ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA (ADART) HIMPUNAN PERAWAT PENCEGAH DAN PENGENDALI INFEKSI INDONESIA (HIPPII)
Tahun 2016
1
2
3
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PERAWAT PENCEGAH DAN PENGENDALI INFEKSI INDONESIA
MUKADIMAH
Kami komunitas keperawatan Indonesia yang bergerak di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi meyakini bahwa kami memerlukan suatu wadah bagi perjuangan profesi dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia melalui penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi sehingga tercapai pelayanan kesehatan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Atas Karunia Tuhan Yang Maha Esa dan didorong niat luhur serta upaya yang telah kami tempuh, maka sampailah kami pada cita-cita terbentuknya suatu wadah bagi berhimpunnya perawat yang bergerak dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di Indonesia. Wadah dimaksud adalah Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi Indonesia (HIPPII).
Bahwa HIPPII sesuai dengan kehendak Undang-Undang RI no 38 tahun 2014 tentang keperawatan,
dibentuk
untuk
dapat
melindungi,
mengayomi,
membina
dan
mengembangkan komunitas keperawatan yang bergerak dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di Indonesia, sebagai sarana yang kuat bagi komunitas perawat pencegah dan pengendali infeksi dan mampu mewujudkan pelayanan profesional bagi kepentingan masyarakat dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan komunitas keperawatan Indonesia.
Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah pedoman organisasi HIPPII dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi Indonesia.
4
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PERAWAT PENCEGAH DAN PENGENDALI INFEKSI INDONESIA ( HIPPII)
BAB I IDENTITAS ORGANISASI Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini bernama “Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi Indonesia” disingkat
HIPPII, atau dalam bahasa inggris dengan sebutan Indonesian
Infection Prevention And Control Nurse Association (INPACNA)
Pasal 2 Bentuk Organisasi Organisasi HIPPII berbentuk kesatuan dimana Kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Kongres Nasional (KONAS).
Pasal 3 Waktu Pendirian HIPPII dibentuk pada tanggal 30 Januari 2006 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 4 Kedudukan HIPPII berkedudukan di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dengan pengurus Pusat berada di Ibukota Negara.
Pasal 5 Lambang HIPPII Lambang organisasi adalah tulisan HIPPII berada pada telapak tangan terbuka dan gambar air mengalir diatasnya. Logo ini bermakna kebersihan tangan adalah pilar utama dari pencegahan dan pengendalian infeksi.
5
BAB II SIFAT, AZAS DAN FUNGSI Pasal 6 Sifat HIPPII adalah Organisasi Profesi Perawat yang bergerak khusus dalam pencegahan dan pengendalian infeksi dan bersifat kolektif kolegial.
Pasal 7 Azas HIPPII berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan kode etik Keperawatan serta dalam kebijakan umum keperawatan Indonesia tunduk dan patuh terhadap keputusan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Pasal 8 Fungsi HIPPII berfungsi sebagai : 1) Pemersatu dalam pelayanan, pendidikan, penelitian dibidang pencegahan dan pengendalian infeksi di Indonesia. 2) Pengembangan dan pengawasan dibidang pencegahan dan pengendalian infeksi di Indonesia. BAB III MAKSUD dan TUJUAN ORGANISASI Pasal 8 Maksud Menjadikan HIPPII sebagai wadah yang kuat untuk menyuarakan dan menerapkan pentingnya pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pemberian pelayanan kesehatan serta mampu mengembangkan profesionalisme anggota. Pasal 9 Tujuan 1) Mempersatukan dan memberdayakan perawat pencegah dan pengendali infeksi dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia. 2) Meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi perawat pencegah dan pengendali infeksi.
6
BAB IV KEGIATAN Pasal 10 (1)
Membina dan memantapkan persatuan dan kesatuan yang kokoh antar perawat pencegah dan pengendali infeksi khususnya dan antar perawat umumnya.
(2)
Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang pencegahan dan pengendalian infeksi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
(3)
Mengembangkan
dan
mengawasi
kegiatan
dibidang
pencegahan
dan
pengendalian infeksi di Indonesia. (4)
Memperjuangkan peningkatan jenjang karir dan prestasi kerja bagi tenaga perawat pencegah dan pengendali infeksi.
(5)
Melaksanakan kerjasama dengan organisasi lain, lembaga dan institusi lain baik didalam maupun di luar negeri melalui PPNI
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11
Anggota HIPPII terdiri dari : 1) Anggota biasa 2) Anggota luar biasa
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Struktur Organisasi Struktur Organisasi terdiri dari : 1) Pengurus 2) Dewan Pertimbangan
7
Pasal 12 Pengurus Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a merupakan badan eksekutif dan terdiri dari : 1) Pengurus tingkat Nasional disebut Pengurus Pusat disingkat PP 2) Pengurus di tingkat Provinsi disebut Pengurus Cabang disingkat PC
Pasal 13 Komposisi Kepengurusan (1) Komposisi Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno (2) Kepengurusan bersifat kolektif kolegial
Pasal 14 Masa kepengurusan (1)
Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
(2)
Ketua Umum dan Ketua Cabang tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut.
Pasal 15 Dewan Pertimbangan (1)
Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus sesuai dengan tingkatannya
(2)
(3)
Dewan Pertimbangan terdiri dari dari : a.
Dewan Pertimbangan Pusat
b.
Dewan Pertimbangan Cabang
Dewan Pertimbangan dibentuk melalui keputusan Kongres Nasional (KONAS) dan Kongres Cabang (Koncab)
8
BAB VI KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 17 Kekayaan organisasi dapat berasal dari sumber: 1) Uang Pangkal 2) Uang Iuran 3) Hibah dan Sumbangan 4) Usaha-usaha lain yang syah dan tidak mengikat
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 18 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui Kongres Nasional ( KONAS)
BAB VIII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 19 Pembubaran Organisasi 1) Organisasi hanya dapat dibubarkan melalui Kongres Nasional (KONAS) 2) KONAS yang membahas pembubaran organisasi dianggap sah apabila dihadiri minimal 50 % di tambah 1 dari jumlah Cabang. 3) Apabila organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dihibahkan kepada lembaga sosial melalui PPNI
BAB IX PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Peralihan Semua Pengurus Cabang paling lambat bulan September 2017 harus sudah melaksanakan Kongres Cabang (Koncab) untuk menyesuaikan masa kepengurusan dengan AD/ART ini.
9
Pasal 21 Penutup 1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2)
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Di tettapka di
: Bandung
Tanggal
: 24 September 2016
10
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PERAWAT PENCEGAH DAN PENGENDALI INFEKSI INDONESIA
BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum 1) Yang dimaksud dengan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi adalah Perawat yang bekerja di lingkup fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memiliki kriteria dan kompetensi khusus di bidang Pencegahan dan pengendalian Infeksi (sertifikat IPCN) (saran di hillangkan aja) dan atau Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Institusi dengan memegang teguh kode etik keperawatan serta mampu bekerja dan berupaya melakukan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 2) Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi Indonesia (HIPPII) adalah organisasi profesi yang menghimpun perawat yang bekerja di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi dan telah memiliki sertifikat PPI dan sertifikat IPCN 3) HIPPII merupakan bagian tak terpisahkan dari badan kelengkapan organisasi PPNI. BAB II IDENTITAS ORGANISASI Pasal 2 Lambang Organisasi
Lambang HIPPII memliki arti : 1) Tulisan Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi Indonesia berbentuk bulat berwarna merah terang bermakna berani menegakkan kebenaran dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
11
2) Telapak
tangan
terbuka
berwarna
coklat
muda
bermakna
bebas
dari
mikroorganisme. 3) Air mengalir berwarna biru muda bermakna kejujuran, ketulusan dan kejernihan hati.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 4 Syarat-syarat anggota dan pengurus 1) Syarat anggota biasa : a) Warga Negara Indonesia. b) Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana keperawatan atau Minimal D-III Keperawatan pengalaman kerja lebih dari 5 lima tahun atau sarjana kesehatan lainya dengan pendidikan Dasar Perawat c) Anggota PPNI dan memiliki NIRA Nasional d) Memiliki sertifikat minimal PPI Dasar baik dalam maupun di luar negeri. e) Memiliki minat dan komitmen f)
Menyatakan diri bersedia menjadi anggota HIPPII dengan mengisi formulir kesediaan.
2) Syarat Anggota Luar Biasa : a) Perawat Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia dan berkecimpung di bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan memiliki sertifikat PPI Dasar baik dalam maupun luar negeri. b) Menyatakan diri bersedia menjadi anggota HIPPII dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.
3) Syarat Pengurus : a) Bertaqwa kepada Tuhan YME b) Pendidikan minimal sarjana (keperawatan atau kesehatan lainnya) dengan pendidikan dasar keperawatan c) Anggota PPNI dan memiliki NIRA Nasional d) Berpengalaman sebagai IPCN Purnawaktu maupun paruh waktu, baik aktif maupun non aktif
12
e) Berpengalaman sebagai IPCLN di Rumah Sakit f)
Wawasan luas tentang pengendalian infeksi dan mempunyai komitmen terhadap organisasi dan profesi IPCN
g) Mempunyai sertifikat minimal PPI Dasar h) Menyatakan diri bersedia menjadi anggota HIPPII dengan mengisis dan menandatangani formulir kesediaan Pasal 5 Tata cara penerimaan anggota 1) Mendaftarkan diri dengan mengisi blangko permohonan sebagai anggota untuk menjadi anggota HIPPII melalui Sekretariat Pengurus Cabang. 2) Pengurus Cabang mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk diterbitkan Nomor Induk Register Anggota (NIRA) dan kartu anggota sesuai jenis keanggotaaan bagi anggota yang telah diterima . 3) Mengisi dan menandatangani: formulir pendaftaran anggota, formulir kesediaan mengikuti kegiatan HIPPII dan formulir kesediaan mentaati AD/ART HIPPII serta formulir kesediaan mentaati Kode Etik Perawat Indonesia 4) Pengurus Cabang dapat menerima calon anggota tersebut apabila telah memenuhi persyaratan yang telah di syaratkan
Pasal 6 Kewajiban Anggota 1) Anggota Biasa a) Mengikuti peraturan-peraturan di HIPPII b) Mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) Organisasi HIPPII c) Mentaati dan melaksanakan keputusan organisasi d) Menjungjung tinggi nama baik organisasi e) Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi f)
Menyampaikan usul –usul dan saran-saran untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam program kerja organisasi untuk kemajuan HIPPII
g) Menjaga kerukunan dalam organisasi secara konsekwen dan konsisten pada hal-hal yang bersifat positif
13
h) Membayar uang pangkal menjadi anggota organisasi sebesar Rp. 25.000 i)
Membayar iuran bulanan sebesar Rp. 5.000
2) Anggota Luar Biasa Mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa
Pasal 7 Hak Anggota (1) Anggota biasa berhak untuk mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus HIPPII, (2) Mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi. (3) Anggota Luar Biasa berhak untuk mengajukan pendapat usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus HIPPII, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, tetapi tidak berhak dipilih menjadi pengurus. (4) Setiap
anggota
berhak
mendapatkan
kesempatan
menambah
atau
mengembangkan ilmu dan keterampilan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan dalam bidang keilmuan keperawatan yang diselenggarakan organisasi sesuai program dan kemampuan organisasi serta memenuhi persyaratan (5) Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi, apabila memenuhi: a) Ketentuan organisasi b) AD/ART c) Kode Etik Keperawatan Indonesia d) Standar Kompetensi e) Standar Praktik f)
Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8 Pemberhentian Anggota Anggota diberhentikan/ hilang keanggotaannya apabila: 1) Meninggal dunia
14
2) Permintaan sendiri secara tertulis, setelah melakukan konsultasi dengan Pengurus Cabang Bidang Organisasi dan di teruskan ke Pengurus Pusat 3) Diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Cabang Pasal 9 Tata Cara Pemberhentian Anggota
(1) Pemberhentian
atas
permintaan
sendiri
hanya
dapat
dilakukan
dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang dimana ia terdaftar, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengurus Cabang yang membidangi bidang organisaasi dengan berkoordinasi dengan pengurus pusat dan diajukan sekurangkurangnya satu bulan sebelumnya. (2) Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang setelah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Pengurus Pusat (3) Paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara Pengurus Cabang dapat merehabilitasi kembali dan atau mengusulkan pemberhentian tetap kepada Pengurus Pusat, apabila tidak menunjukkan perubahan kearah perbaikan. (4) Dalam kondisi luar biasa yang mengancam organisasi, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung, kemudain memberitahukan kepada Pengurus Cabang
Pasal 10 Pembelaan
(1) Anggota yang diberhentikan sementera dapat membela diri di hadapan rapat pleno Pengurus Cabang (2) Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian tetap dapat mengajukan pembelaannya pada Kongres Wilayah dan atau dalam Konas (3) Keputusan Kongres Wilayah dan atau Keputusan Konas dapat membatalkan dan atau memperkuat tindakan pemberhentian tetap tersebut dengan ketentuan bahwa
15
keputusan tersebut memenuhi quorum yakni didukung sekurang-kurangnya 50% di tambah satu dari jumlah utusan yang hadir Kongres Wilayah dan atau Konas. Pasal 11 Pengkaderan (1) Untuk kesinambungan upaya organisasi perlu dibina kader-kader kepemimpinan di HIPPII (2) Kader-kader yang akan dipromosikan telah disaring dengan kriteria: a. Memiliki prestasi, dedikasi dan loyal terhadap HIPPII b. Mempunyai bakat dan pengetahuan serta pengalaman dalam kepemimpinan organisasi keperawatan c. Telah melalui proses pendidikan dan atau pelatihan khusus untuk itu d. Tidak pernah melakukan tindakan yang tercela (3) Ketentuan terkait pengkaderan dapat diatur tersendiri dalam peraturan organisasi (PO) sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART HIPPII. Pasal 12 Sanksi (1) Bagi Anggota yang tidak melaksankan kewajiban organisasi dapat diberikan sanksi (2) Tata cara pemberian sanksi harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat (3) Jenis sanksi yang dapat diberikan berupa : a) Teguran lisan b) Teguran tertulis c) Penghentian sementara dari keanggotaan d) Penghentian permanen dari keanggotaan
Pasal 13 Kartu Anggota Kartu Anggota dan nomor induk anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dengan ditandatangai oleh Ketua Umum dan Sekretaris
16
BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 14 Kongres Nasional
(1) Status: a) Kongres Nasional selanjutnya disingkat KONAS merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat nasional. b) KONAS diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Pusat melalui badan khusus yang disebut Panitia KONAS, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat. c) Panitia Konas terdiri dari Steering Commity (SC) dan Organising Commity (OC) d) Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu KONAS Luar Biasa, atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) Cabang dan disetujui 50 % di tambah satu cabang dari jumlah Cabang yang ada. e) KONAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi
(2) Kewenangan a) Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib KONAS b) Memilih dan mengesahkan Pimpinan KONAS c) Menyempurnakan atau menetapkan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besa program kerja Organisasai dan pernyataan sikap. d) Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan hasil KONAS sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus Pusat sudah dinyatakan selesai oleh Konas, maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Pengurus Pusat mempunyai status anggota biasa. e) Memilih dan melantik Ketua Umum f)
Menunjuk Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur
g) Memilih Anggota Tim Formatur h) Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat
17
i)
Memberikan mandat kepada Ketua terpilih untuk menetapkan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat yang kemudian akan dilantik dan disyahkan oleh PPNI
j)
Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Pusat
k) Menetapkan tempat KONAS berikutnya.
(3) Pedoman Umum KONAS a) KONAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat melalui Panitia KONAS yang terdiri dari panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC) yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat. b) Tempat pelaksanaan KONAS ditetapkan pada KONAS sebelumnya. c) Panitia Pengarah (SC) bertugas menyelesaikan seluruh materi yang berkaitan dengan Konas dan Panitia Pelaksana (OC) KONAS bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan KONAS d) Peserta KONAS : 1) Utusan, terdiri dari a)
Utusan Pengurus Pusat 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Organisasi dan atau perwakilan pengurus lainnya.
b)
Utusan Pengurus Cabang 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan atau perwakilan bidang organisasi atau pengurus lainnya.
c) 2)
Utusan Dewan Pertimbangan Pusat 1 (satu) orang
Peninjau adalah Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, Pengurus Dewan Pertimbangan, diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri KONAS
e) KONAS sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah Cabang yang ada f)
Apabila Cabang yang hadir tidak mencapai 50% ditambah satu jumlah cabang yang ada maka konas wajib ditunda paling lambat 3 bulan, dan setelah itu KONAS dianggap sah dengan peserta KONAS yang hadir.
g) Selama masa penundaan Konas, Pengurus Pusat dilarang mengambil keputusan yang bersifat strategis dan wajib mensosialisasikan rencana Konas kepada seluruh Pengurus Cabang. h) Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau hanya mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja
18
i)
Sidang Paripurna KONAS dipimpin oleh Pimpinan KONAS yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang sekretaris. Kecuali sidang paripurna pengesahan Jadwal Acara, Tata Tertib Konas dan Pemilihan Pimpinan KONAS dipimpin oleh Steering Commity (SC)
j)
Tempat penyelenggaraan KONAS ditetapkan pada KONAS sebelumnya.
k) Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib KONAS. Pasal 15 Kongres Cabang (Koncab) (1) Status : a) Kongres Wilayah selanjutnya disingkat (koncab) merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Cabang. b) KONCAB diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Cabang melalui badan khusus yang disebut Panitia KONCAB, yang diangkat dan bertanggung kepada Pengurus Cabang c) Panitia KONCAB terdiri dari Steering Commity (SC) dan Organising Commity (OC) di tingkat cabang d) Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu Kongres Cabang (Koncab) Luar Biasa, atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota dan disetujui 50 % di tambah 1 dari jumlah Anggota di Cabang bersangkutan. e) KONCAB dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi dengan diketahui dan di koordinasikan dengan Pengurus Pusat
(2) Kewenangan a) Mengesahkan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib KONCAB b) Memilih dan mengesahkan Pimpinan KONCAB c) Menilai pertanggung jawaban Pengurus Cabang mengenai amanat yang diberikan
oleh
KONCAB
sebelumnya,
apabila
pertanggungjawaban
Pengurus Cabang sudah dinyatakan selesai dan disetujui oleh KONCAB, maka Pengurus Cabang dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Personel Pengurus Cabang mempunyai status anggota biasa.
19
d) Memilih Ketua Pengurus Cabang yang selanjutnya Ketua Pengurus Cabang dilantik oleh Ketua Umum dan atau Pengurus Pusat atas nama Ketua Umum dengan disaksikan oleh dan dihadiri oleh Ketua PPNI atau yang mewakili tingkat wilayah atau DPW e) Menunjuk Ketua Cabang terpilih sebagai Ketua Tim Formatur f)
Memilih Anggota Tim Formatur Cabang
g) Memberikan
mandat
kepada
Tim
formatur
untuk
menyusun
dan
mengusulkan personel Pengurus Cabang, Dewan Pertimbangan Cabang. Setelah terbentuk kepengurusan lengkap, secara otomatis Tim Formatur Cabang dianyatakan bubar h) Memberikan mandat kepada Ketua Pengurus Cabang terpilih untuk melantik Personel Pengurus Cabang dan Personel Dewan Pertimbangan Cabang. i)
Menetapkan garis-garis besar program kerja Pengurus Cabang (PC) yang di adob atau diturunkan dari garis-garis besar program kerja Pengurus Pusat (PP)
(3) Pedoman Umum Kongres Cabang (Koncab) a) KONCAB diselenggarakan oleh Pengurus Cabang melalui Pantia Pelaksana KONCAB yang diangkat oleh Pengurus Cabang. b) Tempat pelaksanaan KONCAB ditetapkan pada KONCAB sebelumnya c) Panitia Pengarah (SC) bertugas menyelesaikan seluruh materi yang berkaitan dengan KONCAB dan Panitia Pelaksana (OC) KONCAB bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan KONCAB d) Peserta KONCAB terdiri dari Pengurus Cabang dan anggota. i. Utusan: 1) Pengurus Cabang 2) Dewan Pertimbangan Cabang 3) Anggota cabang bersangkutan ii. Peninjau
adalah
Pengurus
Pusat,
Pengurus
Cabang,
Dewan
Pertimbangan Cabang, Anggota Cabang diluar utusan dan undangan yang berminat menghadiri KONCAB. e) KONCAB sah apabila dihadiri oleh 50 % ditambah satu jumlah anggota cabang
20
f)
Apabila KONCAB dihadiri kurang dari 50 % ditambah satu jumlah anggota Cabang bersangkutan, Kongres Wilayah wajib ditunda paling lambat 3 bulan dan setelah itu Kongres Wilayah dianggap sah dengan peserta Kongres Wilayah yang hadir.
g) Selama masa penundaan KONCAB, Pimpinan sementara dipegang oleh ketua SC cabang dan Pengurus Cabang dilarang mengambil keputusan yang bersifat strategis dan wajib mensosialisasikan rencana Kongres Wilayah kepada seluruh Anggota atau jika ada hal yang harus di putuskan dengan segera dan bersifat strategis maka pimpinan SC cabang dapat berkoordinasi dengan ketua umum pusat atau bidang organisasi pusat h) KONCAB dipimpin Pimpiinan Kongres Wilyah yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota seorang Sekretaris merangkap Anggota. kecuali sidang paripurna pengesahan Jadwal Acara, Tata Tertib dan pemilihan Pimpinan Kongres Wilayah dipimpin oleh Steering Committee cabang . i)
Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib Kongres Wilayah
Pasal 16 Rapat Kerja Nasional (1) Status: a) Rapat kerja nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja Pengurus Pusat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat, Perwakilan Dewan Pertimbangan Pusat dan Perwakilan Pengurus Cabang b) RAKERNAS
diadakan
sekurang-kurangnya
sekali
dalam
satu
periode
kepengurusan c) Dalam keadaan luar biasa Rakernas dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dan mendapat persetujuan sekurangkurangnya 50 % di tambah satu jumlah Cabang yang ada.
21
(2) Kewenangan : a) Menilai pelaksananan program kerja amanat KONAS, menyempurnakan dan memperbaiki untuk diaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya b) Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk keberlangsungan atau perkembangan organisasi c) Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada KONAS yang akan datang d) Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota HIPPII.
(3) Tata Tertib Rapat Kerja Nasional: a) RAKERNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dengan Panitia Pelaksana Pengurus Cabang dan Pengururs Pusat yang ditunjuk b) Panitia
Pelaksana
RAKERNAS
bertanggung
jawab
mengenai
teknis
penyelengaraan rapat kerja nasional c) RAKERNAS dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % di tambah 1 Pengurus pusat, 50 % di tambah 1 Perwakilan Pengurus Cabang dan perwakilan Dewan Pertimbangan Pusat d) RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Pusat e) Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan organisasi (PO), selama tidak bertentangan dengan AD/ART
Pasal 17 Rapat Kerja Cabang (1) Status: a) Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab adalah rapat kerja Pengurus Cabang yang dihadiri oleh utusan Pengurus Pusat, seluruh Pengurus Cabang bersangkutan dan Anggota Cabang bersangkutan. b) Rakercab
diadakan
sekurang-kurangnya
sekali
dalam
satu
periode
kepengurusan c) Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Cabang dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul Pengurus Cabang
dan atau atas usul sekurang-kurangnya 50 %
ditambah satu orang Anggota Cabang bersangkutan yang disetujui oleh Ketua pusat
22
Kewenangan: d) Menilai
pelaksananan
program
kerja
amanat
Kongres
Wilayah,
menyempurnakan dan memperbaiki untuk diaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya e) Membahas
isu-isu
yang
dianggap
penting
untuk
kelangsungan
atau
perkembangan organisasi f)
Membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada Kongres Wilayah yang akan dating
(2) Tata Tertib Rapat Kerja Cabang : a) Rakercab diselenggarkan oleh Pengurus Cabang dengan Panitia Pelaksana dari Pengurus Cabang dan Anggota. b) Panitia
Pelaksana
Rakercabl
bertanggung
jawab
mengenai
teknis
penyelengaraan Rakerda c) Rakercab dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu Pengurus Cabang, perwakilan Dewan Pertimbangan Cabang, dan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu Anggota Cabang bersangkutan. d) Rakercab dipimpin oleh Pengurus Cabang e) Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART
BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 18 Susuan Organisasi (1) Pengurus Pusat, disingkat PP adalah kepengurusan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan rentang kewenangan meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23
(2) Pengurus Cabang, disingkat PC adalah kepengurusan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dengan rentang kewenangan meliputi seluruh wilayah hukum dalam satu Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (3) Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing posisi dalam struktur pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi selama tidak bertentangan dengan AD/ART
Pasal 19 Pengurus Pusat (1) Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Bidang serta Anggota Departemen (4) Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Ketua Bidang 1) Ketua Bidang Organisasi 2) Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan 3) Ketua Bidang Pelayanan 4) Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 5) Ketua Bidang Kesejahteraan Anggota-anggota Departemen 1) Anggota Bidang Organisasi 2) Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan 3) Anggota Bidang Pelayanan 4) Anggota Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 5) Anggota Bidang Kesejahteraan
24
Pasal 20 Pengurus Cabang
(1) Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua Bidang serta Anggota Bidang (4) Komposisi Pengurus Cabang terdiri dari : Ketua Cabang Wakil Ketua Cabang Sekretaris Cabang Wakil Sekretaris Cabang Bendahara Cabang Wakil Bendahara Cabang Ketua – ketua Bidang: 1) Ketua Bidang Organisasi 2) Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan 3) Ketua Bidang Pelayanan 4) Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 5) Ketua Bidang Kesejahteraan
Anggota-anggota Bidang 1) Anggota Bidang Organisasi 2) Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan 3) Anggota Bidang Pelayanan 4) Anggota Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 5) Anggota Bidang Kesejahteraan
25
Pasal 21 Rangkap Jabatan (1) Pengurus HIPPII dilarang rangkap jabatan (2) Rangkap Jabatan seperti dimaksud ayat (1) adalah rangkap Jabatan dalam posisi Pengurus pada organisasi lain.
Pasal 22 Kewenangan Pengurus
(1) Pengurus Pusat berwenang : (a) Menentukan kebijakan organisasi di tingkat nasional berdasarkan AD/ART dan Rekomendasi Konas dan atau hasil Rapat Kerja Nasional (b) Menentukan dan mensyahkan kompetensi IPCN bersama dengan PPNI (c) Melalui pembahasan dalam Konas mengusulkan seseorang yang berjasa terhadap professi Keperawatan untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan PPNI (d) Bertindak untuk dan atas nama organisasi sebagai pelaksana kerjasama HIPPII dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri dengan diketahui dan atau rekomendasi oleh PPNI (e) Kebijakan seperti dimaksud pada ayat (a) di atas dinyatakan syah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (f) Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan (g) Mensahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang.
(2) Pengurus Cabang Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilyah kerjanya berdasarkan AD/ART, Rekomendasi Kongres Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Kebijakan Pengurus Pusat, Kongres Wilayah dan Rapat Kerja Daerah. Pasal 23 Kewajiban (1) Pengurus Pusat (a)
Menyampaikan pertanggungjawaban organisasi dalam Konas
(b)
Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART
26
(c)
Memberikan pengakuan kompetensi IPCN Indonesia bersama PPNI
(d)
Melaksanakan pembinaan organisasi kepada Pengurus Cabang
(2) Pengurus Cabang (a)
Menyampaikan pertanggung jawaban organisasi dalam Kongres Wilayah
(b)
Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART
(c)
Melaksanakan dan tunduk kepada keputusan yang telah diambil oleh Pengurus Pusat
Pasal 24 Pergantian Antar Waktu (1) Untuk menjaga keberlangsungan dan kekompakan jalannya roda organisasi dapat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap personel pengurus dalam kurun waktu periode kepengurusan (2) PAW dapat dilakukan atas dasar permintaan sendiri, berhalangan tetap atau diberhentikan dari kepengurusan (3) Seorang pengurus yang berniat berhenti atas permintaan sendiri harus mengajukan surat pengunduran diri (4) Seorang pengurus yang berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan terus menerus dapat dilakukan PAW (5) Pengurus yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 3 (tiga) kegiatan terus menerus dapat diberhentian dan dilakukan PAW setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali dan pemberhentiannya diputuskan dalam rapat pengurus pleno
BAB VI DEWAN PERTIMBANGAN
Pasal 25 Pembentukan
Dewan Pertimbangan Pusat dibentuk melalui keputusan Kongres Nasional dan Dewan Pertimbangan Wilayah dibentuk melalui Kongres Wilayah
27
Pasal 26 Kewenangan Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berwenang memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan, saran serta nasihat kepada Pengurus HIPPII sesuai dengan tingkat kepengurusan organisasi
Pasal 27 Susunan dan Komposisi Kepengurusan (1) Dewan Pertimbangan berada di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Cabang (2) Komposisi Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan dua orang Anggota. Pasal 28 Tugas Pokok Memberikan pertimbangan, arahan, nasehat, saran dan petunjuk kepada Pengurus HIPPII baik Di tingkat pusat mauun cabang dalam lingkup tingkat kepengurusan yang bersangkutan baik diminta maupun tidak diminta demi kemajuan dan pengembangan organisasi dan profesi Keperawatan.
BAB VII KEKAYAAN
Pasal 29
(1) Besarnya uang pangkal dan uang iuran keanggotaan ditetapkan oleh Konas (2) Iuran anggota sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)/orang/bulan (3) Besaran uang pangkal bagi anggota baru adalah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) (4) Pengalokasian uang pangkal dan iuran bulanan anggota ditetapkan sebagai berikut: a. Pengurus Pusat sebesar 20% b. Pengurus Cabang sebesar 80% (5) Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lain yang mengatasnamakan HIPPII sebagai berikut :
28
a. Pelaksana usaha yang bersangkutan 75% b. Fee organisasi sebanyak 25% dengan rincian: i. Pengurus Cabang
:15%
ii. Pengurus Pusat
:10%
Jika kegiatan tersebut dilakukan oleh organisasi lain, bukan oleh HIPPII Cabang
Jika
kegiatan
tersebut
dilakukan
oleh
HIPPII
cabang
maka
pengaturanya adalah 75 % SHU untuk pelaksana/ HIPPII Cabang dan 25 % untuk pusat. (6) Pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi wajib didokumentasikan sesuai dengan system yang berlaku untuk organisasi nirlaba dan wajib dilaporkan tiap akhir kepengurusan (7) Pemasukan
dan
pengeluaran
keuangan
organisasi
wajib
dipertanggungjawabkan dalam Konas dan atau Kongres Wilayah
29
BAB VI ATURAN TAMBAHAN Pasal 27
(1) Setiap anggota HIPPII dianggap telah mengetahui isi dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HIPPII (2) Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HIPPII ini diputuskan oleh Pengurus Pusat setelah berkonsultasi dengan Pengurus Pusat PPNI yang dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Keputusan Akhir terhadap penyelsaian perselisihan penafsiran AD/ART HIPPII. (3) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PPNI ini diatur dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga
30
