BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengahtengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia (Suharto, 2006:131). Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Hamdani,
2009:43). Masalah kemiskinan merupakan masalah nasional, Karena masalah ini merupakan sumber muncul dan berkembangnya masalah sosial lainnya seperti anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, keluarga berumah tak layak huni, tuna susila, dan sebagainya. Karena itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 %) berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta(BPS, 2009). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.499.700 orang atau sebesar 11,51 % terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang jumlah sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 %. Penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak dari program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cukup berperan dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini (BPS Sumut,2009). Kemiskinan masih menjadi masalah nasional yang serius, begitu juga dengan Sumatera Utara tercatat pada tahun 2009 jumlah kemiskinan di Sumatera
Utara 1.480.877 jiwa. Belum lagi penyandang masalah sosial lainnya seperti rumah tidak layak huni 157.505 buah, dan anak jermal 1.184, dan keluarga rentan 88.542 jiwa. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumatera Utara mencatat pada tahun 2009 jumlah penyandang masalah sosial sebesar 2.458.803. Melihat permasalahan tersebut,
masalah
kimiskinan
perlu
ditangani
secara
lintas
sektoral,
berkesinambungan, dan sinergis. Upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandat UUD 1945 yang diterjemahkan ke dalam berbagai agenda pembangunan Negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) misalnya, pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan untuk tahun 2004-2009(PTO,2007:1). Berbagai cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan menghabiskan dana yang sangat besar. Di Indonesia saja, biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun dari sebesar Rp 18 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 23 triliun pada tahun 2005. Pada tahun 2006, anggaran ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 42 triliun dan untuk tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp 51 triliun (Suharto, 2006:72). Berbagai program nasional juga sudah banyak dikeluarkan pemerintah salah satunya adalah PNPM-P2KP. Program Penggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun
kemandirian
masyarakat
dan
pemerintah
daerah
dalam
menanggulangi kemiskinan secara bekelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “Lembaga
Kepimpinan Masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penaggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Lembaga kepimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemnusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Tiap BKM/LKM bersama masyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM dan Renta Pronagkis), sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas aflisiasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM-LKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.
Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin) melalui 243.838 KSM. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan begitu juga nama generik lembaga kepimpinan masyarakat berubah dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tujuan
umum
PNPM
Mandiri
Perkotaan
yaitu
meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah masyarakat di kelurahan
peserta
program
menikmati
perbaikan
sosial
ekonomi
dan
tatapemerintahan lokal. Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral, dan kedermawanan dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial dan melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan). Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh
dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan, dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan peminpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan, dan tidak tanggunggugat. Sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian, dan skeptisme masyarakat. Keputusan, kebijakan, dan tindakan yang tidak adil ini banyak terjadi dimana lembaga kepimpinan masyarakat yang ada belum berdaya, karena diurus oleh orang-orang yang tidak berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilainilai luhur dalm kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. PNPM Mandiri Perkotaan sebagai kelanjutan P2KP memahami bahwa kemiskinan adalah adalah akibat dan akar penyebab kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat utamanya para pemimpin yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapakan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Maka dari itu sejak tahun 2006 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dairi berusaha untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut melalui PNPM-P2KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Pemberdayaan Kemiskinan di Perkotaan). Hubungan antara Kecamatan Sidikalang dengan Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Dairi. Kelurahan Sidikalang merupakan bagian dari Kecamatan Sidikalang dan menerima program PNPM-P2KP.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program permberdayaan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Program permberdayaan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi ?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan: Untuk mengetahui Pengaruh Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat–Program
permberdayaan
Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dan sumber informasi bagi pemerintah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penanggulangan fakir miskin lewat PNPMP2KP khususnya masyarakat yang menjadi binaan BAPPEDA Kabupaten Dairi. 2) Secara pribadi untuk menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh sebagai mahasiswa Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP USU serta menambah wawasan keilmuan dan pengalaman bagi peneliti. 3) Bagi Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik terhadap pengaruh kegiatan PNPM-P2KP.
1.5 Sistematika Penulisan Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional, juga hipotesis.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah objek yang akan diteliti.
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.
