PANDUAN RAPAT KOORDINASI DAERAH POKJA PAUD DAN PNF
BADAN AKREDITASI PROPINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
KATA PENGANTAR Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Program dan Satuan PAUD dan PNF diakreditasi sebagai bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh pemerintah. Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF ini ditugaskan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dengan ketentuan tatalaksana akreditasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF. Keberadaan Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF yang dibentuk oleh Gubernur awal tahun 2016 telah mewujudkan harapan untuk terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam layanan akreditasi. Dengan tugas dan fungsi BAP PAUD dan PNF sesuai Panduan Pembentukan dan Tata kelola BAP PAUD dan PNF yang diterbitkan BAN PAUD dan PNF, upaya meningkatkan jangkauan layanan akreditasi PAUD dan PNF akan semakin luas dan menjangkau populasi PAUD dan PNF secara nasional. Dalam rangka meningkatkan layanan akreditasi yang semakin efektif dan efisien, semua pihak perlu memanfaatkan semua potensi partisipasi yang ada di pemerintah daerah. Rapat Koordinasi POKJA PAUD dan PNF yang dilaksanakan di Provinsi ini merupakan kesempatan untuk merencanakan pelaksanaan akreditasi yang lebih baik pada level Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota. Akhirnya, semoga panduan Rapat Koordinasi daerah ini dapat menghasilkan program kerja dan komitmen untuk meningkatkan sinergi pencapaian Akreditasi PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama.
Jakarta, 13 Mei 2015 Ketua BAN PAUD dan PNF,
Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Panduan Rakorda Pokja PAUD-PNF Tahun 2016 | i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
………………………………………………………………………………..
i
DAFTAR ISI
………………………………………………………………………………..
ii
I.
PENDAHULUAN
..................................................................................
1
1. Rasional
………………………………………………………………………………..
1
2. Dasar Hukum
..................................................................................
2
3. Tujuan
..................................................................................
3
II.
PELAKSANAAN KEGIATAN
......................................................................
3
1. Strategi Pelaksanaan
......................................................................
3
2. Narasumber
..................................................................................
3
3. Materi
..................................................................................
3
4. Peserta
..................................................................................
3
5. Waktu dan Tempat
......................................................................
4
III.
HASIL YANG DIHARAPKAN
......................................................................
4
IV.
DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN
V.
PENUTUP
..............................................
4
..................................................................................
4
Panduan Rakorda Pokja PAUD-PNF Tahun 2016 | ii
I.
PENDAHULUAN 1.
Rasional Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Lembaga pelaksana akreditasi pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012, tentang pengangkatan anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF periode 2012-2017. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada tanggal 6 Maret 2015 dijelaskan pada Pasal Ayat 32 bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya Pasal 87 Ayat 1-5: yaitu (1.c.) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF terhadap program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal, (2)
Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BAN PAUD dan PNF dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur. (2a) Pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi oleh badan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dan (3)
BAN
PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c.) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri. (5) Ketentuan
Panduan Rakorda Pokja PAUD-PNF Tahun 2016 | 1
lebih lanjut mengenai BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Kemudian dalam Permendikbud no 52 pasal 9 ayat menyebutkan bahwa ayat (1) BAP PAUD dan PNF dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Kelompok Kerja akreditasi di Kabupaten/Kota, dan ayat (2) Kelompok Kerja Akreditasi PAUD dan PNF terdiri atas unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Tim Asesor , (3) Bantuan pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Kerja PAUD dan PNF di Kabupaten/Kota berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Koordinasi (coordinating ) merupakan salah satu dari unsur fungsi manajemen akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF.Untuk memastikan kualitas perencanaan dan program kerja akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di kabupaten/kota, maka BAP PAUD dan PNF harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kementerian Agama kabupaten/kota/Ketua dan sekretaris POKJA Akreditasi. 2.
Dasar Hukum 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional; 4) Keputusan
Menteri
Pendidikan
Kebudayaan
Republik
Indonesia
Nomor
174/P/2012, tentang pengangkatan Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi PAUD dan PNF. 6) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan BAP PAUD dan PNF: 7) Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2016.
Panduan Rakorda Pokja PAUD-PNF Tahun 2016 | 2
3.
TUJUAN Tujuan panduan ini sebagai petunjuk teknis dalam menyelenggarakan rakorda POKJA akreditasi PAUD dan PNF . Selanjutnya tujuan dari koordinasi POKJA akreditasi PAUD dan PNF adalah:
1) Menetapkan jumlah dan alokasi sasaran akreditasi setiap kabupaten/kota yang akan diakreditasi dalam satu tahun anggaran berdasarkan atas kuota provinsi yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF serta 2) Merancang, memantapkan dan menetapkan Program Kerja POKJA akreditasi PAUD dan PNF 3) Mempersiapkan pencapaian kinerja BAP PAUD dan PNF dalam memenuhi target kuota akreditasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 4) Merancang pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota (bagi kabupaten/kota yang belum terbentuk POKJA).
II. PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Strategi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah POKJA PAUD dan PNF ini dilaksanakan dalam bentuk Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. 2. Narasumber Narasumber dalam Rakorda POKJA akreditasi PAUD dan PNF terdiri Kadisdik Propinsi , Kakanwil Kemenag dan dari unsur BAP. 3. Materi Materi untuk Rakorda POKJA meliputi: 1) Kebijakan Disdik Propinsi dalam mendukung akreditasi PAUD & PNF yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2) Kebijakan Kanwil Kemenag terkait Akreditasi PAUD RA/BA 3) Kebijakan dan mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF 4. Peserta 1) Kadisdik Kabupaten/kota (1 orang) 2) Ketua dan Sekretaris POKJA (2 orang)
Panduan Rakorda Pokja PAUD-PNF Tahun 2016 | 3
5. Waktu dan Tempat. Pelaksanaan Rakorda POKJA selama satu hari (tanpa ada penginapan) dan bertempat di kantor BAP PAUD dan PNF. III. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Jumlah dan alokasi program dan satuan PAUD dan PNF yang akan diusulkan untuk diakreditasi di setiap kabupaten/kota. 2. Berita acara penetapan jumlah dan alokasi program dan satuan PAUD dan PNF yang akan diakreditasi. 3. Program Kerja POKJA masing masing kabupaten/kota IV. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKOR POKJA 1. Data alokasi sasaran akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF dari APBN. 2. Data lengkap program dan satuan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota. 3. Data lengkap program dan satuan PAUD yang belum pernah diakreditasi. 4. Data lengkap program dan satuan PAUD dan PNF yang harus diakreditasi ulang.
V. PENUTUP Panduan Rapat Koordinasi Daerah POKJA PAUD dan PNF Tahun 2015 ini disusun sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Panduan Rakorda Pokja PAUD-PNF Tahun 2016 | 4
