BAB I PENDAHULUAN. tengah masyarakat, khususnya di negara negara berkembang. Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah – tengah masyarakat, khususnya di negara – negara berkembang. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi , sehingga terjadi kepadatan penduduk yang berdampak pada meluasnya daerah – daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan atau pengemis. Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, karena pertambahan penduduk yang tidak terkontrol dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang biasanya ditandai dengan kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi di bandingkan dengan tingkat kematian, dan juga peluang kerja yang semakin menipis sehingga menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan commit to user keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan.

1

2 digilib.uns.ac.id


Akan tetapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya dengan menjadi gelandangan atau pengemis. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh pembangunan kesejahteraan sosial yaitu masih tinginya jumlah PMKS yang belum tertangani, selain itu adanya tuntutan masyarakat agar penanganan PMKS terlaksanana semakin cepat, tepat, dan transparan. Salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut adalah Gelandangan dan Pengemis. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan linkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai, layak dan wajar. (Pemutakhiran dan Pemetaan Data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012 : 4) Kota Surakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang terletak di Jawa Tengah, kota pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti kota – kota lain yang sedang berkembang di seluruh dunia, Surakarta juga merasakan fenomena dimana perkembangannya commit to user

pesat, seperti berdirinya

3 digilib.uns.ac.id


kantor – kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya, tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial – ekonomi lainnya, seperti gelandangan dan pengemis. Masalah gelandangan dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial sebagai dampak

dari proses pembangunan

nasional itu sendiri.

Masalah Gelandangan dan Pengemis perlu mendapat penanganan sedini mungkin secara konsepsional dan pragmatik, agar tidak membawa dampak negatif yang lebih rawan serta dapat mengganggu stabilitas di bidang : politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun dapat menimbulkan citra negatif terhadap keberhasilan pembangunan nasional dewasa ini. Banyak gelandangan dan pengemis menimbulkan banyaknya masalah pada kebersihan, keindahan, kesusilaan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat. Berkembangnya gelandangan dan pengemis maka akan dapat memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu keindahan kota dan masyarakat di sekitarnya. Sesungguhnya pihak pemerintah kota telah melakukan berbagai

upaya

penampungan pemberian keterampilan dan pelatihan, tapi tetap saja para commit to user

4 digilib.uns.ac.id


gelandangan dan pengemis masih menghiasi sudut - sudut kota bahkan malah semakin bertambah. Populasi Gelandangan dan Pengemis secara nasional terlihat naik turun menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial lima tahun terakhir, tahun 2007 berjumlah 61.090 dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 ada kenaikan 17% penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan melulu korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidak memilikinya

keterampilan,

dan

pada

kenyataannya

banyak

dilihat

gelandangan yang justru masih mampu untuk berusaha. Berusaha dalam arti apa saja yang penting bisa makan. (http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1496 ). Kementerian Sosial terus melakukan upaya dalam mengurangi meningkatnya populasi gelandangan dan pengemis. Penanganan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara terprogram sesuai peraturan perundang – undangan. Pengawasan terhadap penanganan masalah gelandangan dan Pengemis dilakukan terhadap aktivitas yang dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan berkesinambungan. Setiap tahun data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Surakarta selalu berubah – ubah. Sehingga tidak bisa memastikan berapa sebenarnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Surakarta. Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya, di tengarai ada drop – dropan commit to user

5 digilib.uns.ac.id


gelandangan dan pengemis dari luar kota Surakarta dengan mengendarai truk, rombongan pengemis ini diperkirakan bisa mencapai 50 orang sekali drop. Tabel 1. 1 Data Hasil Pejaringan PGOT Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2011 – 2012 Tahun

Jumlah Hasil

Dipulangkan

Tindak Lanjut

2011

263 orang

242 orang

21 orang

2012

183 orang

157 orang

26 orang

Sumber : Bagian Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surakarta tahun 2011 – 2012 Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa di kota Surakarta jumlah gelandangan yang berhasil dijaring oleh Disosnakertrans dapat dilihat dari hasil rekap pejaringan PGOT dari mulai pengemis, gelandangan dan orang terlantar antara tahun 2011 – 2012. Pada tahun 2011 jumlah PGOT yang terjaring sebanyak 263 orang, dan pada tahun 2012 sebanyak 183 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun 2012 mengalami penurunan dibanding jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring di tahun 2011. Dalam menangani Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk tim yang terdiri dari Satpol PP, Polresta, RSJD Surakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, LK3 (lembaga konsultan kesejahteraan keluarga), TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan), Griya PMI Peduli dan dari Dinas Sosial, commit to user

6 digilib.uns.ac.id


Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Gelandangan dan Pengemis yang terkena razia akan dikumpulkan dan diidentifikasi satu persatu guna untuk mengetahui dari mana asal mereka, setelah diketahui identifikasinya gelandangan dan pengemis akan dikembalikan ke rumah dan keluarga masing – masing, sementara yang tidak terlacak alamatnya atau memiliki ganggungan jiwa, akan dimasukkan ke penampungan dahulu. (Wawancara dengan Susiyanto, Staf Rehabilitasi Sosial I, 20 Maret 2013, 10.30 WIB) Gelandangan dan pengemis di Kota Surakarta tersebar di beberapa titik mangkal di Kota Surakarta, titik – titik tersebut diindikasikan menjadi tempat mangkal gelandangan dan pengemis, antara lain di Kerten, Gendengan, Semanggi, Laweyan, Jebres dan Manahan. Dari titik – titik tersebut mayoritas gelandangan dan pengemis yang paling banyak terdapat di daerah Semanggi dan Pasar Kliwon. (Wawancara dengan Susiyanto, Staf Rehabilitasi Sosial I, 20 Maret 2013, 11.00 WIB) Gelandangan dan pengemis di Kota Surakarta bukan saja berasal dari Surakarta, tetapi mereka juga berasal dari luar Kota Surakarta seperti Jogyakarta, Sukoharjo, Boyolali, Purwodadi, Wonogiri, Magelang dan Sragen. Meskipun kerap kali terjaring dalam penjaringan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta tim, dan telah dikumpulkan untuk penyuluhan dan diberi pelatihan, namun setelah selesai, gelandangan dan pengemis masih tetap kembali ke jalan lagi. Hal itu terjadi karena gelandangan dan pengemis commit to user

7 digilib.uns.ac.id


memang lebih nyaman tinggal di jalanan. (Wawancara dengan Muhibbin, Staf Rehabilitasi Sosial II, 20 Maret 2013, 10.00 WIB) Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis tentu sangat penting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi : “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberantas pengangguran dan harus mengusahakan supaya setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak untuk hidup. Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”. Pasal tersebut memberikan pengertian pula bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, adalah negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak – anak terlantar. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dalam proses menangani gelandangan dan pengemis oleh Disosnakertrans pemerintah Kota Surakarta tentu berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang telah ada sebelumnya. Yaitu Peraturan perundang – undangan yang berkaitan dalam menangani gelandangan dan pengemis, antara lain Peraturan Pemerintah No. commit to user

8 digilib.uns.ac.id


31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Peraturan perundangan tersebut diatas merupakan kebijakan publik atau yang sering disebut kebijakan negara, karena kebijakan itu dibuat negara. Bila dikaitkan dengan tujuan kebijakan, maka yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera untuk kaum marginal di Indonesia. Kebijakan atau program tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya. Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Disosnakertrans Kota Surakarta terdiri dari 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sebagai kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). 22 jenis PMKS tersebut terdapat pada tabel 1. 2 dibawah ini : Tabel. 1.2 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NO

JENIS PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

1 2 3

Anak Balita Terlantar (ABT) Anak Terlantar (AT) commit to user a. Anak Nakal

9 digilib.uns.ac.id


4 5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

b. Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH) Anak Jalanan (AJ) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah (KTK) a. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan b. Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan c. Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia Terlanjar (LUT) Penyandang Cacat (PACA) A. Anak Cacat (AC) a). Cacat Fisik a.1) Cacat Tubuh (Tuna Daksa) a.2) Cacat Mata (Tuna Netra) a.3) Cacat Rungu Wicara (Bisu Tuli) b). Cacat Mental b.1) Cacat Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) b.2) Cacat Mental Reterdasi (Tuna Grabita) c). Cacat Mental dan Fisik (Cacat Ganda) B. Penyandang Cacat (Pasca Dewasa) a). Cacat Fisik a.1) Cacat Tubuh (Tuna Daksa) a.2) Cacat Mata (Tuna Netra) a.3) Cacat Rungu Wicara (Bisu Tuli) b). Cacat Mental b.1) Cacat Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) b.2) Cacat Mental Reterdasi (Tuna Grabita) c). Cacat Mental dan Fisik (Cacat Ganda) C. Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis (PJBK) Tuna Susila (TS) Pengemis (PNG) Gelandangan (GLD) Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) Korban Penyalahgunaaan (NAPZA) Keluarga Fakir Miskin (KFM) Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KBTLH/RTLH) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) Komunitas Adat Terpencil (KAT) Korban Bencana Alam (KBA) Korban Bencana Sosial (KBS) Pekerja Migran Terlantar (PMT) Penyandang HIV/AIDS/Orang dengan HIV/AIDS Keluarga Rentan

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


Dari tabel tersebut diatas maka di dalam penelitian implementasi program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ini penulis mengkhususkan dan mengedepankan dalam membahas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Gelandangan dan Pengemis. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dari pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis oleh disosnakertrans kota surakarta. Dengan alasan Untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan atau program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis, mengingat Pemerintah Kota Surakarta yang sering mengadakan penertiban, razia, garukan atau apapun istilahnya, yang menakutkan bagi gelandangan, pengemis dan kaum marginal lainnya. B. Perumusan Masalah Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena kemiskinan sosial, ekonomi dan budaya, sehingga menempatkan mereka pada lapisan sosial yang paling bawah ditengah - tengah masyarakat kota. Mereka bahkan jauh dari taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera. Padahal disisi lain mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut : commit to user



Bagaimana

Pelaksanaan

Kesejahteraan Sosial

Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis oleh

Disosnakertrans Kota Surakarta? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui sejauh mana hasil dari kebijakan – kebijakan atau program – program yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis untuk meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis di Kota Surakarta dan implementasinya. 2. Tujuan Fungsional Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Jurusan Ilmu Administrasi pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta D. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Manfaat Praktis 1) Bagi Pemerintah Memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama dalam menangani permasalahan PMKS gelandangan dan pengemis di kotanya. 2) Bagi Mahasiswa commit to user



Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai penanggulangan permasalahan PMKS gelandangan dan pengemis dalam peningkatan kesejahteraannya. 3) Bagi Masyarakat Dapat menginformasikan hasil – hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga gelandangan dapat memperoleh dukungan dan bantuan moral maupun fisik sebagai wujud rasa kepedulian masyarakat akan kesejahteraan mereka. b. Manfaat Teoritis 1) Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. 2) Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengimplementasian program yang dikeluarkan oleh Disosnakertrans Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis di kotanya.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. tengah masyarakat, khususnya di negara negara berkembang. Masalah

Recommend Documents