ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI TENAGA TEKNIK INDONESIA
(ASTTI)
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI TENAGA TEKNIK INDONESIA DAFTAR ISI BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB BAB
I
UMUM Pasal 1 Landasan Penyusunan Pasal 2 Kode Etik Pasal 3 Lembaga Kode Etik II KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI Pasal 4 Jenis Keanggotaan Pasal 5 Tata Cara Penerimaan Anggota Pasal 6 Hak Anggota Pasal 7 Kewajiban Anggota Pasal 8 Pemberhentian Anggota Pasal 9 Sertifikasi Pasal 10 Pencabutan Sertifikat III ORGANISASI Pasal 11 Susunan Dewan Pengurus Pasal 12 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengurus Pasal 13 Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pasal 14 Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat Pasal 15 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pasal 16 Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah Pasal 17 Pengisian kekosongan Jabatan Dewan Pengurus Pasal 18 Sangsi Organisasi IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 19 Musyawarah Nasional (Munas) Pasal 20 Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Pasal 21 Musyawarah Daerah (Musda) Pasal 22 Musyawarah Kerja Daerah (Musda) Pasal 23 Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota Pasal 24 Rapat Dewan Pengurus Pasal 25 Musyawarah Luar Biasa (Muslub) Pasal 26 Musyawarah Nasional Khusus (Munasus) V TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGURUS SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU. Pasal 27 Pemilihan Dewan Pengurus Pasal 28 Persyaratan menjadi Dewan Pengurus Pasal 29 Masa Jabatan Dewan Pengurus Pasal 30 Pergantian Antar Waktu VI KEUANGAN Pasal 31 Uang Pangkal, Uang Iuran dan Uang Sertifikasi Anggota. Pasal 32 Perimbangan Pembagian Keuangan Pasal 33 Laporan Keuangan Tahunan VII LAMBANG DAN BENDERA ASTTI Pasal 34 Lambang ASTTI Pasal 35 Bendera ASTTI VIII P E N U T U P Pasal 36 Perubahan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 37 Usulan Perubahan Pasal 38 Perbedaan Isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pasal Pasal
39 40
Aturan Peralihan Masa Berlaku
BAB I UMUM Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan Pasal 34 Anggaran Dasar Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI). Pasal 2 KODE ETIK 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar Fundamental untuk mewujudkan manusia yang berjiwa Pancasila serta memilki kesadaran Nasional yang tinggi, tunduk kepada Perundang–undangan dan Peraturan yang berlaku serta menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum. 2. Tanggap terhadap kemajuan dan senantiasa memelihara serta meningkatkan kemampuan teknis, mutu, keahlian dan pengabdian profesinya seiring dengan perkembangan teknologi. 3. Penuh rasa tanggung jawab serta selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi dan penerapannya yang tepat sebagai tuntunan dari keprofesionalan. 4. Disiplin serta berusaha agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna melalui proses persaingan yang sehat serta menjauhkan diri dari praktek/tindakan tidak terpuji yang mengakibatkan kerugian pihak lain. 5. Adil, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam membuat keputusan– keputusan keteknisan dengan dengan berpedoman kepada keselamatan, keaman, kesehatan, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 LEMBAGA KODE ETIK 1. Dalam rangka melaksanakan Kode Etik ASTTI, DPP membentuk Lembaga Kode Etik ASTTI dengan tugas–tugas sebagai berikut : a. Bekerjasama dengan seluruh jajaran organisasi, mendorong semua anggota untuk menghayati dan melaksanakan Kode Etik ASTTI. b. Memberi Rekomendasi kepada DPP dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran Kode Etik ASTTI.
2. Lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
BAB II KEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI Pasal 4 JENIS KEANGGOTAAN Jenis Keanggotaan adalah sesuai seperti disebut pada pasal (7) Anggaran Dasar. Pasal 5 TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA Untuk bisa diterima sebagai anggota ASTTI maka prosedur yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut : 5.1 Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani serta disampaikan kepada Dewan Pengurus. 5.2 Memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan pada Anggaran Dasar (Pasal 7). 5.3 Kecuali yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar (pasal 7) tersebut, maka pemohonan untuk Anggota harus didukung adanya rekomendasi oleh sponsor 1 (satu) orang anggota/1 (satu) orang pengurus. 5.4 Permohonan tersebut ini diteliti oleh Dewan Pengurus atau Tim yang ditugaskan oleh Dewan Pengurus untuk keperluan itu. 5.5 Apabila permohonan tersebut telah diteliti serta memenuhi seluruh persyaratan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pengurus atau Tim yang ditugaskan untuk itu perlu memberitahukan secara tertulis kepada seluruh anggota. 5.6 Setiap Anggota berhak untuk menyatakan keberatan-keberatan terhadap calon penerimaan Anggota tersebut dengan mengajukan alasan-alasan kepada Dewan Pengurus atau Tim yang ditugaskan untuk itu dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan. 5.7 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut tidak ada pengajuan keberatan, maka calon anggota tersebut dianggap dapat diterima dan diumumkan secara tertulis oleh Dewan Pengurus kepada seluruh Anggota. 5.8 Apabila ternyata terhadap penerimaan calon anggota tersebut ada yang keberatan maka Dewan Pengurus perlu mengadakan Klarifikasi selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan tersebut.
Pasal 6 HAK ANGGOTA Setiap Anggota memiliki hak-hak sebagai berikut. 6. 1 Memperoleh Kartu Tanda Anggota 6. 2 Memilih Pengurus 6. 3 Dipilih menjadi Pengurus 6. 4 Mengajukan Usul, Saran dan Pendapat bagi kebaikan organisasi. 6. 5 Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi 6. 6 Memperoleh layanan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia baik berupa peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan Pemerintah maupun perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia pada umumnya serta Pendidikan dan Pelatihan pada khususnya. 6. 7 Memperoleh penerbitan berkala buletin ASTTI. 6. 8 Memperoleh prioritas mengikuti program-program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian, keterampilan, keterampilan lebih lanjut mengenai aplikasi Kode Etik Profesi baik yang diselenggarakan oleh ASTTI sendiri maupun pihak-pihak lain. 6. 9 Memperoleh Sertifikat dan Kompetensi keahlian dengan predikat profesional sesuai dengan keakhlian, keterampilan, pengalaman dan latar belakang bidang/ sektor yang dihargai/dimengerti baik dengan Kualifikasi Nasional maupun Internasional. 6.10 Dimasukan ke Data Base Web Site ASTTI untuk bisa diakses oleh pihak lain yang memerlukan. Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA Seluruh Anggota tanpa kecuali harus memenuhi kewajiban-kewajiban : 7.1 Mentaati persyaratan keanggotaan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar psl 7. 7.2 Mematuhi semua ketentuan yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 7.3 Mentaati Kode Etik Profesi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) 7.4 Menyelesaikan pembayaran iuran dan kewajiban lainnya sesuai yang telah ditetapkan. Pasal 8 PEMBERHENTIAN ANGGOTA 1.
Setiap anggota dapat diberhentikan karena : a. Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan. b. Bertindak bertentangan dangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Profesi Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) c. Tidak Mematuhi Keputusan Organisasi.
d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh Organisasi. e. Menjadi anggota asosiasi lain yang sejenis. 2.
Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh Dewan Pengurus setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat dari Dewan Pengurus.
3.
Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau naik banding pada organisasi yang tingkatannya lebih tinggi atau musyawarah organisasi berikutnya yang terdekat, menurut urutannya pada Mukernas atau Munas.
4.
Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya.
5.
Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sangsi, akan memperoleh pemulihan hak-haknya setelah sangsi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali. Pasal 9 SERTIFIKASI
1. Anggota ASTTI dapat mengajukan Sertifikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sistem dan Biaya Sertifikasi ditetapkan dengan ketetapan organisasi. Pasal 10 PENCABUTAN SERTIFIKAT Sertifikat yang dimiliki anggota dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika : 1. Data–data yang diberikan dalam Formulir Isian Sertifikasi ternyata tidak benar. 2. Pemegang Sertifikat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Sertifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Pemegang Sertifikat tidak lagi menjadi anggota ASTTI. 4. Tidak mematuhi keputusan organisasi.
BAB III ORGANISASI Pasal 11 SUSUNAN DEWAN PENGURUS 11.1
11.2
Susunan Dewan Pengurus terdiri dari Ketua Umum selaku Penanggung Jawab Umum Organisasi, dengan dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan para Koordinator Bidang sedangkan Pelaksana sehari-hari dibantu oleh Direktur/Manajer yang bisa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus. Apabila dipandang perlu, Dewan Pengurus atas persetujuan Pimpinan dapat melengkapi setiap Koordinator Bidang dengan Tim Kerja/Komite-komite yang dimaksudkan sebagai wadah untuk pembinaan serta pengembangan berbagai jenis keahlian ilmu pengetahuan yang erat kaitannya, dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia. Pasal 12 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGURUS
12.1.1 Dewan Pengurus adalah lembaga eksekutif ASTTI yang tugas-tugas dan tanggung jawab utamanya ditetapkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 14). 12.1.2 Dewan Pengurus menetapkan strategi program dan kebijakan dalam Pengelolaan Organisasi, mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kegiatan dan kewajiban sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan Rapat Anggota. Dengan bobot para anggota Dewan dalam implementasinya dibawah Pengelolaan Direktur /Manajer. 12.2 Pembagian Tugas Dewan Pengurus dalam penyelenggaran kegiatan organisasi ASTTI diatur sebagai berikut : 12.2.1 Ketua Umum : a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk kegiatan serta mengkoordinasikan perencanaan strategi dan kebijakan jalannya organisasi. b. Memimpin Rapat Anggota atau Rapat Dewan Pengurus. c. Menandatangani bersama persiapan untuk surat-surat keluar dan keputusan-keputusan yang sifatnya strategi dan penyehatan berkaitan dengan ASTTI. d. Menyampaikan pertanggung jawaban organisasi kepada Rapat Anggota/Musyawarah Nasional.
12.2.2 Wakil Ketua Umum : a. Bertugas dan bertanggung jawab sebagai penasehat dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kesekretariatan, keuangan, pembinaan profesi, pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan keahlian, penyiapan sistem informasi organisasi ASTTI ke sektor yang dituju melalui para Koordinator Bidang dan Direktur. b. Mewakili Ketua Umum bilamana Ketua Umum berhalangan atau dengan Kuasa Ketua Umum untuk menyelesaikan semua tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Ketua Umum 12.2.3 Sekretaris Umum : a. Sebagai penanggung jawab dibidang ketatalaksanaan sistem dan mekanisme administrasi organisasi, mendampingi Ketua Umum dalam mengatur kepemimpinan organisasi dan bersama Ketua Umum, bertindak untuk dan atas nama organisasi, menandatangani semua surat-surat keluar. b. Bersama Ketua Umum mengiventarisir masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicarikan pemecahannya. c. Mendampingi Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sehari-hari organisasi. 12.2.4 Wakil Sekretaris Umum : a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembidangan yang telah ditetapkan bersama Sekretaris Umum dalam hal koordinasi kegiatan-kegiatan teknis administratif untuk semua pelaksanaan Program Kerja. b. Mendampingi para Koordinator Bidang dalam hal pelaksanaan kegiatan dibidangnya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. c. Mewakili Sekretaris Umum bilamana Sekretaris Umum berhalangan atau dengan Kuasa Sekretaris Umum untuk menyelesaikan semua tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Sekretaris Umum. 12.2.5 Bendahara Umum : a. Bersama-sama Ketua Umum dan Sekretaris Umum bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (APBO) serta segala inventaris organisasi yang telah diputuskan dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap. b. Mengatur pengalokasian dana bagi kegiatan program kerja dan logistik kesekretariatan dengan tetap berpedoman kepada APBO tahun periodik berjalan serta tetap mengikuti ketatalaksanaan tentang administrasi keuangan yang telah disyahkan dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap. 12.2.6 Wakil Bendahara Umum : a. Bersama Bendahara Umum melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dan dana organisasi serta inventaris organisasi. b. Mendampingi para Koordinator Bidang dalam pelaksanaan Kegiatan Program Kerja, khususnya menyangkut kebijakan penggunaan uang sesuai dengan tahun anggaran berjalan. c. Mewakili Bendahara Umum bilamana Bendahara Umum berhalangan atau dengan Kuasa Bendahara Umum untuk menyelesaikan semua tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Bendahara Umum.
12.2.7 Koordinator Bidang : a. Bertugas dan bertanggug jawab langsung terhadap lancarnya mekanisme pelaksanaan kegiatan kolektivitas organisasi, bersama-sama Wakil Sekretaris Umum, Wakil Bendahara Umum dengan dipandu oleh Wakil Ketua Umum menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk bidangnya masing-masing dan mengajukan rencana tersebut dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya. b. Mengikuti perkembangan situasi dan kondisi keanggotaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara terus menerus (tugas monitoring), menganalisa (tugas konseptual) dan mengadakan rencana kerja serta pelaksanaan dengan terlebih dahulu mengadakan berbagai konsultasi dengan unsur-unsur pimpinan terkait agar dapat dicari jalan pemecahan masalahnya (tugas aplikasi). 12.2.8 Direktur /Manajer Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Pengelolaan semua kegiatan secara profesional sesuai program strategi dan kebijakan yang telah digariskan oleh Dewan Pengurus. Pasal 13 DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) 13.1
13.2
13.3
13.4
Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum selaku Penanggung Jawab Umum Organisasi, dengan dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan para Koordinator Bidang sedangkan pelaksana sehari-hari dibantu oleh Direktur yang bisa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat. Apabila dipandang perlu, Dewan Pengurus Pusat dapat melengkapi setiap Koordinator Bidang dengan Tim Kerja/Komite-komite yang dimaksudkan sebagai wadah untuk pembinaan serta pengembangan berbagai jenis keahlian ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia. Dewan Pengurus Pusat berwenang untuk membentuk Lembaga Kode Etik, Badan–badan Kerja, Panitia–panitia Khusus atau mengangkat Penasehat– penasehat Akhli yang diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan sementara di Bandung. Pasal 14 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS PUSAT
Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Munas dan Rapat-rapat, dan atau yang setingkat dengan itu. Munas harus dilaksanakan secepat-cepatnya 3 bulan dan selambatlambatnya sebelum berakhirnya Masa Bakti Dewan Pengurus Pusat.
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Munas dan atau setingkatnya. 3. Mangukuhkan dan Melantik Dewan Pengurus Daerah. 4. Menetapkan Kebijakan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Dewan Pengurus Daerah dalam menjalankan tugasnya. 5. Mengadakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah. 6. Mangadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Instansiinstansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Organisasi. 7. Bekerjasama dengan LPJK Nasional. 8. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijakan Anggaran Organisasi di tingkat Pusat. 9. Melaksanakan Pembinaan lainya sesuai dengan tujuan organisasi. Pasal 15 DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) 15.1.1 Dewan Pengurus Daerah terdiri dari Ketua Umum selaku Penanggung Jawab Umum Organisasi, dengan dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan para Koordinator Bidang sedangkan Pelaksana sehari-hari dibantu oleh Manajer yang bisa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah. 15.1.2 Apabila dipandang perlu, Dewan Pengurus Pusat Daerah melengkapi setiap Koordinator Bidang dengan Tim Kerja/Komite-komite yang dimaksudkan sebagai wadah untuk pembinaan serta pengembangan berbagai jenis keakhlian ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia. 15.1.3 Hal–hal lain berlaku sama dengan ketentuan–ketentuan dalam Pasal 13 (Ayat 3) kecuali Lembaga Kode Etik. 15.1.4 Dewan Pengurus bersangkutan.
Daerah
berkedudukan
di
Daerah
Propinsi
yang
Pasal 16 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS DAERAH Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Musda dan Rapat-rapat, dan atau yang setingkat dengan itu. Musda harus dilaksanakan secepat-cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Masa Bakti Dewan Pengurus Daerah. 2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musda dan atau setingkat. 3. Mangadakan hubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Instansiinstansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. 4. Bekerjasama dengan LPJK Daerah. 5. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijakan Anggaran Organisasi di tingkat Daerah Propinsi. 6. Melaksanakan Pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan organisasi. Pasal 17 PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN DEWAN PENGURUS Apabila karena sesuatu hal seseorang anggota Dewan Pengurus tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir periode pengurusan, maka Ketua Umum atas usulan dan rekomendasi dan atas pertimbangan Dewan Pengurus dapat menetapkan salah seorang anggota Dewan Pengurus lain untuk menggantikannya. Pasal 18 SANGSI ORGANISASI 1. Dewan Pengurus yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajiban dapat dikenakan sangsi organisasi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu dalam waktu 3 (Tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi berdasarkan keputusan rapat DPH yang bersangkutan. 2. Dewan Pengurus yang tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajiban dapat dikenakan sangsi organisasi oleh Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya dalam bentuk pembekuan atau pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan rapat DPH yang bersangkutan.
BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 19 MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) 1. Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional. 2. Tugas dan wewenang Munas adalah : a. Menetapkan penyempurnaan/perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan garis-garis besar kebijakan organisasi. c. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi. d. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalahmasalah penting lainnya. e. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban DPP ASTTI. f. Mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan ASTTI di tingkat pusat. g. Memilih DPP ASTTI. 3. Peserta Munas terdiri dari : a. Peserta penuh, yaitu utusan DPD dengan membawa mandat DPD masingmasing, yang terdiri dari 7 (Tujuh) orang yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pengurus Lengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkat DPP, yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. c. Peserta Peninjau, yaitu utusan DPD diluar peserta penuh yang membawa mandat dari DPD yang bersangkutan, yang masing-masing memilki hak bicara. d. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kadin, LPJK dan Organisasiorganisasi lainya di tingkat Pusat, Tokoh-tokoh masyarakat serta undangan lainnya yang dianggap perlu. 4. Munas dilaksanakan DPP dan pelaksanaan Munas itu menjadi tanggung jawabnya. 5. Untuk melaksanakan Munas DPP membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab terhadapnya. 6. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Munas disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Munas sebelum ditetapkan.
Pasal 20 MUSYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS) 1. Tugas dan Wewenang Mukernas adalah : a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Munas dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPP. b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Munas dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPP. c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP untuk sisa masa Bakti. d. Mengadakan Inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijakan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalah. e. Membantu DPP untuk memutuskan hal-hak yang tidak dapat diputuskan sendiri. 2. Peserta Mukernas sama dengan Peserta Munas 3. Mukernas dilaksanakan oleh DPP dan Mukernas itu menjadi tanggung jawabnya. 4. Untuk melaksanakan Mukernas, DPP membentuk Panitia dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya. 5. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Munas disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Munas sebelum ditetapkan. Pasal 21 MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) 1. Musda adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah. 2. Tugas dan wewenang Musda adalah : a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi. b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalahmasalah penting lainnya. c. Memberikan Penilaian dan Keputusan terhadap pertanggung jawaban DPD ASTTI d. Mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan ASTTI. e. Memilih Dewan Pengurus Daerah (DPD). 3. Peserta Musda terdiri dari : a. Dewan Pengurus Lengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkat DPD yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. b. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi, Utusan Kadin Daerah Propinsi, LPJK-D dan Organisasi-organisasi lainya di tingkat Daerah Propinsi, Tokoh-tokoh Masyarakat serta undangan lainya yang dianggap perlu. c. Musda dilaksanakan DPD dan pelaksanaan Musda itu menjadi tanggung jawabnya.
d. Untuk melaksanakan Musda, DPD membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab terhadapnya. e. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Musda disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Musda sebelum ditetapkan. Pasal 22 MUSYAWARAH KERJA DAERAH (MUKERDA) 1. Tugas dan Wewenang Mukerda adalah : a. Mengadakan Evaluasi terhadap Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Mukerda dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPD. b. Mengadakan Penyempurnaan atas Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi yang ditetapkan Mukerda dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPD c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DPD untuk sisa Masa Bakti. d. Mengadakan Inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijakan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalah. e. Membantu DPD untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri. 2. Peserta Mukerda sama dengan Peserta Musda 3. Mukerda dilaksanakan oleh DPD dan Mukerda itu menjadi tanggung jawabnya. 4. Untuk melaksanakan Mukerda, DPD membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepadanya. 5. Rancangan Jadual acara dan Rancangan Tata Tertib Mukerda disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Mukerda sebelum ditetapkan. Pasal 23 RAPAT DEWAN PENGURUS DAN RAPAT ANGGOTA 1. Rapat Dewan Pengurus di tingkat Pusat atau di tingkat Daerah, dapat diadakan untuk : a. Menetapkan arah kebijakan dalam menyelaraskan gerak dan langkah organisasi pada tingkatan masing-masing dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul. b. Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan anggota pada tingkatan masing-masing dalam waktu tertentu. 2. Rapat Dewan Pengurus tersebut (Pasal 23 Ayat 1) dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali setahun. a. Rapat Dewan Pengurus Pusat, berdasarkan insiatif dari DPP dan/atau adanya usulan dari DPD. b. Rapat Dewan Pengurus Daerah, berdasarkan inisiatif dari DPD.
3. Semua keputusan Rapat Dewan Pengurus dan Rapat Anggota tersebut (Pasal 25 Ayat 1 dan Pasal 25 Ayat 2) merupakan keputusan organisasi yang mengikat yang dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masingmasing. 4. Peserta Rapat Dewan Pengurus dan Rapat Anggota terdiri dari : a. Untuk Rapat Dewan Pengurus Pusat terdiri dari DPL dan Dewan Pertimbangan di tingkat DPP, serta utusan DPD-DPD. b. Untuk Rapat Dewan Pengurus Daerah terdiri dari DPL dan Dewan Pertimbangan di tingkat DPD. c. Untuk Rapat Anggota terdiri dari DPL dan Dewan Pertimbangan. 5. Rapat Dewan Pengurus dan Rapat Anggota tersebut (Pasal 25 Ayat 1 dan Pasal 25 Ayat 2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus yang bersangkutan. Pasal 24 RAPAT DEWAN PENGURUS Tugas dan Wewenang Rapat Dewan Pengurus pada setiap tingkatan organisasi adalah sebagai berikut : 1. Rapat DPH a. Menetapakan Kebijakan Organisasi berdasarkan Keputusan-keputusan Musyawarah. b. Mengadakan Penilaian secara berkala terhadap Kebijakan Operasional dari Keputusan Organisasi. 2. Rapat DPL a. Membahas dan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta Pelaksanaan Teknis dan Program Kerja hasil Keputusan Musyawarah. b. Menetapkan Kebijakan atas kegiatan dan tugas-tugas setiap Koordinator Bidang, agar serasi dan berhasil guna. c. Mengadakan Penilaian secara berkala terhadap Pelaksanaan sehari-hari dari Rencana Kerja setiap Koordinator Bidang. Pasal 25 MUSYAWARAH LUAR BIASA (MUSLUB) 1. Tugas dan Wewenang Munaslub/Musdalub adalah : a. Menilai, Menerima atau Menolak Pertanggung Jawaban Kerja dan Pertanggung Jawaban Keuangan dari Dewan Pengurus. b. Mengukuhkan Dewan Pengurus untuk meneruskan tugasnya, dalam hal pertanggung jawaban keuangan diterima. c. Memberhentikan Dewan Pengurus walaupun masa tugasnya belum berakhir, dalam hal Pertanggung Jawaban Kerja dan Pertanggung Jawaban Keuangan ditolak. d. Memilih dan Mengangkat Dewan Pengurus baru dalam hal pasal 25 ayat 1.c ditetapkan.
2. Tata cara penyelenggaraan Muslub sama dengan tata cara penyelenggaraan Munas/Musda, sesuai dengan tingkatan masing-masing, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus yang bersangkutan dengan mengikut sertakan Wakil-wakil Dewan Pengurus/Anggota yang meminta Muslub, dengan pengawasan dan bimbingan dari Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi, untuk Musda. 3. Peserta Muslub sama dengan peserta Munas/Musda, sesuai tingkatan masingmasing. 4. Pada Muslub tidak ada Peninjau dan Undangan. 5. Untuk melaksanakan Muslub : a. Pada tingkat Pusat : DPP dengan Bimbingan dan Pengawasan Dewan Pertimbangan di tingkat pusat membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah dengan mengikut sertakan wakil-wakil DPD yang ditunjuk DPD-DPD yang meminta Muslub dan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah tersebut bertanggung jawab kepadanya. b. Pada Tingkat Daerah : DPD yang bersangkutan dengan Pengawasan dan Bimbingan DPP bersamasama Dewan Pertimbangan di tingkat Daerah membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah bertanggung jawab kepadanya. 6. Rancangan Jadual Acara dan Rancangan Tata Tertib Muslub disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Muslub sebelum ditetapkan. Pasal 26 MUSYAWARAH KHUSUS (MUNASUS) 1. Tugas dan Wewenang Munasus adalah merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Tata Cara penyelenggaraan Munasus sama dengan tata cara penyelenggaraan Munas. 3. Peserta Munasus sama dengan peserta Munas. 4. Untuk melaksanakan Munasus, DPP dan DPD membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang terdiri dari dari unsur DPP dan DPD yang mengusulkan Munasus. 5. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tata Tertib Munasus disiapkan oleh Panitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh Munasus sebelum ditetapkan.
BAB V TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGURUS SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU. Pasal 27 PEMILIHAN DEWAN PENGURUS 1. Tata Cara pemilihan Dewan Pengurus dilakukan dalam Musyawarah yang bersangkutan dengan cara memilih Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 orang Formatur guna membentuk Dewan Pengurus. 2. Pemilihan Formatur dilaksanakan atas dasar Musyawarah atau dengan Pemungutan Suara yang dilaksanakan secara tertulis melalui Azas Langsung, Bebas dan Rahasia oleh para Peserta Penuh yang memiliki Hak Suara. 3. Apabila Pemilihan Formatur dilakukan dengan cara Pemilihan Tertulis, maka setiap Peserta Penuh yang memiliki Suara menulis satu nama untuk Calon Ketua Umum/Ketua sekaligus Ketua Formatur dan dua nama lainnya yang berada untuk Calon Anggota Formatur. 4. Dari Perhitungan Suara yang Masuk dan Sah, nama Calon Ketua Umum/Ketua yang mendapat Suara Terbanyak terpilih menjadi Ketua Umum /Ketua sekaligus merangkap Ketua Formatur, dan dua nama calon Formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadi Anggota Formatur. 5. Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 Anggota Formatur terpilihnya kemudian membentuk DPH atau sekaligus membentuk DPL dan Dewan Pertimbangan. 6. Dalam hal Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formatur dan 2 Anggota Formatur terpilh hanya membentuk DPH, maka DPH terpilihnya kemudian membentuk DPL. Pasal 28 PERSYARATAN MENJADI DEWAN PENGURUS Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Dewan Pengurus ASTTI adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syarat sebagai berikut : 1. Tenaga Teknik yang keanggotaannya minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir tercatat di ASTTI. 2. Khusus untuk jabatan ketua Umum, adalah Anggota yang keanggotaannya minimal 3 (Tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat dalam keanggotaan ASTTI, dan pernah duduk dalam Dewan Pengurus baik di tingkat Pusat maupun Daerah. 3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaan dan/atau kehilangan haknya dan tidak sedang menjalani hukuman atas dasar keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 29 MASA JABATAN DEWAN PENGURUS 1. Masa Jabatan Dewan Pengurus di semua tingkatan Organisasi adalah 5 (Lima) tahun dan setelah masa tersebut mantan anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan dapat dipilih kembali. 2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, dapat dipilih unntuk 3 (Tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. 3. Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap jabatan pada Dewan Pengurus ASTTI di tingkat yang lebih rendah. 4. Anggota Dewan Pengurus tidak diperbolehkan duduk dalam Dewan Pertimbangan baik pada tingkatan yang bersangkutan maupun pada tingkatan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Pasal 30 PERGANTIAN ANTAR WAKTU 1. Untuk Dewan Pengurus : a. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Dewan Pengurus berakhir, maka jabatan Ketua Umum diganti oleh Wakil Ketua Umum, untuk masa jabatan yang tersisa. b. Masa Jabatan bagi pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa dihitung satu kali masa jabatan, apabila masa jabatan pengganti Ketua Umum berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Dewan Pengurus yang bersangkutan. c. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus, maka pengangkatan penggantian untuk pengisian lowongan tersebut diputuskan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan untuk masa jabatan tersisa melalui rapat DPH. d. Tindakan yang dilakukan oleh DPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat 1 (a) dan (c) harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi untuk disahkan dan dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing. 2. Untuk Dewan Pertimbangan : a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Wakil ketua Dewan Pertimbangan. Selanjutnya kekosongan jabatan diisi oleh dan dari Anggota Dewan Pertimbangan. b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan, maka pergantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan yang bersangkutan dengan berkonsultasi pada Dewan Pengurus di tingkat yang bersangkutan. c. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat 2 (a) dan 2 (b) harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah pada tingkatan masing-masing.
BAB VI KEUANGAN Pasal 31 UANG PANGKAL, UANG IURAN DAN UANG SERTIFIKASI ANGGOTA. 1. Besarnya Uang Pangkal, Uang Iuran Anggota dan Uang Sertifikasi serta cara penarikannya ditetapkan oleh DPD sesuai pedoman yang ditetapkan oleh DPP. 2. Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota dibedakan antara Anggota Utama, Anggota Madya dan Anggota Muda. Pasal 32 PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN 1. Pemasukan Uang Pangkal, Uang Iuran Anggota dan Uang Sertifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 diatas, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut : a. Sebesar 50 % Untuk DPD b. Sebesar 50 % Untuk DPP 2. DPD bertanggung jawab atas penyampaian bagian pemasukan uang yang berkaitan dengan pembagian keuangan sebagaimana yang dimaksud sesuai Pasal 32 Ayat 1. Pasal 33 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN Setiap Dewan Pengurus pada semua tingkatan organisasi diwajibkan membuat Laporan Keuangan dan Perbendaharaan masing-masing untuk kemudian diteruskan, sebagai berikut: a. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan DPD disampaikan kepada segenap anggota masing-masing dan DPP. b. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan DPP disampaikan kepada DPD. c. Pembukuan Organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. d. Laporan Keuangan Tahunan dan Perbendaharaan harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) selambatlambatnya dalam waktu 3 (Tiga) Bulan setelah batas waktu penutupan buku.
BAB VII LAMBANG DAN BENDERA ASTTI Pasal 34 LAMBANG ASTTI Lambang ASTTI, bentuk, arti dan maknanya seperti tertera pada lampiran 1 (satu) Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 35 GAMBAR BENDERA ASTTI Dewan Pengurus disetiap tingkatan organisasi memiliki Bendera ASTTI yang seragam bentuknya sekaligus menunjukan identitas masing-masing ketentuan Bendera ASTTI tersebut seperti tertera pada lampiran 2 (dua) Anggaran Rumah Tangga ini. BAB VIII PENUTUP Pasal 36 PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Perubahan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Munas atau Munasus. Pasal 37 USULAN PERUBAHAN Usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (Dua per Tiga) jumlah Anggota untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Anggota. Pasal 38 PERBEDAAN ISI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Jika ada pertentangan (perbedaan isi antara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), maka isi Anggaran Dasarnya yang berlaku.
Pasal 39 ATURAN PERALIHAN Untuk pertama kali Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh para Pendiri bersama Dewan Pengurus Pusat dan mengikat bagi seluruh anggota hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pengurus dalam bentuk ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga, dengan persetujuan Pengurus dibawah pimpinan Ketua Umum. Pasal 40 MASA BERLAKU Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 20 Desember 2002. Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : B a n d u n g Pada tanggal : 20 Desember 2002
