Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Forum CSR Kab. Rembang Oleh: Drs. DWI MARTOPO Kepala Bidang Pengembangan & Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang
1.
2.
3.
4. 5. 6.
7.
8.
Jaringan kerjasama adalah tata hubungan kerjasama antara DU dengan pihak lain yang berciri kemitraan dengan tujuan melaksanakan kessos. Dunia Usaha adalah Badan/lembaga komersial, seluruh lingkingan industri dan produksi barang atau jasa (BUMN, BUMD) Tanggung Jawab sosial dunia usaha : keinginan, kemampuan dan komitmen untuk membantu pemerintah menyelenggarakan UKS dan atau memecahkan masalah sosial tas dasar inisiatifnya. Forum komunikasi kerjasama lintas sektor dan Dunia Usaha dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Lintas Sektor : lintas berbagai instansi badan, lembag, organisasi yang membidangi berbagai aspek pembangunan sevara khusus. Kerjasama : hubungan antar kerja antar pihak yang di dasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kessos : suatu tata kehidupan sosial material maupun spiritual bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Pembangunan Kesos : seluruh program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenatng Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha. Keputusan Menteri BUMN No. Per-5/MBU/2007 menetapkan semua BUMN menyisihkan 2-3% keuntungan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal BAB IX Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal (Ps. 15) Setiap penanam modal berkewajiban : (1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BAB V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Ps. 74) (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal BAB IX Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal (Ps. 15) Setiap penanam modal berkewajiban : (1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BAB V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Ps. 74) (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif (Ps.76, 77, 78, 79, 80,81, 82 dan 83) a. Sanksi administratif Teguran tertulis Paksaan pemeirntah Pembekuan izin lingkungan, atau Pencabutan izin lingkungan a. Paksaan Pemerintah berupa : b. Penghentian sementara kegiatan produksi c. Pemindahan sarana produksi d. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi e. Pembongkaran f. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran g. Penghentian sementara seluruh kegiatan, atau h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
1. 2.
3.
Keinginan dunia usaha mempertahankan investasinya. Masalah sosial tumbuh dan berkembang di lingkungan dunia usaha, sehingga perlu keterlibatan untuk memecahkan masalah. Keterbatasan kemampuan pemerintah mengatasi masalah sosial.
Kesejahteraan masyarakat Memperkuat Investasi Dunia Usaha
TUJUAN
Memperkuat jaringan Kemitraan : Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha Mempercepat pencapaian pengurangan Kemiskinan
Memperkuat
dan memelihara integritas sosial. Mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak sosial. Memupuk etika bisnis Dunia Usaha berbasiskan kepedulian sosial. Memperkuat masyarakat peduli.
1.
2.
Keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban sosial lintas sektor dan Dunia Usaha atas dasar prakarsa sendiri dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan tekanan dan ancaman serta upaya untuk menyelesaikannya.
Penumbuhan
dan pemantapan komitmen kerjasama kemitraan dengan lintas sektor dan Dunia Usaha dan pihak lain dalam pembangunan kesos. Mendukung dan mengembangkan otonomi daerah serta meningkatkan akselerasi desentralisasi melalui pemberian peluang kepada daerah untuk memperkuat pelayanan sosial dengan memanfaatkan potensi kerjasama Dunia Usaha.
1.
2.
3.
Pada tingkat pusat kementrian sosial bertanggung jawab secara fungsional menetapkan kebijakan teknis, prosedur, standar, norma serta bimbingan teknis dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial Dunia Usaha Pada tingkat Provinsi instansi sosial provinsi bertanggung jawab secara fungsional untuk mensosialisaikan berbagai kebijakan nasional dan menetapkan berbagai kebijakan provinsi untuk mendukung penyelenggraan tanggung jawab sosial Dunia Usaha Pada tingkat Kabupaten/Kota instansi sosial kabupaten/kota bertangung jawab secara teknis fungsional atas pelaksanaan tanggung jawab sosial Dunia Usaha di tingkat Kabupaten/Kota setempat.
