BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) “ TEGAK” DESA TEGAK, KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT BKM TEGAK DESA TEGAK KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
ANGGARAN RUMAH TANGGA Untuk menjalankan penanggulangan kemiskinan agar tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman P2KKP dan Anggaran Dasar BKM, maka diperlukan Anggararan Rumah Tangga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan langkah operasional. BAB I ARTI LAMBANG
A.
SEGITIGA
:
B.
OBOR
:
C.
JABATAN TANGAN
:
D.
WARNA BIRU
:
E.
TULISAN BKM TEGAK
:
Konsep Tridaya yaitu perlindungan lingkungan (Environmental Protection), Pengembangan Masyarakat (Sosial Development) dan Pengembangan Ekonomi (Economic Development) Transfarasi dan akuntabilitas terhadap program-progam yang dilaksanakan Nilai gotong royong dalam menjalankan setiap program untuk mengentaskan kemiskinan yang dilandasi oleh keadilan dan keberpihakan kepada masyarakt miskin Latar Belakang Biru menunjukan program-program yang dilaksanakan dapat menuju kemakmuran Identitas lembaga yang mengayomi pelaksanaan programprogram Pengentasan Kemiskinan di Desa Tegak
1
BAB II KONSEP TRIDAYA Pasal 1
(1) Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis nilai kemanusiaan menuju kemandirian masyarakat, BKM berpegang pada Prinsip-Prinsip Keseimbangan Pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan Konsep Tridaya (2) Konsep Tridaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tersebut meliputi : a. Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Sebagai prasarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas social dan meningkatkan ke-SEJAHTERA-an penduduknya. b. Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan P2KKP harus selalu berorentasi pada upaya membangun solidaritas social untuk meningkatkan potensi masyarakat rentan (vulnerable groups) yang selama ini tidak memiliki akses dalam program atau kegiatan setempat. c. Pengembangan Ekonomi (Economic Development) dalam upaya menyerasikan keSEJAHTERA-an material dalam bentuk peningkatan kepasitas dan keterampilan masyarakat miskin. Pasal 2
(1) Untuk menjaga keseimbangan dalam Tridaya, maka untuk pengalokasian pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KKP dibagi dalam proporsi di setiap termin Pencairan BLM (70% Lingkungan, 20% Ekonomi, 10% Sosial) (2) Keseimbangan pelaksanaan kegiatan Tridaya sebagimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ART bersama dengan PJM Pronangkis akan selalu menjadi acuan seterusnya pasca pendanaan BLM yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan proporsi kegiatan pemberdayaan dalam P2KKP dengan tetap memperhatikan keberlanjutan BKM. (3) Keseimbangan pelaksanaan kegiatan Tridaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat menggunakan dasar prosentase yang lebih rendah dalam alokasi pendanaannya yang tidak mengurangi substansi perimbangan Tridaya yang mengakibatkan BKM menjadi Lembaga Simpan Pinjam untuk Kegiatan Ekonomi Produktif. (4) Sumber dana yang dialokasikan pada kegiatan Tridaya berasal dari BLM P2KKP, Donatur, Swadaya Masyarakat dan APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2
BAB III PJM PRONANGKIS DAN RENTA PRONANGKIS Pasal 3
(1) Amanah Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar menyebutkan bahwa salah satu Tujuan BKM adalah menetapkan dan mengesahkan Perencanaan Jangka Menengah - Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) yang berlaku selama 3 tahun dan dibuat sebagai dasar BKM TEGAK dalam menjalankan kegiatannya 2 (dua) tahun mendatang. (2) PJM Pronangkis dalam pelaksanaannya diterjemahkan melalui Rencana Tahunan Pronangkis (Renta Pronangkis) yang dirumuskan bersama-sama masyarakat secara partisipatif dan penyusunannya difasilitasi oleh BKM beserta Kepala Desa sebagaimana amanah Pasal 11 Ayat (4) Anggaran Dasar. BAB IV PEMETAAN SWADAYA Pasal 4
(1) Renta Pronangkis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) ART, setiap tahun dievaluasi, direview dan disempurnakan melalui proses pemetaan swadaya. (2) BKM bersama para relawan memfasilitasi pembentukan Tim Pemetaan Swadaya untuk melaksanakan review pemetaan swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang direkomendasikan dan dipertanggungjawabkan melalui Rembug Warga Tahunan (RWT), sesuai amanah Pasal 13 Anggaran Dasar. BAB V KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN Pasal 5
(1) Pimpinan Kolektif BKM dipilih berdasarkan Rembug Warga yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Banjar/Lingkungan hingga tingkat Kelurahan dengan mekanisme voting tertutup memilih 3 nama yang berbeda berdasarkan Kriteria Nilai Universal Kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan 20 Anggaran Dasar BKM. (2) Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar menyebutkan bahwa Pimpinan Kolektif BKM TEGAK mempunyai alat kelembagaan yaitu : Rembug Warga Tahunan (RWT), Rembug Warga Istimewa (RWI), Anggota Pimpinan Kolektif BKM, Sekretariat BKM, Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (3) BKM TEGAK yang beranggotakan 9 ( Sembilan ) orang dikelola secara kolektif sehingga disebut dengan Pimpinan Kolektif dengan memilih salah seorang menjadi Koordinator yang dapat memiliki masa pengabdian yang sama dengan anggota BKM yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelaksanaan Rembug Warga Pembentukan BKM TEGAK dan dapat bergantian menjadi koordinator sesuai periode tertentu berdasarkan kesepakatan Rapat Pimpinan Kolektif BKM.
3
(4) Koordinator BKM tidak dapat mengambil keputusan strategis tanpa persetujuan Rapat Pimpinan Kolektif BKM sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar BKM BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Dalam menjalankan amanah penanggulangan kemiskinan sesuai dengan PJM Pronangkis BKM
membentuk Gugus Tugas Unit-unit Pengelola kegiatan yang bertanggung jawab kepada BKM untuk pelaksanaan kegiatan Tridaya, yaitu : Unit Pengelola Lingkungan, Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) (2) Mekanisme Perekrutan Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) diatur dalam ketetapan BKM. (3) Berlandaskan pada Pasal 28 Anggaran Dasar, Tugas Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 ART secara operasional. (4) Tugas Unit Pengelola Keuangan meliputi : a. Mencatat penyaluran dan pencairan dana serta mengelola dana bergulir yang telah ditetapkan BKM TEGAK kedalam standar pembukuan UPK. b. Memonitor dan mengendalikan kegiatan-kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi Produktif. c. Merekomendasikan kepada BKM untuk memberikan somasi kepada KSM yang berindikasi melakukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan atau penyimpangan pemanfaatan dana. d. Penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 point c tersebut adalah penyimpangan pemanfaatan dari usulan awal kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat prioritas Pimpinan Kolektif BKM. e. Melakukan pengelolaan dana bergulir yang dananya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KKP dan pihak lainnya yang bersifat hibah. f. Menjalin kemitraan (Channeling) dengan berbagai pihak atas persetujuan Rapat Pimpinan Kolektif BKM TEGAK g. Melakukan pendampingan teknis (technical assistant) dan fasilitasi proses penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi produktif. h. Melaksanakan verifikasi dan justifikasi kelayakan teknis usulan kegiatan ekonomi produktif sebelum diajukan kepada Rapat Prioritas Usulan Kegiatan BKM. i. Memonitor dan mengendalikan kegiatan-kegitan usaha yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi Produktif. j. Pengalokasian Laba SHU UPK BKM Tegak Penguatan Modal Lingkungan Sosial BOP BKM BOP UPK Cadangan Pinjaman bermasalah Insentif (UPK)
30 % 15 % 10 % 10 % 5% 20 % 10 %
4
(5) Tugas Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah : a. Merancang, memfasilitasi dan mendampingi pembentukan dan pelaporan kegiatan panitia bersama BKM. (6) Melakukan verifikasi dan Justifikasi teknis kelayakan usulan kegiatan prasarana lingkungan. a. Mengkoordinir, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan prasarana lingkungan dalam setiap termin kegiatan dengan menganalisis laporan kegiatan dari masing-masing panitia pembangunan prasarana lingkungan. b. Merekomendasikan kepada BKM untuk menghentikan pendistribusian dana kepada panitia yang berindikasi melakukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. c. Indikasi penyimpangan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 point d tersebut adalah tidak melaporkan kegiatan, atau melaporkan kegiatan tetapi tidak sesuai dengan kondisi nyata, melakukan tindakan mark up, melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan BAPPUK, memanfaatkan dana kegiatan untuk kegiatan yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) atau untuk kepentingan pribadi yang diancam dengan sanksi pidana. (7) Tugas Unit Pengelola Sosial (UPS) adalah : a. Merancang, memfasilitasi dan mendampingi pembentukan dan pelaporan kegiatan panitia bersama BKM. b. Melakukan verifikasi dan Justifikasi teknis kelayakan usulan kegiatan sosial. c. Mengkoordinir, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosial dalam setiap termin kegiatan dengan menganalisis laporan kegiatan dari masing-masing panitia kegiatan sosial d. Merekomendasikan kepada BKM untuk menghentikan pendistribusian dana kepada panitia yang berindikasi melakukan penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. e. Indikasi penyimpangan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 point d tersebut adalah tidak melaporkan kegiatan, atau melaporkan kegiatan tetapi tidak sesuai dengan kondisi nyata, melakukan tindakan mark up, melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan BAPPUK, memanfaatkan dana kegiatan untuk kegiatan yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) atau untuk kepentingan pribadi yang diancam dengan sanksi (8) Unit-unit Pengelola Kegiatan, UPK, UPL, maupun UPS tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis, melainkan hanya menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM TEGAK. SEKRETARIAT BKM Pasal 7 (1) Sekretariat BKM adalah alat kelembagaan sebagai Unsur pelaksana administratif kegiatan sehari-hari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk memperlancar tugas BKM yang personilnya dipilih, diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pimpinan Kolektif BKM sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Anggaran Dasar. (2) Sekretariat BKM bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat koordinasi, memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan. (3) Sekretariat BKM bertugas menyusun agenda rapat/ pertemuan BKM, membuat dan menyebarkan surat undangan dan mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan BLM. (4) Untuk Pencatatan pengelolaan BLM sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, sekretariat BKM difasilitasi dengan 12 Buku terdiri dari : Buku Kas Sekretariat, Buku Tabungan BKM di Bank, Buku Inventaris, Buku Dana Sosial, Buku Dana Lingkungan, Buku Dana Ekonomi Hibah, Buku Dana Bergulir, Buku Dana BOP, Buku Titipan Dana UPK di BKM, Rekap
5
Laporan Pemasukan dan Pengeluaran, Buku Registrasi Kelayakan KSM, Buku Register Kelayakan Usulan Kegiatan KSM. (5) Untuk pencatatan administrasi kegiatan Sekretaris BKM telah memiliki Buku Surat Keluar, Buku Surat Masuk, Buku Notulen, Buku Ekspedisi, Buku Pengaduan Masyarakat dan Buku Kumpulan Surat Keputusan BKM dan Kumpulan Beriata Acara. (6) Sekretariat BKM bertugas : melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara periodik. LKM (LEMBAGA KEUANGAN MIKRO) Pasal 8 (1) Lembaga keuangan Mikro (LKM) sebagaimana diatur dalamm Pasal 17 Anggran Dasar, merupakan mitra BKM “ TEGAK” dalam bentuk unit komersial yang berfungsi memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarkat maiskin yang telah mendapat pembelajaran di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). (2) Apabila Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Tegak belum dibutuhkan untuk pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), maka BKM “ TEGAK” Dapat memfasilitasi terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk, Koperasi, Commanditer Vennotschap (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) LKM dapat dibentuk pasca pendampingan proyek dengan kompetensi pengelolaan operasional keuangan KSM seperti tabungan maupun tabungan KSM. (4) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memberikan informasi perkembangan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara berkala kepada anggota Pimpinana Kolektif BKM “ TEGAK”, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. BAB VI KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 9 (1) KSM dibentuk untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin, beranggotakan minimal 5 (lima) orang maksimal 21 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Anggaran Dasar. (2) KSM dan kepengurusannya dibentuk dan dipilih atas dasar kesepakatan anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan untuk kemudian proses penyepakatan konsensusnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembentukan KSM. BAB VII KRITERIA DAN KEANGGOTAAN KSM Pasal 10
6
(1) Kriteria kelayakan anggota KSM termasuk dalam kategori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat. (2) Kriteria bagi seseorang yang dapat menjadi anggota KSM antara lain : a. KSM memiliki atuan aturan yang disepakati bersama secara demokratis dan menjadi acuan untuk ditaati bersama serta memiliki jadwal pertemuan periodik (teratur) guna menyusun rencana kegiatan serta memonitor pelaksanaannya. b. KSM wajib mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antar anggota dan manajemen usaha yang berprinsip tanggung renteng yang dituangkan dalam konsensus tertulis. c. KSM wajib mempunyai administrasi dan pencatat keuangan sederhana yang memadai sesuai kebutuhan. d. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain. Sanggup menabung secara teratur sesuai kemampuannya, dimana tabungan akan diteruskan ke bank terdekat, atas nama KSM. e. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha dan bermaksud mendorong penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja maupun peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin di sekitarnya. f. Memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha/ekonomi rumah tangganya yang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp. 500.000,- dan maksimal tidak lebih dari Rp. 2 juta untuk tahap-tahap berikutnya; dan dalam 3 tahun terakhir belum pernah mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan yang ada sebagimana tertuang dalam BAB IV Buku Pedoman Teknis P2KKP. Pasal 11 (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Anggaran Dasar, KSM sebagai media pembelajaran untuk mewujudkan satu tujuan yang sama maka dalam keluarga yang sama tidak diperkenankan menjadi anggota KSM yang sama maupun berlainan. (2) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh KSM sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 32 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar adalah : a. Berita Acara pembentukan KSM yang telah ditandatangani Ketua dan Klian Banjar/Kepala Lingkungan setempat yang dilampiri dengan Daftar hadir rembug pembentukan KSM. b. Lembar pengesahan (Justifikasi) KSM yang diterbitkan oleh UPK, UPL atau UPS c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga masing-masing anggota KSM. d. Untuk Pengajuan usulan kegiatan ekonomi Produktif dilengkapi dengan surat permohonan pengajuan pinjaman, pernyataan kesanggupan tanggung renteng, kesepakatan aturan dan sanksi KSM serta Rekomendasi dari Klian Banjar/Kepala Lingkungan. e. Maksud tanggung Renteng pada ayat (2) huruf d adalah apabila ada salah satu anggota KSM tidak dapat memenuhi kewajibannya (mengangsur) maka seluruh anggota KSM akan menanggung. Pasal 12 Kriteria Penentuan Skala Prioritas (1) Dalam hal usulan KSM telah dinilai layak dan disetujui untuk didanai oleh BKM maka dalam
rapat lengkap BKM menentukan skala prioritas urutan KSM-KSM mana yang akan diberikan pinjaman terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
7
a. Ketepatan kemanfaatan dan kesesuaian sasaran dengan data KK miskin dalam pemetaan swadaya b. Kelayakan usaha KSM c. Kelengkapan administratif d. KSM dengan jumlah pinjaman dan modal usaha terkecil diprioritaskan. BAB VIII SANKSI Pasal 13 (1) Apabila KSM dengan sengaja tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo), maka KSM yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 1,5% per bulan dari total sisa pokok pinjaman. (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dibayarkan bersamaan dengan angsuran pokok dan bunga yang terhutang. (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah berlaku 7 hari setelah tanggal jatuh tempo. (4) Jika KSM yang bersangkutan tidak melunasi hutangnya untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh BKM, maka seluruh warga banjar yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi mendapatkan dana bantuan P2KKP sampai dengan hutang angsuran ini (ditambah dengan bunga dan denda) dilunasi. (5) Apabila KSM telah terbukti menggunakan dana P2KKP dengan tidak sebagaimana mestinya maka KSM tersebut wajib mengembalikan sejumlah dana tersebut kepada BKM. (6) Apabila KSM telah terbukti menggelapkan dana P2KKP maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BAB IX FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Pasal 14 Apabila sesuatu kegiatan tidak dilaksanakan setelah pinjaman dana diterima karena suatu kejadian yang terjadi diluar batas kemampuan KSM seperti Bencana Alam, inflasi yang tinggi maupun musibah yang lain, maka dalam waktu 7 hari harus diambil keputusan setelah melalui musyawarah antara BKM, KSM dan KMW. BAB X EVALUASI, TUTUP BUKU DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) Setiap awal bulan, BKM bersama dengan Unit Pengelola – Unit Pengelola mengadakan rapat rutin untuk evaluasi kinerja berkaitan dengan : a. Perkembangan keuangan dan dana P2KKP b. Perkembangan jumlah KSM, jumlah total anggota dan angsuran masuk c. KSM bermasalah dan upaya penyelesaiannya yang sejauh mungkin tidak keluar dari outline pemberdayaan. d. Rencana kerja dan tindak lanjut BKM, UPK dan sekretariat
8
(2) Tutup buku dilakukan di setiap akhir bulan. UPK dan sekretariat berkewajiban melaporkan pada rapat pimpinan kolektif BKM (3) Hasil evaluasi tutup buku bulanan dilaporkan oleh BKM kepada Perbekel, PJOK para Klian Banjar, dalam bentuk rekapitulasi angsuran dan perkembangan keuangan serta mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat dengan menempelkannya pada papanpapan pengumuman minimal di 5 tempat untuk memberi kesempatan pada masyarakat luas menilai kinerja dan perkembangan BKM (4) Hasil rapat evaluasi tutup buku dipertanggungjawabkan dalam rembug warga tahunan (RWT BKM) BAB XI PENUTUP Pasal 16 (1) Anggaran rumah tangga ini berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak ditanda tangani dan disyahkan (2) Hal-hal dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian
9
