Program Penanggulangan Kemiskinan

BOOKLET DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

PERKOTAAN

Review Partisipatif

Program Penanggulangan Kemiskinan

* Review Program * Review Kelembagaan * Review Keuangan

PNPM Mandiri Perkotaan

REVIEW PARTISIPATIF PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Agustus 2007 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Diterbitkan Oleh: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Seluruh atau sebagian buku ini dapat dikutip, diperbanyak dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa harus meminta izin dari penerbit.


DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN

01

II. MENGAPA DAN APA SAJA YANG PENTING UNTUK DIREVIEW

05

III. SIAPA YANG MELAKUKAN REVIEW PARTISIPATIF

06

IV. REVIEW PROGRAM (PJM PRONANGKIS)

07

A. B. C. D.

Mengapa Diperlukan Review Program (PJM Pronangkis) 07 Apa Tujuan Review Program PJM Pronangkis 08 Apa Keluaran (Hasil) yang Diharapkan 10 Aspek Apa Saja yang Direview dalam Review PJM Pronangkis 10 E. Siapa Penanggung Jawab dan Kapan Dilaksanakan Review PJM Pronangkis 11 E.1 Penanggungjawab Pelaksanaan 11 E.2 Waktu Pelaksanaan 11 F. Bagaimana Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Review PJM Pronangkis 12

V. REVIEW KELEMBAGAAN BKM (BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT)/ LKM (LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT)

16

A. Mengapa Harus Melakukan Review Kelembagaan

16

B. Tujuan Review Kelembagaan BKM

18

I


C. Apa Hasil yang Diharapkan dalam Review Kelembagaan BKM/LKM

18

D. Aspek-aspek Apa Saja yang Direview dalam Review Kelembagaan

19

E. Bagaimana Langkah-langkah Review Kelembagaan

20

VI. REVIEW KEUANGAN BKM/LKM

23

A. Sekilas Tentang Review Keuangan

23

B. Mengapa Diperlukan Review Keuangan

24

C. Tujuan Review Keuangan

25

D. Siapa yang Melaksanakan Review Keuangan

27

E. Apa Tanggungjawab Tim Panitia Review Keuangan

27

F. Apa Tugas Tim/Panitia Review Keuangan

30

G. Langkah-langkah Pelaksanaan Review Keuangan

31

ii

I


PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan pola pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Melalui pemberdayaan masyarakat didorong agar mampu mengkaji masalah dan kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, masyarakat diharapkan mampu memikirkan pemecahan masalah sebagai jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya melalui pengembangan potensi–potensi dan keterampilan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari pemantauan dan pengendalian oleh masyarakat sendiri. Sebab itu, PNPM Mandiri Perkotaan senantiasa dipantau dan dievaluasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Kegagalan pelaksanaan di masa lalu harus diperbaiki. Sedangkan keberhasilan harus dipertahankan, bahkan perlu ditingkatkan.

01


Kajian kebutuhan, potensi dan masalah

PENJAJAKAN KEBUTUHAN

PERENCANAAN KEGIATAN

Alternatif kegiatan, rencana tindak, tahapan kegiatan

Daur Program Kajian hasil akhirn program

EVALUASI KEGIATAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN KEGIATAN

Perkembangan program

02

Melaksanakan program berdasar rencana


Monitoring dan evaluasi partisipatif bermanfaat untuk menyempurnakan hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai. Sehingga tahapan di setiap jenjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan memerlukan review (kaji ulang), refleksi dan evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan dan penyempurnaan. Dalam pelaksanaan review tersebut masyarakat berfungsi sebagai pelaku utama. Review Partisipatif ini merupakan tahap pertama persiapan bagi masyarakat dalam rangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di lokasi Kelurahan Lama. Tahapan ini merupakan pondasi bagi tahapan berikutnya. Artinya, tahapan berikutnya baru bisa dilakukan apabila kegiatan review telah selesai dilakukan masyarakat. Kegiatan Review Partisipatif Pronangkis dapat dilihat dari tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada gambar berikut:

03


/LKM.

04

II


MENGAPA DAN APA SAJA YANG PENTING UNTUK DIREVIEW

Review Partisipatif merupakan media masyarakat untuk merefleksikan kembali perjalanan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga dapat disepakati upaya-upaya perbaikan yang dilakukan secara partsipatif. Selain, sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder kelurahan untuk meningkatkan IPM dan pencapaian IPM MDG’s di wilayah setempat. Hal-hal yang penting untuk direview 1. Review Program (PJM Pronangkis) 2. Review Kelembagaan (UP-UP, Pra LKM, LKM,

dll.) 3. Review Keuangan (Akuntabilitas dan Pembukuan UPK, sekretariat, dll.)

05

III


SIAPA YANG MELAKUKAN REVIEW PARTISIPATIF

Penanggungjawab pelaksanaan Review Partisipatif adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dibantu oleh Tim Relawan, dengan fasilitasi Lurah/Kepala Desa. Tujuannya agar koordinasi dengan lembaga tingkat Kelurahan/Desa (LKMD/LPMD/LPMK, BPD, dan sejenisnya yang perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kelurahan/desa) dapat efektif dilaksanakan.

06

IV


REVIEW PROGRAM (PJM PRONANGKIS)

A

Mengapa Diperlukan Review Program (PJM Pronangkis/Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan) Siklus perencanaan partisipatif sebagai bagian dari daur program pembangunan diharapkan dapat melembaga di masyakat sehingga menjadi suatu kegiatan yang terus berlanjut. Review PJM Pronangkis adalah kaji ulang untuk melakukan penyempurnaan terhadap PJM Pronangkis yang telah disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan secara partisipatif di tingkat Kelurahan/Desa sebagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong masyarakat mampu menyempurnakan PJM Pronangkis. Dalam review PJM akan dievaluasi program masyarakat pada tahun-tahun yang telah berjalan, evaluasi terhadap ketepatan program apakah sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya dan sudah dipetakan dalam Pemetaan Swadaya.

07


Dengan evaluasi ini dapat diketahui : 1. Seberapa besar jangkauan pelayanan kepada masyarakat miskin dari program yang sudah dilaksanakan. 2. Seberapa besar program dapat memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. 3. Kualitas bahwa PJM Pronangkis Kelurahan/Desa yang yang disusun masyakarat (target & indikator kondisi lokal) dapat selaras dengan target Millenium Development Goals (MDG’s) dan Human Development Index (HDI). Dengan upaya tersebut, peluang untuk mewujudkan sinergi program dengan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah maupun pusat menjadi lebih terbuka. Di samping itu, capaian terhadap kegiatan yang direncanakan dalam PJM Pronangkis menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat.

B

Apa Tujuan Review PJM Pronangkis Melalui kegiatan review PJM Pronangkis Kelurahan/Desa diharapkan dapat dicapai tujuan sebagai berikut : 1. Pemahaman masyarakat yang makin baik dalam menyusun PJM Pronangkis dan melakukan penyempurnaan setiap tahun, sehingga kualitas PJM Pronangkis yang ada memiliki nilai maksimal untuk direalisasikan.

08


2. Masyarakat mampu menetapkan indikator capaian di tingkat kelurahan berdasarkan visi dan tujuan masyarakat kelurahan yang sejalan dengan Millenium Development Goals (MDG’s) dan Human Development Index (HDI). 3. Tersusunnya penyempurnaan PJM Pronangkis yang sejalan dengan indikator-indikator program penanggulangan kemiskinan nasional sesuai target Millenium Development Goals (MDG’s). Sehingga hasil pelaksanaan kegiatan memiliki hubungan kuat dengan peningkatan kualitas hidup manusia sesuai ukuran yang ditetapkan dalam Human Development Index (HDI) dan pendekatan Tri Daya.

4. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan kemandirian masyarakat. Tujuannya agar rencana-rencana program kegiatan yang disusun dalam PJM Pronangkis Kelurahan/Desa menjadi pijakan atau keputusan Kelurahan/Desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa setempat.

09


C

Apa Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan Review PJM Pronangkis Kelurahan/Desa adalah : 1. Rumusan revisi PJM Pronangkis Kelurahan/Desa yang sesuai dengan target program penanggulangan kemiskinan pada IPM MDG’s.

2. Menumbuhkan dukungan masyarakat Kelurahan/Desa yang lebih maksimal untuk merealisasikan program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan. 3. Mewujudkan PJM Pronangkis Kelurahan/Desa sebagai keputusan kelurahan/desa.

D

Aspek Apa Saja yang Direview dalam Review PJM Pronangkis Persentase PJM Pronangkis yang telah terlaksana dan klasifikasinya (melalui Swadaya, PNPM Mandiri Perkotaan dan Channeling Program). 2. Persentase kepala keluarga miskin yang menerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan dan program lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Persentase kelompok perempuan dan marjinal yang menjadi penerima manfaat dan pengelola program. 4. Persentase warga yang memperoleh akses informasi PNPM Mandiri Perkotaan. 1.

10


5. Persentase kepala keluarga miskin penerima bantuan yang mengalami peningkatan kesejahteran. 6. Review data sekunder dari kantor kelurahan/desa/ kecamatan/kota/ kabupaten) tentang data profil IPM di lokasi sasaran. 7. Kesesuaian PJM Pronangkis dengan arah visi/harapan ke depan penanggulangan kemiskinan. 8. Persentase jenis kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian IPM-MDGs.

E

Siapa Penanggungjawab dan Kapan Dilaksanakan Review PJM Pronangkis E.1. Penanggungjawab Pelaksanaan Review Penanggungjawab pelaksanaan Review PJM Pronangkis Kelurahan/Desa adalah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan dibantu oleh Tim Relawan yang difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa. Tujuannya agar koordinasi dengan lembaga di tingkat kelurahan/desa (LKMD/LPMD/LPMK, BPD, dan sejenisnya yang perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kelurahan/desa) dapat berjalan efektif. E.2. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dilaksanakan paling lambat bulan ke-11 pada tahun yang sedang berjalan.

11


F

Bagaimana Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Review PJM Pronangkis Alur pelaksanaan kegiatan review perencanaan partisipatif untuk PJM Pronangkis dapat dilihat dalam tahapan perencanaan partisipatif di bawah ini : 1. BKM/LKM dan Relawan memfasilitasi pelaksanaan Lokakarya PJM Pronangkis setelah disepakati bersama oleh Lurah/Kades, BKM, dan relawan untuk membuat jadwal kegiatan. 2. Pelaksanaan Lokakarya Review PJM Pronangkis Kelurahan/Desa yang difasilitasi oleh BKM dengan agenda pembahasan : a. Presentasi pelaksanaan PJM Pronangkis oleh BKM/LKM. b. Refleksi melalui diskusi kelompok (FGD) mengenai visi penanggulangan kemiskinan Kelurahan/Desa, tantangan, permasalahan, isuisu strategis dan harapan. c. Penyampaian hasil diskusi di kelas besar mengenai hasil pembahasan diskusi untuk setiap bidang dengan target dan indikator yang terukur. d. Pembahasan strategi untuk mencapai harapan sebelum dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Tindak Lanjut (RKTL). e. Dalam forum ini juga disepakati untuk membentuk dan menetapkan Tim Perencanaan Partisipatif.

12


3. Tim Perencanaan Partisipatif yang beranggotakan para relawan melakukan proses Pemetaan Swadaya melalui sensus terhadap setiap anggota keluarga miskin dan kajian-kajian masalah kemiskinan di tingkat komunitas (kelompok masyarakat) melalui diskusi kelompok (FGD). 4. Setelah semua hasil disepakati dan disosialisasikan, langkah berikutnya dilakukan penyusunan PJM Pronangkis melalui : a. Lokakarya di tingkat kelurahan/desa untuk menyusun PJM Pronangkis berdasarkan hasil review Pemetaan Swadaya. b. Penyusunan rancangan Revisi PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan oleh Tim Perencanaan Partisipatif. c. Sosialisasi dan konsultasi PJM Pronangkis hasil review melalui media warga dan bazar amal atau pameran. 5. Revisi dan pengesahan dokumen PJM Pronangkis oleh kelurahan/desa serta LPM/BPD sebagai Keputusan Kelurahan/Desa (Berdasarkan Keputusan Mendagri No 48 tahun 2002 tentang Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa/Lurah).

13


6. Penyebarluasan PJM Pronangkis ke seluruh lapisan masyarakat melalui media warga, baik dalam Papan Informasi maupun media warga lainnya (buletin, brosur, leaflet, radio komunitas, dll). 7. Sinergi dan akomodasi PJM Pronangkis dengan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang melalui Musrenbang kelurahan/desa, sumber potensi lainnya (channelling) maupun kemitraan dengan berbagai pihak lainnya.

14


15

V

A


REVIEW KELEMBAGAAN BKM (BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT)/LKM (LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT

Mengapa Harus Melakukan Review Kelembagaan BKM/LKM merupakan wadah bersinergi yang bersifat representatif (mewakili masyarakat miskin), mengakar dan dipercaya oleh berbagai pihak. BKM/LKM merupakan pimpinan kolektif yang dipilih berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur kemanusian dan prinsip-prinsip kemasyarakatan. Anggota BKM/LKM dipilih dari orang-orang yang tinggal di kelurahan/desa yang dinilai oleh masyarakat dari pengalamannya selama bermasyarakat. Kepemimpinan kolektif penting untuk memperkuat kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam kepemimpinan kolektif, masing-masing individu harus saling asah, asih dan asuh agar terjadi proses demokrasi, tanggung gugat dan transparansi. Pola kepemimpinan kolektif mencegah kekuatan absolut yang melahirkan tirani, ketidakadilan dan mementingkan diri sendiri/kerabatnya.

16


Karenanya mengkaji ulang kelembagaan BKM/LKM hingga tercapai harapan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sangat dibutuhkan. Sebab seluruh warga berhak untuk terlibat dalam program yang dimotori oleh BKM/LKM mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian review kelembagaan ini akan berguna untuk : 1. Memberikan pemahaman kepada anggota BKM /LKM dan masyarakat tentang fungsi, tugas dan peran BKM/LKM dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan review kelembagaan BKM/LKM merupakan bagian dari daur program pembangunan untuk memajukan kelembagaan BKM/LKM. 3. Mendorong masyarakat agar mampu melakukan review kelembagaan BKM/LKM yang ada di kelurahan/desa secara partisipatif dan bertanggungjawab.

17


B

Tujuan Review Kelembagaan BKM/LKM 1. Menumbuhkan motivasi dan semangat anggota BKM/LKM untuk menguatkan peran mereka sebagai pimpinan kolektif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. 2. Terwujudnya komitmen bersama (BKM/LKM, masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa) untuk meningkatkan kinerja BKM/LKM dan merumuskan program BKM/LKM yang lebih baik sebagai program kelurahan/desa dalam penanggulangan kemiskinan.

C

Apa Hasil yang Diharapkan dalam Review Kelembagaan BKM/LKM 1. Tercapainya progam kerja BKM/LKM yang jelas, terarah dan terukur sejalan dengan tugas pokok dan fungsi. 2. Tersusunnya aturan-aturan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BKM/LKM.

18


D

Aspek-aspek Apa Saja yang Direview dalam Review Kelembagaan BKM/LKM 1. Perbandingan jumlah relawan yang masih aktif dengan jumlah relawan terdaftar serta yang dilatih. 2. Intensitas pelaksanaan KBK(Komunitas Kelurahan) dan tingkat keaktifan peserta.

Belajar

3. Persentase anggota BKM/LKM yang aktif dan tingkat kolektifitas pengambilan keputusan. 4. Intensitas pertemuan BKM/LKM dengan warga dan perangkat kelurahan serta kelompok peduli setempat. 5. Persentase kontribusi UPK, UPL dan UPS dalam realisasi PJM Pronangkis. 6. Persentase warga miskin yang dilayani UPK, UPL dan UPS. 7. Orientasi kegiatan UP-UP (dana P2KP atau dana swadaya dan akses sumber dana lain). 8. Persentase kepala keluarga miskin yang menjadi anggota/pengelola KSM/Panitia.

19


9. Persentase wanita dan kelompok marjinal yang menjadi pengelola KSM/UP-UP/BKM/LKM. 10. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan serta kinerja BKM/LKM dan UP-UP. 11. Kinerja KSM/Panitia/BKM/LKM/UP-UP dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dll. 12. Tingkat/jumlah koordinasi dan/atau kerjasama BKM/LKM dengan Pemda serta akses lembaga/donor lainnya.

E

Bagaimana Langkah-langkah Review Kelembagaan 1. Seluruh lapisan masyarakat melalui BKM/LKM, aparat kelurahan/desa, LPM/BPD, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat baik laki-laki dan perempuan, maupun perwakilan masyarakat miskin wajib mendapatkan informasi mengenai pentingnya review kelembagaan, apa saja yang dievaluasi, siapa yang melakukan dan bagaimana melakukan,

20


2. Setelah melakukan diskusi refleksi (penilaian) kelembagaan di tingkat BKM/LKM dan UP-UP yang difasilitasi fasilitator, BKM/LKM dan Lurah mengundang seluruh relawan untuk membentuk Tim Review Kelembagaan BKM/LKM dengan kenggotaan sesuai kebutuhan. Seluruh relawan berkesempatan untuk menjadi anggota tim melalui pendaftaran secara terbuka. 3. Tim Review Kelembagaan BKM/LKM setelah ditetapkan mendapatkan penguatan dari fasilitator mengenai latar belakang, arah pengembangan BKM/LKM, tahapan kegiatan dan penyusunan rencana kegiatan review.

4. Review Kelembagaan dilaksanakan di tingkat masyarakat dengan mengundang berbagai elemen lembaga masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat. Fasilitasi kegiatan ini dilakukan oleh Tim Review Kelembagaan di setiap kelompok masyarakat pada waktu dan tempat yang disepakati bersama melalui teknik FGD (Focus Group Discussion). Setiap kelompok FGD terdiri dari 8-10 orang.

21


5. Setelah Diskusi FGD di masing-masing kelompok masyarakat selesai dilakukan, dan dilanjutkan dengan Lokakarya di tingkat kelurahan yang difasilitasi oleh BKM/LKM dengan mengundang perwakilan semua pihak yang terkait (stake holders) dan masyarakat. Agenda utama dalam Lokakarya ini adalah : a. Review hasil FGD Kelembagaan di tingkat masyarakat . b. Pleno kesepakatan-kesepakatan mengenai harapan BKM/LKM di masa mendatang. 6. BKM/LKM menyusun program kerja untuk menindaklanjuti hasil Lokakarya dan berbagai strategi operasional sesuai yang direkomendasikan. Program kerja BKM/LKM tersebut selanjutnya dipublikasikan melalui media warga dan papan informasi.

22

VI A


REVIEW KEUANGAN BKM/LKM Sekilas Tentang Review Keuangan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) merupakan lembaga kepemimpinan kolektif yang beranggotakan orang-orang baik dan murni yang dipilih secara demokratis. BKM/LKM memiliki peran yang sangat strategis berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Keanggotaan BKM/LKM yang merepresentasikan nilai-nilai universal kemanusian (jujur, ikhlas, adil) serta prinsip-prinsip kemasyarakatan (bertanggungjawab, terbuka, partisipatif, demokratis, dan berkelanjutan) tentunya menjadi harapan masyarakat. BKM/LKM dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terdiri dari beberapa unsur, seperti Sekretariat, UPL (Unit Pengelola Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosial) dan UPK (Unit Pengelola Keuangan). BKM/LKM bersama dengan UP-UP dalam menjalankan aktifitasnya dituntut untuk menciptakan suasana keterbukaan dan pertanggungjawaban. Semisal pada aspek administrasi, khususnya pengendalian “pembukuan keuangan”. BKM/LKM mengacu pada aturan main yang telah disepakati oleh warga yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 23


Pada sisi lain, warga masyarakat diharapkan menumbuhkembangkan semangat dan kepedulian bersama sehingga terbangun kekuatan dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku secara kolektif. Termasuk partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap BKM/LKM atau UPUP.

B

Mengapa Diperlukan Review Keuangan BKM/LKM dalam menjalankan kegiatannya harus menjamin bahwa semua aset serta pengelolaan keuangan telah dilaksanakan oleh sekretariat dan UPUP secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas yang diamanahkan. Untuk mengetahui keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada BKM/LKM dan UP-UP maupun kepada masyarakat secara luas maka diperlukan kegiatan Review Keuangan secara rutin. Mengapa Pengelolaan Keuangan Direview Hasil akhir yang diharapkan dari review keuangan adalah rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan ke depan agar lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, pembukuan sesuai standard PNPM Mandiri Perkotaan dan peningkatan pengembalian angsuran Kelompok Swadaya Masyarakat (pengelolaan dana bergulir).

Review Keuangan merupakan sarana pengelolaan yang terkait dengan semua prosedur keuangan sebuah lembaga. Kegiatan review ini harus menjadi tanggungjawab tim atau panitia review

24


keuangan yang independen untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan, laporan, kebijakan dan prosedur keuangan untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan yang ada.

C

Tujuan Review Keuangan Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan review keuangan adalah: 1. Mendorong terwujudnya transparansi dari BKM /LKM atas pengelolaan aset atau keuangan secara luas kepada masyarakat dan pihak lainnya baik yang telah dilaksanakan, sedang terlaksana maupun rencana pelaksanaan kegiatan. 2. Sebagai wujud pertanggungjawaban sosial (akuntabilitas) maupun administratif baik secara internal BKM/LKM/UP-UP maupun kepada masyarakat luas. 3. Mengetahui sejauhmana kebijakan/keputusan BKM/LKM bermanfaat bagi kepala keluarga miskin sesuai tertuang dalam Pemetaan Swadaya (format PS 2) dan dalam pengelolaannya sesuai dengan AD/ART.

25


UKURAN TRANSPARANSI a. Dana yang diterima BKM/LKM dan pengalokasiannya diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi (pengumuman). b. Laporan keuangan ditempel di 5 tempat yang strategis dan disampaikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait setiap tanggal 5 di awal bulan. c. KSM/Panitia yang termasuk di dalam daftar tunggu dan telah mendapat prioritas dari BKM/LKM diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi (pengumuman). d. Rekening bank atas nama BKM/LKM dan ditandatangani oleh 3 orang anggota BKM/LKM diumumkan kepada masyarakat minimal di 5 papan informasi (pengumuman). e. Setiap kegiatan pembangunan dan perbaikan lingkungan dilengkapi dengan papan informasi proyek dan minimal berisi tentang nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, swadaya, sumber dana lain, tanggal pelaksanaan dan nama KSM pelaksana. f. Penetapan kebijakan keuangan didasarkan pada rembug bersama.

26


D

Siapa yang Melaksanakan Review Keuangan Review keuangan dilaksanakan sebagai proses pembelajaran terhadap pengelolaan keuangan di BKM/ LKM. Agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka Review Keuangan dilakukan oleh tim atau panitia yang terdiri dari para relawan di kelurahan/desa setempat yang faham pengelolaan keuangan dan dipilih serta disetujui dalam rembug masyarakat. Tim/panitia diharapkan terdiri dari unsur-unsur: anggota BKM/LKM, aparat desa/kelurahan dan relawan masyarakat sejumlah 3-5 orang. Tim/panitia ini akan mendapatkan pembekalan (coaching) dari Fasilitator Ekonomi.

E

Apa Tanggungjawab Tim Panitia Review Keuangan 1. Melakukan pengecekan terhadap ketepatan dan

kelengkapan laporan keuangan BKM/LKM. 2. Memeriksa

dokumen serta uji petik (secara sampling) untuk melihat proses transparansi dan akuntabilitas yang sudah dilaksanakan BKM/LKM dalam pengelolaan keuangan.

27


3. Memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah benar, maka seluruh dokumen yang terdaftar sebagai dokumen yang akan diverifikasi harus diperiksa terlebih dahulu. Jika laporan keuangan BKM/LKM (baik yang dihasilkan dari operasional sekretariat maupun UPK) tidak benar, tim/panitia harus membahasnya dengan sekretariat atau UPK. 4. Laporan keuangan yang diperbaiki atau diubah dilampiri dengan laporan.

28


UKURAN AKUNTABILITAS a. UP-UP BKM/LKM dikelola bersama secara aktif sesuai dengan rencana atau program BKM/LKM melakukan pertemuan rutin. b. Pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai standar PNPM Mandiri Perkotaan. c. Dana tersalur ke BKM/LKM utuh tanpa potongan. d. Tidak ada penyalahgunaan dana/korupsi baik terhadap BOP BKM/LKM maupun penyaluran dana. e. Penarikan dana dari rekening Bank BKM/LKM ditandatangani 3 orang anggota BKM/LKM. f. Kegiatan yang dilaksanakan KSM sesuai dengan usulan yang disetujui oleh BKM/LKM. g. Anggota KSM penerima dana BLM sama dengan yang diusulkan dalam proposal masyarakat yang dapat direalisasikan. h. Tingkat pengembalian pinjaman bergulir minimal 90 % i. Tidak ada pemotongan dana KSM kepada masyarakat. j. 100 % penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah KK miskin yang terdaftar dalam format PS 2 (daftar KK miskin hasil Pemetaan Swadaya). k. 70 % penerima manfaat kegiatan lingkungan umum adalah KK miskin yang terdaftar dalam PS2. l. Pengelolaan keuangan sesuai dengan AD/ART.

29


F

Apa Tugas Tim/Panitia Review Keuangan Agar tim/panitia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka terlebih dahulu tim/panitia harus mengetahui tugas pokoknya. Sebagai tim independen, tim/panitia akan bertindak obyektif dalam mereview keuangan BKM/LKM. Tim tersebut senantiasa dibekali dan dilatih oleh fasilitator ekonomi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun tugas pokok dari tim/panitia adalah : 1. Verifikasi pengelolaan keuangan. 2. Verifikasi pengelolaan dan UPK. 3. Membuat laporan dan rekomendasi. Laporan harus

ditulis dan disampaikan kepada BKM/LKM. Rekomendasi dibuat untuk memperbaiki prosedur dan pengelolaan keuangan. 4. Melaporkan

hasil review keuangan kepada masyarakat. Laporan review keuangan harus dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat melalui media warga dan papan informasi minimal di 5 (lima) tempat strategis.

30


G

Langkah-langkah Pelaksanaan Review Keuangan Analisa data hasil review keuangan dan penyusunan laporan untuk rekomendasi

Pelaksanaan Review Keuangan oleh 4 Tim/Panitia Review Persiapan Review Keuangan meliputi penyiapan instrumen 3 dan penjadwalan oleh Tim/Panitia Review Keuangan

2

1

5

Forum kajian hasil review dan 6 penyusunan RKTL

Coaching Tim/ Panitia Review Keuangan oleh fasilitator ekonomi Sosialisasi oleh fasilitator dan pembentukan Tim/Panitia Review Keuangan Kelurahan/Desa oleh masyarakat

31

Sosialisasikan hasil Review Keuangan dan pelaksanaan RKTL

7

Evaluasi hasil tindak lanjut

8

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM D I R E K T O R AT J E N D E R A L C I P TA K A RYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

MANDIRI

PERKOTAAN

PNPM Mandiri Perkotaan PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT Website: www.p2kp.org I www.pnpm-perkotaan.org Email: [email protected] & [email protected] Po Box 2222 JKPMT

SMS 0817 148 048

onsultan Manajemen Wilayah (KMW) .................

Korkot ......................

Posko Tim Faskel .......

rovinsi ........................................... alan ........................................... elepon ............................................ ax ........................................... -mail ...........................................

Jalan ....................... Telepon ........................ Fax ....................... E-mail .......................

Jalan ....................... Telepon ........................ Fax ....................... E-mail .......................

Program Penanggulangan Kemiskinan

Recommend Documents