Januari 2012
ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan : 1. Divisi adalah satuan kerja yang diberi tugas dan wewenang Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan LAM PT-PTKes Indonesia; 2. Komisi adalah satuan kerja yang diberi tugas dan wewenang Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia sesuai kebutuhan organisasi; 3. Asesor adalah seorang yang telah memiliki sertifikat asesor LAM-PTKes Indonesia untuk melakukan kegiatan visitasi terhadap program studi bidang kesehatan sesuai dengan standar penjaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan LAM-PTKes Indonesia. 4. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan program studi dalam menyelenggarakan pendidikan kesehatan.
5. Akreditasi adalah suatu proses penilaian mutu pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh LAM PTKes Indonesia. 6. Pengurus struktural adalah seseorang yang diangkat untuk menduduki jabatan tetap sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan LAM-PTKes Indonesia. 7. Pengurus fungsional adalah seseorang yang diangkat untuk menduduki jabatan berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan LAMPTKes Indonesia. 8. Anggota adalah peserta yang diundang secara resmi oleh pengurus untuk menghadhiri rapat LAM PTKes Indonesia. 9. Peserta adalah seorang atau lebih yang mewakili Pemerintah, asosiasi institusi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan asal peserta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi atau organisasi dimaksud. 10. Pemerintah adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. BAB II PENGURUS STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BADAN PELAKSANA Pasal 2 (1) Pengurus Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia terdiri dari pengurus struktural dan fungsional. (2) Pengurus struktral sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, kepala divisi akreditasi, kepala divisi pengembangan. (3) Pengurus fungsional sekurang-kurangnya terdiri dari komisi dan asesor 1
Januari 2012
BAB III TUGAS POKOK PENGURUS STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL Bagian Pertama Tugas Pokok Pengurus Struktural Pasal 3 (1) Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia bertugas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
merumuskan kebijakan operasional LAM-PTKes Indonesia; membuat rencana strategis LAM-PTKes Indonesia; menyusun rencana kerja tahunan LAM-PTKes Indonesia; melaksanakan rencana kerja strategis dan tahunan LAM-PTKes Indonesia; melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan unit pelaksana lainnya; mengelola sumber daya LAM-PTKes Indonesia; melakukan sosialisasi kebijakan LAM-PTKes Indonesia; melaksanakan akreditasi pendidikan tinggi kesehatan; menerbitkan sertifikat akreditasi program studi yang berkaitan dengan kesehatan; melakukan pembinaan terhadap asesor; menjamin pendanaan yang berkelanjutan; melakukan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
(2) Tugas Pokok Ketua adalah : a. Menetapkan dan mengesahkan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan keberadaan dan operasionalisasi LAM-PTKes Indonesia; b. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan; c. Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian Renstra dan Rencana Tahunan; d. Mengelola sumber daya LAM PTKes Indonesia; e. Mengelola asesor; f. Mengupayakan pendanaan berkelanjutan; g. Menggalang kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri; h. Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Belanja dan Pendapatan; i. Menerbitkan sertifikat akreditasi; j. Menetapkan kebijakan operasional akreditasi; k. Membina prodi sesuai hasil akreditasi. (3) Tugas Pokok Sekretaris adalah : a. Membuat seperangkat peraturan yang berkaitan dengan keberadaan dan operasionalisasi LAM-PTKes Indonesia; b. Menyusun dokumen akhir Renstra & Rencana Tahunan LAM-PTKes Indonesia; c. Menyusun Renstra & Rencana Tahunan Sekretariat; d. Melaksanakan, memantau, evaluasi dan melaporkan pencapaian Renstra & Rencana Tahunan Sekretariat; 2
Januari 2012
e. f. g. h. i. j.
Menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan; Melakukan Analisis Jabatan Majelis Pelaksana LAM-PTKes Indonesia; Mengembangkan sumber daya manusia; Membuat kebijakan operasional Sekretariat; Melakukan analisis pasar; Mensosialisasikan kebijakan akreditasi pendidikan tinggi kesehatan.
(4) Tugas pokok Kepala divisi akreditasi adalah : a. b. c. d. e. f. g.
Membuat Kebijakan operasional akreditasi sesuai 4 Prinsip Dasar; Menyusun Standar akreditasi sesuai 4 Prinsip Dasar; Menyusun Instrumen akreditasi sesuai 4 Prinsip Dasar; Menyusun Prosedur akreditasi sesuai 4 Prinsip Dasar; Menyusun Renstra dan Rencana Tahunan Divisi Akreditasi; Mengajukan Hasil Asesmen yang sudah divalidasi untuk Pleno; Mengusulkan Tim Asesor; h. Memberi umpan balik akreditasi yang tepat waktu, yang spesifik, konstruktif dan adil dengan saran untuk perbaikan sesuai standar.
(5) Tugas pokok Kepala Divisi Pengembangan adalah : a. Membina prodi sesuai hasil akreditasi; b. Memantau pembelajaran yang diharapkan dari prodi setelah menerima umpan balik akreditasi; c. Memadukan akreditasi pendidikan akademik, vokasi dan profesi kesehatan; d. Mengusulkan legislasi / regulasi baru yang mendukung akreditasi e. Mengembangkan Sistem Penilaian Akreditasi; f. Menyusun Renstra dan Rencana Tahunan Divisi Pengembangan. Bagian Kedua Tugas Pokok Pengurus Fungsional Pasal 4 (1) LAM-PTKes memiliki organ fungsional berupa komisi. a. komisi dimaksud merupakan satuan kerja yang diberi tugas, kewajiban, dan wewenang oleh Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia sesuai kebutuhan organisasi; b. kewajiban dan kewenangan komisi dimaksud huruf (a) tersebut diatas diatur dalam peraturan LAM-PTKes Indonesia; c. komisi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan badan pelaksana; d. pengangkatan anggota komisi diatur dalam Peraturan LAM-PTKes Indionesia. (2) Tugas Pokok Komisi adalah : a. Melaksanakan tugas sesuai kebutuhan yang diberikan oleh majelis pemangku kepentingan; b. Melaporkan hasil akhir tugas dimakusd huruf (a) kepada pemangku kepentingan; c. Melaksanakan tugas sesuai kebutuhan yang diberikan oleh badan pelaksana; 3
Januari 2012
d. Melaporkan hasil akhir tugas dimakusd huruf (c) kepada badan pelaksana. Pasal 5 (1) LAM-PTKes memiliki organ fungsional selain komisi adalah asesor. a. asesor dimaksud merupakan seseorang yang telah memiliki sertifikat asesor LAM-PTKes Indonesia yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan asesmen kecukupan, asesmen lapangan, dan melaporkan hasil asesmen program studi bidang kesehatan kepada ketua badan pelaksana; b. asesor merupakan satuan kerja yang diberi tugas, kewajiban, dan wewenang Badan pelaksana LAM-PTKes Indonesia; c. kewajiban dan kewenangan asesor dimaksud huruf (b) tersebut diatas diatur dalam peraturan LAM-PTKes Indonesia; d. pengangkatan asesor diatur dalam Peraturan LAM-PTKes Indonesia. (2) Tugas Pokok Asesor adalah : a. melakukan asesmen kecukupan; b. melakukan asesmen lapangan; c. melaporkan hasil asesmen; . BAB IV PENGANGKATAN DAN PERGANTIAN PENGURUS Bagian Pertama Pengangkatan Pengurus Majelis Pemangku Kepentingan Pasal 6 (1) Ketua dan/atau wakil ketua Majelis Pemangku Kepentingan dipilih melalui rapat atas usul dari asosiasi institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi kesehatan. (2) Ketua dan/atau wakil ketua dimaksud ayat (1) diangkat oleh majelis pemangku kepentingan LAM-PTKes Indonesia untuk jangka waktu 2 ½ (dua setengah) tahun. (3) Ketua dan/atau wakil ketua dimaksud ayat (2) dapat diangkat kembali untuk memangku jabatan yang sama tidak melebihi jangka waktu 2 ½ (dua setengah) tahun berikutnya. (4) Perubahan kelengkapan pengurus dapat dilakukan oleh dan pada rapat majelis pemangku kepentingan sesuai kebutuhan Majelis Pemangku Kepentingan LAMPTKes Indonesia. Bagian Kedua Pergantian Pengurus Majelis Pemangku Kepentingan Pasal 7 (1) Dalam hal jabatan ketua dan/atau wakil ketua kosong, rapat majelis pemangku kepentingan LAM-PTKes Indonesia memilih anggota melalui rapat untuk mengisi kekosongan dimaksud dengan masa bakti mengikuti sisa masa bakti pengurus yang digantikan.
4
Januari 2012
(2) Dalam hal terdapat pergantian ketua dan/atau wakil ketua, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan rapat majelis pemangku kepentingan dimaksud ayat (1), majelis pemangku kepentingan LAM-PTKes Indonesia menyelenggarakan rapat dengan agenda penggantian ketua dan/atau wakil ketua. (3) Tata cara pergantian ketua dan wakil ketua dijabarkan pada Peraturan LAMPTKes Indonesia. Bagian Ketiga Pengangkatan Pengurus Badan Pelaksana Pasal 8 (1) Ketua dan/atau sekretaris badan pelaksana dipilih melalui rapat atas usul badan pelaksana. (2) Ketua dan/atau wakil sekretaris dimaksud ayat (1) diangkat oleh majelis pemangku kepentingan LAM-PTKes Indonesia untuk jangka waktu 2 ½ (dua setengah) tahun. (3) Ketua dan/atau sekretaris dimaksud ayat (2) dapat diangkat kembali untuk memangku jabatan yang sama tidak melebihi jangka waktu 2 ½ (dua setengah) tahun berikutnya. (4) Pengurus Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia, kecuali ketua dan sekretaris, ditunjuk oleh ketua badan pelaksana sesuai dengan persyaratan jabatan terkait yang diatur dalam Peraturan LAM-PTKes Indonesia. (5) Pengurus dimaksud angka (4) diangkat Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagian diantaranya dapat ditunjuk kembali untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya. (6) Perubahan kelengkapan pengurus dapat dilakukan oleh dan pada rapat badan pelaksana sesuai kebutuhan badan pelaksana LAM-PTKes Indonesia. Bagian Keempat Pergantian Pengurus Badan Pelaksana Pasal 9 (1) Dalam hal jabatan pengurus kosong, kecuali ketua dan sekretaris, rapat Badan Pelaksana LAM-PTKes Indonesia menunjuk anggota melalui rapat untuk mengisi kekosongan dimaksud dengan masa bakti mengikuti sisa masa bakti pengurus yang digantikan. (2) Dalam hal terdapat pergantian pengurus, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan rapat dimaksud ayat (1), badan pelaksana LAM-PTKes Indonesia menyelenggarakan rapat dengan agenda penggantian pengurus dimaksud. (3) Tata cara pergantian pengurus dijabarkan pada Peraturan LAM-PTKes Indonesia. Pasal 10 (1) Setiap pengurus LAM-PTKes Indonesia tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Majelis Pemangku Kepentingan,Badan Pelaksana (ketua, sekretaris, divisi, komisi, asesor) LAM-PTKes Indonesia;
5
Januari 2012
(2) Setiap pengurus diamaksud ayat (1) juga tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota di dalam lembaga akreditasi lain. BAB V RAPAT-RAPAT LAIN Pasal 11 Rapat Kerja (1) Rapat Kerja merupakan forum pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai penyusunan program kerja satu tahun ke depan, evaluasi pelaksanaan program kerja satu tahun sebelumnya, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk kemajuan atau terkait dengan LAM-PTKes Indonesia yang diselenggarakan oleh masing-masing organ kepengurusan. (2) Rapat Kerja diikuti oleh pengurus pleno (Majelis Pemangku Kepentingan, Badan pelaksana, Komisi). (3) Rapat Kerja sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (separuh) dari seluruh jumlah pengurus pleno dan keputusan rapat sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh peserta rapat yang hadir. (4) Rapat Kerja diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 12 Rapat Majelis Pemangku Kepentingan (1) Rapat Majelis Pemangku Kepentingan merupakan forum pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai evaluasi pelaksanaan program kerja, perencanaan dan pelaksanaan program kerja, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk kemajuan atau terkait dengan LAM-PTKes Indonesia yang diselenggarakan oleh masing-masing organ kepengurusan; (2) Rapat Majelis Pemangku Kepentingan diikuti oleh pengurus, anggota (wakil pemerintah, ketua dan/atau sekretaris atau yang mewakili sesuai anggaran dasar dan rumah tangga masing-masing institusi dan organisasi terkait); (3) Rapat Majelis Pemangku Kepentingan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya lebih dari ½ (separuh) dari seluruh jumlah anggota dan keputusan rapat sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota yang hadir; (4) Rapat Majelis Pemangku Kepentingan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Pasal 13 Rapat Badan Pelaksana (1) Rapat badan pelaksana merupakan forum pembahasan dan pengambilan keputusan harian mengenai evaluasi pelaksanaan program kerja, perencanaan dan pelaksanaan program kerja, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk
6
Januari 2012
kemajuan atau terkait dengan LAM-PTKes Indonesia yang diselenggarakan oleh masing-masing organ kepengurusan. (2) Rapat badan pelaksana diikuti oleh Ketua, Sekretaris, komisi tertentu yang dibentuk sesuai program kerja dan kebutuhan LAM-PTKes Indonesia (3) Rapat badan pelaksana sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (separuh) dari seluruh jumlah pengurus harian dan keputusan rapat sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh pengurus harian. (4) Rapat badan pelaksana diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dua kali atau apabila dipandang mendesak rapat diselenggarakan kurang dari 1 (satu) bulan. Pasal 14 Rapat Komisi (1) Rapat komisi merupakan forum pembahasan dan pengambilan keputusan harian mengenai evaluasi pelaksanaan program kerja, perencanaan dan pelaksanaan program kerja, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk kemajuan atau terkait dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Badan pelaksana LAMPTKes Indonesia; (2) Rapat komisi diikuti oleh ketua, sekretaris, anggota, yang dibentuk sesuai program kerja dan kebutuhan LAM-PTKes Indonesia (3) Rapat komisi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (separuh) dari seluruh jumlah pengurus dan keputusan rapat sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh pengurus harian. (4) Rapat komisi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dua kali atau apabila dipandang mendesak rapat diselenggarakan kurang dari 1 (satu) bulan. Pasal 15 Undangan Rapat (1) Undangan rapat disampaikan kepada setiap peserta dengan cara melalui surat, faksimili, e-mail, dan/atau media lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. (2) Undangan rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. (3) Rapat diselenggarakan di tempat kedudukan LAM-PTKes Indonesia atau di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Pengurus Sidang pada rapat sebanyak 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh peserta rapat berbentuk Presidium. Pasal 16 (1) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawah untuk mufakat. (2) Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara berdasarkan jumlah suara perserta terbanyak. (3) Pemungutan suara dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain atas persetujuan Rapat. (4) Apabila pemungutan suara memperoleh hasil yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali lagi. 7
Januari 2012
(5) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih memperoleh hasil yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka keputusan diambil melalui undian. BAB VI PENUTUP Pasal 17 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan LAM-PTKes Indonesia. (2) ART ini hanya dapat diubah oleh Rapat Pleno LAM-PTKes Indonesia. Ditetapkan di
: Jakarta
Pada hari/tanggal : ……….2011 RAPAT PLENO TASK FORCE LEMBAGA AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA Pimpinan Rapat ……………………….. Ketua
…..…………………. Sekretaris
8
