SAMBUTAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL Pendidikan Non Formal di dalam kondisi saat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam memenuhi hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global yang makin nyata. Pelaksanaan Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki populasi sangat besar, termasuk dalam ragam jenis dan fungsinya, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Kedudukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) dibentuk dan dioperasionalkan di tingkat pusat berdampak pada beban kerja BANPNF yang besar. Beban kerja tersebut meliputi proses administrasi pelaksanaan akreditasi, mulai dari sosialisasi dan lokakarya, pendaftaran, penugasan asesor, desk assessment, visitasi lapangan, validasi dan surveilen, sampai pengambilan keputusan tentang status akreditasi. Sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akreditasi program dan satuan PNF, maka ke depan akan semakin banyak program dan satuan PNF yang mengajukan permohonan akreditasi. Berdasarkan pertimbangan teknis dan acuan hukum serta peraturan yang terkait dengan BAN-PNF, sebagaimana disebutkan di dalam Permendiknas No.30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional, melalui kemitraan dengan Dinas Pendidikan Provinsi telah dicapai kesepakatan untuk membentuk Panita Ad Hoc BAN-PNF Provinsi. Hingga tahun 2012 sudah terbentuk sebanyak 15 Panitia Ad Hoc di 15 provinsi yang membantu pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis Akreditasi BAN-PNF. Terbitnya Permendikbud No.59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional yang menggantikan Peraturan Menteri di atas memberikan petunjuk tentang pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi PNF di tingkat provinsi oleh Gubernur dengan tugas dan fungsi yang sama dengan Panitia Ad Hoc yang dibentuk sebelumnya. Dengan penetapan statusnya oleh Gubernur, tugas dan fungsi dari Kelompok Kerja ini bisa menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu, khusus bagi Dinas Pendidikan Provinsi dalam mempersiapkan PNF untuk siap diakreditasi, disamping membantu BAN-PNF sesuai tugas yang sudah disebutkan dalam panduan Panitia Ad Hoc BAN-PNF Provinsi. Buku pedoman ini disusun dalam rangka mengatur sistem dan mekanisme pembentukan dan pengelolaan Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi, termasuk tatacara peralihan Panitia Ad Hoc menjadi Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur. Melalui pedoman ini diharapkan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam rangka percepatan dan perluasan pencapaian target akreditasi PNF.
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PNF PROVINSI
Jakarta, 1 Oktober 2014 Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 2014 Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
1
BAB I PENDAHULUAN
DAFTAR ISI SAMBUTAN DAFTAR ISI
2 3
I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan D. Ruang Lingkup
4 6 6 7
II.
PROSEDUR PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PNF PROVINSI A. Perubahan dari Panitia Ad Hoc Akreditasi PNF Provinsi menjadi Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi B. Prosedur Pembentukan Pokja Akreditasi PNF Provinsi
8 8
III. TATA KELOLA KELOMPOK KERJA AKREDITASI PNF PROVINSI A. Struktur Organisasi B. Kriteria dan Unsur Kepengurusan
11 12
IV. KEDUDUKAN , TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PENDANAAN A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi B. Pendanaan
13 14
V.
15
PENUTUP
A. Latar Belakang Peran dan fungsi pendidikan pada jalur nonformal semakin dirasakan penting oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan maraknya pendirian lembaga penyelenggara pendidikan non formal di berbagai pelosok tanah air. Menurut data resmi dari Dirjen PAUDNI, saat ini terdapat sekitar 189.963 satuan PNF dan 35.658 TK/RA/TKLB (sampai akhir Agustus 2013) di seluruh Indonesia dengan program yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan program-program kursus dan pelatihan baik berbasis teknologi maupun layanan jasa. Eksistensi program dan satuan pendidikan pada jalur nonformal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan program dan pengelolaan lembaga PNF di masyarakat. Hal ini sangat mendesak dilakukan di era globalisasi. Salah satu upaya peningkatan mutu dilakukan melalui kegiatan akreditasi untuk menilai kelayakan suatu program dan satuan PNF. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi. Lembaga pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Non Formal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). BAN-PNF adalah lembaga yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.59 tahun 2012 (menggantikan Permendiknas No. 30 tahun 2005) tentang Badan Akreditasi Nasional. BAN-PNF ditugaskan untuk melakukan penilaian kelayakan program
LAMPIRAN-LAMPIRAN
2
B. Dasar Hukum
dan satuan PNF di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan di dalam PP No.19 tahun 2005.
1. Sejak awal tahun 2008 kegiatan akreditasi PNF menggunakan 14 instrumen akreditasi program dan 3 instrumen akreditasi satuan. Sampai dengan 1 September 2013, secara bertahap telah berhasil diakreditasi 3419 program dan satuan PNF dari 33 provinsi, serta surveilen terhadap 600 program PNF yang telah terakreditasi. Akreditasi ini melibatkan 1000 orang asesor yang terbagi dalam 3 klasifikasi (muda, madya dan kepala).
2.
3. Kedudukan BAN-PNF hanya berada di tingkat pusat, sedangkan target dan cakupan lembaga PNF tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga keterjangkauan program dan satuan PNF untuk mengikuti proses akreditasi menjadi salah satu kendala tersendiri. Oleh karena itu bantuan pengelolaan dan pendelegasian tugas dalam bentuk Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi sangat diperlukan.
4. 5. 6. 7.
Sejalan dengan penerapan otonomi daerah dan Permendikbud No.59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, BAN-PNF memandang perlu untuk meningkatkan kerjasama dengan Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu pelaksanaan akreditasi.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal; Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional; Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 174/P/2012, tentang pengangkatan Anggota BAN PT, BAN S/M dan BAN-PNF; Renstra BAN-PNF tahun 2010 – 2014; Kebijakan BAN-PNF tahun 2013.
C. Tujuan Memberikan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan non formal, baik pemerintah (khususnya Dinas Pendidikan Provinsi) maupun masyarakat tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Kelompok Kerja Akreditasi PNF di tingkat Provinsi.
Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi yang dibentuk berdasarkan Permendikbud No.59 tahun 2012 merupakan pengganti Panitia Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan Permendiknas No.30 tahun 2005. Selanjutnya Panitia Ad Hoc BAN-PNF yang telah terbentuk di 15 provinsi diharapkan menyesuaikan statusnya menjadi Pokja Akreditasi PNF Provinsi.
3
BAB II PROSEDUR PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PNF PROVINSI
D. Ruang Lingkup Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi tersebut mencakup: 1. Pembentukan Pokja Akreditasi PNF Provinsi 2. Penetapan Struktur Organisasi Pokja Akreditasi PNF Provinsi 3. Penentuan Tugas dan Fungsi Pokja Akreditasi PNF Provinsi 4. Penetapan Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi 5. Pendanaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi 6. Penetapan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Hasil Akreditasi PNF di Provinsi.
A. Perubahan dari Panitia Ad Hoc BAN-PNF Provinsi menjadi Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi Perubahan tersebut dapat ditempuh dengan tiga cara sesuai kondisi masing-masing provinsi, sebagai berikut: 1. Panitia Ad Hoc BAN-PNF Provinsi yang sudah terbentuk dapat langsung dialihkan menjadi Pokja Akreditasi PNF Provinsi. 2. Panitia Ad Hoc BAN-PNF Provinsi yang sudah terbentuk dibubarkan dan dibentuk Pokja Akreditasi PNF Provinsi. 3. Provinsi yang belum membentuk Panitia Ad Hoc BAN-PNF Provinsi maupun Pokja Akreditasi PNF Provinsi segera membentuk Pokja Akreditasi PNF Provinsi. B. Prosedur Pembentukan Pokja Akreditasi PNF Provinsi Prosedur pembentukan Pokja Akreditasi PNF Provinsi diuraikan sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi Kegiatan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengundang unsur Akademisi di bidang pendidikan non formal, Forum Asesor, dan Organisasi Mitra PNF. Unsur Tim Seleksi terdiri dari: a) Dinas Pendidikan Provinsi b) BP-PAUDNI/PP-PAUDNI/BPKB Provinsi 4
c) Akademisi PLS/PNF d) Forum Asesor BAN-PNF Provinsi e) Organisasi Mitra PNF (HIMPAUDI, HIPKI, HISPPI, FK-PKBM, dll) Jumlah Anggota Tim Seleksi minimal 5 orang. Anggota Tim Seleksi tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi. Selanjutnya Tim Seleksi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bekerja melakukan seleksi calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi.
5. Mendapat surat rekomendasi dari pimpinan instansi/organisasi
f.
g.
2. Mekanisme Seleksi Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi Mekanisme seleksi Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi dilakukan secara terbuka dan obyektif melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sebagai berikut: a Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran mengikuti seleksi Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi. b Tim seleksi menerima dan menyeleksi berkas pendaftaran calon anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi c Wawancara Tim Seleksi terhadap calon anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi d Tim Seleksi memilih dan mengusulkan calon anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan Provinsi. e Kriteria / persyaratan calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi adalah sebagai berikut 1. Warga Negara Indonesia (ber-KTP Provinsi setempat) 2. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) 3. Kualifikasi akademik minimal S1, diprioritaskan dari bidang PNF/PLS 4. Berpengalaman sebagai praktisi di bidang Pendidikan Non Formal
h. i. j.
5
Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi berjumlah minimal 5 orang berasal dari unsur yang berbeda, dengan jumlah maksimal disesuaikan dengan kebutuhan provinsi yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan hasil pemilihan calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi kepada BAN-PNF untuk mendapatkan persetujuan. Susunan Calon Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi yang telah disetujui BAN-PNF diajukan ke Gubernur untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan masa tugas selama 3 tahun Pelantikan Anggota Pokja Akreditasi PNF dilakukan oleh Gubernur dan dikukuhkan oleh Ketua BAN-PNF. Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi akan dinilai kinerjanya oleh Gubernur c.q Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya melalui mekanisme seleksi dan penetapan kembali. Anggota yang akan ditetapkan kembali dibatasi maksimal 2 orang dari jumlah keanggotaan dan selebihnya merupakan anggota yang baru.
BAB III TATA KELOLA POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI
B. Kriteria dan Unsur Kepengurusan 1. Kriteria Kepengurusan Pokja Akreditasi PNF Provinsi direkrut dan diseleksi dengan persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia b. Ahli dan/atau orang yang berkompeten serta berpengalaman dalam bidang Pendidikan Non Formal
A. Struktur Organisasi Pokja Akreditasi PNF dibentuk oleh Gubernur dengan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota
2. Unsur Kepengurusan Unsur kepengurusan POKJA AKREDITASI PNF Provinsi minimum terdiri dari 5 orang (maksimal sesuai kebutuhan) yang berasal dari unsur: a. Dinas Pendidikan Provinsi b. PP-PAUDNI/BP-PAUDNI (khusus bagi Provinsi dimana terdapat PPPAUDNI/BP-PAUDNI Regional) c. Forum Asesor d. Organisasi Mitra PNF e. Akademisi / PerguruanTinggi
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Anggota Pokja Akreditasi PNF Provinsi dibentuk Sekretariat di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi yang dikelola oleh Kepala Sekretariat dan Staf dengan jumlah personil sesuai kebutuhan. Struktur Organisasi Pokja Akreditasi PNF Provinsi Ketua Sekretaris Sekretariat
Anggota
Anggota
Anggota 6
BAB IV
B. Pendanaan
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PENDANAAN
Pendanaan untuk kegiatan Pokja Akreditasi PNF Provinsi berasal dari APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai ketersediaan dana, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. Program dan kegiatan Persiapan Pelaksanaan Akreditasi PNF dibiayai melalui APBN, yaitu Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi, sesuai prioritas dan alokasi anggaran BAN-PNF.
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1. 2.
3.
Pokja Akreditasi PNF Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Tugas Pokok Pokja Akreditasi PNF membantu persiapan pelaksanaan akreditasi PNF dan membina mutu PNF terkait dengan akreditasi di masing-masing provinsi. Fungsi Pokja Akreditasi PNF Provinsi adalah : 1) Membantu persiapan pelaksanaan akreditasi: a. Mengkoordinasikan pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan akreditasi serta pengiriman berkas (Instrumen dan Dokumen Kelengkapannya) ke BANPNF. b. Bekerjasama dengan Forum/Asosiasi Asesor dalam membantu peningkatan kompetensi asesor akreditasi PNF di provinsi. c. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Pokja Akreditasi PNF 2) Membina mutu PNF Provinsi terkait dengan akreditasi: a. Melakukan Sosialisasi Akreditasi termasuk Lokakarya dan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi PNF. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau satuan PNF yang sudah terakreditasi.
b.
7
Program dan kegiatan pembinaan mutu PNF Provinsi terkait dengan akreditasi dibiayai melalui APBD Provinsi, seperti: 1) Fungsi Kesekretariatan Pokja Akreditasi PNF Provinsi 2) Sosialisasi dan Lokakarya Akreditasi 3) Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi PNF 4) Pemeriksaan permohonan dan kelengkapan berkas akreditasi, pendaftaran dan pengirimannya ke BAN-PNF 5) Peningkatan kompetensi asesor akreditasi PNF di provinsi 6) Monitoring dan evaluasi terhadap program atau satuan PNF yang sudah terakreditasi.
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN FORMAT STEMPEL POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI
Akreditasi PNF merupakan langkah penting untuk peningkatan mutu program dan satuan pendidikan non formal. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta berbagai pihak yang terkait.
STEMPEL:
Keberadaan Pokja Akreditasi PNF di Provinsi merupakan salah satu pendukung upaya peningkatan mutu program dan satuan PNF di daerah. Dengan pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pokja Akreditasi PNF Provinsi ini diharapkan Pokja Akreditasi PNF Provinsi dapat memiliki acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.
POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI JAWA TENGAH Ukuran: 7 x 4 cm
8
CONTOH FORMAT KOP SURAT POKJA AKREDITASI PNF PROVINSI: KELOMPOK KERJA
AKREDITASI PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI JAWA TENGAH Sekretariat: Jl. Pemuda No.10 Semarang
Nomor : 01/Pokja/DIY/X/2013 Lampiran: Perihal : Undangan Rapat Koordinasi
Semarang, 10 Oktober 2013
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Di – Semarang Dengan Hormat, Sehubungan dengan ………………….. Kami mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : ………………………………….. Waktu : ………………………………….. Tempat : ………………………………….. Agenda : ………………………………….. Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikian terima kasih. Kelompok Kerja Akreditasi PNF Provinsi Jawa Tengah, Prof. Dr. Rasdi Eko Siswoyo, M.Sc. Ketua 9
