakat


dalam program P2KP sangat tinggi. Biasanya tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan bagi masyarakat lainnya dan dianggap sebagai pemimpin masyarakat informal yang menjadi teladan bagi warga masyarakat di sekitarnya. Tingginya peran tokoh masyarakat ini karena tokoh masyarakat selalu memberi contoh dengan ikut mengurusi kegiatan masyarakat, mengarahkan kegiatan penanggulangan kemiskinan, mengajak masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam program penanggulangan kemiskinan, dan mengingatkan masyarakat miskin tentang jadual-jadual kegiatan program penanggulangan kemiskinan, serta menginformasikan adanya kegiatan bagi masyarakat miskin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan petugas P2KP adalah sangat baik termasuk petugas lokal yang direkrut dari masyarakat yang mau bekerja secara suka rela tanpa imbalan materi untuk membantu terlaksananya program P2KP tersebut. Ada 66,66% responden mengatakan bahwa peran petugas P2KP sangat baik karena memfasilitasi masyarakat mulai dari pendataan; pelayanan pada saat perencanaan kegiatan; pelayanan pada saat pelaksanaan kegiatan yaitu meliputi: (a) berbagai pelatihan dan coaching sebagai upaya pengembangan kapasitas; (b) pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); serta (c) sarana dan prasarana kegiatan (buku pedoman umum/petunjuk teknis, seperangkat pembukuan UPK); dan pelayanan pada saat monitoring dan evaluasi kegiatan. Partisipasi Masyarakat Dalam Program P2KP Di Desa Kaligawe Keca-matan Pedan


Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan/peran serta seseorang dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan baik secara perseorangan maupun kelompok. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Ukuran keberhasilan suatu program dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat yang berperan sebagai peserta program dapat berpartisipasi aktif di dalamnya. Partisipasi dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 yaitu partisipasi pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan program. Partisipasi dalam tahap perencanaan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam proses perencanaan (pengambilan keputusan) pada kegiatan dalam program P2KP. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peserta program P2KP yang ada di Desa Kaligawe partisipasi peserta dalam perencanaan termasuk dalam kategori sedang yaitu sebanyak ada 56,66 %, sedangkan yang partisipasinya dalam perencanaan rendah ada 23,33 %, dan yang masuk dalam kategori tinggi ada 20,00%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam perencanaan program P2KP tidak semua peserta ikut berpartisipasi dalam perencanaan. Peserta program P2KP yang ikut hadir dalam kegiatan perencanaan yang dilaksanakan di Balai Desa Kaligawe ini sebagian besar adalah tokoh masyarakat. Mereka yang ikut dalam perencanaan ini adalah perangkat desa, perwakilan lembaga- lembaga desa, tokoh masyarakat, ketua RW dan RT. Mereka ini yang nantinya akan aktif memfasilitasi rembug desa. Keaktifan peserta tersebut antara lain dalam kegiatan sosialisasi intensif dan


pendaftaran relawan masyarakat, identifikasi kebutuhan, perencanaan, kegiatan meliputi kegiatan: pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM, penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan), pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Partisipasi dalam tahap pelaksanaan diukur dengan menggunakan indikator frekuensi kehadiran mengikuti kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan yaitu sosialisasi awal, sosialisasi intensif, rembug desa, identifikasi masalah, dan penyusunan proposal, pelatihanpelatihan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP dalam kategori tinggi yaitu sebesar 66,66%, kategori sedang sebanyak 23,33 %, dan kategori rendah sebanyak 10,00 %. Hal ini dapat dijelaskan hampir semua peserta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan pelatihanpelatihan.. Namun ada yang hanya sebagian pelaksanaan, misalnya tidak ikut sosialisasi tetapi ikut menyusun proposal dan pelatihan . Peserta program yang tidak ikut dalam pelaksanaan ini besarnya 10,00 %, hal ini dapat dijelaskan karena mereka hanya ikut pada saat pelatihannya saja. Ketidakikutan mereka dalam semua pelaksanaan ini disebabkan karena berdasarkan paparan di atas, terlihat adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan tujuan P2KP. Dalam hal ini, P2KP tidak langsung membidik pada permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tapi lebih menekankan pada upaya mempersiapkan masyarakat untuk mandiri melalui pengembangan kelembagaan (institutional


development) dan pengembangan kapasitas masyarakat (capacity development). Kemandirian masyarakat ini akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa- masa mendatang. Sebagaimana pendapat Isa Wahyudi (2006, 33) bahwa hakekat dari pendekatan partisipatoris adalah pengembangan kapasitas (capacity development) dan pengembangan kelembagaan (institutional development) komunitas lokal melalui “proses belajar berdasarkan pengalaman” (experience based learning process) sehingga pada gilirannya masyarakat akan tampil sebagai pelaku pembangunan yang mandiri. Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 80,00 %, sedangkan yang dalam kategori sedang dan rendah masingmasing sebanyak 10,00 %. Hal ini dapat dijelaskan tidak semua peserta program P2KP ikut berpartisipasi dalam evaluasi program. karena mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Pada tataran UP-UP monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BKM, sedangkan BKM akan dikontrol oleh masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, konsultan dan auditor independen. Peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi program adalah mereka yang ditunjuk untuk mewakili masyarakat, jadi tidak semua masyarakat ikut mengevaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari 30 responden yang di wawancarai ada 86,66 % yang menyatakan ikut memanfaatkan program P2KP. Manfaat ini kebanyakan bukan manfaat secara ekonomis, tetapi


lebih banyak ke manfaat secara fisik bisa menikmati jalan yang baik, bertambah pengetahuan dan ketrampilannya, dan secara psikologis mereka merasa senang ikut kegiatan P2KP karena tidak semua masyarakat ikut program ini, tetapi mereka bisa ikut. Sedangkan peserta yang partisipasinya dalam pemanfaatan program masuk dalam kategori sedang sebanyak 10,00 % dan yang partisipasinya rendah ada 3,33 %. Peserta yang tidak menikmati atau tidak ikut dalam pemanfaatan program karena sepengetahuan mereka program ini akan memberikan manfaat ekonomis.


Hubungan Karakteristik Individu Dengan Partisipasi-Nya Dalam Program P2KP Melalui Kegiatan Tridaya Hubungan karakteristik peserta P2KP dengan tingkat partisipasi pada P2KP di Desa Kaligawe Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 1. Karakterik individu variabel yang dipilih adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pekerjaan , dan jenis kegiatan yang diikut responden dalam kegiatan pemberdayaan tridaya program P2KP. Untuk mengetahui hubungan karakteristik responden dengan patisipasinya dalam kegiatan pemberdayaan tridaya program P2KP digunakan tabulasi silang.


Tabel 1. Hubungan Karakteristik Peserta Dengan Tingkat Partisipas i pada P2KP Di Desa Kaligawe Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Karakteristik Perserta Rendah 1. Umu r 20-30 31-40 41-50 Jumlah 2. Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Ju mlah 3. Tingkat Pendidikan SD SMP SMA Perguruan Tinggi Ju mlah 4. Macam Pekerjaan PNS Swasta Petani Ibu Ru mah Tangga Ju mlah 5. Pendapatan Kelg. 100.000,- - 500.000,1.000.000,- - 2.000.000,2.000.000,- < Ju mlah 6. Jenis Pelatihan Ko mputer Menjahit Bengkel/setir Elektro/listrik Tidak ikut pelatihan Ju mlah

Juml ah

2 2 1 5

0 3 3 6

1 10 8 19

3 15 12 30

5 0 5

10 2 12

5 8 13

20 10 30

2 2 5 2 11

1 3 4 1 9

1 2 5 2 10

4 7 14 5 30

2 6 0 2 10

2 8 1 0 11

2 4 0 3 9

6 18 1 5 30

2 3 1 6

6 9 3 18

2 3 1 6

10 15 5 30

2 1 0 1 3 7

1 2 3 0 9 15

1 2 0 1 4 8

4 5 3 2 16 30

Variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan status pekerjaan, ada kecenderungan tidak mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan tridaya program P2KP. Tingkat pendapatan dihitung dalam rupiah yang didapat perbulannya. Dalam proram P2KP antara masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun rendah sama partisipasinya, yang membedakan dalam hal ini adalah jenis kegiatan yang diikutinya, bagi masyarakat yang pendapatannya tinggi


Tingkat Partisipasi Sedang Tinggi

mereka cenderung ikut kegiatan pemberdayaan sosial dan lingkungan, sedangkan masyarakat yang pendapatnya rendah cenderung ikut kegiatan pemberdayaan ekonomi. Demikian juga dengan tingkat pendidikan, bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mereka juga cenderung ikut kegiatan pemberdayaan lingkungan dan sosial, sedangkan yang berpendidikan rendah ikut kegiatan pemberdayaan ekonomi. Masyarakat yang pendidikannya rendah


maupun yang berpendidikan tinggi, pengalaman terkait dengan kegiatan tingkat partisipasinya sama. Dalam hal sosial, lingkungan maupun ekonomi. ini untuk peserta yang tingkat Sedangkan peserta yang umurnya relatif pendidikannya tinggi, mereka lebih muda selain belum banyak pengalaman banyak berpartisipasi dalam mereka juga kurang dapat berpartisipasi perencanaan kegiatan dan evaluasi, penuh karena ada rasa pekewuh dengan sedangkan masyarakat yang yang tua, misalnya partisipasi dalam pendidikannya rendah lebih banyak perencanaan untuk usul atau terlibat dalam pelaksanaan dan berpendapat mereka masih agak takut, pemanfaatan program. sedangkan yang tua mereka fasih dalam Status pekerjaan, masyarakat yang berpendapat. Variabel jenis kelamin status pekerjaan tinggi seperti guru dan wanita lebih tinggi partisipasinya dalam karyawan lebih banyak berpatisipasi kegiatan tridaya yaitu baik partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan sosial dalam lingkungan, ekonomi maupun dan lingkungan, sedangkan peserta yang sosial dibandingkan dengan laki- laki status pekerjaannya rendah seperti terutama partisipasi dalam pelaksanaan petani, dan swasta (berjualan/dagang) kegiatan. lebih banyak berpatisipasi dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi. Hubungan Peran Tokoh Masyarakat Variabel umur, jenis kelamin, dan Dengan Partisipasi Masyarakat jenis kegiatan yang diikuti dalam Dalam Program P2KP Melalui program P2KP ada kecenderungan Kegiatan Tridaya berhubungan dengan tingkat partisipasi Hubungan peran tokoh dalam program P2KP. Umur peserta masyarakat dengan tingkat partisipasi mempengaruhi tingkat partisipasi dalam masyarakat dalam Program P2KP kegiatan Tridaya, hal ini dapat melalui kegiatan tridaya dapat dilihat di dijelaskan bahwa semakin tua umur Tabel 2 berikut ini.Tabel 2. Hubungan seseorang semakin tinggi partisipasinya Peran Tokoh Masyarakat Dengan dalam kegiatan perencanaan, Tingkat Partisipasi pelaksanaan dan pemanfaatan karena mereka sudah mempunyai banyak Peserta P2KP Di Desa Kaligawe Kecamatan Pedan Kab. Klaten Peran Tokoh Tingkat Partisipasi Masyarakat Rendah Sedang Tinggi Jumlah Rendah (Skor < 1) 0 1 2 3 Sedang (Skor 2 – 3) 2 5 7 14 Tinggi (Skor 4 – 5) 1 1 11 13 Jumlah 3 7 20 30 Peran tokoh masyarakat cenderung berhubungan dengan tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan tridaya program P2KP. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya peran tokoh


masyarakat dalam kegiatan tersebut. Semakin tinggi peran tokoh masyarakat yang dilakukan maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi peserta. Dalam kegiatan pemberdayaan Tridaya ini, masyarakat sangat tergantung dengan tokoh masyarakatnya, karena tokoh


masyarakat ini dijadikan panutan atau evaluasi memang tidak semua tokoh teladan oleh warga masyarakat. masyarakat ikut monitoring dan Tokoh masyarakat yang terlibat evaluasi karena yang diminta untuk dalam kegiatan ini berpatisipasi aktif mengevaluasi program adalah BKM, mulai dari persiapan yang meliputi sedangkan BKM akan dikontrol oleh kegiatan sosialisasi awal, sosialisasi masyarakat (perwakilan), pemerintah intensif dan pendaftaran relawan desa dan kecamatan, konsultan dan masyarakat, identifikasi kebutuhan auditor independen. perencanaan yang meliputi kegiatan Hubungan Pelayanan Petugas P2KP pembentukan Badan Keswadayaan Dengan Partisipasi Masyarakat Masyarakat (BKM, penyusunan PJM Dalam Program P2KP Melalui Pronangkis (Perencanaan Jangka Kegiatan Tridaya Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan), pembentukan Kelompok Hubungan pelayanan petugas Swadaya Masyarakat (KSM). P2KP dengan tingkat partisipasi masyaBerpartisipasi dalam pelaksanaan yaitu rakat dalam program P2KP melalui mulai dari penyusunan program, kegiatan tridaya disajikan dalam Tabel distribusi sara prasarana, dan evaluasi. 3. Khuss untuk kegiatan monitoring dan Tabel 3. Hubungan Pelayanan Petugas P2KP Dengan Tingkat Partisipasi Peserta P2KP di Desa Kaligawe Kecamatan Pedan Ka. Klaten Tingkat Partisipasi Pelayanan Petugas P2KP Rendah Sedang Tinggi Jumlah Rendah (Skor < 1) 0 0 0 0 Sedang (Skor 2 – 3) 1 3 6 10 Tinggi (Skor 4) 2 6 12 20 Jumlah 4 8 18 30 Variabel pelayanan petugas P2KP cenderung berhubungan dengan tingkat partisipasi peserta program P2KP melalui kegiatan tridaya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin baik pelayanan petugas P2KP termasuk petugas yang direkrut dari masyarakat yang mau bekerja secara suka rela tanpa imbalan materi dan petugas dari Kecamatan yang membantu pelaksanaan kegiatan Tridaya maka partisipasi masyarakat juga semakin baik. Pelayanan petugas ini mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil oleh masyarakat. Dalam hal pelayan masyarakat yang


diwakili oleh responden penelitian sebagian besar menyatakan baik. Namun ada juga masyarakat yang yang menyatakan pelayanan petugas P2KP rendah atau jelek terutama petugas yang dari kecamatan kerena sebenarnya mereka mempunyai usul kegiatan tetapi tidak di setujui oleh petugas, sehingga mereka agak kecewa dan mengatakan pelayanan petugas P2KP jelek. Untuk pelayanan petugas P2KP yang direkrut dari masyarakat sebagian responden mengatakan baik, hanya saja dalam hal ini petugas ada indikasi KKN, artinya banyak sanak saudaranya yang diikutkan kegiatan,


sehingga masyarakat lain kurang mendapatkan kesempatan. Pembahasan Berdasarkan uraian tentang latar belakang dan kebutuhan masyarakat yang disajikan dalam hasil penelitian, secara geografis Desa Kaligawe termasuk kategori desa hinterland. Sebagai hinterland, seharusnya desa ini menjadi salah satu penyangga bagi perekonomian wilayah kecamatan Pedan dalam penyediaan hasil- hasil pertanian karena didukung oleh lahan pertanian yang luas dan sumber air yang mengalir sepanjang tahun. Namun, kenyataannya potensi tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berpenduduk 3.180 jiwa itu. Gambaran tersebut dapat diketahui berdasarkan indikator- indikator kesejahteraan keluarga yang ditetapkan oleh BKKBN yang menunjukkan bahwa dari 724 KK yang ada rata-rata masyarakat Desa Kaligawe termasuk kategori KS 2 (374 KK) dan berikutnya pra KS sebanyak 181 KK. Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari mata pencaharian yang menjadi sumber pendapatan mereka. Bidang pertanian masih tetap merupakan tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja di Desa Kaligawe, dan mata pencaharian mayoritas masyarakat adalah buruh tani. Selain masalahmasalah yang berkaitan dengan mata pencaharian, potensi sarana dan prasarana serta kelembagaan di Desa Kaligawe juga sangat terbatas baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun komunikasi. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta terbatasnya sarana dan prasarana yang


ada mempengaruhi produktivitas masyarakat. Kehadiran P2KP di Desa Kaligawe pada akhir tahun 2004 menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. P2KP merupakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang bertujuan membangun lembaga masyarakat yang mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Dalam hal ini, P2KP tidak langsung membidik pada permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tapi lebih menekankan pada upaya mempersiapkan masyarakat untuk mandiri melalui pengembangan kelembagaan (institutional development) dan pengembangan kapasitas masyarakat (capacity development). Kemandirian masyarakat ini akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa- masa mendatang. Sebagaimana pendapat Isa Wahyudi (2006, 33) bahwa hakekat dari pendekatan partisipatoris adalah pengembangan kapasitas (capacity development) dan pengembangan kelembagaan (institutional development) komunitas lokal melalui “proses belajar berdasarkan pengalaman” (experience based learning process) sehingga pada gilirannya masyarakat akan tampil sebagai pelaku pembangunan yang mandiri. Perencanaan kegiatan yang disusun oleh masyarakat melalui fasilitasi BKM inilah yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dan


kebutuhan masyarakat. Kegiatankegiatan tersebut meliputi bidang lingkungan, sosial dan ekonomi atau dikenal dengan TRIDAYA yang mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan TRIDAYA ini dapat meningkatkan akses bagi masyarakat miskin ke pelayanan sarana dan prasarana lingkungan, sosial dan pendanaan (modal) sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan P2KP. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksaaan P2KP tidak diimplementasikan secara konsisten oleh para pelaku program di lapangan, khususnya konsultan sebagai pendamping masyarakat sehingga hal ini sangat mempengaruhi kualitas proses pelaksanaan P2KP di Desa Kaligawe. Hal ini dapat dijelaskan karena salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan P2KP yang cenderung berorientasi hasil daripada proses itu sendiri. Peran inilah yang kurang diperhatikan oleh pelaksana program terutama oleh konsultan pendamping. Apabila dilihat dari partisipasinya, pelaksanaan kegiatan P2KP tersebut sudah cukup melibatkan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk partisipasinya pun sangat beragam, mulai dari menjadi relawan dan anggota BKM, anggota Panitia/KSM dan peserta rembug. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat meliputi menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain dan menggerakkan sumber daya masyarakat seperti menjadi anggota-anggota kelompok, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan hingga


memanfaatkan hasil- hasil yang dicapai dari kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegitan P2KP masih kurang disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan masyarakat Desa Kaligawe yang memiliki karakteristik agraris. Selain itu, jika dilihat dari jenjang partisipasi yang dikemukakan oleh Pretty (Allen, 2002), maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Desa Kaligawe masih terletak pada jenjang kelima yaitu Partisipasi Fungsional (Cooperation), karena partisipasi tersebut masih dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek oleh pendamping. Dengan demikian, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri maka diperlukan upaya untuk mengembangan kapasitas mereka. Pengembangan kapasitas yang optimal sangat menentukan efektifitas program.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Variabel yang cenderung berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam program P2KP adalah umur, jenis kelamin, dan jenis kegiatan yang diikuti dalam program P2KP. Semakin tua umur peserta program semakin tinggi partisipasinya dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan karena mereka sudah mempunyai banyak pengalaman terkait dengan kegiatan sosial, lingkungan maupun ekonomi. Variabel jenis kelamin wanita lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan tridaya yaitu baik partisipasi dalam lingkungan, ekonomi maupun sosial dibandingkan


dengan laki- laki terutama partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Tokoh masyarakat berpatisipasi aktif mulai dari persiapan yang meliputi kegiatan sosialisasi awal, sosialisasi intensif dan pendaftaran relawan masyarakat, identifikasi kebutuhan perencanaan sampai dengan dalam pelaksanaan yaitu mulai dari penyusunan program, distribusi sara prasarana, dan evaluasi. Khusus untuk kegiatan monitoring dan evaluasi memang tidak semua tokoh masyarakat ikut monitoring dan evaluasi karena yang diminta untuk mengevaluasi program adalah BKM, sedangkan BKM akan dikontrol oleh masyarakat (perwakilan), pemerintah desa dan kecamatan, konsultan dan auditor independen. Pelayanan petugas P2KP cenderung berhubungan dengan tingkat partisipasi peserta program P2KP melalui kegiatan tridaya, karena semakin baik pelayanan petugas P2KP termasuk petugas yang direkrut dari masyarakat yang mau bekerja secara suka rela tanpa imbalan materi dan petugas dari Kecamatan yang membantu pelaksanaan kegiatan Tridaya maka partisipasi masyarakat juga semakin baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP di Desa Kaligawe termasuk tinggi karena telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian dua dari tiga tujuan P2KP antara lain: (1) terbentuknya BKM “Bina Sejahtera” dalam upaya mendorong proses pembangunan partisipatif dengan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam PJM Pronangkis; dan (2) terbukanya akses pelayanan masyarakat khususnya warga miskin dalam Tridaya


yang didukung dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP dan swadaya masyarakat. Namun demikian, pencapaian pelaksanaan P2KP belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Desa Kaligawe. Belum optimalnya pencapaian pelaksanaan P2KP dalam menjawab kebutuhan masyarakat disebabkan karena pelaksanaan kegiatan P2KP yang lebih berorientasi pada capaian kuantitatif daripada kualitas proses itu sendiri. Dalam hal ini, peran konsultan yang masih dominan dalam menentukan pedoman dan aturan pelaksanaan menyebabkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya tumbuh dari kesadaran mereka sendiri atau masih pada tataran fungsional. Saran Agar supaya partisipasi masyarakat tinggi Petugas P2KP perlu memahami sasaran program secara utuh yang antara lain meliputi karakteristik geografis, karakteristik masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, potensi sarana dan prasarana wilayah yang kesemuanya itu akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP dapat maksimal. DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2004. Buku Pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Jakarta: Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman – Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS). 1999. Penduduk Miskin (Poor Population) Berita Resmi Statistik


Penduduk Miskin, No. 4/Th. II/9, Juli, Jakarta: CBS. Brinkerhoff, Derick W. 1986. “The Evolution of Current Perspectives on Institutional Development: An Organizational Focus” dalam Derick W. Brinkerhoff dan JeanClaude Garcia-Zamor. Politics, Projects, and People : Institutional Development in Haiti. New York: Praeger. Hetifah Sj. Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Innayatullah (ed.). 1979. Approaches to Rural Development, Some Asian Experiences. Kualalumpur: ADPAC.


Milen, Anneli. 2001. What do We Know about Capacity Bulidng? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice. Geneva: World Health Organization. Rendy W. Wrihatnolo. 2006. Pengembangan Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Makalah disajikan pada Forum Manajemen Interaksi dalam Rangka Mereplikasi P2KP oleh Pemerintah, Surabaya. Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. Yogjakarta: Aditya Media. Tadjuddin Noer Efendi. 1995. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) (Studi Kasus di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)

Recommend Documents