BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah,
khususnya di daerah perkotaan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).Program ini sudah digulirkan sejak tahun 1999, dan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.Sasaran wilayah P2KP dilakukan secara bertahap, dan penerimaan bantuan tersebut dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, saat ini suatu perusahaan senantiasa memerlukan berbagai informasi keuangan yang aktual.Tidak sedikit perusahaan yang mengalami pailit dalam pelaksanaan operasionalnya, bahkan sampai gulung tikar dikarenakan pengaruh dari tidak stabilnya kurs tukar rupiah.Kondisi keuangan perusahaan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas tersebut.Kondisi keuangan dapat diketahui dari informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan neraca, laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal maupun laporan keuangan lainya. Laporan keuangan ini merupakan hasil akhir dari proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi
1
selama periode tertentu dan merupakan sarana yang sangat penting unutk memperoleh informasi posisi keuangan yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BKM seyogyanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, karena BKM merupakan organisasi masyarakat dan tidak mempublikasikan kegiatannya di bursa efek.maka standar keuangan yang sesuai adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau disingkat SAK ETAP.Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik.Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal Ciri tersebut termasuk dalam entitas yang menggunakan SAK ETAP.SAK ETAP berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP, BKM akan mendapatkan kemudahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta efisiensi biaya. Selama penulis melakukan kerja praktik pada Kantor Akuntan Publik Bambang, Wawan, dan Pamudji yang mengharuskan penulis mengaudit BKM yang ada di kabupaten Bantul terutama laporan keuangannya, penulis banyak menemukan penyajian laporan keuangan yang tentunya masih belum sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang tersaji diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perusahaan harus memiliki laporan keuangan dan bagi perusahaan berskala kecil telah terdapat SAK ETAP yang mempermudah penyusunan seta penyajian laporan keuangannya. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk
2
melakukan peelitian dengan mengangkat judul: “Analisis Penyajian Laporan Keuangan
Berdasarkan
Standard
Akuntansi
Keuangan
Entitas
Tanpa
Akuntabilitas Publik Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Wonkoromo Tahun 2014” 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penyajian laporan keuangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM)
Wonokromo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?” 1.3
Batasan Masalah Untuk menghindari kerancuan atau penggandaan permasalahan pada
penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian. Pada penelitian ini, hanya akan meneliti tentang analisis penyajian laporan keuangan minimal Neraca dan Laporan Laba Rugi pada BKM Wonokromo apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyusunan laporan keuangan pada UPK sendiri meliputi seluruh kegiatan pembukuan pada UPK BKM Wonokromo. 1.4
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BKM Wonokromo apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP No. 4 tentang penyajian laporan keuangan.
3
1.5
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Bagi Peneliti Dapat
menambah
pengetahuan
dan
wawasan
mengenai
bagaimana penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar terutama pada UPK BKM apakah sudah sesuai dengan standart yang ditentukan. b.
Bagi Civitas Akademik Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang analisis penyusunan laporan keuangan UPK pada BKM.
c.
Bagi Universitas Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan atau bahan penelitian dan bahan referensi di perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
2. Manfaat Praktis Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan masukkan informasi, khususnya kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat Wonokromo dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar untuk kedepannya.
4
1.6
Sistematika Penulisan Dalam Penulisan ini dibagi dalam empat bagian yaitu: BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada pembahasan ini akan menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian yang akan digunakan. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis data berisi tentang analisis data yang merupakan hasil perbandingan antara penyajian laporan keuangan BKM Wonokromo dengan SAK-ETAP.Dimana analisis dari penelitian ini diharapkanakan memuat unsur analisis deskripsi dan inferensi yang mengacupada topik Tugas Akhir, sehingga hasil analisis dapatdiinterpretasikan secara sistematik. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penulisan yang menjadi pokok dari pembahasan, dan saran yang didapat dari kesimpulan yang diharapkan berguna bagi BKM Wonokromo dan penulisan selanjutnya.
5
