ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
F.SP
SPSI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI (FEDERASI SP NIBA) KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
ANGGARAN DASAR FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI PEMBUKAAN Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak berhenti hanya dengan mencapai kemerdekaan, karena sebagai suatu bangsa merdeka dan berdaulat telah bertekad untuk terus berjuang membangun masyarakat, bangsa dan negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Sesungguhnya Kemerdekaan berkumpul dan berserikat, hak mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, hak berunding dan memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, merupakan hak– hak dasar setiap masyarakat pekerja. Bahwa Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia 20 Februari 1973, merupakan tonggak sejarah bersatunya masyarakat pekerja Indonesia, yang lahir dari sebuah kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu kekuatan yang mampu menggerakan pembangunan bangsa dan Negaranya. Pekerja Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Bangsa Indonesia yang senantiasa dijiwai oleh rasa senasib dan sepenanggungan serta kesetiakawanan, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki tekad dan cita–cita bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik, demi harkat dan martabat kemanusiaan para pekerja dan keluarganya telah diwujudkan melalui sarana organisasi Serikat Pekerja. Bahwa komponen pekerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dan sektor usaha Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi yang terdiri dalam kemajemukan suku, agama, budaya, pendidikan dan bidang pekerjaan yang telah berhimpun didalam organisasi-organisasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi, bertekad menyatukan visi, misi, dan langkah perjuangan bersama guna mewujudkan peran sertanya dalam proses pembangunan bangsa yang didasari oleh nilai–nilai kemanusiaan, kemandirian, keadilan dan kesetaraan. Sadar sepenuhnya akan panggilan sejarah, cita-cita, dan rasa tanggungjawab terhadap peranan, fungsi dan hak sebagai pekerja Indonesia dalam memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan pekerja pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan diri pekerja dan keluarganya. Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pekerja dan organisasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi, menyatakan diri bergabung membentuk dan berhimpun dalam satu organisasi Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : BAB I NAMA, BENTUK DAN SIFAT Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama: Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi disingkat: Federasi SP NIBA
Pasal 2 Bentuk Organisasi ini berbentuk: Federasi Pasal 3 Si fat Federasi SP NIBA bersifat: Terbuka, Bebas, Independen, Demokratis dan Bertanggung– jawab BAB II WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 4 Waktu Federasi SP NIBA dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2001 dan merupakan kelanjutan organisasi SB NIBA yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1973 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Pasal 5 Kedudukan Federasi SP NIBA tingkat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia BAB III ASAS DAN KEDAULATAN Pasal 6 Asas Federasi SP NIBA berasaskan Pancasila Pasal 7 Kedaulatan Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan Anggota Federasi SP NIBA dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional Federasi SP NIBA BAB IV FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 8 Fungsi Federasi SP NIBA berfungsi: 1. Sebagai wadah berhimpun dan bergabungnya organisasi Serikat Pekerja dari sektor usaha Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi 2. Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 3. Sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi Serikat Pekerja dan pekerja, dalam mengembangkan hak–hak dan kewajiban pekerja
4. 5. 6. 7. 8.
Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial Mewakili kepentingan seluruh Serikat Pekerja dan pekerja dalam pelaksanaan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan Mewakili kepentingan seluruh Serikat Pekerja dan pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan dilingkup Nasional dan Internasional Sebagai perekat kemajemukan Serikat Pekerja untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas antar pekerja Sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan serikat pekerja, sesuai dengan peraturan–peraturan yang berlaku Pasal 9 Tujuan
Federasi SP NIBA bertujuan: 1. Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya 2. Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak–hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 3. Mewujudkan persatuan dan solidaritas antar Serikat Pekerja dan pekerja 4. Mewujudkan Serikat Pekerja dan pekerja yang sadar akan hak dan kewajiban dalam hubungan industrial 5. Meningkatkan kemitraan dan kesetaraan antara Serikat Pekerja dengan pihak Pengusaha 6. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat– syarat kerja dan kondisi kerja serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab Pasal 10 Usaha Untuk mencapai fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan 9 bab ini, Federasi SP NIBA melakukan usaha sebagai berikut: 1. Pemantapan dan peningkatan kualitas komunikasi secara vertikal dan horizontal antara Serikat Pekerja, pekerja dan pengusaha 2. Memantapkan peran konsolidasi organisasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Serikat Pekerja 3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta kaderisasi disetiap jenjang organisasi Federasi SP NIBA 4. Mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi Serikat Pekerja maupun pekerja 5. Mengadakan kerjasama dengan badan dan atau lembaga-lembaga pemerintah/swasta, baik dalam maupun luar negeri 6. Peningkatan kesejahteraan pekerja dengan mendirikan koperasi, yayasan atau bentuk usaha lainnya 7. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi pekerja 8. Menyelenggarakan advokasi, pembelaan bagi Serikat Pekerja dan pekerja 9. Mengembangkan hubungan kemitraan dan kesetaraan kepada semua pihak untuk kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja
BAB V ATRIBUT Pasal 11 Federasi SP NIBA memiliki Atribut yang terdiri dari lambang, bendera, lagu dan atribut– atribut lain yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 12 Anggota Federasi SP NIBA adalah: 1. Organisasi Serikat Pekerja yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, dan bentuk lain dari lapangan pekerjaan; Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi, selanjutnya disebut Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi atau disingkat dengan SP NIBA 2. SP NIBA di suatu perusahaan dan atau badan usaha disebut Serikat Pekerja Anggota 3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN SERTA WEWENANG ANGGOTA Pasal 13 Hak-Hak Anggota 1.
2.
Setiap anggota Federasi SP NIBA mempunyai hak: a. Bicara dan memberikan suara b. Memilih dan dipilih c. Membela diri d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan e. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 14 Kewajiban anggota
Setiap anggota Federasi SP NIBA berkewajiban untuk: 1. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan–keputusan Federasi SP NIBA 2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Federasi SP NIBA 3. Melaksanakan program-program Federasi SP NIBA 4. Membayar uang pangkal dan iuran anggota 5. Melakukan koordinasi dengan Federasi SP NIBA, terhadap segala bentuk perkembangan organisasi SP NIBA sesuai mekanisme organisasi 6. Menghadiri musyawarah dan rapat–rapat serta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Pasal 15 Wewenang Anggota Setiap anggota Federasi SP NIBA memiliki wewenang:
1.
2.
Menangani fungsi hubungan industrial dalam arti yang luas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP NIBA dan perundang—undangan yang berlaku Menindak-lanjuti keputusan-keputusan Federasi SP NIBA BAB VIII RUANG LINGKUP KEANGGOTAAN Pasal 16
Anggota Federasi SP NIBA adalah Serikat Pekerja NIBA yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan dan bentuk lain, diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga BAB IX STRUKTUR ORGANISASI DAN KEWENANGAN SERTA KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN FEDERASI SP NIBA Pasal 17 Struktur Organisasi Struktur organisasi Federasi SP NIBA terdiri: 1. Tingkat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi disingkat: DPP Federasi SP NIBA 2. Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi disingkat: DPD Federasi SP NIBA 3. Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi disingkat: DPC Federasi SP NIBA Pasal 18 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat 1. 2.
3.
Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA adalah badan pelaksana tertinggi organisasi, merupakan suatu kesatuan yang bersifat kolektif Dewan Pimpinan Pusat berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan rapat–rapat tingkat Nasional serta keputusan-keputusan lain dari Federasi SP NIBA b) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA c) Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA, disebabkan oleh belum terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA d) Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan SP NIBA anggota, disebabkan belum terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan rapat–rapat tingkat Nasional serta keputusan-keputusan lain dari Federasi SP NIBA b. Melaksanakan dan memberikan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Nasional
c. d. e. f.
Menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh Serikat Pekerja Anggota dan atau perselisihan antar Serikat Pekerja dan pekerja Memperjuangkan, membela kepentingan dan hak-hak anggota dalam forum Nasional dan Internasional Mengkoordinir dan membina Serikat Pekerja Anggota secara nasional Memberikan nomor keanggotaan terhadap SP NIBA sebagai Serikat Pekerja Anggota yang telah memenuhi ketentuan Federasi SP NIBA Pasal 19 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah
1. 2.
3.
Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif didaerah Propinsi Dewan Pimpinan Daerah berwenang: a. Menentukan kebijakan organisasi di wilayah daerah Propinsi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan rapat-rapat, baik ditingkat Nasional maupun daerah Propinsi serta peraturan lain dari Federasi SP NIBA b. Bertindak untuk dan atas nama DPP Federasi SP NIBA mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA c. Bertindak untuk dan atas nama DPP Federasi SP NIBA mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan SP NIBA, disebabkan oleh belum terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban : a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan rapat-rapat, baik ditingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta peraturan lain dari Federasi SP NIBA b. Melaksanakan dan memberi Pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Federasi SP NIBA c. Menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh Serikat Pekerja Anggota dan atau perselisihan antar Serikat Pekerja d. Memperjuangkan, membela kepentingan dan hak-hak anggota dalam forum Daerah e. Mengkoordinir dan membina SP NIBA dan anggotanya di wilayah Propinsi Pasal 20 Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang
1. 2.
3.
Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di wilayah Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Cabang berwenang: a) Menentukan kebijakan organisasi di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat, baik di tingkat Nasional, Daerah maupun Cabang serta peraturan lain dari Federasi SP NIBA b) Bertindak untuk dan atas nama DPP Federasi SP NIBA mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan SP NIBA Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota, berkewajiban: a) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat, baik di tingkat Nasional, Daerah maupun Cabang serta peraturan lain dari Federasi SP NIBA
b) c) d) e)
Melaksanakan dan memberikan pertanggung-jawaban pada Musyawarah Cabang Federasi SP NIBA Menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh Serikat Pekerja Anggota dan atau perselisihan antar serikat pekerja Memperjuangkan, membela kepentingan dan hak-hak anggota dalam forum Kabupaten/Kota Mengkoordinir dan membina SP NIBA dan anggotanya diwilayah kabupaten/kota BAB X HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KONFEDERASI SPSI DAN ORGANISASI LAINNYA Pasal 21
1.
2.
3.
Federasi SP NIBA berhak membentuk dan atau menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berfungsi sebagai wadah berhimpun dan forum komunikasi serta kerjasama antar Federasi Serikat Pekerja Federasi SP NIBA dapat berafiliasi secara langsung dan atau bekerjasama dengan organisasi Pekerja, Badan dan Lembaga Nasional maupun Internasional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Federasi SP NIBA dapat melaksanakan hubungan kerjasama dengan organisasi Serikat Pekerja lainnya sesuai jenjang vertikal Federasi SP NIBA BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 22
2.
3.
3.
Musyawarah terdiri dari: a) Musyawarah Nasional b) Musyawarah Nasional Luar Biasa c) Musyawarah Daerah d) Musyawarah Cabang e) Musyawarah Daerah/Cabang Luar Biasa Rapat-rapat terdiri dari: a) Rapat Pimpinan Nasional b) Rapat Kerja Nasional c) Rapat Koordinasi Nasional d) Rapat Kerja Daerah e) Rapat Kerja Cabang Rapat–rapat lain: a) Rapat Pengurus Harian b) Rapat Pleno c) Rapat Pleno diperluas Pasal 23 Musyawarah Nasional
1. 2. 3.
Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi organisasi Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun Musyawarah Nasional berwenang untuk: a) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA
b) c) d) e) f)
Menetapkan Pedoman Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SP NIBA Menyusun dan menetapkan program umum Federasi SP NIBA Meminta dan menilai pertanggungjawaban DPP Federasi SP NIBA Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA Menetapkan keputusan-keputusan lainnya Pasal 24 Musyawarah Nasional Luar Biasa
Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaaan yang sama dengan Musyawarah Nasional yang hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan: 1. a. Apabila organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi ikhwal kegentingan yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi b. DPP Federasi SP NIBA melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional c. Diadakan oleh DPP Federasi SP NIBA atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA dan Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA d. Adanya suatu kondisi yang dihadapi oleh dan mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. DPP Federasi SP NIBA wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa Pasal 25 Musyawarah Daerah 1. 2.
Musyawarah Daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun Musyawarah Daerah berwenang untuk: a) Menyusun dan menetapkan Program Kerja Organisasi tingkat Daerah b) Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA c) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA d) Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya Pasal 26 Musyawarah Cabang
1. 2.
Musyawarah Cabang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun Musyawarah Cabang berwenang untuk : a) Menyusun dan menetapkan Program Kerja Organisasi tingkat Cabang b) Meminta dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA c) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA d) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenangnya Pasal 27 Musyawarah Daerah dan atau Cabang Luar Biasa
Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa untuk Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1.
2.
Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA dan Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA dilingkup daerah Propinsi Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA dilingkup Kabupaten/Kota Pasal 28 Rapat Pimpinan Nasional
1. 2. 3.
Rapat Pimpinan Nasional diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan DPP Federasi SP NIBA Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA Rapat Pimpinan Nasional menetapkan keputusan-keputusan, kecuali yang menjadi wewenang MUNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) huruf a,b,dan e Pasal 29 Rapat Kerja Nasional
1. 2.
Rapat Kerja Nasional adalah forum evaluasi dan konsultasi yang diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan DPP Federasi SP NIBA Rapat Kerja Nasional berwenang untuk mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum serta menetapkan pelaksanan program selanjutnya Pasal 30 Rapat Koordinasi Nasional
Rapat Koordinasi Nasional diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan DPP Federasi SP NIBA dan berwenang mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan program kerja dalam satu atau lebih bidang koordinasi Pasal 31 Rapat Kerja Daerah 1.
2.
Rapat Kerja Daerah adalah forum evaluasi dan konsultasi yang diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA Rapat Kerja Daerah berwenang untuk mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja serta menetapkan pelaksanan Program Kerja selanjutnya Pasal 32 Rapat Kerja Cabang
1.
2.
Rapat Kerja Cabang adalah forum evaluasi dan konsultasi yang diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA Rapat Kerja Cabang berwenang untuk mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja serta menetapkan pelaksanan Program Kerja selanjutnya
Pasal 33 Rapat-Rapat Lain Tugas dan fungsi Rapat Harian dan Rapat Pleno serta Rapat pleno diperluas Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA disemua tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Federasi SP NIBA Pasal 34 Peserta musyawarah dan rapat-rapat Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 35 1.
2.
3.
4.
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan Musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 33 Anggaran Dasar ini, adalah sah apabila hal ini dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta Dalam hal Musyawarah untuk mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar: a. Sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta harus hadir b. Keputusan adalah sah, apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta yang hadir BAB XIII KEUANGAN Pasal 36
1.
2.
Keuangan dan atau pendanaan organisasi diperoleh dari: a. Uang pangkal dan Iuran anggota Federasi SP NIBA b. Sumbangan yang tidak mengikat c. Usaha-usaha lain yang sah Pengaturan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 37
1.
2.
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Anggaran Rumah Tangga ini Dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan, sesuai ketentuan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3.
Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada BadanBadan/Lembaga-Lembaga sosial di Indonesia BAB XV PERATURAN PERALIHAN Pasal 38
1. 2.
3.
4.
Pada MUNAS I Federasi SP NIBA ini ditetapkan Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA Pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA merupakan pedoman bagi anggota Federasi SP NIBA dalam membentuk dan atau menjalankan roda organisasi SP NIBA Perubahaan terhadap Pedoman Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA dilaksanakan dalam MUNAS Federasi SP NIBA berikutnya Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Federasi SP NIBA ini BAB XVI PENUTUP Pasal 39
1. 2.
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan pada Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Ciloto, Jawa Barat Pada Tanggal : 15 September 2004 ======================
ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI BAB I ATRIBUT Pasal 1 Lambang 1. 2. 3. 4.
Lambang organisasi Federasi SP NIBA adalah seperti terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini, yang selanjutnya diatur dalam keputusan organisasi Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk: Bendera, Jaket, Badge, Vandel dan identitas organisasi Federasi SP NIBA Lagu dan/atau Hymne ditetapkan kemudian Bentuk, warna dan penjelasan serta cara penggunaan lambang seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini diatur dalam keputusan organisasi Pasal 2 Makna Lambang
Lambang Organisasi merupakan pencerminan dari: 1. Persatuan dan kesetiakawanan serta konsolidasi organisasi dan serikat pekerja. 2. Perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja dan keluarganya. 3. Berpijak pada landasan Pancasila dalam menghadapi kemajemukan pekerja dalam kemitraan dan kesetaraan hubungan industrial. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Kriteria Anggota Anggota organisasi Federasi SP NIBA adalah: 1. Organisasi pekerja dan atau Serikat Pekerja yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan dan bentuk lain dari lapangan pekerjaan Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi dari suatu perusahaan dan atau badan usaha 2. Pembentukan organisasi Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan atas inisiatif/prakarsa Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA dan atau dari pihak pekerja dengan berkoordinasi pada Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA 3. Organisasi Serikat Pekerja disetiap perusahaan dan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini disebut SP NIBA 4. Selain organisasi Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, organisasi Serikat Pekerja yang telah dibentuk dari sektor usaha Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi dapat bergabung menjadi anggota Federasi SP NIBA Pasal 4 Syarat–syarat Keanggotaan Serikat pekerja dapat diterima menjadi anggota organisasi Federasi SP NIBA dengan syarat sebagai berikut: 1. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA, Program Umum Organisasi dan semua keputusan–keputusan organisasi 2. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Federasi SP NIBA
3. 4.
Memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pekerja Tidak menjadi/merangkap sebagai anggota dari organisasi Serikat Pekerja lainnya Pasal 5 Tata Cara Menjadi Anggota
1.
2.
3.
4. 5.
Setiap Serikat Pekerja, untuk menjadi anggota dengan cara sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA b. Permohonan menjadi anggota Federasi SP NIBA dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, Daerah dan atau Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA Khusus Perorangan pekerja: a. Dapat mengajukan permohonan menjadi anggota secara tertulis b. Permohonan menjadi anggota SP NIBA dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan atau Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA Ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini hanya berlaku apabila pada tempat bekerja belum terbentuk SP NIBA diperusahaan dan atau badan usaha tempat kerjanya Ketentuan dan pengaturan penerimaan anggota diatur dalam keputusan organisasi Tata cara menjadi anggota Federasi SP NIBA untuk organisasi Serikat Pekerja sebagaimana pasal 3 ayat (4), diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi Federasi SP NIBA Pasal 6 Penerimaan dan Pengesahan Anggota
1. 2. 3. 4.
Penerimaan Anggota Federasi SP NIBA dilakukan setelah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur pasal 4 dan 5 Anggaran Rumah Tangga ini Pengesahan keanggotaan Federasi SP NIBA dilakukan sesuai dengan ketentuan BAB IX Pasal 18, 19 dan pasal 20 Anggaran Dasar Federasi SP NIBA Serikat Pekerja Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) memperoleh Nomor Keanggotaan Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA Penetapan tentang nomor keanggotaan Serikat Pekerja Anggota sebagaimana ketentuan pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Federasi SP NIBA BAB III RUANG LINGKUP KEANGGOTAAN Pasal 7
Federasi SP NIBA beranggotakan Serikat Pekerja yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan dan bentuk lain, sebagai berikut: 1. Sektor Niaga dan atau Perniagaan adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Pertokoan b. Departemen Store, Toko Serba Ada/Toserba, Plaza dan Mall c. Pasar Swalayan/Super Market d. Koperasi Primer, Pusat Koperasi dan Induk Koperasi e. Dealer (Agen penjualan )/Supplier (toko,grosir dan eceran) dan distributor f. Usaha keagenan perdagangan (Agen penjualan & grosir) g. Pergudangan (gudang penyimpanan, perlengkapan) h. Usaha bongkar–muat barang: di pasar, pusat perdagangan, pabrik dan pergudangan
2.
3.
4.
i. Ekspor Impor Sektor Bank dan atau Perbankan dan Lembaga Keuangan, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Bank Umum: Swasta, Pemerintah (Persero), Asing b. Bank Perwakilan (Bank Representative) c. Bank Perkreditan Rakyat d. Lembaga keuangan bukan Bank, Leasing, Perusahaan Pialang e. Koperasi Simpan-pinjam f. Pasar Modal; Pedagang valuta asing (money changer) g. Bank Syariah h. Credit Union i. Dana Pensiun j. Bursa Efek/Saham (stock Exchanges) k. Saham Obligasi-pialang (stock & brokers) Sektor Asuransi dan atau Perasuransian, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Asuransi Jiwa b. Asuransi Umum c. Asuransi Pialang (Insurance Broker) d. Asuransi Penaksir Tuntutan Kerugian (Insurance loss Adjustens) e. Asuransi kredit Sektor Jasa–Jasa dan atau Pelayan Publik, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Jasa Penjualan Rumah (Real Estate Agent) b. Jasa Pelayanan Umum dan Perumahan c. Jasa Keamanan (Security service) d. Jasa Kurir dan Pos serta Pengiriman (Courier Service) e. Jasa Informasi dan Tehnologi; Internet Service Provider, Radio Panggil, Telepon Seluler, Premium Call dan Jasa Warung Telekomunikasi f. Yayasan g. Perusahaan Konsultan (Bussines Counsultans) h. Jasa Penyewaan Gedung (Office Building) i. Jasa Layanan Pembersihan dan Pemeliharaan (Cleaning Maintenance and Service) j. Jasa Perparkiran k. Konsultasi pajak l. Pemasaran bertingkat (Multi Level Marketing) m. Pengepakan (Packing) n. Layanan Penyewaan (Rental Service) o. Lembaga Pendidikan/pelatihan p. Pekerja Kantor Pengacara/Advokat q. Pekerja Kantor Notaris dan atau PPAT r. Artis/jasa hiburan BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 8 Hak Anggota
Setiap anggota Federasi SP NIBA berhak: 1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, saran serta pertanyaan, baik secara lisan atau tulisan 2. Memperoleh perlakuan yang sama dari Federasi SP NIBA
3. 4. 5. 6. 7.
Memilih dan dipilih menjadi Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA pada semua tingkatan Federasi SP NIBA Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari Federasi SP NIBA Mewakili Federasi SP NIBA untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi sesuai keputusan dan petunjuk organisasi Membela diri Lain–lain yang ditentukan dalam Peraturan Organisasi Federasi SP NIBA Pasal 9 Kewajiban Anggota
Setiap anggota Federasi berkewajiban: 1. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA, Keputusan MUNAS dan Keputusan-keputusan lain dari Federasi SP NIBA 2. Membayar uang pangkal dan iuran anggota 3. Ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan mendukung eksistensi Federasi SP NIBA sebagai wahana pemersatu organisasi serikat pekerja 4. Membela dan menjaga nama baik dan kehormatan Federasi SP NIBA 5. Mengembangkan, mempererat Persatuan dan Solidaritas antar Serikat Pekerja 6. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Federasi SP NIBA 7. Menghadiri musyawarah dan atau rapat–rapat yang diselenggarakan oleh Federasi SP NIBA 8. Memberikan laporan aktifitas organisasi secara berkala BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SANKSI ORGANISASI Pasal 10 Berhenti dari Anggota Federasi SP NIBA Setiap anggota berhenti sebagai Anggota Federasi SP NIBA karena: 1. Berhenti atas permintaan sendiri 2. Diberhentikan; karena tidak melaksanakan kewajiban anggota Pasal 11 Sanksi Organisasi 1.
2.
3. 4.
Penetapan sanksi organisasi dikenakan terhadap anggota dapat berupa: a. Peringatan lisan dan atau tertulis b. Skorsing c. Diberhentikan Peringatan lisan dan atau tertulis merupakan sanksi organisasi yang diberikan kepada anggota disebabkan: a. Terdapat kecenderungan–kecenderungan melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan kebijakan Federasi SP NIBA b. Patut diduga tidak lagi sejalan dengan keputusan dan kebijakan Federasi SP NIBA c. Telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Peringatan lisan dan atau tertulis yang diberikan kepada anggota berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan wajib memberikan jawaban atas peringatan tersebut Apabila peringatan lisan dan atau tertulis sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari anggota yang menerimanya, maka segera
5.
6.
diberikan peringatan tertulis ke-2 (dua). Peringatan tertulis ke-2 (dua) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan wajib untuk dijawab Apabila peringatan tertulis ke-2 (dua) sebagaimana ayat (4) pasal ini tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari anggota yang menerimanya, maka segera diberikan peringatan tertulis ke-3 (tiga)/terakhir. Peringatan tertulis ke-3 (tiga)/terakhir berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan wajib untuk dijawab Sanksi organisasi berupa Skorsing langsung diberikan, apabila ketentuan pada ayat (5) pasal ini tidak terpenuhi Pasal 12 Skorsing
1.
2.
3.
Penetapan sanksi organisasi berupa skorsing merupakan sanksi organisasi yang diberikan kepada anggota akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (5) bab ini Skorsing yang diterima oleh anggota berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, dan: a. Selama skorsing itu diterima oleh anggota, maka untuk sementara hak–haknya sebagai anggota terputus, terutama hak untuk memilih dan dipilih b. Selama menjalani masa skorsing, anggota diberikan kesempatan untuk membela diri, membuktikan diri bahwa anggota tersebut tidak patut untuk dikenakan skorsing Sanksi organisasi berupa pemberhentian sebagai Anggota Federasi SP NIBA diberikan kepada Anggota apabila hak membela diri selama masa skorsing tidak dipenuhi dan atau pembelaan diri tidak diterima Pasal 13 Berakhirnya Keanggotaan
Berakhirnya keanggotaan Serikat Pekerja pada Federasi SP NIBA karena: 1. Mengundurkan diri dari keanggotaan atas permintaan sendiri 2. Peningkatan sanksi organisasi dari skorsing menjadi diberhentikan 3. Diberhentikan karena nyata–nyata tidak lagi sejalan dengan keputusan–keputusan dan kebijakan Federasi SP NIBA Pasal 14 Pembelaan diri 1. 2.
Terhadap anggota yang menerima sanksi organisasi berupa skorsing dan atau diberhentikan, apabila perlu yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri Hak Pembelaan diri dapat dilakukan dalam forum musyawarah dan rapat–rapat Federasi SP NIBA sesuai tingkatan organisasi BAB VI SUSUNAN DEWAN PIMPINAN FEDERASI SP NIBA Pasal 15 Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA
Susunan DPP Federasi SP NIBA terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Pleno: 1. Pimpinan Harian terdiri dari: a. Ketua Umum b. Ketua-Ketua c. Sekretaris Jenderal d. Wakil–wakil Sekretaris Jenderal
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
e. Bendahara Umum f. Wakil–wakil Bendahara Setiap Ketua-ketua bertindak selaku ketua koordinasi departemen Pimpinan Harian DPP Federasi SP NIBA terdiri dari Ketua Umum sampai dengan Wakilwakil Bendahara Pimpinan Pleno DPP Federasi SP NIBA terdiri dari semua personalia Pimpinan Harian DPP Federasi SP NIBA dan Departemen-departemen Jumlah personalia DPP Federasi SP NIBA maksimal 25 (duapuluh lima) orang DPP Federasi SP NIBA dapat membentuk dan menetapkan fungsionaris Departemendepartemen sesuai kebutuhan Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA adalah 5 (lima) tahun Tata kerja dan pembidangan tugas diantara personalia DPP Federasi SP NIBA diatur dalam Peraturan Organisasi Pasal 16 Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA
Susunan DPD Federasi SP NIBA terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Pleno: 1. Pimpinan Harian terdiri dari: a. Ketua b. Wakil–wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil–wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil–wakil Bendahara 2. Setiap Wakil-wakil Ketua bertindak selaku ketua koordinasi Biro 3. Pimpinan Harian DPD Federasi SP NIBA terdiri dari Ketua sampai dengan wakil-wakil Bendahara 4. Pimpinan Pleno DPD Federasi SP NIBA terdiri dari semua personalia Pimpinan Harian DPD Federasi SP NIBA dan Biro-biro 5. Jumlah personalia DPD Federasi SP NIBA maksimal 19 (sembilanbelas) orang 6. DPD Federasi SP NIBA dapat membentuk dan menetapkan fungsionaris biro-biro sesuai dengan kebutuhan 7. Masa bakti Dewan Pimpinan Daerah Federasi SP NIBA adalah 5 (lima) tahun 8. Tata Kerja dan pembidangan tugas diantara personalia DPD Federasi SP NIBA diatur dalam Keputusan DPD Federasi SP NIBA Pasal 17 Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA Susunan DPC Federasi SP NIBA terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Pleno: 1. Pimpinan Harian terdiri dari: a. Ketua b. Wakil–wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil–wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil–wakil Bendahara 2. Setiap Wakil-wakil Ketua bertindak selaku ketua koordinasi Bidang 3. Pimpinan Harian DPD Federasi SP NIBA terdiri dari Ketua sampai dengan wakil-wakil Bendahara 4. Pimpinan Pleno DPC Federasi SP NIBA terdiri dari semua personalia Pimpinan Harian DPC Federasi SP NIBA dan Bidang-bidang 5. Jumlah personalia DPC Federasi SP NIBA maksimal 13 (tigabelas) orang
6. 7. 8.
DPC Federasi SP NIBA dapat membentuk dan menetapkan fungsionaris bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Federasi SP NIBA adalah 5 (lima) tahun Tata Kerja dan pembidangan tugas diantara personalia DPC Federasi SP NIBA diatur dalam Keputusan DPC Federasi SP NIBA Pasal 18
Dalam menjalankan kebijakan organisasi secara operasional, Departemen ditingkat DPP Federasi SP NIBA dapat berhubungan dengan Biro ditingkat DPD Federasi SP NIBA dan Bagian di Tingkat DPC Federasi SP NIBA, secara timbal balik Pasal 19 Persyaratan Pimpinan Federasi SP NIBA 1.
2.
Syarat menjadi Pimpinan Federasi SP NIBA di semua tingkatan adalah: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Anggota SP NIBA, mempunyai prestasi, dedikasi, disiplin dan loyalitas tinggi terhadap organisasi c. Menerima dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan lain dari Federasi SP NIBA d. Sanggup bekerja aktif dalam tugas organisasi dan mampu bekerjasama secara kolektif e. Pernah menjadi Pimpinan Federasi SP NIBA di tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan atau SP NIBA, minimal 1 (satu) periode f. Tidak merangkap jabatan/Pengurus secara vertikal pada SP NIBA dan atau pada Serikat Pekerja sektor lain, kecuali dalam lingkup organisasi pekerja yang menjalin kerjasama g. Tidak merangkap sebagai anggota pada organisasi pekerja atau Serikat Pekerja lainnya h. Sehat, dapat berkonsentrasi penuh untuk mendukung kelancaran tugas organisasi i. Bersedia dicalonkan Syarat–syarat lain diatur dalam Keputusan Organisasi BAB VII PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN SANKSI ORGANISASI Pasal 20 Berhenti dari Pimpinan
1.
2.
3. 4.
Personalia Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan: a. Meninggal dunia b. Berhenti atas permintaan sendiri c. Diberhentikan, mengundurkan diri, melakukan tindakan pidana dan berhalangan tetap Berhenti atas permintaan sendiri dan atau mengunduran diri sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan Diberhentikan karena melakukan tindak pidana adalah setelah terbukti serta mempunyai kekuatan hukum tetap Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah: a. Karena kesehatan tidak mungkin melakukan tugasnya sehari–hari
b. c.
Tidak dapat aktif karena penugasan lain lebih dari 6 (enam) bulan Bertempat tinggal diluar Wilayah Negara RI Pasal 21 Sanksi Organisasi
1.
2.
3. 4. 5. 6.
Penetapan sanksi organisasi dikenakan kepada Personalia Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA berupa: a. Peringatan lisan dan atau tertulis b. Skorsing c. Pemberhentian Peringatan lisan dan atau tertulis diberikan kepada personalia Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA akibat dari perbuatannya: a. Dengan sengaja melalaikan tugasnya sebagai Pimpinan organisasi b. Dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi c. Dengan sengaja melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA Peringatan lisan dan atau tertulis berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan Apabila ketentuan pada ayat (3) pasal ini tidak mendapat jawaban dari yang bersangkutan maka segera diberi peringatan yang ke-2 (dua) Peringatan lisan dan atau tertulis yang ke-2 (dua) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan Sanksi organisasi berupa skorsing terhadap personalia Pimpinan tersebut segera diberikan apabila ketentuan pada ayat 5 (lima) pasal ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan Pasal 22 Skorsing
1.
2.
3.
Penetapan sanksi organisasi berupa skorsing dikenakan kepada personalia Pimpinan yang telah menerima peringatan lisan dan atau tertulis sebagaimana ketentuan pada pasal 21 ayat (5) dan (6) Bab ini Tindakan skorsing terhadap personalia Pimpinan langsung dapat dijatuhkan karena: a. Sebagaimana memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini b. Melakukan tindakan dan atau pelanggaran berat, sesuai kriteria yang ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA Penetapan tindakan sanksi organisasi dan atau skorsing dilakukan oleh Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA sesuai tingkat masing-masing atas dasar putusan rapat pleno Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA yang diadakan khusus untuk itu Pasal 23 Pembelaan Diri
1. 2.
Pembelaan diri akibat skorsing dan atau akibat pemberhentian dapat dilakukan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA yang diadakan khusus untuk itu Apabila ternyata di dalam pembelaan diri tidak terbukti kesalahannya, maka terhadap yang bersangkutan wajib diadakan rehabilitasi Pasal 24 Pemberhentian
1.
Tindakan pemberhentian terhadap personalia Pimpinan diambil karena: a. Peningkatan tindakan skorsing karena yang bersangkutan tidak memperbaiki diri b. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA
2.
c. Pembelaan diri tidak dilakukan d. Pembelaan diri tidak diterima Tindakan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA setingkat lebih tinggi, atas permintaan tertulis dari Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA yang bersangkutan setelah diadakan rapat khusus untuk itu BAB VIII PENGGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU Pasal 25 Penggantian Pimpinan Antar Waktu
1.
2.
Penggantian personalia Pimpinan Federasi SP NIBA Antar Waktu adalah pergantian seorang personalia Pimpinan atau lebih yang disebabkan, karena: a. Meninggal dunia b. Berhenti; atas permintaan sendiri c. Berhalangan tetap d. Merangkap jabatan e. Diberhentikan Kewenangan pergantian personalia Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA sebagaimana akibat dari ketentuan pada ayat (1) huruf b, c, d dan e pasal ini diatur pelaksanaannya sebagai berikut: a. Untuk personalia DPP Federasi SP NIBA dilakukan oleh Rapat Pleno DPP Federasi SP NIBA dan wajib dilaporkan dalam Rapimnas, Rakernas dan atau Rakornas b. Untuk personalia DPD Federasi SP NIBA dilakukan oleh Rapat Pleno DPD Federasi SP NIBA dan wajib diusulkan kepada DPP Federasi SP NIBA untuk disahkan c. Untuk personalia DPC Federasi SP NIBA dilakukan oleh Rapat Pleno DPC Federasi SP NIBA dan diusulkan kepada DPD dan atau DPP Federasi SP NIBA untuk disahkan Pasal 26
1.
Dalam pelaksanaan sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) terjadi dan atau terkena penggantian kepada: Ketua Umum DPP Federasi SP NIBA, Ketua DPD Federasi SP NIBA dan atau Ketua DPC Federasi SP NIBA, maka proses pergantiannya dilakukan melalui rapat pleno Federasi SP NIBA yang khusus dilakukan untuk itu Yang terpilih sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka personalia tersebut berstatus sebagai Pejabat Sementara (PJS) sampai dilaksanakannya Munas, Musda, dan atau Muscab Federasi SP NIBA
2.
BAB IX PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 27 Musyawarah Nasional 1.
2.
Musyawarah Nasional Federasi SP NIBA dihadiri oleh: a) Peserta b) Peninjau Peserta terdiri dari: a) DPP Federasi SP NIBA b) Utusan Pimpinan Serikat Pekerja NIBA c) Utusan DPD Federasi SP NIBA d) Utusan DPC Federasi SP NIBA
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Peninjau terdiri dari: a) Utusan DPP Konfederasi SPSI b) Unsur-unsur lain yang ditetapkan oleh DPP Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPP Federasi SP NIBA Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh dan dari peserta Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih, DPP Federasi SP NIBA bertindak sebagai Pimpinan Munas Sementara Pimpinan SP NIBA adalah unsur organisasi SP NIBA sebagai anggota Federasi SP NIBA yang telah memiliki nomor keanggotaan Federasi SP NIBA Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi SP NIBA diselenggarakan sama berdasarkan ayat (1) sampai dengan ayat (7) pasal ini Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali Pasal 28 Musyawarah Daerah
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Musyawarah Daerah Federasi SP NIBA dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPD Federasi SP NIBA b. Utusan Pimpinan Serikat Pekerja NIBA c. Utusan DPC Federasi SP NIBA d. Utusan DPP Federasi SP NIBA Peninjau terdiri dari: a. Utusan DPD Konfederasi SPSI b. Unsur-unsur lain yang ditetapkan oleh DPD Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPD Federasi SP NIBA Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih oleh dan dari peserta Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih, DPD Federasi SP NIBA bertindak sebagai Pimpinan Musda Sementara Pimpinan SP NIBA adalah unsur organisasi SP NIBA sebagai anggota Federasi SP NIBA yang telah memiliki nomor keanggotaan Federasi SP NIBA Musyawarah Daerah Luar Biasa Federasi SP NIBA diselenggarakan sama berdasarkan ayat (1) sampai dengan ayat (7) pasal ini Musyawarah Daerah diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali Pasal 29 Musyawarah Cabang
1.
2.
3.
Musyawarah Cabang Federasi SP NIBA dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPC Federasi SP NIBA b. Utusan Pimpinan Serikat Pekerja NIBA c. Utusan DPD Federasi SP NIBA Peninjau terdiri dari: a. Utusan DPC Konfederasi SPSI b. Unsur-unsur lain yang ditetapkan oleh DPC Federasi SP NIBA
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jumlah peserta, peninjau dan undangan diatur dalam peraturan tersendiri oleh DPC Federasi SP NIBA Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih oleh dan dari peserta Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih, DPC Federasi SP NIBA bertindak sebagai Pimpinan Muscab Sementara Pimpinan SP NIBA adalah unsur organisasi SP NIBA sebagai anggota Federasi SP NIBA yang telah memiliki nomor keanggotaan Federasi SP NIBA Musyawarah Cabang Luar Biasa Federasi SP NIBA diselenggarakan sama berdasarkan ayat (1) sampai dengan ayat (7) pasal ini Musyawarah Cabang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali Pasal 30 Rapat Pimpinan Nasional
1.
2.
3. 4. 5.
Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPP Federasi SP NIBA b. DPD Federasi SP NIBA c. DPC Federasi SP NIBA Peninjau terdiri dari unsur lain yang dianggap perlu oleh DPP Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapimnas diatur dalam Peraturan tersendiri oleh DPP Federasi SP NIBA Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Federasi SP NIBA Pasal 31 Rapat Kerja Nasional
1.
2.
3.
4. 5.
Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPP Federasi SP NIBA b. DPD Federasi SP NIBA Peninjau terdiri dari: a. DPC Federasi SP NIBA b. Pimpinan SP NIBA c. Unsur lain yang dianggap perlu oleh DPP Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rakernas diatur dalam Peraturan tersendiri oleh DPP Federasi SP NIBA Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Federasi SP NIBA Pasal 32 Rapat Koordinasi Nasional
1.
2.
3.
Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPP Federasi SP NIBA b. DPD Federasi SP NIBA Peninjau terdiri dari: a. DPC Federasi SP NIBA
4. 5.
b. Pimpinan SP NIBA c. Unsur lain yang dianggap perlu oleh DPP Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rakornas diatur dalam Peraturan tersendiri oleh DPP Federasi SP NIBA Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Federasi SP NIBA Pasal 33 Rapat Kerja Daerah
1.
2.
3. 4. 5.
Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPD Federasi SP NIBA b. DPC Federasi SP NIBA c. Pimpinan SP NIBA d. DPP Federasi SP NIBA Peninjau terdiri dari unsur lain yang dianggap perlu oleh DPD Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rakerda diatur dalam Peraturan tersendiri oleh DPD Federasi SP NIBA Rapat Kerja Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Federasi SP NIBA Pasal 34 Rapat Kerja Cabang
1.
2.
3. 4. 5.
Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. DPC Federasi SP NIBA b. DPD Federasi SP NIBA c. Pimpinan SP NIBA Peninjau terdiri dari unsur lain yang dianggap perlu oleh DPC Federasi SP NIBA Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rakercab diatur dalam Peraturan tersendiri oleh DPC Federasi SP NIBA Rapat Kerja Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC Federasi SP NIBA BAB X HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 35
Hak 1. 2. 3. 4.
bicara dan hak suara dalam musyawarah dan Rapat-rapat diatur sebagai berikut: Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara Peninjau hanya memiliki hak bicara Hak bicara dan hak suara yang dipergunakan dalam musyawarah dan rapat–rapat diatur/ditetapkan tersendiri oleh forum musyawarah yang bersangkutan Hak suara peserta dalam hal pemilihan pimpinan musyawarah dan pimpinan organisasi, diatur dalam peraturan tersendiri yang disahkan oleh Forum Musyawarah, sebagaimana dimaksud pada BAB IX Anggaran Rumah Tangga ini
BAB XI PEMILIHAN PIMPINAN FEDERASI SP NIBA Pasal 36 Pemilihan Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA dilakukan melalui sistem sebagai berikut: 1. Pemilihan Ketua Umum DPP Federasi SP NIBA, Ketua DPD Federasi SP NIBA dan atau DPC Federasi SP NIBA dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahapan pencalonan b. Penyampaian Visi dan Misi c. Tahapan pemilihan 2. Susunan komposisi dan personalia lengkap dari DPP Federasi SP NIBA, DPD Federasi SP NIBA dan atau DPC Federasi SP NIBA disusun oleh suatu tim Formatur Pasal 37 Tata Cara Pemilihan Tata cara pemilihan sebagaimana pada pasal 36 Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan tata tertib Munas Federasi SP NIBA dan untuk Musda-Musda diatur dalam petunjuk pelaksanaan DPP Federasi SP NIBA BAB XII KEUANGAN Pasal 38 Sumber keuangan dan atau pendanaan organisasi yang utama bersumber dari uang pangkal dan uang iuran organisasi, ditetapkan sebagai berikut: 1. Uang pangkal dan uang iuran bagi setiap pekerja sebagai anggota organisasi SP NIBA disetiap perusahaan dan atau badan usaha, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota 2. Uang pangkal dan uang iuran bagi pekerja/karyawan sebagai anggota SP NIBA disetiap perusahaan dan atau badan usaha, jumlah nominal ditentukan melalui forum Munas, Rapimnas dan atau Rakernas Federasi SP NIBA 3. Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan sebesar 1% (Satu persen) dari Upah Minimum Propinsi, kecuali untuk pekerja Bank, akan ditetapkan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi SP NIBA dalam Peraturan Organisasi 4. Proses administrasi dari pemungutan uang pangkal dan uang iuran kepada pekerja sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh masing–masing SP NIBA 5. Perolehan dana dari uang pangkal dan uang iuran pekerja ditetapkan pembagiannya sebagai berikut: a. Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA, sebesar 50% (Lima puluh persen) b. DPC Federasi SP NIBA, sebesar 20% (Dua puluh persen) c. DPD Federasi SP NIBA, sebesar 15% (Lima belas persen) d. DPP Federasi SP NIBA, sebesar 15% (Lima belas persen) 6. Dana sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini wajib disetor secara langsung ke rekening masing–masing perangkat organisasi oleh Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA 7. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi, wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang akan ditetapkan dalam aturan organisasi
8.
Pengelolaan keuangan organisasi diupayakan melalui rekening Bank BAB XIII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 39
1.
2.
Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA dapat dilakukan apabila atas permintaan 2/3 (duapertiga) dari jumlah DPD Federasi SP NIBA, DPC Federasi SP NIBA dan Serikat Pekerja Anggota Federasi SP NIBA dalam forum Musyawarah Nasional Federasi SP NIBA Dalam situasi amat sangat mendesak, jika diperlukan suatu penyesuaian dan atau penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA dapat dilakukan melalui Forum Rapat Pimpinan Nasional Federasi SP NIBA yang selanjutnya dipertanggung-jawabkan dalam Forum Musyawarah Nasional Federasi SP NIBA BAB XIV PENUTUP Pasal 40
1. 2.
Hal–hal yang belum diatur dalam Anggara Rumah Tangga ini ditetapkan dalam peraturan organisasi Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Ciloto, Jawa Barat Pada tanggal : 15 September 2004 ======================
