TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN


5

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



MODUL PELATIHAN TKPKD

Judul:

Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi Tkpk Daerah

Foto: cortessy panoramio, wordpress.com Disusun dan Diterbitkan oleh: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Januari 2011) Hak Cipta dilindungi Undang-undang. © 2010 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Akses : www.tnp2k.wapresri.go.id Kritik dan saran : [email protected] Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3912812 Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513 E-mail: [email protected] Website: www.tnp2k.wapresri.go.id

10


SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KATA PENGANTAR

D

alam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan dibentuknya Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden. Selain itu diamanatkan pula pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerja TNP2K. Selanjutnya untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Buku Panduan Analisis Kemiskinan di Daerah ini merupakan panduan kerja resmi untuk TKPK Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Buku panduan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran TKPK Daerah agar mampu melakukan: (1) Analisis kondisi kemiskinan di daerah masing-masing; (2) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan; dan (3) Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ascobat Gani, yang telah memberikan masukan untuk bidang kesehatan. Selain itu, terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Decentralize Basic Education (DBE)-USAID yang telah memberikan masukan untuk bidang pendidikan. Terima kasih disampaikan kepada


i

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional yang selalu terbuka untuk melakukan diskusi dalam proses penyusunan buku panduan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf TNP2K yang telah berkontribusi pada penyusunan panduan ini. Seperti layaknya buku panduan lain, buku panduan ini bersifat dinamis sebagai living document, untuk itu sangat terbuka segala masukan bagi penyempurnaan. Sebagai penutup, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2011 Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dr. Bambang Widianto

ii



DAFTAR SINGKATAN AKB

Angka Kematian Bayi

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APM

Angka Partisipasi Murni

ATS

Alat Tulis Sekolah

BAHP

Bahan dan Alat Habis Pakai

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BCG

Bacillus Calmette Guerin

BNI

Bank Negara Indonesia

BOS

Biaya Operasional Sekolah

BOSP

Biaya Operasional Satuan Pendidikan

BPMKS

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta

BPS

Badan Pusat Statistik

BRI

Bank Rakyat Indonesia

BTN

Bank Tabungan Negara

DKI

Daerah Khusus Ibukota

G-KDP

Green Kecamatan Development Program

HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome

IPA

Ilmu Pengetahuan Alam

IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial

JPSBK

Jaring Pengaman Bidang Kesehatan

KB

Keluarga Berencana

KIA

Kesehatan Ibu dan Anak

Km

Kilo Meter

KP

Kelautan dan Perikanan

KUR

Kredit Usaha Rakyat

MDGs

Millennium Development Goals

ND

Neigbourhood Development

NTT

Nusa Tenggara Timur

PBM

Proses Belajar Mengajar

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Permendiknas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

PISEW

Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah

PKH

Program Keluarga Harapan

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PPAUD

Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini

PPIP

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PPN

Perencanaan Pembangunan Nasional

PUAP

Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian

Raskin

Beras miskin

Rombel

Rombongan Belajar

RTSM

Rumah Tangga Sangat Miskin

RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah

SD/MI

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

SMA/MA

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

SMP/MTs

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

SNP

Standar Nasional Pendidikan

SPM

Standar Pelayanan Minimum

TKPK

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPKD

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


iii


iv



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................................................................................................................i DAFTAR SINGKATAN.............................................................................................................. iii DAFTAR ISI...............................................................................................................................v DAFTAR TABEL...................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR...................................................................................................................ix

BAB I

PENDAHULUAN....................................................................................................... 1

BAB II PANDUAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

2.1. Indikator Utama.................................................................................................. 3

2.2. Indikator Pendukung.......................................................................................... 5

2.3. Analisis Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat................................... 6

2.3.1. Analisis Prioritas Bidang........................................................................ 6

A. Analisis Tren................................................................................................ 5

A.1. Perbandingan Antar Waktu............................................................. 6

A.2. Perbandingan Antar Wilayah.......................................................... 8

A.3. Perbandingan dengan Nasional.................................................... 10

B. Analisis Relevansi dan Efektivitas..............................................................11

C. Analisis Keterkaitan................................................................................... 13

2.3.2. Analisis Penentuan Wilayah Prioritas........................................................... 15

2.3.3. Ringkasan Kesimpulan Analisis.................................................................... 17

A. Menyimpulkan Program Pada Masing-Masing Bidang.............................. 17

B. Menyimpulkan Prioritas Wilayah............................................................... 17

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DALAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Analisis Anggaran Melihat Kesesuaian Alokasi Dengan Prioritas.................... 20


v


3.2. Analisis Anggaran oleh Pemerintah Daerah Satu Tingkat Di Atasnya

Untuk Melihat Distribusi Anggaran Dari Pemerintah Daerah

di Dalam Wilayahnya...................................................................................... 21

3.3. Contoh Kasus Analisis Distribusi Anggaran: Bidang Kesehatan...................... 22

A. Analisis Perkembangan Proporsi Anggaran Bidang Kesehatan Terhadap Total Anggaran 22 B. Analisis Pembiayaan Berdasakan Sumber Pembiyaan 22

C. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Penyelenggara Layanan

23

D. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran

25

E. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Program 3.4. Contoh Kasus Analisis Gap: Bidang Pendidikan

26 27

A. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

27

B. Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Daerah

29

C. Analisis Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah

31

D. Analisis Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

31

BAB IV PEDOMAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Pendahuluan.................................................................................................... 35

4.2. Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan.......................................... 36

4.2.1 Memperbaiki Program Perlindungan Sosial......................................... 36

4.2.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar................................................ 37

4.2.3 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin..................................... 38

4.2.4 Pembangunan yang Inklusif................................................................. 38

vi

4.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional............................................ 39

4.3.1 Program Keluarga Harapan (PKH)....................................................... 40

4.3.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.......... 45

4.3.3. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).................................................. 48



DAFTAR tabel

Tabel 1.

Indikator Utama Analisis Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat.................................................................................................................... 4

Tabel 2.

Relevansi dan Efektivitas Indikator Utama, (Contoh Kasus: Provinsi NTT)............................................................................. 17

Tabel 3.

Kabupaten/Kota Prioritas terkait dengan Indikator Utama dan Indikator Pendukung (Contoh Kasus: Provinsi NTT).......................................................... 18

Tabel 4.

Belanja Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan, Kabupaten Ende 2008............................................................................................................ 23

Tabel 5.

Belanja Kesehatan Menurut Penyedia Layanan, Kabupaten Ende 2008............................................................................................................ 24

Tabel 6.

Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran Kabupaten Ende, Tahun 2009.......................................................................................................... 25

Tabel 7.

Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009.......................................................................................................... 26

Tabel 8.

Standar Biaya Operasi Non-Personalia per Sekolah/Program Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2009........................................................................ 28

Tabel 9.

Perhitungan BOSP Kota Surakarta Berdasarkan Permendiknas No 69/2009..... 32

Tabel 10. Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009/2010....................................................................................... 40 Tabel 11. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya..................... 41 Tabel 12. Persyaratan dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan Terkait dengan Kesehatan................................................................................... 42 Tabel 13. Skenario Bantuan Tunai Bagi Penerima PKH...................................................... 42


vii


DAFTAR gambar

Gambar 1.

Indikator Angka Kematian Bayi dan Indikator Pendukungnya........................ 6

Gambar 2.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur.......................................................... 7

Gambar 3.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008................................................................................. 7

Gambar 4.

Perbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur.............................. 8

Gambar 5.

Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur........................................................................ 9

Gambar 6.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), 18Provinsi Nusa Tenggara Timur.................................................... 10

Gambar 7.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008............................................................................... 10

Gambar 8.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur.........................................................11

Gambar 9.

Perbandingan Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rata-rata Nasional, Tahun 2002-2008................... 12

Gambar 10.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Provinsi Nusa Tenggara Timur............................................................................................. 13

Gambar 11.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008.........................................................................

13

Gambar 12.

Perbandingan Tren Indikator Utama dengan Tren Indikator

Pendukung Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.................... 14

Gambar 13.

Perbandingan Tren Indikator Utama dengan Tren Indikator

Pendukung Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur..................... 14

Gambar 14.

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi di Bidang Pendidikan Provinsi NTT............................................................... 15

Gambar 15.

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi di Bidang Kesehatan Provinsi NTT............................................................... 16

Gambar 16.

Distribusi Belanja Sektor Terhadap Total Anggaran (Contoh Kasus: Kota Surakarta)............................................................................................. 20

Gambar 17.

Distribusi Anggaran Pendidikan dan Permasalahan Angka Partisipasi Murni,

viii



Provinsi Nusa Tenggara Timur...................................................................... 21 Gambar 18.

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta........................................... 29

Gambar 19.

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta............... 30

Gambar 20.

Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah, Kota Surakarta ............................................................................................. 31

Gambar 21.

Perbandingan Pencapaian Proses Verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi................................................................................. 43

Gambar 22.

Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun Menurut Jenis Kegiatan, 2009..................................................................................... 44

Gambar 23.

Distribusi Pekerja Anak (Usia 5 -17 Tahun) Menurut Sektor Ekonomi (Jiwa), 2009.................................................................................... 45

Gambar 24.

Komposisi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri................ 46

Gambar 25.

Proporsi APBD pada Pembiayaan PNPM Mandiri Menurut Provinsi Tahun 2011............................................................................................................... 47

Gambar 26.

Jumlah Kredit yang Terserap Menurut Provinsi per 31 Januari 2010............ 48


ix

x



BAB I PENDAHULUAN Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional. TNP2K memiliki tugas untuk melakukan koordinasi lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana sesuai rencana. Secara lebih rinci, tugas-tugas tersebut di antaranya: 1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; 2) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kementerian/Lembaga; dan 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Upaya menyeluruh hingga ke tingkat daerah perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan. BerdasarkanPerpres No. 15 tahun 2010 juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu mitra kerja TNP2K di tingkat daerah. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah.


1


Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. TKPK Daerah diharapkan mampu melakukan: (1) Analisis kondisi kemiskinan di daerah masingmasing; (2) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan; dan (3) Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan. Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan, disusun buku panduan yang berisi petunjuk praktis analisis untuk perencanaan dan perumusan kebijakan/program penanggulangan kemiskinan. Buku panduan ini berisi petunjuk yang bersifat umum, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

2



BAB II PANDUAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya, TKPK Daerah diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam menentukan arah perencanaan di daerahnya. Dimensi penyusunan kebijakan yang tepat melalui perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh TKPK Daerah. Untuk menunjang tugas dan tanggungjawab TKPK, pada panduan ini di sampaikan beberapa tahapan dan analisis kondisi kemiskinan serta dukungan anggaran dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan. Pada bagian awal bab ini, dibahas mengenai indikator utama dan indikator pendukung untuk menganalisa kondisi kemiskinan di daerah. Pada bagian selanjutnya, beberapa pendekatan analisis kondisi kemiskinan disampaikan untuk dapat dijadikan acuan identifikasi untuk menentukan prioritas-prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah. Pada bagian akhir bab ini, disampaikan pendekatan analisis penentuan prioritas wilayah dan dilengkapi dengan ringkasan kesimpulan hasil analisis 2.1. Indikator Utama Terdapat 5 kelompok indikator yang harus diperhatikan dalam analisis kondisi kemiskinan di daerah, yaitu: (1) Indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan; (2) Indikator sektor kesehatan; (3) indikator sektor pedidikan, (4) indikator infrastruktur dasar, dan (5) indikator ketahanan pangan. Setiap kelompok indikator terdiri atas indikator utama dan indikator pendukung. Indikator utama digunakan sebagai ukuran keberhasilan upaya pembangunan di masing-masing kelompok. Tabel 1 menyajikan indikator utama untuk masing-masing kelompok.


3


Tabel 1. Indikator Utama Analisis Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang

Indikator Utama

Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran

Kesehatan

Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Melek Huruf Angka Putus Sekolah

Infrastruktur Dasar

Akses Sanitasi Layak Akses Air Minum Layak Rasio Elektrifikasi

Ketahanan Pangan

Perkembangan Harga Beras Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama

Contoh Indikator Utama: Angka Kematian Bayi (AKB) Konsep dan Definisi: Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Semakin kecil AKB, semakin dibutuhkan upaya besar untuk menurunkannya. Nilai AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (hard rock), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan, dan lebih besar dari 70 lebih mudah untuk diturunkan. Kegunaan: Indikator ini terkait langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat anak-anak tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB terkait langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan paska melahirkan, dengan demikian program-program untuk mengurangi AKB adalah program baik yang terkait dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus, maupun program pelayanan kesehatan ibu dan anak paska melahirkan. Sehingga, penggunaan AKB relevan untuk memonitor pencapaian target program-program peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Konsep Perhitungan: AKB =

Banyaknya kematian bayi (di bawah 1 tahun) selama tahun tertentu Banyaknya kelahiran hidup

Sumber data: BPS (SP, SDKI, Kor Susenas) dan Departemen Kesehatan

4


X 1000


2.2. Indikator Pendukung Indikator pendukung adalah indikator yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan indikator utama. Indikator pendukung digunakan dalam tahapan-tahapan analisis terkait dengan penentuan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan pada masingmasing kelompok. Indikator pendukung untuk masing-masing kelompok indikator utama harus dirumuskan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah. Sebagai contoh, untuk bidang kesehatan, indikator utama adalah angka kematian bayi. Sebagai indikator pendukung dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, proporsi angka kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan jarak ratarata antara tempat tinggal dengan fasilitas kesehatan. Indikator pendukung dipilih karena intervensi pada indikator-indikator pendukung tersebut dapat memperbaiki indikator utama.


5


Co ontoh Kas sus Gambar 1. Perke embangan Indikator Uta ama dengan n Indikator Pendukungn P nya, Provinssi Nusa Tenggara Timur Angkka Kematian Baayi

Proporsi Kela ahiran Ditolong Tenaga Kesehhatan

Rasio Dokteer per 100.000 Penduduk P

Jarrak Puskesmass Terdekat

2.3. A Analisis Ko ondisi Kem miskinan d dan Kesejjahteraan Rakyat A Analisis kondisi kemisk kinan dan kkesejahtera aan rakyat bertujuan uuntuk meru umuskan prioritass bidang dan d priorita as wilayah.. Perumusa an prioritas s tersebut dilakukan dengan analisiss tren, analissis relevans si dan efekttivitas, dan analisis a keterkaitan. 2.3.1. Analisis Prioritas Bid dang T A. Analisis Tren ngan Antarr Waktu A.1. Perbandin Analisiss tren pentting dilakuk kan untuk m melihat pola pergerak kan dari waaktu ke wa aktu dan penilaia an terhadap p pencapaian target dan sasaran pemban ngunan padda masing-masing indikato or.

6



Contoh Kasus Gambar 2. Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur 10,00

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Provinsi Nusa Tenggara Timur

9,00 8,00 7,00 Persen

6,00 5,00 4,00

5,59

5,26

4,45

3,00

3,53

3,49

2008

2009

2,00 1,00 -

1,50 2003

2004

2005

2006

2,01 2007

Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar SD/MI di Provinsi NTT mengalami menurun pada tahun 2003-2006. Sedangkan pada tahun 2006-2009 mengalami peningkatan.

Gambar 3. Perkembangan Angka Kematian Bayi, Provinsi Nusa Tenggara Timur 60 55

Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi 51,0 48,7

Jiwa

50 45

40,1 40 35 30

2002

2006

2008

Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi

AKB di Provinsi NTT menurun dari sebesar 51 jiwa/1000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi sebesar 40,1 jiwa/1000 kelahiran hidup pada tahun 2008.


7


A.2. Perbandingan Antar Wilayah Analisis perbandingan antar wilayah dilakukan terhadap indikator. Analisis tersebut penting dilakukan untuk mengetahui posisi/capaian suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah lainnya, provinsi, atau nasional. Pengambil kebijakan dapat menilai apakah posisi daerahnya relatif terhadap daerah lain, terhadap ratarata provinsi, dan terhadap rata-rata nasional. Selain itu, analisis ini penting untuk membandingkan capaian antar wilayah. Pemerintah provinsi dapat menentukan kabupaten/kota prioritas yang akan diintervensi dalam mendukung upaya pencapaian target yang telah ditentukan. Apabila data memungkinkan, pemerintah kabupaten/kota dapat pula melakukan analisis serupa terhadap kecamatan atau kelurahan di wilayahnya.

Contoh Kasus Gambar 4. Perbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur 14,00 12,00

12,05

11,00

10,71

11,34

10,00 8,00 5,49

6,00

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kab./Kota

1,87

Sabu Raijua

Manggarai Timur

Nagekeo

1,64

0,47 Kota Kupang

0,99 Sumba Tengah

SBD

Manggarai Barat

0,17 Rote Ndao

Manggarai

Ngada

0,25 0,63 Ende

Flotim

Lembata

Alor

1,97

1,19

0,45 Belu

TTU

TTS

Kupang

0,34 0,36 0,47 Sumba Timur

-

1,48

Sumba Barat

2,00

3,49

3,58

2,50

Sikka

4,00

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Nasional

Masih terdapat kesenjangan (disparitas) angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI)antar wilayah di Provinsi NTT. Beberapa wilayah, perlu memperoleh perhatian dan intevensi untuk mengurangi angka putus sekolah. Wilayahwilayah tersebut di antaranya: Kabupaten Sumba Timur, Lembata, Ende, Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

8



Contoh Kasus Gambar 5. Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur 70 60

40,06

55,72

22,05

59,41

39,13

56,37

40,52

44,30

40,35

34,41

50,94

37,94

42,83

62,94

32,2

10

SABU RAIJUA

MANGGARAI TIMUR

NAGEKEO

AKB Provinsi NTT

MANGGARAI BARAT

AKB Kab./Kota

ENDE

BELU

TIMOR TENGAH UTARA

TIMOR TENGAH SELATAN

KUPANG

SUMBA TIMUR

SUMBA BARAT

0

KOTA KUPANG

43,19

47,21

37,10

ROTE NDAO

41,75

MANGGARAI

48,35

NGADA

SIKKA

LEMBATA

FLORES TIMUR

ALOR

20

SUMBA TENGAH

30

50,63

40

SUMBA BARAT DAYA

Jiwa

50

AKB Nasional

Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi NTT, memiliki AKB di atas rata-rata Provinsi dan rata-rata Nasional. Pemerintah kabupaten/kota, terutama yang memiliki AKB di atas rata-rata provinsi dan rata-rata nasional, perlu melakukan intervensi khusus untuk menurunkan AKB.


9


A.3. Perbandingan dengan Nasional Selain melakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah, perbandingan terhadap rata-rata nasional dengan menggunakan data antar waktu juga perlu dilakukan.

Contoh Kasus Gambar 6. Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur 8,00 7,00 6,00

5,59

5,26

Persen

5,00 4,00 3,00

4,45 2,97

2,96

3,53

3,17

2,97

2,00

2,01

1,50

3,49

2,41 1,81

1,64

1,00 -

2003 2004 2005 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Provinsi

2006

2007 2008 2009 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Nasional

Pada tahun 2003-2009, Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI Provinsi NTT lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Gambar 7. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008 60 50

51,0

48,7 43,5

Jiwa

40

35,6

40,1 32,2

30 20 10 0

2002 Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi

2006 2008 Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Nasional

Angka kematian bayi (AKB) Provinsi NTT lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Walaupun terjadi kecenderungan menurun, AKB tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional.

10



B. Analisis Relevansi dan Efektivitas Analisis Relevansi, ditujukan untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan di daerah mendukung sasaran nasional. Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan tren indikator utama kabupaten/kota terhadap trend provinsi dan nasional. Apabila tren suatu indikator provinsi sejalan dengan tren indikator nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh provinsi mendukung sasaran nasional.

Contoh Kasus Gambar 8. Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur 6,00 5,00

5,59

5,26

Persen

4,00 2,97

2,96

4,45 2,97

3,17

3,00

2,41

3,53 1,81

2,00 2,01 1,00 -

1,50

2003

2004

2005

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Provinsi

2006

2007

2008

Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Nasional

Pada tahun 2006 – 2008, kecenderungan angka putus sekolah SD/MI Provinsi NTT tidak sejalan dengan kecenderungan angka putus sekolah SD/MI tingkat nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut upaya penurunan angka putus sekolah di Provinsi NTT tidak sejalan untuk mendukung tujuan nasional.


11


Contoh Kasus Gambar 9. Perbandingan Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rata-rata Nasional, Tahun 2002-2008. 60 55

51,0

48,7

50

Jiwa

45

43,5 40,1

40

35,6 32,2

35 30 25 20

2002

2006


2008 Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Nasional

Pada tahun 2002-2009, kecenderungan AKB Provinsi NTT sejalan dengan kecenderungan AKB Nasional. Pada periode tersebut AKB Provinsi NTT memiliki tren yang sama dengan tren nasional yakni mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, selama periode tersebut, upaya untuk menurunkan AKB di Provinsi NTT sejalan untuk mendukung tujuan nasional.

Analisis Efektivitas, ditujukan untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan oleh daerah efektif baik dalam mencapai tujuan nasional maupun tujuan pembangunan daerah. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

12



Contoh Kasus Gambar 10. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 100 98 96

Persen

94 92 90 88 86 84

90,79

88,27

92,00

91,58

91,61

91,72

92,46

92,13

2005

2006

2007

2008

2009

2010

82 80

2003

2004

Pada periode 2003-2010, APM provinsi NTT meningkat dari 96.42 persen pada tahun 2003 menjadi 97.88 persen pada tahun 2008. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program yang mendukung peningkatan partisipasi sekolah di Provinsi NTT efektif khususnya pada jenjang pendidikan dasar SD dan MI. Gambar 11. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008. 60 55 50

Jiwa

45 40 35

51,0

48,7

30

40,1

25 20

2002

2006


2008

Linear (Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi)

Pada periode tahun 2002-2008, AKB Provinsi NTT menurun dari 51 jiwa/1.000 kelahiran hidup menjadi 40,1 jiwa/1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, program-program yang mendukung penurunan angka kamtian bayi (AKB) di Provinsi NTT efektif dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnya kesehatan bayi.

C. Analisis Keterkaitan Analisis prioritas bidang dilakukan dengan melihat tren indikator utama dengan tren indikator pendukungnya. Dengan menggunakan analisis ini diharapkan dapat ditentukan indikator-indikator mana yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan intervensi.


13


Contoh Kasus Gambar 12. Perbandingan Tren Indikator Utama dengan Tren Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 5,26

Jarak Sekolah Dasar (SD/MI) (Km)

5,59

4,16

3,93

4,45

1,50 2003

2004

2005

2006

3,53

3,49

2008

2009

2,26

2,01

2007

2003

2006

2008

Dari gambar di atas, terlihat bahwa tren indikator utama, yaitu angka putus sekolah, menurun sejalan dengan menurunnya ratarata jarak rumah tinggal dan sekolah.

Gambar 13. Perbandingan Tren Indikator Utama dengan Tren Indikator Pendukung Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kelehiran Ditolong Tenaga Kesehatan (%)

Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)

51,0

45,1

48,7

37,3

40,1

2002

2005

46,2

2002

2008

2005

2008

Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)

Jarak Puskesmas Terdekat (Km)

81,9

11,82 11,55

48,8

46,7

2002

2005

10,43

2002

2005

2008

2008

Dari gambar diatas, terlihat bahwa tren indikator utama, yaitu angka kematian bayi, menurun sejalan dengan menurunnya rata-rata jarak rumah tinggal dan puskesmas, meningkatnya jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan meningkatnya rasio bidan per 100.000 penduduk.

14



2.3.2. Analisis Penentuan Wilayah Prioritas Analisis penentuan wilayah prioritasbertujuan untuk menentukan wilayah mana yang segera memerlukan intervensi berdasarkan pengamatan terhadap indikator utama dan indikator pendukungnya. Contoh Kasus Gambar 14. Penentuan Kabupaten/kota PrioritasUntuk Dilakukan Intervensi Di Bidang PendidikanProvinsi NTT 12

Jarak SD/MI Terdekat

10 8

PRIORITAS 1

PRIORITAS 3 TTU

6 Kupang 4 TTS Sumba Barat 2 Kota Kupang Alor Halmahera TengahTimur Manggarai Ngada Flores Timur Nagekeo 0 Rote Ndao PRIORITAS 0 2 4

4

Sumba Timur

Manggarai Barat 6

Sumba Barat Daya Ende

8 10 Angka Putus Sekolah

12

PRIORITAS 2 14

16

18

Dengan menggunakan angka putus sekolah sebagai indikator utama dan jarak rata-rata antara tempat tinggal dengan sekolah sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas intervensi. Wilayah prioritas berdasarkan tingginya angka putus sekolah dan jauhnya jarak rata-rata antara tempat tinggal dengan sekolah adalah Kabupaten Sumba Timur. Prioritas kedua adalah wilayah dengan angka putus sekolah tinggi tapi jarak rata-rata antara tempat tinggal dengan sekolah dekat, perlu dilakukan intervensi lebih jauh diluar menurunkan jarak rata-rata antara tempat tinggal dengan sokolah. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Ende, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, dan Nagekeo.


15


Contoh Kasus Gambar 15. Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Di Bidang KesehatanProvinsi NTT 100

Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan

90

PRIORITAS 4

80 70

Kota Kupang

Sikka

Ngada Lembata

Flotim TTU

60

Nagekeo

Ende Belu Sumba Barat

50 40

Sumba Timur Sumba Tengah

Manggarai Barat Rote Ndao

30 20

ManggaraiTTS Alor

PRIORITAS 3

10 0

PRIORITAS 2

0

10

20

30

40

Kupang

Sumba Barat Daya

PRIORITAS 1 50

60

Angka Kematian Bayi

70

80

90

100

S i 2

Dengan menggunakan angka kematian bayi sebagai indikator utama dan kelahiran ditolong tenaga kesehatan sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas intervensi. Terdapat 5 wilayah yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukannya intervensi dengan meningkatkan kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Manggarai Timur, Halmahera Tengah, Flores Timur, Alor, dan Halmahera Timur.

16



2.3.3. Ringkasan Kesimpulan Analisis A. Menyimpulkan Program Pada Masing-Masing Bidang Untuk dapat melakukan intervensi yang tepat sasaran, perlu ada penilaian terkait capaian masing-masing indikator.

Contoh Kasus Tabel 2. Relevansi dan Efektivitas Indikator Utama (Contoh Kasus: Provinsi NTT)

No

Bidang

1

Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

2

Kesehatan

3

Pendidikan

4

Infrastruktur Dasar

5

Ketahanan Pangan

Indikator Utama

Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Putus Sekolah Angka Melek Huruf Akses Sanitasi Layak Akses Air Minum Layak Rasio Elektrifikasi Perkembangan Harga Beras Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama

Relevan ¥ ¥ ¥ n.a n.a ¥ X X X ¥ X X ¥ n.a n.a

Efektif ¥ ¥ ¥ n.a n.a ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ n.a n.a

Sumber: Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat (TNP2K), 2010. Keterangan: Kolom relevan dan efektif diisi dengan: ¥ jika relavan atau efektif; X jika tidak relevan atau tidak efektif

B. Menyimpulkan Prioritas Wilayah Dalam menentukan prioritas wilayah, analisis yang dapat digunakan di antaranya adalah dengan melihat distribusi antar wilayah maupun penentuan prioritas berdasarkan perbandingan antara indikator utama dengan indikator pendukung yang dapat diintervensi.


17


Contoh Kasus Tabel 3. Kabupaten/Kota Prioritas terkait dengan Indikator Utama dan Indikator Pendukung (Contoh Kasus: Provinsi NTT)

Kabupaten Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Barat Daya Sumba Tengah Nagekeo Manggaai Timur Sabu Raijua Kota Kupang

Indikator Utama: AKB Tinggi ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ n.a n.a

Rendah

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

n.a n.a ¥

Indikator Pendukung: Penolong Kelahiran Terlatih Tinggi Rendah ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ n.a n.a ¥

¥ ¥ n.a n.a

Sumber: Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat (TNP2K) danWWFP UN. Keterangan: Prioritas 1 adalah daerah dengan AKB tinggi dan Kelahiran ditolong oleh Petugas Kesehatan Rendah Prioritas 2 adalah daerah dengan AKB tinggi dan kelahiran ditolong oleh Petugas Kesehatan Tinggi Prioritas 3 adalah daerah dengan AKB rendah dan kelahiran ditolong oleh Petugas Kesehatan rendah Prioritas 4 adalah daerah dengan AKB rendah dan kelahiran ditolong oleh Petugas Kesehatan tinggi

Prioritas 1 1 1 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 1 1 2 n.a n.a 4

Fokus intervensi diberikan kepada daerah yang masuk dalam prioritas 1 dan 2. Di daerah prioritas 1, jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang rendah menyebabkan tingginya AKB. Karena itu, intervensi diarahkan untuk meningkatkan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Sedangkan di daerah dengan prioritas 2, walaupun jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan relatif tinggi namun AKB masih juga tinggi. Karena itu, dibutuhkan intervensi selain meningkatkan jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

18



BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Anggaran pemerintah memegang peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran seharusnya mencerminkan rangkaian prioritas sektoral maupun prioritas wilayah yang dirumuskan dalam analisis sebelumnya. Analisis distribusi anggaran ini akan menunjukkan apakah anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas. Analisis anggaran dapat dilakukan dalam dua tingkat. Pertama adalah analisis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian alokasi anggaran daerahnya, terkait dengan prioritas yang telah dirumuskan di bagian sebelumnya. Analisis ini akan diuraikan di bagian 3.1. Kedua adalah analisis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah satu tingkat di atasnya untuk melihat distribusi anggaran dari pemerintah daerah di dalam wilayahnya. Analisis ini akan diuraikan di bagian 3.2.


19


3.1.

A Analisis An nggaran Me elihat Kese esuaian Alo okasi Deng gan Prioritaas Untuk melihat kes sesuaian allokasi angg garan denga an prioritas,, dapat dibu uat rasio p pengeluaran n masing-m masing sekttor terhadap total APB BD. Dari raasio tersebu ut dapat d dinilai apaka ah alokasi anggaran a te elah mencerrminkan prio oritas. Priorritasnya didasarkan a atas analisiss prioritas wilayah ya ang diuraika an pada Ba ab 2.dasarrkan atas analisis

p prioritas bid dang yang diuraikan pada Bab 2. Co ontoh Kas sus Gambar 16. Distribus si Belanja S Sektor Terha adap Total Anggaran A K Kota Surakarrta

Urusan Kelautann Dan Perikanan P Rp 199.2M (1.7%)

Urrusan Pertaniann Rp 21.8M (1.9%))

Urrusan otda, PUM M, adm keu Rp314.99M (27.3%) Urusan Lain-lain Rp134.5M (11.6%) Urusan Kesehatan Rp54.88M (4.7%)

Uruusan Pek.Umum m Rp2215.5M (18.7%)

Urusan Penddidikan Rp 394.1M (34.1%)

Alokasi annggaran sektorr pendidikan paaling besar dibbandingkan denngan anggaran n untuk urusann lainnya. Angggaran yang dialokasikkan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 3394,1 miliar, seetara 34.1 perrsen APBD. Allokasi anggaraan tersebut mencerminkan alokasi yang y efektif baagi penanggulaangan kemiskinnan apabila sektor pendidikann merupakan prioritas di Surakarta.

20



3.2.

Analisis Anggaran oleh Pemerintah Daerah Satu Tingkat di Atasnya untuk Melihat Distribusi Anggaran dari Pemerintah Daerah di Dalam Wilayahnya Analisis anggaran perlu pula dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk melihat kesesuaian prioritas dan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Prioritasnya didasarkan atas analisis prioritas wilayah yang diuraikan pada Bab 2.

Contoh Kasus Gambar 17. Distribusi Anggaran Pendidikan dan Permasalahan Angka Partisipasi Murni, Provinsi Nusa Tenggara Timur APM SD/MI Kab-Kota

Total Anggaran Pendidikan

APM SD/MI Provinsi

3.000

Kota Kupang

Sabu Raijua

Manggarai Timur

Nagekeo

Sumba Tengah

SBD

Manggarai Barat

Rote Ndao

Manggarai

Ngada

Ende

Sikka

0

Flotim

500

Lembata

20

Alor

1.000

Belu

40

TTU

1.500

TTS

60

Kupang

2.000

Sumba Timur

80

Sumba Barat

2.500

Persen

100

Rp (Juta)

120

0

Pengalokasian anggaran tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh: Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan merupakan daerah dengan APM relatif tinggi namun anggaran bidang pendidikannya lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan untuk daerah-daerah yang memiliki APM rendah.


21


3.3.

Contoh Kasus Analisis Distribusi Anggaran: Bidang Kesehatan

Untuk menggambarkan distribusi anggaran, berikut disampaikan anggaran kesehatan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

analisis

Dalam melakukan analisis pembiayaan bidang kesehatan, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: A. Analisis Perkembangan Proporsi Anggaran Bidang Kesehatan terhadap Total Anggaran Analisis dilakukan dengan membandingkan proporsi alokasi anggaran bidang kesehatan terhadap total pengeluaran APBD atau terhadap PDRB. Untuk daerahdaerah yang tertinggal dalam bidang kesehatan seyogianya ada peningkatan proporsi dari waktu ke waktu. B. Analisis Pembiayaan Berdasakan Sumber Pembiyaan Pembiayaan bidang kesehatan dapat berasal dari 2 sumber yaitu (1) pemerintah dan (2) non pemerintah. Analisis ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun insentif agar pembiayaan bidang kesehatan dapat diperoleh dari luar APBD. Sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1. Pemerintah a. Pemerintah Pusat: APBN, Jaring Pengaman Bidang Kesehatan (JPSBK), Bantuan dan Pinjaman Luar Negeri b. Pemerintah Provinsi: APBD Provinsi c. Pemerintah Daerah: APBD Kabupaten /Kota 2. Non Pemerintah a. Perusahaan swasta: biaya kesehatan karyawan b. Biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh Masyarakat c. Asuransi Kesehatan

22



Contoh Kasus Tabel 4. Belanja Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan, Kabupaten Ende 2008 SUMBER PEMBIAYAAN Pemerintah SB.1.1 Pemerintah Pusat/Depkes SB.1.2 Pemerintah Provinsi/Dinkes SB.1.3 Pemerintah Kabupaten/Kota SB.1.4.2 Hibah SB.1.5.4 Subsidi Premi PNS Non Pemerintah SB.2.4 Rumah Tangga Grand Total

TOTAL (RP) 60,015,708,501 6,589,237,322 310,995,673 41,737,846,401 10,889,507,505 488,121,600 10,906,505,727 10,906,505,727 70,922,214,228

PERSEN

PERKAPITA/TH (USD)

84.62% 9.29% 0.44% 58.85% 15.35% 0.69% 15.38% 15.38% 100.00%

23.99

28.35

Sumber: Ascobat Gani, 2010

Sumber pembiayaan bidang kesehatan terbesar di Kabupaten Ende pada tahun 2008 adalah dari pemerintah, yaitu sebesar Rp. 60,0 miliar atau hampir 84,62 persen dari total sumber pembiayaan. Sementara pembiayaan dari sektor non pemerintah adalah Rp. 10,9 miliar atau hanya sekitar 15,38 persen.Sementara itu, sumber pembiyaaan terbesar berasal dari pemerintah kabupaten, yaitu Rp. 41,7 miliar atau 58,85 persen dari total pembiayaan bidang kesehatan di Kabupaten Ende.

C. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Penyelenggara Layanan Penyelenggara layanan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Contoh penyelenggara layanan kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah a. Dinas Kesehatan Pemerintah provinsi b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota c. RSUD d. Puskesmas e. Laboratorium Kesehatan Daerah f. Fasilitas Kesehatan Pemerintah Lainnya 2. Non-Pemerintah a. Fasilitas Kesehatan Swasta b. Desa Siaga c. Lembaga Swadaya Masyarakat d. Fasilitas Kesehatan Non-Pemerintah Lainnya.


23


Contoh Kasus Tabel 5. Belanja Kesehatan Menurut Penyedia Layanan, Kabupaten Ende 2008

PENYEDIA PELAYANAN Pemerintah PL 1.2 Pemerintah Provinsi/Dinkes PL 1.3.1 Dinkes Kabupaten/Kota PL 1.3.2 RSUD PL 1.3.4 Puskesmas PL 1.3.6 Labkesda PL 1.3.7 Faskes Pemerintah Lainnya Non Pemerintah PL 2.1.9 Faskes Swasta Lainnya PL 2.3.2 Desa Siaga PL 2.3.5 LSM/Organisasi Keagamaan PL 3 Tidak Jelas Grand Total

Sumber: Ascobat Gani, 2010 Layanan

TOTAL (RP)

60,895,286,146 328,002,673 34,788,631,905 18,085,298,046 763,935,072 4,608,383,300 2,321,035,150 9,882,063,683 9,663,353,183 9,000,000 209,710,500 144,864,400 70,922,214,228

PERSEN 85.86 0.46 49.05 25.50 1.08 6.50 3.27 13.93 13.63 0.01 0.30 0.20 100.00

kesehatan di Kabupaten Ende pada tahun 2008 sebagian besar disediakan oleh pemerintah yaitu sebesar 85.86 persen dari total belanja yang dikeluarkan. Sementara itu, sektor non-pemerintah hanya menyediakan sebesar 13,93 persen.Dinas Kesehatan Kabupaten adalah penyedia terbesar dengan menyediakan layanan sebesar 49,05 persen, selanjutnya diikuti oleh RSUD dan laboratorium kesehatan daerah masing-masing 25,50 dan 6,50 persen.

24



D. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran Belanja kegiatan di sektor kesehatan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) Belanja Investasi; (2) Belanja Operasional; dan (3) belanja pemeliharaan. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam mata anggaran investasi adalah: Bangunan, konstruksi, alat medis, pendidikan pegawai dan investasi lainnya. Kelompok belanja operasional. adalah gaji, obat dan bahan medis; bahan non-medis, perjalanan, akomodasi, utilitas dan operasionalisasi lainnya. Sedangkan, kelompok belanja pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat nonmedis, pelatihan serta pemeliharaan lainnya.

Contoh Kasus Tabel 6. Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran Kabupaten Ende, Tahun 2009 MATA ANGGARAN Investasi MA.1.2 Bangunan/Konstruksi MA.1.3 Pengadaan Alat Non-Medis MA.1.4 Pengadaan Alat medis MA.1.5 Fellowship Untuk Pendidikan Pegawai MA.1.6 Investasi Lainnya Operasional MA.2.1 Gaji/Honorarium MA.2.2 Obat dan Bahan Medis MA.2.3 Bahan Non-Medis MA.2.4 Perjalanan MA.2.5 Akomodasi MA.2.6 Utilities (Telepon, Listrik, Air) MA.2.7 Biaya Operasional Lainnya Pemeliharaan MA.3.2 Gedung/Konstruksi MA.3.3 Alat Non-Medis MA.3.4. Alat Medis MA.3.5 Pelatihan MA.3.6 Pemeliharaan Lainnya Grand Total

TOTAL (RP) 20,242,666,845 12,373,535,965 2,988,366,160 4,615,544,380 165,000,000 100,220,340 45,650,247,896 19,993,742,519 17,383,607,437 1,301,581,490 4,188,635,446 2,207,100,128 208,343,514 367,237,362 5,029,299,487 2,015,022,700 749,227,100 128,498,887 1,801,350,600 335,200,200 70,922,214,228

PERSEN 28.54 17.45 4.21 6.51 0.23 0.14 64.37 28.19 24.51 1.84 5.91 3.11 0.29 0.52 7.09 2.84 1.06 0.18 2.54 0.47 100.00


Berdasarkan hasil analisis, lebih dari setengah anggaran sektor kesehatan digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu sebesar Rp 45,65 miliar (64,37 persen). Di dalam kelompok belanja operasional, pengeluaran untuk gaji dan obat serta bahan medis memperoleh porsi paling besar. Alokasi belanja untuk investasi yang relatif kecil menunjukkan rendahnya kemampuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende.


25


E. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Program Menurut program, anggaran belanja kesehatan diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu: (1) Program Kesehatan Masyarakat, (2) Program Kesehatan Perorangan, (3) Program Penunjang (Capacity Building).

Contoh Kasus Tabel 7. Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009 PROGRAM Program Kesehatan Masyarakat PR 1.1 KIA PR 1.2 Gizi PR 1.3 Immunisasi PR 1.5 Malaria PR 1.6 HIV/AIDS PR 1.7 Penyakit Menular Lain PR 1.9 KB PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah PR 1.12 Kesehatan Lingkungan PR 1.13 Promosi Kesehatan PR 1.14 Penanggulangan Bencana PR 1.15 Surveilans PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya Program Kesehatan Perorangan PR 2.1 Pelayanan Rajal PR 2.2 Pelayanan Ranap PR 2.3 Pelayanan Rujukan PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang PR 3.1 Administrasi & Manajemen PR 3.3 Capacity Building PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya Grand Total

TOTAL (RP) 14,997,017,108 1,789,936,829 529,165,600 250,209,538 7,147,062 107,281,285 532,680,000 248,927,050 38,465,000 10,649,674,005 769,817,416 28,219,238 42,994,085 2,500,000 25,069,669,749 927,859,101 2,159,795,759 4,444,890,100 17,537,124,790 30,855,527,371 15,854,286,995 1,401,968,343 8,486,541,583 81,240,000 5,014,666,210 16,824,240 70,922,214,228

PERSEN 21.15 2.52 0.75 0.35 0.01 0.15 0.75 0.35 0.05 15.02 1.09 0.04 0.06 0.00 35.35 1.31 3.05 6.27 24.73 43.51 22.35 1.98 11.97 0.11 7.07 0.02 100.00


Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program penunjang dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15 persen yang digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang relatif lebih kecil berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian MDGs, khususnya pada bidang kesehatan.

26



3.4.

Contoh Kasus Analisis Gap: Bidang Pendidikan

A. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Untuk memberikan ilustrasi analisis gap pembiayaan pendidikan, berikut disampaikan contoh analisis alokasi anggaran dalam memenuhi kebutuhan standar biaya operasional pendidikan di Kota Surakarta. Sektor pendidikan merupakan sektor yang memperoleh alokasi anggaran paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya, baik dari anggaran pusat (APBN) maupun anggaran daerah (APBD). Salah satu tujuan dari alokasi anggaran pendidikan yang besar adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya pencapaian kualitas tersebut adalah dengan memastikan bahwa pemerintah daerah melakukan perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dengan mengacu pada standar dan indeks pembiayaan pendidikan sesuai Permendiknas No 69 Tahun 2010. Perhitungan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bertujuan untuk menentukan besarnya biaya operasional sekolah non-personalia agar proses belajar mengajar (PBM) dapat berjalan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Penghitungan BOSP pada awalnya didasarkan pada template yang dikembangkan oleh BSNP dan disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi kabupaten/kota. BOSP dinyatakan dalam rupiah per siswa per tahun untuk masing-masing jenjang pendidikan. Penghitungan BOSP dilakukan dengan menggunakan Jakarta sebagai acuan (lihat Tabel 8). Komponen biaya non-personalia yang digunakan untuk menghitung nilai acuan BOSP Jakarta meliputi biaya untuk:

1. Alat Tulis Sekolah 2. Bahan & Alat Habis Pakai 3. Daya dan Jasa 4. Pemeliharaan & Perbaikan Ringan 5. Konsumsi 6. Transportasi 7. Asuransi 8. Pembinaan siswa 9. Penyusunan data dan laporan 10. Buku 11. Investasi ringan/perlengkapan PBM 12. Bantuan Siswa Miskin Penghitungan standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 untuk masingmasing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi non-personalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah. Indeks tersebut tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri No 69 Tahun 2010.


27

Contoh untuk perhitungan BOSPKemiskinan: di Kota Surakarta ditunjukkan Panduan Penanggulangan Buku Pegangan Resmi TKPK pada DaerahTabel 8. BOSP Surakarta sebesar Rp. 530 ribu/siswa untuk SD-MI dan Rp. 649 ribu/siswa untuk SMP/MTS. Contoh untuk perhitungan BOSP di Kota Surakarta ditunjukkan pada Tabel 8. BOSP Contohuntuk Kasus Surakarta sebesar Rp. 530 ribu/siswa SD-MI dan Rp. 649 ribu/siswa untuk SMP/MTS. Tabel 8. Perhitungan BOSP Kota Surakarta Berdasarkan Permendiknas No 69/2009

Contoh Kasus

Biaya Operasi Nonpersonalia1

BOSP Kota Surakarta

Tabel 8. (RpSurakarta Ribu) Ribu) Perhitungan BOSP Kota Berdasarkan No(Rp 69/2009 Indeks Permendiknas Biaya No.

Sekolah/ Program Keahlian

No. 1.

Sekolah/ Program Keahlian SD/MI

2.

Per 1 Biaya Operasi Per NonpersonaliaPer Sekolah/ Rombongan Peserta Program (Rp Ribu) Belajar Didik Keahlian

SMP/MTs

Per Sekolah/ 97.440 Program 136.320 Keahlian

Per 16.240 Rombongan Belajar 22.720

Per 580 Peserta Didik 710

3. 1. 4. 2. 5. 3.

SMA/MA Bahasa SD/MI SMA/MA IPS SMP/MTs SMA/MA IPA SMA/MA Bahasa

184.320 97.440 184.320 136.320 193.920 184.320

30.720 16.240 30.720 22.720 32.320 30.720

4.

SMA/MA IPS

184.320

5.

SMA/MA IPA

193.920

Sumber: Permendiknas No 69 Tahun 2009.

Pendidikan Kota Surakarta

Indeks Biaya Pendidikan Kota 0,914 Surakarta

Per BOSP Kota PerSurakarta Per Sekolah/ Rombongan Peserta Program (Rp Ribu) Belajar Didik Keahlian

0,914

Per Sekolah/ 89.060 Program 124.596 Keahlian

Per 14.843 Rombongan Belajar 20.766

Per 530 Peserta Didik 649

960 580 960 710 1010 960

0,914 0,914 0,914 0,914 0,914 0,914

168.468 89.060 168.468 124.596 177.243 168.468

28.078 14.843 28.078 20.766 29.540 28.078

877 530 877 649 923 877

30.720

960

0,914

168.468

28.078

877

32.320

1010

0,914

177.243

29.540

923

Sumber: Permendiknas No 69 Tahun 2009.

1

StandarbiayaoperasinonͲpersonaliapersekolah/programkeahlian,perrombonganbelajar,danperpeserta didikmenurutjenjangpendidikanProvinsiDKIJakarta,tahun2009.

1

StandarbiayaoperasinonͲpersonaliapersekolah/programkeahlian,perrombonganbelajar,danperpeserta didikmenurutjenjangpendidikanProvinsiDKIJakarta,tahun2009.

28



B. Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Daerah Terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk sektor pendidikan dalam bentuk BOS menyebabkan pentingnya peran daerah dalam menyediakan anggaran untuk membiayai pendidikan di daerahnya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran untuk mendukung pembiayaan pendidikan di wilayahnya. Pemerintah daerah melalui anggaran pendidikan dalam APBD masingmasing dapat mengusahakan kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi kekurangan pembiayaan dalam penye-lenggaraan pendidikan dasar di wilayahnya. Ilustrasi untuk Kota Surakarta disampaikan pada Gambar 18. CONTOH KASUS Gambar 18. Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta

100.000 30.000

APBD 2 - BPMKS KOTA

APBD 1 - BOS-P

530.000 400.000

APBN - BOS

BOSP

Pembiayaan

Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa. Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa.


29


Contoh Kasus Gambar 19. Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta

24.000 50.000 APBD 2 - BPMKS KOTA

649.000

APBD 1 - BOS-P 575.000

APBN - BOS

BOSP

Pembiayaan

Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010

Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 649,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya sebesar Rp. 74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 50.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa.

30



C. Analisis Perbandin ngan Propo orsi Belanja a Operasional Sekolaah Bag gian ini merupakan an nalisis untuk melihat komponen k bbelanja pen ndidikan. Analisis ini bertujua an memban ndingkan ko omponen biaya operassional seko olah non gan kompo onen biaya operasiona al non-perssonel yang dikelola personel (gaji) deng olah. Inform masi menge enai komponen belanja a pendidikaan dapat dig gunakan oleh seko untuk me enunjang manajemen b berbasis sekolah. C Contoh Kasu us Gambar 20. Perbandingan Propo orsi Belanja Operasiona al Sekolah K Kota Surakarrta Operasionalno O onͲ sekolahRp30 s 0.2 M(8%)

Operasiionalsekolah RRp18 (5%) Moda lnonsekolah Rp33.1M(1%) GajipendidikRp 7%) 245.4M(67 ModallSekolahͲPBM M Rp113.2M(4%)

Gajib bukanpendidik Rp18.8 (5%)

Modalseekolah infrastrruktur Rp39.6M M(11%)

Belanja opprasional gaji pendidik p mengambil porsi terbeesar dalam belaanja sektor pen ndidikan, sehinggga alokasi belaanja modal sekolah ddan belanja opeerasional non-ggaji menjadi teerbatas. Belanjaa modal sekola ah untuk infrasstruktur masih relatif kecil mengakibatkan terbatasnnya upaya perbbaikan infrastrukktur sekolah.

D. Analisis Sumber Day ya Pendidik k dan Tena aga Kepend didikan Analissis sumber daya d pendi dik dan ten naga kepend didikan pennting dilakuk kan. Hal tersebut diikarenakan porsi angg garan pend didikan unttuk gaji peendidik dan tenaga kependidika an dalam APBD A kabu upaten/kota a adalah ya ang terbesaar. Kompon nen gaji pendidik da an tenaga kependidika k an dalam an nggaran pen ndidikan lebbih dari >80 0 persen dari total anggaran a pendidikan p di tingkat kabupaten n dan kotaa. Alat uku ur untuk


31


mendukung pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan untuk mendorong anggaran pendidikan yang lebih efisien. Salah satu analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah Rasio Siwa/Guru dan Rasio Rombongan Belajar/Guru. Pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI), rasio siswa terhadap guru yang ideal sesuai SPM Pendidikan adalah 32 orang siswa/guru. Sedangkan berdasarkan SNP (Standar Nasional Pendidikan) rasio siswa terhadap guru yang ideal adalah 28 orang siswa/guru. Untuk melakukan analisis rasio siswa terhadap guru diperlukan data jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan, data jumlah guru keseluruhan, dan jumlah rombongan belajar (rombel), seperti ditunjukkan pada Tabel 9.

Contoh Kasus Tabel 9. Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009/2010 Kabupaten KEPULAUAN MENTAWAI PESISIR SELATAN SOLOK SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TANAH DATAR PADANG PARIAMAN AGAM LIMA PULUH KOTO PASAMAN SOLOK SELATAN DHARMASRAYA PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAH LUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

Jumlah Siswa

Jumlah Rombel

Jumlah Guru

Rasio Siswa / Guru

Rasio Rombel / Guru

12.311 61.593 50.754 53.406 43.094 61.520 50.657 45.536 38.921 21.166 24.274 53.423 97.211 7.210 6.807 6.123 14.331 14.932 11.037 674.306

691 2.007 2.275 1.306 1.962 2.691 2.658 2.362 1.636 959 1.066 2.033 3.126 291 352 219 600 529 440 27.203

505 3.820 3.739 1.872 2.965 3.653 3.904 3.577 2.271 1.706 1.726 3.742 5.713 600 692 807 849 904 471 43.516

24,38 16,12 13,57 28,53 14,53 16,84 12,98 12,73 17,14 12,41 14,06 14,28 17,02 12,02 9,84 7,59 16,88 16,52 23,43 15,50

0,73 1,90 1,64 1,43 1,51 1,36 1,47 1,51 1,39 1,78 1,62 1,84 1,83 2,06 1,97 3,68 1,42 1,71 1,07 2,07

Sumber: Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional – 2010

32



Rasio siswa/ guru di Provinsi Sumatera Barat rata-rata adalah 15 orang siswa/guru, lebih rendah dari Standar Nasional Pendidikan sebesar 28 orang siswa/guru maupun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan sebesar 32 siswa/guru. Rendahnya rasio siswa/guru menunjukkan adanya kelebihan jumlah guru di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata rasio rombel/guru di Sumatera Barat adalah 2,07. Sementara itu, rasio ideal rombel/guru adalah 1. Tingginya rasio rombel/guru menunjukkan adanya kelebihan guru.


33


34



BAB IV PEDOMAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1.

Pendahuluan

Pengkoordinasian dan Pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi penting mengingat: Pertama, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara nasional dan membutuhkan kerja sama antar sektor. Kedua, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing daerah yang merupakan pelengkap bagi program nasional atau merupakan program untuk menjawab permasalahan kemiskinan spesifik di daerah masing-masing. Berbagai program tadi besar kemungkinannya mempunyai sasaran yang sama. Berbagai program tadi dapat pula melibatkan beberapa sektor dalam pelasanaannya. Dengan demikian, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Koordinasi dan pengendalian dimaksudkan agar berbagai program mempunyai sinergi sehingga menjadi lebih efektif, termasuk memastikan program dijalankan sesuai disain.


35


Di masa yang akan datang, TKPK Daerah diharapkan mampu untuk melakukan koordinasi dan pengendalian berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan sasaran program menjadi sangat penting untuk dapa melakukan sinergi dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Uraian di bawah ini mencoba menggambarkan latar belakang, tujuan, dan sasaran berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara nasional. 4.2.

Klasifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan mereka dan pada saat yang sama mengurangi beban pengeluaran mereka terutama dalam memperoleh pelayanan dasar. Pendapatan dapat ditingkatkan melalui pemberian bantuan sosial atau meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan beban pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi, dapat dikurangi melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Untuk mencapai tujuan di atas, Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan empat prinsip utama: 1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan soaial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

36



Sedangkan Perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, atau ditimpa bencana bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan sampai jatuh miskin.

dan jatuh atau akan tidak

2. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan kunci investasi modal manusia. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan unsur penting dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.


37


3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat didorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga, program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin setempat. 4. Pembangunan yang Inklusif Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, termasuk berbagai kemudahan seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

38



Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik. Dalam pelaksanaannya program penanggulangan kemiskinan, dibagi menjadi 3 klaster: 1. Klaster 1 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini disebut juga sebagai program Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (Family Centered Integrated Social Assistance). Bantuan sosial berbasis keluarga mencakup: a. Pertama, Bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan langsung dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan (PKH) – Conditional Cash Transfer), Bantuan langsung tunai tanpa syarat (Unconditional Cash Transfer), Bantuan langsung dalam bentuk inkind (Beras miskin (Raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya. b. Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. c. Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk. 2. Klaster 2 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat atau komunitas. Program penanggulangan kemiskinan klaster 2 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari program klaster 2 adalah untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Klaster 3 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Program penanggulangan kemiskinan klaster 3 ini juga disebut sebagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

4.3.

Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tabel 10 menyajikan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah pusat berserta sasarannya.


39


Tabel 10. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya No

Program

Sasaran

1

Program Keluarga Harapan (PKH)

Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

2

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Rumah Tangga Hampir Miskin, Miskin dan Sangat Miskin

3

Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

4

Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin

Siswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

5

6

a.

Sekolah Dasar (SD/MI)

Siswa SD dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

b.

Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

Siswa SMP/MTs dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

c.

Sekolah menengah Atas (SMA/MA/SMK)

Siswa SMA/MA/SMK dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

d.

Pendidikan Tinggi (Diploma dan Sarjana)

Mahasiswa dari Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Kelompok Masyarakat Umum

a.

PNPM Mandiri Perdesaan

Kelompok Masyarakat Perdesaan

b.

PNPM Mandiri Perkotaan

Kelompok MasyarakatPerkotaan

c.

PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus

d.

PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)

e.

PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)


f.

PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)

Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan

g.

PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)

Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut

h.

PNPM Pariwisata

Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial

i.

PNPM Generasi


j.

PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP)


k.

PNPM Neigbourhood Development (ND)

Kelompok Masyarakat Perkotaan

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

4.3.1. Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM) dimana sebagai imbalannya RSTM tadi diwajibkan untuk memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. PKH

dilaksanakan

kementerian/lembaga

oleh

seperti:

Kementerian Kementerian

Sosial

dengan

Perencanaan

melibatkan

berbagai

Pembangunan

Nasional

(PPN)/Kepala Bappenas; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan Nasional; Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Manfaat PKH adalah:

40



1. Dalam jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. 2. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui: a. Peningkatan

kualitas

kesehatan/nutris,

pendidikan,

dan

kapasitas

pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin) b. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect) 3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya 4. Mengurangi pekerja anak. 5. Mempercepat

pencapaian

MDGs

(melalui

peningkatan

akses

pendidikan,

peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender.

Sebagai program bantuan tunai bersyarat, penerima PKH diharuskan melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan: Tabel 11. Persyaratan dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan Terkait dengan Kesehatan Anggota Keluarga Memiliki anak usia 0-6 thn

Kewajiban 1. 2. 3. 4.

Ibu rumah tangga yang hamil dan/atau nifas

1. 2. 3.

Anak usia 0-11 bln harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. Anak usia 6-11 bln harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bln perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 thn ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini (PPAUD/Earty Childhood Care Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PPAUD. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 (dua) kali sebelum bayi berusia 28 hari.


41


Untuk kewajiban terkait pendidikan: Tabel 12. Persyaratan dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan Terkait dengan Pendidikan Anggota Keluarga

Kewajiban

Memiliki anak usia 0-6 thn

Jika keluarga memiliki anak yang berusia 15-18 thn

1. 2.

Didaftarkan ke SD/MI atau SMP/MT’s terbuka Mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung

1.

Didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD/MI Paket B setara SMP/MTs (namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) Didaftarkan disekolah terdekat, dimana sekolah tersebut memfasilitasi program remedial untuk mempersiapkannya mengikuti pelajaran (apabila yang bersangkutanbekerja/pekerja anak)

2.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan: Tabel 13. Skenario Bantuan Tunai Bagi Penerima PKH Bantuan Tunai

Bantuan Tunai/RTSM/Tahun

Bantuan Tetap

200.000

Benefit untuk RTSM dengan 1. Anak dengan umur dibawah 6 thn dan/atau ibu hamil dan menyusui 2. Setiap anak umur SD (SD/MI) 3. Setiap anak umur SMP (SMP/MTs)

800.000 400.000 80.000

Rata-rata bantuan per RTSM Bantuanminimal per RTSM Bantuan maksimum per RTSM

1.390.000 600.000 2.200.000

Catatan: Bantuan per RTSM dibatasi maksimum Rp. 2.200.000 dan jumlah anak maksimum 3. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 thn dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16 persen rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Pemberian uang tunai sebaiknya berada antara15-25 persen dari pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

42



Tantan ngan utam ma dalam pelaksana p aan PKH, antara a lain n: Pertam ma, proses s verifikas si belum s sepenuhny ya dilaksanakan. Permasalaha an yang dihadapi dala am pelaksa anaan veriffikasi adalaah: Pertama a, pihak h dan puskkesmas me erasa kebe ratan untuk k melakuka an verifikassi secara kontinyu. k sekolah Kedua, Kementerrian Sosial terlambat dalam melakukan pelatihan p vverifikasi bagi unit nan. Ketiga a, koordinator wilayah tidak mene etap di loka asi. Keemppat, ketika program p pelayan berjalan n, jumlah pendamping yang dibutuhkan n melebihi jumlah ppendamping yang direnca anakan. Kelima, Duku ungan prasa arana dan sarana oleh Pemeri ntah Daera ah tidak memad dai. Gambar 21. Perbandingan Pencap paian Proses s Verifikasi Program Ke eluarga Haraapan (PKH) Me enurut Proviinsi 100 90 80

Persentase

70 60 50 40 30 20 10

PR RESENTASE BU UMIL

PRESENTASE BAALITA

PR RESENTASE SD D

GORONTALO

SULUT

KALSEL

NTT

NTB

BANTEN

JATIM

DIY

JABAR

Ja a ta DKI Jakarta

SUMBAR

SUMUT

NAD

0

PRESEENTASE SMP

Kedua,, pembayarran kepada a RTSM tida ak tepat wa aktu Proses penccairan dana a yang seh arusnya dilakukan 4 kali (tepat pada bulan n Maret, September, dan Dese ember) belu um dapat dilaksanakan. Hal in i disebabkan oleh Juni, S ahan lain ialah lokas lambatn nya prosess verifikasi. Permasala si RTSM tiidak mudah untuk dijangka au. PT Pos yang berrtanggungja awab dalam m mendistribusikan daan mengem mbalikan form ve erifikasi belu um sepenuh hnya dapat melaksanakannya tepat waktu.


43


Ketiga,, kurangnya koordina asi antar in stansi pen ndukung K Koordinasi antara a insttansi pendu ukung yang terdiri dari Kemennterian Pen ndidikan, Kementterian Kessehatan, se erta Keme enterian Te enaga Kerjja dan Trransmigrasi belum terlaksa ana dengan baik. Ak kibatnya tid dak semua a anggota rumah tanngga peserrta PKH mempe eroleh jamin nan keseha atan untuk orang mis skin maupu un bantuann pendidika an untuk siswa m miskin. Selain itu, dalam d pela aksanaannyya tidak mudah untuk mengem mbalikan an nak usia h anggota RTSM R ke satuan pend didikan. Penyebabnya adalah: 1) Kebanyakan tidak sekolah memen nuhi passing g grade untu uk SMP. 2) Anak usia sekolah telah lama meeninggalkan n satuan pendidikan. Teruta ama bagi me ereka yang menjadi an nak jalanan atau pekerjrja anak. Gambar 22. Persen ntase Anak Berumur 10 0-17 Tahun Menurut Jen nis Kegiatan n, 2009 Menguurus Rumah Taangga 3%

Lainnya 4% Bekerja B 10%

Sekolah 80%

44


Penganggura ran 3%


Gambar 23. Distribusi Pekerja Anak (Usia 5 -17 Tahun) Menurut Sektor Ekonomi (Jiwa), 2009 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Lainnya Jasa Perdagangan, Hotel, dan Restoran Industri Pertanian

5 - 12

13-14

16.183 28.995 123.397 72.150 433.575

328.118 210.491 1.139.126 520.036 3.999.321

15-17 PEREMPUAN 273.181 168.323 532.564 298.015 1.484.557

15 - 17 LAKILAKI 320.171 218.851 770.032 421.491 2.318.202

Peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa kementerian terkait.

4.3.2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM Mandiri adalah program pembangunan berbasis komunitas atau CommunityDriven Development (CDD). Karakteristik pendekatan CDD adalah: 1) Komunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumber daya yang digunakan. 2) Masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan keputusan. 3) Pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi secara saling hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial. Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja penduduk miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini diantaranya: a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk penduduk miskin, kelompok perempuan, dan kelompok lainnya yang selama ini terpinggirkan; b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat; c) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin. d) Menciptakan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya; e) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; f) Meningkatkan modal sosial masyarakat; g) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi.


45


Tantangan utama a dalam pellaksanaan PNPM, anttara lain: ma, rencana pemban ngunan yan ng disusu un berdasa arkan prinssip PNPM belum Pertam terinteg grasi dengan rencana a pembang gunan desa a yang form mal. Kedua,, kontribus si pemerinttah daerah dalam pem mbiayaan program p P PNPM masih dapat ditingk katkan. an PNPM Mandiri 20 011 masih mengandaalkan pem mbiayaan Komposisi pembiayaa APBN. Kontribusi pembiayaa an APBN se ekitar 82,13 3 persen dari total peembiayaan, sisanya ah (APBN). Masih terd dapat 26 sebesar 17,87 perrsen merupakan kontri busi pemerrintah daera na APBD un ntuk pembia ayaan PNPM Mandiri m masih di ba awah 20 provinsi dengan prroporsi dan daerahnya. Kontribusi pemerinttah daerah h untuk persen dari total alokasi BLM di d ayaan PNPM M masih me emiliki ruang g untuk ditin ngkatkan. pembia

Gambar 24 4 Komposis si Bantuan Langsung L M Masyarakat (BLM) ( PNPM M Mandiri, T Tahun 2011 TOTAL APB BD (M Miliar Rp) : 1.84 43,10 17.87%

TO OTAL APBN (Miliarr Rp) : 8.470,4 40 82.13 %

46



Gambar 25 Proporsi APBD pada Pembiayaan PNPM Mandiri Menurut Propinsi, Tahun 2011 1200 TOTAL APBD (Miliar Rp)

TOTAL APBN (Miliar Rp)

1000

Miliar Rupiah

800

600

400

200

Papua

Papua Barat

Maluku

Maluku Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Banten

Jawa Timur

D.I. Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Kepulauan Riau

Lampung

Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau

Jambi

Sumatera Barat

Sumatera Utara

0

Sumber: TNP2K, 2011

Ketiga, akses pembiayaaan untuk usulan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat Pembiayaan program pemberdayaan masyarakat, hingga tahun 2010, utamanya mengandalkan pembiayaan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masih terdapat sumber-sumber pembiayaan lain yang belum digali untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Beberapa sumber pembiayaan yang dapat diusahakan di antaranya adalah melalui CSR (Corporate Social Responsibility) atau KUR. Usulan rencana tindak penyempurnaan pelaksanaan PNPM secara garis besar adalah sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap pembiayaan PNPM Mandiri. 2. Integrasi PNPM Mandiri dengan perencanaan desa/kelurahan untuk menghasilkan perencanaan berbasis masyarakat. Langkah-langkah yang diperlukan diantaranya: a) Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat; b) Melakukan pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan; c) Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah reguler; d) Menyusun mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa/kelurahan sebagai


47


bah han musre enbang. e) Menyusun n mekanism me pengendalian pelaaksanaan program p pem mbangunan n berbasis masyarakat m t melalui ins strumen PNPM Mandirri 3. Inte egrasi PNP PM Mandiri dengan d fasiilitas pembiiayaan dilua ar APBN/AP PB 4.3.3. Program Kredit K Usah ha Rakyat ((KUR) Tujjuan progrram KUR adalah m meningkatka an akselera asi pengem mbangan kegiatan k perekon nomian di sektor riil dalam d rang gka penang ggulangan dan d penge ntasan kem miskinan serta p perluasan kesempatan k n kerja. Pe laksanaan program KUR K memiliiki 3 pilar penting. Pertama, pemerinttah berfung gsi memban ntu dan mendukung pe elaksanaann pemberian n berikut mbaga penjjaminan be erfungsi seb bagai penjam min atas krredit dan penjaminan kredit.. Kedua, lem ayaan yang disalurkan oleh perba ankan. Ketih ha, perbank kan sebagaii penerima jaminan pembia gsi menyalu urkan kredit kepada UM MKM dan Koperasi. PT T. Askrindo dan Perum m Sarana berfung Pengem mbangan Ussaha bertindak sebaga ai lembaga penjaminan n. Sedangka kan Bank BR RI, Bank Mandiri, Bank BN NI, Bank BT TN, Bank Syariah Ma andiri dan Bank Bukoopin sebag gai bank penyalu ur. Tantangan utama a dalam pellaksanaan Kredit Usa aha Rakyatt, antara laiin adalah: ma, masih terdapat ruang untu uk meningk katkan pen nyerapan kkredit oleh h usaha Pertam mikro d dan kecil Penyerapan KUR hingga Januari 2 2010 masih dapat diting gkatkan. Daari total plaffon KUR m sekita ar 45,24 pe ersen atau sekitar Rpp 7,94 triliu un yang sebesar Rp. 17,54 triliun, masih p. Total deb bitur yang memperoleh m h KUR adala ah 2.444.13 39 unit usahha. terserap Gambar 26.

Jumlaah Kredit yan ng telah Terseerap Menurut Provinsi (Peer 31 Januarii 2010)

2.089

2..000

0

Realisaasi Penyalurann KUR

152

104

118

74

99

174

106

243

237

373

380

Rata-raata Nasional

Sumberr: Kementeriann Koordinator Perekonomiaan, 2010.

48

376

223

380

218

357

277

648

677 52

112

604

616 159

570 308

373

500

490

1..000

945

1.002

1..500

NAD SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG KEPRI BANBEL DKI JKT JABAR JATENG D.I. YOGYA JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT IRJA BARAT PAPUA

Miliar Rupiah

2..500

2.496

2.509

3..000



Kedua, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Hingga Januari 2010 alokasi pembiayaan disektor pertanian sebesar 15,23 persen (Rp 2,67 Triliun); dan sektor industri pengolahan 2,26 persen (Rp 396,17 Miliar). Sedangkan sektor yang memperoleh alokasi pembiayaan cukup dominan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran 70.23 persen dari total alokasi sebesar Rp 17,54 Triliun. Peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa kementerian terkait.


49



sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3912812 Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513 E-mail: [email protected] Website: www.tnp2k.wapresri.go.id

4


TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Recommend Documents