Kajian Awal
LAPORAN KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN NON FORMAL
KAJIAN DOKUMEN, KONSEP DAN PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN NONFORMAL DISKUSI HASIL KAJIAN KURIKULUM PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KURIKULUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Jakarta, 2008
Abstrak Pendidikan nonformal banyak diminati masyarakat kita karena bayaknya bidang yang digarap pada pendidikan nonformal mulai dari pendidikan anak usia dini, program keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan beragam bidang kekursusan baik yang bersifat akademis dan keterampilan vokasional. Salah satu yang menentukan keberhasilan pendidikan nonformal adalah tentang kurikulum yang digunakan, pada program kekursusan hal ini disertivikasi oleh lembaga standar provesi dan masyarakat. Lembaga kekursusan yang baik pasti akan berkembang dan diterima masyarakat namun banyak lembaga yang mati dan ditinggal masyarakat karena outputnya tidak baik. Kurikulum pada bidang-bidang tersebut perlu dikaji sehingga dapatlah dihasilkan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dilakukan baru dua langkah kegiatan namun tetap melibatkan banyak pihak yaitu; Puskur, pakar dari universitas (PT), Dinas Pendidikan, guru , pamong belajar,dan para praktisi pendidikan Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini melalui Kajian dokumen, Kajian pelaksanaan standar isi di lapangan,
1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi pendidikan mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan pada beberapa aspek pendidikan. Kurikulum Pendidikan Non Formal pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan kebijakan. Menurut UU Sisdiknas 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) ”jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”, kemudian menurut Pasal 26 ayat (2): ”Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional” dan ayat (3) menyatakan bahwa “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”. Selain itu juga ada memperhatikan adanya Keputusan Menteri No. 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Pendidikan Non Formal, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ) Salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dunia pendidikan nasional di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber saya manusia Indonesia. Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia. Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum di masa depan perlu dirancang sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan secara proaktif sebagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan peserta didik. Isu yang berkembang saat ini di masyarakat terkait dengan kurikulum pendidikan non formal adalah terkait dengan pendidikan keaksaraan, di mana pendidikan
2
tersebut sebenarnya dirancang terutama untuk mengakomodasi keberagaman potensi peserta didik. Sehubungan dengan hal itu, Pusat Kurikulum perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai isu yang berkaitan dengan pendidikan non formal. Untuk menjawab tantangan di atas, Pusat Kurikulum telah menyelenggarakan kegiatan Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Non Formal yang mencakup kajian terhadap dokumen, kajian konsep dan pelaksanaan kurikulum. Kegiatan ini membahas konsep dan falsafah pengembangan kurikulum dan penerapannya di lapangan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak di antaranya nara sumber dari Perguruan Tinggi, konsorsium, tutor/pamong belajar dari PKBM/SKB, BPKB, Dinas pendidikan dan para praktisi pendidikan terkait. Dari hasil kajian kurikulum tersebut masih perlu ditindaklanjuti. Untuk memperoleh rumusan tentang konsep dan pelaksanaan kurikulum pendidikan keaksaraan yang lebih tajam dan komprehensif, maka perlu diselenggarakan pertemuan dalam bentuk workshop. Hal ini dimaksudkan untuk mendiskusikan hasil kajian kurikulum sebagai bahan analisis untuk menyusun rekomendasi kebijakan kurikulum pendidikan keaksaraan. B. Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk: Memperoleh rumusan tentang konsep dan pelaksanaan kurikulum pendidikan nonformal yang lebih tajam dan jelas sebagai bahan analisis untuk rekomendasi kebijakan kurikulum nonformal . C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian kurikulum Pendidikan nonformal meliputi 1. Pendidikan keaksaraan tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat mandiri. 2. Pendidikan kekursusan 3. Pendidikan kesetaraan program Paket A, B, dan C 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini C. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah data dan informasi yang dapat melihat profil pelaksanaan kurikulum pendidikan non forma l
3
BAB II KERANGKA BERFIKIR Jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan / atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (UU No 20 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 26). Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi serta untuk bekerja dan usaha mandiri. Dalam penjelasan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. Oleh karena itu penyusunan kurikulum disusun mengacu Permendiknas No. 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Programpaket A, B, dan C.
Kursus dan pelatihan memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten agar mampu bekerja dan / berusaha secara mandiri, pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan Tidak/ Belum pernah Sekolah Tidak/Belum tamat SD Tamat Sd SMTP umum SMTP Kejuruan SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II Akademi /Diploma III Universitas
L 45.541 270.828 1.565.484 1.395.340 106.517 1.441.324 667.440 47.803 73.579 179.557 5.793.413
P Jumlah 100.209 145.750 249.488 520.316 1.188.064 2.753.548 1.057.590 2.452.930 83.615 190.132 1.189.036 2.630.360 447.235 1.114.675 103.282 151.085 105.652 179.231 230.333 409.890 4.754.504 10.547.917
% 1,38 4,93 26,11 23,26 1,80 24,94 10,57 1,43 1,70 3,89 100,00
K D Jumlah 46.184 99.566 145.750 180.979 339.337 520.316 1.080.513 1.673.035 2.753.548 1.263.650 1.189.280 2.452.930 99.916 90.216 190.132 1.820.404 809.956 2.630.360 797.814 316.861 1.114.675 94.208 56.877 151.085 145.617 33.614 179.231 343.418 66.472 409.890 5.872.703 4.675.214 10.547.917
% 1,38 4,93 26,11 23,26 1,80 24,94 10,57 1,43 1,70 3,89 100,00
Sumber : Sakernas, BPS 2007 (No 4 s.d 7 = 6.388.000 orang)
Saat ini program pendidikan yang berada pada jalur pendidikan vokasi dan kecakapan hidup yang memiliki fungsi utama dalam menyiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia sedang terkena imbas, hal ini dikarenakan adanya tudingan bahwa berbagai elemen pendidikan yang ada pada jalur tersebut tidak mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing. Hal ini dapat diperlihatkan pada tabel di bawah ini.
4
No. Pulau Pernah bekerja Tidak pernah bekerja Jumlah 1 Sumatera 740.519 1.322.360 2.062.879 2 Jawa 3.521.804 3.214.802 6.736.606 3 Bali + NTT 146.126 195.460 341.586 4 Kalimantan 183.321 305.957 489.278 5 Sulawesi 208.376 512.787 721.163 6 Maluku & Papua 40.835 155.570 196.405 Jumlah 4.840.981 5.706.936 10.547.917
% 20 64 3 5 7 2 100
Sumber : Sakernas, BPS 2007
Jika ditilik lagi lebih seksama gejala ini akan semakin mengkhawatirkan, karena era pasar global sudah kian dekat, era perdagangan jasa semakin bebas di bawah naungan WTO kelak akan menyebabkan mobilisasi tenaga kerja dan profesional antarnegara kian intens. Pasar tenaga domestik harus mampu mengantisipasi pertarungan dan persaingan tenaga kerja dengan negara lain sejak dini. Antisipasi yang harus dilakukan adalah dengan meredefinisi dan mereposisi kembali peran dan fungsi pendidikan dan pelatihan di Indonesia dengan melakukan adaptasi sepadan atas visi, misi dan strategi dari lembaga pendidikan dan pelatihan terkait. Pada bidang pendidikan kesetaraan harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. b. Beragam dan terpadu Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jalur, jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5
d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menjamin relevansi program Paket A, Paket B, dan Paket C dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional mutlak harus dilaksanakan. e. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan. f. Belajar sepanjang hayat Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. g. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kerangka teoretik ini dilakukan pengkajian baik dari segi dokumen maupun dari pelaksanaannya. Kegiatan kajian ini hanya dapat dilakukan sebanyak 2 langkah kegiatan sehingga baru dilakukan pengkajian dokumen dan diskusi tentang hasil kajian dokumen. Dari 2 kegiatan ini dapat diperoleh informasi bahwa kurikulum kekursusan dan kurikulum PAUD non formal belum jelas kurikulum mana yang digunakan sehingga dalam melakukan pengkajian kekursusan perlu ada pembatasan jenis kekursusan yang akan dikaji dan PAUD masih menggunakan kurikulum lama yang relatif sama dengan PAUD formal sehingga tampak tumpang tindih.
6
BAB III PELAKSANAAN A. Pelaksanaan Langkah Pengambilan Data Lapangan Pengambilan data dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta tanggal 21-25 Pebruari 2008 Data dan informasi yang didapat adalah hasil kajian dokumen, konsep, dan pelaksanaan pendidikan non formal,. Mencakup Keaksaraan, kesetaraan, kekursusan dan PAUD nonformal. Dalam kegiatan ini terjadi kerancuan karena kekursusan dan PAUD nonformal tidak sesuai dengan harapa, hal ini karena begitu beragamnya bidang pendidikan kekursusan dan ketidaktahuan peserta PAUD non formal karena mereka berpendapat bahwa kurikulum PAUD, TK yang berkaitan dengan pendidikan usia dini berbeda, Strategi kegiatan dilakukan dengan penjelasan strategi kerja kemudian berkelompok melakukan pengkajian dokumen, konsep dan pelaksanaannya. Dan pada kegiatan akhir dilakukan prentasi untuk masing-masing kelompok
B. Pelaksanaan Langkah Diskusi Kegiatan diskusi hasil kajiandilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 – 21 Maret 2008 Kegiatan dilaksanakan melalui workshop dan diskusi fokus mengenai hasil kajian dokumen, kajian konsep dan pelaksanaan kurikulum untuk pendidikan keaksaraan. Selanjutnya dari hasil diskusi kelompok kajian dirumuskan suatu kesimpulan dan rekomendasi untuk jangka pendek dan jangka panjang sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan berkenaan dengan pendidikan keaksaraan.
7
BAB IV PEMBAHASAN
Kajian dokumen, konsep dan pelaksanaan kurikulum pendidikan nonformal hanya dilakukan 2 tahap kegiatan padahal kegiatan ini seharusnya dilakukan sebanyak 6 tahap. Kegiatan yang sebenarnya perlu dilakukan adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: Kegiatan ini dilaksanakan dalam serangkaian bentuk workshop yang melibatkan para akademisi dan praktisi pendidikan yang memiliki kemampuan terutama dalam pengembangan kurikulum pendidikan non formal. Kegiatan kajian kurikulum pemndidikan non formal mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Studi dokumentasi, Kajian Konsep dan Pelaksanaan 2. Diskusi Hasil Kajian 3. Analisis Hasil Kajian 4. Penyusunan Hasil Kajian 5. Presentasi dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 6. Penyusunan Laporan 1. Studi dokumentasi, Kajian Konsep dan Pelaksanaan Salah satu langkah penting dalam setiap kajian adalah melakukan studi dokumentasi dan kajian konsep tentang pengembangan kurikulum dan penerapannya. Kajian ini meliputi konsep dan falsafah dalam sistem pengembangan kurikulum, muatan dan konten kurikulum, perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem pengadministrasian dan pelaksanaan pembelajaran. Kajian ini melibatkan praktisi ahli dan nara sumber berbagai perguruan tinggi. Sedangkan, dokumen tersebut meliputi dokumen kurikulum, studi perbandingan antar dokumen kurikulum, dokumen perencanaan pembelajaran, dokumen bahan ajar, dokumen pengadministrasian dan pelaksanaan pembelajaran. Hasil analisis digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hambatan, peluang maupun tantangan dari setiap kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Efektifitas implementasi kurikulum sangat ditentukan oleh prktek pembelajarannya di sekolah atau di tempat belajar. Untuk itu perlu dilakukan diskusi fokus pelaksanaan kegiatan belajar, sumber belajar dan lingkungan pendukungnya di tempat belajar, yang melibatkan berbagai karkateristik setiap satuan pendidikan. Beragamnya kondisi satuan pendidikan sehingga diperlukan data dan informasi komprehensif untuk menjaring data dan informasi perencanaan, praktek pembelajaran dan manajemen pengelolaan pembelajaran oleh satuan pendidikan. Kegiatan diselenggarakan dalam 4 kelompok kajian. Setiap kelompok kajian terdiri dari 4 nara sumber mewakili paket A, B, C, kekursusan + 12 orang tim pengkaji mewakili ahli kurikulum, ahli evaluasi pendidikan, akademisi, praktisi dan unsur unit utama terkait. + 50 orang peserta daerah yang mewakili unsur praktisi paket A, B, C, kekursusan, Pengawas, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan. Hasil kegiatan berupa 8
sejumlah dokumen, hasil kajian konsep, kurikulum, silabus, hasil observasi dan identifikasi permasalahan dan penerapan kurikulum 2. Diskusi Hasil Kajian Data dan informasi hasil kajian konsep, kajiam dokumen dan pelaksanaan kurikulum didiskusikan dalam bentuk workshop untuk mendapatkan rumusan tentang konsep dan pelaksanaan kurikulum yang lebih tajam dan jelas, sebagai bahan analisis untuk rekomendasi kebijakan kurikulum. Kegiatan diselenggarakan dalam 4 kelompok diskusi. Setiap kelompok diskusi terdiri dari 4 nara sumber mewakili paket A, B, C, kekursusan + 2 nara sumber/praktisi dari daerah + 11 orang tim pengkaji mewakili ahli kurikulum, ahli evaluasi pendidikan, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dan unsur unit utama terkait. Hasil kegiatan merupakan masukan-masukan yang berupa dokumen sebagai bahan analisis tentang kurikulum, silabus dan perencanaan pembelajaran mata pelajaran dalam rangka merumuskan hasil kajian. 3. Analisis Hasil Kajian Hasil diskusi kajian dokumen dan kajian pelaksanaan kurikulum dan hasil studi dokumentasi dituangkan sebagai bahan untuk analisis dan merumuskan hasil kajian secara lebih komprehensif dan lebih tajam. Bahan ini juga digunakan sebagai naskah atau makalah untuk diseminarkan atau dalam bentuk workshop. Kegiatan diselenggarakan dalam 4 kelompok kajian. Setiap kelompok diskusi terdiri dari 4 nara sumber mewakili paket A, B, C, kekursusan + 1 nara sumber/praktisi dari daerah + 12 orang tim pengkaji mewakili ahli kurikulum, ahli evaluasi pendidikan, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dan unsur unit utama terkait + 50 orang peserta daerah yang mewakili unsur praktisi paket A, B, C, kekursusan, Pengawas, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan. Hasil kegiatan berupa 4 naskah dokumen hasil analisis kritikal kajian mencakup invertarisasi permasalahan dan pelaksanaan kurikulum, strategi pengembangan dan penerapan, serta temuan pendukung lainnya dalam rangka merumuskan kebijakan. 4. Penyusunan Hasil Kajian Hasil keseluruhan dari kegiatan ini dihimpun secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk hasil kajian atau naskah akademik kebijakan pengembangan kurikulum sehingga dapat digunakan sebagai referensi atau acuan oleh pengambil kebijakan dalam menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan serta pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan. Kegiatan diselenggarakan dalam 4 kelompok kajian. Setiap kelompok diskusi terdiri dari 4 nara sumber mewakili paket A, B, C, kekursusan + 2 nara sumber/praktisi dari daerah + 11 orang tim pengkaji mewakili ahli kurikulum, ahli evaluasi pendidikan, akademisi, praktisi, asosiasi profesi dan unsur unit utama terkait + 50 orang peserta daerah yang mewakili unsur praktisi paket A, B, C, kekursusan, Pengawas, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan.. Hasil kegiatan berupa 4 naskah akademik kajian. 5. Presentasi dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kegiatan ini melibatkan para praktisi (guru, kepala sekolah dan pengawas), pembina (dinas pendidikan), orangtua, akademisi (LPTK dan universitas), serta pihak lain yang terkait. Bentuk kegiatan ini dapat berupa seminar atau workshop. Tujuan kegiatan ini adalah mempertajam temuan hasil kajian dan merumuskan rekomendasi 9
lebih komprehensif kebijakan pengembangan dan implementasi kurikulum. Perumusan rekomendasi kebijakan kurikulum disusun berdasarkan hasil kajian dan rumusan hasil seminar dan workshop. Kegiatan diselenggarakan dalam 4 kelompok kajian. Setiap kelompok kajian terdiri dari 2 nara sumber kekursusan dan kesetaraan dan 35 peserta yang mewakili tim pengkaji, akademisi, praktisi, dinas pendidikan, komite, pengawas dan unit pusat terkait, dari berbagai jenis satuan pendidikan. Hasil langkah kegiatan ini berupa 4 naskah rumusan kajian. 6. Penyusunan Laporan Laporan kajian kurikulum mencakup deskripsi dari tahap penyusunan desain sampai diperoleh rumusan rekomendasi kebijkaan kurikulum yang telah disempurnakan. Dari dua langkah kegiatan tersebut diperoleh data-data lapangan tentang kekursusan yang meliputi otomotif, pengolahan makanan dan kursus Bahasa Ingris, Program Paket A, B, dan C yang meliputi kekuatan dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan anatara lain tentang pendidikan vokasional. Pada Pendidikan PAUD nonformal antara lain pendidikan yang memperhatikan kondisi lokal, kalender pendidikan, Program keaksaraan perlu ada bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik yang rata-rata umur peserta didik di atas usia 44 tahun.
10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
DASAR PEMIKIRAN KAJIAN KEBIJAKAN Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. 11
Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
12
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pusat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses, pengembangan kurikulum, serta sarana dan prasarana pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan khusus. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kurikulum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan kebijakan bagi pengembangan standar isi dan standar proses; b. pengembangan model dan inovasi kurikulum; c. pengembangan model sarana dan prasarana pembelajaran; d. pelayanan profesional pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran; e. pemantauan penerapan standar isi dan standar proses; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat. Rincian tugas Pusat Kurikulum secara umum adalah: a. melaksanakan kajian kebijakan kurikulum untuk bahan perumusan kebijakan pengembangan standar isi dan standar proses serta sarana dan prasarana b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan standar isi dan standar proses serta sarana dan prasarana c. melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan kurikulum d. melaksanakan pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana pembelajaran e. melaksanakan pengembangan model kurikulum dan pembelajaran f. melaksanakan pengembangan model sarana dan prasarana g. melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengembangan kurikulum, silabus, dan pembelajaran h. melaksanakan pemantauan penerapan standar isi dan standar proses serta sarana dan prasarana i. melaksanakan pengembangan model layanan bimbingan dan konseling serta pengembangan model layanan pendidikan lainnya j. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 13
k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi jaringan pengembangan kurikulum dan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen 1. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM KEAKSARAAN Kemampuan keaksaraan harus bersifat fungsional sehingga dapat menggali, memperoleh, memilih, dan mengelola informasi secara cerdas. Kemampuannya mencakup menulis, berhitung, dan berkomunikasi bhs Indonesia untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat beradaptasi dalam situasi yang berubah, tidak pasti dan kompetitif Buta aksara menghambat untuk mengakses informasi dan mengembangkan pengetahuan, dan keterampilan sehingga tidak memiliki daya saing hidup. Keaksaraan fungsional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan keaksaraan harus: (1) relevan dengan isi, proses, dan konsep, serta makksud dan tujuan diselenggarakannya pembel\ajaran keaksaraan fungsional (2) sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar warga belajar, dan (3) ada jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar bermanfaat (fungsional) bagi peningkatan mum dan taraf hidup warga belajar. 2. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM KEKURSUSAN Mutu kursus dan pelatihan saat ini sebagian telah mengacu telah mengacu pada ketentuan standarisasi yang ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembuatan borang (instrumen penilaian) dalam rangka akreditasi program kursus dan pelatihan Telah disusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan onvensi nasional pada tanggal 18 Desember 2003, yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), sebagai acuan pengembangan konsep Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Saat ini kurikulum kursus sangat bervariasi, yaitu: -
Jumlah materi ajar untuk masing-masing jenjang tidak cukup untuk membentuk kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada masingmasing satuan pendidikan.
-
Judul unit kompetensi dan kode unit tidak ada/ tidak jelas.
-
Penyusunan program pelatihan belum mengacu kurikulum berbasis kompetensi.
-
Belum ada profil lulusan pada masing-masing satuan pendidikan atau nama jabatan tidak sesuai dengan SKKNI, misalnya Mekanik Junior, Mekanik Senior dan Master Mekanik pada masing-masing satuan pendidikan.
-
Pengelolaan program pembelajaran (dari perencanaan sampai evaluasi) belum mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi.
14
-
Waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan unit kompetensi sangat kurang, untuk kelompok atau group, sehingga tuntutan kompetensi lulusan tidak tercapai.
3. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM KESETARAAN Standar isi pendidikan kesetaraan sama dengan pendidikan formal. Dalam penyelenggaraannya menggunakan waktu yang terbatas sehingga peserta memiliki masalah dalam mencapai kompetensi yang dituntut. Sulit untuk memenuhi/mencapai SK/KD dikarenakan keterbatasan SDM/tutor, sarana prasarana belajar, waktu belajar, kesiapan peserta didik. SK/KD terlalu sulit dilaksanakan di lapangan karena kompleksitas dan heterogenitas permasalahan peserta didik. (Peserta didik yang ditangani merupakan orang yang penuh masalah) Belum ada kebijakan yang memperjelas perpindahan jalur dari berbagai fihak terkait, Kurang sosialisasi yang terhadap steakholder, belum menerapkan sistem alih kredit, terdapat kecenderungan dipersulit atau belum jelas aturannya 4. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD belum dijadikan sebagai pendidikan wajib sepertinya halnya pendidikan dasar sehingga angka partisipasinya masih rrendah padahal PAUD merupakan program pendidikan yang sangat penting dari segi usia peserta didik Komitmen masyarakat akan PAUD masih rendah, fasilitas pendidikan apa adanya, kompetensi pendidik yang masih rendah, berdampak pada mutu PAUD. Kebijakan standar perkembangan dan pembelajaran PAUD yang ada sebagai berikut. - Pembentukan budi pekerti yang kurang jelas dan rinci - Model pelaksanaan PAUD yang sesuai kondisi belum jelas - Belum memuat karakteristik yang jelas tentang PAUD - Cakupan dan kajian isi standar perkembangan PAUD perlu diperluas lagi REKOMENDASI 1. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM KEAKSARAAN Perlu dilakukan kajian program keaksaraan fungsional (KF) untuk mempercepat program pembebasan buta huruf melalui berbagai bentuk pembelajaran, seperti berikut: -
Program belajar membaca menulis dan berhitung yang membumi dan terintegrasi dalam penggunaan sehari-hari
-
Menyelesaikan masalah sehari-hari ke dalam tema membaca menulis dan berhitung
-
Membangun program peningkatan motivasi melalui konteks keaksaraan
15
-
Membangun jiwa wirausaha dan keterampilan fungsional
-
Menumbuhkan program minat baca melalui penggunaan berbagai media
2. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM KEKURSUSAN Hendaknya pengembangan SNP bidang kekursusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan konvensi nasional pada tanggal 18 Desember 2003, yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder). Muatan SNP tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan mempertimbangkan: Kebutuhan “kualifikasi pekerjaan” yang diharapkan oleh lapangan usaha skala kecil, menengah dan besar. Kepentingan pekerja yang berkaitan dengan aspek beban kerja, potensi kemungkinan pengembangan diri, serta Relevansi dengan jenjang jabatan/pekerjaan atau keahlian yang sesuai dengan lapangan usaha dan dunia industri serta serasi dengan diskripsi KKNI. Proses pengembangan SKKNI dapat dilakukan tahap: menggunakan program/pemaketan unit kompetensi yang telah terstandar di dunia kerja dan penyesuaian dengan KKNI/konversi KKNI terhadap SKKNI . Pengembangan kurikulum kursus hendaknya mempertimbangkan: -
materi ajar untuk membentuk kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada masing-masing satuan pendidikan dan kebutuhan DUDI
-
Penyusunan program pelatihan dan pembelajaran mengacu pada prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
-
profil lulusan disesuaiakn dengan kualifikasi SKKNI, misalnya Mekanik Junior, Mekanik Senior dan Master Mekanik pada masing-masing satuan pendidikan.
-
Kecukupan waktu untuk menyelesaikan unit kompetensi untuk kelompok atau group sehingga tuntutan kompetensi lulusan tercapai.
3. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM KESETARAAN Perlu dikembangkan model kurikulum paket ABC yang mencakup substansi mata pelajaran, keterampilan fungsional dan kepribadian profesional, dengan mengacu pada SNP untuk pendidikan kesetaraan Standar isi pendidikan kesetaraan perlu dikaji kembali untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik dan menjadi lebih sederhana serta memungkinkan untuk dijadikan dasar proses penyetaraan dengan pendidikan formal. Perlu sosialisasi dan workshop yang jelas tentang standar isi untuk pendidikan kesetaraan mencakup penerapan kesetaraan tingkat dan derajat kompetensi Perlu dilakukan program peningkatan pendidik kesetaraan baik melalui peningkatan kualifikasi maupun proses workshop peningkatan kemampuan profesional, serta peningkatan mutu dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Perlu panduan teknis yang jelas dan kuat sistem dan mekanisme kebijakan perindahan lintas jalur pendidikan formal, non formal dan informal agar kompetensi peserta didik diakui eksistensinya.
16
Perlu diperjelas dan dikembangkan model penjabaran keterampilan fungsional dan kepribadian profesional sebagai acuan dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan pengembangan bahan ajar yang efisien. 4. KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Program PAUD perlu diirumuskan atau dikaji kemungkinannya sebagai pendidikan wajib mengingat pentingnya sebagai dasar pendidikan anak Perlu sosialisasi dan program pentingnya PAUD yang diterapkan oleh pengambil kebijakan berbagai lini, serta dilengkapi program kurikulum sehingga model dapat diterapkan secara efisien, murah sesuai kebutuhan dan kondisi anak Perlu ditingkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD sebagai agen pembelajaran Perlu dikaji lebih lanjut standar perkembangan dan pembelajaran PAUD yang telah dihasilkan agar: pembentukan sikap dan perilaku yang dibentuk sesuai kebutuhan dan anak, dapat diimplementasikan secara efektif dalam bentuk program belajar PAUD sesuai kondisi masyarakat
17
