ANGGARAN DASAR-ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR-ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK

KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

(SPEK–HAM) 2013-2017

Jl. Srikoyo No. 14 Rt 01 Rw 04 Karangasem Laweyan Surakarta Jawa Tengah 57145 Phone/Fax.: 0271-714057 E-mail: [email protected]; [email protected] Website: http://www.spek-ham.org Blog 1: http://spekham.wordpress.com; Blog 2: http://spekham-mediawatch.blogspot.com

ANGGARAN DASAR YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

(SPEK–HAM) MUKADIMAH Bahwa SPEK-HAM adalah sebuah organisasi non profit, independen, mandiri, yang merupakan kumpulan orang-orang berlatar belakang gerakan mahasiswa, organisasi sosial, serta bersifat pluralis, dengan komitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan. Bahwa kami menyadari terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat. Dan pada kenyataannya problem sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat masih menempatkan perempuan dalam posisi paling terpinggirkan diantara kelompok masyarakat yang termiskinkan. Hal ini disebabkan oleh konsep pembangunan yang berpihak pada kekuatan modal dan pasar. Akumulasi modal dan kebutuhan pasar terbukti gagal menyelesaikan berbagai persoalan kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat, persoalan dominasi ideologi/budaya, persoalan kelas, gender, dan lingkungan. Kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat tidak menjadi prioritas untuk dipenuhi, sehingga berbagai bentuk ketidakadilan menjadi muara atas situasi kemiskinan yang diciptakan. Dalam situasi ini, kelompok perempuan yang secara kultural dan struktural terdiskriminasi menjadi bagian paling menderita dan terlemahkan oleh Negara. Untuk itu sejak awal berdirinya, SPEK-HAM telah melakukan berbagai upaya penguatan dan pembangunan kesadaran masyarakat sipil. Upaya-upaya ini dilakukan sebagai komitmen organisasi untuk ikut berkontribusi dalam proses perubahan sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, dengan menggunakan perspektif gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan keseimbangan lingkungan sebagai landasan gerak organisasi dalam memperjuangkan visi, misi, dan tujuannya. Bahwa berdasarkan kerangka pikir tersebut di atas, SPEK-HAM melihat perjuangan untuk mendapatkan hak-hak dan pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat merupakan mandat organisasi. SPEK-HAM merumuskan tiga strategi utama, yaitu: pengorganisasian kelompok masyarakat miskin, pendidikan kritis untuk perubahan pola pikir, dan advokasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak dasar masyarakat sipil. Dari semua tahapan tersebut di atas, proses pembangunan gerakan sosial menuju masyarakat yang berkeadilan sosial dengan menggunakan perspektif gender, hak asasi manusia, pluralisme, dan lingkungan, menjadi dimensi terpenting.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pembina adalah perangkat organisasi SPEK-HAM yang ditentukan dan dipilih oleh Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan untuk menetapkan garis kebijakan dan menjaga visi misi organisasi. 2. Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tingkat pengambilan keputusan organisasi, yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. 3. Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi kedua setelah Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan, dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. 4. Rapat Pleno Badan Pembina Luar Biasa adalah Rapat Pleno Badan Pembina yang bersifat luar biasa/genting. 5. Badan Pengawas adalah perangkat organisasi yang berperan menjalankan fungsi-fungsi kepengawasan. 6. Badan Pengurus adalah perangkat organisasi SPEK-HAM yang berperan melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Badan Pembina. BAB II NAMA, BENTUK, DAN LAMBANG Pasal 2 (1) Organisasi ini bernama Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia yang disingkat SPEK-HAM. (2) Organisasi ini berbentuk Yayasan dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan dokumen-dokumen lainnya disebut SPEK-HAM. (3) Lambang SPEK-HAM adalah seorang perempuan mencium bumi dalam segitiga berwarna merah tua, dengan warna dasar putih. Tulisan SPEK-HAM terletak di bawah segitiga tersebut dengan warna biru tua. BAB III WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 3 (1) SPEK-HAM didirikan pada tanggal dua puluh bulan November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (20-11-1998) untuk waktu yang tidak ditentukan. (2) SPEK-HAM bertempat kedudukan di Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang ataupun perwakilan di tempat-tempat lain di wilayah Indonesia.

BAB IV MANDAT, VISI, DAN MISI Pasal 4 Mandat Memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar kelompok masyarakat miskin dan marginal, khususnya perempuan Pasal 5 Visi

Terwujudnya pranata sosial yang berkeadilan gender terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat.

dan

menjamin

Pasal 6 Misi

(1) Mendorong lahirnya Komunitas mandiri yang mampu memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat. (2) Memastikan mobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung perubahan pranata sosial berkeadilan gender. (3) Mendorong tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar masyarakat miskin dan marginal.

BAB V NILAI DAN PRINSIP Pasal 7 (1) SPEK-HAM memiliki nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, inklusif, non diskriminasi, dan anti kekerasan. (2) SPEK-HAM memiliki prinsip-prinsip transparan dan akuntabel .

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 8 Perangkat organisasi terdiri atas: 1. Badan Pembina 2. Badan Pengawas 3. Badan Pengurus 4. Forum SPEK-HAM

Pasal 9 SPEK-HAM dapat membentuk organ-organ organisasi lainnya dan badan-badan usaha untuk mendukung pengembangan organisasi. Pasal 10 Badan Pembina (1) Badan Pembina merupakan organ Yayasan tertinggi. (2) Kepemimpinan Badan Pembina bersifat kolektif. (3) Badan Pembina dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rapat Pleno Badan Pembina yang tata caranya diatur dalam ART. (4) Masa bakti Badan Pembina adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya. (5) Badan Pembina berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan komposisi minimal 1/3 (satu per tiga) adalah perempuan. (6) Kriteria Badan Pembina akan diatur dalam ART. Pasal 11 Tugas dan Wewenang Badan Pembina (1) Badan Pembina memiliki tugas sebagai berikut: 1. Memberikan arah kebijakan dan program organisasi berupa pengembangan metodologi dan peluang pengembangan organisasi. 2. Memperkuat posisi organisasi dalam menjamin keberlanjutan program. 3. Memperkuat akses organisasi terhadap sumber-sumber informasi, kebijakan, dan jaringan di tingkat nasional dan internasional. 4. Mengesahkan rencana strategis dan anggaran yang diajukan oleh Badan Pengurus dalam Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan. 5. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Badan Pembina minimal satu tahun sekali dan menyampaikannya dalam Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan. 6. Melakukan koordinasi-koordinasi untuk monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja. (2) Badan Pembina memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Membentuk dan membubarkan Badan Pengurus dan Badan Pengawas. 2. Meminta laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus dan Badan Pengawas. 3. Membentuk dan mendirikan badan-badan usaha. 4. Mengesahkan AD-ART. 5. Mengesahkan rencana tahunan maupun rencana keuangan. 6. Mewakili organisasi untuk urusan-urusan dengan pihak lain. 7. Mengesahkan kebijakan-kebijakan dasar organisasi.

Pasal 12 Hak dan Kewajiban Badan Pembina (1) Badan Pembina memiliki hak sebagai berikut: 1. Memperoleh fasilitas dari organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan SPEKHAM. 2. Mendapatkan segala keterangan/informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas-tugasnya. 3. Mendapatkan penghargaan dan insentif sesuai dengan ketentuan dan kebijakan organisasi. (2) Badan Pembina memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Menjaga nama baik SPEK-HAM baik di dalam maupun di luar. 2. Menjaga keutuhan dan keberlangsungan organisasi. Pasal 13 Badan Pengawas (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pleno Badan Pembina. (2) Tata cara pemilihan Badan Pengawas akan diatur dalam ART. (3) Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. (4) Masa bakti Badan Pengawas selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode. (5) Kriteria Badan Pengawas akan diatur dalam ART. Pasal 14 Tugas dan Wewenang Badan Pengawas (1) Badan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan organisasi, dan keuangan organisasi. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi kepengawasan dengan Badan Pengurus minimal 1 (satu) tahun sekali. 3. Membuat laporan tentang hasil pengawasannya dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Badan Pembina. 4. Memberikan asistensi kepada Badan Pengurus. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan internal dan program kerja. (2) Badan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Memberikan rekomendasi kepada Badan Pembina untuk membuat dan mengembangkan kebijakan berdasarkan hasil pengawasan. 2. Meminta segala informasi yang dibutuhkan dari Badan Pengurus yang berkaitan dengan tugasnya. 3. Melakukan audit keuangan, manajemen, dan investigasi.

Pasal 15 Hak dan Kewajiban Badan Pengawas (1) Badan Pengawas memiliki hak sebagai berikut: 1. Memperoleh fasilitas dari organisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan SPEKHAM. 2. Mendapatkan segala keterangan/informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas-tugasnya. 3. Mendapatkan penghargaan dan insentif sesuai peran dan tugas dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan SPEK-HAM. (2) Badan pengawas memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Menjaga nama baik SPEK-HAM baik di dalam maupun di luar. 2. Menjaga rahasia organisasi. Pasal 16 Badan Pengurus (1) Badan Pengurus setidak-tidaknya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. (2) Masa jabatan Ketua Badan Pengurus selama 4 tahun untuk satu (1) periode dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Pasal 17 Tugas dan Wewenang Badan Pengurus (1) Badan Pengurus memiliki tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan program dan keuangan organisasi. 2. Menyusun rancangan program kerja dan anggaran. 3. Mengusulkan rancangan program kerja dan anggaran kepada Badan Pembina. 4. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan program dan organisasi. (2) Badan Pengurus memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan operasional organisasi. 2. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan SPEK-HAM. 3. Mengangkat dan memberhentikan staf-staf pelaksana. 4. Menandatangani surat-surat berharga. 5. Mewakili organisasi untuk urusan-urusan dengan pihak lain. Pasal 18 Hak dan Kewajiban Badan Pengurus (1) Badan Pengurus memiliki hak sebagai berikut: 1. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, cuti, dan asuransi dengan besaran pokok sesuai ketentuan dan kebijakan organisasi. 2. Mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk mengembangkan diri sesuai dengan ketentuan dan kebijakan organisasi. 3. Menggunakan fasilitas kerja organisasi untuk melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan organisasi.

(1) Badan Pengurus memiliki kewajiban sebagai berikut: 1. Menjaga nama baik SPEK-HAM baik di dalam maupun di luar. 2. Membuat laporan 6 (enam) bulanan, tahunan, dan 3 (tiga) tahunan. 3. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang diambil dan pelaksanaan program kepada Badan Pembina. Pasal 19 Forum SPEK-HAM (1) Forum SPEK-HAM adalah wadah bertemunya anggota forum untuk menampung aspirasi dan mengembangkan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan SPEK-HAM. (2) Forum SPEK-HAM di kelola oleh Badan Pembina (3) Anggota Forum SPEK-HAM bersifat sukarela. BAB VII RAPAT-RAPAT Pasal 20 Rapat–rapat SPEK-HAM terdiri dari: 1. Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan 2. Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan 3. Rapat Pleno Badan Pembina Luar Biasa 4. Rapat–rapat Badan Pembina 5. Rapat Badan Pengawas 6. Rapat Badan Pengurus Tahunan 7. Rapat Badan Pengurus Enam Bulanan 8. Rapat Badan Pengurus Bulanan 9. Rapat Koordinasi Program Tiga Bulanan 10. Rapat Koordinasi Program Bulanan Pasal 21 Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan (1) Berwenang untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban, memberhentikan Badan Pengurus, mengesahkan Anggaran Dasar, mengesahkan garis-garis besar program, dan mengambil kebijakankebijakan dasar. (2) Dihadiri oleh Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas. (3) Diadakan setiap tiga tahun sekali. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pembina. Pasal 22 Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan (1) Berwenang untuk mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan, mengesahkan rencana kegiatan dan keuangan tahunan, dan mengambil kebijakan-kebijakan strategis. (2) Dihadiri oleh Badan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas. (3) Diadakan setiap tahun. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pembina.

Pasal 23 Rapat Pleno Badan Pembina Luar Biasa (1) Berwenang untuk memutuskan hal-hal yang bersifat luar biasa/genting demi keberlangsungan organisasi. (2) Dihadiri oleh Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas. (3) Diadakan setiap saat atas usulan dari Badan Pembina, Badan Pengurus, atau Badan Pengawas. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pembina. Pasal 24 Rapat–rapat Badan Pembina (1) Berwenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakan penting yang berkaitan dengan organisasi. (2) Dihadiri oleh anggota Badan Pembina. (3) Diadakan setiap saat atas usulan dari anggota Badan Pembina. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pembina. Pasal 25 Rapat Badan Pengawas (1) Berwenang untuk mengusulkan rencana pengawasan kepada Badan Pembina. (2) Dihadiri oleh Badan Pembina dan Badan Pengawas. (3) Diadakan setiap 6 (enam) bulanan. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pasal 26 Rapat Badan Pengurus Tahunan (1) Berwenang untuk menyiapkan laporan dan evaluasi tahunan, menyusun rencana kegiatan dan rencana keuangan tahunan. (2) Dihadiri oleh anggota Badan Pengurus dan staf-staf pelaksana lain jika dianggap perlu. (3) Diadakan setiap tahun sekali sebelum Rapat Pleno Badan Pembina Tahunan. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pengurus. Pasal 27 Rapat Badan Pengurus Enam Bulanan (1) Berwenang untuk menyiapkan laporan dan evaluasi enam bulanan, menyusun rencana kegiatan dan rencana keuangan enam bulanan, serta mengembangkan strategi pelaksanaan program. (2) Dihadiri oleh anggota Badan Pengurus dan staf-staf pelaksana lain jika dianggap perlu. (3) Diadakan setiap enam bulan sekali. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pengurus.

Pasal 28 Rapat Badan Pengurus Bulanan (1) Berfungsi untuk menetapkan dan menilai status keuangan, mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat mendesak. (2) Dihadiri oleh Badan Pengurus. (3) Diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pengurus. Pasal 29 Rapat Koordinasi Program Tiga Bulanan (1) Berwenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. (2) Dihadiri oleh anggota Badan Pengurus dan pimpinan program serta stafstaf pelaksana jika diperlukan. (3) Diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pengurus. Pasal 30 Rapat Koordinasi Program Bulanan (1) Berwenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, mengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. (2) Dihadiri oleh Koordinator Program dan staf program. (3) Diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali. (4) Diselenggarakan oleh Badan Pengurus. BAB VIII MODAL DAN KEKAYAAN Pasal 31 (1) Organisasi ini didirikan dengan modal pokok sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Modal dan kekayaan SPEK-HAM diperoleh dari sumbangan masyarakat, swasta, organisasi, dan institusi lainnya baik nasional maupun internasional dan usaha-usaha lain sepanjang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan visi dan misi SPEK-HAM. BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 32 (1) Perubahan atau pembubaran SPEK-HAM dapat dilakukan melalui Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan atau Rapat Pleno Badan Pembina Luar Biasa. Perubahan atau pembubaran dapat diusulkan oleh anggota Badan Pembina.

(1) Keputusan perubahan atau pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Rapat Pleno. (2) Rapat Pleno Badan Pembina Tiga Tahunan atau Rapat Pleno Badan Pembina Luar Biasa untuk perubahan atau pembubaran dapat dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pembina. (3) Pada saat keputusan pembubaran Badan Pembina membentuk tim untuk melakukan penghitungan terhadap aset Yayasan dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga serta menentukan pelimpahan aset-aset Yayasan pada pihak ketiga yang disetujui dalam Rapat Pleno Badan Pembina. BAB X PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

(SPEK–HAM) BAB I NAMA DAN LAMBANG Pasal 1 Nama Penyebutan nama organisasi secara lengkap maupun disingkat memiliki makna dan hak yang sama. Pasal 2 Lambang (1) Arti lambang adalah: 1. Seorang perempuan mencium bumi melambangkan kasih sayang dan kedamaian bagi umat manusia. 2. Segitiga melambangkan perjuangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan di masyarakat. (2) Warna lambang adalah: 1. Warna merah tua melambangkan semangat keberanian dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di masyarakat. 2. Warna biru tua melambangkan ketegasan sikap dalam memperjuangkan penegakan HAM. 3. Warna putih melambangkan kesuciaan yang mendasari cita-cita SPEKHAM. (3) Lambang organisasi dipakai sebagai identitas SPEK-HAM dalam kop surat, stempel organisasi, bendera organisasi, dan lain-lain milik organisasi. BAB II NILAI DAN PRINSIP Pasal 3 Nilai-nilai SPEK-HAM memiliki nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, inklusif, non diskriminasi, dan anti kekerasan yang bermakna: 1. Keadilan, yaitu memiliki keberpihakan terhadap masyarakat terpinggirkan khususnya perempuan. 2. Kemanusiaan, yaitu meyakini pentingnya penegakan HAM khususnya hak asasi perempuan. 3. Kesetaraan, yaitu mendorong terwujudnya relasi dan posisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. 4. Inklusif, yaitu menghargai dan terbuka pada perbedaan. 5. Non diskriminasi, yaitu menghargai keberagaman dan tidak melakukan afiliasi secara organisasional terhadap salah satu kepentingan atau kelompok baik berdasarkan agama, suku, ras, maupun keyakinan politik.

1.

Anti kekerasan, yaitu tidak mentolerir berbagai bentuk kekerasan dalam perjuangan penegakan HAM dan perubahan sosial harus dilakukan tanpa kekerasan. Pasal 4 Prinsip-prinsip

SPEK-HAM memiliki prinsip-prinsip transparan dan akuntabel yang bermakna: 1. Transparan, yaitu menempatkan keterbukaan sebagai bagian dari komitmen organisasi untuk melawan ketidakadilan termasuk perilaku yang korup. 2. Akuntabel, yaitu bekerja berdasarkan mandat masyarakat dan menjalankan visi organisasi secara konsisten, profesional, dan terukur. BAB III PERANGKAT ORGANISASI Pasal 5 Badan Pembina (1) Syarat menjadi Badan Pembina adalah: 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi, analisis social, analisis gender, dan pengetahuan lain yang akan mendukung perkembangan organisasi. 2. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam hal tata kelola organisasi, pengembangan program, manajemen, perluasan jaringan, dan strategi keberlanjutan organisasi. 3. Menyetujui, menerima, dan bersedia menjalankan AD-ART dan peraturan lainnya. 4. Bersedia untuk tidak melakukan dan atau menjadi bagian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, korupsi, pengrusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. 5. Memiliki komitmen untuk aktif memberi masukan, berkoordinasi, dan mengembangkan organisasi. 6. Telah memiliki kontribusi terhadap perkembangan organisasi. (2) Tatacara pemilihan Badan Pembina: 1. Tahap musyawarah mufakat: a. Setiap peserta berhak mengusulkan maksimal dua nama calon secara terbuka. b. Setiap peserta yang mencalonkan berkewajiban memberikan alasan atas pencalonannya. c. Peserta lain berhak memberikan tanggapan atas alasan yang diberikan oleh peserta yang mengusulkan. d. Calon yang diusulkan diminta menyatakan kesediaan dirinya untuk dicalonkan dalam tahap musyawarah mufakat. e. Nama-nama calon Badan Pembina yang telah diberi penilaian akan diputuskan secara musyawarah mufakat. f. Apabila tidak tercapai mufakat, maka akan dilakukan tahap pemilihan. 2. Tahap pemilihan: a. Pemilihan anggota Badan Pembina dilakukan secara terbuka dimana masing-masing peserta berhak memilih tiga calon.

a.

Tiga calon yang memiliki suara terbanyak secara otomatis akan menjadi Badan Pembina. (1) Masa jabatan Badan Pembina berakhir apabila: 1. Selesai masa jabatannya. 2. Meninggal dunia atau hilang ingatan. 3. Dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan berlawanan dengan visi dan misi organisasi. 4. Diberhentikan oleh Rapat Pleno Badan Pembina. 5. Mengundurkan diri dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Pleno Badan Pembina. Pasal 6 Badan Pengawas (1) Syarat menjadi Badan Pengawas: 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi khususnya tentang kepengawasan, analisis social, analisis gender, dan pengetahuan lain yang akan mendukung kerja kepengawasan. 2. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam hal tata kelola organisasi, pemantauan, evaluasi, pengawasan keuangan, dan strategi keberlanjutan organisasi. 3. Menyetujui, menerima, dan bersedia menjalankan AD-ART dan peraturan lainnya. 4. Belum pernah melakukan dan atau menjadi bagian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, korupsi, pengrusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. 5. Memiliki komitmen untuk aktif melakukan pengawasan, memberi masukan, dan berkoordinasi. (2) Tatacara pemilihan Badan Pengawas: 1. Badan Pengawas diangkat dalam Rapat Pleno Badan Pembina melalui proses musyawarah mufakat. 2. Calon Badan Pengawas terpilih akan diminta kesediaan oleh Badan Pembina secara tertulis. 3. Calon Badan Pengawas akan memberikan kesediaan tertulis kepada Badan Pembina. 4. Jika dalam proses tersebut calon Badan Pengawas tidak bersedia, maka Badan Pembina melakukan Rapat Pleno Badan Pembina untuk memutuskan calon Badan Pengawas yang lain. (3) Masa jabatan Badan Pengawas berakhir apabila: 1. Selesai masa jabatannya. 2. Meninggal dunia atau hilang ingatan. 3. Dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan berlawanan dengan visi dan misi organisasi. 4. Diberhentikan oleh Rapat Pleno Badan Pembina. 5. Mengundurkan diri dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pembina.

Pasal 7 Badan Pengurus (1) Syarat menjadi Badan Pengurus: 1. Memiliki visi yang kuat dalam pengembangan organisasi. 2. Telah aktif di SPEK-HAM minimal tiga (3) tahun. 3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi, analisis social, analisis gender, dan pengetahuan lain yang akan mendukung organisasi. 4. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam hal tata kelola organisasi, pengembangan program, manajemen, leadership, resolusi konflik, perluasan jaringan, dan strategi keberlanjutan organisasi. 5. Menyetujui, menerima, dan bersedia menjalankan AD/ART dan peraturan lainnya. 6. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dan mampu mengoperasikan teknologi. 7. Belum pernah melakukan dan atau menjadi bagian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, korupsi, pengrusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. 8. Menyatakan bersedia untuk tidak mengundurkan diri selama 1 (satu) periode kepengurusan. (2) Tatacara pemilihan Badan Pengurus: 1. Badan Pengurus diangkat dalam Rapat Pleno Badan Pembina melalui proses musyawarah mufakat. 2. Calon Badan Pengurus terpilih akan diminta kesediaannya oleh Badan Pembina secara tertulis. 3. Calon Badan Pengurus akan memberikan kesediaan tertulis kepada Badan Pembina. 4. Jika dalam proses tersebut calon Badan Pengurus tidak bersedia, maka Badan Pembina melakukan Rapat Pleno Badan Pembina untuk memutuskan calon Badan Pengurus yang lain. (3) Masa jabatan Badan Pengurus berakhir apabila: 1. Selesai masa jabatannya. 2. Meninggal dunia atau hilang ingatan. 3. Dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan berlawanan dengan visi dan misi organisasi. 4. Diberhentikan oleh Rapat Pleno Badan Pembina. 5. Mengundurkan diri dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pembina. BAB IV RAPAT-RAPAT Pasal 8 Rapat Pleno Badan Pembina (1) Rapat Pleno Badan Pembina dinyatakan sah/quorum jika dihadiri oleh 2/3 peserta Rapat Pleno Badan Pembina yang seharusnya hadir. (2) Jika jumlah peserta yang hadir, termasuk peserta yang melimpahkan hak tidak mencapai quórum, maka Rapat Pleno Badan Pembina ditunda 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit.

(1) Dalam hal peserta tidak bisa hadir, ia bisa mewakilkan hak suaranya sebagai peserta dalam Rapat Pleno Badan Pembina kepada peserta lain, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang dibubuhi tanda tangan. Pelimpahan hak ini tidak berlaku dalam Rapat Pleno Badan Pembina Luar Biasa. (2) Rapat Pleno Badan Pembina untuk kedua kalinya bisa diselenggarakan dan dianggap sah meskipun tidak quorum, apabila dapat dibuktikan bahwa semua peserta telah menerima undangan mengikuti Rapat Pleno Badan Pembina. Pasal 9 Rapat Badan Pembina (1) Rapat Badan Pembina dapat berlangsung jika dihadiri oleh 2/3 anggota Badan Pembina. (2) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Pembina dilakukan secara kolektif. BAB V STAF Pasal 10 (1) Staf SPEK-HAM yaitu: 1. Perangkat Badan Pengurus SPEK-HAM. 2. Diangkat oleh Ketua Badan Pengurus untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Membantu Badan Pengurus untuk menjalankan program. (2) Mekanisme penerimaan staf: 1. Ditetapkan sistem uji coba magang dengan batas waktu minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan. 2. Calon staf ditempatkan pada program yang ada di dalam organisasi. 3. Sebelum diterima menjadi staf, calon akan dievaluasi oleh Badan Pengurus. 4. Penentuan penerimaan staf diputuskan oleh Badan Pengurus. BAB VI HAK, FASILITAS, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 11 Hak dan Fasilitas Badan Pengurus Seluruh Badan Pengurus berhak mendapatkan fasilitas: 1. Gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan kemampuan organisasi yang akan diatur dalam SOP Keuangan. 2. Mendapatkan cuti kerja meliputi: a. Cuti tahunan selama 12 hari per tahun. b. Cuti haid selama 1-2 hari. c. Cuti melahirkan selama 4 bulan, dan bagi suami mendapatkan cuti 15 hari apabila istrinya melahirkan. d. Cuti menikah selama 10 hari.

1. 2. 3. 4.

Mendapatkan hak asuransi kesehatan sesuai kemampuan organisasi yang akan diatur dalam SOP Keuanga. Mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk meningkatkan kapasitasnya. Menggunakan fasilitas SPEK-HAM untuk menjalankan program dan pengembangan SPEK-HAM. Hak-hak yang belum diatur dalam ART akan diatur dalam SOP. Pasal 12 Hak dan Fasilitas Staf

(1) (2)

Seluruh Staf berhak mendapatkan fasilitas organisasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Hak dan fasilitas staf diatur kemudian oleh Badan Pengurus. Pasal 13 Pemutusan Hubungan Kerja Staf

(1) Pemutusan hubungan kerja Staf dilakukan apabila: 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri secara sukarela. 3. Dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan berlawanan dengan visi misi organisasi. 4. Dinyatakan bersalah karena melanggar AD-ART SPEK-HAM dan atau tidak mampu menjalankan tugasnya. (2) Mekanisme PHK dilakukan sebagai berikut: 1. Sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, Staf yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu satu bulan. 2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Staf tidak mengindahkan surat peringatan, maka yang Staf yang bersangkutan diundang secara tertulis. 3. Apabila undangan tertulis tetap tidak diindahkan, maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan secara sepihak oleh organisasi. BAB VII HARTA KEKAYAAN Pasal 14 (1) Pengelolaan kekayaan organisasi dilakukan dibawah kewenangan Badan Pembina. (2) Pembukaan specimen bank dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Badan Pembina dan 2 (dua) orang Badan Pengurus. (3) Otorisasi pencairan dilakukan oleh minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Badan Pembina. (4) Badan Pengurus wajib menyelenggarakan: 1. Pembukuan keuangan. 2. Pencatatan inventarisasi seluruh kekayaan organisasi. (5) Seluruh uang yang disimpan di bank atas nama Yayasan SPEK-HAM.

(1) (2) (3) (4)

Prosedur pencairan keuangan diatur kemudian oleh Badan Pengurus. Buku Bank dipegang oleh Badan Pengurus. Tutup Buku SPEK-HAM dilakukan pada akhir periode kepengurusan. Barang bergerak atau tidak bergerak diatasnamakan Yayasan SPEK-HAM. BAB VIII PEMBUBARAN DAN PELIMPAHAN ASET Pasal 15

(1) Pembubaran SPEK-HAM dapat dilakukan apabila: 1. Tidak ada kepengurusan yang mampu dan bersedia untuk mengelola organisasi lebih lanjut. 2. Tidak berjalannya seluruh mekanisme organisasi. 3. Disetujui 2/3 dari Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus. (2) Pembentukan Panitia Pembubaran: 1. Panitia dibentuk dari kepengurusan dalam Rapat Pleno Badan Pembina. 2. Panitia terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan Badan Pembina, 1 (satu) orang perwakilan Badan Pengawas, dan 2 (dua) orang perwakilan Badan Pengurus. 3. Masa tugas Panitia Pembubaran dimulai sejak disahkan dan berakhir setelah tugas mereka selesai atau selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditugaskan. Pasal 16 Pelimpahan Aset Yayasan Pihak ketiga yang berhak mendapatkan pelimpahan aset Yayasan SPEK-HAM adalah organisasi social yang memiliki visi dan misi serupa, serta organisasi lain yang bekerja untuk kemanusiaan.

BAB IX PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam SOP dan aturan-aturan lain.

Ditetapkan di Surakarta, 28 Februari 2013

Ketua Badan Pembina

Indriati Suparno

Sekretaris Badan Pembina

Kelik Ismunandar