ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 - 2020
ANGGARAN DASAR DEWAN PENDIDIKAN
1
BAB I NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Dewan Pendidikan disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN Dewan Pendidikan bertempat di Kabupaten Bojonegoro Alamat komplek SMT Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. BAB II AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN Pasal 3 AZAS Dewan Pendidikan berazaskan Pancasila Pasal 4 VISI Bekerja sama, melayani, dan meningkatkan mutu pendidikan yang beriman, serta terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam memberdayakan semua warga masyarakat untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah sebagai perwujudan Program wajib belajar 12 tahun Kabupaten Bojonegoro. Pasal 5 MISI 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperolel pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga masyarakat. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pegalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
2
Pasal 6 TUJUAN Dewan Pendidikan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model), berbagai kewenangan
(power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang
difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah.
Adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat pendidikan adalah sebagai berikut.
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Menciptakan
suasana
dan
kondisi
transparan,
akuntabel,
dan
demokratis
dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Pasal 7 FUNGSI Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu. b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan; 2) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
3
Pasal 8 PERANAN Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut. a. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat. BAB III KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 9 KEANGGOTAAN Keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten berjumlah 11 Anggota terdiri atas unsur masyarakat dan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut: a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan. b. Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll). c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah. d. Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. e. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah,pesantren). f. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi,dan lain-lain). g. Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain). h. Perwakilan dari Dewan Pendidikan yang disepakati. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART. Pasal 10 KEPENGURUSAN 1. Pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara. 4
2. Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua dewan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART. 3. Masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang satu periode.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
1.Anggota Dewan Pendidikan mempunyai hak : a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan b. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan c. Hak untuk mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan Dewan Pendidikan. 2. Anggota berkewajiban untuk : a. Mentaati semua ketentuan AD/ART b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Dewan Pendidikan 3. Hak dan Kewajiban Pengurus a. Pengurus Dewan Pendidikan terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART. b. Pengurus Dewan Pendidikan menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di daerah. c. Apabila pengurus Dewan Pendidikan terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru. d. Pembiayaan kegiatan operasional Dewan Pendidikan ditetapkan melalui musyawarah anggota. e. Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Dewan Pendidikan dapat menyelenggarakan rapat yang jenis dan mekanismenya ditetapkan di dalam AD/ART.
BAB V KEUANGAN Pasal 12 SUMBER KEUANGAN Sumber keuangan dapat berasal dari : a. Pemerintah; 5
b. pemerintah daerah; c. masyarakat; d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau e. sumber lain yang sah. Pasal 13 PENGGUNAAN ANGGARAN Penggunaan Anggaran Dewan Pendidikan untuk: 1. Kegiatan – kegiatan yang didasarkan pada perencanaan atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kegiatan jangka menengah, rencana kerja tahunan, dengan memperhatikan pemenuhan standar pendidikan nasional. 2. Kebutuhan atau operasi yang muncul akibat adanya kebutuhan di luar dari anggaran yang telah ditetapkan bersama, pengalokasian dapat dilakukan setelah disepakati bersama dalam anggaran tahun berikutnya. 3. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Dewan Pendidikan. 4. Pengalokasikan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. BAB VI MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT Pasal 15 MEKANISME KERJA Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas Pasal 16 RAPAT-RAPAT Rapat-rapat terdiri dari : 1. Rapat Anggota 2. Rapat Kerja 3. Rapat Pleno 4. Rapat pengurus harian MEKANISME RAPAT Pasal 17 1. Pengurus Dewan Pendidikan melaksanakan rapat kerja pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. 2. Apabila dalam rapat pleno jumlah anggota yang hadir belum mencapai quorum, maka dapat di tangguhkan selama 2 (dua ) kali 30 (tiga puluh ) menit. 3. Apabila dalam tenggang waktu tersebut jumlah Anggota yang hadir belum juga memenuhi quorum, rapat di anggap syah dan dapat dilanjutkan. 4. Keputusan dinyatakan syah jika disetujui lebih dari 50 % anggota yang hadir. 6
BAB VII PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN DEWAN PENDIDIKAN Pasal 18 PERUBAHAN AD/ART 1.Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila cukup alasaan yang kuat serta disetujui oleh anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban usaha Dewan Pendidikan 2.Perubahan AD/ART Dewan Pendidikan dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang hadir. Pasal 19 PEMBUBARAN Pembubaran Dewan Pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 20 Apabila Dewan Pendidikan secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh asset Dewan Pendidikan dalam bentuk apapun diserahkan kepada Pemangku kepentingan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan. BAB VIII PENUTUP Pasal 21 1. Anggaran dasar Dewan Pendidikan berlaku sejak ditetapkan; 2. Dengan berlakunya AD ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya tidak berlaku. 3. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Pendidikan ditentukan oleh niat baik, kerja keras yang tulus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam AD akan diatur lebih lanjut dalam ART
Ditetapkan di : Bojonegoro Pada Tanggal : 26 Juni 2015 Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Dr. Hj. SRI MINARTI MPd
7
ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
BAB I PEMILIHAN DAN KOMPOSISI ANGGOTA DAN PENGURUS Pasal 1 SYARAT – SYARAT MENJADI ANGGOTA/PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Sehat jasmani dan rohani; 3. Memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan; 4. Menyatakan bersedia menjadi anggota Dewan Pendidikan secara tertulis; 5. Tidak cacat hukum. Pasal 2 PEMILIHAN ANGGOTA 1. Pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia yang dibentuk oleh Bupati 2. Panitia Seleksi berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan berjumlah gasal yang terdiri dari unsur pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat/tokoh agama, kalangan dunia usaha dan industri, pejabat pemerintah setempat, organisasi profesi tenaga kependidikan, dan unsur pengurus Dewan Pendidikan yang sudah ada; 3. Panitia persiapan mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat. 4.
Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
5. Panitia persiapan bertugas menyusun kriteria calon anggota, menyeleksi serta menyusun namanama anggota, mengumumkan calon-calon anggota. 6. Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati/walikota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan usulan dari: a. organisasi profesi pendidik; b. organisasi profesi lain; atau c. organisasi kemasyarakatan. 8. Bupati memilih dan menetapkan 11 anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh bupati. Pasal 3 PEMILIHAN PENGURUS 1. Pemilihan pengurus dilakukan dalam forum musyawarah anggota 2. Pemilihan pengurus ditentukan dengan suara terbanyak 3. Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan diatur dalam tata tertib tentang pemilihan pengurus.
8
Pasal 4 KOMPOSISI ANGGOTA PENGURUS 1. Pengurus terdiri atas pendiri, pengawas, seorang ketua, sekretaris, bendahara dan seorang wakil ketua, wakil sekertaris dan wakil bendahara bidang-bidang sesuai rancangan struktur yang disepakti 2. Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan 3. Pemilihan kepengurusan dilakukan dalam rapat forum musyawarah anggota yang dipimpin oleh salah satu anggota atas persetujuan anggota terpilih. Pasal 5 Ayat 1 STRUKTUR KEPENGURUSAN Struktur Kepengurusan Dewan Pendidikan Periode 2015 – 2020 adalah : Pendiri
: H. SUYOTO, M.Si. (Bupati Bojonegoro)
Pengawas
: Hj. MITROATIN, MM. (ketua DPRD Kab.Bojonegoro)
1. Ketua
: Dr. Hj. SRI MINARTI, M.Pd. I
2. Wakil ketua
: Drs. ICHWAN HADI ,M.Pd
3. Sekretaris I
: Drs. H. TEGUH SUPRIYADI, MM
4. Sekretaris II
: AKHMAD NUR SOLIKHIN, SHI
5. Bendahara I
: Dr. IMROATUL AZIZAH
6. Bendahara II : HELI SUPANGAT 7. Drs. ZEN DAHLAN, M.Pd 8. Drs. ALI MUJAHIDIN,M.Ag 9. NURUL HUDA, M.H.I 10. M JAUHARUL MA’ARIF, M.Pd.I 11. ANIS UMI KHOIROTUNNISA, M.Pd Ayat 2 MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS Keputusan pergantian pengurus dilakukan dalam rapat pleno anggota yang dihadiri sekurangkurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 % anggota hadir. Ayat 3 SEBAB – SEBAB PENGGANTIAN PENGURUS a. Berakhirnya masa bakti b. Meninggal dunia c. Mengundurkan diri d. Melanggar ketentuan organisasi BAB II RINCIAN TUGAS ANGGOTA DAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN Pasal 6 Tugas Anggota 1. Menyelenggarakan rapat rapat sesuai dengan program yang telah ditentukan; 2. Menyusun program kerja 9
3. Berperan serta dalam usaha peningkatan kesejahteraan sesuai dengan prinsip penerapan anggaran kinerja. 4. Mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik dalam bidang akademis maupun bidang non akademis, 5. Menghimpun dan mengelola saran, masukan, bahan pemikiran dan tenaga yang berasal dari masyarakat peduli pendidikan; 6. Mengidentifikasi permasalahan dan pemecahannya 7. Memberi motivasi dan penghargaan kepada guru dan kepada seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 8. Membangun kerjasama dengan pihak lain dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan; 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 10. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanan tugas dan program kerja kepada warga dan stakeholder; 11. Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan kepada Pemerintah Daerah
Pasal 7 Tugas Pengurus
A. KETUA 1. Bersama – sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana program kerja Dewan Pendidikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama rencana kegiatan jangka menengah dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah. 2. Mengesahkan rencana program kerja Dewan Pendidikan; 3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat – rapat; 4. Mengundang rapat – rapat harian Dewan Pendidikan; 5. Mengkomunikasikan hasil rapat Dewan Pendidikan kepada Pemerintah Daerah; 6. Menghadiri rapat dinas Dewan Pendidikan; 7. Menerima informasi sumber pembiayaan Dewan Pendidika; 8. Menklarifikasi informasi perbaikan kinerja Dewan Pendidika; 9. Menerbitkan surat edaran, himbauan dan atau bentuk lain kepada stakeholders 10. Mengesahkan segala keputusan Dewan Pendidikan dan/atau keputusan bersama dengan pihak lain; 11. Memberikan sanksi kepada anggota dan pengurus yang tidak dapat menunaikan tugas dengan baik; 12. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada kepala Publik 13. Mengevaluasi program kerja Dewan Pendidikan;
10
B. SEKRETARIS 1. Membuat agenda kerja bersama – sama ketua dan bidang yang ada; 2. Menyusun administrasi ( personil, sarana dan prasarana) serta hal yang
dipandang penting;
3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat – rapat dibantu oleh staf yang di tunjuk; 4. Membuat laporan – laporan kepada pihak yang berkepentingan; 5. Membuat notulen rapat – rapat; 6. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk.
C. BENDAHARA 1. Menerima , membukukan, menyimpan dana yang diperoleh setelah memperoleh pengesahan ketua Dewan Pendidikan 2. Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana atas
persetujuan ketua Dewan
Pendidikan 3. Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota Dewan Pendidikan dan
masyarakat atas
persetujuan ketua Dewan Pendidikan BAB III Masa Bakti Anggota dan Pengurus Pasal 8 Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan..
BAB IV KERJASAMA Pasal 9 1. Pengurus Dewan Pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam rangka upaya pencapaian tujuan kegiatan. 2. Dewan Pendidikan dapat menjalin hubungan kerja dengan pihak lain , seperti Dinas Pendidikan, organisasi profesi asosiasi dunia usaha dan industri dan kemasyarakatan nasional dan internasional dengan tetap harus memperhatikan dan mengedepankan ciri kemandirian demi menjaga kredibilitas Dewan Pendidikan BAB V Pertanggungjawaban Pasal 10
Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban public
11
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 1. Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar. 2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan di atur dan ditetapkan kemudian. 3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bojonegoro Pada Tanggal : 26 Juni 2015 Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
.
Dr. Hj. SRI MINARTI MPd
12
