BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-
tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia (Suharto, 2006). Di Indonesia, program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Contohnya seperti Inpres desa tertinggal, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, kompensasi BBM,
pengembangan desa
tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan program lainnya. Namun, dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah
tersebut,
masih
terdapat
kekurangan-kekurangan
dalam
pelaksanaannya dan belum efektif menanggulangi kemiskinan. Menurut Ritonga, pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk
Universitas Sumatera Utara
pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan dan memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan,
yang
penyebabnya
berbeda-beda
secara
lokal
(http://www.duniaesai.com/direktori/esai/37-ekonomi/114-mengapa-kemiskinandi-indonesia-menjadi-masalah-berkelanjutan.html
di
akses
pada
tanggal
12/04/2013). Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan juga pedesaan yang telah dilaksanakan hampir pada seluruh wilayah Indonesia yaitu Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme
upaya
penanggulangan
kemiskinan
yang
melibatkan
unsur
masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, 2011). Menurut program ini, akar permasalahan kemiskinan terletak pada manusia
itu
sendiri
sehingga
upaya
penanggulangannya
pun
harus
Universitas Sumatera Utara
menitikberatkan pada pemberdayaan manusia itu sendiri, yaitu mendorong manusia agar dapat menemukan kembali jati dirinya sebagai pengelola alam semesta. Dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, presiden mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program itu langsung dari usulan masyarakat, sehingga lebih tepat, lebih baik, dan tidak ada kebocoran. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu mengatasi masalah kemiskinan serta lebih mandiri dan mempunyai kekuatan (power) dalam memberdayakan kehidupan mereka. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (RIS PNPM) yang ditujukan untuk peningkatan akses masyarakat miskin di perdesaan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, PNPM Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM Mandiri PISEW) yang merupakan bagian dari PNPM inti yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan yang ditujukan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, serta PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini berhasil dilaksanakan. Keberhasilan PPK tersebut adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi,dan efektivitas kegiatan dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada tahun 2007, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2010, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi. Dan pada 2012, berdasarkan ancar-ancar Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2012, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi 5.146 kecamatan di 32 provinsi (Paket Informasi PNPM Mandiri 2012-2013). Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan
pelestariannya.
PNPM
Mandiri
Perdesaan
menyediakan
fasilitasi
pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah
Universitas Sumatera Utara
untuk membangun sarana dan prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Program PNPM Mandiri Perdesaan bukan hanya berkisar pada individu yang miskin tapi juga menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara garis besar terbagi dalam lima jenis kegiatan, yaitu kegiatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan kegiatan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Salah satu jenis
kegiatan yang
dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sering disebut Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Proses pembangunan akan berjalan optimal jika berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan gender sebenarnya bertumpu pada ketidaksetaraan dan ketidakadian peran dan beban antara laki-laki dengan perempuan, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurkan potensi yang mereka miliki terutama untuk peningkatan taraf hidup mereka sehingga menghambat proses pembangunan yang berakhir pada kemiskinan. Selama ini yang terjadi
Universitas Sumatera Utara
adalah kondisi sosial yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marjinal yang selalu terpinggir dan tergusur. Menurut Yunus, perempuan miskin terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik dalam proses membangun kemandirian ketimbang laki-laki. Perempuan miskin memandang jauh ke depan dan bekerja keras untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan. Ketika mendapat penghasilan, prioritas pertama perempuan adalah menyiapkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan rumah tangganya. Sebaliknya, laki-laki cenderung memprioritaskan segala sesuatu untuk dirinya. Jadi salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang baik dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberdayakan perempuan dan adanya kesetaraan peranan dan beban antara lakilaki dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Menurut Yunus, salah satunya adalah dengan pemberian kredit mikro bagi perempuan miskin. (http://ayahaan.wordpress.com/2009/05/23/surat-untuk-wakil-rakyat/) SPP merupakan pinjaman modal usaha tanpa agunan dalam bentuk perguliran dengan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman melalui pembentukan kelompok perempuan. SPP memberikan fasilitas kredit yang mudah untuk perkembangan UMKM dengan memfokuskan pada pemberdayaan perempuan. SPP memperoleh alokasi dana maksimal 25% dari total dana BLM kecamatan yang merupakan dana kedua terbesar setelah kegiatan infrastruktur.
Universitas Sumatera Utara
Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Selain itu dana atau modal usaha yang diperuntukan dan dapat di akses oleh kelompok SPP adalah dana bergulir yaitu dana pinjaman yang telah dikelola dari dana BLM sebelumnya. SPP sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan pinjaman dana dengan jasa pengembalian (bunga) dan proses pencairan yang mudah. Caranya cukup dengan membentuk kelompok yang terdiri dari kaum perempuan yang memiliki rencana untuk pengembangan usaha serta menunjukan identitas yang bersangkutan berupa KTP atau surat keterangan domisili dan mengisi formulir yang sudah disiapkan dalam bentuk proposal pinjaman. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim yang ditentukan dan ditetapkan melalui forum Musyawah Antar Kecamatan (MAD), maka dana tersebut sudah bisa dicairkan. Satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh orang anggota yang mana nantinya pinjaman tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan setiap bulan selama satu tahun ditambah dengan bunga pinjaman menurun. Keharusan individu berkelompok dengan individu yang lainnya dalam melakukan kegiatan SPP menyebabkan terciptanya mekanisme kontrol antara anggota satu dengan anggota lainnya dalam sebuah kelompok. Kabupaten Dairi termasuk dalam daerah yang memperoleh dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Sejak dimulai dari tahun 2007, PNPM-MP telah mendanai sembilan kecamatan di Kabupaten Dairi yaitu Kecamatan Sumbul, Tigalingga, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, dan Pegagan Hilir. Tahun 2012, masingmasing memperoleh Rp 3 miliar per kecamatan, kecuali Kecamatan Tanah Pinem
Universitas Sumatera Utara
hanya Rp 900 juta, dengan total Rp 24,9 miliar (Daftar Lokasi dan Alokasi Dana PNPM TA 2012). Menurut Kepala Bidang Pembinaan Kehidupan Masyarakat yang juga Penanggung Jawab Operasional Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Dairi, Patiur Gurning, secara umum pelaksanaan program PNPM di Kabupaten Dairi berjalan baik dan peran serta masyarakat cukup tinggi. Kehadiran program PNPM di Kabupaten Dairi telah membawa perubahan kepada masyarakat dan sangat membantu ekonomi warga, menuju kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan perkembangan SPP di Kabupaten Dairi saat ini yang dinilai sudah cukup baik. Hal itu terbukti dengan meningkatnya jumlah dana setiap tahun yang digulirkan kepada anggota kelompok. Secara umum SPP tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian dan pengembangan industri rumah tangga (home industry). Gurning menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil pantauan selama ini, SPP telah membawa perubahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Terutama seperti yang sudah dikembangkan kelompok perempuan di Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga yaitu kerajinan tangan (menenun) Ulos Karo. Usaha ini sudah berkembang sehingga telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota kelompok SPP itu sendiri. (Harian Medan Bisnis, 26 April 2012 http://www.medanbisnisdaily.com diakses pada 12/04/2013). Kecamatan Tigalingga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi dengan realisasi dan perkembangan kegiatan sejak adanya PNPM Mandiri Perdesaan yang berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tigalingga serta dukungan Aparat Pemerintahan. Hal
Universitas Sumatera Utara
ini terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam segala tahapan, baik tahapan perencanaan maupun pada tahapan pelaksanaan. Untuk Kecamatan Tigalingga, tingkat perkembangan SPP dari tahun ke tahun semakin berkembang. Sejak tahun 2007 Kecamatan Tigalingga memiliki 11 kelompok SPP. Pada tahun 2011, terdapat 57 kelompok SPP di Kecamatan Tigalingga. Pada tahun 2012, kelompok SPP meningkat lagi menjadi 96 kelompok. Dan pada tahun 2013, tercatat sebanyak 105 kelompok SPP dengan penambahan kelompok baru dan juga kelompok lama yang sudah dua kali bahkan lima kali periode peminjaman dari kegiatan SPP. (Laporan Pertanggungjawaban Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi, 2012). Tabel 1.1 Perkembangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan Tigalingga Tahun Anggaran 2012-2013 2012 2013 No Nama Desa Jumlah Alokasi Jumlah Alokasi Kelompok Pinjaman (Rp) Kelompok Pinjaman (Rp) 1 Bertungen Julu 6 260.000.000 5 240.000.000 2 Juma Gerat 4 148.000.000 3 138.000.000 3 Lau Bagot 9 419.000.000 6 339.000.000 4 Lau Mil 2 100.000.000 6 180.000.000 5 Lau Molgap 8 280.000.000 9 405.000.000 6 Lau Pakpak 14 510.000.000 11 477.000.000 7 Lau Sireme 8 405.000.000 9 401.000.000 8 Palding 5 288.000.000 5 304.500.000 9 Palding Jaya Sumbul 8 410.000.000 8 356.000.000 10 Sarintonu 9 278.000.000 14 568.000.000 11 Sukandebi 5 162.000.000 8 267.000.000 12 Sumbul Tengah 2 151.000.000 2 171.000.000 13 Tiga Lingga 12 713.000.000 13 876.000.000 14 Ujung Teran 4 140.000.000 6 326.000.000 Jumlah 96 4.264.000.000 105 5.048.500.000 Sumber : Laporan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tigalingga Tahun Anggaran 2012-2013
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Desa Tigalingga merupakan desa dengan jumlah kelompok SPP yang tergolong tinggi dan mengalami peningkatan. Selain itu, Desa Tigalingga juga menerima alokasi pinjaman yang terbesar dibandingkan dengan desa lainnya dan mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Dapat dilihat bahwa Desa Tigalingga merupakan desa dengan kegiatan SPP yang terus meningkat dan berkembang secara signifikan jika dibandingkan dengan desa lainnya. Peningkatan jumlah kelompok SPP menunjukkan adanya partisipasi masyarakat Desa Tigalingga dalam PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kegiatan SPP. Partisipasi ini menunjukkan adanya kemauan
masyarakat
terutama
perempuan
di
Desa
Tigalingga
untuk
meningkatkan ekonomi rumah tangganya melalui kegiatan simpan pinjam. Selain itu, besarnya alokasi pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok SPP yang ada di Desa Tigalingga menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam sangat diminati oleh masyarakat Desa Tigalingga terutama perempuan. Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kegiatan SPP memiliki tujuan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan PNPM Mandiri dinilai efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan manfaat dan hasil yang baik bagi masyarakat khususnya pada kehidupan anggota kelompok SPP itu sendiri. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pentingnya
Universitas Sumatera Utara
mengetahui efektifitas Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Pedesaaan di Desa Tigalingga. Oleh karena itu penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tigalingga Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi”
1.2
Fokus Masalah Penelitian memiliki fokus masalah yang menjadi batasan peneliti dalam
melakukan penelitian. Peneliti melakukan fokus masalah yang akan diteliti karena begitu banyak teori dalam ilmu sosial dengan persepsi yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan fokus masalah agar menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan dari kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) yang telah dilakukan di Desa Tigalingga. Kegiatan SPP dinilai efektif atau tidak dilihat dari pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat dari program yang dilaksanakan, dan dari hasil yang telah dicapai. Peneliti akan mencoba melihat sejauh mana SPP memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan di Desa Tigalingga.
1.3
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah
Universitas Sumatera Utara
“Bagaimana Efektivitas Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi?”
1.4
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana efektivitas Simpan Pinjam kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi.
1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:
1.
Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
2.
Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk melatih dan mengembangkan kerangka berpikir ilmiah dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah.
3.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.
4.
Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ataupun saran bagi masyarakat dan pemerintah desa yang sedang mendapat bantuan PNPM Mandiri, terutama kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan.
Universitas Sumatera Utara
1.6
Sistematika Penulisan Bab I
: Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
Bab II
: Tinjauan Pustaka Bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian dan definisi konsep yang diperlukan peneliti
Bab III
: Metode Penelitian Bab ini memuat alasan menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian, teknik pengambilan subjek penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang dingunakan, pengujian keabsahan data, jadwal waktu dan tahap pelaksanaan penelitian, dan implementasi metode penelitian
Bab IV
: Temuan Penelitian Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian yang ditemukan di lapangan
Bab V
: Analisis Temuan Penelitian Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi serta hasil dianalisanya
Universitas Sumatera Utara
Bab VI
: Penutup Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang dianggap penting bagi pihak yang membutuhkan
Universitas Sumatera Utara
