Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul

Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker Ditjen Binalattas Kemenakertrans RI, Jakarta Selatan Telepon 021-52901142, Faksimili 021-52900925, email : [email protected], Website: www.akreditasi.or.id

1


KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA NOMOR : KEP.09/LA-LPK/XI/2013 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA Menimbang

Mengingat

: a.

Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor KEP.01/LA-LPK/VII/2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja, sehingga perlu disempurnakan;

b.

Pedoman akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

c.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Keputusan Ketua LA-LPK, guna memastikan bahwa proses akreditasi LPK dapat berjalan sesuai dengan kerangka pelatihan bermutu Indonesia.

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445; 2

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomer 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

6.

Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP225/MEN/2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

8.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor : KEP. 638 tahun 2012 tentang Pengurus Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 2012 - 1015;

9.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.94/LATTAS/VII/2013 tentang pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Nomor : KEP.157/DPPTKDN/XII/2004 tentang Pedoman Pembentukan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

10. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor KEP.08/LA-LPK/VII/2013 tentang Pedoman Pembentukan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

: Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

3

KETIGA

: Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomer KEP.01/LA-LPK/VII/2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 September 2013 Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

DIDIK P. SUMBODO, SE, S.Psi, MM Ketua Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Dirjen Binalattas Kemenakertrans; Direktur Bina Lemsarlatker Kemenakertrans; Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia; Ketua KA-LPK seluruh Indonesia; Arsip.

4


Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja


5

DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

2 4 8

BAB

PENDAHULUAN

9

a. b. c. d. e.

Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Acuan Normatif Istilah dan Definisi

9 10 10 11 11

STANDAR AKREDITASI

14

BAB

I

II

a. b. c. d. e. f. g. h. BAB

BAB

BAB

III

IV

V

Standar Satu Standar Dua Standar Tiga Standar Empat Standar Lima Standar Enam Standar Tujuh Standar Delapan

: : : : : : : :

Kompetensi Kerja Kurikulum Materi pelatihan Manajemen/Tata KeIola LPK Instruktur dan Tenaga Pelatihan Sarana dan prasarana Administrasi Keuangan Asesmen

14 14 14 15 15 15 16 16

PERSYARATAN, PROSES, DAN MEKANISME AKREDITASI

17

a. b. c.

17 17 18

Persyaratan Permohonan Akreditasi Proses Akreditasi Mekanisme Akreditasi

PELAKSANAAN AKREDITASI

21

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

21 21 21 22 22 23 24 24 24 25 25

Tujuan Manfaat Instrumen Metode Asesmen Akreditasi Asesesor Akreditasi Kategori Akreditasi Masa Berlaku Akreditasi Banding Surveilan Penghargaan (AWARD) Tindakan Perbaikan

PENUTUP

26

6

LAMPIRAN PEDOMAN AKREDITASI LPK LAM. A INSTRUMEN AKREDITASI 1. Formulir Permohonan Akreditasi LPK 2. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Akreditasi LPK 3. Ceklis Akreditasi LPK 2014 a. Standar Satu : Kompetensi Kerja b. Standar Dua : Kurikulum c. Standar Tiga : Materi pelatihan d. Standar Empat : Manajemen/Tata KeIola LPK e. Standar Lima : Instruktur dan Tenaga Pelatihan f. Standar Enam : Sarana dan prasarana g. Standar Tujuh : Administrasi Keuangan h. Standar Delapan : Asesmen 4. Pernyataan Komitmen Manajemen LAM. B MATERI SOSIALISASI AKREDITASI LPK 1. Visi, Misi, Rencana Strategi dan Eksekusi 2. Rekapitulasi LPK Terakreditasi Tahun 2014 Semester I 3. Kerangka Pelatihan Bermutu Indonesia 4. Instrumen Akreditasi Berbasis Mutu LAM. C TRAINING PROVIDER ACCREDITATION APPLICATION FORM 1. Training Provider Application Form 2. Instructions 3. Accreditation Application Form Checklist a. Standar 1 : Competency b. Standar 2 : Training Curriculum c. Standar 3 : Training Material d. Standar 4 : Training Provider Management e. Standar 5 : Instructure and Training Support Staff f. Standar 6 : Training Facility g. Standar 7 : Finance Management h. Standar 8 : Assessment 4. Statement of Management Commitment

7

27 28 28 29 30 30 30 32 33 35 36 37 38 40 41 42 44 47 52 71 72 73 74 74 74 76 77 79 80 81 82 84

KATA PENGANTAR Pedoman akreditasi ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tata cara penyelenggaraan akreditasi LPK. Ketentuan umum tata cara akreditasi ini meliputi delapan standar akreditasi, persyaratan, proses, mekanisme akreditasi, serta pelaksanaan akreditasi. LA-LPK telah menyusun dan membakukan seluruh prosedur, kriteria, instrumen dan mekanisme akreditasi LPK kedalam buku pedoman akreditasi LPK ini. Buku ini merupakan pembaruan dari pedoman akreditasi yang lama setelah melalui kajian, studi penyetaraan (benchmarking) dengan standar nasional dan internasional, serta uji coba dan perbaikannya. Maksud pedoman akreditasi antara lain semua pihak yang terlibat akreditasi memiliki pemahaman yang sama dalam akreditasi. Selain itu sebagai bahan pembelajaran tentang akreditasi bagi semua pihak yang terkait. Pedoman akreditasi ini berguna bagi LA-LPK dan KA-LPK untuk administrasi akreditasi; bagi asesor dan penyuluh/konsultan untuk panduan kerja; bagi LPK untuk panduan persiapan dan perbaikan tata kelola LPK; serta bagi pembinaan, pengawas, dan departemen lain terkait untuk panduan pembinaan.

Jakarta, 25 September 2013 Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

DIDIK P. SUMBODO, SE, S.Psi, MM Ketua

8

BAB I PENDAHULUAN a.

Latar Belakang Pada saat era globalisasi ini ekonomi antar negara menjadi lebih terbuka. Situasi ini memiliki dampak pada banyak segi kehidupan seperti komunikasi, perpindahan dan transaksi sumber daya ekonomi. Begitu juga mobilitas dan kompetisi tenaga kerja antar negara lebih terbuka dan sulit dibatasi. Menghadapi situasi ini pemerintah telah mengambil langkah penting yaitu dengan menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan memiliki KKNI maka Indonesia akan semakin mudah melakukan penyetaraan dengan kerangka kualifikasi negara lain. Secara nasional KKNI juga mendorong berbagai pihak menyesuaikan, melaksanakan dan mencapai kualifikasi tersebut dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Mewujudkan KKNI sebagai standar nasional perlu didukung sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) memiliki tiga pilar utama yaitu standar kompetensi kerja, lembaga pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi

profesi.

Pemerintah

melakukan

standarisasi

kompetensi,

LA-LPK

melakukan standarisasi (akreditasi) LPK, dan BNSP melakukan standarisasi profesi. Akreditasi LPK oleh LA-LPK terdiri dari delapan standar dimana LPK harus memenuhi agar dapat menawarkan pelatihan sesuai kualifikasi KKNI yang dijabarkan dalam SKKNI yang disetujui secara nasional serta menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Saat ini LA-LPK telah mengembangkan instrumen akreditasi yang mencakup delapan standar di atas sebagai penyempurnaan dari instrumen akreditasi sebelumnya. Instrumen akreditasi LPK yang diperbarui ini mempertimbangkan tuntutan standar kualifikasi nasional, kebutuhan standar kompetensi dunia industri, serta kesetaraan dengan standar akreditasi lembaga pelatihan dan pendidikan secara nasional maupun internasional. Selain itu pembaruan ini juga mempertimbangkan kondisi dan keberadaan LPK secara nasional serta kemampuannya untuk menerapkan dalam manajemen LPK.

9

Dengan diterbitkannya pedoman akreditasi LPK, KA-LPK, asesor, dan pemerintah daerah dan pihak lainnya yang terlibat dalam akreditasi dapat membantu menerapkan standar tatakelola LPK, mempersiapkan dan melaksanakan akreditasi LPK secara baik, benar, transparan dan obyektif. Pedoman akreditasi ini juga diharapkan dapat mendorong dan memotivasi LPK untuk meningkatkan kuaitas layanan dan kredibilitas lembaga secara konsisten dan berkesinambungan. b.

Tujuan Pedoman akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ini disusun dengan tujuan: 1.

Lembaga Pelatihan Kerja dapat memahami delapan standar tatakelola LPK, dapat menerapkan dalam kegiatan pelatihan kerja, dapat mempersiapkan dokumen dan syarat akreditasi serta dapat melaksanakan kegiatan dan mendapatkan status akreditasi.

2.

Lembaga Akreditasi LPK dan Komite Akreditasi LPK dapat memberi penerangan kepada masyarakat luas tentang kegiatan akreditasi LPK, memberi pengarahan kepada LPK yang akan melakukan akreditasi, serta memberi pertimbangan dan putusan akreditasi.

3.

Asesor akreditasi LPK dapat mempersiapkan seluruh aspek pelaksanaan akreditasi, melaksanakan seluruh tahapan akreditasi (asesmen dokumen, visitasi, dan wawancara), serta melakukan asesmen dan laporan akhir hasil akreditasi LPK.

4.

Dinas Naker Pembina LPK daerah, Konsultan atau Penyuluh LPK, dan para pengandil (stakeholder) LPK dapat memahami kebijakan, tujuan dan kegiatan akreditasi serta dapat memberi masukan, dukungan atau bantuan dalam kegiatan akrediasi LPK.

c.

Ruang lingkup 1.

Pedoman pelaksanaan akreditasi LPK ini berisikan ketentuan, persyaratan serta seluruh rangkaian kegiatan akreditasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga surveilen lembaga pelatihan kerja.

2.

Pedoman pelaksanan akreditasi LPK ini dapat digunakan untuk melakukan akreditasi lembaga dan program pelatihan antara lain BLK UPTP, BLK UPTD, LPKS, BLKLN, serta lembaga pelatihan lainnya baik yang berada di lingkungan instansi teknis pemerintahan maupun swasta.

3.

Pedoman pelaksanaan akreditasi LPK ini dapat digunakan dalam pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan program pelatihan kerja untuk seluruh jenis program pelatihan.

10

d.

Acuan Normatif 1.

Undang-undang Nomer 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.

Undang-undang Nomer 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

5.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

7.

Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

8.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

9.

Keputusan

Ketua

LA-LPK

Nomor

8/LA-LPK/VII/2013

tentang

Pedoman

Pembentukan KA-LPK. e.

Istilah dan Definisi 1.

Akreditasi adalah proses pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga pelatihan kerja telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja berbasis kualifikasi KKNI dan/atau SKKNI dan/atau Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

2.

Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Keputusan Menteri yang mempunyai otoritas memberi status akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

3.

Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) adalah komite yang dibentuk oleh LA-LPK sebagai perpanjangan tangan LA-LPK yang berdomisili di ibu kota provinsi dan berfungsi melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

11

4.

Sertifikat Akreditasi adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh LA-LPK tentang status akreditasi, yang menyatakan pemberian akreditasi kepada LPK untuk suatu ruang lingkup LPK.

5.

Status Akreditasi adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh LA-LPK terhadap LPK yang diakreditasi berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh asesor melalui pemeriksaan dokumen, visitasi lapangan dan wawancara. Bila telah memenuhi persyaratan akan diberikan status terakreditasi. Akreditasi tidak diberikan kepada LPK yang belum memenuhi persyaratan.

6.

Asesmen

adalah

proses

penilaian

oleh

LA-LPK

untuk

mengases LPK

terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam proses akreditasi untuk mengambil keputusan pemberian status akreditasi terhadap LPK. 7.

Asesor Akreditasi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi asesor yang relevan dan kompeten, yang ditugaskan oleh LA-LPK atau KA-LPK untuk melaksanakan tugas asesmen terhadap LPK.

8.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

9.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, dan membangun etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

10.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.

Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

12.

Standar

Kompetensi

Kerja Khusus

adalah

standar

kompetensi

yang

dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. 12

13.

Kerangka

Kualifikasi

Nasional

Indonesia

(KKNI)

adalah

kerangka

perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 14.

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

15.

Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterlampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang di tetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

16.

Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistimatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, unit unit kompetensi, jangka waktu pelatihan, dan kriteria asesmen.

17.

Kurikulum adalah suatu dokumen kurikulum yang tertulis secara sistematis yang mengidentifikasikan hasil belajar, kriteria asesmen, isi pembelajaran, metode pelatihan dan strategi asesmen.

18.

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

13

BAB II STANDAR AKREDITASI Standar akreditasi LPK ada 8 buah yaitu standar kompetensi kerja, standar kurikulum pelatihan, standar materi pelatihan, standar manajemen LPK, standar pelatih/ instruktur dan tenaga pelatihan, standar sarana dan prasarana pelatihan, standar administrasi keuangan, serta standar asesmen pelatihan. a.

Standar 1. Kompetensi Kerja 1.

Standar satu adalah proses identifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan kerangka kualifikasi (KKNI) atau standar kompetensi (SKKNI) atau proses identifikasi kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh industri atau masyarakat.

2.

Identifikasi kebutuhan kualifikasi (KKNI) atau kompetensi kerja (SKKNI), atau standar internasional atau standar kompetensi khusus diperlukan untuk memastikan bahwa kompetensi kerja lulusan peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

3.

Identifikasi kebutuhan kualifikasi (KKNI) atau kompetensi kerja (SKKNI) atau standar internasional atau standar kompetensi khusus dipetakan dan divalidasi bersama pemangku kepentingan (stakeholder), serta diterima hasil lulusannya oleh industri.

b.

Standar 2. Kurikulum Pelatihan 1.

Standar dua adalah pembuatan program dan kurikulum secara terstruktur sesuai kerangka kualifikasi (KKNI), standar kompetensi (SKKNI), atau Standar Kompetensi Internasional atau standar kompetensi khusus lainnya seperti terdapat dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

2.

Pembuatan kurikulum berbasis kualifikasi dan kompetensi kerja (bukan berbasis materi) ini dilengkapi dengan metode, asesmen, materi, waktu, jumlah dan sarana yang sesuai dan dituangkan dalam silabus.

3.

Kurikulum disesuaikan secara terus menerus dan divalidasi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder) dan industri.

4.

Kurikulum dihasilkan melalui proses peninjauan dan pengembangan secara sistematis

(dituangkan

dalam

standart

operating

prosedur/SOP)

serta

didokumentasi. c.

Standar 3. Materi Pelatihan 1.

Standar tiga adalah pembuatan materi pelatihan sesuai dengan kurikulum; elemen, dan kriteria unjuk kerja unit kompetensi (SKKNI atau khusus).

14

2.

Materi pelatihan disusun dengan memperhatikan prinsip; format mudah digunakan, bahasa mudah dimengerti, serta mendorong siswa peserta pelatihan mau belajar.

3.

Materi pelatihan dihasilkan melalui proses peninjauan dan pengembangan atau pengadaan materi secara sistematis (dituangkan dalam standart operating prosedur/SOP) serta didokumentasi.

d.

Standar 4. Manajemen LPK 1.

Standar empat adalah pelaksanaan manajemen pelatihan berbasis kompetensi atau tatakelola lainnya yang sesuai dengan pelaksanaan pelatihan.

2.

Manajemen LPK meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, serta pelaporan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan LPK. Aspek tatakelola mencakup administrasi umum dan proses pelatihan yang dituangkan dalam standart operating prosedur/ SOP dan terdokumentasi.

3.

Administrasi umum antara lain memiliki dokumen perijinan yang sah, perencanaan usaha, organisasi kerja yang jelas, prosedur operasi, catatan invetaris sarana, catatan evaluasi dan laporan kerja. Administrasi proses pelatihan antara lain prosedur pelatihan bermutu tiap jurusan, proses kegiatan belajar dari pendaftaran hingga kelulusan, serta peraturan tertulis untuk semua aspek pelatihan.

e.

Standar 5. Pelatih/ Instruktur dan Tenaga Pelatihan 1.

Standar lima adalah pengadaan instruktur pelatihan dan tenaga pelatihan LPK yang memiliki kualifikasi kompetensi SKKNI atau kualifikasi kompetensi lainnya yang diakui.

2.

Kualifikasi instruktur pelatihan dan tenaga kepelatihan ini diperlukan untuk menciptakan

kualifikasi

lulusan

yang

kompeten,

meningkatkan

efisiensi

penyelenggaraan pelatihan (biaya) serta efektivitas pencapaian hasil pelatihan (kompetensi lulusan). 3.

Kebijakan mengenai instruktur pelatihan dan tenaga pelatihan antara lain prosedur perekrutan dan pemilihan pelatih, serta prosedur pengembangan profesi dan kompetensi. Kualifikasi instruktur pelatihan dan tenaga kepelatihan ditunjukkan dengan bukti kesesuaian dalam daftar riwayat hidup dan sertifikasi kompetensi.

f.

Standar 6. Sarana dan Prasarana Pelatihan 1.

Standar enam adalah pengadaan sarana utama dan sarana pendukung (prasarana) sesuai kerangka kualifikasi atau standar kompetensi (SKKNI atau khusus) yang ditawarkan untuk setiap jenis kejuruan/ profesi pelatihan. 15

2.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan layak dapat dimiliki LPK sendiri atau kerjasama penguasaan dengan pihak lain sekurangnya selama tiga tahun.

3.

Ketersediaan jumlah dan jenis peralatan LPK disesuaikan dengan standar kompetensi yang ditawarkan pada program pelatihan. Kelayakan sarana dan prasarana

dinilai dari tingkat keterawatan, keberfungsian, kesehataan, dan

keamanan. g.

Standar 7. Administrasi Keuangan 1.

Standar tujuh adalah pelaksanaan administrasi dan kebijakan keuangan untuk memastikan bahwa LPK dapat menjalankan kegiatan secara berkesinambungan.

2.

Administrasi keuangan meliputi tersedianya catatan pendanaan, pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan secara periodik, serta catatan salinan tanda terima dan tagihan.

3.

Kebijakan keuangan meliputi perhitungan penerimaan dan penganggaran, pengalokasian dana setiap program, prosedur memperoleh dana cadangan, prosedur perbaikan administrasi keuangan, serta prosedur perlindungan penerimaan diterima dimuka.

h.

Standar 8. Asesmen Pelatihan 1.

Standar delapan adalah pembuatan instrumen asesmen sesuai kompetensi (SKKNI atau khusus) pada program pelatihan. Asesmen berbasis pada hasil yang dapat didemonstrasikan oleh peserta, bukan pada apa yang dipelajari atau diketahui peserta selama pelatihan.

2.

Instrumen asesmen dapat berupa proyek, penugasan, demonstrasi, aktivitas di tempat kerja, laporan penyelia di tempat kerja, kesaksian, ujian, dan pertanyaan untuk diselesaikan peserta yang menunjukkan bahwa peserta kompeten sesuai SKKNI atau standar khusus.

3.

Kebijakan dan prosedur pengembangan asesmen harus memenuhi prinsip valid, handal (relaiable), adil (fair), dan fleksibel. Valid yaitu fokus pada kriteria unjuk kerja unit kompetensi. Handal yaitu asesor berbeda akan memiliki kriteria penilaian sama terhadap bukti yang sama. Adil yaitu setiap peserta mendapatkan informasi dan tanggung jawab yang sama. Fleksibel yaitu menyesuaikan metode asesmen untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta.

4.

Kebijakan dan prosedur pelaksanan asesmen harus memenuhi aspek kecukupan, keaslian, dan kekinia. Kecukupan yaitu memiliki bukti untuk menyatakan peserta memenuhi kriteria unjuk kerja.

Keaslian yaitu bukti asesmen sesuai dengan

peserta yang diases. Kekinian yaitu pengumpulan bukti asesmen terkini.

16

BAB III PERSYARATAN, PROSES DAN MEKANISME AKREDITASI a.

Persyaratan Permohonan Akreditasi LPK yang mengajukan permohonan akreditasi baik akreditasi baru maupun akreditasi ulang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; 1.

Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) telah memiliki ijin dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi ketenagakerjaan kecuali DKI Jakarta ijin dari dinas tingkat provinsi.

2.

Lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan swasta yang memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3.

Surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi seluruh ketentuan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh LA-LPK.

4.

Mengisi dokumen formulir permohonan akreditasi (borang-borang) serta seluruh lampirannya.

b.

Proses Akreditasi Proses akreditasi memiliki tahapan yaitu asesmen diri, pemeriksaan dokumen, persiapan visitasi lapangan, pelaksanaan visitasi lapangan, serta persiapan laporan dan pengambilan keputusan asesmen. 1.

Asesmen Diri (Self Assessmen) Evaluasi diri adalah pengukuran atas kemampuan yang dinilai oleh diri sendiri (LPK) dengan tujuan untuk memastikan bahwa LPK layak untuk di akreditasi. Tata cara LPK mengajukan permohonan akreditasi adalah sebagai berikut :

2.

a.

Mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi diri;

b.

LPK menerima dokumen akreditasi;

c.

Menyerahkan laporan hasil evaluasi diri ke KA-LPK atau LA-LPK.

Pemeriksaan Dokumen (Desk Assessmen) Pemeriksaan dokumen adalah penilaian yang dilakukan oleh tim asesor yang ditunjuk oleh LA-LPK atau KA-LPK terhadap kelengkapan dokumen hasil evaluasi diri LPK. Setelah dokumen diterima dan diperiksa kelengkapannya, kemudian disusun laporan. Pemeriksaan dokumen dimaksudkan untuk mengidentifikasikan aspek standar akreditasi yang belum dipenuhi serta akan ditindaklanjuti pada kunjungan lapangan.

3.

Persiapan Visitasi Lapangan Persiapan meliputi hal berikut: a.

Mempersiapkan dan menunjuk tenaga ahli bila diperlukan,

b.

Menentukan sasaran kunjungan lapangan antara lain; (1). Apa yang perlu diperiksa, (2). Siapa yang perlu hadir, (3). Apa pertanyaan untuk interview, 17

c.

Melakukan koordinasi dengan LPK, asesor, serta KA-LPK tentang rencana dan jadwal kunjungan.

4.

Melakukan Visitasi Lapangan a.

Tim asesor melakukan kunjungan untuk asesmen di lokasi LPK. Pertemuan diawali dengan pembukaan untuk menyampaikan tujuan, kegiatan akreditasi, dan hal-hal yang diharapkan dari LPK selama proses akreditasi.

b.

Tim asesor melakukan asesmen terhadap sarana dan prasarana LPK. Pada kesempatan ini tim asesor melakukan wawancara dengan staf kunci dan peserta pelatihan jika diperlukan, melakukan pemeriksaan dokumen dan rekaman

serta

pengamatan

terhadap

kegiatan

pelatihan

untuk

mengumpulkan dan mnengklarifikasi bukti-bukti obyektif sebagai bahan evaluasi kesesuaian terhadap standar akreditasi. c.

Tim asesor mengindentifikasi temuan lapangan, menyampaikan temuan lapangan kepada LPK tentang aspek yang belum memenuhi standar serta memberi rekomendasi kepada LPK untuk tindakan perbaikan.

d.

Tim asesor melengkapi draf ceklis asesmen selama kunjungan lapangan, melakukan pengecekan kepada LPK, serta mendapatkan penegasan dari LPK tentang aspek standar yang belum terpenuhi dan perlu perbaikan.

e.

Tim asesor memeriksa kelengkatan dan pelaksanaan seluruh aspek standar akreditasi LPK. Bila ditemukan kekurangan, asesor memberi saran kepada LPK untuk melengkapi atau melakukan tindakan koreksi dan mengirimkan bukti-bukti yang relevan kepada KA-LPK/ asesor dalam waktu tertentu tetapi tidak lebih dari dua bulan.

5.

Menyiapkan Laporan dan Keputusan Asesmen Pada akhir pelaksanaan proses akreditasi, tim asesor wajib menyusun laporan yang berisi keputusan asesmen sementara yaitu terakreditasi, atau tidak terakreditasi. Laporan keputusan sementara ini disampaikan ke LA-LPK melalui KA-LPK untuk mendapatkan keputusan status akreditasi akhir. Dalam hal ini KALPK dapat memberi rekomendasi/ catatan berdasarkan hasil keputusan asesmen sementara oleh asesor akreditasi kepada LA-LPK.

c.

Mekanisme Akreditasi Mekanisme akreditasi adalah urutan kegiatan dan tatacara pelaksanaan akreditasi di LPK. Terdapat dua jenis tatacara/ mekanisme akreditasi yaitu KA-LPK telah terbentuk di provinsi dan KA-LPK belum terbentuk di provinsi. Pada dasarnya akreditasi LPK dilaksanakan oleh KA-LPK di tiap provinsi atas mandat dari LA-LPK. Dalam hal belum terbentuk KA-LPK di provinsi atau KA-LPK tidak mampu melaksanakan akreditasi karena satu dan lain hal, LA-LPK dapat melakukan akreditasi langsung ke LPK. 18

1.

KA-LPK telah terbentuk di Provinsi. a.

KA-LPK mensosiaIisasikan pedoman dan borang akreditasi kepada LPK.

b.

LPK mengajukan surat permohoran akreditasi secara tertulis kepada KALPK.

c.

KA-LPK mengirim surat jawaban disertai dengan dokumen dan borang akreditasi kepada LPK.

d.

LPK mengembalikan dokumen dan borang akreditasi yang telah diisi disertai dengan lampiran pendukung kepada KA-LPK.

e.

KA-LPK memeriksa, memverifikasi, menerima kelengkapan dokumen dan borang LPK. KA-LPK mengembalikan dokumen dan borang kepada LPK untuk dilengkapi bila belum lengkap.

f.

KA-LPK membentuk tim asesor untuk melaksanakan akreditasi.

g.

Tim asessor melakukan evaluasi dokumen akreditasi (desk asesment).

h.

Tim asesor melakukan visitasi ke lokasi LPK selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.

i.

Tim asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi (dokumen akreditasi LPK).

j.

Tim asesor melaporkan hasil visitasi dan asesmen lapangan kepada KA-LPK paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan asesmen lapangan atau setelah tindakan perbaikan memuaskan.

k.

KA-LPK melakukan evaluasi dan verifikasi hasil laporan visitasi asesor akreditasi.

l.

KA-LPK mengirimkan hasil akreditasi ke LA-LPK, selambat-lambatnya 2 minggu setelah hasil akreditasi diterima dari tim asesor.

m.

LA-LPK menetapkan hasil akreditasi LPK melalui Rapat Pleno selambatlambatnya 2 minggu setelah dokumen akreditasi dari KA-LPK diterima.

n.

LA-LPK mengirim sertifikat akreditasi LPK bagi yang terakredtasi melalui KA-LPK, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah hasil akreditasi ditetapkan LA-LPK .

o.

LA-LPK mengirim surat pemberitahuan tidak terakreditasi kepada LPK yang tidak memenuhi syarat akreditasi dan memberi saran perbaikan untuk pengajuan akreditasi berikutnya melalui KA-LPK, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah hasil akreditasi ditetapkan LA-LPK.

p.

KA-LPK menerima surat dari LPK tentang keluhan/ pengaduan/ keberatan atas hasil akreditasi; memberikan klarifikasi dan penjelasan atas surat LPK, dan atau meneruskan surat LPK tersebut kepada LA-LPK untuk penyelesaian.

19

2.

KA-LPK belum terbentuk di Provinsi. Dalam hal di provinsi belum memiliki kepengurusan KA-LPK dan atau kepengurusan

KA-LPK demisioner maka LPK mengajukan permohonan

akreditasi ke LA-LPK dengan mekanisme sebagai berikut: a.

LA-LPK mensosiaIisasikan pedoman dan borang akreditasi kepada LPK.

b.

LPK mengajukan surat permohoran akreditasi secara tertulis kepada LALPK.

c.

LA-LPK mengirim surat jawaban disertai dengan dokumen dan borang akreditasi kepada LPK.

d.

LPK mengembalikan dokumen dan borang akreditasi yang telah diisi disertai dengan lampiran pendukung kepada LA-LPK.

e.

LA-LPK memeriksa, memverifikasi, menerima kelengkapan dokumen dan borang LPK. LA-LPK mengembalikan dokumen dan borang kepada LPK untuk dilengkapi bila belum lengkap.

f.

LA-LPK membentuk tim asesor untuk melaksanakan akreditasi.

g.

Tim asessor melakukan evaluasi dokumen akreditasi (desk asesment).

h.

Tim asesor melakukan visitasi ke lokasi LPK selama 2 sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.

i.

Tim asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi (dokumen akreditasi LPK).

j.

Tim asesor melaporkan hasil visitasi dan asesmen lapangan kepada LA-LPK paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan asesmen lapangan atau setelah tindakan perbaikan memuaskan.

k.

LA-LPK melakukan evaluasi dan verifikasi hasil laporan visitasi asesor akreditasi.

l.

LA-LPK menetapkan hasil akreditasi LPK melalui Rapat Pleno, selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah dokumen akreditasi dari tim asesor diterima.

m.

LA-LPK mengirim langsung sertifikat akreditasi kepada LPK bagi yang terakredtasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah hasil akreditasi ditetapkan LA-LPK.

n.

LA-LPK mengirim surat pemberitahuan tidak terakreditasi kepada LPK bagi yang tidak memenuhi syarat akreditasi dan memberi saran perbaikan untuk pengajuan akreditasi berikutnya, selambat-lambatnya 2 minggu setelah hasil akreditasi ditetapkan LA-LPK.

o.

LA-LPK menerima surat dari LPK tentang keluhan/ pengaduan/ keberatan atas

hasil

akreditasi

dan

penyelesaian atas surat LPK.

20

memberikan

klarifikasi,

penjelasan,

dan

BAB IV PELAKSANAAN AKREDITASI a.

Tujuan Akreditasi 1.

Memberi pengakuan formal yang menyatakan bahwa LPK telah memenuhi persyaratan melakukan kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi (KKNI, SKKNI atau lainnya), sehingga LPK dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

2.

Memberi penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan LPK berdasarkan standar tatakelola LPK yang ditetapkan oleh LA-LPK, sehingga LPK dapat meningkatkan kualitas tatakelola LPK serta kualitas lulusan LPK.

3.

Melakukan pemetaan terhadap capaian kinerja LPK sebagai dasar untuk perbaikan kinerja LPK oleh LPK, serta pembinaan LPK oleh pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan.

b.

Manfaat Akreditasi 1.

LPK terakreditasi dapat memperoleh nilai lebih, kemudahan dan keuntungan dalam memasarkan layanan program pelatihan LPK baik kepada calon siswa (masyarakat),

perusahaan

pengguna,

maupun

pihak

terkait

lainnya

(dipertimbangkan sebagai TUK). 2.

LPK terakreditasi dapat meningkatkan rasa percaya diri, kebanggaan serta nilai lebih bagi peserta pelatihan untuk meyakinkan bahwa peserta pelatihan memperoleh kompetensi dalam LPK dengan standar tata kelola yang baik.

3.

LPK terakreditasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dan masyarakat industri pengguna bahwa LPK memiliki manajemen yang baik untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tertentu.

4.

LPK terakreditasi dapat meningkatkan kebanggaan pemangku kepentingan (stakeholder) akan jaminan proses pelatihan, serta akan memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan program pembinaan dan pemberian bantuan teknis.

c.

Instrumen Akreditasi 1.

Instrumen akreditasi adalah sejumlah alat untuk memperoleh data secara objektif tentang kegiatan LPK sesuai dengan standar komponen akreditasi, sehingga diperoleh hasil yang dapat menggambarkan kondisi nyata LPK.

2.

Instrumen akreditasi yang digunakan untuk melaksanakan akreditasi meliputi: (1). Formulir/daftar isian, (2). Panduan bukti (evidence guide), (3). Ceklis, (4). Asesor.

3.

Panduan teknis dan instrumen akreditasi dibuat dan dijabarkan secara obyektif, valid dan handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat akreditasi oleh asesor.

4.

Instrumen Akreditasi LPK terdiri dari 8 standar dimana seluruhnya berjumlah 106 butir pernyataan dengan rincian sebagai berikut: Standar Satu

Kompetensi Kerja

4

butir

Standar Dua

Kurikulum Pelatihan

24

butir

Standar Tiga

Materi Pelatihan

10

butir

Standar Empat

Manajemen LPK

27

butir

Standar Lima

Pelatih/ Instruktur dan Tenaga Pelatihan

11

butir

Standar Enam

Sarana dan Prasarana

5

butir

Standar Tujuh

Administrasi Keuangan

16

butir

Standar Delapan

Asesmen

9

butir

106

butir

Jumlah

d.

Metode Asesmen Akreditasi Metode Asesmen mencakup: 1.

Evaluasi dokumen (desk assessmen/ desk review dokumen).

2.

Kunjungan

lapangan

untuk memverifikasi dokumen

bukti fasilitas dan

perlengkapan. 3. e.

Wawancara/interviu dengan staf LPK, peserta pelatihan dan pengandil eksternal.

Asesor Akreditasi Asesor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompeten yang relevan untuk melaksanakan asesmen LPK. Berikut ini adalah persyaratan asesor akreditasi: 1.

Persyaratan Asesor Akreditasi a.

Asesor akreditasi memiliki profesionalisme, tanggung jawab (akuntabel), serta dapat dipercaya (kredibel) untuk melaksanakan akreditasi LPK yang berkualitas.

b.

Asesor akreditasi memenuhi syarat teknis sebagai berikut. (1).

Memiliki sertifikat kompetensi asesor akreditasi yang diakui oleh LALPK.

(2).

Memiliki surat penugasan dari LA-LPK/ KA-LPK sepengtahuan LALPK.

2.

f.

(3).

Memiliki pemahaman tentang pelaksanaan pedoman akreditasi LPK.

(4).

Memiliki pengetahuan, pengalaman di bidang pelatihan/ manajemen mutu.

(5).

Memiliki pemahaman tentang SKKNI/ KKNI, standar kompetensi lainnya.

c.

Asesor akreditasi memiliki surat tugas yang diberikan oleh KA-LPK dengan sepengetahuan LA-LPK atau yang diberikan secara langsung oleh LA-LPK.

d.

Asesor akreditasi memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan visitasi lapangan ke LPK dalam suatu tim asesor akreditasi.

e.

Asesor akreditasi memiliki kemampuan untuk menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi dokumen, visitasi lapangan dan wawancara.

f.

Asesor akreditasi harus memiliki komitmen untuk menyampaikan laporan lengkap hasil akreditasi ke KA-LPK selambat-lambatnya tiga hari setelah melaksanakan visitasi lapangan.

Etika Asesor Akreditasi a.

Asesor akreditasi menjunjung tinggi sikap kerja teliti, kejujuran dalam putusan, objektivitas penilaian, fleksibilitas pelaksanaan, menjaga kerahasiaan informasi, serta adil dalam penilaian.

b.

Asesor akreditasi menjunjung tinggi prinsip dan tujuan dasar akreditasi yaitu untuk membantu meningkatkan standar kualitas tatakelola LPK agar dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

c.

Asesor akreditasi menjunjung tinggi perilaku patut dan baik dalam proses akreditasi LPK antara lain menghargai dan menghormati setiap pribadi, menjadi pendengar yang baik, terbuka terhadap ide baru, bijaksana, serta bersikap sopan.

d.

Asesor akreditasi menjunjung tinggi sikap kerja profesional, memiliki dan menunjukkan kemampuan akreditasi yang baik, serta memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja kepada LA-LPK/ KA-LPK serta kepada LPK.

Kategori Akreditasi Kategori atau status akreditasi terdiri dari Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi; 1.

Terakreditasi, yaitu suatu LPK memenuhi seluruh syarat untuk diakreditasi dalam menyampaikan pelatihan berbasis kualifikasi KKNI atau SKKNI atau standar kompetensi internasional atau standar kompetensi khusus.

2.

Tidak terakreditasi, yaitu suatu LPK tidak memenuhi sebagian atau seluruh syarat untuk diakreditasi dalam menyampaikan program, baik yang terkait dengan kualifikasi KKNI atau SKKNI, atau kompetensi khusus lain yang diakui.

g.

Masa Berlaku Akreditasi Masa berlaku status akreditasi LPK ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Masa berlaku status akreditasi adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi ulang, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya/ status akreditasi.

2.

Apabila masa status akreditasinya sudah berakhir namun LPK yang bersangkutan belum mengajukan permohonan untuk diakreditasi maka status akreditasinya dinyatakan berakhir.

3.

LPK yang masa berlaku status akreditasinya sudah berakhir dan telah mengajukan permohonan untuk diakreditasi tetapi belum dilakukan proses akreditasi oleh LALPK maka status akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku.

4.

LPK yang tertunda akreditasinya karena telah melebihi batas waktu proses akreditasi yang disediakan (maksimal 1 tahun) belum juga melengkapi persayaratan yang ditentukan oleh LA-LPK maka harus mengajukan permohonan ulang proses akreditasinya.

h.

Banding Ketentuan dan tatacara banding LPK terhadap LA-LPK adalah sebagai berikut: 1.

LA-LPK melayani permohonan banding yang diajukan oleh LPK terhadap keputusan LA-LPK setelah melalui proses verifikasi oleh KA-LPK.

2.

Hasil keputusan banding yang ditetapkan oleh LA-LPK bersifat final dan mengikat.

3.

i.

Dalam menangani banding, LA-LPK melakukan hal-hal berikut: a.

Melakukan penyelidikan terhadap permohonan banding yang diajukan LPK;

b.

Mempertimbangkan masukan hasil verifikasi dan saran KA-LPK;

c.

Menetapkan keputusan banding melalui rapat pleno LA-LPK;

d.

Memberitahu keputusan akhir yang diambil LA-LPK kepada LPK;

e.

Melakukan upaya tindak lanjut bilamana diperlukan;

f.

Mendokumentasi permohonan banding, keputusan akhir, dan tindak lanjut.

Surveilan Surveilan dilakukan terhadap LPK yang telah terakreditasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) masa berlaku akreditasi. Tujuan surveilan adalah untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa status terakreditasi tetap dipelihara dan dipertahankan secara konsisten sesuai dengan standar akreditasi. Surveilan dilakukan dengan visitasi lapangan selama satu atau dua hari mengacu pada Bab II b (Proses Akreditasi) butir 3 dan 4. Tim Asesor melaporkan hasil visitasi lapangan kepada KA-LPK atau kepada LA-LPK. Status akreditasi dapat dicabut bila LPK tidak konsisten menerapkan standar akreditasi dan tidak melakukan tindak perbaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan surveilan.

j.

Penghargaan (AWARD) Penghargaan (AWARD) diberikan oleh LA-LPK sebagai bentuk penghargaan LA-LPK kepada LPK yang telah dengan sungguh-sungguh menjaga dan melakukan perbaikan standar kualitas tatakelola LPK secara terus menerus. Kriteria untuk menentukan LPK masuk dalam kategori tingkatan perbaikan standar kualitas manajemen, ditetapkan kemudian oleh LA-LPK sesuai dengan standar perbaikan mutu dalam kerangka Malcomb Baldrige Performance Exellen pada kategori pendidikan atau kriteria lainnya.

k.

Tindakan Perbaikan LPK seharusnya melakukan tindakan perbaikan atas hasil dan rekomendasi akreditasi oleh LA-LPK dan KA-LPK. Tindakan perbaikan LPK mencakupi aspek-aspek berikut: 1.

LPK menetapkan prosedur untuk identifikasi dan menangani ketidaksesuaian antara standar yang dipersyaratkan dengan pelaksanaan kegiatan.

2.

LPK harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut dan melaksanakan tindakan perbaikan.

3.

4.

Tindakan perbaikan dapat dilakukan sebagai berikut: a.

Mengidentifikasi ketidaksesuaian;

b.

Menentukan penyebab ketidaksesuaian;

c.

Memperbaiki ketidaksesuaian;

d.

Memastikan ketidaksesuaian tidak terulang;

Pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan sebagai berikut; a.

Merekam hasil tindakan yang diambil;

b.

Meninjau efektivitas tindakan korektif.

BAB V PENUTUP Demikian Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LPK ini. LA-LPK menggariskan bahwa pedoman pelaksanaan akreditasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber informasi yang jelas dan lengkap dalam proses akreditasi bagi pihak-pihak terkait seperti KA-LPK, Asesor, Pembina LPK, Dinas tenaga kerja daerah dan terutama bagi LPK. Bilamana dalam pelaksanaan proses akreditasi terdapat hal-hal yang belum diatur ataupun belum jelas tertuang pada pedoman akreditasi ini, KA-LPK, Asesor LPK, pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses akreditasi, dapat mengajukan permohonan penjelasan kepada LA-LPK. Permohonan penjelasan dapat dialamatkan kepada KA-LPK maupun langsung ke sekretariat LA-LPK di Jakarta.


Instrumen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja


Formulir Permohonan Akreditasi LPK A. Data Organisasi Nama Organisasi Jenis Organisasi Alamat Lengkap LPK (Kode Pos) Badan Pengarah (Dewan Direktur) Website

B. Kontak Person No Telepon

No Fax

Email

Nama Direktur Nama Kontak Person Jabatan kontak Person

C. Kualifikasi Nasional / Kluster

D. Profil Rencana Peserta

Daftar kualifikasi nasional / Kluster yang diusulkan untuk diakreditasi Kode Kualifikasi Nama Kualifikasi / Kluster

15-24 L P

25-39 L P

40-54 L P

55* L

E. Profil Staf Jenis dan Kualifikasi

Staf Administrasi Staf Pendukung Pembelajaran Manajemen Guru / Instruktur Penuh waktu Guru Kontrak/ Instruktur Paruh waktu

Jumlah L

P

Keterang Kualifikasi dan lainnya

P

Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Akreditasi LPK 1.

Kolom sebelah kiri berisi kriteria yang terkait dengan masing-masing kedelapan standar. Kolom Bukti/ Panduan Evaluasi mengidentifikasikan bukti yang harus disediakan oleh lembaga pelatihan kerja.

2.

Pernyataan yang diberi garis bawah (warna biru) menunjukkan hal yang harus anda kumpulkan. Akan tetapi, hal tersebut dapat dalam berbagai format penggunaan. Tidak ada ketentuan penggunaan format tertentu untuk dokumen yang diminta

3.

Pada kolom bukti berilah penjelasan ringkas dari dokumen yanga Anda sediakan, seperti nomer petunjuk dokumen pendukung, atau keterangan lainnya yang dianggap perlu.

4.

Tidak menjadi masalah jika anda tidak memiliki dokumen untuk semua area. Area-area ini akan didiskusikan dengan anda oleh tim asesmen akreditasi selama kunjungan lapangan.

5.

Anda dapat menggunakan dokumen yang sama untuk lebih dari 1 kriteria. Buatlah catatan untuk nomor dokumen sehingga tim asesmen akreditasi akan mengetahui dimana mencarinya.

6.

Akreditasi akan berdasarkan pada lebih dari hanya dokumen-dokumen saja. Tim Asesmen akan melakukan kunjungan lapangan untuk memerikasa fasilitas dan perlengkapan dan melakukan interview dengan staf

kunci, peserta, dan pemangku

kepentingan. Selama kunjungan lapangan Tim Asesmen akan mencari dan memverifikasi bukti dokumen yang sesungguhnya diterapkan pada LPK anda 7.

Sangatlah penting untuk melengkapi formulir permohonan ini karena hal ini akan dijadikan rujukan pada ceklis yang dimiliki asesor akreditasi. Ceklis tersebut memberikan informasi yang lebih mengenai standar pendokumentasian yang disyaratkan.

Ceklis Akreditasi LPK LPK harus mengisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum proses akreditasi. Periksalah apakah seluruh detail telah diisi dan dilengkapi, buatlah rujukan langsung pada kolom bukti dokumen/ informasi untuk mendukung bukti (biasanya tertulis) dan lampirkan dokumen-dokumen utamanya.

1. Standar Satu: Kompetensi Kerja 1

1.1

KRITERIA: Program pelatihan disusun berdasarkan standar kompetensi industri dan/ atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diterbitkan oleh KEMENAKERTRANS; atau standar kompetensi lainnya (khusus atau internasional) yang sesuai dengan kebijakan LA-LPK.

St

No

BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

1

Memiliki kurikulum dan lesson plan pelatihan

2

Kurikulum memetakan unit kompetensi dan adanya kesesuaian antara hasil akhir pelatihan dengan unit kompetensi

3

Memiliki surat pernyataan dari pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa kurikulum telah sesuai dengan kebutuhan

4

Memiliki surat pernyataan dari perusahaan bahwa akan menggunakan para lulusan

v

x

BUKTI DOKUMEN / INFORMASI

2. Standar Dua: Struktur Kurikulum 2

2.1

St

No

KRITERIA: Kurikulum disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan memuat hasil akhir pelatihan (outcome/ kompetensi/KUK) BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

5

Kurikulum disusun berdasarkan unit kompetensi

6

Kurikulum memuat hasil akhir pelatihan (outcome/ kompetensi/KUK)

7

Menggunakan metode pelatihan yang sesuai

8

Menggunakan asesmen pelatihan yang sesuai

9

Materi dan sumber pelatihan mengacu pada unit kompetensi

10

Memiliki salinan sertifikat peserta pelatihan yang telah lulus

11

Asesmen yang digunakan mengacu pada unit kompetensi

12

Memiliki bukti tempat bekerjanya para lulusan

v

x


2

2.2

St

No

KRITERIA: Waktu pelatihan dan jumlah siswa sesuai dengan hasil akhir (outcome/ KUK) pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

13

Menuliskan waktu pelatihan

14

Menuliskan jumlah maksimum siswa untuk setiap program / kelas

15

Dapat menunjukkan sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah maksimum siswa untuk setiap program / kelas

2

2.3

St

No

v

x


KRITERIA: Kurikulum ditinjau ulang dan dimonitor secara teratur untuk memastikan kesesuaiannya dengan unit kompetensi BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

16

Dapat menunjukkan instrumen yang digunakan untuk meninjau ulang suatu kurikulum.

17

Dapat menunjukkan laporan tentang tinjau ulang kurikulum.

18

Memiliki bukti bahwa perubahan kurikulum berdasarkan kegiatan tinjau ulang kurikulum (misalnya catatan, buku log)

19

Memiliki jadwal mengenai tinjau ulang kurikulum

v

x


20

Dapat menunjukkan notulen rapat tentang tinjau ulang kurikulum

21

Memiliki prosedur tentang tinjau ulang kurikulum

22

Dapat menunjukkan catatan perbaikan kurikulum yang berkesinambungan

2

2.4

KRITERIA: LPK memiliki kerja sama dengan pemangku kepentingan

St

No


23

Memiliki surat keterangan kerja sama antara LPK dengan pemerintahan, tempat kerja atau pemangku kepentingan lainnya.

24

Memiliki prosedur tertulis dengan mitra LPK

v

x


2

2.5

St

No

KRITERIA: LPK memiliki prosedur tertulis untuk mengembangkan kurikulum BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

25

Memiliki prosedur tertulis untuk mengembangkan kurikulum

26

Dapat menunjukkan notulen rapat tentang pengembangan kurikulum

27

Memiliki catatan tentang pengembangan kurikulum

28

Memiliki prosedur tertulis untuk industri tentang pengembangan kurikulum

v

x


3. Standar Tiga: Materi Pelatihan 3

3.1

St

No

KRITERIA: Materi pelatihan sesuai dengan hasil akhir (outcome) pelatihan yang sesuai dengan unit kompetensi BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

v

x


29

Memiliki prosedur tertulis tentang pengembangan materi pelatihan

30

Memiliki materi pelatihan

31

Memiliki materi pelatihan sesuai dengan unit kompetensi

32

Materi pelatihan tertulis di dalam kurikulum

33

Dapat menunjukkan notulen rapat tentang pembuatan materi pelatihan

3

3.2

KRITERIA: Pengembangan materi pelatihan dimonitor dan dievaluasi

St

No


34

Memiliki instrumen untuk mengevaluasi kesesuaian materi pelatihan dengan unit kompetensi.

35

Memiliki prosedur tertulis tentang evaluasi materi pelatihan

36

Dapat menunjukkan notulen rapat tentang evaluasi materi pelatihan

37

Memiliki laporan evaluasi materi pelatihan

38

Memiliki bukti dari tindakan yang diambil sebagai hasil dari evaluasi materi pelatihan

v

x


4. Standar Empat: Manajemen LPK 4

4.1

St

No

4 St

KRITERIA: LPK memiliki tata kelola yang mendukung operasional BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

39

Dapat menunjukkan surat ijin penyelenggaraan LPK dengan instansi terkait

40

Memiliki organisasi dan mekanisme kerja LPK

41

Memiliki prosedur operasional tatakelola LPK, kegiatan pelatihan, dan penilaian.

4.2 No

BUKTI/ PANDUAN EVALUASI Memiliki pernyataan visi dan misi

43

Memiliki prosedur tertulis untuk merancang perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

44

Memiliki rencana jangka pendek

45

Memiliki target untuk jumlah siswa yang mendaftar dan yang lulus sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.

46

Memiliki rencana jangka menengah

47

Memiliki rencana jangka panjang

4.3

St

No

x


KRITERIA: LPK menerapkan perencanaan yang konsisten dengan operasional yang terkini

42

4

v

v

x


KRITERIA: LPK memiliki struktur organisasi dan diskripsi jabatan BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

v

x

48

Memiliki struktur organisasi

49

Memiliki diskripsi jabatan untuk setiap posisi

4

4.4

KRITERIA: LPK melakukan pelatihan berbasis kompetensi

St

No


50

Memiliki prosedur tertulis tentang pelatihan yang bermutu untuk setiap jurusan

51

Memiliki prosedur tertulis tentang kegiatan pelatihan mulai dari pendaftaran hingga menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikat

v

x



52

Memiliki peraturan tertulis untuk semua aspek dari pelatihan dan asesmen

53

Memiliki bukti proses monitoring dan evaluasi pelatihan

54

Memiliki fasilitas untuk siswa/ staf laki-laki dan perempuan, seperti ruang sholat, peran serta tanggung jawab mereka, dan memiliki catatan tertulis mengenai pengaturan kemitraan berdasarkan jenis kelamin

55

Memiliki aturan tertulis tentang kode etik pelatih dan asesor

56

Memiliki format monitoring dan evaluasi.

57

Memiliki salinan laporan evaluasi

58

Memiliki bukti adanya tindak lajut dari hasil evaluasi

4

4.53

St

No

KRITERIA: LPK memiliki sistem untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh aspek operasionalnya dan menindak lanjuti hasil evaluasi BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

60

Memiliki prosedur tertulis untuk mengevaluasi seluruh aspek operasional LPK

61

Memiliki laporan internal audit/ evaluasi

62

Dapat menunjukkan laporan umpan balik dari evaluasi

63

Memiliki prosedur tertulis untuk melaksanakan audit internal yang sesuai dengan standard

64

Memiliki prosedur perubahan laporan audit atau evaluasi

65

Dapat menunjukkan notulen rapat tim evaluasi

v

x


5. Standar Lima: Pelatih/ Instrukktur dan Tenaga Pelatihan 5

5.1

St

No

KRITERIA: Staf pelatih/ instruktur dan tenaga pelatihan pelatihan dan asesor memiliki kualifikasi yang tepat untuk setiap pelatihan yang diajarkan BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

66

Dapat menunjukkan daftar riwayat hidup pelatih/ asesor

67

Dapat menunjukkan bukti kesesuaian kualifikasi dan pengalaman pelatih

v

x


68

Memiliki deskripsi posisi untuk pelatih/ asesor

69

Memiliki prosedur tertulis untuk merekrut dan memilih pelatih

70

Dapat menunjukkan iklan untuk karyawan

71

Dapat menunjukkan rencana dan prosedur pengembangan profesi

5

5.2

KRITERIA: Staf administrasi dan pendukung memiliki kualifikasi yang tepat dengan cakupan kerjanya

St

No


72

Dapat menunjukkan bukti kesesuaian kualifikasi dan pengalaman staf administrasi dan staf pendukung

73

Dapat menunjukkan daftar riwayat hidup staf administrasi dan staf pendukung.

74

Memiliki deskripsi posisi untuk staf administrasi dan staf pendukung.

75

Memiliki prosedur tertulis untuk merekrut dan memilih staf administrasi dan staf pendukung.

76

Dapat menunjukkan rencana dan prosedur pengembangan profesi staf administrasi dan staf pendukung

v

x


6. Standar Enam: Sarana dan Prasarana 6

6.1

St

No

KRITERIA: LPK memiliki sarana dan prasarana untuk mencapai unit kompetensi BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

77

Dapat menunjukkan ruang kelas,tempat workshop praktek/ bengkel dan ruang administrasi

78

Dapat menunjukkan perjanjian tertulis dari pemilik bangunan untuk menggunakan ruang kelas, workshop praktek/ bengkel dan ruang administrasi.

79

Memiliki catatan tertulis yang menghubungan inventaris peralatan dengan unit kompetensi

80

Memiliki bukti peralatan, perlengkapan dan area workshop/ bengkel telah sesuai dengan prosedur keselamatan bagi staff, siswa dan pengunjung serta adanya pemeriksaan keselamatan secara teratur.

v

x


81

Memiliki bukti peralatan dan perlengkapan dipelihara secara teratur dan dirawat agar tetap berfungsi dengan baik.

7. Standar Tujuh: Administrasi Keuangan 7

7.1

KRITERIA: LPK memiliki dana untuk mendukung operasionalnya

St

No


82

Dapat menunjukkan catatan tentang sumber pendanaan

83

Dapat menunjukkan catatan pengeluaran operasional

7

7.2

KRITERIA: LPK memiliki catatan pendanaan

St

No


84

Dapat menunjukkan catatan pendanaan

85

Dapat menunjukkan perhitungan prosentasi dana yang diterima dari berbagai sumber

86

Dapat menunjukkan prosedur yang akan ditempuh untuk memperoleh cadangan dalam bidang keuangan

87

Memiliki tata kelola untuk menutupi resiko yang berhubungan dengan dana potensial

7

7.3

KRITERIA: LPK memiliki anggaran tahunannya

St

No


88

Memiliki catatan tertulis tentang pemasukan dan pengeluaran untuk setiap tahunnya (misalnya dalam arus kas)

89

Dapat menunjukkan prosedur apabila ada perbedaan yang substansial antara kenyataan dengan anggaran.

90

Memiliki anggaran untuk setiap program

91

Memiliki laporan keuangan (misalnya neraca dan lap laba-rugi)

92

Dapat menunjukkan adanya kegiatan audit keuangan tahunan

93

Memiliki salinan tagihan dan tanda terima.

v

x


v

x


v

x


7

7.4

St

No

KRITERIA: LPK melindungi biaya yang telah diterima dimuka BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

94

Memiliki sistem perlindungan penerimaan yang telah diterima dimuka

95

Memiliki catatan penerimaan yang telah diterima dimuka

96

Memiliki sistem pengembalian penerimaan yang telah diterima dimuka

97

Memiliki salinan tagihan dan tanda terima.

v

x


8. Standar Delapan: Asesmen 8

8.1

St

No

KRITERIA: LPK memiliki peralatan asesmen yang valid, dapat diandalkan, adil dan fleksibel BUKTI/ PANDUAN EVALUASI

v

x


98

Memilki sistem pengembangan asesmen

99

Memiliki materi asesmen untuk setiap program

100

Dapat menunjukkan notulen rapat tentang validasi asesmen

101

Dapat menunjukkan contoh hasil asesmen peserta

8

8.2

KRITERIA: LPK memiliki asesmen yang sesuai dengan unit kompetensi SKKNI

St

No


102

Dapat menunjukkan hasil asesmen sesuai dengan unit kompetensi SKKNI

103

Memiliki prosedur untuk menangani keluhan dan perselisihan yang berhubungan dengan keputusan asesmen

104

Memiliki bukti berupa surat tertulis bahwa perlengkapan dan fasilitas yang digunakan untuk asesmen dalam kondisi aman, berfungsi dengan baik

105

Memilki panduan proses asesmen untuk siswa dan asesor

106

Dapat menunjukkan proses pelaksanaan asesmen sesuai dengan unit kompetensi SKKNI

v

x


Pernyataan Komitmen Manajemen Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan komitmen bahwa: 1.

Permohonan akreditasi untuk memberi pelatihan berbasis kualifikasi/ unit kompetensi/ klaster kompetensi ini adalah benar, akurat dan terkini sesuai dengan kegiatan yang kami jalankan di lembaga pelatihan kerja.

2.

Kami sebagai penyelenggara lembaga pelatihan kerja mendukung dan mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur pada pelaksanaan akreditasi ini.

3.

Kami sebagai penyelenggara lembaga pelatihan kerja telah menerima seluruh informasi berkaitan dengan persyaratan dan tata cara akrediasi dari LA-LPK atau KA-LPK.

4.

Dengan penuh kesadaran, seluruh informasi dalam isian dan dokumen yang melengkapinya adalah benar dan sesuai persyaratan.

Demikian pernyataan komitmen ini.

Kami yang memberi pernyataan komitmen, __________________, ____, _______________, _______ Kota

1.

Tgl,

Tahun

Perwakilan dari penyelenggara lembaga pelatihan kerja Nama

1.

Bulan

Jabatan

Tanda tangan

Tanggal

Perwakilan dari Ketua, Direktur, Manajer, dll. Nama

Jabatan

Tanda tangan

Tanggal

Kontak LA-LPK dan KA-LPK; Silahkan kirim formulir permohonan yang telah dilengkapi, beserta dokumen yang relevan ke: 1.

LA-LPK, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Lt 6A Direktorat Bina Lemsarlatker , Telp. 02152901142, Fax. 021-52900925, Email; [email protected].

2.

KA-LPK, __________________________________________________________________

Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Recommend Documents