Komite Akreditasi Nasional

Pedoman KAN 501-2003

PEDOMAN 501-2003

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Personel

Adopsi dari ISO/IEC 17024 : 2003

Komite Akreditasi Nasional

1 dari 14


Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Personel

1

Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan persyaratan untuk lembaga yang melakukan sertifikasi personel dengan persyaratan tertentu, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi personel. CATATAN :

Di beberapa negara, lembaga yang memverifikasi kesesuaian kompetensi

personel dengan persyaratan yang ditetapkan disebut “lembaga sertifikasi”, di negara lain disebut “lembaga registrasi”, “lembaga asesmen dan registrasi” atau “lembaga sertifikasi / registrasi / lembaga lisensi”, dan yang lainnya menyebut “registrar”. Pedoman ini menggunakan istilah “lembaga sertifikasi”. Namun demikian, istilah ini digunakan dalam arti luas.

2

Acuan normatif

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan (amandemen), dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir. Pedoman KAN 2 : 2001, Standardisasi dan kegiatan terkait – Kosakata umum SNI 19-9000-2001, Sistem manajemen mutu – Dasar-dasar dan Kosakata

3

Istilah dan definisi

3.1

banding

permintaan

dari

pemohon,

kandidat

atau

personel

yang

disertifikasi

untuk

mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan yang dibuat oleh lembaga sertifikasi terkait dengan status sertifikasi yang diajukan oleh yang bersangkutan. Personel yang memiliki kualifikasi/kemampuan untuk memberikan pelatihan sesuai pedoman ini.

3.2

calon

pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.

2 dari 14


3.3

proses sertifikasi

seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, penggunaan sertifikat dan logo / tanda.

3.4

skema sertifikasi

persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori personel yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

3.5

sistem sertifikasi

kumpulan prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.

3.6

kompetensi

kemampuan yang dapat diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan / atau keterampilan sesuai dengan atribut personal sebagaimana yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.7

keluhan

permintaan penilaian kesesuaian selain banding, oleh suatu organisasi atau perorangan terhadap lembaga sertifikasi, untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga sertifikasi atau pelanggannya.

3.8

evaluasi

proses penilaian personel terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.

3.9

ujian

mekanisme yang merupakan bagian dari evaluasi untuk mengukur kompetensi calon dengan menggunakan satu atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan. 3 dari 14


3.10

penguji

Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan / atau menilai ujian.

3.11

kualifikasi

peragaan dari atribut personal, pendidikan, pelatihan dan / atau pengalaman kerja personel.

4

Persyaratan untuk lembaga sertifikasi

4.1

Lembaga sertifikasi

4.1.1

Kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga sertifikasi harus terkait dengan kriteria

sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga sertifikasi tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat atau menghalangi akses oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam pedoman ini.

4.1.2

Lembaga sertifikasi harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian,

pemeliharaan,

perpanjangan,

penundaan

atau

pencabutan

sertifikasi

serta

perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan.

4.1.3

Lembaga sertifikasi harus membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan

sertifikasinya, sesuai dengan hal-hal spesifik yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

4.2

Struktur organisasi

4.2.1

Struktur lembaga sertifikasi harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan

kepercayaan kepada pihak terkait atas kompetensi, ketidakberpihakan dan integritasnya. Secara khusus, lembaga sertifikasi harus : a) independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan personel yang disertifikasi, termasuk dengan pemilik dan pelanggannya, dan harus mengambil langkah yang dapat menjamin operasi yang layak; b) bertanggungjawab atas keputusannya berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang lingkup yang diajukan; c) mengidentifikasi manajemen (kelompok atau personel) yang memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk:

4 dari 14


1) evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini, dalam persyaratan kompetensi dan dalam dokumen relevan lain yang berlaku, 2) perumusan kebijakan operasi lembaga sertifikasi, yang berkaitan dengan sertifikasi personel, 3) keputusan sertifikasi, 4) penerapan kebijakan dan prosedurnya, 5) keuangan lembaga sertifikasi, dan 6) pendelegasian kewenangan kepada beberapa komite atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan atas namanya. d) memiliki dokumen legalitas hukum atau bagian dari legalitas hukum. 4.2.2

Lembaga

sertifikasi

harus

memiliki

struktur

terdokumentasi

yang

menjaga

ketidakberpihakan termasuk ketentuan yang menjamin ketidakberpihakan pengoperasian lembaga sertifikasi. Struktur ini harus melibatkan partisipasi semua pihak penting yang terkait dalam pengembangan kebijakan dan prinsip-prinsip tentang substansi dan fungsi sistem sertifikasi, tanpa adanya pihak yang mendominasi. 4.2.3

Lembaga sertifikasi harus membentuk komite skema, yang harus bertanggung jawab

dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Komite skema harus terwakili oleh pihak-pihak penting terkait secara seimbang

(tanpa ada pihak yang lebih mendominasi). Jika ada skema sertifikasi yang

dikembangkan oleh organisasi selain lembaga sertifikasi, maka pengembangan skema tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama. 4.2.4

Lembaga sertifikasi harus:

a) Memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem sertifikasi dan untuk membiayai pertanggunggugatan (liability) yang mungkin timbul, b) Memiliki kebijakan dan prosedur yang membedakan antara sertifikasi personel dan kegiatan lainnya, c) Menjamin bahwa kegiatan lembaga yang terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan, objektivitas dan ketidakberpihakan dari sertifikasinya. 4.2.5

Lembaga sertifikasi tidak boleh menawarkan atau memberikan pelatihan atau

membantu pihak lain dalam penyiapan jasa tersebut, kecuali jika lembaga sertifikasi dapat membuktikan bahwa pelatihan tersebut independen dari evaluasi dan sertifikasi personel dengan

tujuan

untuk

menjamin

agar

kerahasiaan

dan

ketidakberpihakan

tidak

dikompromikan.

5 dari 14


4.2.6

Lembaga sertifikasi harus menetapkan kebijakan dan prosedur (seperti pedoman

pelaksanaan) untuk penyelesaian banding dan keluhan yang diterima dari pemohon, calon, personel yang disertifikasi dan atasan/institusi tempat personel yang disertifikasi bekerja serta dari pihak lain mengenai proses dan kriteria sertifikasi, termasuk kebijakan dan prosedur untuk kinerja personel yang disertifikasi. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menjamin bahwa banding dan keluhan diselesaikan secara independen, tegas dan tidak berpihak. 4.2.7

Lembaga sertifikasi harus mempekerjakan personel permanen atau personel kontrak

dalam jumlah yang memadai dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi sertifikasi sesuai dengan jenis, rentang dan volume pekerjaan yang dilakukan di bawah tanggung jawab manajemen.

4.3

Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

4.3.1

Lembaga sertifikasi harus menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan

dalam mengevaluasi kompetensi calon dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut. Catatan : lampiran A memberikan panduan untuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

4.3.2

Lembaga

sertifikasi

harus

menetapkan

suatu

proses

pengembangan

dan

pemeliharaan skema sertifikasi yang mencakup kaji ulang dan validasi skema yang dilakukan oleh komite skema. 4.3.3

Lembaga sertifikasi harus segera memberikan informasi mengenai setiap perubahan

di dalam persyaratan sertifikasinya kepada wakil-wakil komite. Lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan pendapat yang disampaikan oleh komite skema sebelum memutuskan bentuk perubahan yang tepat dan tanggal efektif berlakunya perubahan. Setelah pengambilan keputusan dan publikasi mengenai perubahan persyaratan, lembaga sertifikasi harus memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan personel yang disertifikasi. Lembaga sertifikasi harus memverifikasi bahwa setiap personel yang disertifikasi memenuhi persyaratan

yang

diubah

dalam

periode

waktu,

yang

penetapannya

harus

mempertimbangkan pendapat komite skema. 4.3.4

Kriteria kompetensi personel yang dievaluasi harus ditetapkan oleh lembaga

sertifikasi sesuai dengan pedoman ini dan dokumen relevan lainnya. Jika diperlukan penjelasan untuk penerapan dokumen tersebut terhadap skema sertifikasi yang spesifik, maka penjelasan tersebut harus dirumuskan oleh para ahli, disahkan oleh komite skema dan dipublikasikan oleh lembaga sertifikasi. 6 dari 14


4.3.5

Sertifikasi tidak boleh dibatasi atas dasar keuangan atau kondisi lain yang tidak

semestinya, seperti keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. Sertifikat kelulusan suatu lembaga pelatihan yang diakui dapat menjadi persyaratan skema sertifikasi. Pengakuan atau persetujuan

tersebut

oleh

lembaga

sertifikasi,

tidak

boleh

dilakukan

dengan

mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi bobot persyaratan evaluasi dan sertifikasi. 4.3.6

Lembaga sertifikasi harus mengevaluasi metode ujian calon. Penyelenggaraan ujian

harus jujur, absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Minimum 1 tahun sekali, metodologi dan prosedur yang tepat (seperti pengumpulan dan pemeliharaan data statistik) harus ditetapkan untuk menegaskan kembali kejujuran, keabsahan, kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian dan semua perbaikan perbedaan yang teridentifikasi.

4.4

Sistem manajemen

4.4.1

Lembaga sertifikasi harus menggunakan sistem manajemen yang didokumentasikan

dan mencakup semua persyaratan pedoman ini serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut. Catatan : Sistem manajemen mutu yang didokumentasikan berdasarkan SNI 19-9001-2001 yang memuat persyaratan pedoman ini merupakan salah satu metode yang memenuhi persyaratan ini.

4.4.2

Lembaga sertifikasi harus menjamin bahwa :

a. Sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini, dan b. Sistem manajemennya dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi. 4.4.3

Lembaga sertifikasi harus mempunyai sistem pengendalian dokumen dan audit

internal serta kaji ulang manajemen yang sudah diterapkan termasuk ketentuan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan. 4.5

Subkontrak

4.5.1

Jika lembaga sertifikasi memutuskan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang

berkaitan dengan sertifikasi (misalnya ujian) kepada lembaga atau personel, maka perjanjian terdokumentasi yang mencakup pengaturan, termasuk kerahasiaan dan pencegahan konflik kepentingan harus dituliskan. Keputusan sertifikasi tidak boleh disubkontrakkan. 4.5.2

Lembaga sertifikasi harus:

a) Bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan

dan tetap

bertanggung jawab atas pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, penundaan atau pencabutan sertifikasi; 7 dari 14


b) menjamin bahwa subkontraktor tersebut kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pedoman ini, dan tidak terlibat baik secara langsung atau melalui atasannya dengan pelatihan atau pemeliharaan sertifikasi personel sedemikian rupa sehingga kerahasiaan dan kenetralan dapat dikompromikan; c) memelihara daftar subkontraknya dan menilai serta memantau kinerjanya sesuai prosedur yang didokumentasikan.

4.6

Rekaman

4.6.1

Lembaga sertifikasi harus memelihara sistem rekaman sesuai dengan kondisi dan

peraturan perundang-undangan, termasuk cara-cara untuk mengkonfirmasikan status personel yang disertifikasi. Rekaman harus membuktikan bahwa proses sertifikasi telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan evaluasi,

kegiatan

survailen

dan

dokumen

lain

yang

terkait

dengan

pemberian,

pemeliharaan, perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan dan pencabutan sertifikasi. 4.6.2

Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai

untuk menjamin integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan

selama periode waktu tertentu untuk memberikan jaminan kepercayaan

berkelanjutan, minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pengakuan, kontrak, hukum atau kewajiban lainnya.

4.7

Kerahasiaan

Lembaga sertifikasi harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses kegiatannya, melalui komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut harus dilaksanakan oleh semua individu / personel yang bekerja di lembaga sertifikasi, termasuk anggota komite dan lembaga atau individu dari luar yang bekerja atas namanya. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari organisasi atau individu dari mana informasi diperoleh, kecuali bila perundang-undangan mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan . Bila lembaga sertifikasi disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengumumkan informasi tersebut, organisasi atau individu yang bersangkutan harus diberitahu sebelumnya tentang informasi yang diberikan.

8 dari 14


4.8

Keamanan

Seluruh soal-soal ujian dan bahan-bahan yang terkait harus dipelihara dalam suatu lingkungan yang aman oleh lembaga sertifikasi, atau subkontraktornya untuk melindungi kerahasiaan bahan-bahan tersebut selama masa pakainya

5

Persyaratan untuk personel permanen atau yang dikontrak oleh lembaga sertifikasi

5.1

Umum

5.1.1

Lembaga sertifikasi harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personel

permanen atau yang dikontrak yang terlibat dalam proses sertifikasi. 5.1.2

Lembaga sertifikasi mewajibkan personel permanen atau yang dikontrak untuk

menandatangani dokumen yang menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kebebasan dari pengaruh komersial dan pengaruh lainnya dari setiap hubungan sebelum dan / atau saat ini dengan personel yang diuji yang dapat mengkompromikan kenetralannya. 5.1.3

Uraian tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi dengan jelas harus tersedia

bagi setiap personel permanen atau yang dikontrak. Mereka harus dilatih sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga yang bersangkutan menyadari pentingnya sertifikasi yang ditawarkan. Semua personel yang terlibat dalam setiap aspek kegiatan sertifikasi harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman dan keahlian teknis yang sesuai dengan kriteria kompetensi untuk tugas yang ditetapkan. 5.1.4

Lembaga sertifikasi harus membuat dan memelihara dokumentasi mutakhir mengenai

kualifikasi setiap personel. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh personel permanen atau yang dikontrak dan harus mencakup: a) Nama dan alamat; b) Organisasi dan jabatanya; c) Pendidikan, jenis dan status profesi; d) Pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya; e) Tanggung jawab dan kewajibannya dalam lembaga sertifikasi; f)

Penilaian kinerja;

g) Tanggal pemutakhiran rekaman.

9 dari 14


5.2

Persyaratan penguji

5.2.1

Penguji harus memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi berdasarkan persyaratan

kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya. Dalam proses pemilihan penguji yang ditugaskan untuk suatu ujian atau bagian dari suatu ujian harus dijamin bahwa penguji tersebut minimal : a) mengerti skema sertifikasi yang relevan; b) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan; c) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji; d) mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa yang digunakan dalam ujian, dan e) bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif. 5.2.2

Jika seorang penguji mempunyai potensi konflik kepentingan dalam ujian dengan

calon, Lembaga Sertifikasi harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak dikompromikan (lihat 4.2.5). Langkah-langkah tersebut harus direkam

6

Proses sertifikasi

6.1

Permohonan

6.1.1

Berdasarkan permintaan pemohon, Lembaga Sertifikasi harus memberikan uraian

rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). Di samping itu Lembaga Sertifikasi memberikan dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban personel yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (lihat 6.6.2). 6.1.2

Lembaga

sertifikasi

harus

mensyaratkan

kelengkapan

permohonan,

yang

ditandatangani oleh pemohon yang meminta sertifikasi dan mencakup : a) Lingkup sertifikasi yang diajukan; b) Pernyataan bahwa personel yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi; c) Rincian kualifikasi yang relevan didukung dengan bukti dan rekomendasi; d) Informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang disyaratkan untuk identifikasi personel.

10 dari 14


6.2

Evaluasi

6.2.1

Lembaga sertifikasi harus mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin

bahwa: a) Lembaga sertifikasi mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan; b) Lembaga sertifikasi menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan / atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya; c) Pemohon mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan dalam skema. 6.2.2

Lembaga sertifikasi harus menguji kompetensi personel berdasarkan persyaratan

skema melalui satu atau lebih metode seperti tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain. 6.2.3

Ujian harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin

bahwa semua persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. 6.2.4

Lembaga sertifikasi harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan

hasil evaluasi, termasuk kinerja dan hasil ujian, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.

6.3

Keputusan sertifikasi

6.3.1

Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh lembaga sertifikasi

harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon. 6.3.2

Lembaga sertifikasi harus memberikan sertifikat kepada semua personel yang

disertifikasi. Lembaga sertifikasi harus memelihara kepemilikan sertifikat. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang ditandatangani atau disahkan oleh personel lembaga sertifikasi yang bertanggung jawab. 6.3.3

Sertifikat tersebut minimal harus memuat informasi berikut :

a) nama personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat; b) nama lembaga sertifikasi; c) acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam sertifikasi; 11 dari 14


d) ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya; e) tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku;

6.4

Survailen

6.4.1

Lembaga sertifikasi harus menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan

personel yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan; 6.4.2

Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi

sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekwensi dan cakupan kegiatan survailen harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi personel yang disertifikasi.

6.5

Sertifikasi Ulang

6.5.1

Lembaga sertifikasi harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan

persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa personel yang disertifikasi selalu memenuhi persyaratan sertifikasi yang mutakhir. 6.5.2

Lembaga Sertifikasi harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan

sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Aturan tersebut termasuk frekwensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh komite skema. Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi personel yang disertifikasi.

6.6

Penggunaan sertifikat dan logo/ tanda

6.6.1

Lembaga

sertifikasi

yang

memberikan

tanda

atau

logo

sertifikasi

harus

mendokumentasikan aturan penggunaan dan harus mengatur hak penggunaan dan penyajiannya dengan tepat. 6.6.2

Lembaga

sertifikasi

harus

mensyaratkan

bahwa

personel

yang

disertifikasi

menandatangani persetujuan untuk: a) memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan; b) menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan; c) tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan Lembaga Sertifikasi dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut Lembaga Sertifikasi dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;

12 dari 14


d) menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan lembaga sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertikasi yang menerbitkannya, dan e) tidak menyalahgunakan sertifikat. 6.6.3

Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dan tanda atau

logo dalam publikasi, katalog, dll, harus ditangani oleh Lembaga Sertifikasi dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.

13 dari 14


Lampiran A (informatif) Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Personel

A.1

Skema sertifikasi personel sebaiknya hanya dibuat sebagai jawaban atas persyaratan

pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi / pekerjaan) A.2

Lembaga sertifikasi atau organisasi yang menawarkan skema sertifikasi seharusnya

berusaha memperoleh informasi dari pihak yang terkait mengenai hal-hal berikut ini: a) deskripsi bidang spesifik untuk personel yang akan disertifikasi; b) deskripsi persyaratan kualifikasi / kompetensi, persyaratan dan prosedur evaluasi, termasuk survailen dan sertifikasi ulang; c) tingkat dukungan yang diberikan oleh pihak terkait terhadap skema sertifikasi dan bukti keberterimaannya terhadap cakupan skema sertifikasi tersebut; d) organisasi / badan / atau personel yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi yang diusulkan. A.3

Analisis pekerjaan / praktek seharusnya dilakukan secara periodik (sedikitnya lima tahun

sekali) untuk menghasilkan atau menegaskan hal-hal berikut: a) deskripsi target populasi kandidat dan pernyataan tujuan atau hasil yang diharapkan dalam sertifikasi; b) daftar tugas yang penting dan kritis yang dilaksanakan oleh personel yang kompeten dalam profesinya; c) daftar persyaratan sertifikasi, termasuk dasar dan mekanisme evaluasi yang dipilih untuk setiap persyaratan; d) spesifikasi struktur ujian, di mana ujian lisan atau tertulis merupakan bagian dari proses evaluasi yang mencakup garis besar, jenis pertanyaan yang dibuat, tingkat kognitif pertanyaan, jumlah pertanyaan untuk setiap subjek, lama waktu pengujian, metode penetapan tingkat keberterimaan nilai, metode penilaian; e) ulasan tentang bagaimana seharusnya skema yang diusulkan mencapai transparansi pasar. A.4

Semua mekanisme seharusnya disiapkan oleh personel yang mengerti tentang

sertifikasi personel dan subjek yang relevan, serta terlatih dalam mempersiapkan mekanisme tersebut. A.5

Semua ujian seharusnya sesuai dengan spesifikasi ujian, menjamin penerapan yang

sama, dan tidak bias. A.6

Lembaga sertifikasi seharusnya menetapkan pengendalian untuk rotasi soal-soal ujian

atau revisinya dalam rangka memelihara objektivitas dan kerahasiaannya. 14 dari 14


Daftar Pustaka

(1) SNI 19-9001-20001, Sistem manajemen mutu – Persyaratan (2) SNI 19-9004-2001, Sistem manajemen mutu – Pedoman untuk perbaikan kinerja (3) ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

15 dari 14

Komite Akreditasi Nasional

Recommend Documents