ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PERIODE 2011 ~ 2016 1
ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PERIODE 2011 – 2016 MUKADIMAH Bahwa cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia adalah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa sebagai bagian masyarakat bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting, yaitu: Sebagai pelaku aktif kegiatan program pembangunan nasional, khususnya di sektor industri; Sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan barang berkualitas demi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja; Sebagai sumber penghasil devisa Negara dari kontribusi pajak penghasilan. Bahwa agar lebih optimal dalam menjalankan peran itulah pekerja memerlukan wadah organisasi Serikat Pekerja yang cerdas, tangguh, kuat dan berwibawa yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas dan demokratis dengan mengacu pada semangat Deklarasi Serikat Pekerja Metal Indonesia tanggal 6 Pebruari 1999 dan tekad membentuk model gerakan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Atas dasar pandangan dan pemikiran ke depan yang disertai rasa tanggungjawab yang tinggi sebagai pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor lapangan usaha sejenis dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut: BAB I BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN Pasal 1 BENTUK Organisasi ini berbentuk Gabungan Serikat Pekerja lapangan pekerjaan dan industri serta jasa sejenis yang merupakan Serikat Pekerja Anggota, disingkat SPA di tingkat nasional. Pasal 2 NAMA Organisasi ini bernama SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA, disingkat SPAMK FSPMI. Pasal 3 SIFAT Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat demokratis, representatip, independen, profesional, bebas dan bertanggungjawab. Pasal 4 AZAS Organisasi ini berazaskan Pancasila. Pasal 5 KEDUDUKAN Pusat Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
2
BAB II KEDAULATAN DAN AFILIASI Pasal 6 KEDAULATAN ORGANISASI Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi. Pasal 7 AFILIASI ORGANISASI Organisasi ini bergabung sebagai Serikat Pekerja Anggota dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 8 FUNGSI Organisasi ini berfungsi: a. Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada lapangan pekerjaan automotif, mesin dan komponen untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja. b. Sebagai pendorong dan penggerak anggota untuk ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional, khususnya sektor ekonomi dan sosial. c. Sebagai sarana perjuangan, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin. d. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pasal 9 TUJUAN Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 khususnya pengisian terhadap jiwa Pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja dalam sektor industri dan lapangan pekerjaan sejenis atau yang disamakan dengan itu serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional. Memantapkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja serta keluarga pada khususnya.
Pasal 10 USAHA 1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan kaum pekerja dalam Pembangunan Nasional untuk mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Memperjuangkan terwujudnya undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan hak dan kepentingan kaum pekerja. 3. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial.
3
4. Mengusahakan peningkatan kualitas anggota, terutama dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia pekerja sektor automotif, sehingga mempunyai wawasan luas, ahli dan terampil dalam bidang pekerjaan, bersikap profesional serta memiliki kemampuan berorganisasi. BAB IV BENDERA, LAMBANG, LAGU Pasal 11 BENDERA Di samping bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Panji Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, organisasi mempunyai Panji Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen dengan warna dasar merah bata serta lambang organisasi. Pasal 12 LAMBANG Lambang organisasi mewujudkan pencerminan dari: 1. Persatuan dan kesatuan kaum pekerja sektor industri automotif, mesin, komponen, dan usaha sejenis. 2. Partisipasi dan tanggungjawab dalam menunjang pembangunan nasional. 3. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 4. Mengupayakan kesejahteraan bagi segenap kaum pekerja dan rakyat Indonesia. Pasal 13 LAGU Organisasi mempunyai lagu hymne dan mars Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 14 ANGGOTA Yang dapat diterima menjadi anggota ialah semua pekerja warga Negara Indonesia yang bekerja dan/atau aktif pada sektor industri dan jasa lapangan pekerjaan automotif, mesin, komponen, karoseri, jasa penjualan dan perbengkelan, dan usaha sejenis. Pasal 15 HAK-HAK ANGGOTA 1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5.
Hak memilih dan dipilih. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi. Hak berperan aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi. Hak mendapat bimbingan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi baik dalam masalah internal maupun eksternal. Pasal 16 KEWAJIBAN ANGGOTA Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan organisasi. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. Membayar uang pangkal, iuran dan uang konsolidasi. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.
4
Pasal 17 RUANG LINGKUP Ruang lingkup keanggotaan SPAMK FSPMI meliputi pekerja dan/atau pelaku aktif pada industri dan jasa automotif, mesin, komponen, karoseri, perbengkelan dan sektor lapangan usaha sejenis yang mencakup: 1. Industri dan penjualan kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih, karoseri, dan sebagainya. 2. Industri dan penjualan komponen kendaraan bermotor, dan sebagainya. 3. Jasa perbengkelan dan pembubutan alat-alat mesin. 4. Industri mesin perkakas, seperti; mesin bubut, mesin bor, mesin press, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin tekuk, mesin potong, polisher, dan sebagainya. 5. Industri mesin dan peralatan seperti; traktor tangan, mesin tempel, mesin diesel, pompa irigasi, dan sebagainya. 6. Industri alat-alat berat, komponen alat-alat berat dan pengoperasian alat-alat berat seperti; mesin pemecah batu, plate compactor, asphalt sprayer, asphalt mixing plant, vibro roller, whell loader, motor grader, excavator, bulldozer, forklift, towing car, pengaduk beton, crane pengangkat, dan sebagainya. 7. Industri mesin dan peralatan pabrik, seperti; boiler, blower, non automotif, pompa turbin, dan sebagainya. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 18 SUSUNAN ORGANISASI Organisasi ini secara nasional disusun sebagai berikut: 1. Tingkat Pusat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Tingkat Cabang meliputi daerah kabupaten/kota dan atau daerah yang disamakan statusnya, yang memiliki paling sedikit 2 (dua) unit kerja dan 300 anggota atau memiliki anggota kurang dari 300 orang tapi terdiri dari 3 (tiga) unit kerja. 3. Tingkat Unit Kerja meliputi perusahaan sektor industri dan lapangan pekerjaan automotif, mesin, komponen, alat-alat berat, perbengkelan, jasa penjualan, dan sejenisnya sebagaimana ruang lingkup yang dimaksud pada Pasal 17. Pasal 19 KEPENGURUSAN 1. Pada tingkat Pusat dipimpin oleh Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkat PP SPAMK FSPMI. 2. a. Pada tingkat Kabupaten/Kota atau daerah yang statusnya disamakan dipimpin oleh Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkat PC SPAMK FSPMI. b. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, PC SPAMK FSPMI yang tercatat di salah satu wilayah kota di DKI Jakarta akan menjalankan peran dan fungsi struktural PC SPAMK FSPMI di beberapa Wilayah Kota DKI Jakarta lainnya. c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf b tersebut di atas akan hilang apabila di Wilayah Kota DKI Jakarta lainnya telah memenuhi persyaratan dan/atau membentuk PC SPAMK FSPMI sesuai ketentuan AD SPAMK FSPMI Pasal 18 ayat (2). 3. Pada tingkat Unit Kerja dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Federasi Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkat PUK SPAMK FSPMI.
5
1.
2. 3. 4. 5. 6.
BAB VII WEWENANG ORGANISASI Pasal 20 WEWENANG ORGANISASI Organisasi ini berwenang menangani masalah hubungan industrial dan ketenagakerjaan pada industri automotif, mesin dan komponen yang seluas-luasnya, khususnya masalah sosial ekonomi dan terlaksananya hubungan industrial secara harmonis dan dinamis. Berunding untuk dan atas nama anggota dengan pengusaha atau gabungan pengusaha. Menjalin hubungan atas nama organisasi dengan Gabungan Organisasi Pengusaha sejenis, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada DPP FSPMI. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi serikat pekerja sejenis, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada DPP FSPMI. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Kegiatan harian organisasi dijalankan berpedoman kepada AD/ART dan Program Kerja SPAMK FSPMI serta AD/ART dan Program Umum FSPMI. BAB VIII PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 21 PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT 1. Permusyawaratan organisasi terdiri dari: a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS b. Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB c. Musyawarah Unit Kerja, disingkat MUSNIK 2. Rapat-rapat organisasi terdiri dari: a. Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS b. Rapat Kerja Cabang, disingkat RAKERCAB c. Rapat Kerja Unit Kerja, disingkat RAKERNIK d. Rapat Rutin Pengurus, disingkat RATIN
1. 2.
3. 4.
Pasal 22 MUSYAWARAH NASIONAL Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS memegang kedaulatan tertinggi organisasi SPAMK FSPMI yang tidak bertentangan dengan kedaulatan Kongres FSPMI. MUNAS diselenggarakan setiap 5 tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Utusan DPP FSPMI yang diberi mandat b. Pengurus PP SPAMK FSPMI c. Utusan PC SPAMK FSPMI yang diberi mandat d. Utusan PUK SPAMK FSPMI yang diberi mandat. Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan RAKERNAS dan atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota. MUNAS berwenang: a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PP SPAMK FSPMI b. Menetapkan atau merubah AD/ART SPAMK FSPMI c. Menetapkan Program Kerja Nasional organisasi sebagai penjabaran Program Umum FSPMI d. Membuat rekomendasi anggaran organisasi untuk dimusyawarahkan di dalam Kongres FSPMI e. Memilih dan menetapkan komposisi kepengurusan PP SPAMK FSPMI f. Memilih dan menetapkan komposisi Tim Internal Auditor g. Membentuk Komisi Vertifikasi apabila diperlukan.
6
5.
1.
2. 3.
4.
1.
2. 3.
4.
a. MUNAS diselenggarakan oleh PP SPAMK FSPMI b. PP SPAMK FSPMI akan membentuk Panitia MUNAS paling lambat 9 bulan sebelum pelaksanaan MUNAS c. Penyelenggaraan MUNAS SPAMK FSPMI dilaksanakan sebelum penyelenggaraan KONGRES FSPMI. Pasal 23 MUSYAWARAH CABANG Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB diselenggarakan 5 tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Pengurus PC SPAMK FSPMI b. Utusan PP SPAMK FSPMI yang diberi mandat c. Utusan PUK SPAMK FSPMI yang diberi mandat. Dalam keadaan luar biasa MUSCAB dapat dipercepat atau ditunda atas keputusan RAKERCAB dan atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota di daerahnya. MUSCAB berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban PC SPAMK FSPMI b. Menetapkan Program Kerja Cabang sebagai penjabaran Program Kerja Nasional SPAMK FSPMI c. Membuat rekomendasi anggaran PC SPAMK FSPMI untuk dimusyawarahkan di dalam MUNAS SPAMK FSPMI dan RAPIM DPP FSPMI d. Memilih dan menetapkan komposisi kepengurusan PC SPAMK FSPMI e. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. a. MUSCAB diselenggarakan oleh PC SPAMK FSPMI b. PC SPAMK FSPMI akan membentuk Panitia MUSCAB paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan MUSCAB. Pasal 24 MUSYAWARAH UNIT KERJA Musyawarah Unit Kerja, disingkat MUSNIK diselenggarakan 3 tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Pengurus PUK SPAMK FSPMI b. Utusan anggota Unit Kerja SPAMK FSPMI c. Utusan PC SPAMK FSPMI yang diberi mandat. Dalam keadaan luar biasa MUSNIK dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. MUSNIK berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PUK SPAMK FSPMI b. Menetapkan Program Kerja Unit Kerja sebagai penjabaran Program Kerja Cabang SPAMK FSPMI c. Memilih dan menetapkan komposisi kepengurusan PUK SPAMK FSPMI d. Membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan. MUSNIK diselenggarakan oleh PUK SPAMK FSPMI.
7
1. 2.
3. 4. 5.
1. 2.
3. 4. 5.
Pasal 25 RAPAT KERJA NASIONAL Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS adalah kekuasaan tertinggi organisasi SPAMK FSPMI di antara dua MUNAS. RAKERNAS dihadiri oleh: a. Pengurus PP SPAMK FSPMI b. Utusan DPP FSPMI yang diberi mandat c. Utusan PC SPAMK FSPMI yang diberi mandat d. Utusan PUK SPAMK FSPMI yang diberi mandat. RAKERNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh PP SPAMK FSPMI. RAKERNAS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. RAKERNAS merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat nasional dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program serta pengembangan organisasi yang berwenang untuk: a. Mengadakan evaluasi Program Kerja Nasional b. Menindaklanjuti hasil laporan Tim Internal Auditor c. Merekomendasi program kerja tahun-tahun berikutnya d. Menentukan pengertian “Luar Biasa” e. Menetapkan keputusan penting lainnya. Pasal 26 RAPAT KERJA CABANG Rapat Kerja Cabang, disingkat RAKERCAB merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi program berjalan organisasi di tingkat kabupaten/kota. RAKERCAB dihadiri oleh: a. Pengurus PC SPAMK FSPMI b. Utusan PP SPAMK FSPMI yang diberi mandat c. Utusan PUK SPAMK FSPMI yang diberi mandat. RAKERCAB diselenggarakan dan dipimpin oleh PC SPAMK FSPMI. RAKERCAB diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. RAKERCAB dalam rangka keterpaduan dan pengembangan organisasi berwenang untuk: a. Mengadakan evaluasi Program Kerja Cabang b. Menindaklanjuti hasil laporan Tim Auditor c. Merekomendasikan program kerja tahun-tahun berikutnya d. Memutuskan perlu tidaknya MUSCAB Luar Biasa e. Menetapkan keputusan-keputusan penting lainnya.
Pasal 27 RAPAT KERJA UNIT KERJA 1. Rapat Kerja Unit Kerja, disingkat RAKERNIK merupakan forum konsultasi dan koordinasi tingkat Unit Kerja dalam rangka menetapkan berbagai keputusan dan kebijaksanaan yang memerlukan dukungan anggota secara luas. 2. RAKERNIK dihadiri oleh: a. Pengurus PUK SPAMK FSPMI b. PC SPAMK FSPMI yang diberi mandat c. Sebagian atau seluruh anggota yang ditetapkan oleh PUK SPAMK FSPMI. 3. RAKERNIK diselenggarakan dan dipimpin oleh PUK SPAMK FSPMI. 4. RAKERNIK diselenggarakan setiap saat bila diperlukan.
8
Pasal 28 RAPAT RUTIN PENGURUS Rapat Rutin Pengurus SPAMK FSPMI, disingkat RATIN adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus PP SPAMK FSPMI, pengurus PC SPAMK FSPMI, dan pengurus PUK SPAMK FSPMI secara periodik di masing-masing tingkatan. 1. RATIN PP SPAMK FSPMI terdiri: a. RATIN Pengurus Harian Dihadiri oleh pengurus PP SPAMK FSPMI Dilakukan dalam periode rapat bulanan, rapat triwulan, rapat per semester, dan rapat tahunan. b. RATIN Pleno Dihadiri oleh PP SPAMK FSPMI dan PC SPAMK FSPMI Dilakukan dalam periode rapat triwulan Menitik-beratkan pada evaluasi dan strategi organisasi mengenai Program Kerja SPAMK FSPMI dan evaluasi penggunaan keuangan organisasi. 2. RATIN PC SPAMK FSPMI terdiri; a. RATIN Pengurus Harian Dihadiri oleh pengurus PC SPAMK FSPMI Dilakukan dalam periode rapat bulanan, rapat triwulan, rapat per semester, dan rapat tahunan. b. RATIN Pleno Dihadiri oleh PC SPAMK FSPMI dan PUK SPAMK FSPMI Dilakukan dalam periode rapat triwulan 3. RATIN PUK SPAMK FSPMI terdiri: a. RATIN Pengurus Harian Dihadiri oleh pengurus PUK SPAMK FSPMI Dilakukan dalam periode rapat dua mingguan, rapat bulanan, rapat triwulan, dan rapat per semester. b. RATIN Pleno Dihadiri oleh pengurus PUK SPAMK FSPMI dan anggota atau perwakilan anggota Dilakukan dalam periode rapat per semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. BAB IX SUSUNAN PENGURUS
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 29 SUSUNAN PENGURUS PUSAT Pengurus PP SPAMK FSPMI berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah bilangan ganjil. Sebagai alat kelengkapan organisasi, maka di tingkat PP SPAMK FSPMI dapat dibentuk Direktorat. Pengurus PP SPAMK FSPMI merupakan pemegang mandat MUNAS secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari. Ketua Umum PP SPAMK FSPMI hanya dapat menjabat selama dua periode kepengurusan berturut-turut. Ketentuan tentang jabatan Ketua Umum PP SPAMK FSPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas mulai berlaku sejak AD/ART SPAMK FSPMI ini ditetapkan.
9
Pasal 30 SUSUNAN PENGURUS CABANG 1. Pengurus PC SPAMK FSPMI berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) dan sebanyakbanyaknya 15 (lima belas) orang dengan jumlah bilangan ganjil. 2. Sebagai alat kelengkapan organisasi, maka di tingkat PC SPAMK FSPMI dapat dibentuk Biro. 3. Pengurus PC SPAMK FSPMI merupakan pemegang mandat MUSCAB secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari. 4. Ketua PC SPAMK FSPMI hanya dapat menjabat selama dua periode kepengurusan berturut-turut. 5. Ketentuan tentang jabatan Ketua PC SPAMK FSPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas mulai berlaku sejak AD/ART SPAMK FSPMI ini ditetapkan.
1. 2. 3. 4.
Pasal 31 SUSUNAN PENGURUS UNIT KERJA Pengurus PUK SPAMK FSPMI berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dengan jumlah bilangan ganjil. Pengurus PUK SPAMK FSPMI merupakan pemegang mandat MUSNIK secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari. Ketua PUK SPAMK FSPMI hanya bisa menjabat selama dua periode kepengurusan, kecuali atas persetujuan dari 2/3 jumlah anggota untuk dapat menjabat lagi. Ketentuan tentang jabatan Ketua PUK SPAMK FSPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas berlaku sejak AD/ART SPAMK FSPMI ini ditetapkan. BAB X SANKSI ORGANISASI
Pasal 32 TINDAKAN DISIPLIN Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus berupa: 1. Teguran lisan 2. Peringatan tertulis 3. Skorsing 4. Pemberhentian BAB XI KEUANGAN Pasal 33 KEUANGAN Keuangan organisasi diperoleh dari: 1. Uang pangkal anggota yang baru masuk 2. Uang iuran anggota 3. Uang konsolidasi 4. Sumbangan yang tidak mengikat 5. Usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
BAB XII PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 34 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU 1. Penggantian antar waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Bab X Pasal 32 butir (4) Anggaran Dasar ini dan atau meninggal dunia. 2. Penggantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan RATIN Pleno pada tingkat masing-masing yang disahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya. BAB XIII PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 35 PERATURAN PERALIHAN Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga SPAMK FSPMI. Pasal 36 PENUTUP Anggaran Dasar ini ditetapkankan dalam MUNAS IV SPAMK FSPMI dan disahkan dalam KONGRES IV FSPMI dan merupakan pedoman organisasi sampai dengan MUNAS SPAMK FSPMI berikutnya. DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: BANDUNG : 8 PEBRUARI 2011 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL IV SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
1. Ketua
: Suparno GP, SH, MH
2. Sekretaris
: Muhidin, SS
3. Anggota
: M. Muryanto
4. Anggota
: Ardian Safendra
5. Anggota
: Heriyanto
11
ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PERIODE 2011~ 2016 BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 KETENTUAN KEANGGOTAAN Yang dapat menjadi anggota adalah semua pekerja warga Negara Indonesia yang bekerja dan/atau aktif di sektor industri dan lapangan kerja automotif, mesin dan komponen, dan usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam BAB V Anggaran Dasar Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Pasal 2 TATA CARA MENJADI ANGGOTA 1. Mengajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis yang memuat: a. Pernyataan menyetujui AD/ART SPAMK FSPMI b. Pernyataan menyetujui Program Kerja Organisasi SPAMK FSPMI. 2. a. Permohonan menjadi anggota SPAMK FSPMI ditujukan kepada PUK SPAMK FSPMI di tempat kerja masing-masing b.Dalam hal PUK SPAMK FSPMI belum terbentuk dan/atau pekerja dalam hubungan kerja yang tidak tetap di dalam satu group perusahaan atau secara perseorangan, maka permohonan menjadi anggota ditujukan kepada PC SPAMK FSPMI c. Dalam hal PC SPAMK FSPMI pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (b) di atas belum terbentuk, maka permohonan menjadi anggota ditujukan kepada PP SPAMK FSPMI. 3. a. Setiap anggota wajib memiliki Kartu Tanda Anggota yang disingkat KTA b.Mekanisme dan prosedur pembuatan KTA akan diatur dalam peraturan organisasi. Pasal 3 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Seorang anggota SPAMK FSPMI hilang status keanggotaannya karena: 1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri 3. Diberhentikan oleh organisasi 4. Bergabung menjadi anggota serikat pekerja lain Pasal 4 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 1. Seorang anggota dapat diberhentikan dengan sengaja karena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi. 2. Keputusan pemberhentikan dilakukan oleh DPP FSPMI sesuai ketentuan AD/ART FSPMI berdasarkan rekomendasi dari PP SPAMK FSPMI. 3. Anggota yang dikenakan sanksi skorsing dapat mengajukan permintaan banding kepada perangkat organisasi satu tingkat lebih tinggi. BAB II KEPENGURUSAN Pasal 5 PERYARATAN MENJADI PENGURUS 1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus SPAMK FSPMI di semua tingkatan adalah bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota.
12
2. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan pekerja serta organisasi dan/atau yang telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan organisasi. Pasal 6 ALAT KELENGKAPAN PENGURUS Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas SPAMK FSPMI di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan organisasi yaitu Direktorat di tingkat PP dan Biro untuk tingkat PC yang meliputi antara lain; Pendidikan, Advokasi, Pekerja Perempuan, Organisasi, Informasi dan Komunikasi, dan Litbang. Pasal 7 KOMPOSISI PIMPINAN 1. a. Komposisi pimpinan di tingkat PP SPAMK FSPMI adalah: 1 (satu) orang Ketua Umum Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Ketua 1 (satu) orang Sekretaris Umum Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Sekretaris 1 orang Bendahara Umum Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Bendahara b.Di tingkat PP SPAMK FSPMI dapat menunjuk 1 (satu) orang untuk menjabat di Direktorat antara lain; Pendidikan, Advokasi, Pekerja Perempuan, Organisasi, Informasi dan Komunikasi, dan Litbang. c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Sekretaris bekerja penuh waktu d. Semua kegiatan harian organisasi secara teknis di bawah koordinasi Ketua Umum dan Sekretaris Umum e. Surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum f. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhalangan, maka surat keluar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris harus atas persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Umum g. Mekanisme dan prosedur surat-menyurat SPAMK FSPMI akan diatur berdasarkan peraturan organisasi. 2. a. Komposisi pimpinan di tingkat PC SPAMK FSPMI adalah: 1 (satu) orang Ketua Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris 1 orang Bendahara Wakil Bendahara b. Di tingkat PC SPAMK FSPMI dapat menunjuk 1 (satu) orang untuk menjabat di Biro antara lain; Pendidikan, Advokasi, Pekerja Perempuan, Organisasi, Informasi dan Komunikasi, dan Litbang. c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengurus bekerja penuh waktu d. Semua kegiatan harian organisasi secara teknis di bawah koordinasi Ketua dan Sekretaris e. Surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris f. Apabila Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka surat keluar yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris harus atas persetujuan Ketua dan Sekretaris g. Surat masuk harus diketahui oleh Ketua dan Sekretaris. 3. Komposisi pimpinan di tingkat PUK SPAMK FSPMI adalah: 1 (satu) orang Ketua Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Wakil Sekretaris 1 (satu) orang Bendahara Wakil Bendahara apabila diperlukan.
13
4. Pembidangan dan pembagian tugas pengurus serta tata cara kerjanya diatur lebih rinci dalam peraturan organisasi SPAMK FSPMI di tingkat masing-masing. Pasal 8 PENGESAHAN PIMPINAN SPAMK FSPMI Pengesahan dan pembuatan surat keputusan pimpinan dibuat dan dikeluarkan oleh perangkat satu tingkat diatasnya.
1. 2.
3. 4. 5.
1. 2. 3.
4.
Pasal 9 TATA KERJA PIMPINAN SPAMK FSPMI Pimpinan SPAMK FSPMI bekerja secara kolektif dengan sistem pembidangan. Keputusan dan kebijakan organisasi merupakan wewenang dan tanggungjawab di tingkat: a. PP SPAMK FSPMI adalah Ketua Umum b. PC SPAMK FSPMI adalah Ketua c. PUK SPAMK FSPMI adalah Ketua Keputusan dan kebijakan organisasi tidak boleh bertentangan dengan AD/ART SPAMK FSPMI dan keputusan atau kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi. Keputusan dan kebijakan organisasi harus dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tingkatan masing-masing. a. Dalam hal di kabupaten/kota belum terbentuk PC SPAMK FSPMI, maka PP SPAMK FSPMI dapat memberikan kewenangan kepada DPW FSPMI dan/atau KC FSPMI di daerah tersebut untuk menjalankan fungsi struktural SPAMK FSPMI sebagaimana diatur dalam AD SPAMK FSPMI Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) b. Mekanisme dan prosedur pelimpahan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a tersebut di atas akan diatur dalam peraturan organisasi SPAMK FSPMI. Pasal 10 PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU Dalam hal pengurus non Ketua dan Sekretaris mengundurkan diri secara tertulis atau berhalangan tetap, maka penggantian pengurus tersebut dilakukan melalui RATIN Pengurus Harian. Dalam Ketua Umum PP, Ketua PC atau Ketua PUK mengundurkan diri secara tertulis atau berhalangan tetap, maka yang berhak menggantikan adalah Sekretaris Umum/Sekretaris atau unsur Ketua/Wakil Ketua di tingkat masing-masing. Pemilihan fungsionaris pengganti tersebut pada ayat (2) di atas dilakukan dengan cara musyawarah ataupun voting yang diatur sebagai berikut: a. Untuk perangkat PP dilaksanakan melalui RATIN Pleno yang dihadiri oleh perangkat PP, Perwakilan PC yang telah membawa rekomendasi nama calon pengganti fungsionaris tersebut b. Untuk perangkat PC dilaksanakan melalui RATIN Pleno yang dihadiri oleh perangkat PP, utusan PUK yang telah membawa rekomendasi nama calon pengganti fungsionaris tersebut c. Untuk perangkat PUK dilaksanakan melalui RATIN Pleno yang dihadiri oleh perangkat PC, Perwakilan Anggota (Bakor) PUK yang telah membawa rekomendasi nama calon pengganti fungsionaris tersebut. a. Dalam hal Sekretaris Umum/Sekretaris mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka yang berhak menggantikan adalah dari unsur seketaris di tingkat masingmasing. b. Pilihan fungsionaris pengganti tersebut pada huruf (a) ditentukan oleh Ketua Umum/Ketua berdasarkan masukan dan saran pengurus perangkat yang bersangkutan dalam RATIN Pengurus Harian.
14
Pasal 11 PERANGKAPAN JABATAN Seorang pengurus diperkenankan memiliki jabatan rangkap struktural hanya maksimal 2 (dua) jabatan pada perangkat organisasi. Apabila melebihi 2 (dua) jabatan seperti di atas, maka yang bersangkutan wajib melepaskan salah satu jabatan yang dimiliki. BAB III TINDAKAN DAN SANKSI Pasal 12 TINDAKAN DISIPLIN 1. Tindakan indisipliner yang dapat dikenakan kepada fungsionaris pengurus SPAMK FSPMI adalah berupa: a. Teguran lisan b. Peringatan tertulis c. Skorsing dan/atau pemberhentian sementara 2. Ketentuan tentang sanksi atau tindakan disiplin tersebut di atas diatur tersendiri dalam peraturan organisasi SPAMK FSPMI. Pasal 13 BERHENTI DARI KEPENGURUSAN 1. Status kepengurusan SPAMK FSPMI dinyatakan hilang karena: Permintaan sendiri Tindakan indispliner Meninggal dunia Diberhentikan Menjadi anggota serikat pekerja lain 2. Sejak hilangnya status kepengurusan SPAMK FSPMI, maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan gugur. Pasal 14 PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGURUS 1. Tindakan pemberhentian sementara terhadap pengurus diambil karena: a. Melalaikan tugas b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART SPAMK FSPMI dan/atau AD/ART FSPMI c. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi d. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi e. Berdasarkan hasil nota atau rekomendasi dari Tim Internal Auditor terbukti secara sah bersalah dalam rapat yang diadakan tentang hal itu. 2. Tindakan pemberhentian sementara oleh pimpinan SPAMK FSPMI untuk tingkat masingmasing atas dasar keputusan RATIN yang diadakan khusus tentang hal itu. 3. Tindakan pemberhentian sementara diambil setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Pasal 15 PEMBELAAN DIRI 1. Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara atau pemecatan dilakukan dalam rapat kerja atau musyawarah pada tingkatan masing-masing. 2. Apabila setelah diadakan pemberhentian sementara dan/atau pemecatan ternyata tidak terbukti kesalahannya, maka terhadap yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi pada waktu MUNAS/MUSCAB/MUSNIK atau RAKERNAS/RAKERCAB/RAKERNIK.
15
Pasal 16 KEADAAN DARURAT Dalam keadaan darurat, pimpinan SPAMK FSPMI di masing-masing tingkatan mempunyai wewenang melakukan pembekuan, mengangkat pengurus sementara pimpinan SPAMK FSPMI, setelah mengadakan koordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari perangkat organisasi satu tingkat di atasnya. BAB IV PERMUSYAWARATAN Pasal 17 HAK SUARA DALAM MUNAS 1. Hak suara tiap-tiap PUK SPAMK FSPMI dalam MUNAS dihitung berdasarkan jumlah anggota per-PUK yang tercatat resmi di PC SPAMK FSPMI dengan ketentuan sebagai berikut: a. 10 s/d 100 anggota mendapat 1 (satu) suara b. Setiap kelipatan 100 anggota mendapat 1 (satu) suara, dan seterusnya c. PUK melakukan koordinasi dengan PC SPAMK FSPMI di daerahnya dalam memberikan hak suara di MUNAS SPAMK FSPMI 2. Utusan lainnya masing-masing memiliki hak suara sebagai berikut: a. Perangkat PC SPAMK FSPMI memiliki hak 1 (satu) suara b. Perangkat PP SPAMK FSPMI memiliki hak 1 (satu) suara c. Perangkat DPP FSPMI memiliki hak 1 (satu) suara. 3. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota yang membayar iuran secara aktif sesuai ketentuan AD/ART SPAMK FSPMI.
1. 2. 3. 4.
Pasal 18 HAK SUARA DALAM MUSCAB Hak suara PUK dalam MUSCAB dihitung berdasarkan jumlah anggota PUK SPAMK FSPMI yang tercatat resmi di organisasi dimana 10 sampai dengan 100 anggota mendapat 1 (satu) suara. Setiap kelipatan 100 anggota mendapat 1 (satu) suara, dan seterusnya. Utusan lainnya masing-masing memiliki hak suara sebagai berikut: a. Perangkat PC SPAMK FSPMI memiliki hak 1 (satu) suara b. Perangkat PP SPAMK FSPMI memiliki hak 1 (satu) suara Hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota yang membayar iuran secara aktif sesuai ketentuan AD/ART SPAMK FSPMI.
Pasal 19 HAK SUARA DALAM MUSNIK 1. Hak suara dalam MUSNIK dihitung berdasarkan sistem dan mekanisme yang ditetapkan oleh rapat organisasi, dimana setiap anggota mempunyai satu suara. 2. Utusan PC SPAMK FSPMI memiliki hak 1 (satu) suara. 3. Jumlah hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota yang membayar iuran secara aktif sesuai ketentuan AD/ART SPAMK FSPMI. Pasal 20 HAK SUARA DALAM RAPAT KERJA Setiap peserta RAKERNAS, RAKERCAB dan RAKERNIK yang diberi mandat organisasi mempunyai hak suara. Pasal 21 SAHNYA MUSYAWARAH Setiap musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 17, 18, 19 dan 20 Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh utusan.
16
Pasal 22 QUORUM SIDANG Sidang-sidang dinyatakan sah apabila dihadiri lebih separuh dari jumlah utusan yang hadir. Pasal 23 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Putusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak. BAB V KEUANGAN Pasal 24 UANG PANGKAL 1. Uang pangkal adalah biaya administrasi yang dikenakan pada anggota yang baru masuk SPAMK FSPMI. 2. Besarnya uang pangkal adalah 2% dari upah minimum daerah setempat. 3. Uang pangkal disetorkan pada PC SPAMK FSPMI pada saat pendaftaran dan digunakan untuk: a. Biaya pembuatan KTA b. Sosialisasi organisasi c. Biaya penanganan kasus apabila diperlukan. Pasal 25 UANG IURAN 1. Besarnya uang iuran anggota per-bulan adalah minimal 1% dari upah minimum sektoral di daerah setempat atau 1% dari upah minimum untuk daerah yang tidak memberlakukan ketentuan upah sektoral. 2. Uang iuran anggota disetorkan secara langsung ke DPP FSPMI melalui PUK SPAMK FSPMI untuk kemudian didistribusikan kepada perangkat organisasi SPAMK FSPMI sesuai ketentuan persentase anggaran FSPMI dengan mempertimbangkan kemampuan dan jumlah anggota masing-masing daerah. 3. Apabila kabupaten/kota di suatu propinsi belum terbentuk PC SPAMK FSPMI dan/atau belum dapat menjalankan fungsi struktural pembinaan dan administratif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar SPAMK FSPMI Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan Anggaran Dasar FSPMI Pasal 20 ayat (3) huruf c, maka uang iuran disetorkan ke DPW FSPMI/KC FSPMI setempat. Pasal 26 PEMBAGIAN UANG IURAN 1. Uang iuran anggota ditetapkan pembagiannya sebagai berikut: a. PUK SPAMK FSPMI sebesar 60% b. Perangkat SPAMK FSPMI dan FSPMI sebesar 40% yang akan didistribusikan ke: DPP FSPMI PP SPAMK FSPMI DPW FSPMI dan KC FSPMI PC SPAMK FSPMI sesuai dengan persentase anggaran masing-masing yang disepakati berdasarkan ketentuan anggaran organisasi hasil Kongres IV FSPMI yang nilainya akan ditetapkan dalam rapat anggaran tahunan FSPMI. 2. Lampiran bukti setoran uang iuran anggota oleh PUK SPAMK FSPMI pada rekening bank DPP FSPMI diberikan kepada PP SPAMK FSPMI.
17
3. PP SPAMK FSPMI akan mendistribusikan anggaran bulanan SPAMK FSPMI ke seluruh PC SPAMK FSPMI sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan organisasi. 4. Apabila anggota PUK SPAMK FSPMI sepakat untuk menetapkan nilai iuran anggota di atas 1% dari upah minimum sektoral daerah setempat, maka kelebihan nilai nominal tersebut akan digunakan oleh PUK SPAMK FSPMI dan dilaporkan pada PC SPAMK FSPMI. Pasal 27 DANA KONSOLIDASI 1. Dana konsolidasi bertujuan menopang kegiatan operasional dan peningkatan kinerja organisasi baik tingkat PUK, PC, dan PP SPAMK FSPMI maupun DPP FSPMI. 2. Dana konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas antara lain: a. Dana konsolidasi hasil penetapan upah minimum sektoral daerah setempat b. Dana konsolidasi kasus/perkara anggota SPAMK FSPMI. 3. Dana konsolidasi sebagaimana dimaksud pada: a. Ayat (2) huruf a di atas ditetapkan per tahun sebesar 1% dari nilai nominal ketetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota/Propinsi di daerah setempat dan disetorkan kepada PC SPAMK FSPMI pada akhir bulan Januari. b. Ayat (2) huruf b di atas ditetapkan minimal sebesar 2%. c. Distribusi dana konsolidasi penetapan UMSK/UMSP diatur sebagai berikut: PUK SPAMK FSPMI sebesar 50% PC SPAMK FSPMI sebesar 25% PP SPAMK FSPMI sebesar 25% d. Mekanisme dan prosedur distribusi maupun penggunaan dana konsolidasi akan diatur dalam peraturan organisasi. BAB VI PERATURAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 28 PERATURAN LAIN-LAIN Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi SPAMK FSPMI. Pasal 29 PENUTUP Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan pedoman organisasi sampai MUNAS SPAMK FSPMI berikutnya. DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL : 8 PEBRUARI 2011 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL IV SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA 1. Ketua
: Suparno GP, SH, MH.
2. Sekretaris : Muhidin, SS 3. Anggota
: M. Muryanto
4. Anggota
: Ardian Safendra
5. Anggota
: Heriyanto
18
