Profil (BAN-PT) BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Profil Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

(BAN-PT)

BAN-PT

BAN PT, Gedung D Lt. 1, Kompleks Kemdiknas RI Jln. RS. Fatmawati-Cipete, Jakarta Selatan 12410, Indonesia

Tim Penyusun: Pengarah : 1. Prof. Dr. Mansyur Ramly 2. Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc. Ph.D Penanggung Jawab: 1. Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS 2. Prof. Dr. Ir. Mansur Ma’shum Pelaksana :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sugiyono, Ph.D. Dr. Agung Purwanto, M.Si. Slamet Riyadi, M.Pd. Widyat Nurcahyo, M.Kom Ir. Danang Herry Purnomo Abdul Muis Sobri, M.Kom

ii

Profil Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

PENGANTAR

Q

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Profil Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini dapat ter-

selesaikan dengan baik. Profil ini memuat dasar pemikiran pembentukan BAN-PT, landasan hukum dan sejarah pendirian, tugas dan wewenang, serta kinerja BAN-PT tahun 2011-2015. Pada bagian akhir profil ini juga disampaikan

masalah dan tantangan yang dihadapi BAN-PT serta aliansi strategis yang dibangun dengan lembaga penjaminan mutu

internasional. Kami berharap bahwa profil ini dapat memberikan informasi dan gambaran singkat tentang BAN-PT, sehingga pengguna terutama lembaga perguruan tinggi dan program studi dapat menjadikannya sebagai rujukan.

Kami berharap agar visi BAN-PT untuk menjadi lem-

baga akreditasi independen yang bermartabat, kredibel,

dan akuntabel serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan


iii

tinggi yang unggul dan berkarakter dapat segera terwujud. Akhir kata semoga profil ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2015 Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Mansyur Ramli

iv


Q

Daftar Isi PENGANTAR_____ iii I.

LATAR BELAKANG_____ 1 A. Dasar Pemikiran_____ 1 1. Dari Akreditasi Sukarela Menjadi Wajib _____ 3 2. Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi _____ 5 3. Dari penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib _____ 5 4. Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk. _____ 6 B. Dasar Hukum_____ 7 C. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Akreditasi_____ 9 1. Maksud_____ 9 2. Tujuan_____ 9 3. Manfaat Akreditasi_____ 10

II SEJARAH AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI_____ 11

v


III. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BANPT_____ 21 A. Organisasi _____ 21 B. Tugas dan Wewenang _____ 22 C. Visi, Misi, dan Lambang_____ 23 1. Visi_____ 23 2. Misi_____ 25 3. Lambang_____ 25 4. Tata Nilai_____ 27 5. Azas _____ 28 6. Etika Dalam Implementasi Sistem Akreditasi_____ 29 IV.

PROSES AKREDITASI_____ 31

A. Cakupan_____ 31 B. Instrumen dan Standar_____ 32 1. Instrumen_____ 32 2. Standar _____ 32 3. Siklus Akreditasi_____ 33 4. Prosedur Akreditasi_____ 34 5. Kode Etik Akreditasi_____ 36 V. KINERJA BAN-PT_____ 39 A. Pengembangan Instrumen Akreditasi_____ 39 B. Hasil Akreditasi Institusi dan Program Studi Tahun 2011-2015_____ 41 VI. MASALAH DAN TANTANGAN_____ 45 VII. ALIANSI STRATEGIS_____ 47

vi

VIII. PENUTUP_____ 49


I. LATAR BELAKANG

Q

A. DASAR PEMIKIRAN Menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sampai dengan 1 Oktober 2015 tercatat 4306 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari 5 Akademi Komunitas, 1086 Akademi, 228 Politeknik, 2340 Sekolah Tinggi, 134 Institut, dan 513 Universitas (http://forlap.dikti.go.id/ perguruantinggi/homegraphpt). Jumlah total program studi di Indonesia mencapai lebih dari 20.373 program studi. Disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia dengan kapasitas dan tingkat perkembangan daerah yang sangat beragam, maka terjadilah disparitas kualitas yang lebar baik antar program studi maupun antar institusi perguruan tinggi di Indonesia. Guna mengetahui disparitas antar program studi maupun antar institusi sebagai dasar penetapan kebijakan pengembangan kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan sistem akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Pro-


1

gram Studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi juga merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif. Dalam melaksanakan akreditasi pemerintah membentuk badan/lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi. Berkaitan dengan hal tersebut,pada tahun 1994, pemerintah c.q Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas melakukan akreditasi perguruan tinggi. Pendirian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dilakukan berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

2

Sebagai satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah pada saat itu, BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua institusi pendidikan tinggi meliputi perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi agama (PTA), perguruan tinggi kedinasan (PTK), program pendidikan jarak jauh, dan program-program kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam negeri yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi dari luar negeri. Pada awalnya, akreditasi hanya dilakukan terhadap program studi dengan pertimbangan bahwa program studi lebih menentukan mutu hasil pendidikan. Namun demikian, pada kenyataannya mutu program studi dipengaruhi oleh keterkaitan antara program studi satu dengan yang lainnya dalam satu ins-


titusi, oleh karenanya akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) harus pula dilakukan. Sering dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan, perangkat perundang undangan terkait dengan BAN-PT juga mengalami perubahan. Beberapa perubahan penting terkait dengan sistem akreditasi sejak diundangkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib, (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan institusi, (3) sistem penjaminan mutu internal dari sukarela menjadi wajib, dan (4) dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk.

1. Dari Akreditasi Sukarela Menjadi Wajib. Perubahan akreditasi dari sukarela menjadi wajib diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) dan (2). Pasal 60 ayat (1)UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (Pasal 60 (2), UU No. 20 Tahun 2003). Lebih lanjut, UU No. 20 Tahun 2003 juga mengatur bahwa Ijazah dan Sertifikat Kompetensi hanya dapat dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi (Pasal 61 ayat (2) dan (3)).

3


UU NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 28 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk dapat memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi baik institusi perguruan tinggi maupun program studi harus terakreditasi. Selanjutnya pada Pasal 33 dan pasal 60UU NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur keharusan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi sebelum ijin program studi/perguruan tinggi dikeluarkan oleh kementerian. Pasal 33 ayat (6) juga mengatur kewajiban program studi untuk melakukan akreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. Program Studi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri (Pasal 33 ayat (7)). UU NO.12/2012 Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pada ayat (2) pasal 42 dinyatakan bahwa serifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

4


2. Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Perubahan dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1).Pasal 60 ayat (1)UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 (dan perubahannya) tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (1) yaitu bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Lebih lanjut, dalam UU NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (4) dinyatakan bahwa perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

3. Dari penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib. Kewajiban mengembangkan penjaminan mutu internal diatur dalam PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013) Pasal 91, yaitu bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

5


4. Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk. Peluang untuk dibentuknya badan akreditasi selain BAN-PT diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (2), UU NO. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55, dan PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) Pasal 86 ayat (2). UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (2) mengatur bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

6

UU NO. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi; ayat (4) Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan ayat (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Selanjutnya dalam Pasal 95 UU NO. 12/2012 disebutkan bahwa sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005), Pasal 86 ayat (2) juga mengatur kewenangan akreditasi oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.


B. DASAR HUKUM Landasan hukum dan perundang-undangan yang mendasari pendirian dan aktivitas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah sebagai berikut. 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2) Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pen-

didikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara


7

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pe-

nyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

7) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Keran-

gka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

8) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Ke-

menterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).

9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun

2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana

10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)


49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769)


50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)

8


87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan


Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290)


095 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363).

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT AKREDITASI 1. Maksud Akreditasi dilakukan dengan maksud untuk: 1) pengubahan perilaku yang menunjukkan komitmen mutu yang tinggi dari PT dan PS 2) menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan

2. Tujuan Akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 1) Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2) Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat 3) mendorong peningkatan/perbaikan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan


9

3. Manfaat Akreditasi 1) Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.

2) Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi 3) Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

10


Q

II SEJARAH AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Organisasi BAN-PT inggi telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan/ keputusan berikut. 1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 032/U/1994 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Berdasarkan keputusan ini, BAN-PT bertugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi. Tupoksi BAN-PT adalah sebagai berikut. a) Menyusun :

(1) kebijakan dan kriteria perizinan untuk mendirikan perguruan tinggi (Fakultas/Jurusan/Program Studi) (2) kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri. (3) kebijakan dan kriteria pengawasan dan penilaian prodi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi


11

(4) kelengkapan organisasi BAN-PT untuk melaksanakan tugas setiap satuan/bagian struktur organisasi BAN-PT

b) Melaksanakan penilaian usul pendirian perguruan tinggi (Fakultas/Jurusan/Program Studi) serta merekomendasi kebijakan ijin pendiriannya kepada Menteri melalui Dirjen Dikti c) Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi

d) Melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi perguruan tinggi dengan melakukan penilaian secara berkala sebagai dasar pemberian rekomendasi penetapan akreditasi prodi dan langkah-langkah pembinaannya. e) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; f) Membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri (Self Assement)

g) Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;

h) Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; i) Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; j) Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

12

2) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0224/U/1995 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan ini, BAN-PT bertugas:


a) Menyusun :

(1) Kebijakan dan kriteria perizinan untuk mendirikan perguruan tinggi (Fakultas/Jurusan/Program Studi)) (2) Kriteria tingkat akreditasi

(3) Kebijakan dan Kriteria pengawasan dan penilaian prodi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi.

(4) Kelengkapan organisasi BAN-PT untuk melaksanakan tugas setiap satuan/bagian struktur organisasi BAN-PT

b) Melaksanakan penilaian usul pendirian perguruan tinggi (Fakultas/Jurusan/ Program Studi) serta merekomendasi kebijakan ijin pendiriannya kepada Menteri melalui Dirjen Dikti c) Melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi perguruan tinggi dengan melakukan penilaian secara berkala sebagai dasar pemberian rekomendasi penetapan akreditasi prodi dan langkah-langkah pembinaannya. d) Membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri (Self Assement)

3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada perguruan tinggi; 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Berdasarkan Keputusan ini, BAN-PT bertugas melakukan penilaian secara berkala terhadap mutu perguruan tinggi yang merupakan keterkaitan antara


13

tujuan, masukan dan keluaran. Terkait dengan hal ini, BAN-PT berfungsi untuk:

a) Merumuskan kebijakan teknis penilaian perguruan tinggi dlm rangka rangka penetapan akreditasi. b) Menetapkan kriteria penilaian

c) Pelaksanaan penilaian mutu perguruan tinggi secara berkala berdasarkan usul usul dari perguruan. Tinggi yang bersangkutan.

d) Penetapan tingkat akreditasi dan penerbitan sertifikat e) Pengumuman hasil akreditasi

f) Pemberian layanan kepada perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian diri.

5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dalam peraturan ini, ditegaskan fungsi BAN-PT adalah sebagai berikut. a) Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi

b) Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk di usulkan kepada Menteri c) Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi

d) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi e) Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi

14

f) Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional


g) Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri. h) Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, telah diangkat majelis BAN-PT untuk lima periode, yaitu : 1) Periode I. Ketua, Sekretaris, Anggota Majelis BAN-PT Periode Agustus1994 s/d. Desember 1998 diangkat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0327/P/1994 tertanggal 15 Desember 1994, dan No. 0354/P/1995 tertanggal 11 Desember 1994, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo (merangkap anggota) Sekretaris : Prof. Dr. Bambang Hidayat (merangkap anggota) Anggota : 1. Ir. Fadel Muhammad 2. Prof. Dr. Yuhara Sukra, M.Sc 3. Prof. Dr. Masrun, M.S. 4. Prof. Dr. Sudjana Sapiie


15

5. Prof. Dr. Ir. Sintanala Arsyad 6. Prof. Dr. (HC) Marsetio Donoseputro 7. Prof. Dr. H. Muslim Taher, S.H. 8. Dr. Willi Toisuta 9. Prof. dr. Asri Rasad, M.Sc, Ph.D 10. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. 11. Prof. Dr. Aminuddin 12. dr. Boenyamin Setiawan, Ph.D. 13. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. 14. Prof. Achmad Baiquni, M.Si., Ph.D. 15. Prof. Ir. Bun Yamin Ramto, S.E. 16. Ir. Ary Mochtar Pedju, M. Arch 17. Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed. 2) Periode II, Januari 1999 s/d. Agustus 2003, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 298/P/1998 tertanggal 9 Desember 1998, diangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis BAN-PT, dengan susunan sebagai berikut.

16

Ketua : Prof. Dr. M.K. Tadjudin (merangkap anggota) Sekretaris : Dr. Willi Toisuta, Ph.D (merangkap anggota) Anggota : 1. Prof. Ir. Boma Wikan Tyoso, M.Sc., Ph.D. 2. Prof. Dr. dr. Iskandar Wahidiyat 3. Prof. Dr. Margono Slamet 4. Prof. Dr. Thoby Mutis 5. Prof. Dr. I Made Bandem 6. Alhasriduki Hamim, S.E., M.Sc. 7. Dr. Zamakhsari Dhofier, M.A., Ph.D 8. Prof. Dr. Yuhara Sukra, M.Sc. 9. Prof. Dr. Sudjana Sapiie


10. Prof. Dr. Ir. H. Sintanala Arsyad 11. Prof. dr. Asri Rasad, M.Sc., Ph.D. 12. dr. Boenyamin Setiawan, Ph.D. 13. Prof. Dr, Samaun Samadikun, Ph.D. 14. Prof. Dr. Ir. Bun Yamin Ramto, S.E. 15. Ir. Ary Mochtar Pedju, M. Arch. 16. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. 17. Prof. Dr. Conny R. Semiawan 18. Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed. 3) Periode III. Majelis BAN-PT Periode Agustus 2003 s/d. Agustus 2007 diangkat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 119/P/2003 tertanggal 4 Agustus 2003, dengan susunan sebagai berikut. Ketua : Prof. Dr. M.K. Tadjudin (merangkap anggota) Sekretaris : Dr. Husni Rahim (merangkap anggota) Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Harsono Taroe Pratjeka 2. Prof. Dr. Ir. Margono Slamet 3. Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno 4. Prof. Dr. Kamanto Sunarto 5. Dr. Ir. Adam Pamudji Rahardjo 6. Prof. Wiratman Wangsadinata 4) Periode IV, diangkat Majelis BAN-PT Periode Agustus 2007 s/d. Agustus 2012 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 064/P/2006 tertanggal 13 September 2006, dengan susunan sebagai berikut. Ketua : Prof. Dr. Kamanto Sunarto, S.H., Ph.D (merangkap anggota)


17

Sekretaris : Adil Basuki Ahza, Ph.D (merangkap anggota) Anggota : 1. Dr. Ir. Marwan Husin 2. Dr. H. Bambang cipto, M.A. 3. Prof. H. Ahmad Sonhaji KH, M.A.Ph.D 4. Dr. Dwiwahju Sasongko 5. Prof. Dr. A. Suhaenah Suparno 6. Prof. Dr. Sri Hartati R. Suradijono 7. Prof. Dr. Husni Rahim 8. Dr. Ir. Adam Panudji Rahardjo, M.Sc. 9. Prof. Dr. Ibnu hadjar, M.Ed. 10. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si. Akt 11. Dr. Samuel Dosugi 12. Prof. Dr. Eduardus Tandelilin 13. Prof. Dr. Ir. H.M. Natsir Nessa, M.S. 5) Periode V. Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis BANPT Periode September 2012 s/d. September 2017 diangkat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 207/P/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, dengan susunan sebagai berikut.

18

Ketua : Prof. Dr. Mansyur Ramly (merangkap anggota) Sekretaris : Ir. Dwiwahju Sasongko M.Sc. Ph.D (merangkap anggota) Anggota : 1. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si. Akt 2. Prof. Dr. Ir. H.M. Natsir Nessa, M.S 3. Dr. Samuel Dossugi 4. Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS 5. Dr. Abdurahman Adisaputra, M.Hum 6. Prof. Drs. Agus Irianto, M.Sc. Ph.D Profil Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

7. Prof. dr. Bambang Wirjatmadi, MS. MCN. Ph.D. SpGK 8. Prof. Dr. Ir. Mansur Ma’shum 9. Prof. Dr. Ing. Ir. Hairul Abral 10. Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd 11. Dr. Fahimah Martak 12. Prof. Dr. Ir. S.M. Widyastuti, M.Sc 13. Prof. Dr. Syamsul Amar, MS

19


20


Q

III. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAN-PT A. ORGANISASI

Struktur organisasi BAN-PT tersaji dalam Gambar 3.1. Organisasi BAN-PT terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis BAN-PT (Majelis BAN-PT). Majelis BAN-PT didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat. Majelis BAN-PT juga didukung oleh kelompok Staf Ahli, Kelompok Asesor, dan Kelompok Kerja ad hoc. KETUA SEKRETARIAT

SEKRETARIS ANGGOTA MAJELIS

STAF AHLI

ASESOR

Kelomp. Kerja Ad Hoc

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BAN-PT


21

B. TUGAS DAN WEWENANG Seiring dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi fungsi BAN-PT mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama terkait dengan adanya pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk ilmu-ilmu serumpun. Pada saat ini, BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, sebagai berikut. (1) Mengembangkan sistem akreditasi nasional; (2) Melaksanakan akreditasi institusi;

(3) Melaksanakan penilaian kelayakan program studi/perguruan tinggi baru bersama direktorat terkait di kementerian; (4) Memberikan rekomendasi pendirian LAM baru (5) Melakukan evaluasi terhadap LAM; dan

(6) Melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun. Tugas dan wewenang BAN-PT secara eksplisit disebut dalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. BAN-PT mempunyai tugas dan wewenang: 1) Mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;

22

2) menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


3) melakukan akreditasi perguruan tinggi;

4) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;

5) memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;

6) membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional; 7) melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;

8) mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri; 9) bersama dengan Direktur Jenderal menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 10) memberikan rekomendasi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

C. VISI, MISI, DAN LAMBANG 1. Visi Visi BAN-PT adalah menjadi lembaga akreditasi independen yang bermartabat, kredibel, dan akuntabel serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter. Makna dari masing-masing kata pada rumusan visi BAN PT adalah sebagai berikut:


23

a) Bermartabat. BAN-PT diakui dan dihormati oleh stakeholder karena memiliki dan menerapkan praktek terbaik di bidang penjaminan mutu termasuk penegakan kode etik. b) Kredibel. BAN-PT secara konsisten menunjukkan kinerja pelaksanaan penjaminan mutu yang akurat sehingga dapat dipercaya oleh stakeholder.

c) Akuntabel. BAN-PT mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan tata nilai, norma, perundangan, serta peraturan yang disepakati kepada stakeholder secara vertikal, horizontal, dan diagonal. d) Mandiri. BAN-PT mampu melakukan penilaian dan pengambilan keputusan sesuai mandat dan amanah yang diberikan mengacu pada standar/kriteria dan kepakaran tanpa campur tangan pihak lain e) Rujukan Nasional. BAN-PT menjadi tolok ukur penjaminan mutu di tingkat nasional, selalu diperhatikan, serta menjadi acuan dalam penjaminan mutu nasional. f) Rujukan Internasional. BAN-PT diakui dan diperhitungkan sebagai lembaga penjaminan mutu yang dapat dipercaya di tingkat internasional.

g) Pendidikan Tinggi Unggul. Pendidikan Tinggi Unggul adalah perguruan tinggi yang mampu melampaui kedelapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta mengembangkan delapan standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara berkelanjutan.

24

h) Pendidikan Tinggi Berkarakter. Sistim Pendidikan perguruan tinggi yang mencirikan kualitas perilaku


kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Misi Misi BAN-PT adalah 1) Mengembangkan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi. 2) Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara handal.

3) Melaksanakan penjaminan mutu lembaga akreditasi mandiri.

3. Lambang BAN-PT memiliki lambang sebagaimana tersaji pada Gambar 3.2 berikut.

25


BAN-PT Gambar 3.2 Lambang BAN-PT

Jika dilihat dari jauh (secara global) mengandung harfiah Q dan A yang melambangkan BAN-PT sebagai lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi. Lingkaran melambangkan semua prinsip, pendekatan yang utuh dan komprehensif. Secara detail, arti lambang tersebut adalah sebagai berikut. bermakna bahwa BAN-PT memegang teguh prinsip utama sistem penjaminan mutu yaitu mengutamakan”do the right things dan do the things correctly”. Tanda contreng (√) ini menemTanda (pa- bus lingkaran Q dan dunia = “thinking out of the box” sekaligus sadar globalisasi, karena BANling depan) PT merupakan anggota jejaring dunia dan ingin menginternasionalkan lembaganya sekaligus semua prodi dan institusi yang ada di Indonesia.

√

26

Q = Mutu,

BAN-PT adalah lembaga penjaminan mutu mandiri yang berwenang melakukan kewajiban sistem penjaminan mutu nasional di Indonesia (UU 20 Tahun 2003)


Bola dunia Warna Kuning Warna Biru

BAN-PT bukanlah lembaga yang “stand alone” melainkan ingin menjadi focal points badan-badan akreditasi perguruan tinggi sedunia (regional & internasional). Warna kuning melambangkan bahwa BAN-PT berbasis sains dan teknologi. Warna biru melambangkan air laut dan langit, mengandung makna bahwa BAN-PT ingin mendorong pendidikan Tinggi di Indonesia untuk terus menggali ilmu sedalam-dalamnya guna mencapai teknologi setinggi-tingginya.

4. Tata Nilai BAN PT memiliki beberapa tata nilai yang menjadi ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan berkaitan dengan perilaku organisasi yg paling dianut dan menjadi budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan BAN-PT. Nilai-nilai yang digunakan oleh BANPT adalah sebagai berikut. 1) Mutu (Quality): mencakup budaya mutu dan pengembangan mutu berkelanjutan. 2) Imparsialitas (Imparsiality): mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang objektif serta tidak berpraduga dan tidak bias

3) Integritas (Integrity): mencakup kejujuran, keadilan, dan keobjektifan

4) Kesejawatan (Peer) : mencakup hubungan kolegial dan sinergis antara berbagai unsur dalam sistim penjaminan mutu pendidikan tinggi


27

5) Kepercayaan (trust): mencakup kepercayaan dan keyakinan terhadap integritas, keandalan, dan fairness 6) Keunggulan (excellence): adalah komitmen yang kuat untuk selalu menjadi lebih baik.

7) Kredibilitas (credibility): terkait sangat erat dengan keterpercayaan (trustworthiness) dan keahlian ( expertise)

8) Etik (ethics): mencakup seluruh aturan dan standar yang mengatur perilaku. 9) Akuntabilitas (accountability): mencakup kemauan untuk mempertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukan.

5. Azas Akreditasi di BAN PT menganut azas sebagai berikut. 1) Amanah (trustworthy). Sistem Akreditasi Nasional dikembangkan untuk mewujudkan keterpercayaan dan tanggung jawab dalam memberi penjaminan kepada para stakeholders akreditasi;

2) Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). Sistem Akreditasi Nasional mendorong tumbuh kembangnya dorongan internal dalam institusi maupun program studi untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan;

28

3) Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif. Akreditasi mencakup seluruh sistem manajemen dan penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi (masukan, proses, keluaran, capaian, dan dampak serta sistem analisis dan umpan-balik/umpan ke depan) dalam proses menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.


4) Penjaminan Mutu Bertahap dan Berantai. Sistem Akreditasi Nasional diselenggarakan untuk memberi penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus penjaminan mutu yg komprehensif, baik internal maupun eksternal.

6. Etika Dalam Implementasi Sistem Akreditasi Dalam melaksanakan Akreditasi BAN PT memegang etika sebagai berikut. 1) Komitmen etik (ethical commitment)

2) Kepatuhan terhadap regulasi (compliance) 3) Dorongan internal (internally driven); 4) Profesionalisme (professionalism) 5) Akuntabilitas (accountability)

6) Koperatif dan Kolaboratif (collaboration and cooperation); 7) Kemandirian (independence) dan,

8) Ketidakberpihakan (imparsiality).

29


30


Q

IV. PROSES AKREDITASI A. CAKUPAN

Cakupan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT meliputi seluruh perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi dibawah kementerian agama (PTAN), perguruan tinggi agama swasta (PTAS), Perguruan Tinggi Dibawah Kementerian Kesehatan, dan Perguruan Tinggi Kedinasan lainnya. Jumlah total institusi perguruan tinggiyang harus diakreditasi sebanyak 4306 perguruan tinggi yang terdiri dari 5 Akademi Komunitas, 1086 Akademi, 228 Politeknik, 2340 Sekolah Tinggi, 134 Institut, dan 513 Universitas. Menurut data Forlap Dikti, terdapat 41 rumpun program studi dengan jumlah program studi lebih dari 20. BAN-PT bertanggungjawab atas akreditasi seluruh program studi tersebut, kecuali program studi yang berada di bawah LAM-PTKes., yaitu program studi kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, kebidanan, keperawatan, dan gizi

31


B. INSTRUMEN DAN STANDAR 1. Instrumen 1) Instrumen akreditasi BAN-PT terdiri atas:

a) Instrumen akreditasi program studi; dan

b) Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi.

2) Instrumen akreditasi BAN-PT disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Instrumen akreditasi Program Studi disusun berdasarkan jenis dan program pendidikan, modus pembelajaran, dan kekhususan program studi.

4) Instrumen akreditasi Institusi perguruan tinggi disusun dengan mempertimbangkan kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi, sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Standar BAN-PT telah menetapkan 7 (tujuh) Standar Akreditasi BAN-PT yang meliputi: Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia

32

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik


Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Standar ini pada dasarnya telah mencakup Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Siklus Akreditasi Siklus akreditasi secara singkat tersaji pada Gambar 4.1. Siklus akreditasi dimulai dengan kegiatan di perguruan tinggi/program studi dengan melakukan proses evaluasi diri sesuai sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan BAN-PT, dan menyerahkan dokumen akreditasi ke BANPT. Selanjutnya BAN-PT melakukan asesmen, menetapkan hasil akreditasi dan memberikan rekomendasi pembinaan program studi atau institusi. Rekomendasi pembinaan yang dikeluarkan oleh BAN-PT kemudian disampaikan ke institusi/program studi atau kementerian terkait untuk digunakan oleh institusi atau program studi untuk meningkatkan mutunya. Selain itu, BAN-PT juga memberikan bimbingan kepada program studi atau institusi untuk menyusun dokumen akreditasi berupa borang dan laporan evaluasi diri.

33


Perguruan Tinggi:

Evaluasi Diri

BAN-PT / LAM: Kemristek DIKTI:

Pembinaan

Akreditasi

1. Penetapan Hasil Akreditasi 2. Rekomendasi Pembinaan 3. Bimbingan

Gambar 4.1 Siklus akreditasi

4. Prosedur Akreditasi Prosedur akreditasi tersaji dalam Gambar 4.2. Prosedur akreditasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sekretariat BAN-PT menerima Borang.

2. Yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan assesmen kecukupan untuk menentukan layak tidaknya akreditasi.

34

3. Program studi/ institusi yang layak diakreditasi dilakukan asesmen lapangan


4. Hasil asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL) divalidasi oleh majlis BAN-PT. 5. Rapat Pleno anggota majlis BAN-PT menetapkan nilai dan peringkat akreditasi 6. BAN-PT menerbitkan surat keputusan dan sertifikat akreditasi untuk diserahkan kepada prodi/ institusi dan mengumumkannya melalui website BAN-PT: http:// ban-pt.kemdiknas.go.id/ 7. Program studi/ institusi perguruan tinggi melakukan banding bilamana dengan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bilamana keputusan akreditasi yang telah ditetapkan/ diumumkan tidak diterima.

8. BAN-PT melakukan penilaian kembali dan surveilen ke program studi/ institusi untuk mendapatkan data dan informasi yang sesungguhnya terjadi. 9. Rapat Pleno Anggota majelis BAN-PT menetapkan keputusan akhir atas banding dari prodi/ institusi yang bersangkutan, dan mengumumkan nilai dan peringkatnya melalui website serta menerbitkan sertifikat.

35


Penerimaan Borang (BAN-PT)

Persyaratan

Asesmen Kecukupan

Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT)

Surveilen: • Banding •Keraguan •Keluhan Masyarakat

Visitasi (Asesmen Lapangan)

Prodi terakreditasi > 75%

Prodi : 2 Asesor Institusi : 3-7 Asesor

Nilai > 200

Validasi (BAN-PT)

Keputusan Pleno: Nilai Dan Peringkat

Banding (Pleno BAN-PT): Alasan Dan Bukti

Pengumuman: SK Dan Sertifikat

< 200 : Tak terakre ditasi 200-300 : C (baik) 3001-360 : B (Sangat baik > 361 : A (Unggul)

Gambar 4.2 Diagram alir proses akreditasi di internal BAN-PT

5. Kode Etik Akreditasi Berdasarkan tata nilai, azas dan etika akreditasi yang telah ditetapkan, BAN-PT menetapkan kode etik akreditasi sebagai berikut.

36

1) Seorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan


diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan conflict of interest.

2) Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan di akreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun. 3) Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.

4) Asesor harus bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasi

5) Asesor harus menjaga kerahasiaan informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT 6) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.

7) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.

8) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitan dengan tugasnya sebagai asesor.

9) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data atau informasi, termasuk hasil penilaian yang yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

37


38


V. KINERJA BAN-PT

Q

A. PENGEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI Untuk melakukan proses akreditasi dan meningkatkan kualitas hasil akreditasi, BAN-PT telah beberapa kali melakukan pengembangan dan pembaharuan instrumen akreditasi. Secara singkat kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Tahun 1995, dilakukan pengembangan sistem dan instrumen akreditasi program studi jenjang sarjana (S1). Instrumen ini mulai digunakan pada tahun 1996. 2) Tahun 1998, dilakukan pengembangan sistem dan instrumen akreditasi program studi jenjang magister (S2). Instrumen ini mulai digunakan pada tahun 1999. 3) Tahun 1999, dilakukan evaluasi instrumen akreditasi program studi jenjang sarjana yang digunakan sejak tahun 1996. Kemudian, pada tahun 2000, kegiatan ini dilanjutkan dengan pengembangan sistem dan instrumen akreditasi program studi jenjang sarjana yang baru.

4) Tahun 2001, dilakukan pengembangan sistem dan instrumen akreditasi program studi jenjang doktoral


39

(S3) dan diploma-III. Instrumen-instrumen mulai digunakan pada tahun 2002.

5) Tahun 2002, dilakukan evaluasi instrumen akreditasi program studi jenjang magister yang digunakan sejak tahun 1999. Kemudian, pada tahun yang sama intrumen ini digunakan. 6) Tahun 2006 dan 2011 dilakukan penyempurnaan instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi sarjana pendidikan jarak jauh. 7) Tahun 2008 dilakukan pengembangan instrumen akreditasi program profesi akuntan.

8) Sejak tahun 2009 telah dikembangkan instrumen akreditasi, baik penyelenggaraan pendidikan model tatap muka, jarak jauh, maupun terbuka, untuk institusi perguruan tinggi, program studi, program profesi, yang secara umum terdiri atas: 1) Naskah akademik akreditasi; 2) Standar dan prosedur akreidtasi; 3) Borang akreditasi; 4) Pedoman pengisian borang; 5) Pedoman penilaian; 6) Matriks penilaian; 7) Pedoman asesmen lapangan; dan 8) Pedoman evaluasi diri. Pada tahun 2009 ini pula dilakukan penyempurnaan instrumen akreditasi program studi sarjana.

9) Tahun 2010 dilakukan penyempurnaan instrumen akreditasi program diploma (I – IV), program studi magister, program studi doktor. 10) Tahun 2011 dilakukan penyempurnaan instrumen akreditasi program profesi dokter, dokter gigi, apoteker, psikolog, dan profesi guru.

40


11) Tahun 2012 dilakukan penyempurnaan instrumen akreditasi program profesi akuntan, dan program studi magister perguruan tinggi jarak jauh

12) Tahun 2015 dilakukan penyesuaian instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi terbuka jarak jauh (PTTJJ), perguruan tinggi dan program studi baru, dan instrumen akreditasi perguruan tinggi dan program studi lama.

B. HASIL AKREDITASI INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI Saat ini, sebanyak 18.848 program studi dan 852 institusi perguruan tinggi telah terakreditasi BAN-PT. Tabel 5.1 menunjukkan data peringkat akreditasi program studi berdasarkan jenis perguruan tinggi pengusulnya. Selanjutnya data pada Tabel 5.2 menunjukkan data peringkat akreditasi institusi berdasarkan jenis perguruan tinggi pengusulnya.

41


42


PTN PTS PTAN PTAS Kedinasan Jumlah %

Lembaga A 1277 474 140 13 42 1946 10.32%

Peringkat B 2606 4172 667 360 244 8049 42.70% 883 6480 333 1061 96 8853 46.97%

C

Tabel 5.1. Data peringkat akreditasi program studi berdasarkan jenis perguruan tinggi pengusulnya.

4766 11126 1140 1434 382 18848 100.00%

Jumlah

43


PTN PTS PTAN PTAS Kedinasan Jumlah %

Lembaga 17 6 3 0 0 26 3.05%

A

Peringkat B 50 148 25 6 11 240 28.17% 7 439 17 122 1 586 68.78%

C

Tabel 5.2. Data peringkat akreditasi institusi berdasarkan jenis perguruan tinggi pengusulnya.

74 593 45 128 12 852 100.00%

Jumlah

44


Q

VI. MASALAH DAN TANTANGAN

Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi BAN-PT adalah: 1) Besarnya jumlah mahasiswa terdaftar di institusi perguruan tinggi dan program studi di Indonesia, dan masih banyak institusi dan/atau program studinya belum terakreditasi, sehingga posisi mahasiswa sebagai stakeholders tidak terlindungi. Sementara di lain pihak, BAN-PT dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya (keuangan) dan waktu. 2) Adanya perubahan kebijakan akreditasi seiring pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, terutama terkait dengan kemungkinan pendirian LAM.

3) Seiring pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang memaksa adanya pergeseran paradigma evaluasi menuju outcome-based evaluation, BAN-PT harus dapat menilai kurikulum yang memuat capaian pembelajaran dengan benar, dan meyakinkan bahwa lulusan yang dihasilkan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Terkait dengan hal ini, BAN-PT harus memperhatikan dan mengevaluasi dengan benar pe-


45

laksanaan studi pelacakan alumni dan studi kepuasan pengguna.

4) Perlunya harmonisasi regional dan transnasional tentang penjaminan mutu. Penjaminan mutu internal yang telah terbangun dengan baik merupakan hal yang esensial dalam harmonisasi penjaminan mutu di negara-negara ASEAN. Lebih lanjut, diperlukan pengembangan kerangka kualifikasi pada masing masing negara anggota ASEAN sebagai instrumen untuk membangun interaksi dengan sesama institusi pendidikan tinggi. Hal penting lainnya yang harus dibangun adalah terbangunnya kepercayaan (trust) dan saling pengakuan antar sesama institusi pendidikan tinggi diseluruh negara anggota.

5) Globalisasi institusi perguruan tinggi sebagai konsekuensi diberlakukannya beberapa kesepakatan perdagangan bebas, menuntut seluruh institusi untuk terus melakukan pengembangan kualitas secara berkelanjutan, dan juga menuntut hasil akreditasi yang mampu memotret kondisi institusi secara transparan dan akuntabel. 6) BAN-PT harus terus meningkatkan kemandiriannya baik dalam perspektif hubungan kelembagaan di dalam negeri dan pengakuan internasional. BAN-PT harus menjadi badan akreditasi independen yang bermartabat, kredibel, dan akuntabel serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter

46


Q

VII. ALIANSI STRATEGIS

Aliansi adalah kerjasama atau keanggotaan dalam suatu jaringan institusi regional atau internasional. Aliansi strategis antarbangsa merupakan salah satu program penting Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT menjadi anggota beberapa aliansi seperti: 1) International Network of Quality Assurance Agencies for Higher Education(INQAAHE)

2) Association of Quality Assurance Agencies for Islamic World (AQAAIW) 3) Asia Pacific Quality Network(APQN)

4) ASEAN Quality Assurance Network(AQAN). 5) Malaysia Quality Assurance(MQA)

6) National Institute for Academic Degrees and University Evaluation(NIAD-UE). 7) Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow a 21st Century Organization (ABEST21) 8) Australian Universities Quality Agency (AUQA)

9) Commission on Higher Education, the Philippines 10) Korean Council for University Education


47

11) Higher Education Division, Ministry of Education, Singapore 12) National Agency for Academic Assessment and Accreditation, Ministry of Education, Timor Leste 13) National Assessment and Accreditation Council, India

14) Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE) Beberapa manfaat yang diperoleh oleh BAN-PT dari aliansi tersebut, diantaranya pertukaran informasi dan pengalaman, tukar menukar asesor, dan sharing penjaminan mutu proses akreditasi. Oleh karena itu BAN-PT tetap menempatkan aliansi tersebut dalam salah satu program kerjanya.

48


VIII. PENUTUP

Q

Menyadari betapa penting dan strategisnya peran BAN-PT dalam upaya mewujudkan kualitas pendidikan tinggi yang baik, BAN-PT memandang pelu untuk: 1) melakukan reposisi peran BAN-PT dalam sistem penjaminan mutu peguruan tinggi di Indonesia; 2) melakukan penguatan manajemen internal, sehingga terwujud tatapamong BAN-PT yang baik, sehingga mampu memberikan layanan prima bagi pengguna BAN-PT;

3) mengembangkan standar dan instrumen akreditasi, terutama dalam kaitannya dengan implementasi KKNI dan mencegah lahirnya program studi dan institusi yang tidak sehat;

4) mengembangkan sistem informasi berbasis TI, guna mempercepat bisnis proses akreditasi dan menghemat sumberdaya yang diperlukan, serta menjamin akurasi, kecepatan, validitas, efektivitas, dan efisiensi proses akreditasi. 5) mendukung pendirian dan pengembangan LAM.


49

6) membangun aliansi strategis internasional dalam penjaminan mutu secara berkelanjutan.

50


Profil (BAN-PT) BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Recommend Documents