BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
Rapat Task Force LAM Jakarta, 19 Oktober 2011
BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI BAN-PT 1
AKREDITASI UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 22
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. “ … a formal, published statement regarding the quality of an institution or a program, following a cyclical evaluation based on agreed d standards t d d (CRE, (CRE 2001) 2001).”” “… a process of external quality review used by higher education to g , universities and higher g education p programs g for scrutinize colleges, quality assurance and quality improvement (CHEA, 2000).”
accountability t bilit “… a window into higher education institution” institution (Peril & Promise, WB 2000)
PENJAMINAN MUTU } Internal } Eksternal
►► ►►
EVALUASI DIRI AKREDITASI 2
SIKLUS PENJAMINAN MUTU CQI = Continuous Quality Improvement QMS = Quality Management System
EVALUASI-DIRI dan seterusnya…
PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN
PERBAIKAN INTERNAL
KEPUTUSAN AKREDITASI
EVALUASI EKSTERNAL/ AKREDITASI
3
►►►budaya mutu
PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (sejak tahun 2003) Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen P t Peraturan P Pemerintah i t h No.19/2005 N 19/2005 ttentang t St d Nasional Standar N i l Pendidikan P didik Rencana Strategis Depdiknas/Kemdiknas 2005-2009, 2010-2014 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Ak dit i Nasional Akreditasi N i l - Perguruan P Ti Tinggi i Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana K bij k Direktorat Kebijakan Di kt t Jenderal J d l Pendidikan P didik Tinggi Ti i Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan P t Peraturan P Pemerintah i t h No. N 66/2010 tentang t t P b h atas Perubahan t PP No. N 17/2010 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010 4
PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (sejak tahun 2003)
z Dari akreditasi sukarela menjadi wajib z Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi z Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib z Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk 5
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (1) UU No No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 1 dan 2
z Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan didik formal f l dan d nonformal f l pada d setiap i jenjang dan jenis pendidikan. z Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas k t bilit publik. blik
6
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (2) UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat 2 dan 3
z Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan didik yang tterakreditasi. k dit i z Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 7
2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 1
Akreditasi Ak dit i dil dilakukan k k untuk t k menentukan t k kkelayakan l k program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat 1
Pemerintah melakukan melak kan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program p g dan/atau satuan p pendidikan. 8
3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL SUKARELA MENJADI WAJIB
PP No. N 19/2005 Standar St d Nasional N i l Pendidikan P didik Pasal 91
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu p pendidikan.
9
4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL MENJADI MAJEMUK UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat 2
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang y g berwenang g sebagai g bentuk akuntabilitas publik. PP No. No 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat 2
Kewenangan g akreditasi sebagaimana g dimaksud p pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi akreditasi. 10
KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ?? BAN-PT ( k dit i institusi (akreditasi i tit i dan d penjaminan mutu LAM) LAM-1
LAM-2
LAM-3
LAM-4
LAM-n
LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri Contoh: • LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (Kemdiknas – Kemkes) • LAM Bidang Teknik - akan diajukan dengan hibah luar negeri Kerjasama BAN-PT dengan asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan
11
TUGAS BANBAN-PT (Permendiknas No. No 28/2005)
1. Merumuskan kebijakan operasional. 2 Melakukan 2. M l k k sosialisasi i li i kebijakan. 3 Melaksanakan akreditasi 3. perguruan tinggi.
12
FUNGSI BAN-PT (Permendiknas No No. 28/2005)
1. 2 2. 3. 4. 5 5. 6. 7. 8.
Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi; Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri; Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi; Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT. 13
PERIODE AKREDITASI (Permendiknas No No. 28/2005)
1)
2)
Pasal 10 Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang ulang.
14
PERUBAHAN PERMENDIKNAS (Permendiknas No No. 6/2010)
1)
2)
Pasal 10A Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali karena telah berakhir masa berlaku akreditasinya tetap memiliki status akreditasi sampai adanya penetapan hasil akreditasi baru oleh BAN-PT. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh p perguruan g tinggi gg kepada p BAN-PT p paling g lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. 15
STATUS AKREDITASI (Permendiknas No No. 28/2005)
Pasal 12 BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila: a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi; b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan ti tinggi i yang memperoleh l h akreditasi k dit i kkondisional di i l tid tidak k memenuhi hi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi; c. terjadi j p peristiwa luar biasa yyang g menimpa p p program g studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya kelayakannya. 16
BAN-PT 2006-2011
z 13 September 2006: Pengangkatan anggota BAN-PT, BANS/M, BAN-PNF (Kepmendiknas 064/P/2006) z 9 November 2006: Pengukuhan 15 anggota BAN BAN-PT PT oleh Mendiknas z 19 November 2006: Pemilihan Ketua dan Sekretaris BAN-PT
17
PENATAAN ORGANISASI BAN-PT: PEMBAGIAN KERJA ANGGOTA
z Ak Akreditasi dit i program/institusi: {Diploma {Sarjana {Pascasarjana {Profesi {Institusi {PTJJ z SDM dan asesor z Banding dan resolusi pertikaian z Aliansi Ali i strategis t t i nasional i l dan internasional
z Manajemen sistem informasi/teknologi informasi z Instrumen akreditasi z Keuangan z Aset dan infrastruktur z Kualitas sistem manajemen z Perencanaan dan pengembangan
18
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT BAN PT
APS
⇓ AIPT
⇓ APPP
{ Akreditasi Ak dit i Program P St di (APS): Studi (APS) zSejak 1996: Program Studi Sarjana zSejak 1999: Program Studi Magister zSejak 2001: • Program Studi Diploma • Program Studi Doktor zSejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka { Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT): z Sejak 2007 { Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP): z Sejak 2008 19
STAND DAR A AKRED DITASI
PROGRAM SARJANA
PROGRAM PROFESI
INSTITUSI PT
STANDAR AKREDITASI
PROGRAM PTJJ
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM DOKTOR
STAND DAR A AKRED DITASI
PROGRAM DIPLOMA
20
PRINSIP PENGEMBANGAN STANDAR AKREDITASI
z Standar akreditasi merupakan p satu kesatuan yyang g utuh. z Pemisahan standar hanya y dalam rangka g memudahkan “pengukuran” mutu PT. z Standar difokuskan pada “obyek” mutu PT yang measurable. z Standar tunggal, penekanan disesuaikan karakteristik program pendidikan/institusi. z Disempurnakan secara berkelanjutan. 21
RUJUKAN PENGEMBANGAN STANDAR AKREDITASI
z PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. z Teori-teori tentang gp penjaminan j mutu. z Teori-teori akreditasi perguruan tinggi. z Internationally good practices practices. z Hasil evaluasi standar yang berlaku.
22
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a standar isi; a. b. Standar proses; c. Standar kompetensi kelulusan; d St d. Standar d pendidik didik d dan ttenaga kkependidikan; didik e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan. Untuk p penjaminan j dan p pengendalian g mutu p pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, t terarah, h d dan b berkelanjutan k l j t sesuaii d dengan ttuntutan t t perubahan b h kehidupan lokal, nasional, dan global.
STA ANDAR NAS SIONA AL PENDIDIIKAN
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 2
23
STANDAR AKREDITASI BAN-PT
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU C MAHASISWA DAN LULUSAN C. D. SUMBERDAYA MANUSIA E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 24
MATRIKS STANDAR Standar Nasional Pandidikan
Standar Akreditasi BAN-PT
1. STANDAR ISI
A VISI, A. VISI MISI MISI, SASARAN DAN TUJUAN TUJUAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
2. STANDAR PROSES 3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA 4. KEPENDIDIKAN 5 STANDAR SARANA DAN 5. PRASARANA 6 STANDAR PENGELOLAAN 6. 7. STANDAR PEMBIAYAAN 8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU C. MAHASISWA DAN LULUSAN D. SUMBERDAYA MANUSIA E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 25
ELEMEN DAN DESKRIPTOR
Setiap standar akreditasi program studi di i i menjadi dirinci j di elemen-elemen/aspekl l / k aspek penilaian Setiap elemen dioperasional ke dalam p yyang g berfungsi g sebagai g dasar deskriptor penyusunan butir instrumen dan penilaian
26
INSTRUMEN AKREDITASI
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Naskah Akademik Standar dan Prosedur Akreditasi Borang Program Studi Borang Fakultas/Sekolah Tinggi Panduan Pengisian Borang Pedoman Penilaian Borang Matriks Penilaian Borang Pedoman Asesmen Lapangan (Visitasi) Pedoman Penyusunan Evaluasi Diri
27
KONSEP BORANG ((1)) • Alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenaii ki kinerja j program studi di d dan ffakultas/sekolah k l / k l h tinggi dalam rangka pengendalian mutu. • Berfungsi untuk menjaring informasi yang terkait dengan mutu penyelenggaraan program studi. • Borang akreditasi terdiri atas seperangkat pertanyaan: o tertutup, o terbuka. petunjuk j setiap p butir,, sebagian g p pertanyaan y • Sesuai p dijawab langsung dalam isian borang, sebagian yang lain dijawab dalam lembar tersendiri. 28
KONSEP BORANG ((2)) Borang terdiri atas dua bagian: o Borang program studiÆdiisi oleh tim program studi o Borang fakultas/sekolah tinggi Ædisi oleh tim fakultas/sekolah yang membawahi program studi Æsatu borang untuk semua program studi yang ada di fakultas/sekolah tinggi 29
PROSEDUR AKREDITASI PENGIRIMAN EVALUASI DIRI DAN BORANG SERTA LAMPIRAN KEPADA BAN-PT (Prodi)
ASESMEN KECUKUPAN (Asesor BAN-PT) PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN (Pleno BAN-PT) BAN PT) ASESMEN LAPANGAN (Asesor BAN-PT)
1900 ++ asesor 15 anggota 3 staf ahli SURVEILEN S ASESMEN LAPANGAN (Anggota dan Asesor BAN-PT)
BANDING DAN KELUHAN PRODI/PT/MASYARAKAT
VALIDASI S (Anggota BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI (Pleno BAN-PT) PENGUMUNAN HASIL AKREDITASI (Ka/Sek BAN-PT)
30
ASESMEN KECUKUPAN (DESK EVALUATION)
z z
z
z
Dilaksanakan dengan sistem batch untuk sekitar 200 program studi (diadakan di hotel). pp prodi dinilai oleh p panel yyang g terdiri dari 2 orang g asesor. Setiap Asesor dipilih dari pool of assessor berasal dari perguruan tinggi yang wilayah Kopertisnya berbeda dengan wilayah Kopertis prodi yang diakreditasi (untuk menghindari kemungkinan conflict of interest) interest). Penugasan asesor diputuskan oleh rapat anggota BAN-PT. Asesmen kecukupan dilaksanakan sekitar 3 hari 2 malam untuk 2 prodi. Pada akhir asesmen, asesor menyerahkan hasil penilaian secara mandiri (Format 1, 2 dan 3) untuk kemudian dikompilasi oleh sekretariat. p dibahas p pada rapat p anggota gg dan staf Hasil asesmen kecukupan ahli BAN-PT untuk memutuskan apakah asesmen kecukupan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan (nilai minimum 200 atau C). 31
ASESMEN LAPANGAN (VISIT)
z z z
z
Dilakukan oleh panel yang terdiri dari 2 orang asesor yang melakukan asesmen kecukupan pada prodi yang sama. p g Asesmen dilakukan selama 3 hari 2 malam di lokasi perguruan tinggi (panduan asesmen tersedia). Selesai asesmen, asesor menyerahkan hasil penilaian mandiri yang kemudian dikompilasi bersama (Format 4, 5, 6, 7, 8 dan 9). F Format t 4 dan d 5 dit ditandatangani d t ib bersama d dengan pimpinan i i prodi di dan pengelola prodi. Hasil asesmen dikirimkan ke sekretariat BAN-PT untuk dikompilasi dengan hasil asesmen kecukupan dan selanjutnya divalidasi oleh anggota dan staf ahli BAN-PT.
32
VALIDASI
z z z z
Dilakukan oleh anggota dan staf ahli BAN-PT. Setiap dokumen prodi divalidasi oleh 2 orang (anggota dan gg ahli BAN-PT). ) anggota/staf Validasi dilakukan untuk memeriksa konsistensi penilaian oleh asesor dan kepatuhan terhadap panduan penilaian. p anggota gg anggota gg dan staf ahli Hasil validasi dibahas dalam rapat untuk memutuskan apakah dapat dilanjutkan dengan penerbitan SK atau perlu revalidasi.
33
SURVEILEN
z z z z
Dilakukan jika ada permintaan banding dari prodi/perguruan tinggi yang dinilai atau keluhan dari masyarakat (dengan surat resmi dan bukan surat kaleng). Permintaan surveilen dikaji kelayakannya dan dibahas dalam rapat anggota dan staf ahli. Surveilen dilakukan oleh tim yang terdiri dari 2 asesor yang b b d d berbeda dengan asesor yang melakukan l k k asesmen tterdahulu d h l disertai oleh seorang anggota. Tim melakukan asemen lapangan untuk melakukan asesmen ulang atau sesuai dengan butir-buti yang diajukan untuk banding/keluhan. Waktu asesmen berkisar 2-3 hari termasuk perjalanan.
34
AKREDITASI INSTITUSI
z z
Untuk setiap perguruan tinggi asesmen dilakukan oleh 5-7 asesor. p g 5 hari. Waktu asesmen lapangan
35
SOP UTAMA PT
BAN A
Start
Start
A Asesor
Pleno l
1. Pergruan tinggi menyerahkan dokumen Akreditasi ke sekretariat BAN PT 2. Perekaman & Kodifikasi Dokumen oleh Bag. Penerimaan & Pengendalian dokumen BANPT: Î J i Jaminan FIFO/FCFS (10 menit)
File:Kode no/tgl/ kelompok
3. Bagian Pengendali Dok menyusun Dokumen dg prinsip FIFO, dicap “Dokumen terkendali”, data entry di up load ke komputer & mengirim tanda terima kpd kpd Sekretariat (10 menit)
Control Dokumen
4 Sekretariat mengirim fax& surat Tanda Terima kepada Universitas ybs tentang penerimaan 4. dokumen akreditasi: Dokumen menjadi dokumen terkendali BANT-PT (wkt total max 2 hari kerja)
Srt Td trima Komunikasi dok Dari dg PT BAN-PT
Cek: Adm./Ijin Dok.hrs diproses No; Lengkap? ulang MAJOR!!
Tunjuk/ Pilih asesor
Y
No<< Lengkapi Ke-an minor
Y
Tel / Fax Dok2 Di:kan kpd asesor
Persiapan Dok2 PT & Dok2 SV
V
No
5. Bagian Ketata-usahaan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi/ijin2 ops, dll, max 3 hari kerja Î Jika tdk lengkap & MAJOR kekurang lengkapannya maka Sekretariat BAN mengirim surat&dokumen dikembalikan ke univ ybs. Î Jika kekuranglengkapannya minor: maka sekretariat akan meminta PT ybs melengkapi kekurangan2 yg ada. Î Jika lengkap: maka Bid AA BAN segera melakukan pemilihan assessor, Majelis harus menyetujui pemilihan & melakukan penugasan Assessor kepada ASSESSOR TERPILIH (total wkt proses max: 5 hari kerja) 6. Asesor melakukan Desk Assessment (selama maks 10 hari kerja); 7. (Re)-Konsiliasi hasil assessment mandiri asesor harus menjadi hasil penilaian SEPAKAT Tim Asesor ((Stdev 1 per p score). ) Maks 2 hari kerja j
Asesor terpilih Desk Asesmen Mandiri & Kesepakatan
Srt St Visit Field Asessment
PROSEDUR Baku
8. Validasi oleh Majelis: Go or no Go Field assesment oleh Majelis BAN-PT 1 hari kerja Y/N Validasi Majelis
Y
9. Jika No Go: Sekretariat mengembalikan dokumen kpd PT ybs; Dokumen Kembali ke PT; p g ((No visit!)) ; Rekaman tetapp berlaku;; dan tidak dilakukan Asesmen Lapang 10. Jika Go:Sekretariat mengirim facsimile surat pemberitahuan asesmen lapang kpd PT ybs; Dokumen2 Asesmen Lapang diberikan kpd Tim Asesor dg tenggang waktu 2 hari kerja
SOP UTAMA PT
BAN
Asesor
Pleno
Field Assessment
12 Tim Asesor melakukan perjalanan menuju universitas ybs untuk asesmen Lapang (lama 12. perjalanan max 1 hari)
Asesor Siap Asesmen Lapang
13. Tim Asesor melakukan Asesmen lapang ke Universitas pemohon selama 3 hari kerja (+ 1 hari kerja perjalanan pulang) CATATAN: Pada malam hari-hari asesmen Asesor wajib membuat laporan temuan hasil asesmen lapang di hotel masing-masing
Asesor membuat Lap. hasil Asesmen
14. Asesor melanjutkan menyelesaikan pembuatan dan konsolidasi laporan asesmen Lapang selama: max. 3 hari kerja setelah site visit termasuk menyerahkan seluruh dokumen asesmen ke Sekretariat BAN-PT
Data Entry Hasil Asesmen Pleno Validasi
Surat SK, Sertifikat, Rekomdsi
S O STOP
15. Sektretariat melakukan data entry hsl site visit (max 1 hari kerja); Bagian ketatausahaan menyelesaikan urusan pembayaran hasil asesmen kepada asesor pada hari yg sama
16 Mejelis BAN-PT 16. BAN PT melakukan Pleno untuk mem-Validasi mem Validasi hasil konsolidasi penilaian lapang oleh Asesor; segera mengambil keputusan hasil akreditasi ybs max. 10 hari kerja
Surat SK, Sertifikat, Rekomdsi
Arsip Dokumen Terkendali
PROSEDUR Baku B k 11. Dokumen2 Asesmen Lapang & Kelengkapannya diberikan kpd Tim Asesor yang siap melakukan asesmen lapang
V Dok2 PT & Dok2 S.V
(Lanjutan)
Arsip p Dokumen Terkendali
17. Sekretariat melakukan Pembuatan & Pengiriman: SK Akreditasi, Sertifikat & Rekomendasi dan mengirimkannya kepada PT ybs max. 3 hari kerja. (File dan d k dokumen sekretariat k i harus h menjadi j di Dokumen D k T Terkendali k d li BAN BAN-PT PT sbg b jaminan j i liabilitas dan ketertelusuran )
18. Akreditasi selesai dg jml hari kerja =
43 hari kerja
ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI
Ijin operasional PROGRAM STUDI yang y g masih berlaku dari pejabat j yang y g berwenang
PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku Catatan: program studi belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi
38
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
Skor Setiap Jenjang Program Studi Peringkat Di l Diploma
S j Sarjana
M i t Magister
D kt Doktor
A
361 - 400
361 - 400
361- 400
361- 400
B
301 - 360
301 - 360
301- 360
301- 360
C
200 - 300
200 - 300
200- 300
200- 300
Tidak Tid k Terakreditasi
< 200
< 200
< 200
< 200
39
ORGANISASI
z z z z z
Bukan Satker (Satuan Kerja) sehingga kewenangan untuk anggaran dan sumber daya manusia terbatas dan menjadi tanggungjawab Balitbang Kemdiknas. Kepala Sekretariat dilaksanakan oleh Sekretaris Balitbang (ex officio). Anggota ditetapkan oleh Permendiknas melalui seleksi oleh S Search hC Committee itt untuk t k periode i d 5 ttahun. h Staf Ahli ditetapkan oleh Ketua setelah keputusan rapat anggota. R k t Rekrutmen dan d pelatihan l tih asesor dilakukan dil k k sesuaii d dengan kewenangan anggota.
40
ALIANSI STRATEGIK INTERNASIONAL z Anggota INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agency in Higher Education) Education). z Anggota APQN (Asia Pacific Quality Network). z Anggota AQAN (Asia Quality Assurance Network).
z Anggota QAAIW (Quality Assurance Agencies of the Islamic World). ) z Kerjasama dengan MQA, NIAD, JABEE, AUQA, dsb.
41
ALIANSI STRATEGIK NASIONAL Kerjasama dengan z KKI. KKI z Asosiasi profesi (PII, IDI, PDGI, IAI Akuntan, IAI Apoteker, IBI, PPNI, HIMPSI, dsb). z Asosiasi institusi prodi/fakultas/perguruan tinggi (AIPKI, AFDOKGI, APTFI, AIPNI, AIPKIND, PPTPI, d b) dsb).
42
PROYEK PROYEK DENGAN PERAN BAN PROYEK-PROYEK BAN-PT PT z HPEQ z BERMUTU (profesi guru) z I-MHERE
43
SELESAI
T i Terima kasih k ih atas t perhatian h ti yang diberikan dib ik
44
