SEPENGGAL PERJALANAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2009 - 2013 Pendahuluan Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini, hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan diri si miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggunya, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya, ketidak berdayaan dalam akses, dan lain sebagainya. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak mampu menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Di indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak jaman dahulu dimana pemerintah di indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintah kita. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan dan di perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah, bahkan menurut data dari UNDP tentang Index Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia menempati urutan 124 dari 187 negera didunia. Upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi mandat dalam UUD 1945. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan, pemerintah juga telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) agar pencapaian target pengurangan kemiskinan dapat dipercepat. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Bak gayung bersambut, dikarenakan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kota surakarta berkeinginan meningkatkan kesejahteraan warganya dengan slogan Waras,Wasis, Wareg dan Papan mapan untuk itu Pemerintah Kota Surakarta meterbitkan SK Walikota No 412.6.05/53-B/I/2011 tentang pembentukan TKPK Daerah Kota Surakarta, sebagai bentuk respon positip terhadap perpres tersebut. Pembentukan TKPKD dimaksudkan menjadi forum lintas sektor dan pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/ kota dan bertanggungjawab kepada walikota/ bupati. Unsur- unsur yang terlibat di dalam TKPKD terdiri dari: Pemerintah Kota, representasi masyarakat miskin, organisasi non pemerintah/ LSM, sektor swasta, perguruan tinggi, dan lain sebaginya.. Sesuai dengan Pedoman Umum yang termaktub didalam Permendagri 42/2010, sruktur kelembagaan TKPK Daerah, Walikota sebagai bertanggung jawab atas kerja kerja yang akan dijalankan TKPK Daerah, sedangkan kelembagaan organisasi dikomandani Wakil Walikota sementara sekretaris dijabat oleh Kepala Bappeda.
Adapun mandat utama TKPK Daerah adalah ; 1. Merumuskan Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah (SPKD) 2. Mengkoordinasikan dan meninergikan seluruh program yang mengarah kepada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, baik yang dijalankan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah. 3. Melakukan pengendalian, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka menjalankan amanat Pedoman Umum yang termaktub didalam Permendagri No 42/2010, TKPK Daerah Kota Surakarta menempatkan empat strategi dasar dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1) 2) 3) 4)
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
Terkait dengan strategi tersebut diatas serta mengacu kepada Permendagri 42/2010, TKPK Daerah Kota Surakarta telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan 3 (tiga) klaster, masing-masing: Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil untuk mempertajam serta memfokuskan pada hasil maka disusunlah kelompok kerja antara lain; 1) Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat miskin. 2) Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan didalam prinsip prinsip pemberdayaan masyarakat 3) Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan memberikan akses dan pengatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas sekretaris TKPK Daerah Kota Surakarta, maka dibentuklah POKJA untuk membantu dan menjalankan sebagian tugas sekretaris, antara lain; 1. Kesekretariatan Pelaksana Harian, untuk menjalankan kerja kerja kesekretariatan sekaligus menjadi dinamisator kelembagaan agar ritme koordinasi dilintas aktivisnya dapat terjaga secara berkesinambungan 2. POKJA Pendataan dan Sistem Informasi, mengelola dan mengembangkan data kemiskinan, mengembangkan indikator kemiskinan, mengembangkan sistem informasi kemiskinan, penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini dan permaslahan kemiskinan 3. POKJA Pengembangan Kemitraan memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. 4. POKJA Pengaduan masyarakat. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Strategi dan program tersebut diatas dilakukan secara terkoordinasi, diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan dilintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
Capaian Kegiatan TKPKD 2009 - 2012 Sejak dideklarasikan pada tanggal 8 desember 2009, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain; 1. Membangun dan memperkuat fungsi dan peran kelembagaan Butuh waktu 2 (dua) tahun agar kelembagaan TKPKD bisa berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan selain aneka ragam latar belakang dari anggota, namun dalam waktu yang sama terjadi 2 kali pergantian kebijakan (Perpres), belum lagi terkendala dengan seringnya mutasi pejabat di Pemerintah Kota surakarta, sehingga belum selesai menata irama gerak sudah berganti pula kebijakan maupun orang yang terlibat, sudah barang tentu akan mempengaruhi konstelasi yang telah terbangun. 2. Menyusun Road Map dan design Program TKPKD
DESAIN STRATEGI PEMETAAN SITUASI KEMISKINAN & KELEMBAGAAN TKPKD KOTA SURAKARTA KAJIAN KEMISKINAN PARTISIPATIF BERBASIS TERITORIAL/SPASIAL (Sampling berdasarkan karakteristik kemiskinan kalurahan)
KAJIAN KEMISKINAN PARTSISIPATIF BERBASIS LAYANAN PUBLIK (Layanan pendidikan, Kesehatan, Perumahan & Pemukiman)
KAJIAN KEMISKINAN PARTSISIPATIF BERBASIS SEKTORAL/MATA PENCAHARIAN (Becak, PSK, PUK, Defable, Anjal, Parkir, PKL & Pasar Tradisional)
Over view efektifitas kebijakan program PK
•Identifikasi Kebijakan •Identifikasi Program •Penajaman Strategi PK
Dokumen RPJMKel (51 kalurahan) • Daftar Skala Prioritas PK • Kelompok Sasaran PK Berbasis data Keluarga
TKPK TINGKAT KOTA
Sinkronisasi Informasi, Data, Program Penanggulangan Kemiskinan
•Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis keluarga •Kelompok Program PK berbasis Pemberdayaan Masyarakat •Kelompok Program PK Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi kecil & Mikro
Dokumen SPKD
Regulation Impact Assesment (RIA) Review Kebijakan, Program, Srategi, Dana
Input
Mitra
Tim TKPK tingkat kalurahan •Faskel •LPMK •Fasmonev •PNPM/NGO/CSR
PEMANGKU PEMBUAT KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KOTA SURAKARTA
Roadmap ini disusun sebagai bahan dasar dalam penyusunan perencanaan strategis pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiski nan. Roadmap mempunyai arti penting untuk dapat dilaksanakan secara sinergis oleh setiap Kluster dan Pokja dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan, dengan demikian design program dapat tergambarkan dengan pasti, sehingga capaian dapat diukur dan dipastikan haslinya. 3. Menyusun dan merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan sebagai implementasi RPJMD. Dalam perencanaan dan implementasinya, SPKD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme penentuan besaran target angka kemiskinan SPKD dan RPJMD memiliki besaran target yang sama. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat 4 pokok strategi yaitu : Memperbaiki program perlindu ngan sosial; meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; pemberda yaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif, selanjutnya ditindak lanjuti dengan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Pada dasarnya, penyusunan SPKD tetap mengacu pada strategi diatas dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah. dan TKPKD Kota Surakarta telah merampungkan penyusunan SPKD dan telah diundangkang dengan Perwali No..............., penyusunan SPKD ini memerlukan waktu 2 tahun dikarenakan harus melewati tahapan Analisis Kemsikinan Partisipatif dari sampling kelurahan yang telah disepakati.
4. Merumuskan Indikator kemiskinan lokal Seperti kita ketahui bersama baik dimedia maupun dilingkungan kita, bahwasannya sering terjadi kesalahan terhadap penerima manfaat atas program penanggulangan kemiskinan, yang seharus mendapatkan layanan justru tidak mendapatkan dan begitu sebaliknya, hal ini diakibatkan carut marutnya sistem dan indikator kemiskinan yang digeneralisasi oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu guna menghindari penafsiran tunggal akan realitas sekaligus menekankan bahwa realitas itu adalah jamak, maka setiap individu penduduk miskin difasilitasi untuk membuat definisi miskin, dengan demikian data kemiskinan perlu dilengkapi dengan indikator lokal kemiskinan, yakni menentukan kriteria kemiskinan berdasarkan kebiasaan dan nilainilai masyarakat yang merepresentasikan karakteristik komunitas miskin berdasarkan wilayah dan sektor, kohesi sosial komunitas miskin dengan lingkungan sekitar, dan kualitas pelayanan sektor publik. Indikator lokal kemiskinan juga merepresentasikan keadaan ekonomi berupa kepemilikan aset, sumber pendapatan, pola produksi, pola pembelanjaan dan keterampilan yang dimiliki. Adapun hasil yang bisa diperoleh dengan adanya indikator lokal kemiskinan: tersedianya database yang valid tentang orang miskin. Lokasi dan penyebab miskin. Menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan strategi dan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan serta memudahkan evaluasi pengukuran atas efektifitas dampak program penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya Indikator lokal kemiskinan memudahkan untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta agar lebih terpadu, terencana dan berkesinambungan. Selain itu indikikator lokal kemiskinan juga dapat meminimalkan perbedaan cara pandang menentukan kriteria miskin antar dinas seperti DKRPP dan KB, BPS atau Bapeda. Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta akan memiliki sistem informasi kemiskinan yang akurat. Hasil dari perdebatan panjang daris eluruh anggota TKPKD Kota surakarta, maka disepakatilah Kota Surakarta dalam melakukan pendataan kemiskinan menggunakan 23 indikator. Kemiskinan lokal. kERJASAMA Untuk menterjemahkan design program yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh anggota TKPKD Kota Surakarta, tentunya dibutuhkan peran seluruh stakeholders dalam kerangka implentasinya, untuk itu kesekretariatan membangun sinergisitas dan kerjamsa dengan berbagai pihak yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, antara lain dengan ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Konsorsium Solo PNPM Semeru (PPA Sektoral) Yayasan Solo Kota Kita ( profil situasi kemiskinan tiap kelurahan dengan ini atllas) Kemitraan Yogyakarta ( RAD MDGs) Jerami Solo Seknas KAUKUS 17++ Pattiro Surakarta
NO
LEMBAGA
BENTUK KEGIATAN 1. Fasilitasi lahirnya kelembagaan TKPKD 2. Fasilitasi lahirnya Fasilitator Kelurahan yang terdidik 3. Fasilitasi lahirnya Monev Kelurahan yang terdidik
HASIL 1. Terbentuknya kelembagaan TKPKD Kota surakarta 2. Adanya Faskel terlatih ditiap Kelurahan 3. Adanya Monev terlatih ditiap Kelurahan
1
Konsorsium Solo
2
PNPM
3
Semeru (PPA Sektoral)
4
Yayasan Solo Kota Kita ( profil situasi kemiskinan tiap kelurahan dengan ini Pemetaan Kemiskinan atllas)
Mini Atlas profil situasi kemiskinan ditiap tiap Kelurahan
5
Kemitraan Yogyakarta ( RAD MDGs)
Dokumen RAD MDGs Kota Surakarta
6
Seknas KAUKUS 17++
7
8
Jerami Solo
Pattiro Surakarta
1. Sinergisitas Program PNPM dengan program TKKD 2. Sinergisitas PJMNANGKIS dengan MUSRENBANGKEL PPA ( Partisipatorie Poverty Assesment) berbasis mata pencaharian
Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs 1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang berprespektif terhadap persecepatan penanggulangan kemsikinan dan berkelanjutan 2. Fasilitasi Penyusuna Strategi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kelurahan 3. Fasilitasi lahirnya Fasilitator Lingkungan Survey kepuasan masyarakat terhadap Layanan Program Penanggulangan kemiskinan a. PKMS b. BPMKS
Tersinerginya Program PNPM didalam MUSRENBANGKEL Dokumen PPA Sektoral
1. Lahirnya Dokumen RPJM Kelurahan 2. Lahirnya SPK Kelurahan 3. Lahirnya Fasling ditingkat RW Dokumen Index Kepuasan Mayarakat terhadap layanan Masyarakat miskin dibidang; a. Pendidikan b. Kesehatan.
Lampiran PILOT PROJECT TKPKD SURAKARTA DALAM KERANGKA MENYUSUN STRATEGI PK a. Revitalisasi permukiman kumuh terpadu di Kel. Danukusuman Dengan modal bantuan 200 unit RTLH dari Kemenpera, Bapeda Kota surakarta atas dorongan TKPKD Kota surakarta mencoba untuk mengoptimalkan bantuan tersebut dengan konsep revitalisasi permukiman terpadu, sebagai pengejawantahan konsep Walikota Surakarta yaitu managemen gotong royong atau sering disebut dengan konsep menagemen kroyokan. Yang dimaksud dengan revitalisasi permukiman terpadu adalah pembagian peran bagi seluruh stakeholder TKPK untuk berkontribusi pada wilayah sasaran, agar permasalahan atas 5 hak dasar masyarakat wilayah sasaran dapat terselesaikan dengan tuntas. Pada program ini masing masing stakeholder berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya, antara lain; 1. Bapeda melakukan pembangunan Rumah tidak layak huni bantuan dari kemnpera 2. Kantor BLH melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan biopori 3. DPU mengerjakan sarana ,prasarana dan fasilitas umum (jalan, got, MCK umum, sanitasi, dll) 4. Bapermas PP.PA & KB berperan untuk pemberdayaan masyarakat 5. Dinas Koperasi memberikan peningkatan kapasitas dan permodalan usaha kecil 6. Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan pola hidup sehat dan memberikan asistensi terhadap pembangunan rumah sehat 7. DTRK bersama PNPM menyusun perencanaan tata ruang yang sehat dan aksesibel 8. LSM bersama Bapermas melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Dengan konsep terpadu tersebut maka permasalah permukiman akan mampu terjawab sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
0% (sebelum di bangun)
0% (sebelum di bangun)
50% (proses pembangunan)
100% (pembangunan selesai)
100% (pembangunan selesai)
Sumur resapan
b. Fasilitasi RPJM Kelurahan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGEAH KELURAHAN
KEG
Th -1
Th -2
Th -3
Th -4
Th -5
Slogan Waras, Wareg, wasis dan mapan papan, merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menanggulangi kemiskinan dikota ini, namun pada kenyataannya angka kemiskinan masih saja belum beranjak dari angka tahun tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam perencanaannya masih bersifat parsial dan temporer serta tidak saling mendukung antara program satu dengan program yang lainnya. Demikian pula peran partisipasi masyarakat dalam upaya ini masih minim.
Meskipun pada dasarnya media partisipasi telah disediakan dan dilaksanakan disetiap tahunnya, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Maksud dan tujuan diselenggara kannya Musrenbangkel sebagai sarana masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi merencanakan pembangunan diwilayahnya. Namun hasil Musrenbangkel dari tahun ke tahun, masih berkutat pada pembangunan fisik semata. Padahal ada yang lebih penting yaitu peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, dengan demikian agar Musrenbangkel mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin, dibutuhkan keterlibatan masyarakat miskin yang selama ini jarang dilibatkan, keberadaan masyarakat miskin dalam proses perencanaan merupakan hal yang penting, sebab yang tahu akan kebutuhannya adalah masyarakat miskin itu sendiri. Untuk itulah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta, menginisiasi Program Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelurahan – RPJM-Kel. Program ini dalam rangka mengoptimalkan dan memfokuskan hasil Musrenbangkel mengarah kepada percepatan penanggulangan kemisikinan, sebab pada kenyataannya hasil Musrenbangkel belum mampu menyentuh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari program ini lebih menstrukturkan dan memfokuskan hasil Musrenbangkel agar terjadi akselerasi/percepatan penanggulangan kemiskinan. Startegi dan cara yang akan dilakukan dalam penyusunan RPJM - Kelurahan, adalah mengidentifikasi dan memetakan permasalahan terkait dengan kemiskinan dan pemiskinan, adapun langkahnya melalui diskusi kelompok terbatas dengan seluruh warga masyarakat diutamakan masyarakat miskin, dan diskusi dilakukan di tingkat kelurahan dan di setiap wilayah RW . Temuan pemetaan/penggalian masalah ditingkat kelurahan dan RW ini merupakan bahan untuk proses analisa yang disebut proses Merunut masalah, merunut masalah yang dilakukan di tingkat kelurahan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sumber masalah, sumber masalah yang ditemukan akan dianalisa untuk melihat dampak yang akan ditimbulkan pada 5 isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, permukiman dan infrastruktur. Program dan kegiatan yang menimbulkan dampak terbanyak ke 5 isu akan menjadi skala prioritas, daftar skala prioritas tersebut akan didokumentasikan kedalam program Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelurahan – RPJM Kel. Isi dari dokumen RPJM Kel. tersebut merupakan perencanaan penyelesaian permasalahan selama 5 tahun dan Strategi Penanggulangan Kemsikinan Kelurahan (SPK Kelurahan). Sudah barang tentu dokumen RPJMKel disinkronkan dan disesuaikan dengan RPJMD Kota Surakarta, dokumen RPJM SKPD Kelurahan yang akan diterjemahkan dan dijabarkan ke
dalam perencanaan pembangunan tahunan yaitu MUSREBANGKEL, sehingga musyawarah perencanaan pembangunan tahunan akan lebih efektif dan efisien, sehingga Musrenbangkel tidak lagi asal usul namun membuka dan melakukan review dokumen RPJM Kelurahan, termasuk melihat program kegiatan, mana yang telah dan mana yang belum dilaksanakan serta menambahkan program kegiatan yang dianggap emergency atau bersifat force majeur. Untuk menjamin konsistensi terhadap pelaksanaan dokumen RPJM Kelurahan yang kedepannya akan diintegrasikan kedalam MUSRENBANGKEL maka keberadaan tim pengawal, untuk itu keberadaan Forum Pengawal Perencanaan Pembangunan kelurahan menjadi urgent untuk dibentuk. RPJM Kelurahan selain menjadi acuan dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan juga memuat Strategi Penanggulangan Kemsikina Kelurahan (SPK Kel) diharapkan menjadi variabel penyusunan revisi dan penyempurnaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta.
C. INOVASI MODEL PENANGGULANGAN KEMSIKINAN PADA USAHA MIKRO & KECIL Kebijakan Cluster III TKPKD Kota Surakarta sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Usaha kecil dan Mikro, memprioritaskan pada usaha yang terancam “Kolaps”. Beberepa jenis usaha telah di inventarisir memiliki karakteristik yang diharapkan akan didorong menjadi usaha komunal. Adapun karakteristik usaha tersebut adalah : 1. Konsep usaha “Ban Berjalan” Konsep usaha ban berjalan adalah, usaha yang memiliki komponen yang cukup banyak dan dirangkai menjadi satu produk di finishingnya. Masing-masing komponen dikerjakan oleh kelompok yang berbeda, sehingga untuk menghasilkan satu produk melibatkan banyak orang. Pengrajin Shuttle Cocks dan sangkar burung dipilih untuk dijadikan model penanggulangan kemiskinan, yang akan difasilitasi tahun anggaran 2013. 2. KUBE (kelompok Usaha Bersama) Evaluasi Cluster III atas pengelolaan KUBE yang selama ini berjalan merumuskan beberapa hal diantaranya adalah : - Banyak KUBE yang mati ditengah jalan, hal ini sangat dipengaruhi beragamnya usaha dalam satu kelompok. Sehingga kelompok yang berjalan hanya menjalankan simpan pinjam saja, dan tidak berkembang pada diskusi-diskusi yang mengarah untuk peningkatan produksi atas usaha mereka. - Banyak bantuan mesin maupun permodalan dari pemerintah yang dijual ataupun tidak kembali. Hal ini diniliai karena lemahnya implementasi konsep “Tanggung Renteng” dan pengawasan antar anggota kelompok maupun oleh dinas. Direkomendasikan untuk menyusun konsep KUBE yang mampu didorong untuk peningkatan produksi secara komunal dan berjalannya mekanisme kepemilikan usaha bersama. Pengertian KUBE yang dibangun oleh cluster III adalah : Kelompok yang memiliki usaha sejenis dan dalam satu lingkungan. Lokasi yang dipilih untuk menyusun model percepatan penanggulangan kemiskinan KUBE adalah dua kelompok pengrajin kain perca di kalurahan Tipes. Usaha kelompok ini dilakukan oleh para istri tukang becak. Modernisasi system transportasi, telah menggeser moda transportasi becak, sehingga mempengaruhi penghasilan rumah tangganya. 3. Usaha yang terkena dampak kebijakan pemerintah Kebijakan pemerintah atas konversi gas, salah stau dampak yang dirasakan adalah kolapsnya usaha pengrajin kompor yang ada di kalurahan Semanggi. Tanggung jawab pemerintah atas setiap kebijakan yang dilahirkan harus memperkecil dampak-dampak yang muncul, salah satu pengrajin kompor minyak. Komitmen masing-masing anggota Cluster III untuk percepatan penanggulangan kemiskinan pada lokasi pilot, ditunjukkan dengan pembagian peran masing-masing anggota, diantaranya adalah : INSTITUSI
PEMBAGIAN PERAN
a. Dinas Perdagangan
:
Memfasilitasi bantuan peralatan dan promosi
b. Dinas Koperasi
:
Memfasilitasi kebutuhan permodalan, pelatihan peningkatan kapasitas
c. Dinas Pasar
:
Mengupayakan untuk mencarikan kios untuk display produk
:
Assistensi Usaha, penguatan kelompok
:
Assistensi Usaha, penguatan kelompok
:
Assistensi Usaha, penguatan kelompok
:
Menyusun konsep Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) tingkat Kalurahan
d. Sekolah Warga Mandiri (SWM/LSM) e. Universitas Sebelas Maret (LPPM) f. Universitas Slamet Riyadi (LPPM) g. Kaukus 17 ++
D. PENGEJAWANTAHAN MANAGEMEN KROYOKAN PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Salah Pilot Project TKPKD Kota Surakarta melakukan proses percepatan penanggulangan kemiskinan dengan cara melakukan revitalisasi pemukiman dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta jaminan social pada kalurahan merah. Setidaknya ada 5 (lima) Kalurahan yang memiliki kantong kemiskinan tinggi yang akan menjadi lokasi sasaran yaitu : Semanggi, Bumi, Joyontakan, Keprabon, dan Sudiroprajan. Masing-masing kelompok program TKPKD melakukan berbagai persiapan salah satunya menginventarisir program-program penataan pemukiman yang dimiliki berbagai institusi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. Setidaknya ada 7 (tujuh) lembaga baik program kementrian, SKPD, BUMD dan Funding international yang komitmen akan bekerja bersama untuk penataan pemukiman di salah satu lokasi yaitu Kalurahan Semanggi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, disiapkan program pendukung yang akan dibiayai pada tahun anggaran 2013.
Untuk menyiapkan program pendukung, selasa (24/9) dilakukan FGD pemetaan kebutuhan 5 (hak) dasar bersama masyarakat yang akan direkomendasikan ke masing-masing kelompok program untuk diusulkan dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surakarta guna penyiapan rencana kerja (Renja) 2013 dimana pembahasan TAPD dimulai awal bulan Oktober ini.
DOK.BAPEDAKOTA SURAKARTA
Adapun persiapan teknis dan komitmen beberapa institusi yang akan melakukan “keroyokan” dari sisi fisik penataan lingkungan dan kawasan di Semanggi adalah : No 1
Lembaga
Komitmen - IPAL Komunal
IUWASH-USAID (Indonesia
Urban
Water, - Sambungan Air Bersih KK Miskin
Sanitation, Hygiene) 2
MENPERA
- Saluran Utama Jl. Kyai Mojo
(Menteri Perumahan Rakyat)
- Saluran Drainase (tersier) - Perbaikan jalan Paving - Rehab MC - Posyandu, Ruang Pamer Kerjainan (gedung serbaguna)
3
USRI-PNPM
- Jamban Keluarga - Saluran air kampung - MCK Komunal
4
PNPM Reguler
PAUD
5
JICA
MCK Komunal
6
PDAM Kota Surakarta
Air bersih Komunal
7
SKPD Bapermas
Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
