LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
6/1/2005
PEDOMAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL FKPT-TPI SURABAYA, 2 SEPTEMBER 2015 1
6/1/2005
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan - Pasal 60 (1). Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah - Pasal 60(4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55(3): Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi 2
6/1/2005
Otoritas ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 55 yang menyatakan hal-hal pokok sebagai berikut: Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi; akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ; akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); LAM merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 3
menentukan kelayakan dan mutu Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
menjamin mutu Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi secra eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan mendorong peningkatan/perbaikan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan Pengubahan perilaku yang menunjukkan komitmen mutu yang tinggi dari PT dan PS 6/1/2005
Menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan 4
6/1/2005
independen akurat obyektif transparan akuntabel kredibel imparsial 5
6/1/2005
6
6/1/2005
Amanah (trustworthy). Sistem Akreditasi Nasional dikembangkan untuk mewujudkan keterpercayaan dan tanggung jawab dalam memberi penjaminan kepada para stakeholders akreditasi; Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). Sistem Akreditasi Nasional mendorong tumbuh kembangnya dorongan internal dalam institusi maupun program studi untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan; Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif mencakup seluruh sistem manajemen dan penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi (masukan, proses, keluaran, capaian, dan dampak serta sistem analisa dan umpan-balik/umpan ke depan dalam proses menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Penjaminan Mutu Bertahap dan Berantai. Sistem Akreditasi Nasional diselenggarakan untuk memberi penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus penjaminan mutu yg komprehensif, baik internal maupun eksternal. 7
SPT
SN-Dikti
S T A N D A R
S P M I
A K R E D I T A S I
Unggul
Daya Saing Internasional
Sangat Baik
Daya Saing Nasional
Baik
Daya Saing Lokal
Motivasi/dorongan utk meningkatkan daya saing
STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT
Tak Terakreditasi 8
8
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI MASYARAKAT (LAM MASYARAKAT) PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM
PERSYARATAN PENDIRIAN LAM STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN LAM
6/1/2005
PROSEDUR MENGAJUKAN PENDIRIAN LAM
9
I. PEMRAKARSA PENDIRIAN LAM
6/1/2005
Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 36, 1)
LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba
1)
Badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu. Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harus berbentuk badan hukum Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi harus dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu sejenis Memiliki nota kesepakatan dari Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Memiliki dukungan dari prodi yang masuk dalam lingkup LAM yang akan dibentuk 10
II. PENDIRIAN LAM MASYARAKAT
6/1/2005
Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37, ayat 1 Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki: a. rencana sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan akreditasi Program Studi; b. rancangan prosedur operasi standar (POS) akreditasi Program Studi; c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat; d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya; e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya; f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat; g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat.
11
6/1/2005
III. STUDI KELAYAKAN PENGAJUAN PENDIRIAN LAM Permendikbud No.87 tahun 2014, Pasal 37, ayat (2) huruf a : Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masyarakat kepada Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan untuk memperoleh pengakuan Pasal 38 , ayat (1) : Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat; b. Visi dan misi LAM Masyarakat; c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan; d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat; e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat; f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat; g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat.
12
a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat
Rasional pendirian LAM (Benchmarking) Rujukan yuridis (Dasar Hukum) Rujukan Mutu Tujuan umum dan khusus Pendirian LAM
6/1/2005
b. Visi dan misi LAM Masyarakat Menjelaskan mekanisme penyusunan visi misi LAM dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya Visi LAM dinyatakan secara jelas yang memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Misi LAM dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Tujuan dan sasaran yang dimiliki LAM dirumuskan secara jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya
13
c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan Nama menggunakan bahasa Indonesia (dapat nama dalam bahasa asing untuk kepentingan internasionalisasi)
Nama yang akan digunakan menggambarkan ruang lingkup cabang dan/atau rumpun ilmu yang akan menjadi proses bisnis utama
d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat Penentuan ruang lingkup cabang dan/atau rumpun ilmu mengikuti peraturan menteri tentang cabang ilmu dan / atau rumpun ilmu
6/1/2005
Hasil kajian tentang jumlah program studi yang masuk dalam cabang ilmu dan atau rumpun ilmu yang sudah ditentukan di seluruh wilayah Indonesia, sebaran wilayah kedudukan program studi dan status akreditasi dari program studi Kelayakan ukuran terkait dengan populasi program studi (batas terlalu kecil dan batas terlalu besar) yang disesuaikan dengan sumber daya, kemampuan keuangan, jumlah asesor, dan teknologi informasi dan komunikasi
14
e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat Proyeksi keuangan Jumlah sumber dana awal yang cukup untuk opersional LAM dan operasi 3 tahun anggaran disertai bukti-bukti. Penjelasan Proyeksi Keuangan untuk minimum 5 tahun, Proyeksi Keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar perhitungan keuangan yang jelas dan informatif Proyeksi Keuangan didukung dengan bukti-bukti minimal untuk kegiatan operasional 3 (tiga) tahun pertama Daftar asset yang telah dimiliki (bukti kepemilikan)
6/1/2005
Sumber pendanaan jelas ,sah dan tidak mengikat (Pemerintah/ Masyarakat/ Lainnya yang tidak mengikat) Perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi dan aktivitas lain LAM Perhitungan Satuan Biaya dihitung secara wajar, sesuai dengan asumsi masing-masing aspek dalam studi kelayakan
15
Biaya pelaksanaan akreditasi per tahap: 1. Administrasi Proses akreditasi 2. Penilaian Kelayakan (AK) 3. Penilaian Lapangan (AL) 4. Penelaahan dan validasi 5. Administrasi hasil akreditasi Biaya pelaksanaan aktivitas lainnya per tahap Biaya overhead operasional kantor (rutin) Mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi Rencana tertulis Kebijakan dan Mekanisme pendanaan untuk menutup deficit disertai bukti-bukti pendukung
6/1/2005
f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat Dalam menjalankan Sistem dan proses akreditasi, LAM memiliki 1. Instrumen akreditasi 2. Asesor 3. Alur proses, yang meliputi tahapan : a. Penerimaan berkas pengajuan akreditasi Prodi meliputi prosedur, persyaratan,waktu proses berkas permohonan
16
b. Pelaksanaan asesmen kecukupan (AK) meliputi pemilihan / penentuan asesor, jumlah asesor, pemanggilan asesor, penugasan asesor dan waktu asesmen kecukupan c. Pelaksanaan asesmen lapangan (AL) setelah memenuhi persyaratan kelayakan untuk di visit d. Validasi hasil asesmen lapangan e. Menetapkan hasil akreditasi f. Kemungkinan pengaduan Program Studi untuk Banding
g. Rancangan tata kelola LAM Sistem tata kelola LAM Masyarakat harus mencakup
a.
susunan organisasi
6/1/2005
• • • • •
Mempunyai Struktur Organisasi Mempunyai tata kerja,tugas pokok fungsi Analisis jabatan Kebutuhan tenaga (jumlah dan kwalifikasi) Menjalankan prinsip prinsip impartiality, kompeten, terbuka, bertanggung jawab,menjaga confidensiality dan responsive terhadap complain 17
b.
Sistem tata kelola Sumberdaya manusia serta pengembangannya
Mempunyai kriteria kompetensi : Majelis, Eksekutif, Asesor Mempunyai status kepegawaian Mempunyai jenjang karir Kecukupan sumber daya manusia, anggota, staf sekretariat dan asesor LAM Memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota LAM; Memiliki kapasitas dan kemampuan serta dapat menjaga diri dari konflik kepentingan untuk melakukan penjaminan mutu eksternal; Berpengalaman dalam melaksanakan penjaminan mutu (internal maupun eksternal) Staf administrasi yang cukup dan memiliki kemampuan untuk mendukung kerja anggota majelis LAM.
c. Sistem pengelolaan keuangan
6/1/2005
Kecukupan sumber daya finansial adalah kecukupan dana yang memungkinkan LAM dapat mengorganisir dan menjalankan semua proses penjaminan mutu internalnya secara efektif dan efisien; LAM harus menunjukkan sumber pendanaan yang mandiri, sah, tidak mengikat dan bebas dari konflik kepentingan;
18
LAM memiliki analisis biaya operasional, termasuk satuan biaya akreditasi per program studi dan rekapitulasi akhir keuangan; Dalam setiap akhir periode LAM harus melakukan audit keuangan secara menyeluruh. Kecukupan sumber daya finansial harus mencerminkan kecukupan terhadap kebutuhan adanya LAM wilayah jika membentuk LAM wilayah. LAM harus menunjukkan skema kemampuan untuk mengatasi deficit anggaran dalam kondisi darurat
6/1/2005
d. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang memadai dan cukup untuk mengakomodasi kerja para anggota dan staf sekretariatnya Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan program yang akan dilaksanakan; Memiliki rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk keberlanjutan Memiliki Sistem pengelolaan sarana dan prasarana (pengelolaan aset) harus mencakup kegiatan pengadaan, pembukuan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusannya
19
h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat Rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM, mencakup antara lain
6/1/2005
1. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal, berisi rincian pernyataan mutu yang menjadi orientasi sekaligus kebijakan tata kelola 2. Tujuan mutu, menjelaskan tentang daftar target untuk apa mutu dicanangkan sehingga menjadi dasar penyelenggaraan dalam tata kelola 3. Sasaran mutu, menguraikan tentang rincian target dan capaian pertahun, yang menjadikan tahap-tahapan sebagai penerjemahan dari Renstra LAM 4. Manual sistem penjaminan mutu internal 5. Standar dalam sistem penjaminan mutu untuk menjaga kesamaan (uniformity) kualitas. 6. Formulir dalam sistem penjaminan mutu, yang memungkinkan manual mutu dapat dijalankan dengan baik (check sheet, dll.)
20
1.
2. 3.
4. 5.
6/1/2005
6.
Pemrakarsa mempelajari pedoman tentang pendirian LAM, dalam hal ini adalah Buku Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Sebagai Dasar Untuk Pemberian Rekomendasi Pengakuan LAM Pemrakarsa melakukan dan menyusun studi kelayakan pendirian dan pengoperasian LAM PS sesuai dengan pedoman yang berlaku Pemrakarsa mengajukan rekomendasi pendirian LAM Masyarakat kepada Menteri beserta lampiran berkas-berkas studi kelayakan dan data pendukung lainnya untuk memperoleh pengakuan; Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf ; BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat; BAN PT menerima, memeriksa persyaratan dan menilai usulan pendirian LAM. Pemeriksaan pertama adalah syarat legalitas pemrakarsa. Hanya yang memenuhi syarat legalitas yang akan dinilai;
21
6/1/2005
7. Jika persyaratan legalitas pemrakarsa tidak terpenuhi, BAN-PT melaporkan kepada menteri, dan menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa. 8. Jika persyaratan pemrakarsa terpenuhi, BAN PT melakukan penilaian kecukupan studi kelayakan pendirian LAM. Jika tidak mencukupi dan memenuhi kriteria untuk diberi kesempatan perbaikan, maka Pemrakarsa melakukan perbaikan studi kelayakan dan menyampaikan kembali kepada BAN PT sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria untuk diberi kesempatan perbaikan, maka BAN-PT melaporkan kepada menteri dan selanjutnya menteri menyampaikan keputusan kepada pemrakarsa. Jika sudah mencukupi maka BAN-PT menyampaikan ke Pemrakarsa untuk melanjutkan penyiapan LAM, sehingga siap dikunjungi untuk penilaian lapangan (seperti dokumen pedoman dan instrumen akreditasi, asesor, prasarana fisik, SDM, sistem dan sarana administrasi serta Teknologi Informasi) 9. Pemrakarsa menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi program studi dan melaporkan ke BAN-PT bahwa siap dilakukan penilaian lapangan. 10. BAN PT menugaskan asesor untuk penilaian lapangan.
22
11. Pemrakarsa menerima kunjungan penilaian lapangan dan menunjukkan buktibukti kesiapan melaksanakan akreditasi PS. Jika dinyatakan belum siap, maka pemrakarsa melakukan perbaikan dan mengajukan lagi untuk dinilai kesiapan beroperasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan Jika dinyatakan siap BAN-PT menetapkan hasil penilaian kesiapan operasional LAM. 12. BAN-PT melaporkan kepada menteri hasil penilaian kelayakan dan kesiapan operasional LAM dalam bentuk rekomendasi 13. Menteri mengeluarkan keputusan yang disampaikan kepada pemrakarsa
6/1/2005
14. Pemrakarsa menerima keputusan menteri tentang penetapan pengakuan LAM.
23
6/1/2005
24
NATIONAL ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER EDUCATION
Address: Kompleks Mandikdasmen Kemdikbud Gedung D Lantai 1 Jalan R.S. Fatmawati, Cipete Jakarta 12410 http://www.ban-pt.or.id e-mail:
[email protected] Phone (Secretariate): (+62-21) 7668791, 7694403, 7698035 Facsimile: (+62-21) 7668690, 7668790
» Mansur Ma’shum lahir di Rensing, Sakra Barat, Lombok Timur, 18 November 1951. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda Pertanian (B.Sc) di Universitas Mataram tahun 1974, Sarjana Pertanian (Ir,) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1978 dengan predikat kelulusan cum laude, dan Doctor of Philosophy (Ph.D) di University of Adelaide Australia tahun 1989. » Memperoleh K.P. Barley Price dari University of Adelaide atas prestasi sebagai peneliti terbaik untuk mahasiswa pascasarjana tahun 1987 dan mendapatkan penghargaan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun 2010 sebagai finalis Australian Alumni Award atas capaiannya dalam bidang pendidikan di Indonesia. » Bekerja di Universitas Mataram sejak tahun 1975 dengan jabatan Asisten (II/b) sampai sampai saat ini dengan jabatan Guru Besar (IV/e). Mengajar mata kuliah Kesuburan Tanah, Biologi Tanah, Pengelolaan Tanah, Agroklimatologi, Agrohidrologi, Pengantar Ilmu Pertanian, dan Bahasa Indonesia untuk Tulisan Ilmiah
26
» Aktif meneliti dalam bidang kajian Ilmu Tanah, Meteorologi dan Hidrologi Pertanian, dan Pengelolaan Sumberdaya Alam didanai oleh berbagai sumber antara laian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian, dan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Menulis buku Biologi Tanah (2003), Kesuburan Tanah (2005), dan Pengelolaan Tanah (2012). Sebagai co-editor buku Will It Rain? The effect of the Southern Oscillation and El-Nino in Indonesia (2002). » Aktif menjadi anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (PERHIMPI), dan berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain sebagai Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. 27
» Pernah menjabat Pembantu Dekan III (1981-1983), Dekan Fakultas Pertanian (1992-1995), Pembantu Rektor I (19942001), dan Rektor Universitas Mataram (2001-2009). Pernah menjadi Anggota MPR-RI tahun 1998-1999 dan Tim Ahli BSNP 2011-2013. » Sekarang bertugas sebagai Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) periode 2012-2017 dan Board Member of Association of Quality Assurance Agencies for Islamic World (AQAAIW= Islamic-QA) 2012-2015.
28
