Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan KUMKM Tahun 2014

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Disampaikan pada acara : “Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan KUMKM Tahun 2014”

Deputi Menteri Bidang Produksi

Jakarta ,

Desember 2014

OUTLINE 1. ALUR PIKIR PROGRAM BIDANG PRODUKSI 2

2. PROGRAM DAN INDIKATOR DEPUTI BIDANG PRODUKSI 3. RENCANA PROGRAM TAHUN 2015

4. PROGRAM PRODUKSI

KEMENTERIAN KOPERASI DAN KECIL DAN MENENGAH

PRIORITAS

DEPUTI

DEPUTI

PRODUKSI

BIDANG

USAHA

ALUR PIKIR DEPUTI BIDANG PRODUKSI Dinamika Lingkungan Eksternal Arah Pembangunan 2015-2019 Landasan Kebijakan Umum

1.Pancasila 2. UUD 45

Trisakti

1.Berdaulat dalam Bidang Politik; 2.Berdikari dalam Bidang Ekonomi; 3.Berkepriba dian dalam Bidang Kebudayaa n.

Program Deputi Bidang Produksi Tahun 2015

Isu Strategis

Nawa Cita Jokowi-JK 2015 - 2019

6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Program

Isu Strategis RKP

Peningkatan peran Koperasi untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Pariwisata dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir

1. Penguatan Kelembagaan Koperasi 2. Peningkatan Daya Saing KUKM 3. Pemberdayaan UM Sasaran Pemberdayaan KUMKM 1. Peningkatan Kontribusi UMKMK Dlm Perekonomian 2.Peningkatan Daya Saing UMKM 3.Peningkatan Usaha Baru Yang Berpotensi Tumbuh dan Inovatif 4. Peningkatan Tata Kelola dan Daya Saing Koperasi

A. REGULER 1. Peningkatan Daya Saing Koperasi di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Peningkatan Daya Saing Koperasi di Bidang Kehutanan dan Perkebunan 3. Peningkatan Daya Saing Koperasi di Bidang Perikanan dan Peternakan 4. Peningkatan Daya Saing Koperasi di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan 5. Peningkatan Daya Saing Koperasi di Bidang Ketenaga listrikan dan Aneka Usaha B. KHUSUS 1. Peningkatan Peran KUKM Dlm Meningkatkan Daya Saing Komoditas Unggulan Daerah 2. Peningkatan Kehidupan Nelayan 3. Penguatan Koperasi Pengelola PLTMH Untuk Mendorong Pengembangan Usaha Produktif di Desa Terpencil 4. Pengembangan ekonomi wilayah pesisir melalui usaha koperasi berbasis pariwisata hijau

Dinamika Lingkungan Internal KEMENTERIAN KOPERASI DAN KECIL DAN MENENGAH

USAHA

PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM DEPUTI BIDANG PRODUKSI Pemberdayaan Usaha Mikro (UM)

PROGRAM PEMBANGUNAN

Sumber: Bappenas, 2014 Ket.: I = indikator N = Prioritas Nasional KL= Prioritas KL B = Prioritas Bidang

KEMENTERIAN KOPERASI DAN

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Penguatan Kelembagaan Koperasi

1. Peningkatan produktivitas UM melalui penerapan TTG. I : UM yang didampingi dan difasilitasi dalam penerapan TTG melalui koperasi (N) 2. Peningkatan peran UM dalam usaha pengembangan komoditas unggulan melalui pemanfaatan sumber daya lokal. I : UM di berbagai sektor produktif yang difasilitasi dalam pengembangan komoditas unggulan melalui koperasi. (N) Dukungan: 1. Peningkatan ketrampilan UM di bidang teknis, manajemen, keuangan, pemasaran dan perkoperasian. 2. Peningkatan akses UM pada pembiayaan. 1.Modernisasi dan restrukturisasi usaha-usaha produk UKM dan koperasi melalui penerapan teknologi dan standarisasi. I : - UKM dan koperasi yang difasilitasi penerapan teknologi maju. (KL) - UKM dan koperasi yang difasilitasi untuk menerapkan standar produksi, tata kelola usaha yang baik. (B) 2. Penguatan UMKM dan koperasi dalam pemanfaatan EBT dan pengembangan usaha berbasis produk ramah lingkungan. I : - Skema fasilitasi bagi UMKM dan koperasi dalam pemenfaatan EBT serta pengembangan produk inovatif dan ramah lingkungan. (KL) - Koperasi yang difasilitasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan EBT (N) - UMKM dan koperasi yang difasilitasi dalam mengambangkan produk ramah lingkungan. (KL) - Penguatan koperasi sebagai pengelola desa wisata hijau Dukungan: 1. Peningkatan akses UMKM dan Koperasi ke pembiayaan dan layanan keuangan. 2. Peningkatan ketrampilan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia UKM dan koperasi di bidang teknis, manajemen, keuangan, pemasaran dan perkoperasian. 3. Peningkatan akses UMKM dan koperasi ke pasar. 4. Peningkatan pastisipasi UMKM dan koperasi dalam kegiatan ekspor. 5. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. 6. Industrialisasi UMKM dan koperasi melalui agglomerasi, pengembangan klaster UMKM serta kemitraan usaha berbasis investasi, rantai nilai dan rantai pasok Revitalisasi dan modernisasi usaha koperasi, khususnya koperasi produsen dan pemasaran I : Koperasi produsen dan pemasaran direvitalisasi (N) Dukungan: Fasilitasi pengembangan dan penguatan kerjasama antar koperasi non KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dalam bentuk koperasi sekunder dan tersier, kerjasama internasional dan kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lainnya.

USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.

Program/Kegiatan

Sasaran (Koperasi)

Alokasi (Rp. Juta)

Keteranga n

Pemberdayaan Usaha KUKMKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1

Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura 40 Koperasi 6.383,2 Partisipasi di Sidang Forum 2 Internasional 1 Kegiatan 136,1 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1

2

Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan.


B K/L

7 Koperasi

7,825,8

B

3 Koperasi

2,741,4

N


No.

Program/Kegiatan

Sasaran (Koperasi)

Alokasi (Rp. Juta)

Keterangan

Pemberdayaan Usaha KUKMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan 1

Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang perikanan dan peternakan 16 Koperasi 5.791,3 B Koperasi penerima dukungan 2 penguatan Usaha Peningkatan 1,000,0 Kehidupan Nelayan (PKN) 4 Koperasi B Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan

1

2

Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang industri, kerajinan dan pertambangan. Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang industri pengolahan kepala terpadu.


21 Koperasi

6,053,6

B

2 Koperasi

2,221,9

B


No.

Program/Kegiatan

Sasaran (Koperasi)

Alokasi (Rp. Juta)

Keteranga an

Pemberdayaan Usaha KUKMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 1

2

3

Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang ketenagalistrikan, energi terbarukan.

Koperasi penerima dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTMH) Koperasi penerima dukungan pengembangan usaha eco-tourism.


7 Koperasi

2.654,5

B

8 Koperasi

15,391,8

N

1 Koperasi

1.547,3

B


PROGAM PRIORITAS DEPUTI BIDANG PRODUKSI

DUKUNGAN PROGRAM KEDAULATAN PANGAN 1. Kegiatan Penyaluran (Distribusi) melalui KUD.

Pupuk Bersubsidi

2. Dukungan fasilitasi produk perikanan dan peternakan. 3. Peningkatan peran Kedaulatan Energi.

Koperasi

untuk

mewujudkan

4. Peningkatan peran Desa Wisata Hijau.

Koperasi

untuk

mewujudkan

8 KEMENTERIAN KOPERASI DAN


RENCANA PENGUATAN KOPERASI PANGAN 2015-2019 • Nawa Cita 7: “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” membangun kedaulatan pangan • Sebagai tindak lanjutnya telah disepakati dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT. Pupuk Indonesia (persero) untuk peningkatan peran Koperasi dalam penyaluran pupuk guna pemenuhan prinsip 6 tepat. • Kondisi saat ini dan rencana kedepan No

Uraian

Posisi Sekarang Total

Koperasi

Target Rasionalisasi 50%

Target Peningkatan Peran Koperasi (bertahap) 25% Kop

40% Kop

1

Penyalur

2.485

274 (11%)

1.294

324

518

2

Pengecer

44.028

1.475 (3,3%)

22.014

5.504

8.806



RENCANA PENGUATAN KOPERASI PANGAN 2015-2019 (lanjutan)

• Pertemuan lanjutan dilakukan di Surabaya pada 5 Desember 2014, dengan hasil kesepakatan, antara lain : 1) Kemendag akan menyiapkan legal aspect bagi PT. Pupuk Indonesia untuk memprioritaskan kelembagaan koperasi sebagai penyalur (distributor dan pengecer) baru dengan tetap mengedepankan kredibilitas dan profesionalitas. 2) PT. Pupuk Indonesia akan menyampaikan hasil pemetaan distributor dan pengecer berdasarkan skala kekonomian masing-masing propinsi. 3) Usulan koperasi calon distributor dan pengecer dari Kemenkop dan UKM akan dievaluasi, dan diharapkan awal Januari 2015 sudah terealisasi. KEMENTERIAN KOPERASI DAN


LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN KOPERASI PANGAN

• Para Kadis Kop&UKM Popinsi, Kab/Kota melakukan identifikasi koperasi yang akan ditunjuk sebagai penyalur/pengecer pupuk secara selektif • Penguatan koperasi yang akan ditunjuk sesuai dengan kebutuhan, termasuk rencana pengembangannya • Usulan penyempurnaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain Permendag No.15/M-DAG/PER/PER/4/2013, rayonisasi yang diatur Permentan, dll. KEMENTERIAN KOPERASI DAN


USULAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI 1. Memprioritaskan peran koperasi/KUD sebagai penyalur pupuk bersubsidi (distributor dan pengecer). 2. Melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM baik dalam perumusan kebijakan, teknis pelaksanaan dan pengawasannya. 3. Melibatkan dinas koperasi provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja masingmasing: a) Sebagai salah satu verifikator (pemberi rekomendasi) bagi koperasi/KUD calon penyalur (distributor dan pengecer) b) Sebagai Tim Pengawas tingkat provinsi dan kabupaten/kota (seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur). 4. Dalam hal penetapan rayonisasi agar tidak hanya memperhatikan sisi kepentingan efisiensi pendistribusian oleh produsen pupuk, namun perlu mempertimbangkan wilayah pelayanan Koperasi sekunder selaku distributor (PUSKUD) kepada anggotanya koperasi primer (koperasi/KUD) atau Koperasi/KUD selaku distributor/pengecer kepada masyarakat anggotanya.



PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI

Distributor (2.485)

Pengecer (44.028) 1.475 ; 3%

274; 11%

2211; 89%


Koperasi

Koperasi

Non Koperasi

Non Koperasi

42.553 ; 97%


USULAN KOPERASI CALON PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI USULAN CALON PENYALUR PROVINSI

NO.

(DARI DAERAH DAN INKUD) PENGECER DISTRIBUTOR

1

ACEH

0

15

2

SUMATERA UTARA

5

69

3

SUMATERA BARAT

0

72

4

RIAU

7

23

5

KEPULAUAN RIAU

0

0

6

BANGKA BELITUNG

1

83

7

BENGKULU

1

14

8

JAMBI

4

15

9

LAMPUNG

0

17

10

SUMATERA SELATAN

5

54

11

DKI JAKARTA

0

2

12

BANTEN

0

20

13

JAWA BARAT

5

252

14

JAWA TENGAH

83

220

15

DAISTA YOGYAKARTA

4

28

16

JAWA TIMUR

21

156

17

BALI

20

43

18

KALIMANTAN BARAT

3

101



USULAN KOPERASI CALON PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI USULAN CALON PENYALUR NO.

PROVINSI

(DARI DAERAH DAN INKUD) DISTRIBUTOR PENGECER

19

KALIMANTAN SELATAN

4

13

20

KALIMANTAN TENGAH

2

11

21

KALIMANTAN TIMUR

1

5

22

SULAWESI BARAT

1

16

23

SULAWESI SELATAN

15

105

24

SULAWESI TENGAH

5

37

25

SULAWESI TENGGARA

1

27

26

SULAWESI UTARA

2

57

27

GORONTALO

4

19

28

MALUKU

0

0

29

MALUKU UTARA

1

4

30

NUSA TENGGARA BARAT

5

73

31

NUSA TENGGARA TIMUR

2

33

32

PAPUA

1

5

33

PAPUA BARAT

0

0

34

KALIMANTAN UTARA

0

3

203

1.592

JUMLAH



HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN DAERAH TERKAIT: Peningkatan peran Koperasi untuk mewujudkan Kedaulatan Energi • IDENTIFIKASI KOPERASI CALON PENGELOLA PLTMH • IDENTIFIKASI USAHA PRODUKTIF YANG AKAN DIKEMBANGKAN MELALUI PLTMH • KETERSEDIAAN FS DAN DED UNTUK PEMBANGUNAN PLTMH • PROPOSAL YANG SUDAH DILENGKAPI DENGAN RENCANA BISNIS YANG MEMUAT USAHA PRODUKTIF YANG AKAN DIKEMBANGKAN OLEH KOPERASI • SHARING DAERAH UTK : (1) Kekurangan anggaran PLTMH, (2) Tim Pengawas dan, (3) Monev.



HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN DAERAH Peningkatan peran Koperasi untuk mewujudkan Desa Wisata Hijau

• RENCANA PEMDA UTK PENGEMBANGAN DESA WISATA • FOKUS DI DAERAH PANGAN ORGANIK DAN PESISIR • KOMITMEN MASYARAKAT UTK TERLIBAT AKTIF



Terima Kasih KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DEPUTI BIDANG PRODUKSI Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta 12940, Indonesia



Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan KUMKM Tahun 2014

Recommend Documents