ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA BAB I USAHA Pasal 1 Usaha (1) Kegiatan usaha yang diatur dalam Anggaran Dasar HPJI diselenggarakan dengan acuan sebagai berikut : 1. konferensi teknik jalan, jembatan, terowongan jalan, landasan terbang dan jalan rel serta loka-karya, simposium, seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dapat diselenggarakan baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun di tingkat internasional; 2. publikasi diterbitkan secara berkala, berisi tulisan ilmiah serta hasil karya yang ber-hubungan dengan prasarana transportasi, termasuk tulisan dari anggotanya, berita organisasi dan ringkasan kertas kerja dari konferensi, lokakarya, sim-posium, seminar, dan pertemuanpertemuan ilmiah lainnya; 3. sertifikasi profesi diselenggarakan di bidang prasarana transportasi, dalam lingkup jalan, jembatan, terowongan jalan, landasan terbang dan jalan rel, untuk mendukung pengakuan atas kompetensi anggota disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan bidang usaha di tingkat nasional dan internasional. (2) Selain usaha-usaha yang diuraikan dalam Anggaran Dasar HPJI, kegiatan usaha dapat pula mencakup :
keikutsertaan pada simposium, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya yang diadakan oleh himpunan lain, baik di dalam negeri mau-pun di luar negeri; dan kunjungan serta kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan prasarana transportasi BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota Biasa
Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang aktif di bidang pengembangan prasarana transportasi baik yang berkualifikasi profesional maupun yang berkualifikasi terampil.
Pasal 3 Anggota Luar Biasa Anggota luar biasa ialah : 1. warga negara Indonesia dan asing yang berminat dalam masalah pengembangan dan atau pemanfaatan prasarana transportasi 2. lembaga/institut di dalam dan di luar negeri yang membina ilmu untuk pengem-bangan jalan dan atau pemanfaatan prasarana transportasi 3. badan dan perusahaan asing yang berminat dalam pengem-bangan dan atau pemanfaatan prasarana transportasi di Indonesia; dan 4. badan-badan hukum, perusahaan-perusahaan dan organisasi di Indonesia dengan kegiatan yang menyangkut masalah pengem-bangan dan atau pemanfaatan prasarana transportasi Pasal 4 Anggota Kehormatan (1) Anggota kehormatan adalah perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memiliki perhatian secara konsisten dan memiliki reputasi dalam usaha pembinaan profesi/keahlian dan/atau pengembangan ilmu di bidang prasarana transportasi; (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota kehormatan adalah : a. anggota biasa atau anggota luar biasa perorangan yang memenuhi syarat-syarat :
sangat berjasa terhadap perkembangan organisasi HPJI dan/atau usaha pencapaian tujuan HPJI telah menjadi anggota HPJI sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara berturut-turut tidak pernah tercela karena melakukan pelanggaran ke-tentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan peraturan-peraturan HPJI yang berlaku; mempunyai kepribadian serta reputasi yang baik di dalam masyarakat luas; dan bersedia untuk di-angkat sebagai anggota kehormatan.
b. bukan anggota yang memenuhi syarat-syarat :
mempunyai perhatian yang sangat besar dan telah berjasa terhadap usaha dan perkembangan HPJI mempunyai kepribadian serta reputasi yang baik di dalam masyarakat luas bersedia untuk di-angkat sebagai anggota kehormatan.
Pasal 5 Anggota Mahasiswa Anggota mahasiswa adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif strata satu dan atau diploma di bidang ilmu prasarana transportasi. Pasal 6 Hak Anggota (1) Setiap anggota berhak :
menghadiri konferensi, lokakarya, simposium, seminar dan pertemuan yang diadakan oleh HPJI; dan memperoleh terbitan dan edaran yang dikeluarkan HPJI.
(2) Setiap anggota berhak untuk mewakili HPJI dalam konferensi, lokakarya, simposium, seminar dan pertemuan yang diadakan himpunan lain baik di dalam maupun di luar negeri atas dasar keputusan DPP/DPD. (3) Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan berhak dipilih sebagai anggota DPP dalam Rapat Umum Nasional dan berhak memilih dan dipilih sebagai anggota DPD dalam Rapat Umum Daerah; dikecualikan bagi anggota kehormatan warga Negara asing tidak mempunyai hak dipilih menjadi Ketua Umum DPP/Ketua DPD (4) Setiap anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota lain sesuai dengan status keanggotaannya. (5) Setiap anggota berhak memperoleh kartu anggota sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Setiap anggota biasa yang memiliki sertifikat berhak untuk mengajukan permohonan penambahan klasifikasi dan peningkatan kualifikasi di bidang jalan, jembatan, terowongan jalan, landasan terbang dan jalan rel Pasal 7 Kewajiban Anggota (1) a. Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota mahasiswa berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran. b. Anggota kehormatan dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran. (2) Setiap anggota berkewajiban menjaga kelangsungan hidup organisasi dan mendukung pencapaian tujuan HPJI, antara lain dengan mengupayakan untuk :
menghadiri Rapat Umum Daerah; menghadiri konferensi, lokakarya, simposium, seminar, dan pertemuan yang diadakan oleh HPJI; membuat kertas kerja dan karya ilmiah tentang pengembangan jalan yang dapat diterbitkan oleh HPJI; memberikan kontribusi yang konstruktif untuk HPJI. Pasal 8 Prosedur Penerimaan Anggota
(1) Permintaan untuk menjadi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota mahasiswa, adalah sebagai berikut : 1. Calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran yang dise-diakan untuk maksud itu dan diajukan kepada DPD. 2. Calon anggota harus mendapat rekomendasi dari minimum 2 (dua) orang anggota biasa/anggota kehormatan 3. Khusus untuk menjadi anggota luar biasa, diperlukan pula per-nyataan bahwa calon menaruh minat dalam pengembangan prasarana transportasi 4. Khusus untuk anggota mahasiswa dipersyaratkan mendapat rekomendasi dan atau surat keterangan dari institusi perguruan tinggi tentang status sebagai mahasiswa resmi dan terdaftar. 5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah formulir pendaf-taran diterima, DPD harus sudah menetapkan dapat diterima atau tidaknya calon anggota tersebut. 6. Dalam hal calon anggota dapat diterima, maka keputusan DPD tersebut harus disahkan oleh DPP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan DPD diterima oleh DPP. 7. DPP/DPD dapat menolak permintaan untuk menjadi anggota, jika calon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal (2) dan Pasal (3) ART. (2)
Keputusan pengesahan penerimaan anggota tersebut sudah harus disampaikan oleh DPD kepada yang bersangkutan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengesahan. Keanggotaan mulai berlaku sejak tanggal dipenuhinya kewa-jiban pembayaran uang pangkal dan uang iuran tahun per-tama.
3) Setiap anggota perorangan berkewajiban melaporkan perubahan alamat kepada DPD setempat dan DPD propinsi yang bersangkutan jika alamat baru berada di propinsi lain. 4) Setiap anggota perusahaan berkewajiban melaporkan perubahan data organisasi kepada DPD setempat. Pasal 9 Prosedur Pengangkatan Anggota Kehormatan
Pengangkatan anggota kehormatan dilakukan oleh DPP setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Daerah atau Rapat Umum Nasional. Usul pengangkatan anggota kehormatan dilakukan oleh DPP dan/atau DPD di tempat kedudukan anggota/bukan anggota yang bersangkutan. Usul pengangkatan tersebut dalam ayat b di atas harus dilengkapai dengan alas an-alasan yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4 ART Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan
1) Keanggotaan berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban mem-bayar uang iuran selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut. 2) Anggota yang hendak berhenti dari HPJI atas permintaan sendiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada DPD sebulan sebelumnya. 3) Keanggotaan mahasiswa berakhir pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya, atau karena status kemahasiswaanya berakhir oleh sebab lainnya. 4) Dalam hal anggota mahasiswa berakhir karena telah menyelesaikan studinya, yang bersangkutan berhak untuk menjadi anggota biasa dengan mengajukan permohonan kembali. Perubahan keanggotaan tersebut tidak mewajibkan yang bersangkutan untuk membayar uang pangkal. BAB III PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 11 Tanda Penghargaan (1) Penghargaan berbentuk Anugerah HPJI dapat diberikan kepada perorangan yang memiliki prestasi luar biasa di bidang prasarana transportasi. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai pemberian Anugerah HPJI ini beserta calon penerimanya, disusun oleh DPP, diajukan dalam Rapat Umum Nasional untuk mendapatkan pertimbangan, persetujuan dan pengesahan. (2) Penghargaan berbentuk pengangkatan sebagai anggota kehormatan diberikan kepada perorangan yang memnuhi syarat seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 4 dan pasal 9 (3) Penghargaan HPJI dapat diberikan kepada perorangan atau institusi atau badan usaha yang telah berhasil menyelenggarakan program HPJI dengan memuaskan. Penetapan penerima penghargaan ditetapkan secara musyawarah berdasarkan pencapaian program kerja yang dilaksanakan baik ditingkat DPD maupun DPP, dan disahkan oleh DPP.
Pasal 12 Sanksi Organisasi (1) Apabila anggota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur Pasal 10 Anggaran Dasar dan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga dapat dikenakan sanksi organisasi berupa :
teguran tertulis maksimum 3 (tiga) kali; pembekuan status keanggotaan; pemberhentian status keanggotaan; atau pencabutan Sertifikat Profesi.
(2) Sebelum menetapkan sanksi organisasi, Majelis Kehormatan HPJI harus mendengar terlebih dahulu pembelaan dari anggota yang dimaksud dan keterangan dari pihak-pihak lain. (3) Keputusan sanksi organisasi tentang pelanggaran Kode Etik dilaksanakan oleh DPP setelah ditetapkan oleh Majelis Kehormatan HPJI. BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 13 Pengiriman Undangan Rapat Umum Nasional (1) Undangan untuk Rapat Umum Nasional harus disampaikan kepada utusan daerah peserta penuh melalui DPD secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat diselenggara-kan dan harus memuat keterangan tentang waktu, tempat dan acara rapat. (2) Dalam keadaan mendesak, DPP dapat mengirimkan undangan se-lambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Utusan daerah yang berhalangan hadir pada Rapat Umum Nasional dapat memberikan kuasa hak suaranya secara tertulis kepada utusan lain dari daerah yang sama. Pasal 14 Pengiriman Undangan Rapat Umum Daerah (1) Undangan untuk Rapat Umum Daerah harus disampaikan kepada anggota biasa secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat diselenggarakan dan harus memuat keterangan tentang waktu, tempat dan acara rapat. (2) Dalam keadaan mendesak, DPD dapat mengirimkan undangan se-lambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Anggota yang berhalangan hadir pada Rapat Umum Daerah dapat memberikan kuasa hak suaranya secara tertulis kepada anggota lainnya yang bukan anggota DPD. Pasal 15 Rapat Kerja (1) Rapat Kerja Nasional berfungsi memberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada DPP serta merupakan forum komuni-kasi antara DPP dan DPD. (2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh ketua umum DPP, para ketua DPD serta para anggota DPP dan peserta peninjau lain yang di-tetapkan oleh DPP. (3) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan. (4) Rapat Kerja Nasional memberikan rekomendasi kepada DPP tentang : langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan dengan pelaksanaan Garis Besar Kebijakan dan Program HPJI; dan masalah-masalah lain yang dipandang perlu. (5) Rapat Kerja Nasional adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah DPD. (6) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh ketua DPD, para anggota DPD, para anggota HPJI di daerah yang bersangkutan dan undangan yang ditetapkan oleh DPD. (7) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan untuk :
membahas perkembangan organisasi di tingkat daerah; menyusun usulan dan saran mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan organisasi guna diajukan kepada DPP.
(8) Rapat Kerja Daerah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (se-tengah) jumlah anggota biasa di daerah tersebut. Pasal 16 Hak dan Kewenangan Pengurus (1) Ketua Umum/Sekretaris Umum DPP atau Ketua/Sekretaris DPD secara bersama-sama berhak untuk mewakili dan mengikat HPJI baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berwewenang melakukan segala perbuatan pemilikan dan se-gala perbuatan pengurusan untuk dan atas nama HPJI. (2) Hak-hak yang dimaksud dalam ayat (1) dibatasi oleh tindakan-tindakan yang memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari rapat DPP/ DPD yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :
Mendapatkan atau melepaskan barang yang tak bergerak dan atau hak-hak atas tanah dan bangunan-bangunan. Meminjamkan uang atas nama HPJI senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih. Menggadaikan atau rnempertanggungkan dengan cara lain ke-kayaan HPJI. Mengikat HPJI sebagai penjamin (borg atau avalis). Mendirikan/ikut mengambil bagian dan/atau menyelenggara-kan perusahaan atau badan hukum lain. Pasal 17 Tata Kerja Kepengurusan
Tata kerja kepengurusan ditetapkan oleh DPP/DPD, berisikan : 1. Uraian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Dewan Pengurus. 2. Baku kinerja setiap anggota Dewan Pengurus. 3. Sanksi bagi anggota Dewan Pengurus yang tidak dapat memenuhi baku kinerja dan prosedur pengenaan sanksi. Pasal 18 Kewajiban Penyusunan Anggaran Tahunan Pendapatan dan Belanja (1) DPP dan DPD berkewajiban menyusun Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Tahunan HPJI selama masa bakti. (2) Anggaran tahun pertama harus sudah selesai selambat-lambat-nya 6 (enam) bulan terhitung tanggal ditetapkannya DPP/DPD. Pasal 19 Rapat dan Pimpinan Rapat Dewan Pengurus (1) Rapat-rapat DPP maupun DPD membicarakan segala sesuatu yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung-jawab DPP/DPD. (2) Rapat DPP dipimpin oleh Ketua Umum dan apabila Ketua Umum berhalangan hadir rapat dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk dari antara Ketua. (3) Rapat DPP adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota DPP. (4) Rapat DPD dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk dari antara pengurus DPD yang hadir. (5) Rapat DPD adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota DPD Pasal 20
Berakhirnya Keanggotaan DPP dan DPD (1) Keanggotaan DPP dan DPD berakhir oleh karena :
berhenti sebagai anggota HPJI; atas permintaan sendiri; meninggal dunia; diberhentikan dengan hormat; diberhentikan tidak dengan hormat; atau berakhirnya masa bakti DPP/DPD yang bersangkutan.
(2) Seorang anggota DPP/DPD dapat dibebaskan sementara dari tugasnya oleh rapat DPP/DPD, disebabkan karena :
berhalangan karena sakit atau karena tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya; atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau tindakan--tindakan lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawab-kan.
(3) Pembebasan tugas yang disebabkan hal-hal sebagai ter-sebut ayat (2) huruf b. berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 21 Penggantian Anggota Dewan Pengurus (1) Penggantian anggota pengurus DPP/DPD yang berakhir karena sebagai-mana tersebut dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 huruf a, b, c, d dan e dilaksanakan melalui rapat DPP/DPD. (2) Penggantian anggota DPP/DPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak perlu disahkan melalui Rapat Umum Nasio-nal/Daerah. Pasal 22 Kuorum Rapat Perangkat Organisasi (1) Bilamana rapat perangkat organisasi tidak memenuhi kuorum sebagai-mana diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat (8) dan Pasal 15 Ayat (8) dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 Ayat (5) dan (8) serta Pasal 19 Ayat (3) dan (5), maka rapat tersebut ditunda setiap 20 (dua puluh) menit dengan waktu penundaan paling lama 60 (enam puluh) menit. (2) Sesudah penundaan 60 menit kuorum belum juga tercapai, maka rapat dapat terus diselenggarakan dan segala ketetapan yang diambil adalah sah. Pasal 23 Keputusan Rapat Perangkat Organisasi
Keputusan rapat perangkat organisasi diambil : 1. Dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila kata sepakat sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil atas dasar jumlah suara terbanyak di antara peserta rapat yang hadir dan memiliki hak suara dalam rapat tersebut. BAB V PERBENDAHARAAN Pasal 24 Usaha Pengumpulan Dana Untuk maksud tertentu DPP/DPD dapat mengadakan usaha--usaha untuk pengumpulan dana yang sah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan HPJI. BAB VI PERATURAN TAMBAHAN Pasal 25 Peraturan DPP/DPD (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dalam peraturan--peraturan DPP/DPD. (2) Peraturan-peraturan tersebut Ayat (1) tidak boleh ber-tentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 26 Syarat Perubahan (1) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah di dalam , dan sudah harus diacarakan dalam Rapat Umum Nasional, atau dalam apat Umum Nasional Istimewa yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut. (2) Rancangan usul perubahan ditetapkan dalam rapat DPP atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah DPD.
(3) Keputusan diambil melalui permufakatan atau jika sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah hak suara peserta penuh yang hadir dalam Rapat Umum Nasional menyetujui usul perubahan Anggaran Rumah Tangga tersebut pada waktu pemungutan suara yang dilakukan khusus untuk itu. BAB VIII PENUTUP Pasal 27 Aturan Peralihan (1) Penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Rumah Tangga harus diselesaikan oleh DPP dan DPD selambat-lambatnya 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Rumah Tangga HPJI. (2) Pengurus DPP dibentuk serta merta setelah perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan. (3) Pengurus DPD harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui Rapat Umum Daerah Istimewa dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Ayat (1). Anggaran Rumah Tangga HPJI disahkan untuk pertama kali dalam Rapat Umum Anggota HPJI ke-1 di Jakarta tanggal 23 Juli 1979 dan perubahan-perubahannya dilakukan : Pertama dalam Rapat Umum Anggota ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1990. Kedua dalam Rapat Umum Anggota ke-8 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997. Ketiga dalam Rapat Umum Anggota ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1998. Keempat dalam Rapat Umum Nasional Istimewa ke-1 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2000 Kelima dalam Rapat Umum Nasional Istimewa ke-2 yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 17 Juli 2002. Keenam dalam Rapat Umum Nasioanl ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 dan 9 Oktober 2003.
