PANDUAN RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA AKREDITASI PNF PROVINSI TAHUN 2014
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL 2014
KATA PENGANTAR RAKOR POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI SE INDONESIA Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nonformal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan nasional dan karena itu diperlakukan setara dengan Pendidikan Formal. Pendidikan Nonformal, sebagai bagian dari lingkup pembelajaran sepanjang hayat (long life learning) di Indonesia telah menunjukan perannya di dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan kompetitif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Program dan Satuan PNF harus diakreditasi sebagai bagian dari usaha peningkatan dan sekaligus penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah. Pelaksanaan akreditasi PNF ini ditugaskan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF) dengan ketentuan tatalaksana akreditasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.59 Tahun 2012. Sejak akreditasi PNF dimulai pada tahun 2008, jumlah program dan satuan PNF yang sudah dinilai akreditasinya dibandingkan dengan jumlah Satuan PNF yang ada dan bertumbuh dengan pesat baru meliputi 2% dari total populasi PNF di Indonesia. Tantangan ini akan lebih besar lagi bila keberadaan Program dan Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) juga ditetapkan sebagai sasaran akreditasi BAN-PNF. Dengan keterbatasan yang ada perlu dikembangkan konsep akreditasi yang efektif dan efisien, yang lebih memberikan harapan untuk tercapainya tujuan peningkatan mutu PNF dengan memanfaatkan semua potensi partisipasi yang ada. Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN-PNF melalui pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang bersifat generik merupakan salah satu pendekatan untuk mengembangkan layanan program dan satuan yang diakreditasi BAN-PNF. Selain itu keberadaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No.59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Pasal 13) merupakan sebuah potensi yang bisa dikembangkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi akreditasi. Dengan disain pendelegasian sebagian kewenangan untuk Pokja Akreditasi PNF Provinsi untuk melakukan beberapa tahapan akreditasi melalui koridor dan rambu-rambu yang diberikan BAN-PNF Pusat, sangat diharapkan upaya meningkatkan jangkauan layanan akreditasi PNF semakin luas dan mampu menjangkau populasi PNF secara nasional. Rapat Koordinasi Pokja Akreditasi PNF Provinsi ini merupakan wahana mengevaluasi diri/introspeksi sejauh mana Pokja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan pada Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pokja Akreditasi PNF yang telah disampaikan pada peserta Rakor Pokja Tahun 2013 dan mempersiapkan Pokja Provinsi untuk bersiap menerima penugasan lanjut yang lebih luas. Akhirnya, semoga Rapat Koordinnasi ini dapat menghasilkan rekomendasi penting serta kesepakatan dan komitmen untuk meningkatkan sinergi pencapaian Akreditasi PNF di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin. Jakarta, 25 September 2014 Ketua BAN-PNF
Dr.Ing.Ir.Boedi Darma Sidi,MSA.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN B. TUJUAN C. MATERI DAN NARASUMBER D. PELAKSANAAN KEGIATAN E. PESERTA KEGIATAN F. PENUTUP G. LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1) JADWAL KEGIATAN 2) STRUKTUR ORGANISASI BAN PNF PERIODE 2012-2017 3) PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI TAHUN 2014 4) PERMENDIKBUD NO.59 TAHUN 2012 TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL 5) COPY SURAT KETUA BAN-PNF TERKAIT PEMBENTUKAN POKJA AKREDITASI PNF
A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Lembaga pelaksana akreditasi pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN-PNF berdasarkan Permendikbud No.59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.174/P/2012, tentang pengangkatan anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BANPNF periode 2012-2017).
Sejak awal tahun 2008 pelaksanaan Akreditasi PNF menggunakan 14 instrumen akreditasi program dan 3 instrumen akreditasi satuan/lembaga. Pada 28 Agustus 2014 BAN-PNF memberlakukan 3 Instrumen Akreditasi PAUD, LKP dan PKBM dan dengan demikian 17 Instrumen Akreditasi lama menjadi tidak berlaku. Sampai dengan 1 Juli 2014, secara bertahap telah diakreditasi 4.267 program dan satuan PNF dari 33 provinsi, serta surveilen terhadap 900 program dan satuan PNF yang telah terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi ini melibatkan 926 orang asesor BAN-PNF di seluruh Indonesia. Pencapaian di atas dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
TAHUN Penilaian Akreditasi yang dilakukan Permohonan Akreditasi Surveilen/Monev
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
565
560
1215
800
900
900
920
83
1.303
1452
5.950
1653
2900
1274
300
300
100
100
100
Data di atas menggambarkan bahwa alokasi sasaran akreditasi setiap tahunnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah populasi program dan satuan PNF yang tersebar di seluruh Indonesia.
Karena itu keberadaan Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi
memegang peranan penting dalam membantu BAN-PNF Pusat dalam pencapaian tujuan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sampai saat ini peran Kelompok Kerja Akreditasi PNF masih terbatas dalam tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi yang disampaikan pada Rakor Pokja Tahun 2013 pada seluruh peserta yang hadir, yaitu: 1) Membantu persiapan pelaksanaan akreditasi: a. Mengkoordinasikan pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan akreditasi serta pengiriman berkas (instrumen dan dokumen kelengkapannya) ke BAN-PNF. b. Bekerjasama dengan Forum/Asosiasi Asesor dalam membantu peningkatan kompetensi asesor akreditasi PNF di provinsi. c. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Pokja Akreditasi PNF 2) Membina mutu PNF Provinsi terkait dengan akreditasi: a. Melakukan Sosialisasi Akreditasi termasuk Lokakarya dan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi PNF. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau satuan PNF yang sudah terakreditasi. Permendikbud No.59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya BAN-PNF dibantu oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Gubernur (Pasal 13 Ayat 5) dan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal (Pasal 13 Ayat 7). Mengingat pentingnya peran Pokja Akreditasi PNF Provinsi, maka perlu segera didorong untuk mendirikan POKJA di 34 provinsi yang ada di Indonesia mengingat Pokja Akreditasi PNF baru terbentuk di 21 provinsi sementara di 13 Provinsi lainnya belum terbentuk.
Berdasarkan uraian di atas dilakukan pengembangan kebijakan akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal berupa inisiasi pembentukan Pokja Akreditasi PNF di Provinsi yang belum terbentuk, memastikan efektifitas pelaksanaan 6 tugas dan fungsi yang sudah diberikan pada tahun 2013 dan penyiapan pokja yang sudah berkinerja untuk perluasan kewenangan membantu tahapan pelaksanaan akreditasi beserta sharing pembiayaannya.
B. Tujuan 1. Menghasilkan rekomendasi pengembangan kebijakan akreditasi program dan satuan PNF melalui peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah diberikan pada tahun 2013 dan penyiapan pokja yang sudah berkinerja untuk perluasan kewenangan membantu tahapan pelaksanaan akreditasi beserta sharing pembiayaannya. 2. Terbentuknya Kelompok Kerja Akreditasi PNF di seluruh provinsi di Indonesia yang mampu berkinerja secara efektif.
C. Materi dan Narasumber Panel I: Kebijakan dalam Akreditasi PNF 1. Kebijakan Kemdikbud tentang Akreditasi PNF berkaitan dengan target dan sasaran akreditasi PNF berikut system pembiayaannya. 2. Kebijakan Ditjen PAUDNI terkait Pembinaan PNF dan penyelarasan antara evaluasi/penilaian kinerja lembaga dengan akreditasi Program dan Satuan PNF. 3. Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN-PNF 2014
Panel II: Best Practice Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi 1. Best Practice Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi Kalimantan Timur oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Best Practise Kelompok Kerja Akreditasi PNF Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sidang Komisi I: Evaluasi diri/introspeksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Akreditasi PNF Provinsi dan penyiapan pendelegasian tugas dalam melaksanakan sebagian tahapan akreditasi beserta strategi pembiayaannya.
Sidang Komisi II: Analisis Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Tantangan Provinsi dalam rangka persiapan pembentukan Pokja Akreditasi PNF di Provinsi yang belum terbentuk.
D. PELAKSANAAN KEGIATAN 1.
Metode Pelaksanaan Rapat koordinasi BAN PNF ini di laksanakan dengan diskusi panel dan diskusi kelompok (dalam komisi) yang akan membahas materi dari narasumber untuk dirumuskan menjadi Rekomendasi dan Komitmen Bersama Rakor Pokja Akreditasi PNF Provinsi Tahun 2014.
2.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan, Bandung, Jawa Barat pada Rabu-Jumat, 1-3 Oktober 2014.
E.
PESERTA KEGIATAN Peserta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi berjumlah 101 orang yang terdiri atas: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (33 Orang) 2. Ketua Pokja Akreditasi PNF Provinsi/Forum Asesor BAN-PNF/Organisasi Mitra PNF/ Akademisi PNF (33 Orang) 3. PP-PAUDNI & BP-PAUDNI di 8 Regional (8 orang) 4. Anggota BAN-PNF (12 Orang) 5. Sekretariat BAN-PNF (15 Orang)
JADWAL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI 2014 Hari Pertama, Rabu 1 Oktober 2014 NO
WAKTU
1 2 3
14.00 – 17.00 17.00 – 19.30 19.30
4
19.30 – 19.40
5
19.40 – 20.00
6
20.00 – 21.30
7 8 9
21.30 – 21.40 21.40 – 22.00 22.00
KEGIATAN Check-in dan Registrasi Ishoma Acara Pembukaan dimulai Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Laporan Ketua Panitia oleh Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. Pembukaan sekaligus penyampaian materi tentang Kebijakan Kemdikbud terkait Akreditasi PNF dan tanya-jawab oleh Sekretaris Balitbang Kemdikbud (Ir. Dadang Sudiyarto, MA) Doa Tata Tertib Peserta ISTIRAHAT
PANITIA PELAKSANA Panitia Panitia MC Dirigen MC Pendamping : Ketua BAN-PNF Sekretaris BAN-PNF Komisi Renbang Dr.Djauzi Moezakir,MA Panitia
Hari Kedua, Kamis 2 Oktober 2014 NO
WAKTU
1.
08.00 – 10.00
KEGIATAN Panel I: 1. Kebijakan Ditjen PAUDNI terkait Akreditasi PNF 2. Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN-PNF
2. 3.
10.00 – 10.15 10.15 – 12.00
Rehat Kopi Panel II: 1. Best Practice Pokja Akreditasi PNF Provinsi Kalimantan Timur
2. Best Practice Kelompok Kerja Akreditasi PNF DIY
NARASUMBER Dirjen PAUDNI Hamid Muhammad,Ph.D Ketua BAN-PNF Dr.Ing.Ir.Boedi Darma Sidi,MSA. Moderator: Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. Panitia Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Drs.H.Musyahrim,MM) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (Drs.Kadarmanta Baskara Aji) Moderator: Prof.Dr.Ir.Hj.Netti Herawati,M.Si.
NO 3. 4.
WAKTU 12.00 – 13.00 13.30 – 15.30
KEGIATAN Ishoma Sidang Kelompok
NARASUMBER Panitia Dipimpin Ketua – Sekretaris Kelompok terpilih
Sidang Komisi I: Evaluasi diri/ introspeksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Akreditasi PNF Provinsi dan penyiapan pendelegasian tugas dalam melaksanakan sebagian tahapan akreditasi beserta strategi pembiayaannya
Pendamping : Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D Dr. Djauzi Moezakir, MA Betty Kastiawati Sabana, M.Pd. Dr. Suwandi, M.Psi.
Sidang Komisi II: Analisis Kekuatan – Kelemahan – Peluang – Tantangan Provinsi dalam rangka persiapan pembentukan Pokja Akreditasi PNF di Provinsi yang belum terbentuk.
Pendamping : Perdana Afif Luthfy, ST, MT. Ir.H.Moch.Ilyas Hs. Dr. Hj. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd Dr. Ari Fadiati, M.Si. Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA Panitia
6.
15.30 -15.45
Istirahat
7.
15.45 – 17.00
Perumusan Rekomendasi Sidang Komisi
8
17.00 – 19.00
Ishoma
9.
19.00 – 22.00
Penyajian Hasil Rumusan Rekomendasi Sidang Komisi I dan II
Tim Perumus masingmasing Komisi Ketua & Sekretaris Komisi Moderator: Dr. Djauzi Moezakir, MA.
Hari Ketiga, Jumat 3 Oktober 2014 NO
WAKTU
1.
08.30 – 09.50
KEGIATAN Penutupan
NARASUMBER Kepala Balitbang Kemdikbud Pendamping: Ketua BAN-PNF Sekretaris BAN-PNF Komisi Renbang
2.
09.50 – 10.00
Doa
3.
10.00 – 12.00
Administrasi & Check Out
Peserta (memimpin Doa) Panitia
LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI BAN-PNF PERIODE 2012-2017
1. Ketua
: Dr.Ing.Ir.Boedi Darma Sidi, MSA.
2. Sekretaris
: Perdana Afif Luthfy, ST, MT.
3. Komisi Pelaksanaan Akreditasi - Yasmine Yuliantina Yessy Gusman, SH, MBA. - Betty Kastiawati Sabana, M.Pd. 4. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor - Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati, M.Si. - Dr. Ari Fadiati, M.Si. 5. Komisi Sistem Penjaminan Mutu - Dr. Suwandi, M.Psi. - Dr. Djauzi Moedzakir, MA. 6. Komisi Perencanaan dan Pengembangan - Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. - Ir. H. Mochammad Ilyas Hs. 7. Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi
-
Prof. Drs. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D. Dr. Hj. Nurlaila Nuzulul Qur’any Mei Tientje, M.Pd.
