ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA MASJID NUR HIDAYAH

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA MASJID NUR HIDAYAH

BAB I USAHA Pasal 1 Amal Usaha, Program, dan Kegiatan 1. Lembaga Masjid Nur Hidayah dapat melakukan amal usaha di segala bidang kehidupan dengan cara yang benar menurut syariah Islam. 2. Untuk melaksanakan amal usaha, dibuat program-program yang akan dijalankan selama satu masa jabatan. 3. Setiap program yang dibuat sebagaimana dimaksud pada butir 2 dijabarkan dalam kegiatan tahunan yang dapat mendukung tercapainya tujuan program. 4. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 3 dibahas dalam rapat pleno. 5. Rencana kegiatan yang lebih rinci dapat dibahas dalam rapat-rapat yang hanya mengundang pengurus terkait atau panitia kegiatan bersangkutan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota Tetap 1. Anggota Tetap Lembaga Masjid Nur Hidayah mempunyai hak sebagai berikut: a. Ditunjuk menjadi peserta Musyawarah Akbar. b. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Masjid Nur Hidayah, kecuali yang ditentukan untuk kalangan tertentu. c. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran, dan pertanyaan. d. Memilih dan dipilih menjadi Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan pengurus Lembaga Otonom Masjid Nur Hidayah. 2. Anggota Tetap Lembaga Masjid Nur Hidayah mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunah.

1

b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Masjid Nur Hidayah. c. Menjaga nama baik Lembaga Masjid Nur Hidayah.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan 1. Anggota Kehormatan Lembaga Masjid Nur Hidayah memiliki hak sebagai berikut: a. Diundang sebagai peninjau dalam Musyawarah Akbar. b. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Masjid Nur Hidayah, kecuali yang ditentukan untuk kalangan tertentu. c. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran, dan pertanyaan. 2. Anggota Kehormatan Lembaga Masjid Nur Hidayah memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunah. b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Masjid Nur Hidayah. c. Menjaga nama baik Lembaga Masjid Nur Hidayah.

BAB III ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi 1. Susunan organisasi Lembaga Masjid Nur Hidayah terdiri atas: a. Dewan Pengawas; b. Dewan Pengurus, yang selanjutnya disebut DPM Nur Hidayah; c. Penasehat; dan d. Lembaga Otonom.

Pasal 5 Dewan Pengawas 1. Dewan pengawas terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota.

2

2. Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas: a. Anggota Tetap Lembaga Masjid Nur Hidayah. b. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua RW (Rukun Warga). c. Hadir dan terpilih dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas pada saat pelaksanaan Musyawarah Akbar. 3. Cara pemilihan anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: a. Setiap anggota Musyawarah Akbar menuliskan dua nama/angka/kode calon Dewan Pengawas dalam kertas sesuai ketetapan Panitia Musyawarah Akbar. b. Calon Dewan Pengawas adalah semua anggota Musyawarah Akbar yang hadir, kecuali Penasehat. c. Tiga orang calon Dewan Pengawas yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Dewan Pengawas terpilih. d. Dalam hal calon Dewan Pengawas yang mendapatkan suara terbanyak lebih dari tiga calon karena terdapat jumlah suara yang sama banyak pada urutan ketiga, maka dilakukan pemilihan kembali khusus bagi calon pada urutan ketiga tersebut. e. Pemilihan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, dilakukan sampai terpilihnya tiga orang Dewan Pengawas dengan suara terbanyak. f. Dalam hal calon yang terpilih menjadi Dewan Pengawas kurang dari tiga, maka dilakukan pemilihan kembali untuk melengkapinya menjadi tiga orang pengawas. g. Calon Dewan Pengawas yang mendapatkan suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. h. Dalam hal calon Dewan Pengawas yang mendapatkan suara terbanyak lebih dari satu, Ketua Dewan Pengawas ditetapkan atas usulan dari Dewan Pengawas terpilih. 4. Dewan pengawas mempunyai hak sebagai berikut: a. Mengajukan pertanyaan kepada pengurus Lembaga Masjid Nur Hidayah mengenai rencana dan realisasi kegiatan, serta indikasi pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada para pihak terkait. b. Sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atas keuangan dan kinerja DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom, termasuk kepanitiaan yang ada di dalamnya.

c. Mengajukan pendapat, usul, dan saran yang membangun bagi kemajuan Lembaga Masjid Nur Hidayah. 3

d. Menggunakan fasilitas Lembaga Masjid Nur Hidayah sesuai fungsinya e. Menyelenggarakan Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah untuk mengusulkan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa.

5. Dewan pengawas mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunah. b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Masjid Nur Hidayah. c. Menjaga nama baik Lembaga Masjid Nur Hidayah. d. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kinerja DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom, termasuk kepanitiaan yang ada di dalamnya. e. Membantu keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Lembaga Masjid Nur Hidayah. f. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya selama masa jabatan. g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Musyawarah Akbar. 6. Kinerja sebagaimana dimaksud pada butir 5.d. meliputi: a. Kepatuhan DPM Nur Hidayah, Penasehat, dan Lembaga Otonom terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Terlaksananya semua kegiatan DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan organisasi secara baik. d. Terselenggaranya administrasi organisasi secara baik. 7. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 5.d., Dewan Pengawas wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Wawancara secara formal dengan DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom, termasuk kepanitiaan yang ada di dalamnya, secara terpisah atau bersamasama mengenai pelaksanaan kegiatan dan administrasi organisasi. b. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan organisasi yang dilakukan oleh Bendahara DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom, termasuk bendahara kepanitiaan yang ada di dalamnya. c. Membuat laporan hasil pengawasan. 8. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 7 dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

4

9. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhenti atau berhalangan tetap, maka pejabat Ketua Dewan Pengawas digantikan oleh salah satu anggota Dewan Pengawas berdasarkan keputusan Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah yang diselenggarakan untuk hal tersebut.

Pasal 6 DPM Nur Hidayah 1. Struktur DPM Nur Hidayah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan departemendepartemen. 2. Departemen-departemen sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdiri dari: a. Departemen Pendidikan dan Dakwah, yang bertugas mengelola kegiatan dakwah dan peribadatan. b. Departemen Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF), yang bertugas mengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. c. Departemen Remaja dan Hubungan Masyarakat, yang bertugas membina remaja masjid dan mengelola arus informasi dan komunikasi. d. Departemen Pemberdayaan Muslimat, yang bertugas mengelola kegiatan yang berhubungan dengan peranan muslimat. e. Departemen Sosial Kemasyarakatan, yang bertugas mengelola kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat. f. Departemen Pembangunan dan Pemeliharaan, yang bertugas mengelola kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik masjid, serta melakukan pencatatan dan pengamanan kekayaan organisasi. 3. Susunan DPM Nur Hidayah ditetapkan dalam keputusan Ketua DPM Nur Hidayah. 4. Susunan DPM Nur Hidayah terdiri dari: Pimpinan, Koordinator, dan Anggota. 5. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada butir 4 terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara. 6. Koordinator sebagaimana dimaksud pada butir 4 terdiri dari para koordinator yang berasal dari seluruh departemen. 7. Anggota sebagaimana dimaksud pada butir 4 terdiri dari para anggota yang berasal dari seluruh departemen. 8. Pimpinan DPM Nur Hidayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Akbar.

5

9. Syarat menjadi Pimpinan DPM Nur Hidayah, adalah sebagai berikut: a. Anggota Tetap Lembaga Masjid Nur Hidayah. b. Dapat Membaca Al Qur’an. c. Sehat Jasmani dan Rohani. d. Tidak memiliki kepribadian yang tercela. e. Memiliki pengalaman menjadi DPM Nur Hidayah. f. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun. g. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua RW (Rukun Warga) atau Ketua RT (Rukun Tetangga). 10. Cara pemilihan Pimpinan DPM Nur Hidayah adalah sebagai berikut: a. Setiap RT di lingkungan RW tempat kedudukan Lembaga Masjid Nur Hidayah mendaftarkan tiga bakal calon Pimpinan DPM Nur Hidayah kepada panitia Musyawarah Akbar. b. Tiga orang bakal calon Pimpinan DPM Nur Hidayah yang didaftarkan oleh masing-masing RT sekurang-kurangnya satu orang bakal calon berasal dari RT yang mendaftarkan. c. Bakal calon yang memenuhi syarat sebagai Pimpinan DPM Nur Hidayah selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Akbar menjadi calon Pimpinan DPM Nur Hidayah. d. Dalam hal calon Pimpinan DPM Nur Hidayah yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah Akbar kurang dari delapan orang, Pimpinan DPM Nur Hidayah bersama-sama dengan Dewan Pengawas dan Penasehat menetapkan calon tambahan sehingga calon yang diajukan dalam Musyawarah Akbar berjumlah delapan orang. e. Calon Pimpinan DPM Nur Hidayah yang tidak menghadiri Musyawarah Akbar dinyatakan mengundurkan diri dan tidak berhak untuk dipilih sebagai Pimpinan DPM Nur Hidayah. f. Pemilihan Pimpinan DPM Nur Hidayah dilakukan dengan cara menuliskan lima nama/angka/kode calon Pimpinan DPM Nur Hidayah dalam kertas sesuai ketetapan Panitia Musyawarah Akbar. g. Tujuh orang calon Pimpinan DPM Nur Hidayah yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Pimpinan DPM Nur Hidayah terpilih. h. Dalam hal terdapat jumlah suara yang sama banyak pada urutan ketujuh, maka dilakukan pemilihan kembali khusus bagi calon pada urutan ketujuh tersebut. 6

i.

Pemilihan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan sampai terpilihnya tujuh orang Pimpinan DPM Nur Hidayah dengan suara terbanyak.

j.

Dalam hal calon yang terpilih menjadi Pimpinan DPM Nur Hidayah kurang dari tujuh orang, maka dilakukan pemilihan kembali terhadap calon yang belum terpilih untuk melengkapi terpilihnya tujuh orang Pimpinan DPM Nur Hidayah dengan suara terbanyak.

k. Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara DPM Nur Hidayah dipilih dari dan atas usul Pimpinan DPM Nur Hidayah terpilih untuk ditetapkan oleh Ketua Panitia Musyawarah Akbar. 11. Serah-terima jabatan Ketua DPM Nur Hidayah dilakukan pada saat Musyawarah Akbar telah menetapkan Ketua baru, selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan Musyawarah Akbar. 12. DPM Nur Hidayah mempunyai hak sebagai berikut: a. Menggunakan

fasilitas

Lembaga

Masjid

Nur

Hidayah

sesuai

dengan

peruntukannya. b. Melantik pengurus Lembaga Otonom. c. Meminta saran dan nasehat kepada Penasehat. d. Meyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 13. DPM Nur Hidayah mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunah. b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Masjid Nur Hidayah. c. Mengelola kegiatan di Masjid Nur Hidayah. d. Mengelola sarana dan pra-sarana Masjid Nur Hidayah. e. Menjaga nama baik Lembaga Masjid Nur Hidayah. f. Melakukan pembinaan kepada Lembaga Otonom. g. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan unit-unit usaha ekonomi. h. Memberikan kemudahan kepada Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya. i.

Membuat catatan dan laporan keuangan dan kekayaan organisasi; 7

j.

Membantu keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Lembaga Masjid Nur Hidayah.

k. Menyelenggarakan Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah untuk mengusulkan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa. l.

Membentuk Panitia Musyawarah Akbar paling lambat tiga bulan sebelum akhir masa jabatan Pimpinan DPM Nur Hidayah.

m. Mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Musyawarah Akbar. 14. Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan masing-masing departemen diatur dalam Keputusan Ketua DPM Nur Hidayah tentang Susunan DPM Nur Hidayah. 15. Pimpinan DPM Nur Hidayah diwakili oleh Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris atau Wakil Sekretaris, mewakili DPM Nur Hidayah untuk tindakan yang dianggap penting. 16. Tindakan yang dianggap penting sebagaimana dimaksud pada butir 9 diatas adalah pengambilan keputusan dan tindakan atas nama DPM Nur Hidayah yang bersifat keluar organisasi dan memiliki dampak besar terhadap DPM Nur Hidayah. 17. Dalam hal Ketua DPM Nur Hidayah mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pejabat Ketua DPM Nur Hidayah digantikan oleh pejabat Wakil Ketua sampai habis masa jabatannya. 18. Dalam hal Ketua DPM Nur Hidayah sudah tidak menjalankan fungsinya selama tiga bulan

berturut-turut

tanpa

alasan

yang

dapat

dibenarkan

atau

tanpa

pemberitahuan, maka pejabat Ketua DPM Nur Hidayah digantikan oleh pejabat Wakil Ketua sampai habis masa jabatannya.

Pasal 7 Penasehat 1. Penasehat dijabat oleh Ketua RW di tempat kedudukan Lembaga Masjid Nur Hidayah. 2. Dalam hal Ketua RW sebagaimana dimaksud pada butir 1 bukan beragama Islam, Penasehat dijabat oleh salah satu dari pengurus RW yang ditetapkan sesuai urutan sebagai berikut: Wakil Ketua RW, Sekretaris RW, atau Bendahara RW yang beragama Islam.

8

3. Penasehat mempunyai hak sebagai berikut: a. Memberikan saran dan nasehat kepada DPM Nur Hidayah, baik diminta ataupun tidak diminta. b. Menggunakan

fasilitas

Lembaga

Masjid

Nur

Hidayah

sesuai

dengan

peruntukannya. c. Menyelenggarakan Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah untuk mengusulkan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa. 4. Penasehat mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunah. b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Masjid Nur Hidayah. c. Memberikan saran dan nasehat apabila diminta oleh DPM Nur Hidayah. d. Menjaga nama baik Lembaga Masjid Nur Hidayah. e. Membantu keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Lembaga Masjid Nur Hidayah.

Pasal 8 Lembaga Otonom 1. Lembaga Otonom terdiri dari: a. Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Nur Hidayah. b. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Nur Hidayah. c. Majelis Ta’lim Muslimat (MTM) Nur Hidayah. d. Ikatan Remaja Masjid (IKRAM) Nur Hidayah. 2. Jumlah Lembaga Otonom dapat bertambah atau berkurang sesuai keputusan dalam Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah. 3. Syarat dan cara pemilihan ketua/kepala Lembaga Otonom diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga Otonom. 4. Lembaga Otonom mempunyai hak sebagai berikut: a. mengatur rumah tangga sendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Lembaga Masjid Nur Hidayah. b. Mengirimkan perwakilan dalam Musyawarah Akbar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Masjid Nur Hidayah. c. Mendapatkan pembinaan dari DPM Nur Hidayah.

9

5. Lembaga Otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunah. b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Membuat Anggaran Dasar yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Lembaga Masjid Nur Hidayah, baik secara sendiri-sendiri atau gabungan dari beberapa organisasi dalam Lembaga Otonom. c. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Pengawas dalam rangka pengawasan oleh Dewan Pengawas. d. Memberikan kemudahan kepada Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya. e. Membantu keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Lembaga Masjid Nur Hidayah. f. Menjaga nama baik Lembaga Masjid Nur Hidayah. g. Membuat catatan dan laporan keuangan dan kekayaan organisasi. h. Mempertanggungjawabkan

kepengurusannya

dalam

Musyawarah

Akbar

melalui DPM Nur Hidayah.

BAB IV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT Pasal 9 Musayawarah Akbar 1. Musyawarah Akbar dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh DPM Nur Hidayah paling lambat dua bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Akbar. 2. Seluruh sidang pleno dalam Musyawarah Akbar dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah Akbar. 3. Dalam hal Ketua Panitia Musyawarah Akbar berhalangan hadir, perannya digantikan/dirangkap oleh salah satu panitia lainnya sesuai urutan sebagai berikut: Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 4. Agenda Musyawarah Akbar sekurang-kurangnya meliputi: a. Penilaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas. b. Penilaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban DPM Nur Hidayah. c. Pemilihan dan penetapan Pimpinan DPM Nur Hidayah. d. Pemilihan dan penetapan Ketua DPM Nur Hidayah. 10

e. Pemilihan dan penetapan ketua dan anggota Dewan Pengawas. 5. Dalam hal AD/ART Lembaga Masjid Nur Hidayah perlu dilakukan perubahan, maka agenda Musyawarah Akbar ditambah dengan pembahasan dan penetapan AD/ART Lembaga Masjid Nur Hidayah. 6. Peserta Musyawarah Akbar terdiri dari: a. Anggota Musyawarah Akbar; dan b. Peninjau Musyawarah Akbar. 7. Anggota Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 6.a. terdiri dari: a. Dewan Pengawas. b. DPM Nur Hidayah. c. Penasehat. d. Ketua/Kepala dan empat perwakilan dari masing-masing Lembaga Otonom. e. Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah RW tempat kedudukan Lembaga Masjid Nur Hidayah. f. Perwakilan jamaah Masjid Nur Hidayah sebanyak 5 orang untuk masingmasing RT di wilayah RW tempat kedudukan Lembaga Masjid Nur Hidayah. 8. Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud pada butir 7.e. bukan beragama Islam atau berhalangan hadir, dapat digantikan oleh salah satu pengurus RT yang beragama Islam. 9. Dalam hal calon Pimpinan DPM Nur Hidayah tidak termasuk dalam Anggota Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 7, calon Pimpinan DPM Nur Hidayah menjadi Anggota Musyawarah Akbar Tambahan. 10. Peninjau Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 6.b. terdiri dari: a. Anggota kehormatan Lembaga Masjid Nur Hidayah. b. Perwakilan pemerintah. c. Perwakilan organisasi kemasyarakatan. 11. Undangan dan kehadiran Peninjau Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 10 tidak bersifat mutlak dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan Musyawarah Akbar. 12. Musyawarah Akbar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah keseluruhan anggota Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 7. 13. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 12, Musyawarah Akbar ditunda selama 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran. 11

14. Setiap Anggota Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan Anggota Musyawarah Akbar Tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 9 yang hadir memiliki hak suara dan hak bicara. 15. Setiap Anggota Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan Anggota Musyawarah Akbar Tambahan sebagaimana dimaksud pada butir 9 yang hadir memiliki hak untuk dipilih menjadi Dewan Pengawas, kecuali Penasehat dan yang telah ditetapkan sebagai Pimpinan DPM Nur Hidayah terpilih. 16. Peninjau Musyawarah Akbar hanya memiliki hak bicara. 17. Ketetapan hasil Musyawarah Akbar dituangkan dalam suatu keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah Akbar atau yang mewakilinya saat memimpin sidang pleno.

Pasal 10 Musyawarah Luar Biasa 1.

Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan karena: a. Adanya keadaan darurat atau membahayakan Lembaga Masjid Nur Hidayah; b. Adanya kekosongan kepemimpinan DPM Nur Hidayah; dan/atau c. Adanya kekosongan Dewan Pengawas.

2.

Keadaan darurat atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a. adalah keadaan mendesak yang harus segera disikapi dengan keputusan strategis mengenai kelanjutan Lembaga Masjid Nur Hidayah, termasuk adanya pelanggaran oleh Ketua DPM Nur Hidayah terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang dapat merusak kewibawaan, nama baik, dan/atau keberadaan Lembaga Masjid Nur Hidayah.

3.

Kekosongan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. adalah apabila Ketua dan Wakil Ketua DPM Nur Hidayah berhenti, berhalangan tetap, atau tidak menjalankan fungsinya secara bersamaan selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau tanpa pemberitahuan.

4.

Kekosongan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada butir 1.c. adalah apabila Ketua dan semua anggota Dewan Pengawas berhenti atau berhalangan tetap.

5.

Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah.

12

6.

Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Luar Biasa yang dibentuk dalam Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah.

7.

Seluruh sidang pleno dalam Musyawarah Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah Luar Biasa.

8.

Dalam hal Ketua Panitia Musyawarah Luar Biasa berhalangan hadir, perannya digantikan/dirangkap oleh salah satu panitia lainnya sesuai urutan sebagai berikut: Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

9.

Peserta Musyawarah Luar Biasa sama dengan peserta Musyawarah Akbar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

10. Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah keseluruhan anggota Musyawarah Luar Biasa. 11. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10, Musyawarah Luar Biasa diundur selama 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran. 12. Keputusan Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuatan hukum sama dengan ketetapan Muyawarah Akbar.

Pasal 11 Rapat Pimpinan 1. Rapat Pimpinan terdiri dari Rapat Pimpinan Terbatas dan Rapat Pimpinan Diperluas. 2. Rapat Pimpinan Terbatas adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Pimpinan DPM Nur Hidayah. 3. Rapat Pimpinan Diperluas adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPM Nur Hidayah ditambah dengan para koordinator dari seluruh departemen. 4. Rapat Pimpinan Terbatas hanya diadakan sewaktu-waktu dalam hal terdapat permasalahan mendadak yang perlu mendapatkan keputusan segera dari Pimpinan DPM Nur Hidayah. 5. Rapat Pimpinan Diperluas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dalam rangka pembahasan: a. Evaluasi dan penetapan rencana program dan kegiatan hasil pembahasan Rapat Pleno; b. Evaluasi pencapaian program dan kegiatan; dan/atau c. Kebijakan strategis DPM Nur Hidayah. 13

Pasal 12 Rapat Pleno 1. Rapat Pleno masing-masing dewan/lembaga diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut program dan kegiatan masing-masing dewan/lembaga. 2. Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah diadakan untuk membahas: a. Penggantian Ketua Dewan Pengawas yang berhenti atau berhalangan tetap; b. Penambahan atau pengurangan jumlah Lembaga Otonom; c. Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; atau d. Usulan penyelenggaraan Musyawarah Akbar Luar Biasa. 3. Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah sebagaimana dimaksud pada butir 2 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah keseluruhan pimpinan dan anggota pengurus dewan, penasehat, dan lembaga otonom yang ada di Lembaga Masjid Nur Hidayah. 4. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Rapat Pleno ditunda selama 30 menit dan setelah itu dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran. 5. Keputusan/kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah sebagaimana dimaksud pada butir 2 dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. 6. Penyelenggara Rapat Pleno dalam rangka penggantian Ketua Dewan Pengawas, penambahan/pengurangan Lembaga Otonom, dan perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada butir 2.a., butir 2.b., dan butir 2.c. adalah DPM Nur Hidayah. 7. Penyelenggara Rapat Pleno dalam rangka pembahasan usulan penyelenggaraan Musyawarah Akbar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada butir 2.d. adalah dewan/penasehat/Lembaga

Otonom

yang

mengusulkan

penyelenggaraan

Musyawarah Akbar Luar Biasa.

BAB V KEUANGAN Pasal 13 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 1. DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom wajib membuat catatan atas penerimaan dan pengeluaran kas masing-masing organisasi. 14

2. Setiap pengeluaran kas harus mendapatkan persetujuan dari Ketua/Kepala masing-masing organisasi. 3. Semua bukti asli pengeluaran kas harus disimpan oleh Bendahara sebagai dokumen sumber pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. 4. Pengeluaran-pengeluaran kas yang bernilai kecil dan tidak lazim mendapatkan kuitansi/bukti pengeluaran, dapat digabung dalam sebuah Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh Bendahara dan disetujui oleh Ketua/Kepala organisasi bersangkutan sebagai pengganti bukti pengeluaran yang sah. 5. Kas dalam jumlah besar yang tidak akan digunakan/dikeluarkan dalam waktu dekat, wajib disimpan dalam tabungan organisasi di bank. 6. Keuangan suatu kepanitiaan dibawah DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom dapat dikelola sendiri oleh panitia bersangkutan dan dipertanggungjawabkan kepada

Ketua

DPM Nur Hidayah

atau

Ketua/Kepala

Lembaga

Otonom

bersangkutan. 7. Dalam hal kepanitiaan dibubarkan, saldo kas panitia menjadi penerimaan DPM Nur Hidayah atau Lembaga Otonom bersangkutan. 8. Lembaga Masjid Nur Hidayah dapat membentuk unit usaha ekonomi sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan. 9. Pembentukan unit usaha ekonomi diputuskan bersama oleh Pimpinan DPM Nur Hidayah, Dewan Pengawas, dan Penasehat. 10. Unit usaha ekonomi bertanggung jawab kepada Ketua DPM Nur Hidayah. 11. Pengelolaan keuangan unit usaha ekonomi dapat dilakukan oleh masing-masing unit usaha ekonomi bersangkutan. 12. Dalam hal unit usaha ekonomi menghasilkan laba, maka sebagaian atau seluruh laba usaha wajib disetorkan kepada Bendahara DPM Nur Hidayah paling lambat satu bulan setelah akhir tahun berdasarkan keputusan bersama Pimpinan DPM Nur Hidayah, Dewan Pengawas, dan Penasehat. 13. DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom wajib membuat catatan atas kekayaan/barang milik organisasi masing-masing. 14. Kekayaan/barang milik organisasi DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom yang tidak memiliki nilai ekonomis dapat dihapuskan dari pencatatan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua/Kepala masing-masing organisasi.

15

Pasal 14 Pengawasan Keuangan dan Kekayaan 1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dilakukan oleh DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom, termasuk didalamnya kepanitiaan dan unit-unit usaha ekonomi yang ada. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara memeriksa catatan uang dan barang serta keberadaan fisik uang dan barang dimaksud sekali dalam setahun. 3. Ketua DPM Nur Hidayah wajib melakukan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan yang dilakukan oleh unit-unit usaha ekonomi dibawahnya.

BAB VI LAPORAN Pasal 15 Laporan Perkembangan Organisasi 1. DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom wajib membuat laporan tahunan perkembangan organisasi yang berisi mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat paling lambat dua bulan setelah akhir tahun. 3. Tembusan laporan tahunan Lembaga Otonom diberikan kepada Ketua DPM Nur Hidayah. 4. Dewan Pengawas dan DPM Nur Hidayah wajib membuat Laporan Akhir Kepengurusan pada akhir masa jabatan. 5. Lembaga Otonom wajib membuat laporan akhir perkembangan organisasi dan disampaikan kepada Ketua DPM Nur Hidayah sebagai salah satu bahan pembuatan Laporan Akhir Kepengurusan DPM Nur Hidayah. 6. Dalam hal periode kepengurusan Lembaga Otonom tidak sama dengan DPM Nur Hidayah, Lembaga Otonom wajib membuat laporan sementara yang dibutuhkan dalam pembuatan Laporan Akhir Kepengurusan DPM Nur Hidayah. 7. Laporan Akhir Kepengurusan Dewan Pengawas dan DPM Nur Hidayah disampaikan

dalam

Musyawarah

Akbar

sebagai

pertanggungjawaban

kepengurusan. 16

Pasal 16 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kekayaan 1. DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom wajib membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi. 2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, juga mencakup keuangan dan kekayaan yang dikelola oleh unit usaha ekonomi dan kepanitiaan yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. 3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat paling lambat dua bulan setelah akhir tahun. 4. Tembusan laporan tahunan Lembaga Otonom diberikan kepada Ketua DPM Nur Hidayah. 5. DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom wajib membuat laporan akhir keuangan dan kekayaan organisasi pada akhir masa jabatan. 6. Laporan akhir keuangan dan kekayaan Lembaga Otonom disampaikan kepada Ketua DPM Nur Hidayah. 7. Laporan akhir keuangan dan kekayaan DPM Nur Hidayah dan Lembaga Otonom menjadi bagian Laporan Akhir Kepengurusan DPM Nur Hidayah yang harus dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Akbar.

BAB VII PERUBAHAN Pasal 17 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga yang bersifat sangat mendesak dilakukan oleh DPM Nur Hidayah dan disahkan oleh Rapat Pleno Lembaga Masjid Nur Hidayah. 2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga yang bersifat tidak mendesak dilakukan oleh DPM Nur Hidayah dan disahkan oleh Musyawarah Akbar.

17

BAB VIII PENUTUP Pasal 18 Aturan Lebih Lanjut Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Masjid Nur Hidayah ini disahkan dalam Musyawarah Akbar V tanggal 22 Safar 1436 H / 14 Desember 2014 M di Masjid Nur Hidayah Perumahan Bekasi Griya Asri 2 Blok H Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

Ketua Panitia Musyawarah Akbar V Lembaga Masjid Nur Hidayah

ttd Ma’mun Murod Al-Barbasy

18