KATA PENGANTAR
KEBIJAKAN AKREDITASI PENDIDIKAN NON FORMAL
Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia (SDM) terus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, yaitu: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan dasar itu, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 1993). Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sangat beragam jenis dan karakteristiknya. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) meliputi program pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar. Sedangkan, satuan PNFI terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis. Dalam rangka penjaminan mutu PNFI, maka diperlukan suatu sistem yang bersifat nasional dan terstandar. Dalam PP RI No.30/2005 tentang BAN PNF telah ditetapkan bahwa BAN PNF merupakan sebuah badan mandiri yang berwenang melakukan penilaian kelayakan terhadap satuan dan program PNFI berdasarkan atas kriteria tertentu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, BAN PNF perlu mengembangkan suatu kebijakan dasar tentang pelaksanaan dan mekanisme akreditasi terhadap satuan dan program PNFI. Kebijakan dasar tersebut dapat digunakan sebagai landasan pokok dalam mewujudkan satuan dan program PNFI yang berkualitas. Buku kecil ini hanya memuat pokok-pokok kebijakan yang ditempuh dalam melakukan asesmen tentang kelayakan (akreditasi) satuan dan program PNFI di Indonesia. Mudahmudahan informasi tentang pelaksanaan dan mekanisme akreditasi satuan dan program PNFI dapat tersosialisasi secara luas, sehingga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab satuan dan program PNFI untuk membangun mutu secara terencana dan berkelanjutan. Melalui program akreditasi PNFI ini diharapkan, kepastian dalam memperoleh layanan
yang berkualitas dapat diwjudkan secara sistemik dan nyata. Jakarta,2 Mei 2010 Ketua BAN PNF BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 2011
Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc. Ph.D NIP.19520313 197903 1 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAGIAN IV PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN AKREDITASI iii v
BAGIAN I PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang B. Landasan Hukum Akreditasi C. Sistem Akreditasi 1. Pengertian 2. Tujuan akreditasi 3. Fungsi Akreditasi 4. Ruang Lingkup Akreditasi
1 3 4 4 4 7 7
BAGIAN II DASAR AKREDITASI
9
A. Prinsip Dasar Akreditasi B. Standar akreditasi C. Instrumen
9 10 11
BAGIAN III LEMBAGA PELAKSANA AKREDITASI
13
A. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF) 1. Tugas Pokok dan Fungsi BAN PNF 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3. Tujuan 4. Sasaran
13 14 15 16 16
B. Asesor 1. Pengertian 2. Pelatihan 3. Peringkat Asesor
18 18 18 19
C. Pedoman Operasional 1. Acuan Normatif 2. Panduan mutu
19 19
A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN 1. Evaluasi dokumen (Desk Evaluation ) 2. Visitasi C. PENENTUAN HASIL DAN TINDAK LANJUT AKREDITASI 1. Hasil Akreditasi 2. Masa Berlaku Akreditasi 3. Pengaduan 4. Etika Pelaksanaan Akreditasi 5. Tata Krama BAGIAN VI PENUTUP
Bagian I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia (SDM) terus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Dengan dasar itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sistem pendidikan nasional sebagai tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya: UU RI No.20/2003), adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Salah satu jalur pendidikan adalah pendidikan non formal (selanjutnya disebut PNF) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
UU RI No.20/2003 pasal 4 ayat 6 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dengan demikian mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas, 1993). PNF telah melaksanakan 5000 program pendidikan keterampilan hidup, 3 jenis pendidikan usia dini dengan 56.544 program, 10.000 program pedidikan pember-dayaan perempuan, 120.000 pendidikan keaksaraan, 187 jenis ketrampilan dan pelatihan dalam bentuk kursus dengan 13.000 program 5000 serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PNF juga telah dikembangkan oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat dan daerah dengan berbagai pengembangan model dalam penyelenggaraan program. UPT tersebut adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) 5 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), 23 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), 350 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Dengan demikian dilihat dari sisi jumlah, PNF sudah cukup maju, namun dilihat dari sisi mutu dan kelayakan, kinerja PNF masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Ilmu dan teknologi terus berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Kondisi ini memaksa para pengelola PNF untuk terus bergerak maju dalam memberikan layanan pendidikan yang layak bagi warga masyarakat, sehingga mereka dapat merebut peluang yang terus berkembang. Hanya warga masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap maju yang akan mampu memanfaatkan lingkungan yang terus berkembang. Sebagai upaya untuk mengenali dan menditeksi program dan satuan PNF yang perlu ditingkatkan kelayakannya, maka program dan satuan PNF yang ada perlu diakreditasi.
B. Landasan Hukum Akreditasi 1.
2.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; UU RI No 20/2003 Pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya: PP RI No.19/2005) pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Sejalan dengan itu, Pasal 87 ayat (1c) PP RI No. 19/2005 menyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi PNF dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional PNF (selanjutnya:BAN PNF). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal (selanjutnya disebut BAN PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan non formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal
6.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal
C. Sistem Akreditasi 1.
Pengertian
Pengertian mencakupi pengertian akreditasi, program dan satuan pendidikan non formal 1.1
Akreditasi
Berdasarkan UU RI N0. 20/2003 Pasal 60 ayat (1) dan (3), akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dapat berbentuk standar seperti yang termaktub dalam Pasal 35. ayat (1) yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas: standar isi, stándar proses, stándar kompetensi lulusan, stándar tenaga kependidikan, stándar sarana dan prasarana, stándar pengelolaan, stándar pembiayaan, dan stándar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 1.2
Program Pendidikan Non Formal
Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) UU RI N0. 20/2003 disebutkan bahwa Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Sedang pasal 15 menyebutkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Khusus pada jalur pendidikan non formal sebagai tersebut pasal 26 ayat 3 UU RI NO 20/2003 menyatakan bahwa Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kinerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Mengacu pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) dan pasal 15 tersebut dapat rumuskan bahwa Program Pendidikan Non Formal adalah jenis pendidikan yang ada pada jalur non formal yang mencakupi ( menurut penjelasan pasal 26 ayat 3): a. Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. b. Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. c. Program pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. d. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. e. Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengankebutuhan dunia kerja. 1.3 Satuan Pendidikan Non Formal Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 10 UU RI NO 20/2003 satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal sedang menurut pasal 26 ayat 4 yang dimaksud dengan satuan pendidikan nonformal terdiri atas (1) lembaga kursus, (2) lembaga pelatihan, (3) kelompok belajar, (4) pusat kegiatan
belajar masyarakat, dan (5) majelis taklim, serta (6) satuan pendidikan yang sejenis. 1.4
Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan
Secara khusus disebutkan dalam pasal 26 ayat 5 bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dan pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. 1.5
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Secara khusus sebagai tersebut dalam Pasal 28 ayat 4 yang menyebutkan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Di perjelas dalam penjelasan pasalnya dikatakan pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Dengan demikian akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan dan program pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
5) Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengankebutuhan dunia kerja. Dengan pendekatan pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
2.
Tujuan Akreditasi Tujuan Akreditasi untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 3.
Fungsi Akreditasi
Fungsi akreditasi pada dasarnya adalah melakukan penilaian terhadap program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan melakukan asesmen program dan satuan pendidikan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (confirmaty). Hasilnya sebagai rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah. 4.
Ruang Lingkup Akreditasi
b.
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: 1)
lembaga PAUD,
2)
lembaga kursus,
3)
lembaga pelatihan,
4)
kelompok belajar,
Ruang lingkup akreditasi mencakupi berbagai
5)
pusat kegiatan belajar masyarakat,
a. Program pendidikan non formal sebagai berikut:
6)
majelis taklim, dan pendidikan anak usia dini berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), serta satuan pendidikan yang sejenis.
1) Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 2) Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. 3) Program pendidikan pemberdayaan perempuan harkat dan martabat perempuan.
untuk mengangkat
4) Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
7)
Bagian II DASAR AKREDITASI A. Prinsip Dasar Akreditasi Pelaksanaan akreditasi PNF akan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik secara opsional, obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Bentuk akuntabilitas adalah sebagai bagian tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar dan kriteria yang terbuka sehingga penilaian harus dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif dan adil yang dapat mengggambarkan ketepatan pengukuran dan evaluasi secara komprehensip terhadap unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program sehingga menunjukkan suatu kelayakan atau kepantasan bagi satuan dan program PNF. Akreditasi PNF bersifat pilihan (opsional ) pada semua satuan dan/atau program yang menginginkan atau membutuhkan asesmen untuk mengukur mutu dan akuntabilitas lembaganya secara jujur dan sistematis. Satuan dan program PNF dapat mempersiapkan diri dengan membuat pilihan yang tepat untuk mengikuti proses akreditasi,sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Proses dan hasil akreditasi dapat diketahui secara terbuka oleh pihak yang menilai dan yang dinilai. Dengan demikian hasil akrditasi harus dipertahankan secara berkelanjutan melalui kegiatan surveilan. B. Standar akreditasi Akreditasi adalah kegiatan penilaian terhadap kelayakan suatu program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh undangundang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNF. Setiap
program dan satuan PNF harus memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/U/2001 tanggal 19 April 2001. Dalam UU RI No 20/2003 Pasal 35 ayat (1), aspek yang perlu di standarisasi terdiri atas 8, yaitu: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, (5) sarana dan prasarana, (6) pengeloaan, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian. Ke delapan standar ini harus ditingkatkan secara berencana, berkala, dan berkelanjutan. Hal ini dapat diartikan bahwa akreditasi adalah upaya menstandarisasi ke delapan hal tersebut. Parameter akreditasi satuan dan program PNF menggunakan standar yang ditetapkan oleh BSNP. Secara rinci, ke delapan standar tersebut adalah sebagai berikut (sebagai contoh untuk program Paket A). 1.
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan PNF Paket A yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2.
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan PNF Paket A.
3.
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan PNF Paket A. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam program PNF Paket A;
6.
Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan program PNF Paket A;
7.
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun untuk program PNF Paket A;
8.
Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik program PNF Paket A.
C. Instrumen Instrumen Akreditasi yang digunakan meliputi wawancara, daftar isian, observasi, studi dokumentasi, yang dikembangkan berdasarkan standar BSNP. Instrumen akreditasi untuk tiap variabel dan indikator pada tiap program dan/atau satuan pendidikan PNF harus meliputi (1) aspek yang harus ada, (2) aspek yang seharusnya ada, dan (3) aspek yang sebaiknya ada. Aspek yang harus ada, seharusnya dan sebaiknya merupakan indikator yang berkaitan kekurangan/kesalahan besar (major defects) sedang/kecil (minor defects) dan kesalahan untuk ditinjau kembali (observe defects) satuan dan program PNF. Panduan teknis termasuk instrumen akreditasi dibuat dan dijabarkan lebih lanjut sehingga penilaian oleh asesor dapat lebih objektif, valid dan reliabel.
Bagian III LEMBAGA PELAKSANA AKREDITASI A. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF) Berdasarkan Undang Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Lembaga pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN PNF (PP no 19 tahun 2005 pasal 87 ayat 1c). BAN PNF bersifat independen yang dibentuk dengan Permen No. 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal, dan keanggotaan BAN PNF diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Keanggotaan BAN PNF terdiri atas ahli-ahli dan/atau orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan non formal, bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen, pendidikan, dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Jumlah anggota BAN PNF berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. Ketua dan Sekretaris BAN PNF dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan suara terbanyak. Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi dalam 4 komisi yaitu, 1. 2. 3. 4.
Pelaksana akreditasi Penjaminan mutu, perencanaan dan pengembangan, pendataan dan sistim informasi manajemen
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAN PNF di lengkapi dengan sekretariat. Kepala Sekretariat BAN-PNF dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Sekretariat
BAN PNF dalam melaksanakan kegiatan operasional di lengkapi dengan bagian administrasi, pelaksanaan akreditasi, penjaminan mutu, perencanaan dan pengembangan, pendataan dan sistim informasi manajemen. BAN PNF dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat tim ahli, tim asesor dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan. 1.
Tugas Pokok dan Fungsi BAN PNF
BAN PNF bertugas menetapkan kebijakan dan sistem akreditasi PNF yang dapat dirinci sebagai berikut. a. Merumuskan kebijakan, prosedur, dan perangkat akreditasi; b. Merumuskan criteria dan perangkat akreditasi pendidikan non formal untuk diusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional; c. Merancang program kerja tahunan dan lima tahunan; d. Menyelenggarakan sosialisasi tentang program dan kegiatan;
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran a.
Mengingat sifat dan karakteristik perkembangan ipteks yang sangat dinamis dan cepat, maka visi yang ingin diwujudkan ke depan adalah: “Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya dan berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi satuan dan program pendidikan non formal“ b.
1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi pendidikan non formal; 2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi pendidikan non formal ; 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi pendidikan non formal ; 4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan akreditasi pendidikan non formal ; 5. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan akreditasi pendidikan non formal ; 6. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi pendidikan non formal;
Menetapkan sertifikasi hasil akreditasi dan mengumkan hasilnya;
g. Melakukan Surveilen dan Sistem Pengawasan Evaluasi dan Monitoring (SPEM) pada persiapan, pelaksanaan, dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi; h. Melakukan ketatausahaan BAN PNF;
i. Membangun dan memfungsikan sistem informasi manajemen serta pangkalan data BAN PNF; j.
Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi secara nasional.
k.
Penghubung dengan badan akreditasi lainnya.
l.
Membuat laporan bulanan dan tahunan.
Misi
Visi di atas mengisyaratkan adanya serangkaian upaya dan kegiatan yang sistemik, terkendali, terencana, dan terstruktur, sehingga visi tersebut dapat diejawantahkan secara efisien dan efektif. Berdasarkan atas keinginan yang tersurat dalam visi, maka misi yang dianggap relevan dapat dijabarkan sebagai berikut.
e. Melakukan akreditasi terhadap satuan dan program; f.
Visi
3.
Tujuan
Kegiatan akreditasi PNF dapat dirinci menjadi tujuan umum dan khusus.
3.1 Tujuan Umum
3)
kelompok belajar,
Secara umum, kegiatan akreditasi PNF bertujuan untuk memberikan asesmen (assessment) secara obyektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program dan satuan PNF berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
4)
pusat kegiatan belajar masyarakat,
5)
majelis taklim, dan
6)
pendidikan anak usia dini berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), serta satuan pendidikan yang sejenis dengan ruang program yang ada di dalam kelembagaan PNF tersebut.
3.2 Tujuan Khusus a) terwujudkannya kebijakan akreditasi pendidikan non formal; b) terwujudnya pedoman operasional yang mengandung kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan non formal; c) terlaksanakannya akreditasi dan evaluasi pelaksanaan akreditasi serta surveilan dalam menjaga hasil akreditasi pendidikan non formal; d) terwujudnya rekomendasi tidak lanjut hasil akreditasi ; e) tersebarkannya informasi tentang hasil akreditasi kepada masyarakat dan pihak terkait; f) terlaksananya penjaminan mutu ketatausahaan BAN PNF berdasarkan kebijakan operasional yang terkandung dalam panduan mutu BAN PNF; g) terwujudnya laporan hasil akreditasi kepada Menteri Pendidikan Nasional; h) terbangunnya kerjasama antar badan akreditasi dan sertifikasi nasional dan internasional yang terkait, serta dengan badan-badan atau lembaga pemerintah maupun swasta lainnya. 4.
Sasaran
Sasaran akreditasi terdiri atas satuan dan program PNF yang dapat dirinci sebagai berikut: 4.1 Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: 1)
lembaga kursus,
2)
lembaga pelatihan,
4.2 Program sebagai ruang lingkup lembaga PNF terdiri atas berbagai program sebagai berikut. 1) Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 2) Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. 3) Program pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. 4) Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. 5) Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan pendekatan pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
B. Asesor
2) Asesor Madya (Intermediate Assesors)
1.
3) Asesor Muda (Apprenticed Assesors) Peringkat asesor didasarkan atas pengalaman dalam melaksanakan asesmen dalam bidang PNF. Peringkat asesor lebih lanjut akan diatur dalam pedoman tersendiri.
Pengertian
Asesor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen satuan/program PNF. Untuk mendukung pelaksanaan akreditasi program dan lembaga PNF, diperlukan tenaga-tenaga yang profesional sebagai tenaga asesor, yang bertugas untuk melakukan asesmen terhadap satuan dan program yang mengajukan untuk di akreditasi. a)
Persyaratan Asesor
Untuk menjadi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. a. Memahami program PNF b. Memiliki pengalaman sebagai praktisi di bidang PNF c. Lulus pelatihan asesor dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor akreditasi PNF d. Bersedia membantu BAN PNF b) Rekruitmen Asesor Rekruitmen asesor dilaksanakan dengan cara terbuka untuk memperoleh asesor yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2.
Pelatihan
Kegiatan pelatihan asesor dikoordinasikan pelaksanaannya oleh BAN PNF dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.
3. Peringkat Asesor Untuk menjamin kualitas (quality assurance) akreditasi PNF diperlukan asesor yang kredibel, akuntabel, dan profesional sehingga seorang asesor dikategorikan ke dalam 3 (tiga) peringkat sebagai berikut. 1) Asesor Kepala (Lead Assesors)
C. Pedoman Operasional 1.
Acuan Normatif
Dalam rangka menjaga sistem akreditasi PNF yang kredibel, akuntabel maka seluruh komponen organisasi dan sistem BAN PNF harus kompeten dan berkesesuaian dalam implementasinya dengan standar lembaga akreditasi, seperti. 1) ISO/IEC 19011:2002 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing. 2) ISO/IEC 17011:2004 : Conformity Assessment General Requirements for Accreditation Bodies. 2.
Panduan mutu
Panduan mutu merupakan panduan kerja BAN PNF agar kredibel, kompeten, akuntabel, mandiri dan memenuhi ketertelusuran (traceable) sebagai yang disyaratkan dalam sistem akreditasi dan lembaga akreditasi pada umumnya maka BAN PNF menggunakan panduan mutu yang terkini (up date) dengan selalu melakukan pernyempurnaan secara terus menerus. Panduan mutu BAN terdiri atas 4 level,yakni: panduan mutu, prosedur, instruksi kerja dan formulir untuk rekaman kegiatan BAN PNF. Panduan mutu ini terdiri atas (1) Ruang Lingkup (2) Acuan Normatif (3) Definisi (4) Organisasi (5) Manajemen (6) Sumber Daya Manusia (7) Proses Akreditasi. Setiap komponen panduan mutu tersebut dilengkapi dengan prosedur, instruksi kerja dan formulir dengan rekaman kegiatan.
Bagian IV PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN AKREDITASI Prosedur dan mekanisme pelaksanaan akreditasi terdiri dari 3 tahap yaitu persiapan, pelaksaan dan penentuan hasil dan tindak lanjut akreditasi: A. Persiapan 1. Mengikuti workshop yang diselenggrakan oleh BAN PNF 2. Memenuhi persyaratan untuk diakreditasi Setiap satuan dan program PNF yang ingin diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
PNF
d. Menyerahkan laporan hasil evaluasi diri ke BAN PNF B. Pelaksanaan 1.
Evaluasi dokumen (Desk Evaluation )
Evaluasi dokumen adalah penilaian kelengkapan dokumen hasil evaluasi diri satuan dan program PNF setelah dokumen diterima dan diperiksa kelengkapannya oleh sekretariat BAN PNF dan dibuat laporannya. Selanjutnya dilakukan audit dokumen oleh tim asesor yang ditugaskan oleh BAN PNF. Hasil audit dokumen dipergunakan untuk rencana pelaksanaan visitasi.
a. Telah memenuhi persyaratan perijinan satuan dan/atau program PNF sesuai UU RI No.30/2003 Pasal 62.
2. Visitasi
b. Telah melakukan kegiatan-kegiatan PNF minimal 1 tahun setelah mendapat ijin Kemendiknas.
Visitasi adalah kegiatan kunjungan yang dilakukan tim asesor untuk meneliti kesesuaian dokumen/rekaman dengan kondisi yang ada di lapangan atau kesusaian dengan standar, Visitasi dilaksanakan
c. Telah melakukan evaluasi diri secara sistematis dan teratur dengan maksud agar dapat memastikan bahwa program/satuan PNF telah dapat menjamin kualitasnya. d. Satuan PNF yang ingin diakreditasi harus mengajukan permohonan untuk diakrediatsi kepada BAN PNF. 3.
c. Memahami standar dan penjaminan mutu penyelenggaraan dengan menggunakan pedoman BAN No 201
Evaluasi Diri Evaluasi diri adalah pengukuran atas kemampuan yang dinilai oleh diri sendiri dengan tujuan untuk memastikan bahwa satuan dan program PNF layak untuk di akreditasi. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh satuan PNF yang mengajukan keinginannya untuk diakreditasi adalah sebagai berikut. a. Mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi diri b. BAN akan mengirim perangkat evaluasi diri
1. Setelah suatu satuan dan program PNF menyerahkan hasil evaluasi diri dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi. Setelah dilakukan kajian dokumen dan rekaman oleh BAN PNF maka asesor akan melakukan kunjungan (visitasi). 2. Dilakukan dalam rangka melakukan surveilan hasil akreditasi dengan pemberitahuan terlebih dahulu atau tidak kepada satuan dan program PNF. C. PENENTUAN HASIL DAN TINDAK LANJUT AKREDITASI 1.
Hasil Akreditasi
Penilaian hasil evaluasi dokumen (desk evaluation & audit dokument) dan hasil evaluasi lapangan menjadi bahan penentuan hasil akreditasi.
Hasil akreditasi adalah pernyataan kesesuaian (conformity) dengan standar atau kelayakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bukan penghargaan (reward). Dengan demikian hanya ada status terakreditasi (acrredited) dan non akreditasi (non accredited). Sedang penghargaan merupakan sistem tersendiri yang dikenal dengan sistem penghargaan Malcom Baldrige (System Malcolm Baldrige Quality Award).
3. Pengaduan a.
Penyelenggara program dan/atau satuan PNF dapat mengajukan keberatan hasil akreditasi kepada BAN PNF. b. Pengaduan dipelajari dan diputuskan oleh BAN PNF. c. Hasil verifikasi/evaluasi akan disampaikan BAN PNF. SKEMA PROSEDUR AKREDITASI TERLIHAT DALAM BAGAN TERSEBUT DIBAWAH INI
Hasil Akreditasi PNF ditentukan oleh rapat pleno BAN PNF atas dasar laporan asesment lapangan dari tim asesor. Hasil akreditasi dinyatakan dengan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan BAN PNF dan di tandatangani oleh Ketua BAN PNF. Sertifikat akreditasi memuat pernyataan hasil akreditasi satuan pendidikan dengan lingkup program tertentu yang dimintakan akreditasi dan spesifik. 2.
Masa Berlaku Akreditasi
Setiap satuan pendidikan dan programnya yang telah memperoleh status terakreditasi selanjutnya harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Masa berlaku status akreditasi setiap satuan PNF adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya status akreditasi. b. Satuan PNF yang masa berlaku status akreditasinya sudah berakhir hingga 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa status akreditasinya belum mengajukan permohonan untuk diakreditasi maka status akreditasinya dinyatakan berakhir. c. Satuan PNF yang masa berlaku status akreditasinya sudah berakhir dan telah mengajukan permohonan untuk diakreditasi tetapi belum dilakukan proses akreditasi maka status akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku. d. Bagi satuan PNF dan programnya yang tertunda akreditasinya karena telah melebihi batas waktu proses akreditasi yang disediakan (maksimal 1 tahun) belum juga melengkapi persayaratan yang ditentukan maka harus mengajukan permohonan ulang proses akreditasinya.
4.
Etika Pelaksanaan Akreditasi
Dalam pelaksanaan akreditasi, perlu dibangun kerja sama timbal balik, baik yang di akreditasi maupun yang mengakreditasi. Kerja sama akan banyak membantu keberhasilan akreditasi. Untuk itu perlu disusun beberapa etika meliputi tata perilaku, tata krama, tata tertib, yang perlu diikuti dan dianut
sehingga etika itu menjadi budaya organisasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang pada garis besarnya terdiri atas: 4.1 Tata Perilaku a.
Kejujuran
Pada pengumpulan data, tim penilai/asesor bersikap dan berperilaku jujur, hindari niat untuk merendahkan atau memperkecil nilai yang diakreditasi, disisi lain yang diakreditsi harus bersedia mengungkap semua informasi yang dibutuhkan oleh tim Akreditasi, memberi izin bagi tim untuk melakukan wawancara, pengamatan secara bebas tanpa ada halangan yang disengaja. Tim dapat melihat, membaca semua dokumen yang ada kaitannya dengan akreditasi. Kedua sisi baik tim penilai maupun yang dinilai harus jujur, terbuka dan bersahabat. b.
Kemandirian
Sebelum mengajukan diri untuk diakreditasi, pemilik program atau lembaga melakukan evaluasi sendiri program atau lembaganya tanpa dipengaruhi atau minta tolong dilakukan orang lain. Demikian juga tim penilai/asesor harus mandiri dan menghindarkan diri dari memasukkan unsur kepentingan pribadi atau orang lain, dan tidak diperkenankan melakukan intimidasi dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tugas sebagai penilai lembaga tertentu diluar yang di akreditasi. c.
Keadilan
Dalam melakukan penilaian, semua program atau lembaga harus diperlakukan sama, tidak diperkenankan menunjukkan perlakuan yang berbeda dengan dalih dan alasan apapun. Siapapun yang akan diakreditasi diperlakukan sesuai kebijakan yang dianut Badan Akreditasi. Tim tidak diperbolehkan membuat anggapan awal yang sifatnya pembedaan, terhadap program, lembaga yang akan di akreditasi.
d.
Kesetaraan
Dalam mengumpulkan informasi baik tim penilai maupun pemberi informasi memiliki posisi yang setara, sehingga masing masing dapat melakukan pengaduan apabila diperlakukan tidak adil karena dianggap sebagai penderita karena sedang di akreditasi. Tim penilai bukan atasan dan penentu, tetapi rekan yang akan membantu agar pelaksanaan akreditasi berjalan dengan baik. e.
Kebenaran
Akreditasi didasari hasil penilaian diri sendiri, apabila yang diakreditasi menyembunyikan hal yang sebenarnya tidak ada, akan mengakibatkan hasil akreditasi menjadi bias dari kenyataan. Kesungguhan dan kebenaran memberi informasi baik pada evaluasi diri sendiri maupun pada pengumpulan data oleh tim asesor, harus selalu berpedoman pada azas kesungguhan, tanggung jawab dan kebenaran. Semua data yang diberi akan menjadi tanggung jawab pemberi. Menutupi ketidak benaran akan terpaksa menimbulkan kebohongan berkelanjutan, antara lain hasil nilai akreditasi akan tidak menggembirakan. f.
Kerahasiaan
Apapun hasil informasi yang diperoleh tim asesor, tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kepada orang lain. Informasi hanya untuk BAN PNF dan yang dinilai. g.
Kelayakan
Dalam melakukan pengumpulan informasi, tim asesor harus tetap mengingat bahwa akreditasi adalah untuk meningkatkan kelayakan program atau lembaga yang diakreditasi, dengan demikian jangan ada niat untuk menyulitkan yang di akreditasi, dengan dalih apapun. h. Profesional Dalam mengumpulkan informasi, tim asesor harus menunjukkan tingkat kemampuan, pengetahuan yang pantas menjadi pelaksana akreditasi. Semua perilaku yang tidak menunjukkan kehandalan yang bertanggung jawab harus dihindari. Sopan santun dan perilaku hormat, kepiawaian harus didahulukan.
5.
Tata Krama
Akreditasi dilakukan dengan tujuan mulia, untuk itu hendaknya pengumpulan data yang dilakukan baik dengan wawancara, diskusi, studi dokumentasi maupun menggunakan angket, harus mengikuti dan menghargai nilai-nilai budaya dilingkungan yang diakreditasi. Diharapkan penilaian dilakukan sebagai berikut. 5.1 Tidak menempatkan diri sebagai atasan yang menentukan segala sesuatu; 5.2 Tidak menunjukkan sikap menekan atau mengintimidasi; 5.3 Tidak meminta data yang tidak ada dalam instrumen; 5.4 Menghindari perbuatan menggurui; 5.5 Menghindari melakukan kesepakatan dalam arti negatif; 5.6 Menerima alasan yang dikemukakan oleh yang diakreditasi tanpa adu argumen; 5.7 Membangun persahabatan dan rasa percaya bagi yang diakreditasi; 5.8 Menunjukkan tingkah pola perbuatan yang kompak dan bersahabat; 5.9 Tidak meminta apapun untuk kepentingan pribadi;
5.10 Tidak mengeluarkan dana yang bersifat menekan.
Bagian V PENUTUP Kebijakan dasar BAN PNF dalam menyelenggarakan akreditasi terhadap satuan dan program hanya memuat hal-hal pokok dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan beberapa pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis yang diperlukan untuk menjalankan sistem akreditasi dan operasionalisasi program BAN PNF. Kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh PNF dan pihak terkait dengan sistem akreditasi BAN PNF.
