Lampiran SK No. 003/MPA-LEI/IV/2005 ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA
Bab I. Bentuk, Kedudukan, dan Pendirian Pasal 1. Bentuk Lembaga Ekolabel Indonesia, untuk selanjutnya disebut LEI adalah organisasi yang berbasis konstituen atau berdasar keanggotaan yang berbentuk Perkumpulan.
Pasal 2. Kedudukan (1) LEI berkedudukan di Bogor, dan bila dianggap perlu dapat membentuk perwakilan-perwakilan dan kantor cabang baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Kedudukan LEI dapat berpindah melalui keputusan MPA. Badan Eksekutif akan memberitahukan rencana dan alasan kepindahan kepada semua anggota disertai dengan alasan yang menyertai nya. MPA akan melakukan adendum Statuta yang dicatatkan dihadapan notaris. (3) Pembentukan perwakilan dan atau kantor cabang dilakukan oleh Badan Eksekutif setelah dibahas bersama MPA, sesuai kebutuhan dan program kerja organisasi.
Pasal 3. Pendirian Perkumpulan LEI didirikan sejak disahkannya Statuta, dan merupakan pengembangan dan/atau kelanjutan Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia yang didirikan pada tahun 1998.
Bab II. Lambang Organisasi
Pasal 4. Lambang dan Simbol Lambang LEI berupa gambar Lingkaran yang mengitari simbol manusia, tanda check, dan tulisan LEI. Di luar gambar tersebut terdapat tanda di kanan atas lambang dan di kiri bawah lambang LEI. Warna lambang LEI adalah hijau, pilihan warna ini menunjukkan komitmen LEI yang tinggi terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Penjelasan rinci makna masing-masing gambar seperti tertulis di bawah ini : (1)
Gambar Lingkaran menunjukkan arti bumi, tempat kehidupan makhluk hidup seperti: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan tempat dimana terjadi mekanisme ketergantungan antara makhluk yang satu dengan yang lain. LEI menggunakan lambang ini sesuai dengan semangat melestarikan
1
(2)
(3)
(4)
(5)
sumberdaya alam dan lingkungan serta menyelamatkan bumi dari kerusakan, dengan visi : “menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan ”. Simbol manusia, menunjukkan bahwa manusia memegang peranan terpenting dalam mengatur dan mengelola bumi dan seisinya untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua makhluk secara berkelanjutan. Simbol manusia juga memberikan arti bahwa, LEI bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lestari. Tanda Tick (check) mengartikan persetujuan (approval) yang biasa digunakan untuk terminologi kelulusan penilaian. LEI sebagai Lembaga Akreditasi yang mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, juga bertugas mengawasi terselenggaranya sistem sertifikasi yang kredibel. Tanda Tick yang memanjang ke belakang dan diakhiri dengan lengkung yang “memayungi” manusia, menunjukkan bahwa sistem LEI meletakkan peran masyarakat yang berkepentingan terhadap pengelolaan Sumberdaya alam lestari, untuk ikut menentukan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya alam lestari. ”LEI” merupakan kependekan dari Lembaga Ekolabel Indonesia, dicantumkan pada LOGO LEI dimaksudkan sebagai (a) identitas lembaga akreditasi dan lembaga yang mengembangkan sistem sertifikasi dalam pengelolaan sumber daya alam, dan (b) menyatakan bahwa kata ”LEI” adalah bagian yang tak terpisahkan dari logo lembaga. Lambang atau Registered artinya logo LEI telah terdaftar di instansi terkait, sedangkan atau Copy right artinya pengakuan hak paten atas seni logo LEI.
Bab III. Visi, Misi, dan Tujuan Pasal 5. Visi Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pasal 6. Misi Misi LEI adalah : (1) Mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumberdaya alam yang terpercaya. (2) Memajukan dan mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. (3) Mendukung model-model pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pasal 7. Tujuan Tujuan LEI adalah :
2
(1) Terwujudnya tertib pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan secara lokal, nasional dan global. (2) Digunakannya sistem sertifikasi ekolabel dalam kegiatan perdagangan dan industri yang berbasis sumberdaya alam dengan menerapkankan azas-azas kelestarian ekologi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. (3) Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional dengan kalangan organisasi non-pemerintah, lembaga akademik dan penelitian, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa dan lembaga pemerintah, organisasi rakyat dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan visi dan misi LEI. (4) Terciptanya prakondisi dan insentif pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. (5) Berkembangnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan sistem sertifikasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. (6) Terwujudnya peran fasilitasi mediasi penyelesaian konflik kebijakan dan pengelolaan sumberdaya alam. (7) Terjaminnya kepastian usaha dan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam.
Bab IV. Keanggotaan
Pasal 8. Tata Cara Pendaftaran Anggota Tata cara pendaftaran anggota : (1) Untuk pertama kali anggota LEI adalah konstituen yang hadir mengikuti kongres LEI dan melakukan registrasi menjadi anggota LEI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Statuta. (2) Untuk selanjutnya Individu warga negara Indonesia dan atau lembaga
(3)
(4) (5) (6) (7)
berbadan hukum Indonesia dapat mengajukan aplikasi disertai lampiran persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Statuta LEI, untuk menjadi anggota LEI serta menetapkan kelompok konstituen yang akan dimasuki. Calon anggota dari kelompok bisnis harus mendapatkan rekomendasi tertulis minimal dari 3 (tiga) anggota LEI yang berasal dari kelompok yang sama. Sedangkan calon anggota individu dari kelompok masyarakat dan pemerhati harus mendapat rekomendasi minimal dari 2 (dua) anggota LEI yang berasal dari kelompok yang sama. Anggota dari kelompok eminent person dipilih berdasar usulan anggota dan/atau undangan yang kriteria dan penetapannya ditentukan oleh MPA. MPA menetapkan tata cara rekruitment anggota. MPA memutuskan dan menetapkan penerimaan atau penolakan anggota baru LEI. Penetapan pengukuhan keanggotaan dilakukan oleh Kongres LEI.
Pasal 9. Iuran Keanggotaan (1) Setiap Anggota wajib membayar iuran tetap anggota tahunan yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan MPA dan iuran tidak tetap yang sifatnya sukarela.
3
(2) MPA dapat meninjau kembali aturan tentang besarnya iuran anggota minimal dalam 2 (dua) tahun. (3) Iuran anggota dibayarkan setiap tahun setelah yang bersangkutan diterima sebagai anggota LEI dan tidak melampaui tahun buku organisasi. (4) Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar iuran akan dikenakan sanksi yang akan diatur melalui keputusan MPA. (5) Iuran anggota digunakan untuk peningkatan hubungan keanggotaan dan dapat digunakan sebagai stimulan untuk meningkatkan kinerja organisasi, pengaturan penggunaan dana iuran anggota ditentukan oleh MPA. Pasal 10. Pemberhentian dan Pembekuan Status Anggota (1) Keanggotaan seseorang atau satu organisasi dapat berhenti karena sebab-sebab yang dimuat dalam pasal 19 statuta LEI. (2) Bila seorang utusan tidak lagi bekerja di lembaga yang mengutusnya, status keanggotaan lembaga tidak berubah, status perwakilannya diserahkan kepada lembaga pengutus. (3) Bila ditemukan indikasi-indikasi yang menunjukkan anggota terlibat dalam sebab-sebab yang dinyatakan pada ayat 1, maka MPA dapat membekukan sementara status keanggotaan anggota yang dimaksud sampai ditemukan bukti lain yang membatalkan indikasi tersebut. (4) MPA dapat membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dan mengambil keputusan mengenai indikasi yang menyebabkan gugurnya keanggotaan seseorang/satu organisasi. (5) Bila dalam waktu selama-lamanya 6 bulan tidak ditemukan bukti-bukti yang membatalkan indikasi pada ayat 2, maka MPA akan menentukan sikapnya mengenai status pembekuan tersebut. (6) MPA wajib memberi tahu anggota-anggota yang lain mengenai status pembekuan dimaksud ayat 2 dan perkembangannya. (7) Bila MPA memutuskan bahwa indikasi-indikasi dimaksud ayat 2 tidak terbukti maka MPA berkewajiban untuk memulihkan keanggotaan anggota dimaksud melalui pemberitahuan terbuka kepada semua anggota.
Bab V. Perangkat dan Struktur Organisasi
Pasal 11. Perangkat organisasi LEI Perangkat organisasi LEI terdiri dari : (1) Kongres (2) Majelis Perwalian Anggota (MPA) (3) Badan Eksekutif (BE) (4)Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS)
Pasal 12. Kongres Kongres merupakan otoritas tertinggi organisasi yang berwenang untuk :
4
(1) (2) (3) (4) (5)
Menetapkan dan mengubah statuta. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Perwalian Anggota. Menerima atau menolak pertanggungjawaban MPA untuk masa bakti tertentu. Menetapkan garis besar program kerja 4 (empat) tahunan. Menetapkan pengukuhan penerimaan atau pemberhentian keanggotaan organisasi yang telah diputuskan oleh MPA. (6) Menetapkan pengukuhan sistem sertifikasi dan perubahannya.
Pasal 13. Kongres Luar Biasa (1) Kongres Luar Biasa, adalah pertemuan anggota yang kedudukannya setara dengan kongres dan diselenggarakan di luar jadwal kongres yang ditentukan karena alasan yang dianggap luar biasa, prinsipil, dan dapat merugikan cita-cita organisasi. (2) Yang dimaksud dengan kondisi luar biasa, prinsipil, dan dapat merugikan citacita organisasi antara lain adalah merubah Statuta dan bentuk organisasi serta adanya mosi tidak percaya kepada MPA dari lebih 50% anggota LEI. (3) Kongres Luar Biasa harus diselenggarakan bila ada pernyataan keinginan secara tertulis yang disampaikan oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang tersebar di sekurang-kurangnya tiga kelompok konstituen. Dukungan dari tiap kelompok sekurang-kurangnya adalah 20% dari jumlah anggota di tiap kelompok konstituen. (4) Bila keadaan pada ayat 3 (tiga) terpenuhi, MPA wajib membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan Kongres luar biasa yang tatacaranya akan diatur oleh keputusan MPA. (5) Bila dalam waktu 3 (tiga) bulan MPA tidak juga membentuk kepanitiaan seperti dimaksud ayat (4) di atas, maka anggota LEI dapat membentuk kepanitiaan tersendiri atas kesepakatan dari lebih 50% anggota LEI seperti dimaksud ayat (3) di atas.
Pasal 14. Majelis Perwalian Anggota (MPA) (1) Majelis Perwalian Anggota (MPA) adalah representasi seluruh anggota dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan penentu arah kebijakan strategis LEI. (2) Majelis Perwalian Anggota (MPA) terdiri dari 10 orang yang mewakili kelompok konstituen LEI dan dipimpin oleh seorang ketua. (3) Masing-masing anggota MPA wajib untuk melakukan konsultasi dengan anggota dari kelompok masing-masing. (4) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pengambilan suara tertutup dengan bobot suara masing-masing anggota MPA sebagaimana telah diatur dalam pasal 38 ayat 5 Statuta LEI. (5) Ketua MPA sesuai batasan kewenangannya dan tanggungjawabnya, dan dengan persetujuan dan mandat dari anggota MPA yang lain dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi di depan maupun di luar sidang pengadilan.
5
(6) MPA dapat membentuk perangkat kerja seperti komite; dan atau kelompok kerja untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. (7) MPA membantu BE dalam pengembangan kapasitas lembaga yang meliputi namun tak terbatas pada dukungan politik, penggalangan dana, dan pengakuan terhadap lembaga. (8) Pengelolaan administrasi MPA difasilitasi oleh BE. (9) Pengelolaan administrasi MPA terpisah dari administrasi BE. (10) Anggota MPA dapat menerima imbal jasa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan organisasi dan ditetapkan melalui keputusan MPA. (11) Pergantian antar waktu anggota MPA dapat dilakukan apabila yang bersangkutan (a) tidak lagi menjadi anggota CBO LEI, (b) meninggal dunia, (c) berada di bawah pengampuan (curatelle) (d) mengundurkan diri, (e) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan statuta dan ART organisasi, (f) melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dibuktikan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan karena sebab lainnya sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sebagai anggota MPA. (12) Mekanisme pergantian antar waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar/Statuta LEI, direkomendasikan kepada anggota kamar konstituen untuk memilih pengganti anggota yang bersangkutan. (13) Mekanisme pemilihan pengganti anggota MPA adalah kewenangan internal kamar konstituen yang bersangkutan melalui 2 (dua) kali pemungutan suara dengan kertas suara.
Pasal 15. Badan Eksekutif (BE) (1) Badan Eksekutif (BE) mengelola kegiatan operasional dan pelaksanaan program kerja. Untuk hal-hal yang penting dan mendesak berkaitan dengan kegiatan operasional dan pelaksanaan program kerja, BE dapat berkoordinasi dan berkonsultasi kepada MPA. (2) Direktur Eksekutif sesuai batasan kewenangan dan tanggungjawabnya berhak bertindak untuk dan atas nama LEI di luar dan di dalam pengadilan. Batasanbatasan yang lebih rinci akan ditentukan secara bersama oleh MPA dan Direktur Eksekutif. (3) Selain seperti yang telah disebutkan dalam Statuta & ART, BE melalui Direktur Eksekutif atau anggota BE lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif mempunyai wewenang untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. (4) Direktur Eksekutif berwenang untuk mewakili lembaga dalam transaksi keuangan dan perbankan dengan tetap menganut asas keterbukaan, kehati-hatian, dan accountability. Mekanisme pelaporan akan ditentukan bersama antara MPA dan BE (5) Badan Eksekutif dapat membentuk badan usaha, dan atau kelompok kerja untuk melaksanakan program kerja dan keberlanjutan organisasi. (6) Mekanisme pembentukan dan pengaturan badan usaha, kelompok kerja dan lain sebagainya akan diatur tersendiri melalui keputusan Direktur Eksekutif yang dikonsultasikan kepada MPA.
6
(7) Apabila Direktur Eksekutif terbukti melanggar kontrak dan atau prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Statuta dan ART LEI, MPA dapat memberhentikan Direktur Eksekutif sewaktu-waktu
Pasal 16. Struktur Badan Eksekutif (BE) (1) Badan Eksekutif dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang dipilih MPA untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun. (2) Direktur Eksekutif dapat dibantu oleh beberapa staf yang membawahi bidangbidang, sesuai program kerja organisasi yang telah ditetapkan dalam Kongres. (3) Apabila diperlukan, Direktur Eksekutif dapat menunjuk seorang atau lebih sebagai penasihat organisasi untuk memberikan saran dan nasehat sesuai keahliannya bagi kepentingan organisasi. (4) Seluruh anggota Badan Eksekutif berhak atas imbal jasa sesuai masa kerja dan keahliannya sebagaimana diatur dalam kontrak kerja. (5) Besarnya imbal jasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan organisasi. (6) Badan Eksekutif melalui Direktur Eksekutif mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada MPA dalam rapat pertanggungjawaban akhir kerja BE.
Pasal 17. Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) (1) Dewan Pertimbangan Sertifikasi bersifat ad hoc (sementara) yang bertugas memberi pertimbangan dan penyelesaian keberatan terhadap hasil sertifikasi berdasarkan pedoman-pedoman yang dihasilkan oleh LEI. (2) Anggota DPS terdiri dari minimal 3 (tiga) orang yang mempunyai kompetensi, integritas, dan independensi yang dipilih dan ditetapkan oleh MPA. (3) DPS dipimpin seorang Ketua dan dalam proses kerjanya dibantu Badan Eksekutif.
Bab VI. Mekanisme Hubungan antar Perangkat organisasi Pasal 18. Hubungan MPA dengan DE dan DPS (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Eksekutif dan DPS bertanggungjawab kepada MPA. (2) Ketentuan tentang tugas, kewenangan, hak, dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan DPS diatur dalam sebuah kontrak kerja antara DE dan DPS dengan MPA.
Pasal 19. Hubungan antara DE dan staf BE 1. 2.
Dalam melaksanakan tugasnya Staf Badan Eksekutif bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif. Ketentuan tentang tugas, kewenangan, hak, dan tanggungjawab staf diatur dalam kontrak kerja antara Direktur Eksekutif dengan staf
7
Pasal 20. Hubungan antara Perangkat MPA dan BE Dalam hal pembentukan perangkat kerja, MPA dapat berkoordinasi dengan BE. Anggota BE dapat menjadi anggota perangkat kerja dimaksud sepanjang tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas utamanya.
Bab VII. Pertemuan dan Rapat Organisasi Pasal 21. Rapat-rapat organisasi terdiri dari : (1) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LEI, dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali dan diikuti oleh MPA, BE, 4 (empat) orang perwakilan anggota dari masing-masing kelompok konstituen, dan undangan yang khusus diundang untuk mengikuti Rakernas. Agenda Rakernas adalah evaluasi kinerja perangkatperangkat organisasi LEI, penetapan rencana strategis organisasi, program kerja dan rencana pembiayaannya. Rakernas diselenggarakan oleh MPA dan Badan Eksekutif. (2) Rapat tahunan LEI adalah untuk mengevaluasi kinerja tahunan BE, dan penetapan rencana kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan pembiayaanya. Rapat tahunan diselenggarakan oleh BE paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran LEI. (3) Rapat 3 (tiga) bulanan adalah pertemuan antara MPA dan BE untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan yang diputuskan dalam Rapat Tahunan. Rapat ini dihadiri oleh BE dan anggota MPA yang ditunjuk oleh Ketua MPA. (4) Rapat MPA, adalah pertemuan rutin MPA yang waktu dan agendanya akan ditentukan melalui keputusan MPA. (5) Rapat Badan Eksekutif, adalah rapat dan pertemuan yang diselenggarakan BE untuk membahas, mereview, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan. Rapat BE dapat meliputi rapat bulanan, dan rapat rutin lainnya yang waktu dan agendanya ditentukan melalui keputusan Direktur Eksekutif .
Bab VIII. Program Kerja dan Organisasi Pasal 22. Program kerja (1) Program kerja adalah rencana kegiatan kerja beserta rencana pembiayaannya, yang diturunkan dari garis-garis besar program kerja yang telah ditetapkan dalam Kongres. (2) Program kerja LEI terdiri dari : a. Program kerja 4 (empat) tahunan, yaitu program kerja yang dibuat BE pada awal kepengurusan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) periode kepengurusan.
8
b. Program kerja 1 (satu) tahunan, yang merupakan penjabaran lebih rinci dari program kerja 4 (empat ) tahunan. (3) Program kerja 4 (empat) tahunan dibuat sekali selama masa kepengurusan melalui sebuah rapat kerja nasional. (4) Rencana kerja tahunan disahkan melalui rapat tahunan LEI.
Pasal 23. Anggaran (1) Sumber anggaran untuk pelaksanaan program kerja dapat berasal dari dana swadaya organisasi, hibah dari lembaga donor, iuran tahunan anggota, iuran akreditasi, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dan atau dari hasil usaha lainnya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk program kerja dilakukan secara transparan dan profesional kepada pihak pemberi dana dan anggota konstituen. (3) Laporan pertanggungjawaban program disertai audit keuangan dari lembaga audit independen, dan hasilnya diberitahukan kepada anggota konstituen. (4) Untuk program/proyek yang didanai hibah dari lembaga donor mekanisme pertanggungjawabannya menyesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan hasil kesepakatan kerjasama. (5) Jika terdapat perbedaan sistem akuntansi untuk pertanggungjawaban program antara sistem yang digunakan LEI dan lembaga pemberi bantuan, tetap dibuatkan laporan pertanggungjawaban menurut kedua sistem tersebut.
Pasal 24. Pelaksanaan Program Kerja (1) Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada MPA atas pelaksanaan program kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MPA. (2) Direktur Eksekutif dapat membentuk tim dan/atau kelompok kerja untuk melaksanakan program kerja organisasi. (3) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan program kerja dan proyek lainnya akan diatur tersendiri melalui keputusan Direktur Eksekutif dan/atau aturan-aturan internal pelaksanaan program kerja dan/ atau inisiasi proyek.
Pasal 25. Monitoring dan Evaluasi (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui rapat-rapat organisasi dan Kongres. (2) Pelaksanaan evaluasi keuangan dilakukan oleh audititor independen yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan MPA. (3) Laporan tahunan yang memuat hasil evaluasi kinerja dan keuangan disebarluaskan kepada konstituen LEI. (4) Direktur Eksekutif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme yang ditentukan melalui surat keputusan Direktur Eksekutif. (5) Direktur Eksekutif membuat laporan monitoring dan evaluasi program setiap 3 bulan dan disampaikan pada rapat 3 bulanan. (6) Monitoring dan evaluasi tahunan dan/atau akhir program/proyek dapat dilakukan oleh tim independen atau sesuai kesepakatan dengan pihak pendukung program/proyek.
9
Bab IX. Kerjasama dan Komunikasi Pasal 26. Kerjasama (1) Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga Direktur Eksekutif dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip yang saling menguntungkan. (2) Prosedur dan mekanisme kerjasama akan diatur tersendiri melalui kontrak kerjasama kedua belah pihak.
Pasal 27. Komunikasi Badan Eksekutif harus membangun sistem komunikasi, yang setidaknya berisi tata cara komunikasi, baik komunikasi internal maupun eksternal, untuk menjamin kelancaran arus informasi antar perangkat organisasi dan dari organisasi kepada anggota serta sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Bab. X. Administrasi dan Keuangan Pasal 28. Administrasi dan Keuangan (1) Kekayaan dan harta benda LEI terdiri dari kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh LEI dan yang dikelola LEI untuk keperluan program-program yang dilaksanakan oleh LEI. (2) Pengaturan penggunaan kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh LEI dan/atau sifat penggunaannya lebih dari dari empat tahun akan diatur melalui keputusan MPA. (3) Penggunaan kekayaan dan harta benda yang dikelola oleh LEI akan diatur melalui keputusan Direktur Eksekutif dengan memperhatikan kontrak kerja dengan mitra kerja program. (4) Pengelolaan administrasi dan keuangan diselenggarakan oleh bagian tersendiri dibawah kendali langsung Direktur Eksekutif. (5) Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi, kepersonaliaan, sistem informasi manajemen, dan dukungan kegiatan operasional Badan Eksekutif. (6) Badan Eksekutif wajib menyusun anggaran pelaksanaan kegiatan tahunan yang diajukan kepada MPA melalui rapat tahunan LEI. Pengeluaran dana dilakukan tiap tiga bulan melalui rapat tiga bulanan. (7) Secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali bagian administrasi dan keuangan harus membuat laporan tertulis tentang posisi keuangan dan sumberdaya manusia yang disampaikan kepada Direktur Eksekutif. (8) Kekayaan lembaga yang berupa uang maupun dana program/proyek harus disimpan dalam bentuk giro dan atau deposito yang pengambilannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Eksekutif dan Ketua MPA.
10
(9) Dana operasional program/proyek dapat disimpan dalam rekening lembaga yang pengambilannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Eksekutif. (10) Hal-hal mengenai tata kelola penggunaan uang dan harta benda Lembaga, dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam surat keputusan Direktur Eksekutif (11) Bila terdapat hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pasal ini maka penyelesaiannya akan diatur secara bersama oleh Ketua MPA dan DE
Bab. XI. Ketentuan Peralihan Pasal 29. Ketentuan Peralihan Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam bentuk dokumen manajemen keorganisasian yang ditetapkan melalui surat keputusan MPA dan/atau Direktur Eksekutif.
11
