LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2016 KPU PROVINSI BALI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-BALI JUMAT, 15 APRIL 2016
DASAR HUKUM : a.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
b.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
c.
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota ;
d.
Surat Ketua KPU RI Nomor : 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
e.
Surat Ketua KPU Provinsi Bali Nomor : 470/UND/IV/2016, Nomor : 471/UND/IV/2016, Nomor : 472/UND/IV/2016 tanggal 12 April 2016;
MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Tersusunnya Daftar Pemilih yang akurat, komprehensif dan termutakhir; 2. Terdaftarnya pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tahun 2017; 3. Memperbaharui Daftar Pemilih untuk mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu/Pemilihan berikutnya; 4. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ; 5. Terlaksananya proses tahapan pemutahiran data pemilih sesuai dengan amanat undangundang pemilu;
6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Data Kependudukan;
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN : Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 dilaksanakan pada hari Jumat, 15 April 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 8 Denpasar;
PESERTA RAPAT : Rapat koordinasi yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang dengan melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta Instansi Pemerintah Daerah bidang Kependudukan. Dengan perincian peserta sebagai berikut : 1. KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah undangan 27 (dua puluh tujuh) orang; 2. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali dengan jumlah undangan 1 (satu) orang; 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali dengan jumlah undangan 9 (sembilan) orang;
PEMBAHASAN DALAM RAPAT KOORDINASI : Rapat yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali yang dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 merupakan tindaklanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor : 176/KPU/IV/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, diketahui bersama selain melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memelihara daftar pemilih pemilu/pemilihan terakhir, KPU Provinsi Bali sangat memerlukan update jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 beserta Jumlah Kepala Keluarga (KK) untuk kebutuhan merencanakan kebutuhan Anggaran dan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Selain itu KPU Kabupaten Buleleng yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2017 perlu dukungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menciptakan Daftar Pemilih Tetap yang akurat, komprehensif dan termutakhir.
Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih memaparkan point-point penting yang dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2016 dalam memelihara daftar pemilih tetap terpelihara dengan baik untuk persiapan pelaksanaan pemilu/pemilihan berikutnya. Adapun beberapa hal yang dipaparkan oleh Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Rapat Koordinasi, sebagai berikut : A. PERMASALAHAN PEMUTAKHIRAN : 1. DP4 yang diserahkan Pemerintah terdapat Daftar Pemilih yang sebenarnya sudah meninggal atau pindah domisili berdasarkan hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan terakhir; 2. Daftar pemilih yang ditetapkan KPU masih memiliki permasalahan terutama pemilih ganda dan pemilih yang tidak memiliki identitas jati diri yg lengkap contoh nik nkk dsb; 3. Terdapat perbedaan mengenai domisili pemilih antara yang tercatat dalam DP4 dengan hasil pemutakhiran KPU yang termuat dalam DPT; 4. Masih kurangnya pemahaman penduduk akan arti penting tertib administrasi kependudukan dan hak konstitusional untuk memilih sehingga menyebabkan data DP4 maupun dpt kurang valid dan akurat; 5. Masih Rendahnya Peran Aktif Masyarakat dalam menanggapi Pengumuman Daftar Pemilih;
B. BAHAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TAHUN 2016 : 1. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan 2. Data Penduduk Usia 17 Tahun/ sudah pernah menikah 3. Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pemutakhiran Pemilu/Pemilihan; 4. Daftar Pemilh Tetap Tambahan 2/Pemilih tidak terdaftar dalam DPT Pemilu/Pemilihan menggunakan hak pilihnya menggunakan identitas kependudukan (DPTB-2) 5. Data Mutasi Penduduk;
C. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH TAHUN 2016 : 1. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang menangani data kependudukan; 2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah; 3. Melakukan Sinkronisasi data pemerintah dengan data pemilih pemilu terakhir;
4. Memelihara Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir tetap terupdate dan termutakhir. 5. MENGHAPUS WNI yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dari Daftar Pemilih Pemilih; 6. MENAMBAHKAN WNI yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih Pemilu/Pemilihan kedalam daftar pemilih; 7. MEMPERBAIKI Daftar Pemilih yang tidak lengkap/salah dalam daftar pemilih. 8. Melakukan update data dengan aplikasi sidalih; 9. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih;
Rapat koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut dijadikan kesempatan melakukan evaluasi terhadap hasil pemutakhiran 6 (enam) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015. KPU Kabupaten/Kota se-Bali pada kesempatan tersebut diberikan kesempatan memaparkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat tahapan pemutakhiran daftar pemilih di wilayah kerja masing-masing. Instansi Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menyediakan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu/Pemilihan (DP4) juga diberikan kesempatan menyampaikan dan menanggapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyelenggara sebagai pengguna DP4 yang diserahkan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri kepada KPU RI. Mengingat regulasi kependudukan yang berbeda dengan regulasi pemutakhiran perlu dicarikan pemecahan untuk menciptakan data pemilih yang lebih baik dalam pemilu/pemilihan kedepan. Undangan dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali beserta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen penyelenggara pemilu dalam menjalin komunikasi kepada pemerintah sebagai penyedia data kependudukan.
KESIMPULAN RAPAT : Dengan berakhirnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Provinsi Bali dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut : 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali akan melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 untuk memelihara Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir tetap terupdate; 2. Dalam memelihara daftar pemilih tersebut akan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah mulai dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Materi yang menjadi bahan pemutakhiran Tahun 2016 adalah DP4, Pemilih Pemula, data TMS pemilu terakhir, DPTB2 dan Data Penduduk Pindah Domisili; 4. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016 di Provinsi Bali menggunakan Aplikasi SIDALIH;
Denpasar, 15 April 2016 Kepala Sub Bagian Program dan Data,
I PUTU GDE EKA SWAMBARA NIP. 19781204 200701 1 001
DOKUMENTASI LAPORAN
