RAPAT KOORDINASI NASIONAL BNPB-BPBD TAHUN 2014
Jakarta, 10 Maret 2014
2
TERTIB ADMINISTRASI DAN AKUNTABILITAS DANA BENCANA OLEH : DRS. BINTANG SUSMANTO, AK, MBA INSPEKTUR UTAMA BNPB
3
PRINSIP DAN TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA
PRINSIP : CEPAT & TEPAT, PRIORITAS, KOORDINASI & KETERPADUAN, BERDAYA GUNA & BERHASIL GUNA, TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS, KEMITRAAN, PEMBERDAYAAN, NON DISKRIMINATIF DAN NONPROLETISI. PERNYATAAN PRESIDEN RI : “PENANGGULANGAN BENCANA HARUS DILAKUKAN SECARA CEPAT DAN TEPAT NAMUN TETAP HARUS MEMPERHATIKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN AKUNTABILTAS”
4
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan PB
Prabencana
PRB
Keadaan Darurat
Kesiapsiagaan
Siaga Darurat
BNPB
Pascabencana
Rehabilitasi
Tanggap Darurat
Transisi Darurat ke Pemulihan
Rekonstruksi
5
DANA KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA Dana
Kontijensi Bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap Prabencana Dana Siap Pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam angaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran APBD. Dana Siap pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap Pasca Bencana
6
PMK No.105 Tahun 2013 APBN DANA PENANGGULANGAN BENCANA
Prabencana
Darurat Bencana
Pascabencana
Dana Kontijensi Bencana
Dana Siap Pakai
Dana Bansos Berpola Hibah
Hal Penting Yang Perlu Diketahui Pasal12 (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana di daerah, KPA dapat menetapkan pejabat pada BPBD atau Kementerian Negara/Lembaga sebagai PPK. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc Pasal35 (1) Dana Siap Pakai (on call) berupa UP pada BNPB dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada KPPN. (4) Dana Siap Pakai (on call) pada akhir tahun anggaran dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada KPPN paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
7
8
Dana Bantuan Bencana APBN, APBD dan DANA MASYARAKAT (PP No 22 Tahun 2008)
APBN
APBD
Dana Masyarakat
BENCANA
Dipergunakan mulai dari tahap prabencana, keadaan darurat, sampai dengan pascabencana
9
PENCATATAN DANA BANTUAN MASYARAKAT DALAM APBN /APBD Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dicatat dalam APBN/APBD Pemda hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri Ketentuan mengenai pencatatan dana masyarakat yang diterima Pemerintah dalam APBN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai pencatatan dana masyarakat yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 9
10
PERTANGGUNGJAWABAN Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pengelolaan bantuan harus memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas
11
PEMERIKSAAN • Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12
PEMERIKSAAN BPK 1. Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan pendapat (OPINI) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; 2. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas; 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus.
PERKEMBANGAN OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BNPB TAHUN 2008 - 2012
13
Opini BPK thd Laporan Keuangan BNPB th 2008 dan 2009 : Disclaimer atau tidak memberikan pendapat dikarenakan belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal yang meliputi pengelolaan kas, pengelolaan aset dan pengelolaan persediaan Opini BPK thd Laporan Keuangan BNPB th 2010 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP), wajar kecuali pengelolaan persediaan yang dihibahkan ke daerah belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Opini BPK thd Laporan Keuangan BNPB th 2011 dan 2012 : Wajar Tanpa Pengeculian (WTP), Laporan Keuangan BNPB telah disajikan secara Wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Inspektorat Utama 13
14
PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT LHP BPK
15
Perkembangan Tindak Lanjut LHP BPK RI
16
TL yang belum sesuai saran,belum di TL, TPTD serta Penanggung Jawab No
LHP
Saran yang harus diselesaikan BSS
1.
LK BNPB T.A 2007
1
2.
Tsunami di Propinsi NAD dan Sumut
1
BTL
TPTD
3
Penanggung Jawab Penyelesaian TL
Jumlah
Pusat
1
1
4
4
1
1
1
4.
Gempa Bumi di Sumatera Barat pada masa Tanggap Darurat Dana bantuan pasca bencana Tahun Anggaran 2009
17
17
2
5
LK BNPB TA 2010
2
2
2
3.
7.
Dana Bantuan Pasca Bencana Tahun Anggaran 2010 Kinerja atas Kesiapsiagaan Prabencana Tahun 2009, 2010, dan Semester I 2011
8.
LK BNPB TA 2011
5
9.
LK BNPB TA 2012
6
10.
Pengelolaan BA 999.08 TA 2012
1
6.
Jumlah
45
17
62
7
2
1
3
2
5
3
11
11
81
5
Daerah
15 55 1 2
1
23
3
107
Pusat dan Daerah
1
33
72
2
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI No 1
Temuan Pengendalian atas dana bantuan pasca bencana belum optimal
Daerah Terkait Kab.Bondowoso, Kota Probolinggo, Kab.Lamongan, Prov.Jawa Timur, Prov.Jawa Barat
Keterangan Belum optimal meningkatkan fungsi pengendalian dalam pengelolaan dana bantuan dan memberlakukan sanksi tegas kepada pihak yang tidak konsisten Belum memberikan pertanggungjawaban keuangan secara transparan sesuai peraturan yang berlaku
17
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
Daerah Terkait
Keterangan
2
Pengelolaan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Jawa Barat tidak tertib
Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis
Belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban
3
Jasa giro senilai Rp. 768.218.338,26 belum disetorkan ke kas negara
Kab.Bondowoso
Belum seluruh jasa giro disetorkan ke kas negara
18
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
Nilai (Rp)
Daerah Terkait
4
Pajak terlambat disetor ke negara dan tidak diterima negara
163.605.751
Kab.Lamongan, Kab.Ketapang
5
Penggunaan dana bantuan tidak tepat sasaran
22.637.846.525
Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat
Keterangan Belum seluruh daerah menyetorkan pajak ke kas negara
19
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
Nilai (Rp)
Daerah Terkait
6
Proses penentuan penyedia jasa belum sesuai Peraturan Pengadaan
26.001.366.145
Kota Bekasi, Prov.Jawa Barat
7
Terdapat kekurangan pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan pasca bencana
59.260.378,67
Kota Bekasi dan Kab.Cianjur.
20
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
Nilai 15.666.526.971
Daerah Terkait
8
Penyedia barang/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan.
Kab.Pacitan
9
Beberapa pekerjaan yang rusak dan harus diperbaiki
10
Penyusunan data nominatif penerima bantuan dilakukan tidak cermat
7.385.000.000
Prov. Sumatera Barat
11
Pembayaran honorarium Tim Pendamping Masyarakat tidak dilakukan secara tertib
2.190.916.667
Prov. Sumatera Barat
Kab.Bojonegoro, Kota Probolinggo dan Kab.Pacitan.
21
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
Nilai
Daerah Terkait
12
Pemanfaatan uang lauk pauk tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan serta belum didukung dengan bukti
10.910.630.000
Kab. Padang pariaman, Kota Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat.
13
Penerima bantuan pada 6 POKMAS berindikasi fiktif
Prov.Sumatera Barat
14
Rekening titipan dana BLM tidak memiliki izin Menteri Keuangan
Prov. Sumatera Barat
22
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
Daerah Terkait
15
Penggunaan sisa uang lauk pauk dan familiy kit senilai Rp. 2.348.207.000 tidak memiliki dasar penetapan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 140.153.000
Kab. Cianjur
16
Kurang bayar pajak sebesar Rp 1.596.389.745.
Kab.Kolaka, Kab.Kolaka Utara, Kab.Purbalingga, Kab.Kuningan, Kab.Muaro Jambi, Kab.Merangin, Kab. Kerinci, Prov. Sulut, Kab.Cianjur, Prov.Sultra, Kab.Konawe
Keterangan Segera menyetorkan ke kas negara atas sisa dana yg tidak dgunakan dan menunjukkan bukti pertanggungjawab an yang sah.
23
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No
Temuan
17
Terdapat dugaan kerugian negara pada pengelolaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp 658.761,365
18
Kelebihan pembayaran kepada rekanan
Nilai
Daerah Terkait
Ket.
Muaro Jambi
1.678.532.280,86 Sulut, Sultra,, Pasaman barat, Bolaang Mongondow, Konawe, Kolaka, Purbalingga, Tomohon, Manado, Kotamobagu
Segera menarik kelebihan bayar dan menyetor kan ke kas negara 24
TEMUAN BPK BELUM DITINDAKLANJUTI (Lanjutan) No 19
Temuan Sisa dana bantuan belum disetor ke kas negara .
Nilai 686.045.390.821
Daerah Terkait Kab.Agam, Kab.Padang Pariaman, Kab.Pasaman Barat, Kota Pariman, Kab.Garut
25
Perkembangan TL APIP Ittama
26
27
Nilai Temuan APIP
REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP ITTAMA 28 TA.2011- 2013 PER DIREKTORAT /BPBD PROV/ KAB PER 31 DESEMBER 2013
No.
Laporan
Junlah Temuan
1
Tahun 2011
87
2.916.385.073
104
73
70
31
30
0
0
2
Tahun 2012
136
3.384.135.734
216
168
78
48
22
0
0
3
Tahun 2013
143
6.926.120.385
258
61
24
10
4
187
72
Jumlah
366
578
302
52
89
16
187
32
BNPB
Nilai (Rp)
13.226.641.192
Jumlah Sesuai Saran Saran/ Jumlah % Rekomen dasi
Status TL Saran Belum Sesuai Jumlah %
Belum di TL Jumlah %
29
SEKIAN DAN TERIMAKASIH Drs. Bintang Susmanto, Ak, MBA Inspektur Utama BNPB Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat Telp. 021 345-8400. Fax 021 345-8500 www.bnpb.go.id
